84
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user i EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR TUGAS AKHIR Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan Oleh: Ayunda Fitri NIM F3409013 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2012

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

  • Upload
    ngohanh

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user i

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK

PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

KARANGANYAR

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

Ayunda Fitri

NIM F3409013

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012

Page 2: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul “EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN

PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

KARANGANYAR” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

guna mencapai derajat Ahli Madya Program D III Perpajakan FE UNS

Surakarta, 18 Juni 2012

Disetujui dan diterima oleh

Pembimbing

Sutaryo, SE., M.Si., Ak NIP. 197710012010121002

Page 3: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user iii

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan

memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan

Surakarta, 4 Juli 2012

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Ahmad Ridwan, S.E., Ak ( ) NRP. 340700001

Penguji

2. Sutaryo, S.E., M.Si.,Ak ( ) NIP. 197710012010121002

Pembimbing

Page 4: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apapun yang bisa dipahami dan diyakini dalam benak akan bisa dicapai

(Penulis)

Apa yang kita lakukan hari ini, sekarang ini, akan mempunyai

sekumpulan efek pada semua hari esok kita (Alexandra Stoddard)

Bagian terbaik dalam hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan

baiknya dan kasihnya yang tak diketahui orang lain (William

Wordsworth)

Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan menyentuh hati

anda (Heather Pryor)

Rahmat sering datang kepada kita dalam bentuk kesakitan, kehilangan,

dan kekecewaan, tetapi kalau kita sabar, kita akan segera melihat bentuk

aslinya (Joseph Addison)

Penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta,

2. Keluarga tersayang,

3. Teman-teman, dan

4. Almamaterku.

Page 5: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

Laporan Tugas Akhir dengan judul Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak Di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar ini dapat diselesaikan

dengan baik.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar

Ahli Madya pada Program Diploma 3 Program Studi Perpajakan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada

pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penyusunan

laporan tugas akhir ini:

1. Dr. Wisnu Untoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret Surakarta

2. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma 3

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Sutaryo, S.E., M.Si., Ak. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah

memberikan bantuan, memberikan pengarahan dan masukannya yang

berharga kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Page 6: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user vi

4. Bapak Haryoto selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang kerja

dan penelitian.

5. Ibu Christina Asri W selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang telah memberikan

bantuan dan dukungan kepada penulis selama melakukan magang kerja dan

penelitian.

6. Karyawan-karyawati Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang

telah memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan laporan tugas

akhir.

7. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, serta keluarga

yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat

menyelesaikan laporan tugas akhir.

8. Sahabat-sahabat penulis tersayang: Dessy, Devi, Dyah Ayu, Dyah Wahyu,

Elysa, Ery, Fitri, Seza dan seseorang yang berarti dalam hidup penulis terima

kasih atas dukungan, bantuan dan kenangan indah yang tak terlupakan.

9. Teman-teman kos gang rewel: Paskah, Livia, Lita, Mbak Ika, Imel, Dyah,

Devi dan Yasmin terima kasih atas dukungannya.

10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret angkatan 2009 terima kasih

atas dukungannya.

Page 7: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user vii

11. Mas Hari Utomo, Mas M. Risqy terima kasih atas dukungan dan bantuannya

selama penyusunan laporan tugas akhir.

12. Teman-teman magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

terima kasih atas dukungannya.

13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan laporan tugas

akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik

dan saran yang membangun demi perbaikan dan kemajuan penyusunan tugas

akhir di masa mendatang. Besar harapan semoga Laporan Tugas Akhir ini

bermanfaat bagi penulis , pembaca lainnya, dan peneliti selanjutnya.

Surakarta, 18 Juni 2012

Penulis

Page 8: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user viii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL........................................................................................ i

ABSTRACT ..................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN.......................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xiii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv

BAB

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan ........................................................... 1

B. Latar Belakang Masalah .................................................................... 18

C. Perumusan Masalah .......................................................................... 21

Page 9: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user ix

D. Tujuan Penelitian .............................................................................. 22

E. Manfaat Penelitian ............................................................................ 22

F. Teknik Analisis Data ......................................................................... 23

II. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 25

1. Dasar Hukum Pajak ....................................................................... 25

2. Pengertian Pajak ............................................................................ 25

3. Fungsi Pajak ................................................................................... 26

4. Syarat Pemungutan Pajak .............................................................. 27

5. Pengelompokkan Pajak .................................................................. 28

6. Tata Cara Pemungutan Pajak ......................................................... 29

7. Yurisdiksi Pemungutan Pajak ........................................................ 30

8. Sistem Pemungutan Pajak .............................................................. 31

9. Kedudukan Hukum Pajak .............................................................. 32

10. Pengertian Wajib Pajak ................................................................ 33

11. Pengertian SPT ............................................................................ 35

12. Pengertian PPh Pasal 21 .............................................................. 38

13. Subjek Pajak PPh Pasal 21 ........................................................... 38

14. Objek Pajak PPh Pasal 21 ............................................................ 39

15. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 ......................... 40

16. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak ............................................. 41

Page 10: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user x

B. Analisis Data dan Pembahasan .......................................................... 42

1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Terhadap

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Karanganyar ....................... 42

2. Proyeksi Tiga Tahun Kedepan Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT

Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar ...................... 56

3. Upaya yang Dilakukan Pihak Fiskus Untuk Meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Masa PPh Pasal

21 Guna Meningoptimalkan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama

Karanganyar ................................................................................ 59

III. TEMUAN

A. Kelebihan ........................................................................................... 63

B. Kelemahan ......................................................................................... 63

IV. PENUTUP

A. Simpulan ............................................................................................ 65

B. Rekomendasi ...................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 11: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user xi

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Seksi-seksi Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar ........................................................................ 4

II.1 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2008 ....................................... 45

II.2 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2009 ....................................... 46

II.3 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2010 ....................................... 48

II.4 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2011 ....................................... 49

II.5 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama

Karanganyar Tahun 2008 s.d 2011 ................................................... 53

II.6 Presentase rasio Efektifitas Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama

Karanagnyar Tahun 2008 s.d 2011 ................................................... 54

II.7 Proyeksi Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh

Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2012 s.d 2014 .......... 57

Page 12: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user xii

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

I.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar .............................. 5

I.2 Wilayah Kerja Seksi Pengawas dan Konsultasi ................................ 13

I.3 Wilayah Kerja Seksi Pengawas dan Konsultasi ............................... 14

Page 13: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan

2. Perijinan-perijinan

3. Memo Penerimaan Laporan Magang

4. Laporan penerimaan Bulanan Per Jenis Pajak Tahun 2008 s.d 2011 KPP

Pratama Karanganyar

5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008 s.d 2011 KPP Pratama

Karanganyar.

6. Jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 KPP Pratama Karanganyar Tahun 2008 s.d

2011

7. Jumlah Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 KPP Pratama Karanganyar

8. SPT Masa PPh Pasal 21

9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009

Page 14: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRAKSI

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

Ayunda Fitri F3409013

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar Objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Metoda pengumpulan data yang digunakan adalah metoda kepustakaan, metoda observasi, metoda wawancara, dan metoda statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masih rendah dengan rata-rata sebesar 51,13% serta tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu cukup baik yaitu sebesar 82,89%. Rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar selama 3 tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penyebab menurunnya tingkat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan menurunnya penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar adalah kurangnya pengawasan dari pihak fiskus, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak di bidang perpajakan. Pegawai pajak melakukan upaya-upaya guna untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dengan cara sosialisasi dan pendekatan persuasi kepada Wajib Pajak, meningkatkan pelayanan perpajakan, meningkatkan kualitas pegawai di KPP Pratama Karanganyar serta melakukan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada KPP Pratama Karanganyar untuk meningkatkan sosialisasi tau penyuluhan kepada Wajib Pajak, meningkatkan sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas, memanfaatkan media dengan seoptimal mungkin. Dengan tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 guna mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Karanganyar.

Kata Kunci: Tingkat Kepatuhan, Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, Efektifitas.

Page 15: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

ABSTRACT

AN EVALUATION ON COMPLIANCE LEVEL WITH THE ARTICLE 21 OF INCOME TAX TIME ANNUAL NOTIFICATION

REPORTING ON THE TAX REVENUE IN KARANGANYAR PRATAMA TAX SERVICE OFFICE

Ayunda Fitri F3409013

The objective of research is to find out the compliance level with the Article 21 of Income Tax Time Annual Notification reporting Karanganyar Pratama Tax Service Office. The research object was Karanganyar Pratama Tax Service Office. Methods of collecting data used were library study, observation, interview, and statistical ones.

The result of research showed that the compliance level with the Article 21 of Income Tax Time Annual Notification reporting was still low with the mean value of 51.13% and the compliance level with the Article 21 of Income Tax Time Annual Notification reporting belonging to timely category was sufficiently good (fair) of 82.89%. The average of compliance level with the Article 21 of Income Tax Time Annual Notification reporting in Karanganyar Pratama Tax Service Office decreased in the last 3 years. The revenue of article 21 of income tax in Karanganyar Pratama Tax Service Office had not reached the predetermined target in the last 3 years. Factors causing the decreased level of time annual notification report for article 21 of tax income and the decreased revenue of article 21 of income tax in Karanganyar Pratama Tax Service Office included the lack of supervision from the fiscus, taxpayer’s less awareness of undertaking its taxing obligation and taxpayer’s less knowledge in taxing area. The tax officers had taken some attempts to improve the compliance with annual notification reporting of income tax time in article 21 by means of socialization and persuasion approach to the taxpayers, improving taxing service, improving the employee’s quality in Karanganyar Pratama Tax Service Office as well as extending the number of taxpayers.

Based on the result of research, the writer recommended the Karanganyar Pratama Tax Service Office to improve socialization or illumination to the Taxpayers, to improve the human resource, both qualitatively and quantitatively, to use media as optimally as possible. It aimed to make the Karanganyar Pratama Tax Service Office can improve the Taxpayer’s compliance level with Annual Notification Reporting of Income Tax Time according to Article 21 in order to optimize the income tax revenue in Karanganyar Pratama Tax Service Office.

Keywords: Compliance Level, Annual Notification Reporting of Income Tax Time according to Article 21, Effectiveness.

Page 16: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar merupakan

pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dikarenakan adanya

reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal DJP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 maka Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar mulai beroperasi sejak tanggal 30 Oktober 2007.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar terletak di Jalan

Samanhudi Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar dengan luas

tanah seluruhnya 2.000 m2 dan luas bangunan 2.718 m2.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten

Sragen. Kabupaten Karanganyar terdiri atas 17 kecamatan yaitu

Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Jumapolo,

Kecamatan Jumantono, Kecamatan Matesih, Kecamatan Tawangmangu,

Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Karangpandan, Kecamatan

Karanganyar, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Jaten, Kecamatan

Page 17: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

2

Colomadu, Kecamatan Gondangrejo, Kecamatan Kebakkramat,

Kecamatan Mojogedang, Kecamatan Kerjo, dan Kecamatan Jenawi.

Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan yaitu Kecamatan

Kalijambe, Kecamatan masaran, Kecamatan Kedawung, Kecamatan

Sambirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Sambungmacan, Kecamatan

Ngrampal, Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Sragen, Kecamatan

Sidoharjo, Kecamatan Tanon, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Miri,

Kecamatang Sumberlawang, Kecamatan Mondokan, Kecamtan Sukodono,

Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, dan Kecamatan Jenar.

2. Tujuan dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar memiliki tujuan

sebagai berikut.

a. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib

Pajak.

b. Untuk menggali fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak.

c. Untuk memberi kepercayaan dan lebih besar kepada Wajib Pajak

dalam rangka pelaksanaa kewajiban perpajakan.

d. Untuk memberikan penilaian pembinaan Wajib Pajak yang dapat

dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan memberikan

penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan baik melalui media

masa maupun penerangan langsung.

Page 18: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

3

e. Untuk menunjang perkembangan dan percepatan terwujudnya

kepatuhan wajib pajak khusunya di wilayah atau daerah wewenang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah

sebagai berikut.

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan

dan pengamat potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib pajak.

b. Penilitian dan penatausahaan SPT, SPM, serta berkas wajib pajak.

c. Pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak

lansung.

d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian

restitusi PPh, PPN, PPnBM.

e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

1) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

2) Pembetulan Surat Ketetapan Pajak.

3) Pengurangan Sanksi Pajak.

4) Penyuluhan dan Pelayanan konsultasi pajak.

5) Pelaksanaan administrasi pajak.

3. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak

a. Visi

Menjadi Institusi Pelayanan Publik yang Terpercaya dan Terbaik.

Page 19: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

4

b. Misi

Mensukseskan Penerimaan Pajak dengan Menerapkan Pelayanan Prima

yang Dapat Dipercaya Oleh Masyarakat Melalui Sistem Administrasi

Modern.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

berdasarkan fungsinya disajikan dalam tabel dengan rician sebagai berikut.

Tabel I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Seksi-Seksi KPP Pratama

Karanganyar

No Jabatan Jumlah

1 Kepala Kantor 1

2 Sub Bagian Umum 7

3 Seksi Pelayanan 11

4 Seksi pengolahan Data dan Informasi 7

5 Seksi Penagihan 5

6 Seksi pemeriksaan 3

7 Seksi Ekstensifikasi 6

8 Seksi Fungsional 12

9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 9

10 Seksi Pengawasan dan konsultasi II 11

11 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 10

13 KP2KP 3

Total 85

(Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Karanganyar)

Page 20: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

5

Gambar I.1 Stuktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar

(Sumber: Sub Bagian umum KPP Pratama Karanganyar)

Kepala Kantor

Haryoto

Sub Bag Umum

PJS H.Dony

KP2KP Sragen

Gatot Santoso

Seksi Pelayanan

Husnul Cotimah

Seksi PDI

Christina Asri W

Seksi Pemeriksaan

Februanto M

Seksi Penagihan

Esti Hartati

Seksi Ekstensifikasi

Atim Bukhori

Seksi Fungsional Seksi Pengawasan

dan Konsultasi I. Arif Gunawan

II. Trisno H

III. H Dony S

Page 21: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

6

5. Deskripsi Jabatan

a. Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengarahkan, mengkoordinir dan

mengawasi seluruh kegiatan dan pelaksanaan tugas di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar.

b. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan tugas

pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan

kepegawaian, keuangan, rumah tangga, serta perlengkapan untuk

menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar.

c. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang

pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak (penagihan aktif) dan

membuat usulan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen

penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

PDI mempunyai tugas memberikan dukungan secara teknis (Technical

Support) di bidang TI (Teknologi dan Informasi) kepada Seksi-Seksi

terkait, pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI,

penatausahaan alat keterangan, pembentukan dan pemanfaatan bank

data, pembuatan laporan penerimaan PBB/BPHTB, penyelesaian bagi

hasil penerimaan PBB.

Page 22: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

7

e. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan

produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Permberitahuan (SPT)

serta surat lainnya.

Uraian tugas dari seksi pelayanan adalah sebagai berikut.

1) Mengadministrasikan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak dan

surat-surat lainnya pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

2) Menyelesaikan surat-surat permohonan dari Wajib Pajak yang masuk

ke Seksi Pelayanan.

3) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi dari

KPP lain

4) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak

(SKP)

5) Menatausahakan Surat Pemberitahuan baik SPT masa / SPT

Tahunan maupun SPOP PBB.

6) Menerbitkan Surat Teguran sehubungan dengan SPT masa atau SPT

Tahunan atau SPOP yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak

sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

7) Menatausahakan berkas yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak

meliputi; pengarsipan, pemenuhan peminjaman berkas, sampai

dengan pemisahan terhadap berkas Wajib Pajak yang masa pajaknya

telah melampaui 10 tahun (daluwarsa).

Page 23: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

8

8) Menerima keputusan keberatan dan banding.

9) Melakukan penyuluhan perpajakan.

f. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan di

bidang pemeriksaan pajak.

g. Seksi Fungsional.

Seksi Fungsional mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap

Wajib Pajak (Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak) berdasarkan ketentuan

yang berlaku.

h. Seksi Ekstensifikasi.

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan ektensifikasi

pajak (sebagai Unit Pelaksana Kegiatan Ektensifikasi) berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak,

bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisa kinerja Wajib Pajak,

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan

evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Uraian pekerjaan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi antara lain.

1) Membuat konsep rencana kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Page 24: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

9

2) Menyusun Estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan.

3) Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak.

4) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib

Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya.

5) Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan

kepada Wajib Pajak.

6) Memberikan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.

7) Membuat/memutakhirkan Profil Wajib Pajak.

8) Menentukan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

khusus untuk Wajib Pajak Badan Umum Milik Negara (BUMN).

9) Membuat uraian penelitian pembebasan/pengurangan pembayaran

angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

10) Membuat usulan rencana kunjungan kerja ke lokasi Wajib Pajak

dalam rangka pengawasan dan pemutakhiran data.

11) Membuat Nota Perhitungan dalam rangka penerbitan Surat

Tagihan Pajak (tidak termasuk Surat Tagihan Pajak Bunga

Penagihan) Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 14.

12) Membuat konsep Nota Perhitungan dalam rangka penerbitan

SKPKB/SKPKBT tanpa prosedur pemeriksaan.

Page 25: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

10

13) Melaksanakan proses pembetulan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum

Perpajakan.

14) Membuat konsep usulan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Fiktif.

15) Membuat konsep Perhitungan Lebih Bayar (PLB).

16) Melaksanakan penelitian dalam rangka penerbitan Bukti

Pemindahbukuan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

17) Membuat konsep Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pajak (SKPPKP).

18) Membuat konsep Surat keputusan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak (SKPKPP).

19) Membuat konsep Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak

(SPMKP).

20) Membuat Konsep Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga

(SKPIB).

21) Membuat konsep Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga

(SPMIB).

22) Membuat konsep usulan Wajib Pajak patuh.

23) Membuat uraian penelitian dalam rangka penerbitan Surat

Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan

dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

24) Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal Non-Bursa.

25) Membuat konsep Surat Keterangan Fiskal Bursa.

Page 26: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

11

26) Membuat konsep Surat Keterangan Pembayaran Pajak Sementara

(SKPPS).

27) Melakukan penelitian dalam rangka penerbitan Surat Ijin

Penggunaan Mesin Teraan Meterai, Surat Ijin Pembubuhan tanda

bea materai lunas dengan teknologi pencetakan dan Surat ijin

Pembubuhan tanda bea materai lunas dengan Sistem

Komputerisasi.

28) Memproses pencabutan ijin penggunaan mesin teraan materai,

pembubuhan tanda bea materai lunas dengan teknologi pencetakan

dan pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem

komputerisasi.

29) Membuka segel mesin teraan dan membuat Berita Acara

pembukaan segel mesin teraan.

30) Melaksanakan pengalihan saldo bea materai dengan mesin teraan,

pengalihan saldo bea materai dengan teknologi pencetakan dan

pengalihan saldo bea materai dengan sistem komputerisasi.

31) Merekonsiliasi data Wajib Pajak (Data Maching).

32) Mengusulkan pemeriksaan dan atau penyidikan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

33) Menyusun konsep uraian pelaksanaan Putusan Banding/Peninjauan

Kembali.

34) Membuat konsep evaluasi hasil putusan banding atau peninjauan

kembali Mahkamah Agung.

Page 27: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

12

35) Membuat konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

36) Menyusun konsep surat tanggapan atas permasalahan yang

berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

37) Membuat konsep laporan berkala Seksi Pengawasan dan

Konsultasi.

38) Menyelesaiakan Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan.

39) Menyelesaikan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan.

40) Menyelesaikan Permohonan Pengurangan Bea Pengalihan Hak atas

Tanah dan/atau Bangunan Terutang.

41) Menyelesaikan Permohonan Kelebihan Pembayaran Bea

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

42) Menyelesaikan Permohonan kompensasi (pemindahbukuan) Pajak

Bumi dan Bangunan.

43) Menyelesaikan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Bumi dan Bangunan.

44) Menyelesaikan Permohonan Wajib Pajak atas Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

45) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

46) Menjawab konfirmasi potongan/pungutan.

Page 28: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

13

47) Menjawab konfirmasi Pajak Pertambahan Nilai.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi dibagi menjadi 3 Seksi Pengawasan

dan Konsultasi yaitu Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan

dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III. Setiap Seksi

Pengawasan dan Konsultasi masing-masing membawahi beberapa daerah

atau kecamatan.

Keterangan:

Gambar I.2

Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar – Kabupaten Karanganyar

Page 29: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

14

Gambar I.3 Wilayah Kerja KPP Pratama Karanganyar - Kabupaten Sragen

(Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Karanganyar)

j. KP2KP Sragen

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007

Tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas pokok dan fungsi Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan adalah melakukan

penyuluhan perpajakan, melaksanakan pelayanan konsultasi perpajakan,

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Uraian Tugas dari KP2KP adalah sebagai berikut.

1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tahunan Kantor

Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan pelaksanaan tugas

dapat berjalan dengan lancar dan terpadu.

Page 30: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

15

2) Mengawasi dan mengkoordinasikan pengurusan surat masuk dan

surat keluar serta mengarahkan sesuai dengan unit organisasi

pengolah atau alamat yang dituju agar surat tersebut dapat

dikendalikan dengan lancar, menindak lanjuti/merespon dengan

cepat dan tepat.

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian agar

pegawai menerima hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

4) Mengawasi dan mengkoordinasikan penataan berkas arsip umum

(non Wajib Pajak) serta penyusutan arsip yang tidak mempunyai

nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip di lingkungan

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan agar tidak

terjadi penumpukan atau akumulasi arsip.

5) Mengawasi dan mengkoordinasikan pengetikan dan reproduksi

surat-surat dinas yang berhubungan dengan kesekretariatan dan

dokumen lainnya guna menunjang kelancaran tugas.

6) Mengawasi dan mengkoordinasikan perencanaan kebutuhan,

pelaksanaan penyalurannya, serta penginventarisan alat

perlengkapan kantor/alat tulis kantor/ formulir untuk mengetahui

keadaan dan kebutuhannya guna menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas.

7) Mengawasi dan mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan

pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung

Page 31: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

16

kantor/rumah dinas serta pemeliharaan kebersihan seluruh ruangan

dan halaman kantor.

8) Mengkoordinasikan penyuluhan di bidang PPh, PPN, PPnBM, Bea

Meterai, PBB melalui tatap muka.

9) Mengkoordinasikan pembuatan buletin perpajakan.

10) Mengkoordinasikan pelayanan konsultasi secara tertulis/ tatap muka/

telepon di bidang PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai dan PBB

11) Mengkoordinasikan pelayanan formulir-formulir perpajakan kepada

masyarakat.

12) Mengkoordinasikan pembuatan laporan rencana analisis penyuluhan

semesteran.

13) Mengkoordinasikan Penyuluhan Pajak dengan pemberian penataran

melalui diklat.

14) Mengkoordinasikan Penyuluhan pajak dalam rangka pemberian

informasi kepada pelajar / mahasiswa.

15) Mengkoordinasikan penyuluhan perpajakan melalui media masa

elektronik, media cetak, konferensi pers, information desk,

sarasehan/ simulasi.

16) Mengkoordinasikan penyuluhan perpajakan melalui penerbitan

brosur/leaflet.

17) Melakukan pengamatan potensi pajak dan pencarian informasi secara

langsung maupun tidak langsung.

Page 32: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

17

18) Mengkoordinasikan dengan seksi Ektensifikasi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar dalam menyelenggarakan ekstensifikasi

Wajib Pajak berdasarkan data Wajib Pajak yang tidak dikenal.

19) Meningkatkan pengetahuan perpajakan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bulanan dan tahunan.

Page 33: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

18

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan di

berbagai sektor, khususnya sektor perekonomian. Minyak bumi yang harganya

naik, tingkat inflansi, dan naiknya harga barang-barang serta turunya daya

beli masyarakat menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Untuk dapat bertahan dan memperbaiki perekonomian Negara, pemerintah

harus mengupayakan semua potensi penerimaan Negara yang ada. Salah

satunya adalah pajak (Risqi, 2011).

Penerimaan dari sektor perpajakan menjadi sumber utama pendapatan

Negara. Realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN-P 2011 mencapai

Rp872,6 triliun atau 99,3% dari target sebesar Rp878,7 triliun. Dibandingkan

dengan tahun 2010, realisasi ini tumbuh 20,6%. Tantangan besar di depan

mata. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi

ketidakpastian, UU APBN 2012 menargetkan penerimaan perpajakan

mencapai Rp1.032,6 triliun atau 80% (penerimaan ini terdiri atas penerimaan

pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai) (www.sekjen.depkeu.go.id

Februari 2012).

Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan

pembangunan nasional, penerimaan Negara dari sektor pajak semakin menjadi

andalan pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan target penerimaan

pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) setiap tahunnya. Untuk merealisasikan

target tersebut, DJP secara aktif terus mencari dan menggali potensi-potensi

perpajakan yang ada.

Page 34: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

19

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Self Assessment System.

Sitem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebenar-

benarnya kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesadaran dan peran

serta masyarakat dalam melaporkan pajaknya. Dengan sitem ini masyarakat

harus benar-benar mengetahui tentang cara perhitungan dan segala sesuatu

yang berhubungan dengan perpajakan. Sistem ini menuntut keikutsertaan aktif

wajib pajak dan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan

wajib pajak dibutuhkan untuk tujuan agar penerimaan pajak optimal

(Muljono, 2010).

Salah satu sumber penerimaan pajak yang sangat berpengaruh adalah

pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu sumber

penerimaan pajak yang mempunyai kontribusi besar dalam hal itu. Indonesia

merupakan Negara yang mempunyai jumlah penduduk terbesar keempat di

dunia. Dari jumlah tersebut, mayoritas penduduk terutama di kota-kota besar

bekerja kepada pihak lain baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun

sebagai karyawan yang mendapat pemotongan PPh Pasal 21. Oleh sebab itu,

potensi pajak dari pemotongan PPh Pasal 21 menyumbang jumlah yang

signifikan sehingga diperlukan perhatian serius mengingat pentingnya

penerimaan pajak bagi APBN. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari

kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyetor, dan

melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT). Melalui SPT dapat diketahui

jumlah pendapatan Negara dari sektor pajak, sekaligus juga mengetahui

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Page 35: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

20

Salah satu indikator tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan PPh pasal

21 adalah pelaporan SPT PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak. Kepatuhan

Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib pajak dalam

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor, dan kepatuhan dalam

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh

Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar cukup rendah. Kepatuhan dalam

pelaporan SPT masa PPh pasal 21 yang telah dilakukan pemotongan dapat

diketahui dengan melihat banyaknya SPT yang dilaporkan tiap masanya.

Tingkat kepatuhan dapat dilihat dari tingkat kepatuhan tepat waktu lapor dan

tingkat kepatuhan lapor SPT dengan jumlah Wajib Pajak Efektif.

Berdasar parameter yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar tingkat kepatuhan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa

PPh Pasal 21 kategori cukup baik, akan tetapi dari tahun ke tahun mengalami

penurunan. Pada tahun 2008 kepatuhan ketepatan waktu pelaporan sebesar

83,28%, pada tahun 2009 naik menjadi 83,64%, akan tetapi pada tahun 2010

turun menjadi 83,32% dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi

81,32%. Untuk tingkat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar kategori rendah. Pada tahun 2008

kepatuhan pelaporan sebesar 51,31%, pada tahun 2009 mengalami kenaikan

menjadi 53,33%, pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 51,26% dan

pada tahun 2011 turun menjadi 47,16%.

Penulis menggunakan referensi tugas akhir sebelumnya yang

mempunyai kesamaan tema yaitu tentang kepatuhan Pelaporan SPT.

Page 36: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

21

Muhammad Risqy (2011), dengan judul tinjauan atas pengawasan pelaporan

SPT Masa PPN dan pengaruhnya terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama

Karanganyar dan Ahmad Baihaqi (2010), dengan judul evaluasi tingkat

kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP OP tahun 2008. Berdasarkan adanya

kesamaan tema maka penulis tertarik untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis

menyusun Tugas Akhir yang berjudul “EVALUASI TINGKAT

KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR

PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak

Penghasilan Pasal 21 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar?

2. Bagaimana proyeksi 3 tahun kedepan tingkat kepatuhan pelaporan SPT

Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak fiskus untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 guna

Page 37: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

22

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa

PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 3 (tiga) tahun

kedepan.

3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangayar

Memberikan terobosan yang berguna dalam meningkatkan kinerja

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar terutama dalam

peningkatan kepatuhan pelaporan PPh pasal 21 dari penelitian yang

dilakukan penulis.

2. Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam

penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu Tingkat Kepatuhan

Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Page 38: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

23

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam Tugas Akhir ini penulis mengumpulkan data dan sumber

pendukung dengan metoda adalah sebagai berikut.

1. Metoda kepustakaan

Metoda kepustakaan adalah suatu metoda yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber kepustakaan yang

relevan dengan pokok bahasan khususnya berkaitan dengan bidang

perpajakan mengenai penyampaian dan pelaporan PPh pasal 21, baik

buku-buku perpajakan, situs-situs internet maupun peraturan perundang-

undangan.

2. Metoda Observasi

Metoda observasi adalah suatu metoda yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data di lapangan dengan cara melihat atau mengamati

secara langsung peristiwa, keadaan serta proses yang berkaitan dengan

objek yang diteliti dan mengumpulkan data yang diperlukan.

3. Metoda Wawancara

Metoda wawancara adalah suatu metoda mengumpulkan data dengan

cara mengadakan tanya jawab dan dialog dengan pihak-pihak yang

terkait dan memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang yang

merupakan objek tinjauan penulis.

4. Metoda Statistik

Metoda statistik adalah suatu metoda pengumpulan data dengan mencari

dan mengolah angka-angka yang berhubungan dengan pokok bahasan

Page 39: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

24

yang hasilnya digunakan sebagai pendukung fakta dan simpulan Tugas

Akhir ini.

Page 40: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

25

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan adalah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang ini telah mengalami perubahan. Perubahan yang terakhir

yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat

atas UU No. 7 Tahun 1983 tantang pajak penghasilan.

2. Pengertian Pajak

a. Pajak (Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Muljono, 2010) ialah iuran

kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib

membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat

prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan

dengan tugas pemerintah.

b. Pajak (Prof. Dr. Sumitro, S.H dalam Waluyo, 2011) ialah iuran rakyat

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)

dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung

dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

25

Page 41: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

26

c. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan ialah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Muljono, 2010:3) adalah

sebagai berikut.

1) Iuran atau kontribusi.

2) Dari rakyat atau dari Wajib Pajak kepada negara.

3) Terutang atau dibayar Orang Pribadi atau badan.

4) Memaksa atau wajib berdasarkan Undang-undang.

5) Tidak mendapat imbalan langsung atau mendapat imbalan tidak

langsung.

6) Untuk keperluan negara atau kemakmuran rakyat.

3. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk

membiayai pendapatan baik rutin maupun pembangunan.

Page 42: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

27

b. Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-

undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib

Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyataka keadilan, baik bagi

negara maupun warganya.

c. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

Page 43: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

28

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajka harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan

mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pengelompokan Pajak

a. Menurut golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain.

Contohnya: Pajak Penghasilan, PBB.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subjeknya (orangnya) yaitu memperhatikan keadaan Wajib

Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Page 44: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

29

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak Pusat/Pajak Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Propinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sedangkan Pajak

Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan dll.

6. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel nyata (riil stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh

undang-undang.

Page 45: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

30

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Artinya pada awal tahun menggunakan anggapan tetapi

setelah akhir tahun dihitung kembali sesuai yang sebenarnya. Jika

besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih

kecil kelebihannya dapat dikembalikan.

7. Yurisdiksi Pemungutan Pajak

Yurisdiksi pemungutan pajak merupakan salah satu cara pemungutan

pajak yang didasarkan pada tempat tinggal seseorang atau berdasarkan

kebangsaan atau berdasarkan sumber dimana penghasilan diperoleh.

Yurisdiksi yang dimaksud adalah batas kewenangan yang dapat dilakukan

oleh suatu negara dalam memungut pajak terhadap warga negaranya, agar

pemungutanyya tidak menjadi berulang-ulang yang bisa memberatkan

orang yang dikenakan pajak.

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang

berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib

Pajak dalam negeri.

Page 46: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

31

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

8. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungitan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang.

Ciri-ciri Official Assessment System (Resmi, 2009) adalah sebagai

berikut:

1) wewenang menentukan besarnya pajak terutang berada pada

fiskus,

2) wajib Pajak bersifat pasif,

3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk

menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Page 47: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

32

Ciri-ciri Self Assessment System adalah sebagai berikut:

1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak itu sendiri,

2) wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak yang terutang,

3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Sistem ini memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan

bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

9. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH., (Mardiasmo, 2009)

Hukum pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai

berikut.

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan

individu lainnya.

b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan

rakyatnya. Hukum publik dapat dirinci sebagai berikut:

1) hukum Tata Negara,

2) hukum Tata Usaha (Hukum Administratif),

3) hukum Pajak,

4) hukum Pidana.

Page 48: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

33

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum

publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut Lex Specialis

derogate Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada

peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam

peraturan khusus, maka akan berlaku ketetntuan yang diatur dalam peraturan

umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajka, sedangkan peraturan

umum adalah hukum public atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Hukum

pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda.

Sedangkan hukum pidana menganut paham opurtunitas, yakni pelaksanaannya

dapat ditunda setelah ada keputusan.

10. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kewajiban Wajib Pajak menurut undang-undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah

sebagai berikut.

a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak

dan diberikan kepadanya Nomor Pokok Wajib Pajak terutama yang

berpenghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Page 49: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

34

b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk pengukuhan

menjadi Pengusaha Kena Pajak.

c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas.

d. Membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak ke kas negara.

e. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak

badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Hak-hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan

Masa.

b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan

kriteria tertentu.

c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan.

d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan.

e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

f. Mengajukan keberatan dan banding kepada Direktorat Jendral Pajak

Page 50: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

35

g. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hal

dan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

h. Memperoleh pengurangan atau sanksi administrasi berupa bunga atas

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

11. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak,

dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut.

1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

yang sebenarnya terutang.

3) Bagi pemotongan atau pemungut pajak adalah sebagai sarana

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang

dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Page 51: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

36

b. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain.

1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk

suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

2) Surat pemberitahuan Masa, yaitu SPT untuk suatu masa pajak

terdiri atas.

a) SPT Masa Pajak Penghasilan.

b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pemungut Pajak

Pertambahan Nilai

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT masa berbentuk:

1. formulir kertas (hardcopy).

2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang

dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang

disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

c. Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan antara lain sebagai berikut:

1) kantor Pelayanan Pajak,

2) kantor Penyuluhan Pajak,

3) kantor Wilayah Dirjen Pajak,

4) kantor Pusat Dirjen Pajak,

5) melalui sistem komputer dengan alamat situs internet atau

homepage Dirjen Pajak, yaitu www.pajak.go.id.

d. Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dilakukan dengan cara:

1) secara langsung,

Page 52: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

37

2) melalui pos dengan bukti pengiriman surat,

3) melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir,

4) e-Filling melalui ASP (Aplication Service Provider).

e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (Suandy, 2009).

1) Batas waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa.

a) PPh pasal 21, 20 hari setelah masa pajak berakhir

b) PPh pasal 22-impor, PPh pasal 22, 14 hari setelah akhir masa

pajak

c) PPh pasal 22 oleh DJBC, secara mingguan 7 (tujuh) hari

setelah akhir batas waktu penyetoran pajak

d) PPh pasal 22 dan PPh pasal 22 badan tertentu, PPh pasal 23,

pasal 25, pasal 26, paling lama 20 hari setelah akhir masa

pajak.

e) PPN dan PPnBM, paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya masa pajak.

2) Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan.

a) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas (1770), paling lama 3 (tiga) bulan

setelah akhir tahun pajak.

b) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770S), paling lama 3

(tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

Page 53: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

38

c) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan

dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih

dari Rp 60.000.000,00 setahun (1770SS), paling lama 3 (tiga)

bulan setelah akhir tahun pajak.

d) SPT Tahunan PPh Badan (1771), paling lama 4 (empat) bulan

setelah akhir tahun pajak.

1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang pribadi dalam

negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh

pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana

pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut.

a. Pegawai.

b. Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, temasuk ahli

warisnya.

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain.

Page 54: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

39

d. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

14. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai

berikut.

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara

teratur berupa uang pensiun

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, dan tunjangan

hari tua.

d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang

dibayarkan secara bulanan.

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,

komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk

apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan.

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan

Page 55: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

40

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apa

pun.

15. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk

apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah.

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau

lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, sumbagan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di

Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf “I”

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Page 56: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

41

16. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008) istilah kepatuhan

berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan

pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan

patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib Pajak Patuh adalah

wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan (pajakonline.com).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000,

menjelaskan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Dalam tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak

lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turut.

c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa,

masa pajak berikutnya.

d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak

1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak

2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang

diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir

Page 57: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

42

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar

tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian

sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

B. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 terhadap

penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jendral Pajak

Nomor PER-57/PJ/2009, pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan

pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak yang

dilakukan melalui penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh

Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21

terdaftar, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan harus dilengkapi lampiran-

lampiran yang meliputi:

a. surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga,

b. daftar Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap,

c. lembar Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai tetap.

Penulis menggunakan beberapa variabel untuk mengukur tingkat

kepatuhan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 mengukur tingkat

Page 58: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

43

kepatuhan cara dengan membandingkan jumlah SPT Masa yang

dilaporkan tepat waktu setiap bulannya dan membandingkan antara jumlah

SPT yang dilaporkan dengan jumlah pemotong pajak pasal 21 efektif yang

ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Cara pertama adalah menghitung tingkat kepatuhan ketepatan waktu

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tiap bulannya. Jumlah SPT yang

dilaporkan setiap bulannya tidak semuanya dilaporkan tepat pada

waktunya, beberapa di antaranya dilaporkan setelah tanggal 20. Untuk

mengukur kepatuhan atas ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal

21, penulis membandingkan jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang

dilaporkan tepat waktu dengan jumlah SPT Masa PPh Pasal 21 yang

dilaporkan. Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan

waktu pelaporan PPh Pasal 21 Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar adalah sebagai berikut:

(Sumber: KPP Pratama Karanganyar)

Cara kedua yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan

wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah dengan

cara membandingkan antara jumlah SPT yang dilaporkan dengan jumlah

pemotong pajak Pasal 21 efektif yang ada di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar. Wajib pajak efektif PPh Pasal 21 adalah wajib

Page 59: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

44

pajak yang secara aktif masih memiliki kewajiban melaporkan PPh Pasal

21 sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Untuk menghitung tingkat kepatuhan pelaporan berdasarkan jumlah

SPT yang dilaporkan, penulis menggunakan perhitungan sebagai berikut:

(Sumber: KPP Pratama Karanganyar)

Menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar parameter

yang telah ditetapkan dan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

90%-100% = Tinggi

75%-89% = Cukup

<75% = Rendah

Analisis tingkat kepatuhan ketepatan waktu dan kepatuhan pelaporan

SPT Masa PPh Pasal 21 penulis sajikan dalam tabel. Penulis mengukur

tingkat kepatuhan dengan membandingkan jumlah Wajib Pajak efektif

dengan jumlah SPT masuk dan membandingkan SPT Masuk dengan SPT

yang tepat waktu lapor.

Page 60: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

45

Tabel II.1 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2008

Masa Pajak

WP Efektif

Jumlah SPT

Masuk

Tepat Lapor

Telat Lapor

Kepatuhan Lapor

Kepatuhan Waktu

Januari 3050 1562 1243 319 51,21% 79,58% Februari 3087 1545 1249 296 50,05% 80,84% Maret 3122 1573 1207 366 50,38% 76,73% April 3160 1594 1246 348 50,44% 78,17% Mei 3188 1660 1398 262 52,07% 84,22% Juni 3229 1664 1332 332 51,53% 80,05% Juli 3262 1646 1418 228 50,46% 86,50%

Agustus 3293 1713 1458 255 52,02% 85,11% September 3317 1743 1499 244 52,55% 86,00% Oktober 3344 1751 1549 202 52,36% 88,46%

November 3379 1765 1511 254 52,23% 85,61% Desember 3409 1877 1661 216 55,06% 88,49% Rata-rata 3236 1674 1397 276 51,70% 83,28%

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar -Data diolah)

Secara umum rata-rata tingkat kepatuhan ketepatan waktu pelaporan

di tahun 2008 dikatakan cukup baik, kepatuhan mencapai 83,28%.

Berdasarkan parameter yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar jumlah ini masuk dalam kriteria cukup. Tingkat

kepatuhan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 88,49%,

dikarenakan pada bulan tersebut kesadaran WP dalam melaporkan SPT

sudah baik sehingga SPT yang dilaporkan tepat waktu pada bulan

Desember mencapai 1661. Kepatuhan waktu terendah terjadi pada bulan

Maret sebesar 76,73%, hal itu terjadi karena tingkat kesadaran WP rendah

sehingga malas untuk melaporkan SPT.

Page 61: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

46

Persentase rata-rata kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa

PPh Pasal 21 sebesar 51,70%. Persentase tersebut menunjukkan hanya 51,70%

dari total Wajib Pajak efektif yang melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.

Berdasarkan parameter yang digunakan penulis maka nilai tersebut masuk dalam

kategori rendah. Tingkat kepatuhan paling tinggi terjadi pada bulan Desember

sebesar 55,06%, hal itu dikarenakan pada bulan tersebut tingkat kesadaran WP

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tinggi serta meningkatnya

pengawasan dari fiskus. Sedangkan tingkat kepatuhan paling rendah terjadi pada

bulan Februari yaitu sebesar 50,05%, hal itu dikarenakan masih ada WP efektif

yang belum sadar dan juga belum paham mengenai pajak sehingga malas untuk

setor pajak dan melaporkan SPT.

Tabel II.2 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2009

Masa Pajak WP Efektif

SPT Masuk

Tepat Lapor

Telat Lapor

Kepatuhan Lapor

Kepatuhan Waktu

Januari 3458 1927 1569 358 55,73% 81,42% Februari 3495 1931 1626 305 55,25% 84,21% Maret 3523 1966 1667 299 55,80% 84,79% April 3549 1964 1701 263 55,34% 86,61% Mei 3584 2001 1689 312 55,83% 84,41% Juni 3617 1993 1560 433 55,10% 78,27% Juli 3662 1931 1602 329 52,73% 82,96%

Agustus 3688 1977 1622 355 53,61% 82,04% September 3705 1997 1747 250 53,90% 87,48% Oktober 3727 2019 1793 226 54,17% 88,81%

November 3756 1940 1559 381 51,65% 80,36% Desember 3778 2047 1686 361 54,18% 82,36% Rata-rata 3628 1974 1651 322 54,44% 83,64%

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar-Data diolah)

Page 62: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

47

Berdasarkan tabel di atas rata-rata tingkat kepatuhan ketepatan

waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada tahun 2009 mencapai

83,64%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata tingkat

kepatuhan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami

kenaikan. Hal itu dikarenakan meningkatnya jumlah SPT yang dilaporkan

yang sebanding dengan ketepatan waktu Wajib Pajak dalam melaporkan.

Pada tahun 2009 tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa Pasal 21 tertinggi

terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 88,81%. Hal itu dikarenakan

meningkatnya jumlah WP yang diikuti dengan tingginya pelaporan SPT,

dan tingginya SPT lapor tepat waktu. Kepatuhan terendah terjadi pada

bulan Juni yaitu sebesar 78,27%,

Rata-rata kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada tahun

2009 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2008 menjadi

54,44%. Jumlah Wajib Pajak efektif yang mengalami kenaikan sebanding

dengan kenaikan jumlah SPT yang dilaporkan setiap masanya. Rata-rata

SPT yang dilaporkan setiap bulannya menjadi 1.974. Tingkat kepatuhan

tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebesar 55,83%, hal itu dikarenakan

tingkat kesadaran WP efektif untuk memenuhi kewajiban perpajaknnya

sudah baik dan adanya pengawasan yang baik dari pihak fiskus.

Kepatuhan terendah terjadi pada bulan November yaitu sebesar 51,65%

karena pada bulan tersebut SPT yang dilaporkan tidak sebanding dengan

jumlah WP, masih ada WP yang kurang paham mengenai pajak sehingga

WP malas untuk melaporkan.

Page 63: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

48

Tabel II.3 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di Pratama Karanganyar Tahun 2010

Masa Pajak WP Efektif

SPT Masuk

Tepat Lapor

Telat Lapor

Kepatuhan Lapor

Kepatuhan Waktu

Januari 3840 2091 1661 430 54,45% 79,44% Februari 3904 2093 1659 434 53,61% 79,26% Maret 3952 2108 1815 293 53,34% 86,10% April 3995 2084 1776 308 52,17% 85,22% Mei 4031 2091 1624 467 51,87% 77,67% Juni 4064 2103 1813 290 51,75% 86,21% Juli 4097 2065 1787 278 50,40% 86,54%

Agustus 4139 2047 1650 397 49,46% 80,61% September 4167 2082 1828 254 49,96% 87,80% Oktober 4197 2056 1638 418 48,99% 79,67%

November 4237 2086 1813 273 49,23% 86,91% Desember 4261 2115 1786 329 49,64% 84,44% Rata-rata 4073 2085 1737 347 51,24% 83,32%

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar-Data diolah)

Pada tahun 2010, rata-rata tingkat kepatuhan ketepatan waktu

pelaporan SPT Masa Pajak PPh Pasal 21 mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya menjadi 83,32%. Hal itu dikarenakan rata-rata penyampaian

SPT di tahun 2010 berfluktuatif dan SPT telat lapor mengalami kenaikan

dibandingkan dengan tahun 2009. Tingkat kepatuhan tertinggi terjadi pada

bulan September 87,80%, hal itu dikarenakan pengawasan dari pihak

fiskus yang baik sehingga kesadaran WP untuk melaporkan SPT tepat

waktu tinggi. Kepatuhan waktu pelaporan terendah pada bulan Mei yaitu

sebesar 77,67% karena SPT yang tepat lapor pada bulan tersebut sangat

rendah dibandingkan bulan lainnya.

Persentase rata-rata kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 51,24%, meskipun

Page 64: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

49

rata-rata SPT yang dilaporkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya

sebesar 2.085. Rata-rata pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami

penurunan dikarenakan adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak efektif

yang signifikan akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah SPT

yang dilaporkan tiap bulannya. Kepatuhan tertinggi terjadi pada bulan

Januari yaitu sebesar 54,45% dan terendah pada bulan Oktober yaitu

sebesar 48,99%. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT tinggi disebabkan oleh

WP efektif yang meningkat diikuti dengan meningkatnya jumlah SPT

yang dilaporkan, tingginya pengawasan dari pihak fiskus, dan tingginya

tingkat kesadaran WP. Tingkat kepatuhan pelaporan rendah disebabkan

oleh WP yang belum paham mengenai pajak sehingga membuat WP malas

untuk menyetorkan pajak dan melaporkan SPT.

Tabel II.4 Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

di Pratama Karanganyar Tahun 2011

Masa Pajak WP

Efektif SPT

Masuk Tepat Lapor

Telat Lapor

Kepatuhan Lapor

Kepatuhan Waktu

Januari 4287 2115 1457 658 49,34% 68,89% Februari 4327 2115 1587 528 48,88% 75,04% Maret 4367 2170 1727 443 49,69% 79,59% April 4399 2109 1726 383 47,94% 81,84% Mei 4431 2119 1791 328 47,82% 84,52% Juni 4456 2142 1814 328 48,07% 84,69% Juli 4484 2051 1714 337 45,74% 83,57%

Agustus 4511 2086 1768 318 46,24% 84,76% September 4541 2086 1786 300 45,94% 85,62% Oktober 4565 2063 1571 492 45,19% 76,15%

November 4594 2080 1817 263 45,28% 87,36% Desember 4605 2102 1763 339 45,65% 83,87% Rata-rata 4463 2103 1710 393 47,15% 81,32%

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar-Data diolah)

Page 65: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

50

Pada tahun 2011, rata-rata tingkat kepatuhan ketepatan waktu

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu

sebesar 81,32%. Hal itu dapat diketahui dari rata-rata tingkat ketepatan

waktu lapor yang mengalami penurunan dan rata-rata tingkat telat lapor

mengalami kenaikan yang signifikan. Tingkat kepatuhan tertinggi terjadi

pada bulan November yaitu sebesar 87,36% dan terendah pada bulan

Januari yaitu sebesar 68,89%. Kepatuhan pelaporan yang tinggi

disebabkan meningkatnya jumlah SPT yang tepat waktu lapor, adanya

pengawasan yang baik oleh fiskus, dan tingginya tingkat kesadaran WP

dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan. Kepatuhan pelaporan

yang rendah disebabkan oleh kealfaan WP untuk melaporkan SPT, dan

kurangnya pengawasan dari pihak fiskus.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 pada tahun

2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar menurun setiap

bulannya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2011 jumlah Wajib Pajak efektif

mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akan tetapi tidak diikuti

dengan jumlah SPT yang dilaporkan. Jumlah pelaporan SPT setiap

bulannya mengalami penurunan. Sehingga tingkat kepatuhan pelaporan

SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2011

sebesar 47,15% yang jauh menurun dibanding dengan tingkat kepatuhan

pelaporan SPT tahun sebelumnya sebesar 51,24%. Di tahun 2011 tingkat

kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 tertinggi terjadi pada bulan

Page 66: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

51

Maret sebesar 49,69%. Hal itu terjadi karena jumlah SPT yang dilaporkan

tinggi dan sebanding dengan meningkat jumlah WP efektif. Kepatuhan

terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar sebesar 45,19% karena

pada bulan tersebut SPT yang dilaporkan rendah dan tidak sebanding

dengan meningkatnya jumlah WP efektif, kurangnya pemahaman WP

efektif mengenai pajak sehingga banyak WP efektif yang malas untuk

melaporkan SPT.

Berdasarkan hasil analisis tabel-tabel di atas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan ketepatan waktu

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Rata-rata tingkat kepatuhan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh

Pasal 21 terburuk terjadi pada tahun 2011 karena mengalami penurunan

yang sangat drastis dibandingkan dengan tingkat kepatuhan yang terjadi

selama 3 (tiga) tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan rata-rata pelaporan

SPT Masa telat lapor mengalami kenaikan setiap tahunnya, rendahnya

kesadaran para pemotong pajak untuk melaporkan SPT, kurangnya

kepercayaan Wajib Pajak kepada kantor pelayanan pajak. Rata-rata tingkat

kepatuhan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam 4

(empat) tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

masuk kriteria cukup yaitu sebesar 82,89% dan selalu mengalami

penurunan.

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Wajib

Pajak efektif tergolong rendah. Rata-rata tingkat kepatuhan sebesar

Page 67: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

52

51,13%. Selama 2 (dua) tahun terakhir tingkat kepatuhan pelaporan SPT

Masa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama mengalami penurunan. Rata-rata

tingkat kepatuhan pelaporan SPT terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu

sebesar 47,15%. Menurunnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh

Pasal 21 oleh Wajib Pajak efektif dikarenakan bertambahnya jumlah

Wajib Pajak efektif yang tidak diikuti dengan pelaporan SPT. Selain itu

kurangnya pengawasan dari pihak fiskus kepada para Wajib pajak efektif

sehingga para Wajib Pajak malas untuk menyampaikan SPT, dan

kurangnya kepercayaan para Wajib Pajak kepada aparatur pajak.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT juga akan

perpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Semakin Wajib

Pajak patuh melaporkan SPT maka penerimaan pajak yang dihasilkan juga

akan maksimal. Selain menganalisis tingkat kepatuhan penulis juga akan

menganalisis efektivitas tentang target dan realisasi PPh Pasal 21 Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Rasio efektivitas menggambarkan

kemampuan kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam

merealisasikan pajak yang direncanakan dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jadi penulis menggunakan

rasio efektivitas untuk untuk mengetahui tingkat efektifitas realisasi

penerimaan PPh Pasal 21, berdasar buku Akuntansi Sektor Publik (Halim,

2007) dapat dirumuskan sebagai berikut:

Page 68: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

53

Kemampuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam menjalankan

tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal

100 persen. Dengan demikian semakin tinggi rasio efektifitas, maka

kemampuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dalam

merealisasikan penerimaan pajak semakin baik dan dapat melebihi target

yang telah ditentukan. Target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah sebagai

berikut:

Tabel II.5 Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama

Karanganyar Tahun 2008 s.d 2011

Tahun Target Realisasi

2008 Rp40.711.660.000,- Rp49.302.511.192,-

2009 Rp61.735.494.927,- Rp60.926.901.886,-

2010 Rp89.561.093.704,- Rp84.898.841.162,-

2011 Rp103.761.000.000,- Rp97.992.525.920,-

(Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Karanganyar)

Berikut ini adalah penghitungan efektifitas penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar:

=121,10%

=98,69%

Page 69: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

54

=94,76%

=94,44%

Untuk lebih jelasnya rasio efektifitas target dan penerimaan PPh Pasal 21,

penulis sajikan dalam tabel debagai berikut:

Tabel II.6 Presentase Rasio Efektifitas Penerimaan PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2008 s.d 2011

Tahun Target Realisasi Rasio

Efektifitas 2008 Rp40.711.660.000,- Rp 49.302.511.192,- 121,10% 2009 Rp61.735.494.927,- Rp 60.926.901.886,- 98,69% 2010 Rp89.561.093.704,- Rp 84.898.841.162,- 94,76% 2011 Rp103.761.000.000,- Rp 97.992.525.920,- 94,44%

(Sumber: Seksi Pengawas dan Konsultasi II KPP Pratama Karanganyar-data diolah)

Tabel II.6 di atas menjelaskan tentang besarnya target dan realisasi

penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar. Data di atas juga

menunjukkan tingkat rasio efektifitas dari target yang telah ditetapkan dan

realisasi penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai dengan 2011.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio efektifitas

dalam 3 (tiga) tahun terakhir realisasi penerimaan pajak tidak mencapai

target. Tahun 2008 target yang ditetapkan sebesar Rp40.711.660.000,00 dan

Page 70: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

55

realisasi penerimaan sebesar Rp49.302.511.192,00. Rasio efektifitas pada

tahun 2008 sebesar 121,10% yang menunjukkan bahwa kemampuan KPP

Pratama Karanganyar dalam merealisasi penerimaan pajak sudah efektif,

karena penerimaan PPh Pasal 21 melebihi target sebesar 21,10%.

Pada tahun 2009 target penerimaan PPh Pasal 21 ditingkatkan

sebesar Rp21.023.834.927,00 atau sekitar 51,64% dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat dari penerimaan pada tahun 2008 melebihi target yang telah

ditetapkan. Sehingga target penerimaan pada tahun 2009 menjadi sebesar

Rp61.735.494.927,00. Penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2009 sebesar

Rp60.926.901.886,00. Sedangkan tingkat rasio efektifitasnya sebesar

98,69%. Pada tahun 2009 penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama

Karanganyar tidak efektif karena tidak mencapai target yang ditetapkan dan

rasio efektifitasnya kurang dari 100%.

Pada tahun 2010 penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar tidak mencapai target. Target yang ditetapkan

sebesar Rp89.561.093.704,00 akan tetapi realisasi penerimaan sebesar

Rp84.898.841.162,00 dan rasio efektifitasnya 94,79%. Rasio efektifitas yang

masih jauh dari 100% sehingga belum dapat dikatakan efektif.

Pada tahun 2011 target penerimaan PPh Pasal 21 ditingkatkan

15,85% atau sebesar Rp14.199.906.296,00 dari tahun 2010 menjadi

Rp103.761.000.000,00. Penerimaan pada tahun 2011 tidak mencapai target

dan tidak berjalan efektif karena target yang telah ditetapkan sebesar

Rp103.761.000.000,00 hanya dapat direalisasi sebesar

Page 71: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

56

Rp97.992.525.920,00. Tingkat rasio efektifitasnya sebesar 94,44% yang

turun sebesar 0,35% dari tingkat rasio efektifitas tahun sebelumnya.

Berdasar analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi

penerimaan PPh Pasal 21 pada 3 (tiga) tahun terakhir tidak mencapai target

yang telah ditetapkan. Hal itu dikarenakan rasio efektifitasnya kurang dari

100%. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPh Pasal 21

dikarenakan kurangnya pemahaman WP mengenai pajak, kinerja Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar yang menurun dalam pengawasan di

bidang perpajakan dan rendahnya kesadaran WP dalam melaksanakan

kewajibannya di bidang perpajakan.

2. Proyeksi 3 (tiga) tahun kedepan tingkat kepatuhan pelaporan SPT

Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Memproyeksikan berarti menganalisis kondisi di masa mendatang.

Penulis akan memproyeksikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam waktu

3 (tiga) tahun. Memproyeksikan tingkat kepatuhan memerlukan banyak

asumsi seperti tingkat kepatuhan tahun sebelumnya, dan kenaikan

(penurunan) rata-rata kepatuhan tahun sebelumnya. Cara memproyeksikan

adalah dengan menghitung perubahan kenaikan atau penurunan rata-rata

tingkat kepatuhan pertahun. Hasil dari rata-rata perubahan kenaikan atau

penurunan di rata-rata dengan cara menjumlahkan hasil perubahan kenaikan

atau penurunan 4 (empat) tahun sebelumnya. Memproyeksikan 3 (tiga)

tahun mendatang dengan cara hasil dari rata-rata kenaikan (penurunan) di

Page 72: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

57

tahun sebelumnya dibagi 100 dikalikan rata-rata kepatuhan tahun

sebelumnya setelah itu ditambah dengan rata-rata tingkat kepatuhan di tahun

sebelumnya juga. Berdasarkan Modul Analisis Laporan keuangan

Nugrahaningsih dan Palikhatun (2007) rumus Proyeksi dapat dirumuskan

sebagai berikut.

P = Proyeksi tahun mendatang

X1 = Rata-rata kenaikan (penurunan)

X2 = Rata-rata tingkat kepatuhan tahun sebelumnya

Proyeksi untuk 3 (tiga) tahun mendatang penulis sajikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel II.7 Proyeksi Tingkat Kepatuhan Waktu dan Kepatuhan lapor SPT Masa

PPh Pasal 21 Di KPP Pratama Karanganyar Tahun 2012 s.d. 2014

(Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar-Data diolah)

No

Keterangan Rata-rata Kepatuhan (%)

Rata-rata

Kenaikan/penurunan

(%)

Proyeksi (%)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1. Kepatuhan

Waktu 83,28 83,64 83,32 81,32 (0,75) 80,71 80,10 79,50

2. Kepatuhan

Lapor 51,70 54,44 51,24 47,15 (3,24) 45,62 44,14 42,72

Page 73: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

58

Tabel di atas menjelaskan tentang proyeksi kepatuhan ketepatan waktu

pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selama 3 (tiga). Data di atas

menghasilkan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 selama 3

(tiga) tahun mendatang mengalami penurunan setiap tahun. Hal itu bisa

terjadi karena dilihat dari tahun 2009-2011 tingkat kepatuhan Pelaporan SPT

Masa PPh Pasal 21 mengalami penurunan. Rata-rata penurunan sebesar

0,75%, maka penulis dapat memproyeksikan untuk 3 (tiga) tahun kedepan

tingkat kepatuhan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

menurun. Rata-rata tingkat kepatuhan menurun mungkin disebabkan oleh

Wajib Pajak yang melaporkan SPT telat lapor mengalami kenaikan.

Wajib Pajak mengalami telat lapor karena telat membayar pajak,

mengindahkan akan semua peraturan pajak, dan tidak takut akan saksi yang

akan diberikan. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 juga

mengalami penurunan. Hal itu dapat terjadi karena pada tahun 2008-2011

tingkat kepatuhan pelaporan SPT mengalami penurunan. Rata-rata

penurunannya sebesar 3,24%. Penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT

dikarenakan Wajib Pajak malas membayar pajak, meningkatnya jumlah

Wajib Pajak efektif yang tidak diikuti dengan naiknya jumlah SPT yang

dilaporkan setiap masanya, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam

melaporkan SPT, serta kurangnya pengawasan dari pihak fiskus sehingga

para Wajib Pajak efektif tidak melaksanakan kewajibannya di bidang

perpajakan.

Page 74: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

59

3. Upaya yang Dilakukan Pihak Fiskus Untuk Meningkatkan

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21

Guna Untuk Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar melakukan beberapa

cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT

Masa PPh Pasal 21 yang mempunyai kontribusi cukup berpengaruh

terhadap penerimaan pajak. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Karanganyar adalah sebagai berikut.

a) Sosialisasi kepada Wajib Pajak

Memberikan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan kepada

masyarakat untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran mereka

tentang pajak, pentingnya pajak bagi bangsa dan negara serta

mengubah pandangan negatif tentang pajak dimata masyarakat.

Account Representative memberikan sosialisasi dengan cara

memberitahukan peraturan-peraturan terbaru kepada Wajib Pajak yang

ditangani dengan menyebarkan brosur-brosur kepada Wajib Pajak, dan

memasang spanduk-spanduk di tepi jalan.

b) Pendekatan Persuasi kepada Wajib Pajak

Pendekatan ini dilakukan fiskus kepada Wajib Pajak dengan tujuan

mengubah persepsi mengenai perpajakan kearah positif. Pendekatan

ini dilakukan dengan penyuluhan yang dilakukan di kantor-kantor atau

tempat usaha, mengumpulkan Wajib Pajak di kantor kecamatan, serta

Page 75: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

60

mempublikasikan melalui radio. KPP Pratama Karanganyar

menggunakan media ini pada saat waktu-waktu penting seperti batas

akhir pelaporan SPT serta dalam sosialisasi. Tujuannya supaya Wajib

Pajak tidak terlambat melaporkan SPT. Melalui persuasi akan diubah

kembali sikap, keyakinan, opini Wajib Pajak tentang pentingnya pajak

bagi kita semua. Dengan kata lain dilakukan upaya pembiasaan untuk

patuh mengenai kewajibannya di bidang perpajakan.

c) Meningkatkan pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar

Pelayanan yang prima dilakukan oleh petugas pajak di bagian

Tepat Pelayanan Terpadu (TPT) yang memulai jam pelayanan pada

pukul 08.00-16.30 WIB. Pembatasan waktu pelayanan dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan persiapan agar pelayanan publik dapat

diberikan dengan sebaik-baiknya dan TPT dapat terjaga kerapian

administrasi dan keteraturannya. Pada jam istirahat TPT tetap

melayani penerimaan surat pemberitahuan atau laporan lainnya,

pelayanan yang ramah, bijak dan sopan.

Meningkatkan sarana dan prasarana yaitu dengan menyediakan

tempat parkir yang luas kepada Wajib Pajak yang akan datang ke KPP,

penyediaan E-SPT (e-Filling) yaitu penyampaian SPT dapat dilakukan

secara online melalui media internet, call center yaitu pelayanan yang

digunakan untuk menyampaikan keluhan-keluhan tentang kewajiban

perpajakan maupun yang menyangkut KPP Pratama Karanganyar

Page 76: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

61

dengan nomor yang bisa dihubungi (0271) 6491281/6491282.

Meningkatkan sarana dan prasarana dengan tujuan memberikan

kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Meningkatkan kualitas pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar.

Meningkatkan kualitas pegawai pajak dilakukan dengan cara

diadakannya outbound kepada para pegawai, dilakukannya kegiatan

EOK (exchange of Knowledge) setiap pagi, IHT (In House Training)

yang tujuannya untuk bertukar pengetahuan perpajakan kepada seluruh

pegawai KPP pratama Karanganyar serta diadakannya diklat-diklat

khusus seperti diklat tentang pengaplikasian e-filling dan

pengoptimalan kinerja AR. Meningkatkan kualitas pegawai yang

bertujuan supaya para pegawai mempunyai jiwa yang professional,

berintegritas tinggi sehingga dapat mengoptimalkan kinerja pegawai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

e) Ekstensifikasi Jumlah Wajib Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan

dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek

pajak dalam administrasi perpajakan. Ektensifikasi dilakukan dengan

cara pencarian data melalui sumber-sumber yang dapat memberikan

data untuk digunakan sebagai dasar ekstensifikasi. Sumber data

diperoleh dari.

Page 77: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

62

1) Instansi internal Direktorat Jendral Pajak

Instansi Direktorat Jendral Pajak biasa disebut dengan Alat

Keterangan. Alat keterangan berisikan data mengenai calon wajib

pajak yang diperoleh dari pihak dalam Kantor Pelayanan Pajak

sendiri melalui pengamatan.

2) Instansi diluar Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendral Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama

melakukan kerjasama dengan instansi diluar Dirjen pajak dimana

instansi luar tersebut berada di wilayah administrasi KPP

Karanganyar. Misalnya bekerjasama dengan Pemerintah Kota

Karanganyar, Telkom, PLN guna untuk mengetahui tagihan

rekening tiap calon Wajib Pajak. Dengan tagihan listrik atau telpon

yang tinggi tentunya orang tersebut berpotensi untuk menjadi

Wajib Pajak.

Page 78: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

63

BAB III

TEMUAN

A. KELEBIHAN

1. Pemberian layanan konsultasi kepada Wajib Pajak apabila mengalami

kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Misalnya membantu

Wajib Pajak menghitung pajak terutang.

2. Adanya petugas piket harian yang membantu Wajib Pajak yang kesulitan

mengisi SPT maupun yang belum bisa mengisi SPT.

3. Petugas TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) pada jam istirahat tetap

melayani Wajib Pajak sehingga TPT tidak pernah dalam keadaan

kosong.

4. Dilakukannya kegiatan EOK (Exchange Of Knowledge) yang

dilaksanakan setiap pagi maupun IHT (In House Training) yang diikuti

seluruh pegawai pajak yang bertujuan untuk memberikan serta

menambah pengetahuan tentang perpajakan dan menjadi solusi jika ada

suatu permasalahan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

B. KELEMAHAN

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakan. Contoh kasus kewajiban

perpajakan yang tidak dilaksanakan dengan baik, antara lain.

a. Wajib pajak tidak mengisi SPT Masa PPh Pasal 21 dengan benar,

lengkap dan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

63

Page 79: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

64

b. Wajib Pajak mempunyai kebiasaan melaporkan SPT Masa PPh Pasal

21 pada saat mendekati batas akhir pelaporan SPT sehingga

pekerjaan fiskus menumpuk dan tidak optimal.

2. Kurangnya jumlah Account Representative (AR), petugas TPT dan

pegawai di seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Berdasarkan data organisasi, jumlah AR di KPP Pratama

Karanganyar sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut sangat jauh

dibandingkan dengan jumlah WP yang ada di wilayah Karanganyar dan

Sragen. Di Seksi Pelayanan, petugas TPT yang hanya 4 orang sering

kewalahan melayani banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT

mendekati batas akhir sehingga pekerjaan fiskus menjadi tidak optimal

dan menyebabkan Wajib Pajak sering complain dan tidak optimalnya

pengecekan terhadap dokumen/lampiran.

Seksi pengolahan Data dan Informasi, jumlah pegawai yang hanya

berjumlah 7 orang dan tidak proporsional dengan kuantitas pekerjaan,

khususnya perekaman seluruh SPT yang masuk ke KPP Pratama

karanganyar, serta di KP2KP Sragen, jumlah pegawai yang hanya 3

orang termasuk kepada kantor.

3. Kesulitan dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan ke daerah-

daerah yang jauh dari pusat kota.

4. Minimnya pengawasan dan penegakan hukum kepada Wajib Pajak

dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan.

Page 80: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

65

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada BAB II mengenai tingkat

kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat kepatuhan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tergolong cukup baik.

Rata-rata kepatuhan sebesar 82,89%. Akan tetapi, dari tahun ketahun

rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

mengalami penurunan.

2. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Wajib Pajak

efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tergolong

rendah, rata-rata kepatuhan sebesar 51,13%. Dari tahun ke tahun tingkat

kepatuhan mengalami penurunan.

3. Tingkat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 telat lapor dari tahun ke

tahun mengalami kenaikan hal itu dikarenakan Wajib Pajak yang malas

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 tepat waktu.

4. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2008 dapat melebihi

target yang telah ditentukan, dengan rasio efektifitas sebesar 121,10%.

Akan tetapi untuk 3 (tiga) tahun terakhir penerimaan Pajak Penghasilan

Pasal 21 tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan rasio

65

Page 81: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

66

efektifitas pada tahun 2009 sebesar 98,69%, pada tahun 2010 sebesar

94,76% dan pada tahun 2011 sebesar 94,44%.

5. Untuk proyeksi 3 tahun kedepan penulis memprediksikan bahwa tingkat

kepatuhan ketepatan dan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,60%.

6. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dibidang perpajakan,

para Wajib Pajak belum terlalu paham mengenai pajak, kealfaan Wajib

Pajak untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21, meningkatnya jumlah

Wajib Pajak efektif yang tidak diikuti dengan meningkatnya pelaporan

SPT Masa PPh Pasal 21 di KPP Pratama Karanganyar.

7. Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karanganyar dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPh

Pasal 21 dengan cara sosialisasi kepada Wajib Pajak, pendekatan

persuasi kepada Wajib Pajak, meningkatkan pelayanan, dan

meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Karanganyar.

B. REKOMENDASI

1. Meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk

memberikan pengetahuan kepada mereka tentang pentingnya membayar

pajak serta mengubah pandangan negatif terhadap kantor pajak di mata

masyarakat yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan. Misalnya

Page 82: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

67

dengan mengadakan lomba-lomba disertai sosialisasi, mengadakan

sosialisasi berkala di kantor-kantor atau tempat usaha atau dengan

menyebarkan brosur-brosur di tempat usaha atau di rumah-rumah.

2. Meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun

kuantitas dengan cara mengadakan pelatihan rutin atau diklat-diklat

kepada para pegawai di KPP Pratama Karanganyar khusunya para

Account Representative (AR), seksi pelayanan, seksi PDI dan KP2KP

Sragen. AR sangat berperan penting karena mereka berhadapan langsung

dengan para Wajib Pajak yang jumlahnya banyak sehingga tidak

mungkin jumlah AR yang sedikit dapat mengawasi banyaknya Wajib

Pajak apalagi untuk menggali potensi pajak yang belum tersentuh. Seksi

pelayanan sebagai pengolah data SPT yang masuk, sehingga semakin

banyaknya SPT yang masuk maka seharusnya jumlah pegawai di seksi

pelayanan juga ditingkatkan.

3. Memanfaatkan media dengan seoptimal mungkin, tidak hanya di

wilayah KPP Pratama Karanganyar saja tetapi pihak KPP dapat

melakukan publikasi yang bisa mencangkup seluruh Indonesia karena

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap KPP Pratama Karanganyar itu

sendiri. Media-media seperti internet, radio lokal maupun televisi lokal

dapat digunakan untuk sosialisasi. Pegwai-pegawai bisa bergabung di

forum-forum diskusi maupun di forum-forum umum untuk menghimbau

atau mempublikasikan berita-berita terkini tentang perpajakan. Apabila

para fiskus semakin dekat dengan masyarakat dengan hal-hal positif

Page 83: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

68

maka akan semakin dikenal oleh masyarakat dengan tanggapan yang

positif.

4. Meningkatkan pengawasan supaya Wajib Pajak patuh terhadap

kewajibannya di bidang perpajakan dengan cara peningkatan penerbitan

surat teguran kepada Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT,

menghimbau kepada Wajib Pajak yang belum melaksanakn kewajiban

perpajakannya, dan menenrbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Wajib

Pajak yang melanggar kewajiban di bidang perpajakan dapat diterbitkan

STP. Hal ini perlu dilakukan agar Wajib Pajak merasa diawasi oleh

pihak KPP Pratama Karanganyar sehingga kepatuhan Wajib Pajak

diharapkan dapat meningkat.

Page 84: EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK .../Evaluasi...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commiti to user EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

69

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqy, Ahmad. 2010. Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP OP Tahun 2008 Di KPP Pratama Karanganyar. Tugas Akhir: Universitas Sebelas Maret.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib

Pajak Patuh. Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset. Muljono, Djoko. 2010. Hukum Pajak. Yogyakarta: Andi Offset. Nugrahaningsih, Putri dan Palikhatun. 2007. Modul Praktik Laporan Keuangan.

Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Risky, Muhammad. 2011. Tinjauan Tingkat Pengawasan Pelaporan SPT Masa

PPN Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan PPN Di KPP Pratama Karanganyar. Laporan Praktik Kerja Lapangan: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Suandy, Erly. 2009. Perpajakan Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 (KUP). Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. www.sekjen.depkeu.go.id