3.1.1. Hasil Evaluasi Kegiatan Tahun 2012A. Kesesuaian Dengan
KAKDalam KAK kegiatan Advisory Investasi Tahun 2012 terdapat
beberapa hal yang termasuk dalam uraian kegiatan yakni sebagai
berikut :1. Pengumpulan data dan identifikasi PDAM-PDAM di
wilayahnya yang belum mengajukan permohonan restrukturisasi utang2.
Pengumpulan data dan identifikasi realisasi investasi pengembangan
SPAM di masing-masing Kabupaten/Kota dari berbagai sumber
pembiayaan yang ada (APBN, APBD I, APBD II, Pinjaman Perbankan,
Swasta dll)3. Mengidentifikasi PDAM yang eligible untuk melakukan
pinjaman perbankan, KPS, maupun melakukan pengembangan SPAM melalui
sumber pendanaan lainnya.4. Menyusun peta investasi PDAM-PDAM dalam
pengembangan SPAM untuk 3 (tiga) tahun terakhir.Secara umum,
sebanyak 32 laporan Advisory Investasi Tahun Anggaran 2012 sudah
sesuai dengan KAK. Namun kesesuaian tersebut memiliki variasi dalam
kelengkapan dan kedalaman substansinya. Berikut adalah tabel yang
menunjukkan hasil evaluasi laporan 2012.Tabel 2 : Hasil Evaluasi
laporan advisory investasi tahun 2012Aspek yang
dinilaiSKORINGJumlah
123
Fisik1701532
Demografi1701532
Ekonomi221932
Produksi1002232
Distribusi1102132
Pelayanan1211932
Asset1931032
Hutang1711432
Modal205732
Penyertaan_pem2201032
RL_lalu241732
Modal240832
RL1511632
Pendapatan1511632
Biaya1511632
Pel_adm261532
RIspam252532
SOP310132
air_baku232732
Bisnis_plan290332
Idle_capacity2101132
NRW1711432
Gap_MDGs1801432
Rentabilitas271432
Likuiditas251632
Solvabilitas261532
SDM235432
Diklat233632
Biaya_dikllat271432
FCR194932
Restrukturisasi213832
An_kinerja1731232
Kap_fiskal_daerah310132
Kemampuan_keu_daerah260632
PIP222832
KPS185932
CSR216532
Jumlah777583551190
Sumber : Analisis konsultan 2014
Hasil evaluasi seperti tampak pada tabel di atas menggambarkan
bahwa sajian laporan advisory tahun 2012 sangat bervariasi sekali,
hal ini disebabkan karena belum ada panduan dalam penyusunan
laporan advisory. Masih lemahnya sajian data dan fakta dalam
kondisi eksisting berakibat lemahnya pula kemampuan untuk
menghasilkan hasil analisa seperti yang diharapkan. Hal ini
terbukti dari sebagian besar hasil evaluasi untuk semua indikator
penilaian masih berada pada skor 1 dengan nilai indeks sama dengan
(1 x 777) + (2 x 58) + (3 x 355) = 1958. Jika angka tersebut
dikonfiemasikan dengan interval kategori seperti tabel di bawah ini
: Skor terendah = 1 x 37 indikator x 32 pengamatan = 1184 Skor
tertinggi = 3 x 37 indikator x 32 pengamatan = 3552 Jarak terendah
dan tertinggi = 3552 1194 = 2368 Interval kelas = 2368 : 3 =
592
Dengan demikian kategori sebagai pembanding adalah : Skor 1 ,
jika nilai indeks berada dalam range 1184 sd 1776 Skor 2 , jika
nilai indeks berada dalam range 1777 sd 2369 Skor 3 , jika nilai
indeks berada dalam range 2369 sd 3552Kesimpulannya hasil evaluasi
laporan advisory tahun 2012 masih lemah, karena berada pada skor 1
(satu) yaitu skor paling rendah. Beberapa hal dapat diuraikan
sebagai berikut :1. Kelengkapan data dan analisa mengenai PDAM yang
telah melakukan restrukturisasi atau belum, bervariasi pada setiap
laporan. Frekwensi nilai data yang ada dapat dilihat pada grafik di
samping. Untuk pembahasan mengenai restrukturisasi, paling dominan
kondisi data kurang lengkap yakni sebanyak 22 laporan (69%), data
lengkap 10 laporan (31%).
2. Kelengkapan data dan analisa mengenai Peta Investasi PDAM,
bervariasi pada setiap laporan.Analisis Pola Pembiayaan yang
dominan bersifat Normatif dan justifikasi yakni sebanyak 30 laporan
(94%) dan yang lengkap 2 laporan (6%)
3. Kelengkapan data dan analisa mengenai realisasi investasi dan
dukungan pemerintah daerah, bervariasi pada setiap laporan.
Frekwensi nilai data yang ada dapat dilihat pada grafik di samping.
Untuk pembahasan mengenai realisasi investasi, paling dominan
kondisi data lemah yakni sebanyak 21 laporan (66%), dan yang
lengkap 11 laporan (34%).4. Untuk pembahasan mengenai FCR, paling
dominan kondisi tidak menganalisa FCR yakni sebanyak 23 laporan
(72%), dan yang lengkap 9 laporan (28%).
5. Untuk pembahasan mengenai Analisis keuangan PDAM, paling
dominan kondisi tidak menganalisa kinerja yakni sebanyak 28 laporan
(88%), dan yang menganalisis 4 laporan (12%).
6. Prosentase jumlah PDAM yang dikaji terhadap total jumlah PDAm
di wilayahnya, bervariasi dalam setiap laporan. Ada yang sudah
mengkaji seluruh PDAM (100%), dan yang menkaji sebagian kecil saja.
Prosentase kajian tersebut, paling dominan adalah > 66% yakni
sebanyak 26 laporan (81%). Paling rendah yang mengkaji < 33%
yakni sebanyak 2 laporan (6%) di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Aceh.
B. Struktur PelaporanStruktur dan Substansi laporan setiap
provinsi sangat bervariasi, dimana ada yang menempatkan fakta dan
data didalam bab pembahasan dan analisa. Sehingga hasil
penganalisaan kurang tajam dan lengkap karena isinya berupa fakta
dan data.
C. Kelengkapan Data dan Metode Analisis Penyajian data dalam
gambaran umum dan kondisi eksisting sangat bervariasi. Beberapa
provinsi dapat dengan lengkap mendeskripsikan aspek teknis. Namun
ada beberapa provinsi yang kurang dalam penyajian. Sedangkan pada
data keuangan banyak yang tidak lengkap. Padahal substansi ini
sangat penting dalam melakukan analisa data.. Dengan kondisi data
dasar yang mayoritas kurang lengkap, menjadikan analisis kurang
tajam untuk menggambarkan kondisi PDAM yang diharapkan sehingga
belum terarah kedalam pola pembiayaan investasi. Peta
InvestasiSebagian besar laporan sudah memberikan menggambarkan pola
pembiayaan dari berbagai sumber baik dari sumber pebankan
komersial, kerjasama pihak swasta (KPS/ Be to Be), CSR dan
Pembiayaan dari sumber hutang daerah (Program Investasi Pemerintah
/ PIP), meskipun dengan dasar analisis yang bervariasi. Sebagian
besar merekomendasikan sumber dana dari Hibah baik APBN, APBD
maupun dari MBR.Belum ada provinsi yang merekomendasikan sumber
pendanaan hibah wali amanah. Penilaian LaporanDari evaluasi
tersebut dilakukan perhitungan nilai terhadap kelengkapan data yang
terdapat didalam laporan.Hasil akhir perhitungan kelayakan laporan
dikelompokkan dalam 2 kategori yakni laporan dengan kategori Baik ,
Cukup Baik dan Kurang. Dari laporan investasi 32 provinsi, sebanyak
19 provinsi (59%) memiliki kategori baik dan sebanyak 13 provinsi
memiliki kategori Cukup Baik (41%).Tidak ada yang termasuk kategori
kurang.Hasil perhitungan penilaian laporan tersebut secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut ini.No.ProvinsiTotal
NilaiKategoriKeterangan hasil evaluasi
Kesesuaian dengan KAKPeta Investasi RestrukturisasiKelengkapan
Data dan Metode Analisa
1Jawa Timur102BaikSesuai dengan KAKAdaAdaKelengkapan penyajian
data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3 tahun
cukup lengkap. Sudah mengkaji seluruh PDAM di wilayahnya (100%)
2Sulawesi Tengah100BaikSesuai dengan KAKAdaAdaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, cukup
lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif : Data perencanaan
dan SDM.
3Yogyakarta97BaikSesuai dengan KAKAdaAdaKelengkapan penyajian
data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3 tahun
cukup lengkap. Data yang kurang data keuangan (Rentabilitas,
Likuiditas, Solvabilitas), SDM.
4Kep. Babel94BaikSesuai dengan KAKAdaTidak AdaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3
tahun cukup lengkap. Namun data rispam, SOP, idle capacity,
kebocoran, keuangan, FCR, Restrukturisasi dan peta investasi masih
lemah.
5NTT94BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak adaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3
tahun cukup lengkap. Data yang kurang atau sifatnya normatif :
histori hutang, Keuangan (RLS), data perencanaan (RISPAM, SOP,
Bisnis plan), Diklat.
6Sumatera Barat91BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, cukup lengkap. Data yang kurang atau sifatnya normatif :
data perencanaan (RISPAM, SOP, Bisnis plan), idle capacity,
Keuangan (RLS), Diklat, FCR, kinerja.
7Kep. Riau91BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun cukup lengkap. Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran umum wilayah, penyertaan pemda, data
perencanaan (RISPAM, SOP, Bisnis plan), Keuangan (RLS), FCR,
Restrukturisasi.
8Lampung90BaikSesuai dengan KAKAda, normatifAdaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3
tahun cukup lengkap. Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Modal, Rugi laba, SOP, BP, Keuangan )RLS), diklat, FCR,
Restrukturisasi, kinerja.
9Jawa Tengah90BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap.Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran umum wilayah, data perencanaan (SOP,
Bisnis plan), diklat, FCR.
10Kal. Timur90BaikSesuai dengan KAKAda, normatifAdaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3
tahun cukup lengkap. Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Modal, Rugi laba, perencanaan, keuangan RLS, FCR, SDM dan
Diklat.
11Sulawesi Tenggara90BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, cukup lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Modal, perencanaan, keuangan, SDM, keuangan pemerintah daerah..
12Sulawesi Utara89BaikSesuai dengan KAKAda,
normatifAdaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis,
pelayanan, keuangan, cukup lengkap. Data yang kurang atau sifatnya
normatif : Penyertaan Pemda, Rugi Laba, Perencanaan, keuangan
(RLS), Diklat.
13Sulawesi Selatan88BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, cukup lengkap. Data yang kurang atau sifatnya normatif :
asset, histori hutang, penyertaan pemda, keuangan daerah, keuangan
PDAM (RLS), SDM, diklat, FCR, kinerja.
14Bali87BaikSesuai dengan KAKAdaTidak adaKelengkapan penyajian
data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3 tahun
kurang lengkap. Data gambaran Umum, aset, hutang, modal, rugi laba,
pendapatan, biaya, perencanaan (ada air baku), idle capacity,
kebocoran masih lemah.
15Riau86BaikSesuai dengan KAKAda, normatifAdaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, cukup
lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif : Gambaran ekonomi
wilayah, perencanaan (ada air baku), idle capacity, kebocoran,
keuangan (RLS), Diklat, FCR, kinerja.
16Kalimantan Barat85BaikSesuai dengan KAKAda,
normatifAdaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis,
pelayanan, keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap.Data yang kurang
atau sifatnya normatif : Ekonomi wilayah, aset dan hutang,
penyertaan pemda, perencanaan, idle capacity, keuangan (RLS),
diklat, FCR.
17Papua Barat85BaikSesuai dengan KAKAda, normatifAdaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, keuangan, selama 3
tahun cukup lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif :
ekonomi wilayah, perencanaan, idle capacity, keuangan (RLS),
diklat, FCR, kinerja.
18Sumatera Utara84BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, cukup lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Modal, penyertaan pemda, rugi laba, perencanaan, keuangan (RLS),
diklat, kinerja.
19Banten84BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak adaKelengkapan
penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan, lengkap . Data yang
kurang atau sifatnya normatif : Gambaran ekonomi, aset, hutang,
modal, penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, , idle
capacity, kebocoran, FCR, kinerja.
20Sumatera Selatan83Kurang BaikSesuai dengan KAKAda,
normatifTidak adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis,
pelayanan, keuangan, selama 3 tahun cukup lengkap. Data yang kurang
atau sifatnya normatif : Ekonomi wilayah, aset dan hutang,
penyertaan pemda, perencanaan (ada air baku), idle capacity,
keuangan (RLS), diklat
21Bengkulu 81Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun cukup lengkap. Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, modal, penyertaan
pemda, perencanaan (ada air baku), idle capacity, kebocoran,
keuangan (RLS), diklat, FCR, kinerja.
22Jambi80Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap. Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, hutang, modal,
penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan , idle
capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR, kinerja
23NTB80Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap. Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, hutang, modal,
penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan , idle
capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR, kinerja
24Kal. Tengah80Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap.Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, hutang, modal,
penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan (ada air
baku) , idle capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR,
kinerja.
25Maluku Utara80Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun cukup lengkap. Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Modal, Rugi laba, SOP, BP, Keuangan )RLS),
diklat, FCR, Restrukturisasi, kinerja.
26Jawa Barat77Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap. Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, hutang, modal,
penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan (ada air
baku) , idle capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR,
kinerja.
27Kal. Selatan77Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap.Data yang kurang atau
sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, hutang, modal,
penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan (ada air
baku) , idle capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR,
kinerja.
28Gorontalo77Kurang BaikSesuai dengan KAKAda,
normatifAdaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis,
pelayanan, keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap. Data yang
kurang atau sifatnya normatif : Gambaran wilayah, aset, hutang,
modal, penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan
(ada air baku) , idle capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat,
FCR, kinerja.
29Maluku77Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, kurang lengkap. Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Gambaran ekonomi daerah, aset, hutang, modal, penyertaan pemda,
rugi laba,pendapatan, biaya, perencanaan (ada air baku) , idle
capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR, kinerja.
30Aceh75Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, selama 3 tahun kurang lengkap. Gambaran wilayah, aset,
hutang, modal, penyertaan pemda, rugi laba,pendapatan, biaya,
perencanaan , idle capacity, kebocoran, keuangan (RLS), diklat,
FCR, kinerja masih lemah.
31Sulawesi Barat73Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, cukup lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Gambaran wilayah, aset, hutang, modal, penyertaan pemda, rugi
laba,pendapatan, biaya, perencanaan (ada air baku) , idle capacity,
kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR, kinerja.
32Papua73Kurang BaikSesuai dengan KAKAda, normatifTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan,
keuangan, cukup lengkap.Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Gambaran wilayah, aset, hutang, modal, penyertaan pemda, rugi
laba,pendapatan, biaya, perencanaan (ada air baku) , idle capacity,
kebocoran, keuangan (RLS), diklat, FCR, kinerja
Rata-rata85,3
3.1.2. Hasil Evaluasi Kegiatan Tahun 20133.1.3. Hasil Evaluasi
Kegiatan Tahun 2013A. Kesesuaian Dengan KAKDalam KAK kegiatan
Advisory Investasi Tahun 2013 terdapat beberapa hal yang termasuk
dalam uraian kegiatan yakni sebagai berikut :1. Mendata kondisi
eksisting PDAM dari aspek keuangan PDAM, serta aspek teknis (skema
sistem SPAM masing-masing PDAM)2. Mengidentifikasi iddle capacity
di tiap provinsi3. Evaluasi kemampuan keuangan PDAM untuk
mengembangkan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan berbagai
alternatif pembiayaan4. Mengidentifikasi berbagai aklternatif
pembiayaan yang sesuai untuk masing-masing PDAM berdasarkan hasil
evaluasi kemampuan keuangan PDAMSecara umum, seluruh laporan
Advisory Investasi Tahun Anggaran 2013 sudah sesuai dengan
KAK.Namun kesesuaian tersebut memiliki variasi dalam kelengkapan
dan kedalaman substansinya. Berikut beberapa tabel yang menunjukkan
hasil evaluasi laporan 2013, terkait kesesuaiannya dengan KAK.Tabel
3 : Hasil Evaluasi laporan advisory investasi tahun 2013Aspek yang
dinilaiSKORINGJumlah
123
Fisik561632
Demografi391532
Ekonomi135932
Produksi3141032
Distribusi315932
Pelayanan414932
Asset5101232
Hutang4111232
Modall691232
Penyertaan_pem711932
RL_lalu5111132
Modal614732
RL961232
Pendapatan671432
Biaya661532
Pel_adm165632
RIspam213332
SOP204332
air_baku148532
Bisnis_plan214232
Idle_capacity815432
NRW1112432
Gap_MDGs204232
Rentabilitas561632
Likuiditas561632
Solvabilitas581432
SDM145832
Diklat176432
Biaya_dikllat185432
FCR147632
Restrukturisasi204332
An_kinerja144932
Kap_fiskal_daerah212432
Kemampuan_keu_daerah166532
PIP155732
KPS146732
CSR164732
355 277 367 2,010
Sumber : Analisis konsultan 2014
Hasil evaluasi seperti tampak pada tabel di atas menggambarkan
bahwa sajian laporan advisory tahun 2013 masih sangat bervariasi
sekali, hal ini disebabkan karena belum ada panduan dalam
penyusunan laporan advisory. Masih lemahnya sajian data dan fakta
dalam kondisi eksisting berakibat lemahnya pula kemampuan untuk
menghasilkan hasil analisa seperti yang diharapkan. Hal ini
terbukti dari sebagian besar hasil evaluasi untuk semua indikator
penilaian masih berada pada skor 1 dengan nilai indeks sama dengan
(1 x 255) + (2 x 277) + (3 x 367) = 2.010. Jika angka tersebut
dikonfiemasikan dengan interval kategori seperti tabel di bawah ini
: Skor terendah = 1 x 37 indikator x 32 pengamatan = 1184 Skor
tertinggi = 3 x 37 indikator x 32 pengamatan = 3552 Jarak terendah
dan tertinggi = 3552 1194 = 2368 Interval kelas = 2368 : 3 =
592
Dengan demikian kategori sebagai pembanding adalah : Skor 1 ,
jika nilai indeks berada dalam range 1184 sd 1776 Skor 2 , jika
nilai indeks berada dalam range 1777 sd 2369 Skor 3 , jika nilai
indeks berada dalam range 2369 sd 3552Kesimpulannya hasil evaluasi
laporan advisory tahun 2012 cukup baik , karena berada pada skor 2
(dua). Beberapa hal dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kelengkapan data dasar bervariasi pada setiap
laporan.Frekwensi nilai data yang ada dapat dilihat pada grafik di
samping. Untuk pembahasan mengenai kelengkapan data dasar sebagian
besar sudah relevan (72%),Cukup relevan 22% dan kurang relevan 6%
karena dalam ruang lingkup berbeda dari KAK pusat.
2. Analisis keuangan daerah sangat penting dalam penentuan
alternative pola pembiayaan, khususnya berkaitan dengan Pusat
Investasi Pemerintah (PIP). Hasil Evaluasi 32 provinsi Tahun 2013
menunjukkan hanya 5 Provinsi (16%) walau analisisnya hanya satu
kabupaten saja seperti Provinsi Jawa Timur, Maluku Utara,
Gorontalo, Sulawesi Tengah. Sementara sebesar 84% tidak menyajikan
laporan analisis keuangan daerah.Konsekwensi dari hal ini berakibat
penentuan alternative pembiyaan PIP hanya menggunakan justifikasi
atau bersifat normative saja.
3. Faktor kedua dalam pemetaan investasi SPAM adalah
identifikasi terkait dengan keuangan PDAM. Berdasarkan indicator
yang digunakan yakni Rentabilitas, Solvabilitas dan Likuiditas
serta Full Cost Recovery (FCR) dilengkapi dengan restrukturisasi,
secara rata-rata kecenderungan laporan seperti tampak pada
gambardiatas. Terlihat bahwa sebagian besar sudah dinyatakan sudah
lengkap (81%). Kondisi ini dapat tercapai sebagai akibat dari
perbaikan kegiatan kegiatan tahun 2012 walau masih ada yang tidak
lengkap 13% karena hanya menganalisa beberapa indicator. Dan ada 2
provinsi yang berbeda didalam ruang lingkup KAK.
4. Berdasarkan 2 faktor penting dalam melakukan identifikasi
pemetaan pola pembiayaan yaitu identifikasi pada PDAM dan
identifikasi keuangan Pemerintah Daerah, selanjutnya dapat
dilakukan alternative pola pembiayaan.Berdasarkan hasil evaluasi,
belum semua provinsi memberikan pelaporan tentang hal
tersebut.Terlihat hanya 7 provinsi (22%) yang telah menganalisa
dengan metodologi yang baik. Sementara 20 provinsi (62% )
menganalisa pola pembiayaan menggunakan justifikasi dan normative.
2 provinsi (16%) tidak menentukan pola pembiyaaan alternative
karena berbeda dalam KAK.
B. Struktur PelaporanStruktur dan Substansi laporan setiap
provinsi sangat bervariasi, dimana ada yang menempatkan fakta dan
data didalam bab pembahasan dan analisa. Sehingga hasil
penganalisaan kurang tajam dan lengkap karena isinya berupa fakta
dan data.
C. Kelengkapan Data dan Metode Analisis Penyajian data dalam
gambaran umum dan kondisi eksisting sangat bervariasi. Beberapa
provinsi dapat dengan lengkap mendeskripsikan aspek teknis. Namun
ada beberapa provinsi yang kurang dalam penyajian. Sedangkan pada
data keuangan banyak yang tidak lengkap. Padahal substansi ini
sangat penting dalam melakukan analisa data.. Dengan kondisi data
dasar yang mayoritas kurang lengkap, menjadikan analisis kurang
tajam untuk menggambarkan kondisi PDAM yang diharapkan sehingga
belum terarah kedalam pola pembiayaan investasi.D. Peta
InvestasiSebagian besar laporan sudah memberikan menggambarkan pola
pembiayaan dari berbagai sumber baik dari sumber pebankan
komersial, kerjasama pihak swasta (KPS/ Be to Be), CSR dan
Pembiayaan dari sumber hutang daerah (Program Investasi Pemerintah
/ PIP), meskipun dengan dasar analisis yang bervariasi. Sebagian
besar merekomendasikan sumber dana dari Hibah baik APBN, APBD
maupun dari MBR. Belum ada provinsi yang merekomendasikan sumber
pendanaan hibah wali amanah.E. Penilaian LaporanDari evaluasi
tersebut dilakukan perhitungan nilai terhadap kelengkapan data yang
terdapat didalam laporan.Hasil akhir perhitungan kelayakan laporan
dikelompokkan dalam 3 kategori yakni laporan dengan kategori Baik ,
Cukup Baik dan Kurang. Dari laporan investasi 32 provinsi, sebanyak
22 provinsi (69%) memiliki kategori baik dan sebanyak 10 provinsi
memiliki kategori Cukup Baik (31%). Tidak ada yang termasuk
kategori kurang.
Hasil perhitungan penilaian laporan tersebut secara rinci dapat
dilihat pada tabel berikut ini.TABEL 3.1. Hasil Penilaian Laporan
Advisory Investasi 2013No.ProvinsiTotal NilaiKategoriKeterangan
hasil evaluasi
RankingKesesuaian dengan KAKPeta InvestasiAnalisis kapasitas
investasiKelengkapan Data dan Metode Analisa
1Aceh79kurang baik19Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda kurang
dalam menjelaskanKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis,
pelayanan, lengkap . Data yang kurang atau sifatnya normatif :
Gambaran ekonomi, aset, hutang, modal, penyertaan pemda, rugi
laba,pendapatan, biaya, , idle capacity, kebocoran, FCR,
kinerja.
2Bali77kurang baik22Sesuai dengan KAKAda, normatifAda kurang
dalam menjelaskanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa
belum bedasarkan data yang kuat
3Banten72kurang baik25Sesuai dengan KAKTidak adaTidak
adaKelengkapan penyajian data dasar : aspek teknis, pelayanan tidal
lengkap. Gambaran ekonomi, aset, hutang, modal, penyertaan pemda,
rugi laba,pendapatan, biaya, , idle capacity, kebocoran, FCR,
kinerja juga tidak lengkap.
4Bengkulu 85baik14Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda cukup baik
menjelaskanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa belum
bedasarkan data yang kuat
5Gorontalo
6Jambi86baik10Sesuai dengan KAKAda, normatifAda cukup baik
menjelaskanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa belum
bedasarkan data yang kuat
7Jawa Barat
8Jawa Tengah91baik6Sesuai dengan KAKAda, normatifAda cukup baik
menjelaskanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa belum
bedasarkan data yang kuat
9Jawa Timur103baik1Sesuai dengan KAKAda dan baikAda cukup
menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries, seluruh PDAM,
analisa bedasarkan data kuat
10Kal. Selatan
11Kal. Tengah103baik3Sesuai dengan KAKAda, normatifAda cukup
baik menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries, seluruh
PDAM, analisa bedasarkan data kuat
12Kal. Timur93baik5Sesuai dengan KAKAda cukup baikAda cukup baik
menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries, seluruh PDAM,
analisa bedasarkan data kuat
13Kalimantan Barat86baik12Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
cukup baik menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries,
seluruh PDAM, analisa bedasarkan data kuat
14Kep. Babel
15Kep. Riau82kurang baik18Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya ,
analisa belum bedasarkan data yang kuat
16Lampung74kurang baik26Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya ,
analisa belum bedasarkan data yang kuat
17Maluku97baik4Sesuai dengan KAKAda dan baikAda kurang dalam
menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa belum
bedasarkan data yang kuat
18Maluku Utara84baik17Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda kurang
dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa
belum bedasarkan data yang kuat
19NTB78kurang baik21Sesuai dengan KAKAda, normatifAda cukup baik
menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries, seluruh PDAM,
analisa bedasarkan data kuat
20NTT86baik11Sesuai dengan KAKAda, normatifAda cukup baik
menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries, seluruh PDAM,
analisa bedasarkan data kuat
21Papua75kurang baik25Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda kurang
dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa
belum bedasarkan data yang kuat
22Papua Barat74kurang baik27Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
kurang dalam menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries,
seluruh PDAM, analisa bedasarkan data kuat
23Riau74kurang baik27Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda kurang
dalam menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries, seluruh
PDAM, analisa bedasarkan data kuat
24Sulawesi Barat79kurang baik20Sesuai dengan KAKAda tapi
kurangAda cukup baik menjelaskanData lengkap besaran angkanya,
berseries, seluruh PDAM, analisa bedasarkan data kuat
25Sulawesi Selatan79kurang baik20Sesuai dengan KAKAda cukup
baikAda kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran
angkanya , analisa belum bedasarkan data yang kuat
26Sulawesi Tengah87baik8Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
cukup baik menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries,
seluruh PDAM, analisa bedasarkan data kuat
27Sulawesi Tenggara86baik13Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya ,
analisa belum bedasarkan data yang kuat
28Sulawesi Utara76kurang baik23Sesuai dengan KAKAda cukup
baikAda kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran
angkanya , analisa belum bedasarkan data yang kuat
29Sumatera Barat107baik1Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
cukup baik menjelaskanData lengkap besaran angkanya, berseries,
seluruh PDAM, analisa bedasarkan data kuat
30Sumatera Selatan84baik16Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya ,
analisa belum bedasarkan data yang kuat
31Sumatera Utara86baik9Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda
kurang dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya ,
analisa belum bedasarkan data yang kuat
32Yogyakarta89baik7Sesuai dengan KAKAda tapi kurangAda kurang
dalam menjelasakanData kurang lengkap besaran angkanya , analisa
belum bedasarkan data yang kuat
Sumber : Analisa Konsultan, 2014
3.1.4. Kesimpulan dan Rekomendasi1. Kelengkapan data dan metode
analisis laporan setiap provinsi sangat bervariasi. Sehubungan hal
tersebut guna mempermudah penilaian diperlukan instrumen untuk
mengarahkan kelengkapan data dan analisa laporan. Direkomendasikan
adanya panduan advisory investasi dan penyusunan database advisory
investasi. 2. Peta alternative pembiayaan investasi sebagian besar
hanya melakukan justifikasi walau sudah berdasarkan fakta dan data,
namun belum ada rating sesuai dengan kapasitas investasi PDAM dan
Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan
penyusunan rating kapasitas investasi dalam bentuk matriks melalui
skala interval yang bisa digunakan oleh semua stakeholder investasi
SPAM.3. Guna mendapatkan hasil laporan advisory investasi yang
sesuai dengan KAK, maka selain panduan diperlukan monitoring dan
evaluasi melalui kunjungan langsung di setiap Provinsi yang
distudi.
