EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44984/1/MAHARANI-FSH.pdf · EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK . RAKYAT

EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK

RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG SERPONG

Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Magister Ekonomi Syariah (M.Esy)

Disusun Oleh:

MAHARANI NIM 2112043300006

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015

i

EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK RAKYAT

INDONESIA SYARIAH CABANG SERPONG

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Magister Ekonomi Syariah

Oleh :

MAHARANI

NIM : 2112043300006

Dibawah Bimbingan

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1434 H / 2015 M

ii

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Maharani

Tempat & Tgl. Lahir : Tangerang, 8 Juni 1989

Alamat : Jl. Bulak 1 No.36 Cempaka Putih Ciputat Timur

Telepon : (021) 74716125 / 087780549210 / 085716073786

PENDIDIKAN

TK : TK Melati Kamp Utan (1995-1996)

SD : SD Negeri Kamp. Utan 1(1996-2001)

SMP : SLTPN 5 Tangerang Selatan (2001-2004)

SMA : SMA Bakti Mulya 400 (2004-2007)

S1 : Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan

Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta (2007-2011)

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun 2009 - 2010 menjadi anggota dalam PMII di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta

Tahun 2010 – 2011 menjadi anggota dalam Paguyuban Remaja Kamp Bulak

Ciputat

PENGALAMAN KARIR

2009 menjadi SPG Demo Power Indonesia di Carrefour Lebak Bulus

2011 menjadi Marketing di PT Trust Artha Futures

2012 – 2014 menjadi pelaksana operasional di PT BRI Kantor Cabang

Khusus Jakarta Pusat Sudirman gedung BRI II.

iv

MICRO FINANCING PROGRAM EVALUATION IN

SHARIA BRI BRANCH SERPONG

By: Maharani

Abstract

The aim of this study is to describe and AHP to determine the existing

microfinance in BRI Syariah is to be seen from its implementation and strategy in

micro financing product for micro finance development in BRI Syariah and also

of the feasibility of each customer and how BRI Syariah facing problems in

financing less current than Syariah BRI customers.

The results showed that in the implementation of micro-finance program

in BRI Syariah analysis method ahp seen from the background of the debtor,

Business Conditions, Risk Assurance, Financial Analysis, Risk Analysis and the

result is seen from the comparison between the value of the priority criteria and

priority values per the criteria of candidate customers and customers who already

evaluated by five criteria are then eligible to receive funding from the Syariah BRI

Syariah Branch Serpong. BRI provide to customers who are considered views of

five criteria to be some value given priority for Micro financing as requested by

the prospective customer of BRI Sharia. Strategies undertaken by BRI Syariah to

date is by organizing several events, including seminars grebek market and also

campus-campus office building even held an Islamic banking.

keyword: micro financing, program, evaluation, BRI sharia

v

EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH

CABANG SERPONG

Oleh: Maharani

Abstrak

Pelaksanaan program pembiayaan mikro di BRI Syariah dengan metode

analisis AHP dilihat dari latar belakang debitur, kondisi usaha, resiko jaminan,

analisa keuangan, analisa resiko dari nilai perbandingan antara nilai prioritas

kriteria dan nilai prioritas per kriteria dari calon nasabah dan nasabah yang sudah

dievalusi dengan 5 kriteria tersebut maka layak menerima pembiayaan dari BRI

Syariah Cabang Serpong. BRI Syariah memberikan kepada nasabah yang

dianggap dilihat dari 5 kriteria tersebut menjadi nilai prioritas untuk diberikan

pembiayaan mikro sesuai yang diminta oleh calon nasabah tersebut dari BRI

Syariah.

Hasil penelitian dengan metode AHP menunjukkan bahwa berdasarkn

kriteria dan sub kriteria dari proses pengajuan pembiayaan dengan pembobotan

(Weighted Sum Vector) dengan Debitur sebesar 3,693404 ; Usaha 1,123728;

Jaminan 0,405311; Keuangan 0,405311; Resiko 0,39008 kemudian nilai tersebut

dibagi dengan Consistency vector yaitu menghasilkan nilai Debitur sebesar

6,701886; Usaha 6,123718; Jaminan 6,074523; Keuangan 6,074523; Resiko

5,980307. Dapat disimpulkan bahwa kriteria debitur yang lebih mempengaruhi

pelaksanaan pembiayaan memiliki bobot tertinggi yaitu 0,551 dengan

Inconsistency Ratio 0,027674 P,hal ini disebabkan adanya Moral Hazard sehinnga

Kriteria Debitur lebih mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan dibanding dengan

yang lainnya.

Strategi yang dilakukan oleh BRI Syariah sampai saat ini adalah dengan

mengadakan beberapa event, diantaranya grebek pasar dan seminar dikampus-

kampus juga dikantor bahkan gedung yang mengadakan acara perbankan syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis dari

implementasi pembiayaan mikro yang ada di BRI Syariah yaitu dengan dilihat

dari pelaksanaannya, strategi, kelayakan usaha setiap nasabah dan cara BRI

Syariah mengahadapi problem-problem dalam pembiayaan yang kurang lancar

dari nasabah BRI Syariah.

kata kunci : evaluasi, program, pembiayaan,mikro, BRI Syariah.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta yang telah

melimpahkan rahmat,nikmat dan berkah-Nya yang begitu banyak dan tiada henti-

hentinya kepada makhluk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini

dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada

junjungan Nabi Muhammad SAW. Sosok teladan yang menjadi panutan bagi

setiap umat manusia.

Tesis ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk

memenuhi syarat-syarat untuk meraih gelar Magister Ekonomi Syariah, dan atas

izin dari Allah Tuhan Semseta alam, penulis telah menyelesaikan Tesis ini. Dalam

realisasinya, penulis sadar sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah banyak

membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu, syukur

Alhamdulillah penulis haturkan atas kekuatan yang telah Allah SWT

anugerahkan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya, kepada :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Asep Saepudin Jahar, MA

2. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Ibu Dr. Nurhasanah. M.Ag

dan Sekretaris Bapak A. Chairul Hadi, M.A

3. Pembimbing dalam penulisan tesis ini Ibu Dr.Euis Amalia, M.Ag terima kasih

atas bimbingan serta bantuannya dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

4. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Rakyat Indonesia syariah cabang

Serpong.

5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya. Terima kasih

atas setiap ilmu yang diberikan

6. Kedua Orang tuaku tercinta Bapak Safari Ans dan Ibu Nurhayati serta adikku

Mahadewi Sekar Wangi terima kasih untuk semua Doa, harapan, kasih sayang

serta bantuan moral maupun material yang telah diberikan selama ini. Terima

vii

kasih telah menjadi orang tua sekaligus guru yang luar biasa bagi putri-

putrimu

7. Pendamping sekaligus imam bagi keluargaku yang tercinta Lukman Hakim,

SE terima kasih untuk semua curahan cinta, kasih sayang serta doa. Terima

kasih telah menjadi seorang suami, sahabat, partner yang baik dalam hidupku,

dan terima kasih atas bantuannya dalam penyelesaian tesis ini.

8. Untuk Putriku Ayunda Kanza Salsabila terima kasih telah menjadi motivator

dalam kehidupan bunda untuk segera menyelesaikan tesis ini. Semoga kelak

Allah meridhoi kamu menjadi anak yang sholeh, cerdas dan hebat.

9. Kedua mertua yang terhormat dan penulis sayangi, Bapak Alm.Jamhuri serta

Ibu Sauni terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

10. Untuk teman-teman di magister ekonomi syariah angkatan pertama Gina, mba

Ade, Febri, Dilla, Ayu, mba Liza, pak Kadarisman, pak Nurdin, pak Baihaqi,

dan pak Rio, Semoga Allah menjaga persahabatan kita dan memberikan yang

terbaik bagi kita semua. Sukses untuk kita semua. Amin.

11. Untuk mba Rina, mba Vida, bang Mara, bu Iin terima kasih atas bantuan

selama perkuliahan berlangsung. Semoga semakin sukses

12. Dan semua orang dan pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih jauh

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran

dan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar dapat lebih memberikan

manfaat dikemudian hari. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak yang membacanya. Amin..

Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Mei 2015

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN TESIS .......................................................................... i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SIDANG TESIS ............................................ ii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ............................................................................... iii

ABSTRAK ............................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL .................................................................................................. xi

I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah........................................................................ 1

B. Identifikasi Masalah ............................................................................ 14

C. Pembatasan Masalah ........................................................................... 15

D. Perumusan Masalah ............................................................................ 15

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................... 15

F. Telaah Pustaka .................................................................................... 16

G. Kerangka Konsep Penelitian ............................................................... 20

H. Metode Penelitian ............................................................................... 22

I. Sistematika Penulisan ......................................................................... 25

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 28

A. Definisi Evaluasi Program ................................................................... 28

B. Tujuan Evaluasi Program ..................................................................... 30

C. Model Evaluasi Program ...................................................................... 32

D. Hakikat Evaluasi Program ................................................................... 35

E. Cakupan Evaluasi Program .................................................................. 36

F. Persyaratan Pokok dalam Evaluasi Program........................................ 37

G. Posisi Evaluasi Program ....................................................................... 37

H. Objek Evaluasi Program ...................................................................... 38

I. Tingkatan Implementasi dalam Evaluasi Program .............................. 38

J. Tingkatan dalam Evaluasi Program ..................................................... 39

K. Desain Evaluasi Program ..................................................................... 44

L. Pemahaman Desain Evaluasi Program ................................................ 46

M. Pengumpulan Informasi Evaluasi Program .......................................... 51

N. Alat Pengumpul Informasi ................................................................... 52

O. Cakupan Objek Evaluasi ...................................................................... 53

P. Pengukuran dalam Evaluasi Program .................................................. 54

Q. Mengoleksi Data Evaluasi ................................................................... 56

ix

R. Mengeksplorasi Informasi .................................................................... 57

S. Piranti Keuangan / Perbankan Syariah ................................................. 58

T. Prinsip-prinsip Pembiayaan Mikro (Microfinance) ............................. 63

III. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO di BRI SYARIAH ............. 77

A. Deskripsi Objek .................................................................................... 77

B. Perkembangan BRI Syariah ................................................................. 83

C. Pelaksanaan Program Pembiayaan BRI Syariah Cabang Serpong ...... 91

IV. ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO di BRI SYARIAH

CABANG SERPONG ................................................................................ 98

A. Analisis Kelayakan usaha-usaha mikro di BRI Syariah ...................... 98

B. Analisis produk-produk pembiayaan mikro untuk usaha mikro BRI

Syariah.................................................................................................. 99

C. Analisis pengawasan (monitoring) dan evaluasi untuk usaha mikro . 101

D. Analisis Proses Pembiayaan di BRI Syariah ...................................... 102

E. Analisis Sistem Pemberian Pembiayaan Mikro ................................. 109

F. Analisis Penyelesaian dalam problem-problem yang dihadapi dalam

pelaksaan pembiayaan mikro BRI Syariah ........................................ 136

G. Strategi dan solusi terhadap tantangan BRI Syariah dalam

Pelaksanaan Pembiayaan mikro ke depan.......................................... 147

H. Strategi Pengembangan BRI Syariah ................................................. 153

V. PENUTUP ................................................................................................ 159

x

DAFTAR TABEL

Nomor Keterangan Halaman

3.1. Matriks berpasangan untuk kriteria calon penerima pembiayaan ............ 118

3.4. Nilai pembagian jumlah kolom kriteria nasabah pembiayaan ................. 119

3.5. Nilai Prioritas Kriteria .............................................................................. 120

3.6. Nilai Masukan matriks kriteria dikali Nilai Prioritas Kriteria .................. 120

3.7. Hasil bagi Nilai Jumlah Baris Tabel 3.6 dengan Nilai Prioritas Kriteria . 121

3.8. Nilai Perbandingan Nasabah Tiap Kriteria .............................................. 123

3.9. Nilai Pembagian Jumlah Kolom Nasabah Tiap Kriteria .......................... 123

3.10. Nilai Prioritas Nasabah Tiap Kriteria ....................................................... 123

3.11. Nilai Masukan Matriks dikali Nilai Priorits Nsabah Tiap Kriteria .......... 124

3.12. Hasil bagi Jumlah Baris Tabel 3.11 dengan Nilai Prioritas Nasabah ....... 125

3.13. Masukan Nilai Perbandingan Nasabah Tiap Kriteria ............................... 126



3.16. Nilai Masukan Matriks Dikali Nilai Prioritas Nasabah tiap Kriteria ....... 128

3.17. Hasil Bagi Jumlah Baris Tabel 3.16 dengan Nilai Prioritas Nasabah ...... 129


3.19. Nilai Pembagian Jumlah Kolom Prioritas Nasabah Tiap Kriteria ........... 131


3.21. Nilai Masukan Matriks Dikali Nilai Prioritas Nasabah Tiap Kriteria ...... 132


3.23. Masukkan Nilai Perbandingan Nasabah Tiap Kriteria ............................. 134



3.26. Nilai Masukkan Matriks Dikali Nilai Prioritas Nasabah Tiap Kriteria .... 136





3.31. Nilai Masukan Matriks Dikali Nilai Prioritas Nasabah Tiap Kriteria ...... 140


3.33. Nilai Prioritas Masing-masing Nasabah tia Kriteria ................................ 142

3.34. Nilai Prioritas Tujuan Masing-masing Nasabah Pembiayaan .................. 143

3.35. Prioritas Global Masing-maing Calon Nasabah Pembiayaan Mikro ....... 144

4.1. Perangkingan Kriteria .............................................................................. 112

4.2. Matriks yang telah dinormalisasi ............................................................. 113

4.3. Penentuan Weight Sum Vector ................................................................ 114

xi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Keterangan Halaman

1.1. Alur Ilustrasi Penelitian .............................................................................. 24

1.2. Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro BRI Syariah ................................ 98

1.3. Alur Proses Pembiayaan Mikro ................................................................ 101

1.4. Skema Kriteria dan Sub Kriteria dari Proses Pengajuan Pembiayaan ..... 111

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan usaha mikro salah satunya adalah kurangnya permodalan.

Hal ini didukung oleh analisis dari1.

Dalam mendukung usaha mikro dan kecil untuk terus berkembang maka

beberapa pihak seperti pemerintah dan pihak-pihak yang dapat membantu

harus memberikan pemecahan masalah khususnya dari kebutuhan modal.

Semua upaya dari berbagai pihak untuk memecahkan permasalahan dan

kendala usaha mikro dan kecil akan berdampak pada perkembangan usaha

mikro dan kecil sekaligus untuk membuat pelaku usaha mempersiapkan diri

menghadapi mayarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebagai bentuk

integrasi ekonomi ASEAN.

Pembiayaan formal dan informal merupakan solusi usaha mikro dan kecil

dalam memenuhi kebutuhan modal, salah satuya adalah bank tetapi

masalahnya adalah banyak pelaku usaha mikro yang tidak terbiasa

berhubungan dengan bank dan suku bunga tinggi pada kredit mikro, sehingga

penyaluran kredit tidak optimal. Selain itu menurut Supriyanto persyaratan

1 Ismawan yang menyatakan bahwa kesulitan usaha mikro dan kecil yang utama adalam

permodalan, dengan persentasi antara 36 persen hingga 50 persen dibanding dengan lima jenis

kesulitan lain seperti pengadaan bahan baku, pemasaran, teknik produksi dan manajemen serta

persaingan. Pernyataan ismawan didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus

UMKM yang menyatakan bahwa kendala permodalaman KUMKM yang didalamnya terdapat

usaha kecil dan mikro adalah sebesar 21,62 persen.

2

dalam meminjam modal ke bank sulit dipenuhi oleh usaha mikro dan kecil

seperti agunan dan laporan keuangan.2

Pemerintah telah mengoptimalkan tugas bank yaitu penyaluran dana atau

kredit khususnya untuk UMKM dalam peraturan Bank Indonesia Nomor

14/22/PBI/2012 yaitu mewajibkan bank menyalurkan kredit minimal 20%

yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap

total kredit atau pembiyaan, hal ini dilakukan pemerintah karena menimbang

bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian dan

pengendalian inflasi. Di Lapangan, Kebijakan Bank Indonesia belum

membuat perbankan optimal dalam penyaluran kredit ke usaha mikro dan

kecil. 3

Permasalahan masih banyaknya UMKM yang belum menggunakan modal

perbankan sebagai modal kerja didukung oleh data kementrian Koperasi dan

UKM yang menyatakan bahwa baru 21% usaha kecil dan usaha mikro yang

mengakses pinjaman ke perbankan. Masih adanya 79% UMKM yang belum

mengakses pinjaman ke perbankan membuat peluang pasar kredit UMKM

bagi bank, 79% merupakan jumlah yang tinggi jika dilihat dari jumlah unit

usaha mikro dan kecil, kurang lebih masih ada 44.623.619 unit usaha. jumlah

kreditnya yang tidak besar namun jumlah debiturnya besar sehingga volume

total kredit sangat besar. Pada tahun 2014 Suku bunga untuk kredit mikro

rata-rata diatas 20 persen, sementara bila dibandingkan dengan debitur

2Arsyad Lincolin, Lembaga Keuangan Mikro Institusi,Kinerja, dan Sustanabilitas

(Yogyakarta :CV Andi Offset,2008), hal.18. 3Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka

Utama,2012),hal.20.

3

korporasi suku bunganya hanya rata-rata 13 persen menurut data Bank

Indonesia.4

BRI Syariah dan BTPN adalah dua bank yang masuk ke dalam pasar

kredit mikro. BRI Syariah mengikuti keberhasilan Bank Rakyat Indonesia

sebagai 99,999967 persen pemegang saham BRI Syariah dalam mengambil

pangsa pasar UMKM, dengan strategi menggunakan fasilitas cabang BRI

yang telah ada dengan menawarkan produk pembiyaan UMKM berbasis

syariah membuat BRI Syariah mempunyai pangsa pasar pembiyaaan UMKM

yang besar dibanding Bank syariah lainnya yang lebih lama berdiri.

Pembiayaan mikro tahun 2013 BRI syariah mencapai Rp 2,5 Triliun

menyumbang 30 persen dari total pembiayaan dan Tahun 2014 menargetkan

pembiyaan mikro tumbuh Rp 1,5 Triliun dengan cara membangun 120 outlet

mikro. Masalah bank syariah adalah mengenai jangkauan yang belum luas

hingga ke kabupaten , namun BRI syariah mampu menangani masalah

tersebut dengan membuat kantor layanan syariah di dalam kantor cabang atau

kantor cabang pembantu BRI yang memang telah memiliki jangkauan yang

sangat luas di pelosok Indonesia. 5

Selama ini pembiayaan usaha mikro dan kecil telah dilakukan baik oleh

perbankan maupun lembaga keuangan mikro. Sumber dana bank merupakan

alternatif sumber pembiayaan eksternal yang sangat diperlukan oleh usaha

mikro dan kecil. Sebaliknya bagi perbankan untuk lebih dapat fokus dalam

4Arsyad Lincolin, Lembaga Keuangan Mikro Institusi,Kinerja, dan Sustanabilitas

(Yogyakarta :CV Andi Offset,2008), hal.20. 5 Ibid.hal.24.

4

membiayai usaha mikro dan kecil, kini telah banyak bank yang membentuk

unit khusus baru atau menambah dengan unit khusus untuk pembiayaan mikro

di dalam struktur organisasinya. Bank yang telah memiliki unit pembiayaan

khusus mikro tersebut antara lain yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan

beberapa Bank Pembangunan Daerah. 6

Ketiga metode yang pertama sebagaimana tersebut di atas yaitu

financial statement lending, asset-based lending, dan credit scoring termasuk

jenis penyaluran kredit yang didasarkan pada transactions-based lending yaitu

keputusan persetujuan kredit yang didasarkan pada penilaian laporan

keuangan debitur, atau diistilahkan dengan hard information karena lebih

bersifat kuantitatif, standar dan informasi tersebut dapat lebih mudah

disampaikan atau ditransfer kepada orang lain di dalam suatu bank/institusi

kreditur secara internal.

Sedangkan relationship lending merupakan keputusan kredit yang

didasarkan atas soft information yaitu informasi mengenai karakter dan

kredibilitas debitur yang mungkin agak sulit untuk dikuantisir atau dilakukan

standarisasi dan untuk dapat ditransfer kepada pihak lain di dalam suatu

bank/kreditur secara internal. Hal lainnya yang masih terkait dengan

pembiayaan mikro dan kecil yaitu seperti dikemukakan oleh Uchida,7.Namun

6Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka

Utama,2012),hal.25. 7 Udell dan Watanabe (2007) hasil studinya mengatakan bahwa sejalan dengan kondisi

liberalisasi keuangan, dan perkembangan skala perusahaan serta perkembangan pasar modal di

Jepang mengakibatkan perusahaan besar banyak lari dan mencari sumber pendanaan ke pasar

modal dan bukan ke sektor perbankan lagi, sehingga banyak bank besar yang semula banyak

memberikan kredit kepada perusahaan besar sekarang mulai beralih kepada pembiayaan di sektor

mikro.

5

demikian, peran bank belum berkembang dengan baik masih tetap menjadi

bank utama atau primary bank dalam pembiayaan sektor mikro kecil dan

belum dapat digantikan oleh bank yang sudah berkembang dengan baik untuk

pemberian kredit yang didasarkan pada hubungan kedekatan antara bank

dengan debiturnya atau relationship lending. Oleh karena itu di Jepang

sendiri, peran bank kecil kedepan untuk membiayai sektor mikro dan kecil

masih prospektif. Lebih lanjut dikemukakan pula bahwa bank kecil memiliki

keunggulan komparatif dibandingkan dengan bank besar dalam membiayai

sektor usaha mikro dan kecil. Keunggulan komparatif yang dimaksud yaitu

pemberian kredit yang didasarkan pada strategi kedekatan hubungan antara

bank dengan debitur atau disebut relationship lending. Untuk mengetahui

kekuatan dari relationship lending tersebut dapat digunakan variabel

pengukuran yaitu: (a) Cakupan kedekatan hubungan antara bank dengan

debiturnya atau the scope of relationship, (b) Kedekatan lokasi antara bank

dengan debiturnya atau the distance from the borrower, (c) Frekuensi

pertemuan antara bank dengan debiturnya atau the frequency of contract, dan

(d) Eksklusifitas bank/koperasi sebagai kreditur atau the exclusivity of lenders.

Informasi kualitatif yang mendasari terjadinya relationship lending tersebut

diperoleh dari pengumpulan informasi yang dilakukan oleh petugas lapangan

bank atau koperasi. Disisi lain, bank dengan skala besar dalam memberikan

kredit mikro dan kecil umumnya masih didasarkan pada pendekatan informasi

kuantitatif berdasarkan analisa laporan keuangan calon debitur atau

transactions-based lending.

6

Sementara hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Berger, et al.,

(2005) menyatakan bahwa variabel yang dapat digunakan sebagai proksi

untuk mengukur relationship lending antara bank dengan debiturnya, yaitu:

the distance,the relationship length, and the exclusivity of lender. Lebih lanjut

hasil studi tersebut menyatakan bahwa pada umumnya bank besar cenderung

memberikan kredit kepada perusahaan besar yang telah memiliki laporan

keuangan, seperti laporan neraca, rugi laba, dan hasil pemeringkat kredit

perusahaan. Proses persetujuan kredit bank skala besar juga akan lebih mudah

untuk menerapkan kriteria penilaian standar yang diperoleh dari evaluasi dan

analisis laporan keuangan perusahaan besar, dibandingkan melakukan

penilaian terhadap informasi kualitatif mengenai debitur kecil. Dalam hal ini

keengganan bank besar membiayai debitur kecil atau wirausaha pemula, apa

lagi yang tidak memiliki laporan keuangan, dapat dimaklumi oleh karena

proses pemberian kredit kepada golongan wirausaha mikro dan kecil tersebut

cenderung menggunakan penilaian kualitatif atas karakter debitur yaitu berupa

soft information. Hal serupa dibuktikan pula oleh8 dalam studi risetnya yang

menyatakan bahwa ada perbedaan pendekatan yang digunakan oleh bank

8 Cole, Goldberg, and White (2004) dalam studi risetnya yang menyatakan bahwa ada

perbedaan pendekatan yang digunakan oleh bank besar dan bank kecil dalam proses evaluasi

persetujuan aplikasi kredit mikro dan kecil. Pendekatan yang dilakukan oleh bank besar yaitu

menggunakan kriteria kuantitatif standar yang bersumber dari laporan keuangan debitur, sementara

bank kecil menggunakan kriteria kualitatif yang diperoleh dari informasi di lapangan yang

menggambarkan karakter debitur dan asesmen terhadap aplikasi kredit. Adapun penyaluran kredit

mikro dan kecil dengan menerapkan teknik pendekatan relationship lending memiliki kelebihan

yaitu akan berdampak kepada ketersediaan dana kredit dan biaya (bunga) kredit yang diberikan.

Dengan dasar kedekatan hubungan tersebut, dan semakin lama interaktif pengenalan antara debitur

dan pihak bank akan menurunkan biaya (bunga) kredit menjadi lebih murah dan mempengaruhi

ketersediaan dana kredit menjadi lebih besar. Bahkan lebih dari itu debitur dapat dimungkinkan

memperoleh berbagai jasa keuangan lainnya yang diperlukan debitur dari bank selain perolehan

pinjaman untuk modal usahanya.

7

besar dan bank kecil dalam proses evaluasi persetujuan aplikasi kredit mikro

dan kecil. Pendekatan yang dilakukan oleh bank besar yaitu menggunakan

kriteria kuantitatif standar yang bersumber dari laporan keuangan debitur,

sementara bank kecil menggunakan kriteria kualitatif yang diperoleh dari

informasi di lapangan yang menggambarkan karakter debitur dan asesmen

terhadap aplikasi kredit. Adapun penyaluran kredit mikro dan kecil dengan

menerapkan teknik pendekatan relationship lending memiliki kelebihan yaitu

akan berdampak kepada ketersediaan dana kredit dan biaya (bunga) kredit

yang diberikan. Dengan dasar kedekatan hubungan tersebut, dan semakin

lama interaktif pengenalan antara debitur dan pihak bank akan menurunkan

biaya (bunga) kredit menjadi lebih murah dan mempengaruhi ketersediaan

dana kredit menjadi lebih besar. Bahkan lebih dari itu debitur dapat

dimungkinkan memperoleh berbagai jasa keuangan lainnya yang diperlukan

debitur dari bank selain perolehan pinjaman untuk modal usahanya. Hal ini

sebagaimana disampaikan pula oleh.9Lebih detail lagi Berger dan Udell,

menyatakan bahwa relationship lending secara empiris berhubungan dengan

tingkat bunga yang lebih rendah, mengurangi permintaan akan jaminan atau

collateral, pengurangan terhadap hutang dagang, perlindungan terhadap

pergerakan tingkat bunga, dan penambahan ketersediaan dana kredit. Namun

9 Berger and Udell hasil studinya yang mengatakan: ”Under relationship lending, banks

acquire information over time through contact with the firm, its owner, and its local

community on a variety of dimensions and use this information in their dicisions about the

availability and terms of credit to the firm. Recent empirical evidence provides support for the

importance of a bank relationship to small businesses in terms of both credit availability and

credit terms such as loan interest rates and collateral requirements.”

8

demikian penerapan relationship lending membawa konsekuensi bank harus

mendelegasikan kewenangan kepada petugasnya atau loan officer dalam

proses persetujuan kredit. Berkaitan dengan pemberian pendelegasian

kewenangan tersebutlah dapat timbul permasalahan perbedaan kepentingan

antara manajemen bank dan petugas bank. Sebagai contoh petugas bank lebih

mengejar persetujuan kredit baru karena berkaitan dengan pendapatan komisi

dibandingkan pengawasan/monitoring kredit. Dapat pula terjadi petugas bank

menyembunyikan informasi keburukan debitur dikarenakan hubungan

kedekatan/pertemanan dengan debitur, tawaran pekerjaan lebih baik, dan

kesengajaan tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu untuk mengurangi atau

meminimalkan masalah informasi tersebut, pihak bank sebaiknya memiliki

fungsi pengawasan/pemantauan yang baik terhadap kinerja setiap loan officer-

nya. Disisi lain, menyadari adanya potensi dan kelemahan perbankan dalam

hal penyaluran kredit mikro dan kecil, maka perlu upaya bagaimana

meningkatkan penyaluran dan penyerapan kredit dimaksud. 10

Salah satu strategi yang dapat diupayakan yaitu bank melakukan

kerjasama pembiayaan atau linkage program dengan lembaga keuangan mikro

yang selama ini telah dikenal memiliki pengalaman dalam pembiayaan usaha

mikro dan kecil, seperti koperasi, BPR, atau organisasi masyarakat dan

lembaga swadaya masyarakat yang ada. Dengan melakukan pola kerjasama

pembiayaan tersebut, diharapkan bank dapat meningkatkan peran

intermediasinya melalui penyaluran kredit kecil, dan dapat menekan biaya

10

Artikel diakses pada tanggal 18 Januari 2014dari http://danaushaa.net/cara-mendapatkan-

kredit -mikro-bri-syariah.html.

9

operasionalnya. Biaya operasional bank dapat menjadi lebih rendah karena

bank tidak perlu harus melakukan perekrutan petugas lapangan yang banyak

dan mahal untuk berhubungan langsung dengan pelaku usaha mikro dan kecil,

karena sudah diperantarai oleh lembaga keuangan mikro yang melakukan

kerjasama pembiayaan dengan bank sebagaimana disebutkan di atas, dan

lembaga keuangan mikro tersebut memiliki akses berhubungan langsung

dengan debiturnya. Disamping itu, manfaat dari pola kerjasama pembiayaan

ini adalah supaya dapat lebih banyak lagi menjaring nasabah usaha kecil

khususnya yang berada di daerah pedesaan atau daerah pinggiran yang

umumnya belum terjangkau oleh pelayanan perbankan. Suatu alternatif pola

pembiayaan perbankan kepada sektor usaha mikro dan kecil juga

dikemukakan oleh11

, dari hasil studinya yang mengatakan bahwa pembiayaan

sektor mikro memerlukan skema pembiayaan khusus, seperti diluar prosedur

kredit bank yang formal, salah satu inovasi sistem pembiayaan tersebut yaitu

dengan memperkenalkan dan menerapkan mekanisme pinjaman kelompok

atau group lending. Manfaat teknik pinjaman kelompok tersebut yaitu:

memperbaiki tingkat pengembalian kembali dari kredit yang diberikan,

11

Morduch, (1999)dari hasil studinya yang mengatakan bahwa pembiayaan sektor mikro

memerlukan skema pembiayaan khusus, seperti diluar prosedur kredit bank yang formal, salah

satu inovasi sistem pembiayaan tersebut yaitu dengan memperkenalkan dan menerapkan

mekanisme pinjaman kelompok atau group lending. Manfaat teknik pinjaman kelompok

tersebut yaitu: memperbaiki tingkat pengembalian kembali dari kredit yang diberikan,

menurunkan biaya bunga pinjaman, meningkatkan kesejahteraan social dan adanya unsur

pembinaan/pelatihan bagi anggota kelompok untuk meningkatkan keterampilan dan skala

usahanya.

10

menurunkan biaya bunga pinjaman, meningkatkan kesejahteraan social dan

adanya unsur pembinaan/pelatihan bagi anggota kelompok untuk

meningkatkan keterampilan dan skala usahanya.

Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga perbankan

milik pemerintah bertugas sebagai lembaga keuangan yang menghimpun

dana masyarakat dan berfungsi sebagai lembaga penyalur kredit yang

diharapkan sebagai lokomotif penggerak ekonomi masyarakat. Penyaluran

kredit diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,

menambah lapangan kerja, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita

masyarakat karena adanya aktivitas perdagangan dan industri yang terkait.

Bagi bank penyaluran kredit merupakan salah satu operasional

perbankan guna menjual dana yang terkumpul sehingga pemasaran kredit

dapat menghasilkan pendapatan bunga pinjaman, yang menjadi sumber

pendapatan untuk operasional perbankan dan selanjutnya dapat

menyumbang pendapatan bagi pemerintah selaku pemilik saham dari Bank

Rakyat Indonesia (BRI). BRI Syariah saat ini mulai banyak penyedia

layanan bank yang memfokuskan layanan pada usaha kecil menengah.

Kredit –kredit mikro banyak dikeluarkan baik oleh bank swasta maupun

BUMN. Alasannya simpel karena usaha kecil menengah terus menerus

menunjukkan eksistensinya. Kredit Mikro BRI Syariah sangat

menguntungkan bagi para penggiat UKM karena selain terhitung murah,

dengan sistem syariah tentu akan lebih memberkahi usaha kecil yang saat

11

ini tengah di rintis BRI Syariah.12

BRI Syariah melalui unit mikronya pada

tahun 2010 gencar menyalurkan pembiayaan bagi usaha mikro. Direktur

Bisnis BRI Syariah, Ari Purwandono mengatakan penyaluran pembiayaan

ke usaha mikro akhir Mei telah mencapai Rp 75 miliar. Hingga akhir tahun

2010 BRI Syariah menargetkan pembiayaan mikro sebesar Rp 400 miliar.

Untuk menggenjot pembiayaan tersebut, BRI Syariah akan menambah unit

mikro nya menjadi 80 buah. Pembiayaan mikro BRI Syariah memiliki

plafon sampai Rp 500 juta. Selain menyalurkan pembiayaan mikro melalui

unit mikro BRI Syariah, bank konversi dari Artha Jasa ini juga menjalin

program kemitraan dengan 10-20 BPRS. Saat ini BRI Syariah telah

menyalurkan total pembiayaan sekitar Rp 3,8 triliun dan memiliki aset Rp

4 triliun.

BRI merupakan bank konvensional milik pemerintah yang secara

tradisi mengemban tugas khusus dari pemerintah Indonesia untuk

menyediakan layanan perbankan di daerah perdesaan, dengan menekankan

pada pemberian kredit pertanian. Bank tersebut menjalankan sebuah

program kredit tersubsidi yang ditujukan bagi para petani sampai tahun

1983. Pada tahun 1984 BRI menciptakan sistem Unit Desa (perbankan

mikro) yang merupakan pusat laba terpisah dalam bank tersebut.

Meskipun sistem ini merupakan bagian yang integral dari BRI,

manajemennya memiliki tingkat otonomi yang tinggi dan akuntabilitas

12

Artikel diakses pada tanggal 20 Maret 2014 dari http://danausaha.net/cara-

mendapatkan-kredit-mikro-bri-syariah.html.

http://danausaha.net/cara-mendapatkan-kredit-mikro-bri-syariah.html

http://danausaha.net/cara-mendapatkan-kredit-mikro-bri-syariah.html

12

penuh untuk kinerja sistem unit desa. Manajemen memiliki kebebasan

dalam menentukan tingkat bunga dan kebijakan operasional lainnya.13

Faktor tersebut adalah lingkungan makro-ekonomi yang stabil,

kepemimpinan yang kuat dalam BRI, otonomi operasional yang penuh

bagi unit desa tanpa „pesan khusus‟ dari pemerintah mengenai „target

pemberian pinjaman‟ atau kelompok penduduk yang harus dicapai dan

pelaporan keuangan dan akuntabilitas yang transparan dan jelas.14

Perbankan di Indonesia dalam berasaskan demokrasi ekonomi dan

menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi Perbankan tidak hanya sekedar

sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat atau perantara

penabung dan investor, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada

peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih

baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam perbankan ada

berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya usaha

memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan

(Financial Depening), dimana rata-rata jumlah harta Bank di banyak

negara ekonomi maju dan berkembang yang terikat dalam bentuk kredit.

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula

dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit

13

Arsyad Lincolin, Lembaga Keuangan Mikro Institusi,Kinerja, dan Sustanabilitas

(Yogyakarta :CV Andi Offset,2008), hal.40.

14

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta:PT Gramedia Pustaka

Utama,2012),hal.30.

13

yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak

terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.15

Masalah kredit macet di Indonesia, yang dalam istilah perbankan

disebut dengan Non-Performing Loan (NPL), menduduki posisi tertinggi,

yakni 55 %. Persentase ini adalah perbandingan antara kredit macet atau

bermasalah dengan total pemberian kredit perbankan. Rasio NPL terhadap

total loans tersebut di Korea Selatan 16%, Malaysia 24% dan Thailand

52%. Tingginya NPL di Indonesia tidak terlepas kurang patuhnya Bank-

Bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian

kredit.16

Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang

baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas,

keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh

keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan. Pemberian

kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau calon debitur adalah

dengan melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis

pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan

prosedur administrasi17

.

15


(Yogyakarta :CV Andi Offset,2008), hal.30. 16

Saduldyn Pato, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri

Cabang Manado”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi,

Manado, (Desember 2013) : h. 876-885. 17

Bank dapat melakukan analisis permohonan kredit calon debitur apabila persyaratan

yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan

kredit, Bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur

14

Untuk itu kredit yang disalurkan diharapkan dapat menghasilkan

produktivitas yang tinggi berupa pendapatan bunga pinjaman dan

sekaligus diharapkan tingkat resiko yang minimal atau penyaluran kredit

seperti ini tidak terdapat tunggakan terhadap pokok dan bunga pinjaman

atau terdapat kredit macet atau timbul masalah dari penyaluran kredit.

Pemberian kredit yang sehat diharapkan dapat menghasilkan

tingkat pendapatan bunga pinjaman yang menguntungkan guna membiayai

kegiatan operasional perbankan. Karena akhirnya suatu usaha perbankan

dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan dari tingkat kesehatan

portofolio kreditnya, pentingnya hal tersebut menjadi perhatian dalam

pinjaman dalam pemberian kredit mikro menjadi ketertarikan sendiri bagi

penulis untuk mengangkat judul penelitian “Evaluasi Program

Pembiayaan Mikro pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang

Serpong ”.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian dengan judul Evaluasi Program Pembiayaan Mikro pada Bank

Rakyat Indonesia Syariah dilihat dari pelaksanaan program evaluasi pada

pembiayaan dan alur proses dalam pelaksanaan pembiayaan, dan analisis

pembiayaan yaitu:

a. Bagaimana analisis dan implementasi pembiayaan mikro di BRI Syariah?

dengan cara petugas Bank melakukan wawancara dan kunjungan (on the spot) ke tempat usaha

debitur. Tujuan dari analisis kredit adalah menilai mutu permintaan kredit baru yang diajukan oleh

calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap kredit yang sudah diberikan yang

diajukan oleh calon debitur lama.

15

b. Bagaimana strategi dan tantangan ke depan BRI Syariah dalam

mengembangkan program pembiayaan mikro sebagai lembaga keuangan

bank syariah?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada penulis akan

membatasi permasalahan dalam tesis ini sebagai berikut :

a. Penelitian ini dibatasi hanya dengan Program Pembiayaan Mikro di Bank

Rakyat Indonesia Syariah Tahun 2011-2014.

b. Penelitian ini hanya dibatasi pada analisis, kebijakan, manajemen risiko,

dan pengendalian dari evaluasi program pembiayaan Mikro di Bank

Rakyat Indonesia Syariah.

D. Perumusan Masalah

a. Bagaimana implementasi pembiayaan mikro di BRI Syariah Cabang

Serpong ?

b. Bagaimana solusi dari problem – problem yang dihadapi dalam

pelaksanaan pembiayaan di BRI Syariah Cabang Serpong?

c. Strategi ke depan apa yang dilakukan BRI Syariah dalam tantangan

ke depan sebagai lembaga keuangan mikro syariah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan implementasi pembiayaan mikro di BRI Syariah.

16

2. Menjelaskan analisis strategi ke depan yang dilakukan BRI Syariah

dalam pembiayaan mikro terhadap persaingan pembiayaan mikro

dilembaga keuangan syariah lainnya dapat diatasi dan dioptimalkan.

3. Menjelaskan solusi dari problem-problem yang dihadapi dalam

pelaksanaan pembiayaan di BRI Syariah Cabang Serpong.

b. Manfaat Penelitian

1. Untuk akademik : Agar dapat mengetahui program pembiayaan

Mikro di BRI Syariah Cabang Serpong secara konsep syariah

lembaga keuangan syariah tersebut.

2. Untuk praktisi : Mendapatkan informasi cara meningkatkan

program pembiyaan mikro yang ada di dunia perbankan syariah

khususnya di BRI Syariah.

F. Telaah Pustaka

Eka Nur Muhammamah, Program Studi Manajemen Agribisnis

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor tahun 2008. Penelitian nya

menjelaskan masalah penunggakan khususnya terkait dengan debitur

UMKM yang terjadi di BRI unit Cigudeg Cabang Bogor, Besar nya nilai

tunggakan kredit umum pedesaan (kupedes) oleh debitur UMKM yang

terjadi di BRI Unit Cigudeg dirasa sebagai suatu masalah bagi pihak bank

karena hal tersebut juga menjadi tolak ukur penilaian kinerja dari aparat

BRI Unit Cigudeg khususnya yang menangani bidang perkreditan. Tujuan

dari penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik debitur yang

berstatus lancer dan menunggak dalam pengembalian kupedes dan

17

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan memiliki keterkaitan

dengan tingkat pengembalian kupedes serta pengaruh dan keterkaitan

tersebut.18

Persamaan dengan tesis penulis adalah sama – sama membahas

produk dari Bank Rakyat Indonesia dan perbedaannya dengan tesis saya

adalah dalam penelitian dari Eka Nur Muhammamah ini menjelaskan

masalah yang terkait dengan penunggakan khususnya dengan debitur

UMKM yang terjadi di BRI Unit Cigudeg Cabang Bogor sedangkan saya

membahas dalam tesis saya masalah program pembiayaan mikro yang ada

di BRI Syariah Cabang Serpong dilihat dari sisi pelaksanaan,

pengendalian, dan analisis dalam program pembiayaan mikro itu sendiri.

Ruzanna Amanina, dengan judul jurnal “ Evaluasi Terhadap

Sistem Intern Pada Proses Pemberian Kredit Mikro (Studi pada PT. Bank

Mandiri (Persero) tbk Cabang Majapahit Semarang. Jurnal ini

menjelaskan tentang fenomena kemudahan pemberian kredit pada Bank

Mandiri menimbulkan sebuah masalah yaitu apakah Bank Mandiri telah

melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai kebijakan perkreditan kredit

mikro kepada calon debitur pada Bank Mandiri telah sesuai sistem

pengendalian intern yang ada pada Manual Kredit Mikro Bank Mandiri

dan unsur-unsur dalam Commite of Sponsorry Organization of the

Treadway Comminission ( COSO) maka perlu dilakukan evaluasi pada

proses pemberian kredit mikro tersebit. Hasil penelitian checklist adalah

18

Eka Nur Muhammad,“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

pengembalian kredit oleh UMKM (Studi Kasus Nasabah Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk

Unit Cigudeg Cabang Bogor”.(2008).

18

bahwa Manual Produk Kredit Mikro Bank Mandiri telah memenuhi

pokok-pokok kebijakan perkreditan Bank Indonesia. Sistem yang

memudahkan proses aplikasi perkreditan yang dimiliki oleh Bank Mandiri

Cabang Majapahit Semarang yaitu Loan Origination System (LOS).19

Persamaan jurnal ini dengan tesis penulis adalah sama-sama membahas

tentang evaluasi dalam mikro di bank, perbedaannya adalah terletak dalam

pembahasan yang terkait dalam jurnal ini membahas tentang evaluasi

dalam sistem pengendalian intern di Bank Mandiri sedangkan saya

membahas tentang evaluasi dalam program pembiayaan mikro di BRI

Syariah.

Saduldyn Pato, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen

Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2013 dengan judul “Analisis

Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. Jurnal ini

menunjukkan bahwa hasil penelitian Usaha Kecil Mikro dan Menengah

(UMKM) merupakan faktor penting penunjang perekonomian negara. Bank

sebagai penyalur kredit untuk permodalan usaha berperan penting menunjang

berjalannya UMKM. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga yang

memberikan permodalan kepada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pelaksanaan pemberian kredit secara syariah. Dengan menggunakan

metode analisis deskriptif penulis memaparkan sistematis pemberian kredit secara

syariah oleh Bank Syariah Mandiri. Dari hasil penelitian ini penulis memaparkan

prosedur pelaksanaan pemberian kredit secara syariah serta cara mencegah

terjadinya kredit macet. Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar

19

Ruzanna Amanina, “Evaluasi Terhadap Sistem Intern Pada Proses Pemberian Kredit

Mikro (Studi pada PT. Bank Mandiri (Persero) tbk Cabang Majapahit Semarang”, (2010).

19

pengawasan terhadap kinerja karyawan dalam melayani nasabah serta

pengawasan kepada penerima kredit lebih aktif agar dapat mengetahui

perkembangan usaha nasabah sehingga bisa mencegah terjadinya kredit macet. 20

Jurnal ini dengan tesis penulis persamaan adalah terletak pada

pembahasan dalam ruang lin analisis dalam mikro dan perbedaan terletak

pada pembahasan yaitu saya dalam pembiayaan mikro analisisnya kalau

dalam jurnal ini pemberian kredit mikro pada Bank Syariah Mandiri.

Rahadi Kristiyanto, SH, Program Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro Semarang tahun 2008 dengan judul “Konsep Pembiayaan dengan

Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. BRI

(Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang. Tesis ini menunjukkan bahwa

hasil penelitian pembiayaan syariah dapat dipahami sebagai penyediaan

barang, uang atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kontrak

transaksi syariah yang berupa transaksi jual beli, sewa, atau bagi hasil

(dengan menghindari transaksi yang ribawi dan yang dilarang oleh syariah

Islam) dimana bank sebagai pemilik barang atau sebagai pemilik dana

(shahibul maal) dan nasabah sebagai pembeli barang, penyewa atau

sebagai pengelola dana (mudharib), dimana bank mewajibkan nasabah

tersebut membayar harga barang secara angsuran, atau membayar sewa

atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentu sebagai bentuk keuntungan dari transaksi jual beli, sewa atau bagi

hasil dari dana yang telah dikelola oleh nasabah.

20

Saduldyn Pato, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang

Manado”, (Desember 2013):h.20.

20

Sedangkan kredit dapat diartikan sebagai penyediaan sejumlah

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

perjanjian utang-piutang antara bank dengan nasabah, yang mewajibkan

nasabah tersebut untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan sejumlah bunga yang besaran bunganya telah

diperjanjikan pada saat perjanjian dibuat. Dari sisi hukum, dalam

pemberian pembiayaan syariah harus dilakukan suatu proses perikatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga pembiayaan tersebut

aman.21

Persamaan tesis ini dengan tesis penulis adalah dalam pembahasan

pembiayaan dalam bank syariah yaitu di BRI Syariah dan hanya berbeda

cabang tempat penelitian, perbedaan adalah dalam tesis penulis

menjelaskan tentang evaluasi dalam program pembiayaan mikro di BRI

Syariah sedangkan dalam tesis ini menjelaskan konsep pembiayaan dengan

prinsip syariah dan aspek hukum nya dalam syariah sedangkan dalam tesis

saya saya melihat dari aspek analisisnya, pelaksanaan, dan pengendalian

dalam program pembiayaan mikro.

G. Kerangka Konsep Penelitian

Perbankan syariah telah memberikan pengaruh yang signifikan

pada praktik keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, obligasi

dan reksadana syariah, perusahaan pembiayaan dan pasar modal syariah.

21 Rahadi Kristiyanto SH, “Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek

Hukum dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah

Semarang”, (Tesis Universitas Diponegoro, Semarang, 2010),h.50.

21

Kenyataannya dalam perbankan syariah terdapat pembiayaan

bermasalah (non performing financing) dan kendala-kendala yang

dikahwatirkan dapat menghambat laju perkembangan bank syariah di

Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi antara lain dalam bidang

sarana ( fianancial infrastructure), sumber saya manusia, sosialisasi dan

edukasi, permodalan, serta regulasi.

Khususnya dalam program pembiayaan dibutuhkan pengembangan

dan strategi agar dapat berkembang dengan baik.Yang menjadi persoalan

bagaimana strategi bri syariah dalam pembiayaan nya agar berkembang

dengan baik? Dan bagaimana cara evaluasi pembiayaan agar berjalan

optimal dengan kendala dan hambatan yang ada di bri syariah?.

Persoalannya diatas merupakan kerangka pemikiran yang harsu

dicarikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu berdasarkan kerangka

pemikiran yang konseptual maka arah dan mekanisme penelitian ini harus

diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Alur Ilustrasi Penelitian

Bri Syariah Cabang Serpong

- Visi dan Misi BRI Syariah

- Program Pembiayaan

- Produk Pembiayaan

Strategi BRI Syariah dalam

pembiayaan

- Gerebek Pasar

- Pameran Produk

Pembiayaan

Evaluasi Program pembiayaan

- Kebijakan Pihak Bank

- Manajemen Risiko

pembiayaan

- Pengendalian pelaksanaan

pembiayaan

Strategi ke depan BRI Syariah

sebagai LKM Syariah

- Perkembangan Pembiayaan

- Alur & mekanisme

Pembiayaan secara optimal

- Mengurangi Risiko

Pembiayaan Bermasalah

22

Jika diuraikan sebagai berikut :

1. Bri Syariah Cabang Serpong memiliki visi dan misi yang baik antara

lain layanan terkemuka financial di perbankan syariah dan memiliki

progam pembiayaan yang cukup berjalan dengan baik, dan produk

pembiayaan juga ada Unit Mikro 50, 75, dan 100 BRI Syariah Ib.

2. Strategi Bri Syariah dalam pembiayaan yaitu dengan mengadakan

grebek pasar setiap bulan pada saat awal bulan dan mengadakan

pameran produk pembiayaan.

3. Evaluasi pembiayaan dilihat dari kebijakan pihak bank, manajeen

risiko setiap produk pembiayaan seperti apa dan pengendalian dalam

pelaksanaan pembiayaan kepada nasabah di bank.

4. Strategi ke depan BRI Syariah sebagai LKM Syariah yaitu dengan

meningkatkan perkembangan BRI Syariah dalam pembiayaannya, alur

dan mekanisme pembiayaan dilakukan dengan optimal agar tidak

terjadi kesalahan antara pihak bank dan nasabah agar mengurangi

risiko pembiayaan bermasalah.

H. Metode Penelitian

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dimana

akan dilakukan suatu penelitian yang meninjau pada data-data

sekunder yang berupa dokumen, arsip dan data-data lain yang akan

diperoleh dari lokasi penelitian, serta data sekunder di bidang hukum

23

yang berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan

yang terkait.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah :22

1. studi kepustakaan

2. wawancara

3. kuisioner

Teknik pengumpulan data yang mana yang sebaiknya

dipergunakan tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian

hukum yang akan dilakukan, yaitu khususnya mengenai tipe data yang

akan diteliti. Meskipun demikian tipe data manapun yang ingin

diperoleh, selalu terlebih dahulu harus dilakukan studi kepustakaan.

Dalam tesis ini teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara

studi kepustakaan dari data skunder dan data primer serta teknik

wawancara. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian berupa data sekunder.

Data sekunder ini diperoleh dengan melihat pada laporan- laporan

pengelola yang terekomendasikan dan literatur- literatur yang relevan

dengan penelitian ini.

Data- data yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer: Hasil Survey dan wawancara dengan pihak

Bank BRI dan BRI Syariah Cabang Serpong.

22

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta :

Ghalia Indonesia, 1990) h. 51-52.

24

b. Bahan Hukum Sekunder: buku-buku, hasil- hasil penelitian, tulisan,

jurnal- jurnal yang berkaitan dengan kredit bank khususnya buku

yang membahas tentang risiko kredit, dan laporan keuangan bank.

c. Bahan Hukum Tersier: kamus istilah kredit mikro perbankan

indonesia.

Oleh karena penelitian ini lebih menitiberatkan pada pendekatan

yuridis normatif dimana sumber datanya adalah data primer, sekunder,

dan tersier, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

Studi Kasus atau penelitian kasus yaitu penelitian tentang status

subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas

dari keseluruhan personalitas, dengan mengkaji dan memahami

berbagai sumber bahan primer dan sekunder yang bersifat publik.

c. Analisis Data

Metode AHP yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

analisa kualitatif, Analitycal Hierarchy Process (AHP) Adalah metode

untuk memecahkan suatu situasi yang komplek tidak terstruktur

kedalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan

memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara

relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling

tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu

alternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan,

penentuan alternatif-alternatif, penenetapan nilai kemungkinan untuk

25

variabel aleatori, penetap nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu,

dan spesifikasi atas resiko.Betapapun melebarnya alternatif yang dapat

ditetapkan maupun terperincinya penjajagan nilai kemungkinan,

keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar pembandingan

berbentuk suatu kriteria yang tunggal.

Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah

memiliki sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi

manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak

terstruktur dipecahkan ke dalam kelomok-kelompoknya dan diatur

menjadi suatu bentuk hirarki.

Dalam proses menganalisis data menunjuk pada kegiatan

mengorganisasikan data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam

rangka pengintepretasian data sesuai dengan susunan sajian data yang

dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah yang pada

akhirnya dapat disimpulkan baik untuk masing-masing masalah

maupun untuk keseluruhan masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hasil penelitian tesis ini, akan disajikan dan

diuraikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I

26

Merupakan Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang

Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II

Merupakan Bab Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori mengenai

evaluasi dalam perbankan syariah, dan operasional perbankan syariah,

serta pembiayaan mikro yang berkaitan perbankan syariah. Teori-teori dan

konsepsi-konsepsi yang diuraikan pada bab ini, mendasari pembahasan

hasil penelitian yang diperoleh dari riset di lapangan yang mengacu pada

pokok permasalahan yang diuraikan dalam Bab I. Teori-teori dan

konsepsi-konsepsi tersebut diperoleh dari buku-buku dan literatur hukum

serta buku atau literatur lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan

tesis ini.

Bab III

Merupakan Bab tentang Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah di BRI

Syariah dengan dilihat dari deskripsi objek, perkembangan BRI Syariah,

dan tantangan yang dihadapi dalam persaingan program pembiayaan di

dunia perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah.

Bab IV

Merupakan Bab Hasil Penelitian dan Analisis. Bab ini berisi hasil

penelitian yang

berhubungan dengan permasalahan yaitu:

1. Analisis dalam pelaksanaan program pembiayaan mikro di BRI Syariah.

27

2. Solusi dan Strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan program

pembiayaan mikro di BRI Syariah dan pengendalian dalam persaingan

dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang melaksanakan program

pembiayaan mikro agar optimal.

BAB V

Merupakan Bab Penutup dari tesis ini, berisi kesimpulan dan saran-saran.

kesimpulan

merupakan tujuan akhir dari penelitian tesis ini dan kesimpulan merupakan

landasan untuk mengembangkan saran-saran.

28

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.Ada beberapa

pengertiantentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b)

program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi

program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi

tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan 23

. Menurut Tyler (1950)

yang dikutip oleh Suharsimi, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui

apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach

(1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh24

, evaluasi program adalah

upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program

merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang

hasilnyadapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan

dalam menentukan alternatif kebijakan.

Evaluasi memiliki arti dan makna yang luas. Evaluasi diartikan khusus

berkaitan dengan evaluasi pendidikan yang di dalamnya juga mencakup evaluasi

23

Suharsimi & Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi Offset,1993),

hal.297. 24

Cepi Safrudin & Abdul Jabar, Tujuan Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi

Offset,2009), hal.5.

29

program yang digunakan untuk melakukan penilaian baik bagi seorang pengelola

program atau proyek maupun instruktur yang mengelola materi pembelajaran atau

bahan ajar yang sudah diberikan kepada peserta didik atau trainer dalam suatu

lembaga pendidikan dan latihan.

Evaluasi program pada prinsipnya merupakan satu bagian integral dari

evaluasi pendidikan pada umumnya. Evaluasi program bukan saja ada di dalam

proses belajar mengajar, tetapi evaluasi program memiliki penggunaan yang lebih

luas, yaitu dilakukan pada program yang merupakan hasil keputusan pemegang

kebijakan untuk diprioritaskan pelaksanaannya. Evaluasi program merupakan

kombinasi antara teori yang digunakan untuk mengakomodasi

pertanggungjawaban pengambil kebijakan dan praksis penilaian yang di dalam

nya para evaluator mengumpulkan data sebagai informasi pendukungnya.25

Evaluasi program juga dimanfaatkan sebagai media pertanggung jawaban

seorang pimpinan kepada para pelanggan yang relevan.Bahkan evaluasi program

juga penting bagi para pengguna dalam memperoleh informasi yang tepat,

objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa batas mengenai evaluasi program di antaranya diuraikan seperti

berikut.Evaluasi program menurut Sukardi (2009) merupakan evaluasi yang

berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan pendidikan.Evaluasi program

pada umumnya sangat memperhatikan semua elemen diklat yang berperan

mendukung tercapainya tujuan lembaga.Program juga dapat dimaknai sebagai

suatu kegiatan yang direncanakan dengan saksama, tujuan penting pengambilan

25

Sukardi.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,2014)

h.26.

30

keputusan. Hal imi sesuai dengan anjuran26

yang mengatakan : “Program

evaluation is conducted for decision making purpose”. Artinya, evaluasi program

dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut David

dan Hawthorn (2006), evaluasi bisa dipandang: “… as a structured process that

creates and synthesizes information intended to reduce for stakeholders about a

given program or policy”. Artinya, evaluasi program sebagai proses terstruktur

yang menciptakan dan menyatukan informasi bertujuan untuk mengurangi

ketidakpastian para pemangku kepentingan tentang program dan kebijakan yang

ditentukan.

Program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui

proses panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan baik

oleh sivitas akademika maupun tenaga administrasi lembaga diklat. Seperti

batasan evaluasi secara umum, evaluasi program adalah suatu proses

mengumpulkan dan menganalisis data sehingga menjadi satu kegiatan luas dan

komprehensif yang digunakan untuk mengambil keputusan penting terkait dengan

program atau proyek yang dinilai.

B. Tujuan Evaluasi Program

Menurut27

, evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama

ditempat lain.

26


h.35. 27

Endang Mulyatiningsih.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT

Bumi Aksara,2011) h.114-115.

31

b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah

program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan. Dilihat dari tujuannya,

yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat

dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif.Oleh karena itu,

dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah

bagaimana melaksanakan penelitian. Menurut28

, terdapat perbedaan yang

mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

a) Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang

sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi

program pelaksanan ingin menetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi

sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul

dibandingkan dengan kriteria atau standar tertentu.

b) Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah

karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam

evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian

tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana

ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa

sebabnya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program

merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan

untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan

28

Suharsimi Arikuntodo & Cepi Safruddin Abdul Jabar.,Evaluasi Program Pendidikan

dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,2009) h.7.

32

rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk

menentukan kebijakan selanjutnya.

C. Model Evaluasi Program

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak

bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan

pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang

dievaluasi.Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada

pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang

program yang sudah dievaluasi.

Menurut Kaufman dan Thomas yang dikutip29

, membedakan model evaluasi

menjadi

delapan, yaitu:

a. Goal Oriented Evaluation Model, dikembangkan oleh Tyler.

b. Goal Free Evaluation Model, dikembangkan oleh Scriven.

c. Formatif Summatif Evaluation Model, dikembangkan oleh Michael Scriven.

d. Countenance Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.

e. Responsive Evaluation Model, dikembangkan oleh Stake.

f. CSE-UCLA Evaluation Model, menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.

g. CIPP Evaluation Model, dikembangkan oleh Stufflebeam.

h. Discrepancy Model, dikembangkan oleh Provus.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada

tujuanevaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran

29

Suharsimi & Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi Offset,2009),

hal.40.

33

keterampilanmemasak digunakan pendekatan system. Pendekatan sistem adalah

pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses pendidikan yang

dilaksanakan.

a. Evaluasi Program CIPP

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengambilan

keputusan yang dikembangkan oleh Stufflebeam yang dikenal dengan CIPP

Evaluation Model.CIPP merupakan singkatan dari Context, Input, Process and

Product.Dalam buku Riset Terapan30

,mengemukakan bahwa evaluasi CIPP

dikenal dengan nama evaluasi formatif dengan tujuan untuk mengambil keputusan

dan perbaikan program.

1. Komponen Evaluasi

Komponen evaluasi meliputi:

a. Context

Orientasi utama dari evaluasi konteks adalah mengidentifikasi latarbelakang

perlunya mengadakan perubahan atau munculnya program dari beberapasubjek

yang terlibat dalam pengambilan keputusan31

.Komponen context dalam

penelitian ini, yang akan dilakukan evaluasi adalah kesesuaian materi

pembelajaran.

30

Endang Mulyatiningsih, Riset Terapan Evaluasi Program (Jakarta :CV Andi

Offset,2011), hal.126. 31

Ibid, hal.127.

34

b. Input

Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas

sumber daya bahan, alat, manusia dan biaya, untuk melaksanakan program

yangtelah dipilih32

.

c. Process

Evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi

hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau implementasi program.

Evaluasi dilakukan dengan mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian

dalam pelaksanaan kegiatan, memonitor kegiatan-kegiatan yang berpotensi

menghambat dan menimbulkan kesulitan yang tidak diharapkan, menemukan

informasi khusus yang berada diluar rencana;menilai dan menjelaskan proses

secara aktual. Selama proses evaluasi,evaluator dituntut berinteraksi dengan staf

pelaksana program secara terus menerus33

.

d. Product

Pengertian produk (product) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan

kepasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual produk adalah

pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai

usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan

kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya

beli pasar.

32

Endang Mulyatiningsih, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi Offset,2011),

hal.129. 33

Ibid, hal.130-131.

35

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk

merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di

konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari

perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk

yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan,

garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan

membeli produk tersebut.

D. Hakikat Evaluasi Program

Agar evaluasi program tetap memiliki kebermaknaan dalam fungsinya,

perlu memiliki beberapa prinsip penting, yaitu sebagai berikut.

1. Jujur merupakan prinsip pertama di mana pihak terlibat perlu memberikan

data, keterangan atau informasi sesuai dengan kenyataan dan didukung dengan

bukti fisik yang mendukung.

2. Objektif, yaitu para pihak yang terlibat perlu mendasarkan penilaian atas dasar

informasi dan kriteria yang ada dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain

diluar informasi dan kriteria yang ada.

3. Tanggung jawab, yaitu para pihak yang terlibat memberikan data dan informasi

yang benar dan nyata serta bisa diberikan alasannya secara rasional.

4. Transparansi, yaitu hasil evaluasi dapat dikomunikasikan untuk memperoleh

hasil yang lebih baik dan bisa dipertanggunggugatkan.

Evaluasi program dikembangkan dari evaluasi secara umum , yaitu proses

pengumpulan data, analisis, dan digunakannya untuk pengambilan keputusan

terhadap objek atau subjek yang dievaluasi. Evaluasi program digunakan sebagai

36

rasa tanggung jawab pengelola lembaga diklat atas kepercayaan yang

dipercayakan kepadanya untuk mengelola lembaga diklat.

Evaluasi program juga dikembangkan dari beberapa pilat manajemen atau

pengelolaan yang lebih spesifik, yaitu pilar monitoring, evaluasi, dan control.34

E. Cakupan Evaluasi Program

Evalusi program mencakup pembahasan sebagai bagian dari lima pilar

manajemen, yaitu pilar pengawasan (monitoring), evaluasi (evaluation), dan

pengendalian (controlling).

Evaluasi program juga bermanfaat secara efektif manakal dilengkapi fungi

monitor, yaitu melihat secara kontinu dan terus-menerus suatu program atau

proyek. Evaluasi juga menjadi berdaya guna jika dalam evaluasi pimpinan

melengkapinya dengan fungsi lainnya, yaitu mengontrol agar program tetap

berada dalam koridor mutu dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan

dalam tingkat penjaminan layanan atau servis baik pada para penggunanya

maupun pemangku kepentingan. Fungsi evaluasi juga adalah sebagai umpan balik

terhadap proses penyelenggaraan lembaga, tetapi yang lebih penting lagi adalah di

dalam umpan balik terhadap fungsi pemberdayaan yang mengevaluasi semua

komponen dalam kinerja program sehingga program memiliki nilai tambah dan

dalam kerangka kerja yang wajar dan bisa dipertanggungjawabkan.

34

Endang Mulyatiningsih, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi Offset,2011), hal.150.

37

F. Persyaratan Pokok dalam Evaluasi Program

Hasil evaluasi program tidak datang dengan sendirinya. Untuk mencapai

hasil valid dan reliable, proses evaluasi perlu direncanakan dengan cermat dan

mengikuti prinsip-prinsip evaluasi pada umumnya.35

Proses evaluasi program agar mencapai hasil yang baik, perlu mengikuti

beberapa persyaratan pokok seperti jujur, sistematis, dan terstruktur. Pertama,

jujur merupakan syarat dengan benar dan didukung dengan data yang perlu

diperhatikan oleh siapa pun yang terlibat dalam proses penilaian. Kedua, prosedur

evaluasi program dilakukan secara sistematis berurutan dengan menyesuaikan

sistem yang ada sehingga tidak mempengaruhi kinerja orang-orang yang terlibat

dalam program atau proyek yang dinilai.

Evaluasi program yang dilakukan dengan menggunakan Context, Input, Process,

dan Product (CIPP) akan memerlukan teknik yang berbeda ketika evaluator

menggunakan model evaluasi goal free atau bebas tujuan.

G. Posisi Evaluasi Program

Posisi evaluasi program berada di antara evaluasi pembelajaran dan evaluasi

sistem.Evaluasi program merupakan ranah evaluasi yang cakupannya lebih luas

jika dibandingkan dengan evaluasi pembelajaran.Evaluasi program, sesuai dengan

namanya, merupakan bagian evaluasi yang objek satu program atau lebih yang

menjadi prioritas suatu lembaga pendidikan atau diklat.Program dapat diartikan

35

Endang Mulyatiningsih, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi Offset,2011), hal.152.

38

sebagai rencana kegiatan yang mempunyai sifat kontinu dan diimplementasikan

secara intensif dan komprehensif.36

H. Objek Evaluasi Program

Objek evaluasi program bervariasi tergantung dari program dan kegiatan

yang menjadi prioritas lembaga dan yang ingin dinilaikan.Objek evaluasi program

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu objek yang memiliki karakteristik statis

dan dinamis.Objek evaluasi dikatakan statis jika komponen tersebut ketika dinilai,

posisinya tetap tidak berubah, sedangkan objek evaluasi dikatakan dinamik jika

objek tersebut mempunyai kemungkinan berubah baik jumlah maupun kualitasnya

ketika dinilai oleh para evaluator.

I. Tingkatan Implementasi dalam Evaluasi Program

Tahap implementasi ini dapat dimulai dari gerakan simultan para pihak

yang berkaitan.Para pihak yang dimaksud, yaitu pihak penyelenggara lembaga

diklat, evaluator, dan para responden yang dievaluasi.Pertama, pihak yang sangat

menentukan peranannya dalam evaluasi program adalah pihak penyelenggara

evaluasi program.

Kedua, tim evaluasi yang terdiri dari para evaluator dapat menentukan

langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasikan evaluasi program.

Setelah memperoleh mandat dari pimpinan lembaga untuk melakukan evaluasi,

mereka dapat menyusun rencana pelaksanaan penilaian dengan membuat proposal

evaluasi program dan kelengkapan proses evaluasi yang diperlukan.37

36

Suharsimi & Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta :CV Andi Offset,2009), hal.62. 37

Ibid, hal.70.

39

Ketiga, responden yang hendak dilibatkan sebagai sumber informasi yang

terkait dengan program atau proyek yang dievaluasi. Keberadaan responden

sebagai sumber informasi evaluasi ini bisa muncul baik dari tim evaluasi maupun

pimpinan lembaga diklat. Tim evaluasi biasanya menanyakan jumlah atau

besarnya responden dengan mengaitkan pada keluasan informasi yang diinginkan

dan hal ini pada umumnya juga terkait dengan dana evaluasi yang dialokasikan.

Semakin besar jumlah responden, akan bertambah besar lembaga pada umumnya

hamper sama. Selain itu, perlu ditambah tentang isu visibilitas dan kewajaran dari

besar dana dengan kemanfaatan hasil evaluasi. Mengenai besarnya jumlah

responden yang dilibatkan biasanya berhubungan dengan banyak dan besarnya

data evaluasi yang diperlukan.Masalah yang berkait dengan responden juga

menjadi perhatian para evaluator ketika mereka memperhitungkan keluasan dan

kedalam informasi yang diinginkan untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik.

Dalam tahap evaluasi ini akan lebih baik jika ada koordinasi antara pimpinan

lembaga diklat dengan tim evaluator guna menentukan besar dan dalamnya

informasi yang diperlukan dalam implementasi evaluasi.

J. Tingkatan dalam Evaluasi Program

Pelaksanaan evaluasi program dapat dilakukan dengan tindakan cermat dan

mendalam pada setiap komponen dan pertimbangan yang diambil, tetapi evaluasi

program juga dapat dilakukan dengan cara biasa seperti “air mengalir”. Asumsi

evaluasi tidak dilakukan dengan cermat ini adalah dengan menekankan pada

keterlaksanaan program atau proyek yang dievaluasi dengan sedikit mengabaikan

kegiatan evaluasi yang hanya mencari informasi sebagai pelengkap

40

kegiatan.Implementasi evaluasi sebaiknya direncanakan dengan kegiatan

sedemikian alami sehingga diperoleh informasi atau data dengan tidak

mengganggu kegiatan program atau proyek yang dievaluasi.Hasil evaluasi

haruslah cermat, tepat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.38

Evaluasi program juga harus memberikan hasil informasi yang cukup untuk

objek yang dievaluasi. Agar kesalahan dalam proses evaluasi program dapat

diminimalkan, evaluasi program perlu direncanakan. Awal proses evaluasi

program disebut sebagai langkah perencanaan. Dalam perencanaan ini, pengelola

diklat memutuskan perlu adanya perencanaan diklat. Porsesi evaluasi program

bervariasi dan dapat dikelompokkan menjadi tiga bgaian pokok, yaitu penentuan

tujuan, penetapan sarana, dan pengukuran39

.

Menentukan tujuan (objectives) evaluasi merupakan bagian penting evaluasi

program. Pada langkah ini pengelola diklat menentukan tujuan yang hendak

dicapai terhadap objek atau subjek, kemudian mengomunikasikan kepadatim

evaluator untuk dijabarkan secara teliti dan terukur pada setiap pernyataan tujuan

sejak awal penelitian. Dalam penelitian, permasalahan merupakan awal dari

penelitian.Sementara itu, dalam evaluasi program awal kegiatan evaluasi adalah

adanya tujuan program yang telah ditetapkan lebih dahulu. Perencanaan sarana

(means) berarti merencanakan bermacam-macam sarana, termasuk strategi,

program, dan kegiatan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Strategi,

program, dan kegiatan tersebut dicermati kembali oleh tim evaluator untuk

38


h.42. 39

Issac & Michael.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi

Aksara,1983) h.105-110.

41

menentukan alat ukur yang digunakan. Kegiatan memilih alat ukur untuk

mengukur elemen-elemen program merupakan kegiatan ketiga dalam evaluasi

program.

Perencanaan yang dilakukan dengan baik akan memperoleh hasilkan

rancangan termasuk seperti misalnya, tindakan operasional yang efisien dan

sasaran diklat yang efektif sehingga diharapkan peserta diklat mendapatka

pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Perencanaan lembaga diklat mencakup perencanaan kurikulum, silabus, sumber

daya organisasi, sarana prasarana, dan evaluasi program.Tingkatan evaluasi

program40

mencakup tiga tingkat dalam setiap siklus, yaitu tingkat perencanaan,

proses, dan hasil evaluasi.

1. Perencanaan Evaluasi

Tingkatan yang paling awal dalam evaluasi program adalah tingkatan

perencanaan.Pada tingkat ini, pengelola lembaga menentukan perlunya evaluasi

dan mulai menunjuk evaluator.Fase perencanaan ini merupakan awal prosesi

evaluasi dan terjadi sebelum evaluasi program yang sebenarnya dilakukan.Fase

perencanaan bertujuan diantaranya adalah untuk meyakinkan bahwa perencanaan

evaluasi memenuhi kebutuhan lembaga dan masyarakat pengguna. Perencanaan

evaluasi sebaiknya mengacu pada empat prinsip perencanaan,yaitu:41

a. Memahami, menghormati, dan bertanggung jawab sebagai pemangku

kepentingan;

40

Gay.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,1983) h.120. 41

Holden & Zimmerman.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi

Aksara,1983) h.80-83.

42

b. Mencakup perspektif yang relevan dan perhatian penuh sebagai pemangku

kepentingan;

c. Mengizinkan pemangku kepentingan untuk mengakses dan secara aktif

menyebarkan informasi hasil evaluasi;

d. Memelihara keseimbangan antara sponsor evaluasi dan kebutuhan, serta

perhatian lain dari pemangku kepentingan.

Dilihat dari struktur organisasinya, tingkat perencanaan evaluasi mencakup

beberapa kegiatan, di antaranya adalah melakukan analisis situasi, menentukan

tujuan, mengembangkan instrumen, dan merancang kegiatan secara strategis.

Tingkat perencanaan ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut.

a. Analisis Situasi

Pada subperencanaan ini, tim yang ditunjuk pengelola diklat melakukan

analisis situasi atau uraian yang terakit dengan keberadaan lembaga secara

keseluruhan dalam beberapa aspek yang lebih kecil di antara informasi tentang

faktor-faktor di sekirar lembaga diklat, yang mungkin berpengaruh signifikan

terhadap gerak dinamika lembaga diklat secara harian, mingguan atau bahkan

dalam hitungan bulanan. Analisis situasi itu juga bisa mencakup rekam jejak atau

catatan prestasi yang telah dicapai, peran lembaga di masa sekarang, juga prospek

lembaga diklat yang akan datang, serta informasi yang berkaitan dengan

perkembangan selama lima tahun terakhir mengenai program di lembaga diklat.

Informasi analisis situasi tersebut pada umumnya digunakan untuk menyusun

43

latar belakang lembaga diklat yang juga menjadi sejenis latar belakang evaluasi

program.42

b. Tujuan Evaluasi Program

Pada subperencanaan ini, tujuan evaluasi program dinyatakan secara

eksplisit. Ada beberapa macam tingkat tujuan yang dapat diaplikasikan dalam

evaluasi program. Beberapa tujuan ini termasuk di antaranya adalah tujuan

nasional, tujuan instusional, tujuan umum, atau goal dan tujuan khusus atau

objectives.Goals merupakan tujuan umum yang tidak perlu diukur, sedangkan

objectives merupakan tujuan yang lebih spesifik atau khusus dan dilengkapi

dengan indicator pencapaian evaluasi program. Tujuan yang berkaitan dengan

evaluasi program biasanya tujuan institusional, tujuan umum dan tujuan

khusus.Tujuan umum merupakan pernyataan usaha yang hendak dicapai. Tujuan

umum dijabarkan lebih spesifik ke dalam tujuan khusus yang diukur tingkat

pemahaman guna tentang kurikulum berbasis kompetensi.

Tujuan pada umumnya menjadi acuan dalam penilaian program.Tujuan juga

dapat menjadikan para evaluator memperhitungkan arah pengambilan keputusan

terhadap objek yang dievaluasi. Dengan tujuan para evaluator dapat

mengidentifikasi model yang digunakan, kemudian menetapkan proses evaluasi

dan instrument evaluasi dan desain evaluasi.43

c. Strategi Pelaksanaan Evaluasi

Strategi, yaitu satu tindakan atau lebih yang dilaksanakan untuk mengatasi

beberapa kemungkinan problem agar tujuan dapat dicapai. Dalam jangka pendek,

42

Sukardi.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,1983) h.75. 43

Gay.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,1983) h.90.

44

strategi sama dengan taktik. Strategi kegiatan ini dapat dibedakan menjadi tiga

macam, yaitu strategi kegiatan gemuk, normal, dan kurus.Strategi kegiatan

dikatakan gemuk ketika dari hal yang kita rencanakan, ternyata hasilnya sesuai

atau bahkan lebih baik.Strategi kegiatan normal dilakukan dengan perhitungan

banyak hambatan yang muncul, tetapi hasil evaluasi masih memenuhi syarat

normatif.Strategi kegiatan kurus diterapkan ketika penyelenggara diklat

menyadari hambatan sangat besar sehingga hasil yang ditetapkan minimal dan

perlu menyiapkan tambahan bukti fisik pendukung.

K. Desain Evaluasi Program

Untuk suatu kegiatan evaluasi program, penentuan hasil penelitian sampai

pengungkapan hasil evaluasi sebab-akibat terlalu mahal, di samping juga

terlampau memerlukan banyak tenaga.Dalam kenyataannya evaluasi program

lebih menghasilkan rekomendasi apakah program atau proyek yang dievaluasi

telah bisa mencapai tujuan, sedangkan rekomendasi yang dinantikan biasanya

juga berisi tiga kemungkinan, yaitu: (1) program berhasil dan perlu diteruskan; (2)

program diteruskan dengan modifikasi sebagian atau sebagian besar; dan (3)

program berikutnya diberhentikan karena tujuan tidak tercapai.44

Desain evaluasi bermanfaat terutama bagi para evaluator dalam melakukan

proses evaluasi.Dengan adanya desain, para evaluator memiliki pedoman

mengenai hal yang hendak dilakukan di lapangan dengan melihat tahapan-tahapan

yang telah dibuat lebih dahulu. Selain itu, para evaluator juga bisa menentukan

waktunya sponsor diundang untuk hadir agar pihak sponsor dapat mengetahui

44

Sukardi.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,1983) h.95.

45

perkembangan proses evaluasi. Dengan desain, tim evaluator dapat mengetahui

waktunya untuk melakukan kunjungan ke responden atau mengundang responden

untuk memperoleh informasi evaluasi. Dengan kata lain, melalui pencermatan

desain, para evaluator dapat menyinergikan tindakan mereka di lapangan secara

efisiensi.

Desain secara umum merupakan komponen evaluasi program yang

mendeskripsikan rencana evaluasi baik dalam kegiatan evaluasi maupun

penelitian.Oleh karena itu, tidak aneh jika sebelum kegiatan evaluasi yang

sebenarnya dilakukan, para peneliti atau evaluator dianjurkan untuk melakukan

seminar desain dan instrumen. Seminar ini biasanya dilakukan ketika evaluasi

program atau proposal penelitian disetujui oleh sponsor dan memperoleh termin

pertama. Tujuan seminar desain dan instrumen di antaranya adalah:45

1. Memberikan masukan terhadap kelemahan yang terjadi dalam penyusunan

desain dan instrument;

2. Menyinkronkan antara tujuan program atau proyek, masalah yang timbul dan

pertanyaan evaluasi sehingga para evaluator dapat melakukan kembali refleksi

terhadap desain pilihannya;

3. Menajamkan kembali teknik pengumpulan informasi, instrumen, dan pilihan

metode sehingga para evaluator memperoleh informasi yang diinginkan. Hasil

seminar desain dan instrumen ini kemudian digunakan sebagau acuan dalam

pengambilan informasi.

45

Issac & Michael.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi

Aksara,1983) h.68-70.

46

L. Pemahaman Desain Evaluasi Program

Secara ontologi, desain evaluasi program dapat diartikan menjadi dua

macam, yaitu arti secara umum dan spesifik atau sempit. Desain evaluasi program

secara umum adalah semua proses, termasuk di dalamnya persiapan, pelaksanaa,

dan penulisan laporan yang diperlukan oleh peneliti untuk memecahkan

permasalahan dalam penelitian. Desain evaluasi secara spesifik dapat diartikan

sebagai penggambaran secara jelas tentang pemaparan permasalahan evaluasi,

hubungan antarubahan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang

digunakan sehingga para evaluator ataupun oranglain yang berkepentingan

mempunyai gambaran tentang keterkaitan permasalahn pencapaian tujuan dengan

ubahan yang ada dalam konteks evaluasi program, hal yang hendak dilakukan

evaluasi dalam melakukan evaluasi.

Kata “desain” bersinonim dengan kata “rancangan”.Pada kegiatan

merancang juga melakukan spesifikasi organisasi atau struktur pengumpulan data

atau informasi evaluatif.Desain yang dipilih umumnya mempunyai implikasi pada

sumber informasi dan metode pengumpulan data.Oleh karena itu, evaluator perlu

mempertimbangkan jenis desain yang tepat untuk setiap pertanyaan evaluasi dan

diskusikan isu terkait dengan pemangku kepentingan.

Dalam evaluasi program, desain dikaitkan dengan kegiatan mengontrol

ubahan luar yang tidak diperlukan agar bisa ditentukan bahwa hanya ubahan yang

direncanakan yang berpengaruh pada subjek atau objek yang dinilai (Gay,

47

1979)46

.Desain dikatakan baik apabila mengontrol extraneous variable atau

ubahan luar.Desain evaluasi program dikatakan jelek jika evaluator dengan desain

pilihannya lemah dalam mengontrol variabel extra.

Desain eksperimen mempunyai beberapa karakteristik penting di

antaranya,yaitu sebagai berikut.

1. Ubahan bebas atau independent variables dan ubahan terikat atau dependent

variables sudah ditentukan.

2. Proses eksperimen dilakukan dengan mengisolasi dari ubahan yang tidak

diperlukan.

3. Hubungan causal effect atau hukum sebab akibat menjadi perhatian peneliti

atau evaluator.

1. Desain Deskriptif (DD)

Desain deskriptif dalam evaluasi program merupakan rancangan yang

digunakan untuk menjawab pertanyaan evaluasi atas dasar informasi atau data

evaluatif yang secara sistematis diambil oleh para evaluator.Desain deskriptif ini

bertujuan mencari dan menganalisis informasi untuk menentukan gambaran

ketercapaian tujuan program atau proyek yang dievaluasi. Desain deskriptif ini,

termasuk one shot design, evaluator dalam melakukan evaluasi suatu proyek atau

program datang ke program atau proyek sekaligus mengambil informasi dan

menentukan hasil evaluasi atas dasar informasi yang diperolehnya.

46

Gay.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan (Jakarta : PT Bumi Aksara,1979)

h.100.

48

2. Cross-Sectional Design (CSD)

Desain cross-sectional atau sejuring waktu merupakan rancangan evaluasi

program yang juga banyak digunakan oleh para evaluator.Para evaluator pada

situasi ini melakukan evaluasi dengan keadaan waktu terbatas dan cakupan

program atau proyek penilaian luas. Rancangan cross sectional ini banyak

diterapkan untuk menunjukkan suatu saat tertentu pada suatu program atau proyek

yang belum terjadi dan pilihan masyarakat masih mungkin berubah.

3. Desain Waktu Berseri DWS (Time-Series Design)

Rancangan waktu berseri merupakan bentuk lain dari desain yang

menunjukkan kecenderungan perubahan dalam program atau proyek yang

dievaluasi dalam periode waktu tertentu, misalnya satu semester, satu kuartal atau

satu tahun. Desain waktu berseri ini seperti juga desain sejuring waktu sama-sama

menjawab pertanyaan evaluasi dengan mengekplorasi data lebih dari satu

kali.Desain waktu berseri ini memerlukan pengamatan yang intensif dari para

evaluator.

4. Desain Ekperimen Semu (Quasi Experimen)

Desain untuk tujuan memperoleh hubungan causal effect paling tepat

menggunakan evaluasi eksperimen observasi secara intensif. Dalam proses

eksperimen evaluator mengisolasi medium atau tempat eksperimen dengan cara

mengisolasi objek dari pengaruh variabel yang tidak direncanakan. Eksperimen

juga diamati secara intensif agar peristiwa perubahan dapat diikuti secara intensif

dan dicatat dengan teliti.Selain dibatasi dan diamati, proses eksperimen juga

dimanipulasi ubahan penyebab agar memperoleh hasil yan paling baik.

49

Desain kausal menggunakan model eksperimen tidak selalu tepat ketika

diterapkan pada manusia karena manusia bisa bereaksi dalam usahanya mengatasi

permasalahn dengan secara tidak terduga.

Untuk mengatasi desain eksperimen dengan subjek penelitian manusia,

dianjurkan para evaluator menggunakan desain eksperimen semu atau quasi

experiment. Implementasi dan proses eksperimen semu dengan real experiment

hamper sama. Quasi experiment tidak menggunakan pilihan secara random atau

acak, tetapi menggunakan matching assignment, yaitu memilih responden atas

dasar homogenitas.

5. Mix Design (Desain Campuran)

Desain mix atau desain campuran merupakan perkembangan baru dalam

evaluasi program. Seperti halnya perkembangan desain penelitian, evaluasi

program juga telah beradaptasi dengan teknologi, terutama dengan teknologi

informasi dan ilmu pengetahuan.Dalam usahanya untuk memperoleh desain yang

memenuhi kebutuhan masyarakat, para evaluator berusaha memperoleh desain

yang baik.Menurut Fitzpatrick dkk.(2011), desain atau lebih yang digunakan

evaluator guna memperoleh hasil evaluasi yang komprehensif dan mendalam. Dua

desain ini bisa dipilih dari bermacam-macam metode atau dua filosofis dasar yang

sebaiknya saling melengkapi sehingga kelemahan satu desain dapat ditutup

dengan kelebihan desain yang lain. Dalam desain penelitian yang ditulis oleh

Creswell (2009), sebaiknya seorang evaluator menggunakan desain campur sejak

tahap awal termasuk misalnya dalam perencanaan, implementasi, sampai analisis

hasil bahkan jika perlu menentukan filosofis dasar evaluasi program.

50

Dalam kaitannya dengan desain campuran,47

menggunakan dengan batasan

agak berbeda, yaitu mix methods. Dalam mix methods, pada satu kegiatan

penelitian dia menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif.

Tujuan mengombinasikan dua metode atau lebih, yaitu untuk mendapatkan

informasi yang lebih luas dan mendalam terhadap objek yang dievaluasi.Dalam

evaluasi program, penggunaan dengan mix methods diperkirakan terus

berkembang dengan harapan para evaluator lebih dapat memenuhi kebutuhan

memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam.

Hal yang tidak boleh dilakukan dalam mix methods di antaranya adalah seperti

berikut.

1. Tidak menguasai teknik analisis kuantitatif atau lebih spesifiknya adalah

menghindari perhitungan statistic yang relatif rumit.

2. Terjebak dalam data kuantitatif. Ini terjadi karena para evaluator atau

peneliti mengambil cara yang paling mudah.

3. Karena ingin cepat selesai dan mendapatkan hasil evaluasi yang ringkas,

banyak evaluator atau peneliti muda yang kurang menguasai teknik analisis

data secara benar sehingga justru melanggar rambu-rambu metodologi

evaluasi atau metodologi penelitian.

Untuk mengatasi hal tersebut, para evaluator perlu secara kontinu

mendalami metodologi evaluasi atau penelitian dengan memahami sumber-

sumber pengetahuan filosofinya.

47

Creswell.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,1983) h.45-

50.

51

M. Pengumpulan Informasi Evaluasi Program

Antara evaluasi program dan kegiatan penelitian terdapat banyak persamaan

dan juga perbedaan.Persamaan antara evaluasi program dengan penelitian di

antaranya adalah sebagai berikut.

1. Keduanya memiliki subjek atau objek. Dalam evaluasi program subjek atau

objeknya adalah program, proyek, atau peserta didik yang diprioritaskan

pelaksanaannya.

2. Keduanya memiliki teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk

mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.

3. Evaluasi program dan proyek penelitian memerlukan data atau informasi

evaluatif sebagai dasar mengambil keputusan. Baik evaluasi maupun

penelitian memerlukan data yang komprehensif dan mencukupi untuk

menuju suatu kesimpulan. Jika pengambilan data dilakukan dengan buruk,

akan berdampak pada buruknya pengambilan keputusan evaluasi. Keduanya

sama-sama memerlukan biaya untuk mendapatkan hasil penelitian ataupun

evaluasi.

Seperti dalam kaitannya dengan kegiatan proyek penelitian, kegiatan

evaluasi program juga memiliki satu komponen yang pasti dilewati oleh evaluator

untuk sampai pada tujuan evaluasi program.Satu komponen yang dimaksud, yaitu

komponen pengumpulan data atau informasi evaluasi.Informasi evaluatif, yaitu

data yang dikumpulkan oleh seorang evaluator secara terencana dan intensif serta

diadministrasi secara sistematis untuk keperluan pengambilan keputusan tentang

program yang dievaluasi.Informasi evaluatif ini juga disebut datum atau data

52

dalam metode penelitian pendidikan.Data tersebut perlu dicari dengan

menggunakan kaidah-kaidah metodologi yang benar agar memperoleh informasi

yang sesuai dengan kebutuhan para evaluator.Mustahil apabila seorang evaluator

dapat menyimpulkan hasil evaluasi program tanpa melalui pengumpulan

informasi evaluatif.

N. Alat Pengumpul Informasi

Untuk mencapai tujuan memperoleh informasi evaluatif yang diperlukan,

para evaluator biasanya menggunakan teknik pengumpulan informasi, yaitu

dengan menggunakan empat macam alat pengumpulan informasi. Keempat teknik

pengumpulan informasi evaluatif yang dimaksud, yaitu angket, wawancara,

observasi, dan dokumentasi yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Angket atau kuisioner. Angket atau kuisioner merupakan alat pengumpul data

yang paling popular dan banyak digunakan oleh para evaluator untuk

mendapatkan informasi evaluatif.

2. Wawancara atau interview. Teknik pengumpul data yang juga sering ditemui

dalam kegiatan evaluasi program adalah wawancara.

3. Observasi. Observasi digunakan oleh para evaluator dengan cara melihat dan

merasakan sendiri terhadap hal yang telah dilakukan subjek atau objek yang

dievaluasi.

4. Dokumentasi. Para evaluator pada umumnya datang ke program atau proyek

yang dinilai.

Keempat teknik pengumpul data ini dalam evaluasi program dimaksudkan

sebagai proses awal sebelum langkah penting lainnya, yaitu penyusunan atau

53

pengembangan instrumen evaluasi yang perlu dilakukan sebelum mereka terjun

ke lapangan.

Evaluasi, yaitu proses pengumpulan data atau informasi dari subjek atau objek

yang dinilai untuk mengambil keputusan apakah subjek atau objek tersebut sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.

O. Cakupan Objek Evaluasi

Pertimbangan lain setelah membahas teknik pengambilan teknik

pengambilan informasi yang digunakan dalam evaluasi adalah para evaluator juga

perlu memperhitungkan cakupan objek dievaluasi. Idealnya adalah dalam evaluasi

program atau proyek, semua aspek dan responden yang terlibat diambil sebagai

sumber informasi.Pengambilan semua responden yang terlibat dalam kegiatan

program atau proyek disebut sebagai populasi. Populasi evaluasi adalah semua

subjek atau objek yang terlibat dalam program atau proyek dan menjadi target

pengambilan keputusan. Kondisi yang demikian, terutama di Indonesia yang luas

wilayahnya sangat besar atau evaluasi program atau proyek yang dinilai terlalu

luas, menuntut evaluator untuk menggunakan sampel, yaitu bagian dari

populasi.Sampling is the method the evaluators will select the units (people,

classroom, schools, countries, etc) to study48

. Pemilihan responden dalam evaluasi

secara garis besar dibedakan menjadi dua kelompok teknik, yaitu sebagai

beirikut.

a. Random sampling, yaitu memilih sejumlah responden dari kelompoknya

dengan cara random atau cacak.

48

Fitzpatrick.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi

Aksara,2011) h.80.

54

b. Stratified sampling, yaitu memilih sejumlah responden dengan memperhatikan

lapis yang ada dalam kelompok.

c. Cluster sampling, yaitu memilih responden atas dasar kelompok dan bukan

individual.

d. Systematic sampling, yaitu teknik sampling yang dilakukan jika peneliti

dihadapkan pada ukuran populasi yang sangat besar.

Keempat macam teknik sampling yang termasuk probability sampling

ini, menurut Kerlinger, digunakan ketika evaluator bertujuan bahwa keputusan

hasil evaluasi digunakan untuk tujuan.

2. Non-probability sampling, yaitu memilih responden dari kelompok besarnya

dengan menggunakan pemilihan dengan cara tidak menggunakan teori

kemungkinan atau nonprobabilitas. Teknik sampling nonprobabilitas mencakup

empat macam teknik sampling. Berikut adalah keempat teknik sampling tersebut.

a. Accidental sampling atau pemilihan responden dari komunitasnya dengan cara

tidak terduga (by accident atau by chance).

b. Purpose sampling atau pemilihan responden untuk menjadi sampel yang

dilakukan dengan cara bertujuan.

c. Quota sampling atau pemilihan sampel secara kuota, yaitu sesuai dengan jatah

yang ditentukan lebih dahulu oleh evaluator.

P. Pengukuran dalam Evaluasi Program

Dalam langkah pengambilan data atau informasi penilaian, ada bagian

penting lainnya, yaitu pengukuran atau measurement.Pengukuran atau

measurement, yaitu bagian evaluasi yang memiliki tujuan untuk menghasilkan

55

data atau informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.Pada pengukuran

secara kuantitatif, fenomena ditetapkan dalam empat macam skala ukur, yaitu

sebagai berikut.

1. Skala ukur nominal. Skala ini merupakan skala ukur yang paling sederhana.

Alat ukur ini hanya mempunyai satu fungsi, yaitu membedakan.

2. Skala ukur ordinal. Skala ukur ini merupakan skala ukur yang memiliki fungsi

lebih baik dibandingkan dengan skala ukur nominal. Skala ukur nominal

mempunyai dua fungsi, yaitu membedakan dan mengurutkan atau peringkat.

3. Skala ukur interval. Skala ukur ini memiliki fungsi yang dimiliki oleh skala

nominal dan ordinal, yaitu membedakan, memberi peringkat, dan jarak skala

yang sama. Alat ukur yang memiliki skala ukur interval di antaranya, yaitu alat

ukur thermometer dan alat ukur intelegasi manusia atau intelligence quotient

(IQ). Alat ukur interval lebih tepat dan presisi dibandingkan dua alat ukur di

atas. Alat ukur interval ini sudah banyak digunakan para peneliti dan evaluator

untuk menyusun item dalam tes. Alat ukur interval tidak memiliki titik awal

atau nol.

4. Skala ukur rasio. Skala ukur ini merupakan skala ukur yang paling tepat dan

presisi baik dalam kegiatan penelitian maupun dalam evaluasi program. Alat

ukur ini memiliki fungsi membedakan, memberi peringkat, berjarak sama,

mempunyai titik awal (nol). Alat ukur dengan skala rasio ini bisa digunakan

untuk pipolondo atau pengalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan.

Alat ukur yang ada dilaboratorium fisika mekanika dan teknik pada umumnya

adalah skala ukur rasio.

56

Q. Mengoleksi Data Evaluasi

Proses pengumpulan data evaluatif dilaksanakan setelah evaluator

memperoleh instrumen evaluasi yang memenuhi persyaratan berikut.

1. Valid. Instrumen evaluasi program dikatakan valid jika instrument tersebut

mengukur apa yang hendak diukur.

2. Reliabel. Instrumen evaluasi dikatakan reliabel jika instrument memiliki hasil

yang sama dengan yang diterapkan pada subjek atau objek yang sejenis.

3. Instrumen dikatakan applicable apabils instrumen tersebut dapat diterapkan

pada kondisi subjek atau objek yang dievaluasi sesuai dengan lingkungan yang

ada.

Ada tuga cara koleksi data evaluatif dilakukan oleh para evaluator49

,Ketiga cara

adalah sebagai berikut.

1. Mengadministrasi instrumen standar, yaitu instrument yang sudah dinyatakan

baku oleh badan usaha atau koroporasi pembuat instrumen. Instrumen baku

ini biasanya telah dilakukan uji persyaratan dan telah melalui beberapa kali uji

coba. Instrumen ini biasanya dihasilkan oleh perusahaan yang khusus membuat

macam-macam instrumen untuk keperluan penelitian ataupun untuk

kepentingan evaluasi.

2. Mengadministrasi instrument lokal atau buatan evaluator sendiri. Instrumen

evaluasi buatan tim evaluator juga dilakukan uji coba dengan responden

terbatas untuk mendapatkan syarat instrument, yaitu valid, reliable, dan

applicable. Instrumen evaluasi yang dibuat oleh evaluator sendiri pada

49

Gay L.R.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,1979) h.42-

45.

57

umumnya memiliki kelebihan tertentu karena dibuat oleh tim dan diuji

persyaratannya dengan menyesuaikan tujuan evaluasi program, kegiatan atau

proyek yang dievaluasi. Disamping itu, dari aspek biaya, instrument evaluasi

buatan sendiri lebih hemat biayanya.50

3. Mencatat data secara natural atau informasi atas dasar fenomena yang

muncul dari subjek atau objek yang dievaluasi. Pada cara ketiga ini, tim

evaluator mengevaluasi dengan terjun langsung atau berinteraksi dengan subjek

atau objek yang dievaluasi.

Evaluator dalam proses pengambilan informasi evaluasi dapat menggunakan satu

cara yang dipandang tepat, di samping juga gabungan dari ketiga cara diatas guna

memperoleh informasi yang maksimal.

R. Mengeksplorasi Informasi

Dalam rangka memperoleh data atau informasi evaluasi yang relevan

dengan tujuan, para evaluator melakukan beberapa kemungkinan berikut.

1. Menemui repsonden dalam proses pengumpulan data evaluasi. Pada

pengumpulan informasi evaluasi ini, tim evaluator datang ke tempat responden

berada atau bekerja. Para evaluator memberikan angket atau bertemu dengan

responden dan mengambil informasi evaluasi secara komprehensif. Setelah

bertemu dan memperoleh data evaluasi, para evaluator kemudian

mengadministrasi untuk melakukan analisis data dan mengintrepetasi dengan

cermat dan teliti. Hasil analisis data dan interpretasi informasi ini digunakan

50

Sukarni.,Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan(Jakarta : PT Bumi Aksara,2011) h.67-

70.

58

sebagai materi untuk mengambil keputusan, rekomendasi, dan materi

pembuatan laporan evaluasi.

2. Mengundang responden. Cara ini dianjurkan untuk dilakukan ketika tempat

responden menyebar pada suatu wilayah atau daerah.

3. Menggunakan gabungan antara keduanya, yaitu mendatangi dan mengundang

responden. Jika jenis informasi yang diperlukan mencakup informasi

kuantitatif dan kualitatif dan/atau responden berdomisili jauh dari tempat para

evaluator, cara ketiga dapat dilakukan dengan perencanaan yang teliti.

S. Piranti Keuangan / Perbankan Syariah

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi

kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri,

melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan

dalam rangka pemenuhan permodalan ( equity financing ) maupun dengan prinsip

pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan ( debt financing ).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu

melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing ), sebagai metode

pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing ), dan akad-akad jual-beli (al

ba’i) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing). Bank Islam tidak

menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial,

karena setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau

janji pemberian imbalan adalah termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme

59

operasional perbankan Syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti

keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip berikut:51

a. Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu: musyarakah (joint venture

profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing).

-Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga

keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk

membentuk sebuah perusahaan (syirkah al inan) sebagai sebuah badan hukum

(legal entity).Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan

pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah

kebutuhan investasi atau modal kerjanya.Selebihnya dibiayai sendiri oleh

nasabah.Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga

keuangan.

Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak

lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah yang

disebut Musyarakah al Mutanaqishah.Aplikasinya dalam perbankan adalah pada

pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan lembaga

keuangan lainnya, di mana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil alih

oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan

51

Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota

IKAPI), h.42.

60

pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan

terus dengan modal yang tetap.52

Ada dua tipe mudharabah, yaitu Mutlaqah (tidak terikat) dan Muqayyadah

(terikat).

Mudharabah Mutlaqah: pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada

pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik

dan menguntungkan. Pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai

dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).

Mudharabah Muqayyadah: pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan

kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat,

jenis usaha dan sebagainya. Pengelola menggunakan modal tersebut dengan

tujuan yang dinyatakan secara khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

b. Prinsip Jual Beli

Jual beli hukumnya jaiz (boleh). Beberapa ayat Al Qur‟an yang berkaitan

dengan jual beli dapat disebutkan antara lain:

“ Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (QS 2:275).

“…dan tidak dosa bagimu mencari karunia (dari hasil perniagaan) dari

Tuhamnu..” (QS 2:198).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka” (QS 4:29).

52

A. Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta:. PT

RajaGrafindo Persada, 2004),h.56.

61

Pengertian jual-beli meliputi berbagai akad pertukaran (exchange contract)

antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya.

Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan

segera (cash and carry) ataupun secara tangguh (deferred). Oleh karenanya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing) syarat-syarat al bai‟

menyangkut berbagai tipe kontrak jual-beli tangguh (deferred contract of

exchange).

Di antara jenis-jenis jual-beli tersebut, yang lazim digunakan sebagai model

pembiayaan Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai’ al murabahah,

bai’ as salam dan bai’ al istishna’.

- Al Murabahah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual-beli yang bersifat amanah. Bentuk jual-

beli ini berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW dari Syuaib ar Rumy r.a:

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan

pembayaran tangguh (murabahah), kedua, muqarradhah (nama lain dari

mudharabah) dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan

rumah, bukan untuk diperjualbelikan”.

Al Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu.Dalam

transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang

diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga

pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus

disebutkan dengan jelas.

62

Prinsip Sewa dan Sewa-Beli

Sewa (ijarah) dan sewa-beli (ijarah wa iqtina‟ atau disebut juga ijarah

muntahiyah bi tamlik) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang

dibenarkan oleh Syariah Islam.Model ini secara konvensional dikenal sebagai

operating lease dan financing lease.Al ijarah atau sewa adalah kontrak yang

melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang

lainnya.Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan

tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut al ijarah wa iqtina‟ atau

ijarah muntahiya bi tamlik, dimana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai

pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah

termasuk cicilan pokok harga barang.

c. Prinsip Qard

Qard adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap akad

imbalan. Dalam literatur fiqih qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu‟, yaitu

akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Prinsip Al Wadi’ah (Titipan)

Wadi‟ah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada yang bukan

pemiliknya untuk dijaga. Barang yang dititipkan disebut „ida, yang menitipkan

disebut mudi‟ dan menerima titipan disebut wadi‟. Dengan demikian maka

pengertian istilah wadi‟ah adalah akad antara pemilik barang (mudi‟) dengan

penerima titipan (wadi‟) untuk menjaga harta/ modal (ida‟) dari kerusakan atau

kerugian dan untuk keamanan harta.

Ada dua tipe wadi’ah, yaitu wadi’ah yad amanah dan wadi’ah yad dhamanah.

63

d. Prinsip Lainnya

e. Prinsip Rahn

Rahn adalah satu jenis transaksi tabaru‟ karena apa yang diberikan

Rahin pemilik barang) untuk murtahin (pemegang barang) buka atas imbalan

akan sesuatu, ia termasuk transaksi (uqud) „ ainiyah di mana tidak dianggap

sempurna kecuali bila sudah diterima „ain al ma‟qud. Dan akad (transaksi) jenis

ini ada lima, yaitu hibah, I‟arah, ida‟, qard dan rahn.Tabaru‟ itu tidak sempurna

kecuali dengan qard.

T. Prinsip-prinsip Pembiayaan Mikro (Microfinance)

Berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Consultative Group to Assistthe

Poor (CGAP) yaitu suatu forum komunikasi yang berada di bawah naunganWorld

Bank, dikatakan bahwa pembiayaan mikro secara umum memilikibeberapa

prinsip dalam sistem pembiayaannya, yaitu:

1. Berbagai jenis pembiayaan mikro yang diperlukan.

Wirausaha mikro pada umumnya memerlukan juga berbagai layanan jasa

keuangan seperti: pinjaman,tabungan, transfer uang, dan asuransi. Namun

demikian, karakteristik layananjasa keuangan tersebut memerlukan hal khusus

seperti fleksibelitas,kemudahan, harga yang terjangkau, dan dapat sesuai dengan

kebutuhan.

2. Pembiayaan mikro merupakan alat ampuh memerangi kemiskinan.

Kemampuan sektor mikro untuk dapat mengakses sistem pembiayaan akan

berdampak kepada peningkatan pendapatan, membangun aset,

64

danmengurangi/mencegah kerentanan kaum miskin terhadap dampak

eksternalshocks. Pembiayaan mikro juga bertujuan meningkatkan taraf hidup,

perbaikan nutrisi, kesehatan, pendidikan masyarakat.

3. Pembiayaan mikro berarti membangun sistem keuangan yang

melayani masyarakat miskin.

Masyarakat miskin merupakan populasi mayoritas dinegara-negara

berkembang.Namun demikian mereka masih sulit mengakses pembiayaan

bank.Di beberapa negara, pembiayaan mikro masih dipandang sebagai sektor

marginal dan menjadi perhatian utama dari para donatur, pihak pemerintah dan

investor.Dalam rangka pemberdayaan sektor mikro kebawah,diharapkan

pembiayaan mikro menjadi bagian penting dalam sistem sektor keuangan.

4. Kesinambungan/keberlanjutan layanan keuangan sangat perlu untuk

menjangkau masyarakat miskin.

Kebanyakan masyarakat miskin sulitmengakses layanan jasa keuangan

dikarenakan kurang tersedianya layanan keuangan retail pada institusi

intermediari keuangan tersebut.Pengertian keberlanjutan disini yaitu kemampuan

penyedia jasa pembiayaan mikro untuk menutup seluruh biaya operasionalnya.

Demikian juga bagaimana mengurangi biaya transaksinya, melakukan penawaran

jasa dan produk lebih baik,memenuhi kebutuhan kliennya, dan bagaimana

melakukan terobosan untuk menjangkau masyarakat miskin yang selama ini tidak

terlayani olehperbankan.

4. Pembiayaan mikro berarti adanya institusi keuangan lokal

yangpermanen.

65

Pembangunan sistem keuangan bagi masyarakat miskin dimaksudkan untuk

membangun institusi intermediari yang dapat menyediakan layanan jasa

keuangan bagi masyarakat miskin secara berkesinambungan

/permanen.Diharapkan institusi intermediari tersebut dapat memobilisasi

keuangan domestik. Dapat pula mengelola pendanaan daripemerintah dan

kaum donor dana.

5. Sistem pendampingan pembiayaan mikro.

Kredit pembiayaan mikrosupaya efektif dan tidak menjadi tunggakan

seharusnya dilakukan dengan sistem pendampingan kepada klien untuk

memberikan pembimbingan dan pelatihan bagaimana menggunakan dana

pinjamannya, serta carapengumpulan tabungan.

6. Pembatasan suku bunga (ceilings) dapat mempengaruhi akses

masyarakat miskin terhadap layanan jasa keuangan.

Pemberian kredit dalam jumlah kecil yang banyak akan lebih mahal

daripada sejumlah pinjaman besar. Ketika pemerintah mengatur tingkat suku

bunga untuk membuat suku bunga menjadi rendah sehingga kredit mikro

berjalan, hal ituakan memerangi praktek para pelepas uang yang umumnya

membiayaimasyarakat miskin dan usaha mikro.

7. Peranan pemerintah.

Peran pemerintah sangat penting sebagai pembuat kebijakan yang bertujuan

menstimulasi dan mendukung perkembangan sistem jasa keuangan dan

sekaligus dapat melindungi dana masyarakat miskin.Peranan penting lainnya

yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung pembiayaan sektor mikro

66

atau microfinance yaitu memelihara stabilitas makroekonomi, menghindari

adanya pembatasan suku bunga atau interestratecaps, dan kredit program yang

menimbulkan tunggakan besar,pemberantasan korupsi, distribusi pasar dan

infrastruktur.

8. Kendala kapasitas institusi dan sumber daya manusia.

Pembiayaan mikromerupakan layanan keuangan khusus yang

mengkombinasikan layanan perbankan dengan tujuan sosial. Oleh karena itu

pembangunan kapasitas dankompetensi diperlukan disemua tingkatan, baik

dari institusi keuangan,regulator, departemen teknis terkait, sistem informasi,

dan stakeholders lainnya.

9. Transparansi keuangan dan jangkauan layanan.

Keterbukaan informasiyang akurat dan standar mengenai kinerja keuangan,

manajemen dan sosial institusi jasa keuangan yang melayani masyarakat

miskin sangat penting dan diperlukan yaitu oleh para pengawas bank, pembuat

kebijakan, donor,investor, dan terutama masyarakat miskin yang menjadi klien

pembiayaan mikro tersebut untuk mengetahui resiko dan hasil dananya.

Pembiayaan usaha mikro dan kecil diberikan pula oleh Bank Perkreditan

Rakyat (BPR), dan bank umum lainnya termasuk pembiayaan dari bank

asing/campuran. Sedangkan pembiayaan dari lembaga keuangan mikro selama

ini dilakukan oleh koperasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan

institusi informal lainnya seperti Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani),

organisasi masyarakat yang dibentuk, dan kelompok usaha informal seperti

rentenir, pengijon dan pelepas uang lainnya. Menurut studi yang dilakukan

67

oleh Berger dan Udell, (2002) dikatakan bahwa dalam penyaluran kredit usaha

kecil oleh lembaga keuangan setidaknya dikenal ada empat strategi berbeda

yang dapat dijelaskan sebagai berikut:53

(a) Financial statement lending, yaitu: keputusan pemberian pinjaman dan

persyaratan pinjaman yang dilakukan berdasarkan penilaian atas informasi

keuangan/rasio keuangan dari laporan keuangan debitur seperti dari neraca

dan laporan rugi-laba. Metode ini cocok sekali digunakan untuk perusahaan

debitur yang memiliki laporan keuangan yang baik, telah dilakukan audit dan

transparan. Tetapi laporan keuangan demikian pada umumnya dimiliki oleh

perusahaan besar,

(b) Asset-based lending, yaitu: keputusan pemberian pinjaman yang

didasarkan pada penilaian atas kualitas jaminan atau collateral kredit yang

tersedia. Jenis penyaluran kredit ini memerlukan pengawasan kredit yang

sangat intensif dan relatif memerlukan biaya mahal. Pada umumnya aset yang

menjadi jaminan yaitu penerimaan pendapatan dan persediaan barang; (c)

Credit scoring, yaitu: keputusan pemberian pinjaman yang didasarkan pada

informasi dari laporan keuangan dengan menambahkan perhitungan

pembobotan pada kondisi keuangan usaha/perusahaan debitur dan modal

pemilik. Penggunaan metode penyaluran kredit ini masih jarang atau tidak

banyak digunakan untuk wirausaha kecil karena kebanyakan pada usaha kecil

kondisi keuangan usaha/perusahaan dan keuangan pemilik umumnya agak

sulit dibedakan;

53


(Yogyakarta :CV Andi Offset,2008), hal.24.

68

(d) Relationship lending, yaitu:keputusan pemberian pinjaman dan persyaratan

pinjaman yang didasarkan pada informasi atas usaha debitur, karakter dan

kredibilitas debitur sebagai pemilik, serta informasi lingkungan usaha debitur.

Informasi ini dikumpulkan oleh petugas bank dari berbagai hasil pertemuan

dengan debitur dalam jangka waktu tertentu baik yang diperoleh dari orang-

orang dilingkungan sekitar maupun yang mengenal debitur.

a. Pengertian Analitycal Hierarchy Process (AHP)

Analitycal Hierarchy Process (AHP) Adalah metode untuk

memecahkan suatu situasi yang komplek tidak terstruktur kedalam beberapa

komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif

tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menetapkan variabel

mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada

situasi tersebut.

Proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih

suatu alternatif yang terbaik. Seperti melakukan penstrukturan persoalan,

penentuan alternatif-alternatif, penenetapan nilai kemungkinan untuk

variabel aleatori, penetap nilai, persyaratan preferensi terhadap waktu, dan

spesifikasi atas resiko.Betapapun melebarnya alternatif yang dapat

ditetapkan maupun terperincinya penjajagan nilai kemungkinan,

keterbatasan yang tetap melingkupi adalah dasar pembandingan berbentuk

suatu kriteria yang tunggal.

69

Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah memiliki

sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan

hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam

kelomok-kelompoknya dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

b. Kelebihan Analitycal Hierarchy Process (AHP)

Kelebihan AHP dibandingkan dengan lainnya adalah :

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekwensi dari kriteria yang dipilih,

sampai pada subkriteria yang paling dalam

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkosistensi

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan

3. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis sensitivitas

pengambilan keputusan.

Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi

obyektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari

setiap elemen dalam hirarki. Jadi, model ini merupakan suatu model pengambilan

keputusan yang komprehensif.

1) Prinsip Dasar Pemikiran AHP

Dalam memecahkan persoalan dengan analisis logis eksplisit, ada tiga

prinsip yang mendasari pemikiran AHP, yakni : prinsip menyusun hirarki, prinsip

menetapkan prioritas, dan prinsip konsistensi logis.

70

a) Prinsip Menyusun Hirarki

Prinsip menyusun hirarki adalah dengan menggambarkan dan menguraikan

secara hirarki, dengan cara memecahakan persoalan menjadi unsur-unsur yang

terpisah-pisah. Caranya dengan memperincikan pengetahuan, pikiran kita yang

kompleks ke dalam bagian elemen pokoknya, lalu bagian ini ke dalam bagian-

bagiannya, dan seterusnya secara hirarkis.

Penjabaran tujuan hirarki yang lebih rendah pada dasarnya ditujukan agar

memperolah kriteria yang dapat diukur.Walaupun sebenarnya tidaklah selalu

demikian keadaannya. Dalam beberapa hal tertentu, mungkin lebih

menguntungkan bila menggunakan tujuan pada hirarki yang lebih tinggi dalam

proses analisis. Semakin rendah dalam menjabarkan suatu tujuan, semakin mudah

pula penentuan ukuran obyektif dan kriteria-kriterianya. Akan tetapi, ada kalanya

dalam proses analisis pangambilan keputusan tidak memerlukan penjabaran yang

terlalu terperinci. Maka salah satu cara untuk menyatakan ukuran pencapaiannya

adalah menggunakan skala subyektif

b) Prinsip Menetapkan Prioritas Keputusan

Bagaimana peranan matriks dalam menentukan prioritas dan bagaimana

menetapkan konsistensi.

Menetapkan prioritas elemen dengan membuat perbandingan

berpasangan, dengan skala banding telah ditetapkan oleh Saaty ( Yan O.,

1995).

71

Table 2.9 Penetapan Prioritas Elemen dengan Perbandingan Berpasangan

Intensitas

Kepentingan

Keterangan Penjelasan

1

Kedua elemen sama

pentingnya

Dua elemen mempunyai pengaruh

yang sama besar terhadap tujuan

3

Elemen yang satu sedikit

lebih penting dari pada

elemen yang lainnya

Pengalaman dan penilaian sedikit

menyokong satu elemen dibandingkan

elemen lainnya

5

Elemen yang satu lebih

penting dari pada elemen

yang lainnya

Pengalaman dan penilaian sangat kuat

menyokong satu elemen dibandingkan

elemen lainnya

7

Satu elemen jelas lebih


lainnya

Satu elemen yang kuat dikosong san

dominan terlihat dalam praktek

9

Satu elemen mutlak


lainnya

Bukti yang mendukung elemen yang

satu terhadap elemen lain memiliki

tingkat penegasan tertinggi yang

mungkin menguatkan

2,4,6,8

Nilai-nilai antara dua

nilai pertimbangan yang

berdekatan

Nilai ini diberikan bila ada dua

kompromi diantara dua pilihan

72

Kebalikan

Jika untuk aktivitas I mendapat satu angka disbanding

dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya

dibanding dengan i

Perbandingan ini dilakukan dengan matriks. Misalkan untuk memilih manajer,

hasil pendapat para pakar atau sudah menjadi aturan yang dasar (generic),

managerial skill sedikit lebih penting daripada pendidikan, teknikal skill sama

pentingnya dengan pendidikan serta personal skill berada diantara managerial dan

pendidikan.

c) Peta Matriks AHP

73

d) Prinsip Konsistensi Logika

Matriks bobot yang diperoleh dari hasil perbandingan secara berpasangan

tersebut, harus mempunyai hubungan kardinal dan ordinal, sebagai

berikut:

74

Hubungan kardinal : aij . ajk = ajk

Hubungan ordinal : Ai>Aj>Aj>Ak, maka Ai>Ak

Hubungan diatas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut:

1. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya jika apel lebih enak 4

kali dari jeruk dan jeruk lebih enak 2 kali dari melon, maka apel lebih enak

8 kali dari melon

2. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya apel lebih enak dari jeruk,

dan jeruk lebih enak dari melon, maka apel lebih enak dari melon

Pada keadaan sebenarnya akan terjadi beberapa penyimpangan dari hubungan

tersebut, sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini terjadi

karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio

konsisten < 0.1. nilai CR < 0.1 merupakan nilai yang tingkat konsistensinya

baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian nilai CR

merupakan ukuran bagi konsistensi suatu komparasi berpasangan dalam

matriks pendapat. Jika indeks konsistensi cukup tinggi maka dapat dilakukan

revisi judgement, yaitu dengan dicari deviasi RMS dari barisan (aij dan Wi /

Wj ) dan merevisi judgment pada baris yang mempunyai nilai prioritas

terbesar

Memang sulit untuk mendapatkan konsisten sempurna, dalam kehidupan

misalnya dalam berbagai kehidupan khusus sering mempengaruhi preferensi

75

sehingga keadaan dapat berubah. Jika buah apel lebih disuka dari pada jeruk dan

jeruk lebih disukai daripada pisang, tetapi orang yang sama dapat menyukai

pisang daripada apel, tergantung pada waktu, musim dan lain-lain. Namun

konsistensi sampai kadar tertentu dalam menetapkan perioritas untuk setiap unsur

adalah perlu sehingga memperoleh hasil yang sahih dalam dunia nyata. Rasio

ketidak konsistenan maksimal yang dapat ditolerir 10 %.

b. Penggunaan Software Expert Choise Untuk Metode AHP

Expert Choise adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan

analisa, sistematis, dan pertimbangan (justifikasi) dari sebuah evaluasi keputusan

yang kompleks.Expert Choice telah banyak digunakan oleh berbagai instansi

bisnis dan pemerintah diseluruh dunia dalam berbagai bentuk aplikasi, antara lain:

1) Pemilihan alternatif

2) Alokasi sumber daya

3) Keputusan evaluasi dan upah karyawan

4) Quality Function Deployment

5) Penentuan Harga

6) Perumusan Strategi Pemasaran

7) Evaluasi proses akuisisi dan merger

8) Dan sebagainya

Dengan menggunakan expert choice, maka tidak ada lagi metode coba-coba

dalam proses pengambilan keputusan. Dengan didasari oleh Analitycal Hierarchy

76

Process (AHP), penggunaan hirarki dalam expert choice bertujuan untuk

mengorganisir perkiraan dan intuisi dalam suatu bentuk logis.Pendekatan secara

hierarki ini memungkinkan pengambil keputusan untuk menganalisa seluruh

pilihan untuk pengambilan keputusan yang efektif.

77

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH BRI

SYARIAH

A. Deskripsi Objek

1. Latar Belakang Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap

Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank

Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008,

maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi

beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan

perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.54

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah

bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.Melayani nasabah

dengan pelayanan prima (service excellence) dan menawarkan beragam produk

yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.Kehadiran PT. Bank

BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna

pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan.Logo ini menggambarkan

keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT.

54

Artikel diakses pada Tanggal 20 Januari di http.brisyariah.co.id

78

Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern.

Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih

sebagai benang merah dengan brand PT.Bank Rakyat

Indonesia(Persero),Tbk.,Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah

pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank

BRISyariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.

Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku

Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.55

2.Visi& Misi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan lebih

bermakna.56

a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan

finansial nasabah.

b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-

prinsip Syariah.

c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun,

dimanapun.

55


56


79

d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kulitas hidup dan

menghadirkan ketentraman pikiran.

3.Nilai Utama BRI Syariah

a. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan

b. Pemahaman mendalam yang progresif

c. Fokus pada nasabah

d. Penerapan etika secara inklusif

4. Produk BRI Syariah

a. Unit Mikro 25 BRISyariah iB

Deskripsi : pembiayan yang diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala Mikro

yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah, dengan

plafon mulai Rp 5 juta – Rp 25 juta. Jenis pembiayaan ini tidak membutuhkan

agunan/jaminan.

Fitur dan Manfaat :

1) Cash pick-up (antar jemput setoran) yang dilakukan oleh Relationship

Officer

2) Nasabah UMS juga dapat menggunakan kartu ATM BRISyariah dan

bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online.

3) Nasabah dapat bertransaksi di lebih dari 20.000 jaringan ATM

4) Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRISyariah, antara lain :

5) Cek saldo, tarik tunai dang anti PIN

6) Transfer

7) Pembelian maupun pembayaran

80

8) Layanan Perbankan Elektronik Phone Banking callBRIS 500789

9) Jangka waktu pembiayaan 6-36 bulan

10) Persyaratan :

11) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia≥ 18 tahun

12) Memiliki usaha tetap

13) Lama usaha yang sama minimal 3 tahun

14) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia

15) Tujuan pembiayaan untuk usaha yang produktif yaitu : barang modal kerja

atau investasi. Contoh penggunaan dana oleh nasabah : pembelian

peralatan usaha, memperluas tempat usaha, menambah stok barang dan

lain-lain.

16) Persyaratan Dokumen :

17) Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku

18) Kartu Keluarga dan Akta Nikah

19) Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan

20) Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha

21) Bukti Pembayaran Lancar Atas Pembiayaan/Kredit Eksisting Di BRIS/

LKK/ LKS Lain Selama 6 Bulan Terakhir.

B. Unit Mikro 75 BRISyariah iB

Deskripsi : Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala

mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah,

dengan plafon mulai > Rp 5 juta – Rp 75 juta. Jenis pembiayaan ini membutuhkan

agunan/jaminan.

81

Fitur dan Manfaat :

1) Cash Pick-Up (Antar Jemput Setoran) yang dilakukan oleh Relationship

Officer

2) Nasabah UMS juga dapat menggunakan Kartu ATM BRISyariah dan

bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online


4) Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRISyariah, antara lain :


6) Transfer



9) Jangka waktu pinjaman 6-36 bulan dengan tujuan barang modal kerja

10) Jangka waktu pinjaman 6-60 bulan dengan tujuan investasi

11) Persyaratan :








lain-lain.


82

18) Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku



21) Surat Ijin Usaha/Surat Kterangna Usaha

22) Dokumen Jaminan

23) NPWP*

24) *) untuk pembiayaan > Rp 50 juta

c. Unit Mikro 500 BRISyariah iB

Deskripsi : Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pedagang/wiraswasta skala

mikro yang ditujukan untuk usaha produktif dan usahanya sesuai prinsip syariah,

dengan plafon mulai > Rp 5 juta – Rp 500 juta. Jenis pembiayaan ini

membutuhkan agunan/jaminan.

Fitur dan Manfaat :

1) Cash Pick-Up (Antar Jemput Setoran) yang dilakukan oleh Relationship

Officer

2) Nasabah UMS juga dapat menggunakan Kartu ATM BRISyariah dan

bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRISyariah secara online


4) Berbagai layanan dapat dilakukan melalui ATM BRISyariah,antara lain :


6) Transfer



83

9) Jangka waktu pinjaman 6-36 bulan dengan tujuan barang modal kerja

10) Jangka waktu pinjaman 6-60 bulan dengan tujuan investasi

11) Persyaratan :








lain-lain.

17) Jenis jaminan: tanah, tanah dan bangunan, kios, kendaraan dan Deposito.


19) Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku



22) Surat Ijin Usaha/Surat Kterangna Usaha

23) Dokumen Jaminan seperti: sertifikat (sertifikat SHM/SHGB/SHMORS),

BPKB mobil, Bilyet Deposito, SIPT Kios.

24) NPWP

B. Perkembangan BRI Syariah

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sukses mencatatkan pertumbuhan

laba sebesar 14,5% di akhir kuartal III 2013. Pencapaian ini tak diikuti penurunan

84

rasio pembiayaan macet alias non performing finance (NPF) secara

tahunan.Sekretaris Perusahaan BRIS Syariah, Likita T. Prakasa, menjelaskan laba

per September tahun ini Rp 158 mlliar, naik 14,5% ketimbang realisasi akhir 2012

sebesar Rp 138 milliar. Dan optimis, target akhir tahun ini sebesar Rp 195

milliar.57

Pertumbuhan laba terjadi karena peningkatan pembiayaan , terutama dari

pembiayaan mikro yang memiliki margin cukup tinggi. Selain itu, laba

terdongkrak proses administrasi pencatatan agunan sebagai pengurangan

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilaksanakan dengan

baik. “Hal ini mengurangi beban pencatatan yang ada,”

Pada Kuartal III 2013, BRIS Syariah berhasil menghimpun dana pihak

ketiga (DPK) sebesar Rp 12,9 triliun. Pada Desember tahun lalu, BRIS Syariah

mencatatkan DPK sebesar Rp 11,01 triliun. Hingga akhir tahun pasti nanti,

perusahaan ini memproyeksikan DPK sebesar Rp 16 triliun.58

Dari total DPK terakhir sebesar Rp 12,9 triliun, sebagian besar masih didominasi

deposito yang senilai Rp 9,99 triliun. Selanjutnya adalah tabungan sebesar Rp 2,4

trilliun dan giro Rp 551 miliar.

Untuk pembiayaan, BRI Syariah berhasil mengucurkan Rp 13,7 trilliun

pada September 2013. Dari jumlah itu, pembiayaan ke sector komersial mencapai

Rp 4,23 trilliun. Di sector UKM sebesar Rp 1,5 trilliun, sector linkage Rp 1,8

57

“Pertumbuhan Laba Bri Syariah”, Info Bank, 10 Januari 2013,h.25. 58

“Pertumbuhan Laba Bri Syariah”, Info Bank, 10 Januari 2013,h.30.

85

trilliun pembiayaan consumer Rp 3,6 trilliun dan pembiayaan mikro Rp 2,3

trilliun.BRISyariah juga mencatat penurunan NPF menjadi 2,98% pada September

lalu. “jumlah ini menurun di bandingkan posisi Agustus 2013. Namun, NPF ini

meningkat di bandingkan posisi September 2012 sebesar 2,87%. Meski begitu,

secara umum NPF BRISyariah masih lebih baik di bandingkan NPF industri

perbankan syariah sebesar 3,01%. Hal ini lantaran berbagai proses eksekusi

jaminan yang selama ini di jalankan perusahaan. Alhasil, rasio pembiayaan

bermasalah masih terkendali8.

Meyinggung rencana bisnis ke depan, termasuk di tahun pemilu 2014,

menegaskan bahwa hal itu tidak mengganggu kinerja BRI Syariah, merencanakan

pertumbuhan yang tinggi. Namun kami akan mengubah strategi bisnis dengan

fokus pada segmen mikro dan UMKM.

PT Bank BRI Syariah (BRI Syariah) membidik pertumbuhan sebesar 60-70%

pada tahun 2012. Optimisme pertumbuhan bisnis tersebut sesuai dengan arahan

Bank Indonesia yang yakin perbankan syariah bisa tumbuh maksimal sampai 79%

tahun depan targetkan pertumbuhan 60-70%. Baik pembiayaan dan funding

(pendanaan).59

Dalam mendukung pertumbuhan tersebut, perseroan akan meningkatkan

layanan, khususnya di saluran perbankan elektronik (electronic banking),

termasuk dengan penggunaan jaringan ATM induk usahanya, yakni PT Bank

Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

59


86

“BRI kembangkan internet banking, rencana sudah bisal di kuartal satu

tahun depan, sms banking juga. nanti kita kembangkan juga direct banking. Jadi,

dengan ini kita harapkan orang transaksi bisa lewat handphone saja.ATM sendiri

sudah tersambung ke seluruh jaringan ATM Prima dan Bersama. Sekarang sudah

bisa dengan ATM BRI, tapi masih harus sempurnakan lagi,”

Selama 2011 sendiri, lanjutnya, sampai November tercatat pembiayaan

sudah mencapai Rp8,8 triliun, naik sekitar 63% dari posisi akhir 2010 sebesar

Rp5,4 triliun. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), tercatat sudah sebesar Rp9

triliun, naik 119% dibanding posisi akhir 2010 sebesar Rp4,1 triliun.“Sampai

akhir tahun 2011 DPK kita mau di sekitar Rp9 triliun, sementara pembiayaan bisa

capai Rp9 triliun. Untuk sektor pembiayaan perkembangan paling besar di mikro

dan konsumer,” .

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mencatat kenaikan aset hingga 12

persen pada kuartal kedua tahun ini. Direktur Utama BRI Syariah, Ventje

Rahadrjo, menyebutkan terjadi pertumbuhan aset cukup signifikan dari Maret

2011 sebesar Rp 6,9 triliun menjadi Rp 7,7 triliun pada Juni 2011 ini. Pembiayaan

di kuartal kedua menembus angka Rp 6 triliun dari posisi sebelumnya di kuartal

pertama Rp 5,8 triliun. Sementara, dana pihak ketiga (DPK) meningkat dari Rp

5,8 triliun menjadi Rp 6,35 triliun.60

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mencatat kenaikan aset hingga 12

persen pada kuartal kedua tahun ini, menyebutkan terjadi pertumbuhan aset cukup

6060


87

signifikan dari Maret 2011 sebesar Rp 6,9 triliun menjadi Rp 7,7 triliun pada Juni

2011 ini. Pembiayaan di kuartal kedua menembus angka Rp 6 triliun dari posisi

sebelumnya di kuartal pertama Rp 5,8 triliun. Sementara, dana pihak ketiga

(DPK) meningkat dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 6,35 triliun.

a. Usaha Syariah BRI

Unit Usaha Syariah diawali dengan dioperasikannya 2 (dua) Kantor

Cabang BRI Syariah di Jakarta dan Serang pada tanggal 14 April 2002. Sampai

dengan akhir tahun 2008 BRI Syariah telah memiliki 27 Kantor Cabang BRI

Syariah dan 18 Kantor Cabang Pembantu BRI Syariah yang tersebar di seluruh

Indonesia.Dalam rangka mengantisipasi perkembangan bisnis syariah ke depan,

meningkatkan kinerja dan memperkuat daya saing BRI khususnya dalam segmen

usaha syariah, serta dengan memperhatikan perlunya pengelolaan bisnis

perbankan syariah secara lebih terfokus, manajemen BRI memutuskan untuk

memisahkan/spin off Unit Usaha Syariah (UUS) BRI.Melalui spin off, UUS BRI

akan digabungkan ke dalam Bank Syariah BRI (BSB), yang merupakan hasil

konversi Bank Jasa Arta (BJA) menjadi Bank Umum Syariah.Konversi dimaksud

telah mendapatkan ijin dariBank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008,

sehingga sejak tanggal tersebut BRI telah memiliki anak perusahaan Bank Umum

Syariah. Selanjutnya diharapkan BSB dapat tumbuh lebih cepat, sehingga dapat

turut mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang kuat di Indonesia.Ke

depan, sesuai dengan visinya untuk menjadi bank Syariah ritel modern terkemuka,

Bank BRI Syariah akan mengembangkan sinergi positif dengan BRI dengan

88

memanfaatkan jaringan kerja BRI sebagai office chanelling dalam

mengembangkan bisnis yang berfokus kepada usaha mikro, kecil dan menengah.61

b. Bisnis Kelembagaan BRI

Dalam menunjang bisnis kepada lembaga-lembaga Pemerintah maupun

swasta, BRI mengembangkan peluang bisnis untuk sektor-sektor strategis baik di

bidang agribisnis maupun non-agribisnis seperti infrastruktur, listrik,

telekomunikasi, pupuk, lembaga pendidikan, yayasan dan dana pension serta

bekerjasama dengan Instansi Pemerintah di pusat maupun daerah dengan

menciptakan, mengembangkan, memasarkan dan melakukan monitoring kepada

institusi-institusi yang mempunyai potensi bisnis baik dalam pendanaan maupun

pembiayaan. 62

Untuk mendukung jalannya bisnis tersebut, pada tahun 2007 dibentuk

Direktorat Bisnis Kelembagaan dengan tujuan agar pengerahan dan penyaluran

dana BUMN, perusahaan swasta dan instansi Pemerintah dapat dilakukan secara

terfokus dan optimal.Dalam upaya menangkap peluang penggalangan dana dan

peningkatan fee-based income dari existing nasabah dalam bisnis institutional

banking, BRI secara khusus menawarkan produk/rancangan manajemen keuangan

yang sesuai dengan karakteristik transaksi keuangan nasabah.

1).Produk Pinjaman

Pada tahun 2008, BRI memberikan fasilitas kredit kepada beberapa

BUMN untuk membantu pembiayaan kepada instansi-instansi dan pengembangan

proyekproyek yang tengah dikerjakan, antara lain melalui fasilitas pinjaman Cash

61

“Pengembangan Unit Usaha Syariah BRI Syariah”, Republika, 20 Maret 2014,h.15. 62

“Pengembangan Bisnis Kelembagaan BRI Syariah”, Republika, 20 Maret 2014,h.22.

89

Loan (Kredit Modal Kerja, KMK Konstruksi, KMK Impor dan Kredit Investasi)

dan NonCash Loan (L/C, Bank Garansi, SKBDN dan Stand-byLC) kepada

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertanian industri gula, pupuk,

infrastruktur, listrik, transportasi, BBM dan sektor produktif lainnya.

Saat ini terdapat 46 BUMN dan anak perusahaanBUMN yang telah

menjadi nasabah BRI. Pertumbuhan pembiayaan kelembagaan/BUMN pada tahun

2008 didukung oleh penerapan beberapa strategi, antara lain:

Melakukan pendekatan kepada BUMN yang telah menjadi nasabah BRI

untuk semakin maksimal memanfaatkan jasa layanan BRI;

Membangun linkage antara BUMN nasabah BRI dengan BUMN yang belum

menjadi nasabah BRI.Dengan hal ini diharapkan akan membuka peluang untuk

dapat melayani BUMN dan anak perusahaan yang belum menjadi nasabah agar

menggunakan jasa perbankan BRI;

Mengadakan pendekatan secara langsung dengan BUMN yang belum

menjadi nasabah khususnya yang dinilai memiliki prospek bisnis yang baik;

Mengadakan seminar, gathering dan pertemuan dengan manajemen BUMN dan

anak perusahaannya sehingga memberikan gambaran tentang keuntungan dan

kemudahan menggunakan jasa layanan BRI;

Bekerjasama dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BRI di seluruh

Indonesia untuk secara maksimal memberikan pelayanan kepada BUMN

mengingat lokasi BUMN yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

90

a) Produk Pendanaan

Bisnis Kelembagaan menjadi sumber pendanaan bagi BRI dalam bentuk

Giro dan Deposito Berjangka yang diperoleh dari simpanan dari beberapa instansi

Pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga swasta, lembaga Pemerintah dan dana

pensiun. Selain itu BRI juga memberikan layanan pengelolaan dana, baik melalui

kerjasama khusus maupun penerapan Cash Management System untuk BUMN

antara lain adalah: PLN, Pertamina, Angkasapura I dan II, Bulog, Pegadaian,

Pusri, Telkom dan Telkomsel, serta Taspen. Kerjasama dengan BUMN juga

dilakukan melalui penyediaan jasa bank lainnya untuk memperoleh fee-based

income, misalnya berupa kerjasama salary crediting, pembayaran tagihan listrik

dan telepon.63

(1) Rencana Pengembangan

Strategi yang ditempuh untuk pengembangan Bisnis Kelembagaan diantaranya

adalah:

Melakukan ekspansi kredit khususnya kepada BUMN sektor infrastruktur,

industri strategis yang mendorong perkembangan sektor riil, sektorfarmasi,

dan sektor pertambangan;

Menjaga hubungan dengan BUMN yang telah menjadi debitur untuk

mengoptimalkan penggunaan jasa perbankan BRI;

Melakukan kerjasama pengelolaan dana BUMN, baik yang telah menjadi

nasabah BRI maupun yang belum dengan melakukan implementasi Cash

Management System maupun kerjasama operasional keuangan lainnya seperti

63

“Pengembangan Unit Usaha Syariah BRI Syariah”, Republika, 20 Maret 2014,h.18.

91

system pembelian BBM Pertamina, sistem pembelian pupuk, sistem

pembayaran tagihan telepon dan telepon seluler, dan sebagainya.

C. Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro di BRI Syariah Cabang

Serpong

Bri Syariah cabang Serpong didirikan pada tahun 2009 dan pada tahun

2010 bulan Februari ada 3 unit di Jakarta yaitu ada 500 unit dengan

kualitas yang masih bagus. Pembiyaan mikro di BRI Syariah Cabang

Serpong memegang 7 unit untuk sampai tahun 2015 ini yaitu Cipulir,

Kedoya, Bintaro, BSD, Ciputat, Pamulang, Alam Sutera.64

Bri Syariah setiap minggu pada awal bulan selalu rutin mengadakann

Grebek Pasar untuk meningkatkan pembiayaan mikro di BRI Syariah dan

Pameran pada event-event di beberapa tempat. Bri Syariah sampai saat ini

dana untuk pembiayaan mikro nya mencapai 54- 56 miliar dari nasabah

tahun 2011- 2014.

a. Struktur Organisasi Pembiayaan Mikro di Bri Syariah Cabang Serpong

64

Wawancara Pribadi dengan Bpk Endar. Jakarta, 2 Februari 2015.

Businnes Support

&Control

Business

Distribution &

network

Micro Quantity

Assurance

Micro Marketing

Manager (1)

UMS Head (6-10)

Sales Officer (4) Relationship Officer

(2)

Mikro Area

Support (1)

Collection Supervisor

(1-3) & AFO (1)

UFO

(1)

92

Penjelasan Struktur di cabang dan Unit Khusus untuk Micro Business :

1. Micro Marketing Manager (MMS) secara struktur berada langsung

dibawah Pimpinan Cabang KC. MMM membawahi beberapa UMS

Head dan Collection Supervisor dalam 1 area (cabang) , dan MMM

mempunyai kewajiban untuk selalu berkoordinasi dengan Business

Distribution & Network Micro Business Group untuk pencapain target

sales dan segala hal yang berhubungan dengan bisnis mikro yang

berada di areanya.65

2. Collection Supervisor (Colls) secara struktur berada langsung dibawah

MMM untuk melakukan koordinasi dengan Collection Manager

Cabang dalam hal pengusulan penyelesaian pembiayaan bermasalah

dalam pelaksanannya tugasnya wajib berkoordinasi dengan

Relationship Officer (RO) untuk membantu nasabah UMS.

3. Unit Micro Syariah Head (UH) secara struktur berada langsung

dibawah MMM dan untuk melaksanakan dan memastikan bisnis mikro

pada unti tersebut berjalan dengan baik dan diberikan dan tidak

melanggar syariah comply maupun P3 Mikro. UH harus berkerja sama

dengan Relationship Officer dan harus berkoordinasi dengan Unti

Financing Officer (UFO) di unit Mikro.

4. Sales Officer (SO) secara struktur berada langsung dibawah UH dan

bertugas untuk melakukan penjualan produk-produk mikro serta

65


93

melakukan pre-scereening untuk calon-calon nasabah sebelum

dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada Unit Financing

Officer (UFO) untuk di verifikasi lebih lanjut.

5. Relationship Officer (RO) secara struktur berada langsung dibawah

UH dan bertugas untuk melakukan proses cash pick u dan kunjungan

ke nasabah untuk memastikan pembayaran angsuran nasabah secara

telat waktu, RO bertugas juga melakukan collection dana sampai

dengan DPD 30 hari, jika DPD lebih dari 30 hari proses collection

akan diserahkan kepada Colls.66

6. Area Financing Officer (AFO) secara struktur berada langsung

dibawah Financing Reviewer yang berada di cabang dan bertugas

sebagai pihak risk untuk cabang (area) mikro diantaranya melakukan

verifikasi usaha nasabah, verifikasi jaminan, verifikasi karakter

nasabah dll. AFO akan melakukan verifikasi untuk limit pembiayaan >

75 juta rupiah. Jika UFO berhalangan hadir maka akan fungsi AFO

akan digantikan oleh Financing Reviewer cabang.

7. Unit Financing Officer (UFO) secara struktur berada langsung

dibawah AFO dan sebagai pihak risk yang bertugas melakukan

verifikasi usaha nasabah, verifikasi jaminan, verifikasi karakter

nasabah dan akan menangani nasabah dengan limit pembiayaan

sampai dengan 75 juta rupiah. Jika UFO tidak hadir maka fungsinya

akan digantikan oleh AFO.

66


94

b. Alur Proses Pembiayaan Mikro

1. SO

Melakukan prospek terhadap

calon nasabah baru

MULAI

2. SO

Melakukan verifikasi karakter dan

analisa usaha terhadap calon nasabah

3. SO

Memberika aplikasi permohonan

pembiayaan untuk diisi lengkap oleh

calon nasabah dan ditandatangani

berikut menginformasikan persyaratan

copy dokumen pembiayaan yang harus

dilengkapi.

4. SO

Menerima aplikasi permohonan

pembiayaan dari calon nasabah yang

telah diisi lengkap dan tandatangani,

copy dokumen pembiayaan dan

menyiapkan DCL kemudian checklist

status dokumen yang telah lengkap,

bubuhkan paraf pada sisi checklist.

Permohonana pembiayaan dari

calon naaasabah yang telah diisi

lengka dan ditandatangani, copy

dokumen pembiayaan dan

menyiapkan DDL kemudian

checeklist status dokumen yang

telah lengkao bubuhkan paraf pada

5. UFO memastikan

kelengkapan dokumen

proposal pembiayaan, dan

melakukan dedue calon

nasabah pada register

pembiayaan.

6. UFO

Mengajukan permohonan BI Checking

Financing Support dan mendapatkan hasil

dilengkapi pada berkas aplikasi permohonan

pembiayaan

7. UFO

Melakukan verifikasi atas keabsahan dokumen

persyaratan, verifikasi hasil BI Checking dan

daftar hitam BI

Dokumen absah, BI

Checking & Daftar Hitam

Clear ?

8. UFO

Melakukan survey ke calon nasabah untuk

check karakter, trade checking dan atau

penilaian jaminan

95

z

Alur Proses Pembiayaan Mikro

Persetujuan sesuai limit

BWPP UMS?

11. Membuat LKN UH,

menandatangani LKN, UFO, MUP

dan LPBJ

14. UFO

Registrasi status proposal yang disetujui,

membuat SP3 dan memberikan kepada

SO

15. SO

Menginformasikan ke calon nasabah bahwa

status permohonan telah disetujui dan

memberikan SP3 untuk ditandatangani oleh

calon nasabah

17. Nasabah

Menyerahkan dokumen asli, jaminana asli

(jik ada jaminan) dan menerima Surat Bukti

Srah Terima Dokumen / Jaminan Asli (BSTJ)

18. UFO

Menerima, memverifikasi dokumen

pembiayaan dan jaminan asli untuk

memastikan dokumen yang diberikan sesuai

dengan kondisi pada saat verifikasi awal,

kemudia melengkapi DCL sesuai

kelengkapan fisik dokumen dan

menandatanganinya serta

menandatanganinya BSTJ bersama UH

8. Melakukan survai ke calon

nasabah untuk cek karakter,

trade cheking dan atau penilaian

jaminan.

9. Membuat LKN, MUP, dan atau

LPBU serta menandatanganinya

10. Melakukan verifikasi

terhadap karakter kondisi usaha

12. AFO Melakukan survai ke calon

nasabah untuk cek karakter, trade

cheking dan atau penilaian

jaminan.

13. Pinca

Review dan menandatangani

MUP sesuai limit BWPP

16. UFO

Membuat akad pembiayaan. Pengikatan

jaminan (jika menggunakan jaminan) dan

Surat Bukti Serah Terima Jaminan Asli

96

19a Nasabah, UFO & UH

Menandatangani akad pembiayaan dan

atau pengikatan jaminan

C

20. UFO

Membuat IRP sesuai kondisi

yang ada pada MUP dan

meandatanganinya

21. UFO

Menerima IRP, DCL, dokumen pembiayaan dan

jaminan asli serta BSTJ dll

22. UFO

Check kelengkapan dokumen asli sesuai dengan

DCL serta menandatanganinya dan menyusun file

pembiayaan sesuai ketentuan

23. UH

Memastikan isi IRP sudah sesuai dengan MUP, kelengkaan dokumen

asli (dokumen pembiayaan dan jaminan) sesuai dengan ketentuan dan

menandatangani IRP tersebut

24. Pincapem / MMM

Mastikan IRP telah sesuai dengan MUP serta telah ditandatangani

oleh UFO dan UH kemudian menandatanganinya.

25. UH

Menyampaikan berita IRF yang telah

ditandatangani oleh UFO, UH dan

Pincapem/MMM ke Financing Support

97

BAB IV

IRP OK ?

27a. Operasi Pembiayaan

Melakukan create Financing Account dan

membukukan realisasi pembiayaan

28. Operasi Pembiayaan

Menginformasikan hasil realisasi setiap akhir hari sesuai

berita realisasi dari UMS sebagai konfirmasi bahwa IRP

telah dijalankan

29. UFO

Membuat rekap hasil realisasi per hari dan wajib

melakukan rekonsiliasi hasil realisasi setiap akhir hari

berdasarkan informasi dari financing support

30. UH

Melakukan pencocokan hasil realisasi antara rekap

realisasi dengan report realisasi dari financing

support

26. Financing Support

Check kelengkapan pengisian IRP,

verifikasi tandatangan pejabat berwenang

yang ada pada IRP dibandingkan dengan

speciment

SELESAI

98

BAB IV

ANALISIS PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO DI BRI SYARIAH

CABANG SERPONG

A. Analisis Kelayakan Usaha-Usaha Mikro di BRI Syariah

BRI Syariah memiliki plafond dalam pembiayaan mikro yaitu 2,5 juta

sampai 500 juta.Dalam pembiayaan dibutuhkan juga kelayakan usaha-

usaha mikro dari calon nasabah agar tidak terjadi kelasahan dalam

pemberian pembiayaan kepada nasabah.67

a. Jenis usaha dibawah ini tidak dapat diproses:

1. Kepada usaha yang baru berdiri (start up business), kurang dari 3 (tiga)

tahun untuk Kupedes 25 iB dan kurang 2 (dua) tahun untuk Kupedes

75 iB dan 500 iB.

2. Kepada bisnis yang bertentangan dengan proses syariah (misalnya

perjudian, pelacuran,baik terselubung maupun terang-terangan) tempat

hiburan seperti bar, diskotik, karaoke,bola tangkas, pedagang yang

jenis barang dagangannya didominasi oleh rokok, minuman

beralkhohol, dll).

3. Kepada usaha pembiayaan baik formal maupun informal.

4. Kepada usaha yang pendapatan usahanya diterima secara berkala,

misalnya setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan seterusnya.

5. Kepada pedagang yang tidak memiliki tempat usaha tetap.

67


99

6. Kepada pedagang yang tidak memiliki tempat usaha didalam radius

yang telah disetujui UMS terkait, antara lain :

a. Pedagang ditempat lain yang menjadi pelanggan di pasar terkait.

b. Pedagang ditempat lain yang menjadi supplier di pasar terkait.

b. Lamanya usaha

1. Lama usaha minimum 3 (tiga) tahun untuk Kupedes 25 iB dan 2

(dua) tahun untuk Kupedes 75 iB dan Kupedes 500 iB dibidang

usaha yang akan dibiayai.

2. Bilamana pengalaman usaha dari calon nasabah dibidang usaha

yang sama kurang dari butir 1 di atas, harus ada garansi usaha yang

sejenis (dengan lama > 2 tahun) dengan menandatangani Borgtoch

(Personal Guarantee).

3. Bilamana pengalaman usaha dari calon nasabah di bidang usaha

yang sejenis kurang dari butir 1 di atas di pasar yang sama, harus

dibuktikan dengan dokumen/surat (contoh bukti dagang) apapun

jenisnya yang menjelaskan lama usaha dipasar sebelumnya.

4. Butir 2 dan butir 3 di atas adalah deviasi yang harus disetujui oleh

pimpinan cabang.

B. Analisis Produk-Produk Pembiayaan Mikro Untuk Usaha Mikro Bagi

Nasabah

Produk-produk pembiayaan mikro untuk BRI Syariah yaitu dibagi 3.

Nama Produk Pembiayaan dengan skema Murabahah adalah:68

68


100

1. KUPEDES 25 iB

2. KUPEDES 75 iB

3. KUPEDES 500 iB

1. Kupedes 25 iB dengan skema pembiayaan yaitu jual beli

(murabahah) dengan tujuan pembiayaan barang modal kerja &

investasi yang tidak bertentangan dengan syariah, target market

wiraswasta pemilik usaha (pengusaha) dan memiliki daftar riwayat

hidup yang baik dan dapat dibuktikan melalui BI Checking, Radius

pembiayaan 5 KM dari cabang BRI Syariah atau dari titik yang

ditentukan sebagai zona penjualan, lama menjalani usaha sejenis

minimal 3 (tiga) tahun, Usia calon nasabah dengan minimal 21

tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau dengan 18

tahun, dan maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu

pembiayaan, limit pembiayaan yaitu Rp 2.500.000 sampai dengan

Rp 25.000.000, Jangka waktu pembiayaan yaitu pembiayaan baru /

nasabah baru tenor 6 sampai dengan 10, pembiayaan nasabah

existing maksimal 48 bulan.

2. Kupedes 75 iB tidak berbeda jauh dengan Kupedes 25 iB tetapi ada

bedanya yaitu adanya dokumen jaminan antara lain BPKB

Mobil/Motor, SIPTU atau sejenis (Kios/Los/Lapak/Dasaran),

Girik, Petok, Letter C, SHM, SHGB, SHMSRS, IMB – Tidak

Wajib.

101

3. Kupedes 100 iB sama dengan Kupedes 75 iB dan pengikatan

jaminan dengan notaris.

C. Analisis Pengawasan (Monitoring) dan Evaluasi Pembiayaan untuk

Usaha Mikro

Dalam perbankan pengawasan untuk pemberian maupun proses

pembiayaan sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan dalam

pemberian maupun proses pembiayaan dari pihak bank dan nasabah.69

Setelah pencairan pembiayaan dilakukan, perlu diadakan

pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dari nasabah

penerima fasilitas oleh bank baik secara aktif maupun pasif.Pengawasan

secara aktif misalnya melakukan peninjauan setempat atas aktivitas usaha

nasabah penerima fasilitas, sedangkan pengawasan secara pasif misalnya

menganalisis laporan keuangan, laporan stok barang dagangan dan/atau

laporan kegiatan usaha yang disampaikan oleh nasabah kepada bank.

Dari laporan nasabah tersebut bank seyogianya dapat melakukan

analisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif terhadap nasabah dan

kegiatan usaha nasabah yang bersangkutan.Tindakan pemantauan dan

pengawasan oleh bank setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah

tersebut merupakan pelaksanaan salah satu prinsip kehati-hatian

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

Apabila dari hasil pemantauan/pengawasan tersebut ternyata tidak

diperoleh kesesuaian antara laporan nasabah dan fakta di lapangan,

69

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka

Utama,2012), h.89.

102

sehingga dapat menimbulkan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas

pembiayaan nasabah bermasalah, maka bank perlu mengambil langkah-

langkah penyelamatan pembiayaan, antara lain melakukan pemanggilan

wawancara dengan nasabah yang bersangkutan, melakukan analisis

terhadap kejanggalan dan/atau adanya penyimpangan (side streaming)

pengguanaan pembiayaan tersebut, melakukan negosiasi, melakukan

upaya restrukturisasi (I’adah tarkib) dengan mengacu kepada ketentuan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008

perihal Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.13/9/PBI/2011

dan SEBI No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal

Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,

sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/16/DPbS tanggal 30 Mei

2011.

Dalam hal kolektibilitas pembiayaan masuk kategori golongan V (macet),

maka bank perlu melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan macet

tersebut, antara lain dengan melakukan eksekusi agunan.

D. Analisis Proses Pembiayaan Mikro di BRI Syariah

Proses pemberian pembiayaan di BRI Syariah pada saat calon

debitur mengajukan pinjaman calon debitur menjelaskan apa uang hasil

pinjaman tersebut dikarenakan pada saat pencairan pinjaman debitur

diberikan kuasa oleh kreditur untuk membeli keperluan usahanya sesuai

dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan pada saat

103

pengajuan. Setelah debitur melakukan pembelian barang-barang yang akan

dijual, kreditur akan meminta bukti dalam bentuk nota atau kwitansi

pembelian barang-barang usaha tersebut. Setelah melakukan pencairan

pinjaman kreditur akan berdiskusi kepada calon debitur mengenai sistem

bunga dan bagi hasil. Kreditur menawarkan bunga yang telah ditetapkan

oleh Bank BRI Syariah dan memberi tahu margin yang akan mereka

dapatkan dari pinjaman tersebut. Dari margin tersebut akan dilakukan bagi

hasil antara pihak bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) pembagian

margin telah ditentukan pada saat perjanjian awal. Setelah pencairan

pinjaman pihak bank tetap melakukan pengontrolan kepada usaha dan

pembayaran pinjaman tersebut.

Mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan 2

macam pendekatan. Menurut Sri Nurhayati (2012:58), yaitu:

1. Pendekatan Profit Sharing (Bagi Laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang

berdasarkan pada laba, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya

usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan Revenue Sharing (Bagi Pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini merupakan perhitungan laba yang

didasarkan pada pendapatan yang diperoleh pengelola dana, yaitu

pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk

memperoleh pendapatan tersebut.

3. Perancangan Atribut Penilaian

104

Dari hasil survey literatur, ditemukan beberapa atribut yang dapat

digunakan dalam menentukan kelayakan seorang debitur dalam mendapatkan

persetujuan pengambilan pembiayaan di BRI Syariah

Gambar 1.4 Skema kriteria dan sub kriteria dari proses pengajuan

pembiayaan

4. Perbandingan Berpasangan (Pairwise Comparison) Pairwise

Comparison yaitu pengambil keputusan membandingkan dua alternatif

yang berbeda dengan menggunakan sebuah skala yang bervariasi dari

„equally important‟ atau sama penting sampai dengan „extremely

more important‟ atau jauh lebih penting. Penilaian dilakukan dengan

memberikan pembobotan terhadap kriteria evaluasi yaitu memberikan

angka numerik dari 1 hingga 9 sebagai patokan dalam pertimbangan

penilaian. Angka numerik tersebut berdasarkan angka penilaian yang

disusun Thomas L. Saaty sebagai skala untuk penilaian perbandingan

Keputusan Pengambilan

Pembiayaan

Latar Belakang

Debitur

Kondisi Usaha Resiko Jaminan Analisa Keuangan Analisa Resiko

- Hasil dari BI

Checking

- Identitas Debitur

- Status Tempat

Tinggal

- Riwayat Hidup

Debitur

- Tujuan

Pengajuan

- Lama Usaha

- Jenis Usaha

- Prospek Usaha

- Jenis Jaminan

- Lokasi Jaminan

- Nilai Jaminan

- Status

Kepemilikan

- Sejarah

Keuangan

- Tingkat

Perputaran

Uang

- Proyeksi

Cash Flow -Resiko Jangka Pendek

-Resiko Jangka Menengah

- Resiko Jangka Panjang

105

berpasangan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan kuesioner,

diperoleh kriteria dan subkriteria penilaian yang kemudian dihitung

bobotnya. Berikut Perhitungan Pembobotan untuk Kriteria dan sub

Kriteria yang berbentuk matriks A yang berisi nilai Aij dan Aji.

Tabel 4.1 Perangkingan Kriteria

Kriteria Debitur Usaha Jaminan Keuangan Risiko

Debitur 1 7 7 7 7

Usaha 0,143 1 3 3 4

Jaminan 0,143 0,333 1 1 1

Keuangan 0,143 0,250 1 1 1

Risiko 0,143 0,333 1 1 1

5. Menentukan Prioritas Pilihan (Synthesis of Priority)

Synthesis of priority yaitu menentukan prioritas atas alternatif-

alternatif yang telah diperbandingkan pada pairwise comparison.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung Nilai Evaluasi

Prioritas dengan cara melakukan pembobotan parsial yang meliputi:

a. Mengkalkulasikan nilai faktor dalam kolom tabel

Untuk mengkalkulasi nilai faktor dalam tabel digunakan skala 1 s.d 9

yang diperoleh dari kuesioner.

b. Membagi tiap nilai faktor dalam kolom dengan nilai total kalkulasi

per kolomnya

106

c. Menghitung nilai rata-rata baris dengan mengkalkulasikan nilai

faktor per barisnya dibagi 6 (enam). Maka didapat hasil berikut ini.

Tabel 4.3 Matriks yang telah dinormalisasi

Kesimpulan: Dari hasil nilai rata-rata baris diatas diketahui bahwa faktor debitur

memiliki nilai tertinggi, yaitu Faktor Debitur 0,551 namun belum bisa ditetapkan

sebagai nilai kriteria yang dipilih sebelum menentukan tingkat rasio

konsistensinya.

6. Rasio Konsistensi (CR/ Consistency Ratio) Consistency Ratio, yaitu

mengevaluasi tingkat konsistensi penilaian yang diberikan oleh responden pada

tahap pairwise comparison. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1) Menentukan Weighted Sum Vector, yaitu mengalikan hasil dari nilai rata-rata

baris dengan tiap nilai faktor pada tabel Pairwise comparison. Tabel 4.4

memperlihatkan hal ini dengan lebih jelas.

Kriteria Debitur Usaha Jaminan Keuangan Risiko

Debitur 0,583 0,757 0,500 0,500 0,467

Usaha 0,083 0,108 0,214 0,267 0,214

Jaminan 0,083 0,036 0,071 0,036 0,067

Keuangan 0,083 0,027 0,071 0,027 0,067

Risiko 0,083 0,036 0,071 0,027 0,067

Rata-rata 0,551 0,184 0,065 0,065 0,067

107

Tabel 4.4 Penentuan Weighted Sum Vector

Kriteria Debitur Usaha Jaminan Keuangan Resiko

Debitur 1 7 7 7 7

Usaha 0,143 1 3 4 3

Jaminan 0,143 0,333 1 1 1

Keuangan 0,143 0,250 1 1 1

Resiko

Total

0,143

1,572

0,333

8,916

1

13

1

14

1

13

Pembobotan (Weighted Sum Vector)

1. Debitur :(0,551*1) + (0,184*7) + (0,067*7) + (0,067*7) + (0,065*7) +

(0,067*7) = 3,693404

2. Usaha : (0,551*0,143) + (0,184*1) + (0,067*3) + (0,067*3) + (0,065*4) +

(0,067*3) = 1,123728

3.Jaminan : ( 0,551*0,143) + (0,184*0,333) + (0,067*1) + (0,067*1) + (0,065*1)

+(0,067*1) = 0,405311

4. Keuangan: ( 0,551*0,143) + (0,184*0,333) + (0,067*1) + (0067*1) + (0,065*1)

+ (0,067*1) = 0,405311

5. Resiko: ( 0,551*0,143) + (0,184*0,250) + (0,067*1) + (0,067*1) + (0,065*1) +

(0,067*1) = 0,39008

Menentukan nilai consistency vector dengan cara membagi nilai weighted sum

vector dengan nilai rata-rata hasil Consistency Vector:

Debitur = 3,693404/ 0,551 = 6,701886

108

Usaha = 1,123728/ 0,184 = 6,123718

Jaminan = 0,405311/ 0,067 = 6,074523

Keuangan = 0,405311/ 0,067 = 6,074523

Resiko = 0,39008/ 0,065 = 5,980307

6. Menghitung nilai Consistency Index (CI) dan lamda pada rumus CI

sebagai berikut.

CI = λ - n

n-1

Dimana :

Nilai lamda λ merupakan nilai rata-rata dari Consistency Vector

λ = total nilai consistency vector/ jumlah studi kasus proyek(n)

Jadi λ = (6,701886 + 6,123718 + 6,074523+ 6,074523+ 5,980307+

6,074523)/6 = 6,17158

Jadi nilai Consistency Index adalah:

CI = (6,17158 – 6) / (6-1) = 0,034316

7. Nilai CR (Consistency Ratio) didapat dari hasil rumus berikut ini :

CR = CI

RI

RI (Random Index) adalah sebuah fungsi langsung dari jumlah

alternatif faktor resiko yang sedang dipertimbangkan dari masing-

masing studi kasus proyek.

Perkiraan RI dapat dilihat melalui tabel 4.2 yang menetapkan bahwa

dengan N = 6 maka nilai RI = 1,24

109

Jadi pada kasus ini nilai Consistency Ratio (CR) adalah: CR =

0,034316/ 1,24 CR = 0,027674 Untuk nilai CR ≤ 0,10 maka dasar

pengambilan keputusan secara relatif bisa dikatakan “Konsisten” .

8. Kesimpulan

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kriteria debitur terhadap pelaksanaan

pembiayaan memiliki bobot tertinggi yaitu 0,551 dengan Inconsistency

Ratio 0,027674 P.

D. Analisis sistem pemberian pembiayaan mikro

Urutan langkah-langkah pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Menentukan jenis-jenis kriteria calon penerima pembiayaan mikro,

Kriteria-kriteria yang dibutuhkan calon penerima pembiayaan adalah

status pembiayaan, produktivitas usaha, kondisi usaha, jaminan, dan

kolektibilitas.

2. Menyusun kriteria-kriteria calon penerima pembiayaan dalam matriks

berpasangan.

Seperti pada tabel 3.1

110

Tabel 3.1 Matriks berpasangan untuk kriteria calon

Cara pengisian elemen - elemen matriks pada Tabel 3.2, adalah sebagai berikut :

a. Elemen a[i,j] = 1, dimana i = 1,2,3,.....n. Untuk penelitian ini, n =5

b. Elemen matriks segitiga atas sebagai input.

c.Elemen matriks segitiga bawah mempunyai rumus.

α[ j,i] = 1

α [j,i] Untuk i ≠ j

Kriteria Status

Pembiayaan

Produktivitas

Usaha

Kondisi

Usaha

Jaminan Kolektibilitas

Status

Pembiayaan

Produktivitas

Usaha

Kondisi

Usaha

Jaminan

Kolektibilitas

Jumlah

111

Tabel 3.1 Matriks berpasangan untuk kriteria calon penerima

pembiayaan

Kriteria Status

Pembiaya

an

Produktivi

tas Usaha

Kondi

si

Usaha

Jamin

an

Kolektibili

tas

Status

Pembiayaa

n

1 3 5 5 7

Produktivi

tas Usaha

0.3333 1 2 3 5

Kondisi

Usaha

0.2 0.5 1 3 5

Jaminan 0.2 0.3333 0.333

3

1 3

Kolektibili

tas

0.1428 0.2 0.2 0.333

3

1

Jumlah 1.8761 5.0333 8.533

3

12.33

33

21

Tabel 3.3 Masukan Nilai Perbandingan Kriteria Nasabah KUR Setelah

dimasukkan data pada Tabel 3.3 di atas, maka tahap selanjutnya adalah membagi

nilai masing-masing sel pada tabel 3.3 di atas dengan jumlah masing-masing

112

kolomnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 yaitu hasil

perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini :

Hks= (Xs1...Xs5) / Ks

Hkp= (Xp1...Xp5) / Kp

Hkk= (Xk1...Xk5) / Kk

Hkj= (Xj1...Xj5) / Kj

Hkko= (Xko1...Xko5) / Kko

Tabel 3.4 Niai Pembagian Jumlah Kolom Kriteria Nasabah Pembiayaan

Tabel 3.5 Nilai Prioritas Kriteria

Kriteria Prioritas Kriteria

Status Kredit 0.4907

Produktivitas Usaha 0.2184

Kondisi Usaha 0.1609

Jaminan 0.0871

Kolektibilitas 0.0428

Kriteria Status

Pembiayaan

Produktivitas

Usaha

Kondisi

Usaha

Jaminan Kolektibilitas Jumlah

Baris

Status

Pembiayaan

0.5330 0.5960 0.5859 0.4054 0.3333 2.4536

Produktivitas

Usaha

0.1776 0.1987 0.2344 0.2432 0.2381 1.0920

Kondisi

Usaha

0.1066 0.0933 0.1172 0.2432 0.2381 0.8044

Jaminan 0.1066 0.0662 0.0390 0.0811 0.1428 0.4357

Kolektibilitas 0.0761 0.0397 0.0234 0.0270 0.0476 0.4357

113

Kriteria status kredit adalah kriteria paling penting dalam kasus ini, karena

memiliki nilai prioritas paling tinggi dibandingkan kriteria produktivitas usaha,

kriteria kondisi usaha, kriteria jaminan, dan kriteria kolektibilitas.

Langkah selanjutnya adalah nilai matriks pada kolom masukan pada tabel 3.3

dikalikan dengan prioritas kriteria pada tabel 3.5. Untuk lebih jelasnya perhatikan

tabel 3.6 yaitu hasil perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan rumus

berikut ini:

Rs = (Xs1...Xs5) * Ps

Rp= (Xp1...Xp5) * Pp

Rk= (Xk1...Xk5) * Pk

Rj= (Xj1...Xj5) * Pj

Rko= (Xko1...Xko5) * Pk

Tabel 3.6 Nilai Masukan Matriks Kriteria dikali Nilai Prioritas Kriteria

Kriteria Status

Pembiayaan

Produktivitas

Usaha

Kondisi

Usaha

Jaminan Kolektibilitas Jumlah

Baris

Status

Pembiayaan

0.4907 0.6552 0.8045 0.4355 0.2996 2.6855

Produktivitas

Usaha

0.1635 0.2184 0.3218 0.2613 0.2140 1.1790

Kondisi

Usaha

0.0981 0.1092 0.1092 0.2613 0.2140 0.8435

Jaminan 0.0981 0.0728 0.0536 0.0871 0.1284 0.4400

Kolektibilitas 0.0701 0.0437 0.0322 0.0290 0.0428 0.2178

114

Kemudian, jumlah baris yang dihasilkan pada tabel 3.6 di atas dibagi dengan nilai

prioritas masing-masing kriteria pada tabel 3.5. Hasilnya dapat dilihat pada tabel

Tabel 3.7 Hasil Bagi Nilai Jumlah Baris Tabel 3.6 dengan Nilai Prioritas

Kriteria

Kriteria Lamda (λ)

Status Kredit 5.4728

Produktivitas Usaha 5.3983

Kondisi Usaha 5.2424

Jaminan 5.0517

Kolektibilitas 5.0888

Total 26.2540

λ Max 5.2508

Nilai total pada tabel di atas diperoleh dari penjumlahan semua nilai hasil bagi

kriteria, sedangkan nilai λMax diperoleh dari nilai Total dibagi banyaknya kriteria

yang ada yakni 5.

Keterangan:

CI: Consistency Index (Indeks Konsistensi)

CR: Consistency Ratio (Rasio Konsistensi)

λmax: eigenvalue maksimum(bobot maksimum setiap elemen)

n : banyak kriteria

Selanjutnya masukkan data yang sudah dicari sebelumnya pada rumus tersebut.

Hasilnya adalah sebagai berikut:

CI: (λmax-n) / (n-1)

(5,2508 - 5) / (5-1)

(0,2508) / 4

0,0627

115

CR : CI / RI

0,0627 / 1,12

0,0560( CR < 0,1 , nilai

ACCEPTABLE)

Setelah dihasilkan prioritas kriteria, langkah selanjutnya adalah menghitung

prioritas masing-masing calon nasabah penerima KUR dengan memasukkan nilai

pada masing-masing calon nasabah penerima pembiayaan mikro untuk tiap

kriteria.

a. Nilai Matriks Nasabah Per Kriteria

Ada 5 kriteria yang mendasari pengambilan keputusan pada calon penerima KUR,

dan kelima-limanya harus dibandingka n dengan tiap nasabah dalam matriks

berpasangan.

1) Status Pembiayaan

Proses pencarian nilai konsistensi nasabah tiap kriteria sama dengan proses

pencarian nilai konsistensi kriteria yakni memasukkan nilai perbandingan ke

dalam matriks.

Tabel 3.8 Nilai Perbandingan Nasabah Tiap Kriteria

Status

Pembiayaan

Andi Toni Risa Wulan Dani

Andi

1 1 1 1 1

Toni 1 1 1 1 1

Risa 1 1 1 1 1

Wulan 1 1 1 1 1

Dani 1 1 1 1 1

Jumlah 5 5 5 5 5

116

Tabel 3.9 Nilai Pembagian Jumlah Kolom Nasabah Tiap Kriteria

Kriteria Nasabah Andi Toni Risa Wulan Dani Jumlah

Baris

Andi 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Toni 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Status

Pembiayaan

Risa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Wulan 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Dani 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Tabel 3.10 Nilai Prioritas Nasabah Tiap Kriteria

Nasabah Status Kredit

Andi 0.2

Toni 0.2

Risa 0.2

Wulan 0.2

Dani 0.2

Langkah selanjutnya adalah nilai matriks pada kolom masukan pada tabel

3.8 dikalikan dengan prioritas kriteria masing-masing nasabah pada tabel

3.10. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 3.11 yaitu hasil perhitungan

yang diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini:

Rds = (Xds1…Xdsn) * Pds

Keterangan: Rds = Perkalian sel kolom nasabah per status kredit dengan prioritas

kriteria nasabah baris status kredit

Bdps =Σ=njja1] Bdps =Σ=njja1] Bdps =Σ=njja1] Bdps =Σ=njja1]

Bdps =Σ=njja1]

117

Keterangan: Bdps = Jumlah baris hasil perkalian nasabah per status kredit

Tabel 3.11. Nilai Masukan Matriks Dikali Nilai Prioritas Nasabah tiap

Kriteria

Status

Kredit

Andi Toni Risa Wulan Dani Jumlah

Baris

Andi 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Toni 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Risa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Wulan 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Dani 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1

Kemudian, jumlah baris yang dihasilkan pada tabel 3.11 di atas dibagi

dengan nilai prioritas masing-masing nasabah pada tabel 3.10. Hasilnya

dapat dilihat pada tabel 3.12 yaitu hasil perhitungan yang diperoleh

dengan menggunakan rumus berikut ini:

= dsλdsdpsPB

Keterangan: Bdps = Jumlah baris hasil perkalian nasabah per status kredit

Pds = Prioritas nasabah per status kredit

Ds = eigenvalue nasabah per status kredit λ

118

Tabel 3.12 Hasil Bagi Jumlah Baris Tabel 3.11 dengan Nilai Prioritas

Nasabah

Kriteria Lamda (λ)

Andi 5

Toni 5

Risa 5

Wulan 5

Dani 5

Total 25

λMax 5

Nilai total pada tabel di atas diperoleh dari penjumlahan semua hasil bagi

nasabah, sedangkan nilaiMax diperoleh dari nilai Total dibagi banyaknya nasabah

yakni 5 orang. λ

Berikutnya adalah mencari nilai Consistency Index (CI) dan nilai Consistency

Ratio (CR).

CI : (max-n) / (n-1) λ

(5-5) / (5-1)

(0) / 4

0

CR : CI / RI

0 / 1.12

0 ( CR < 0,1 , nilai ACCEPTABLE )

2) Produktivitas Usaha

Untuk proses yang pertama, kita harus memasukkan nilai tiap nasabah dengan

kriteria produktivitas usaha pada matriks berpasangan. Rumus yang digunakan

119

sama seperti rumus pada status kredit. Misalkan data yang dimasukkan dapat

dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13. Masukan Nilai Perbandingan Nasabah tiap Kriteria

Produktivitas

Usaha

Andi Toni Risa Wulan Dani

Andi 1 4 3 3 2

Toni 0.25 1 3 3 2

Risa 0.3333 0.3333 1 2 0.3333

Wulan 0.3333 0.3333 0.5 1 0.3333

Dani 0.5 0.5 3 3 1

Jumlah 2.4166 6.1666 10.5 12 5.6666

Setelah dimasukkan data pada Tabel 3.13 di atas, maka tahap selanjutnya adalah

membagi nilai masing-masing sel pada tabel 3.13 di atas dengan jumlah masing-

masing kolomnya. Misalnya nilai 1 pada kolom1 baris1 dibagi dengan 2.4166

yakni jumlah kolomnya, selanjutnya 0.25 dibagi 2.4166, begitu seterusnya hingga

semua sel selesai di bagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.14.

Tabel 3.14. Nilai Pembagian Jumlah Kolom Nasabah tiap Kriteria


Baris

Andi 0.4138 0.6486 0.2857 0.25 0.3529 1.9510

Toni 0.1034 0.1622 0.2857 0.25 0.3529 1.1542

120

Produktvitas

Usaha

Risa 0.1379 0.0540 0.0952 0.1667 0.0588 0.5126

Wulan 0.1379 0.0540 0.0476 0.0833 0.0588 0.3816

Dani 0.2069 0.0811 0.2857 0.25 0.1765 1.0002

Sedangkan untuk menghitung prioritas kriteria digunakan rumus jumlah baris

pada masing-masing sel pada Tabel 3.14 dibagi dengan banyak nasabah (5).

Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15. Nilai Prioritas Nasabah tiap Kriteria

Nasabah Produktivitas Usaha

Andi 0.3902

Toni 0.2308

Risa 0.1025

Wulan 0.0763

Dani 0.2000


dikalikan dengan prioritas kriteria masing-masing nasabah pada tabel 3.15.

Matriks kriteria pada kolom 1 baris 1 dikalikan dengan nilai prioritas kriteria

masing-masing nasabah pada baris 1, begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya

perhatikan tabel 3.16.

121

Tabel 3.16. Nilai Masukan Matriks Dikali Nilai Prioritas Nasabah tiap Kriteria

Produktivitas

Usaha


Baris

Andi 0.3902 0.9232 0.3075 0.2289 0.4000 2.2498

Toni 0.0975 0.2308 0.3075 0.2289 0.4000 1.2647

Risa 0.1300 0.0769 0.1025 0.1526 0.0667 0.5287

Wulan 0.1300 0.0769 0.0512 0.0763 0.0667 0.4011

Dani 0.1951 0.1154 0.3075 0.2289 0.2000 1.0469

Kemudian, jumlah baris yang dihasilkan pada tabel 3.16 di atas dibagi dengan

nilai prioritas masing-masing nasabah pada tabel 3.15. Hasilnya dapat dilihat pada

tabel 3.17.

Tabel 3.17. Hasil Bagi Jumlah Baris Tabel 3.16 dengan Nilai Prioritas

Nasabah

Kriteria

(Produktivitas

Usaha)

Lamda (λ)

Andi 5.7658

Toni 5.4796

Risa 5.1580

122

Wulan 5.2569

Dani 5.2345

Total 26.8948

λMax 5.3790


Ratio (CR).

CI : (max-n)/(n-1) λ

(5.3790-5)/(5-1)

(0.3790)/4

0,0947

CR : CI / RI

0,0947 / 1.12

0,0845 ( CR < 0,1 , nilai ACCEPTABLE)

3) Kondisi Usaha


kriteria kondisi usaha pada matriks berpasangan. Rumus yang digunakan sama

seperti rumus pada status kredit. Misalkan data yang dimasukkan dapat dilihat

pada tabel 3.18.


123

Kondisi

Usaha

Marina Gilang Ari Hendra Andi

Marina 1 3 3 3 2

Gilang 0.3333 1 2 2 0.3333

Ari 0.3333 0.5 1 2 0.3333

Hendra 0.3333 0.5 0.5 1 0.3333

Andi 0.5 3 3 3 1

Jumlah 2.4999 8 9.5 11 3.9999




yakni jumlah kolomnya, selanjutnya 0.3333 dibagi 2.4999 begitu seterusnya

hingga semua sel selesai di bagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

3.19.



Baris

Andi 0.4000 0.3750 0.3158 0.2727 0.5000 1.8635

Toni 0.1333 0.1250 0.2105 0.1818 0.0833 0.7339

Kondisi

Usaha

Risa 0.1333 0.0625 0.1053 0.1818 0.0833 0.5662

Wulan 0.1333 0.0625 0.0526 0.0909 0.0833 0.4226

Dani 0.2000 0.3750 0.3158 0.2727 0.2500 1.4135

124



Hasilnya

dapat dilihat pada Tabel 3.20.


Nasabah Kondisi Usaha

Andi 0.3727

Toni 0.1468

Risa 0.1132

Wulan 0.0845

Dani 0.2827


dikalikan dengan prioritas kriteria masing-masing nasabah pada tabel 3.20. Untuk

lebih jelasnya perhatikan tabel 3.21.

125


Kriteria

Kondisi

Usaha


Baris

Andi 0.3727 0.4404 0.3396 0.2535 0.5654 1.9716

Toni 0.1242 0.1468 0.2264 0.1690 0.0942 0.7606

Risa 0.1242 0.0734 0.1132 0.1690 0.0942 0.5740

Wulan 0.1242 0.0734 0.0566 0.0845 0.0942 0.4329

Dani 0.1863 0.4404 0.3396 0.2535 0.2827 1.5025



tabel 3.22.


Nasabah

Kriteria (Kondisi Usaha) Lamda (λ)

Andi 5.2900

Toni 5.1812

Risa 5.0707

Wulan 5.1231

Dani 5.3148

126

Total 25.9798

λMax 5.1960


Ratio (CR).

CI : (max-n)/(n-1) λ

(5.1960-5)/(5-1)

(0.1960)/4

0,0490

CR : CI / RI

0,0490/ 1.12

0,0437 ( CR < 0,1 , nilai ACCEPTABLE)

4)Jaminan


kriteria jaminan pada matriks berpasangan. Rumus yang digunakan sama seperti

rumus pada status kredit. Misalkan data yang dimasukkan dapat dilihat pada tabel

3.23.


Jaminan Andi Toni Risa Wulan Dani

Andi 1 3 5 3 3

Toni 0.3333 1 3 4 2

Risa 0.2 0.3333 1 0.3333 0.3333

Wulan 0.3333 0.25 3 1 2

127

Dani 0.3333 0.5 3 0.5 1

Jumlah 2.1999 5.0833 15 8.8333 8.3333




yakni jumlah kolomnya, selanjutnya 0.3333 dibagi 2.1999 begitu seterusnya

hingga semua sel selesai di bagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

3.24.



Baris

Andi 0.4546 0.5902 0.3333 0.3396 0.3600 2.0777

Jaminan Toni 0.1515 0.1967 0.2000 0.4528 0.2400 1.2410

Risa 0.0909 0.0656 0.0667 0.0377 0.0400 0.3009

Wulan 0.1515 0.0492 0.2000 0.1132 0.2400 0.7539

Dani 0.1515 0.0984 0.2000 0.0566 0.1200 0.6265



Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.25


128

Nasabah Jaminan

Andi 0.4155

Toni 0.2482

Risa 0.0602

Wulan 0.1508

Dani 0.1253







Kriteria

Jaminan Andi Toni Risa Wulan Dani Jumlah

Baris

Andi 0.4155 0.7446 0.3010 0.4524 0.3759 2.2894

Toni 0.1385 0.2482 0.1806 0.6032 0.2506 1.4211

Risa 0.0831 0.0827 0.0602 0.0503 0.0418 0.3181

Wulan 0.1385 0.0620 0.1806 0.1508 0.2506 0.7825

129

Dani 0.1385 0.1241 0.1806 0.0754 0.1253 0.6439



tabel 3.27.


Nasabah

Kriteria (Jaminan) Lamda (λ)

Andi 5.5100

Toni 5.7256

Risa 5.2840

Wulan 5.1890

Dani 5.1389

Total 26.8475

λMax 5.1960


Ratio (CR).

CI : (max-n) / (n-1) λ

( 5.3695-5 ) / (5-1)

(0,3695) / 4

0,0924

CR : CI / RI

130

0,0924/ 1.12

0,0825 ( CR < 0,1 , nilai ACCEPTABLE )

5) Kolektibilitas


kriteria kolektibilitas pada matriks berpasangan. Rumus yang digunakan sama

seperti rumus pada status kredit. Misalkan data yang dimasukkan dapat dilihat

pada tabel 3.28.


Kolektibilitas Andi Toni Risa Wulan Dani

Andi 1 4 3 2 2

Toni 0.25 1 3 2 2

Risa 0.3333 0.3333 1 0.3333 0.3333

Wulan 0.5 0.5 3 1 2

Dani 0.5 0.5 3 0.5 1

Jumlah 2.5833 6.3333 13 5.8333 7.3333




yakni jumlah kolomnya, selanjutnya 0.25 dibagi 2.5833 begitu seterusnya hingga

semua selesai di bagi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.29.


131


Baris

0.3871 0.6316 0.2308 0.3428 0.2727 0.3871 1.8650

0.0968 0.1579 0.2308 0.3428 0.2727 0.0968 1.1010

Kolektibilitas 0.1290 0.0526 0.0769 0.0571 0.0454 0.1290 0.3610

0.1935 0.0789 0.2308 0.1714 0.2727 0.1935 0.9473

0.1935 0.0789 0.2308 0.0857 0.1364 0.1935 0.7253



Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.30.


Nasabah Kolektibilitas

Andi 0.3730

Toni 0.2202

Risa 0.0722

Wulan 0.1895

Dani 0.1451



132





Kriteria

Kolektibilitas Andi Toni Risa Wulan Dani Jumlah

Baris

Andi 0.3730 0.8808 0.2166 0.3790 0.2902 2.1396

Toni 0.0932 0.2202 0.2166 0.3790 0.2902 1.1992

Risa 0.1243 0.0734 0.0722 0.0632 0.0484 0.3815

Wulan 0.1865 0.1101 0.2166 0.1895 0.2902 0.9929

Dani 0.1865 0.1101 0.2166 0.0947 0.1451 0.7530



tabel 3.32.


Nasabah

Kriteria (Kolektibilitas) Lamda (λ)

Andi 5.7362

Toni 5.4459

133

Risa 5.2839

Wulan 5.2396

Dani 5.1895

Total 26.8951

λMax 5.3790


Ratio (CR).

CI : (max-n) / (n-1) λ

(5.3790-5) / (5-1) (

0,3790) / 4

0.0947

CR : CI / RI

0,0947 / 1.12

0, 0845 ( CR < 0,1 , nilai ACCEPTABLE )

Dari penjelasan mengenai nilai matriks nasabah tiap kriteria diatas, maka

didapatkan hasil nilai prioritas masing-masing nasabah tiap kriteria pada tabel

3.33.

Tabel 3.33. Nilai Prioritas masing-masing nasabah tiap kriteria

Nasabah Status

kredit

Produktivitas

Usaha

Kondisi

Usaha


Andi 0.2 0.3902 0.3727 0.4155 0.3730

Toni 0.2 0.2308 0.1468 0.2482 0.2202

134

Risa 0.2 0.1025 0.1132 0.0602 0.0722

Wulan 0.2 0.0763 0.0845 0.1508 0.1895

Dani 0.2 0.2000 0.2827 0.1253 0.1451

Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai prioritas masing-masing

nasabah dengan nilai prioritas kriteria sehingga didapatkan prioritas tujuan

masing-masing nasabah pembiayaa mikro dengan rumus nilai prioritas masing-

masing nasabah pada Tabel 3.33 yaitu pada kolom status kredit dikalikan dengan

nilai prioritas kriteria pada tabel 3.5 baris status kredit dan seterusnya. Hasilnya

dapat dilihat pada Tabel 3.34 yaitu hasil perhitungan yang diperoleh dengan

menggunakan rumus berikut ini:

Pts = (Pds1… Pdsn) * Ps

Ptp = (Pdp1… Pdpn) * Pp

Ptk = (Pdk1… Pdkn) * Pk

Ptj = (Pdj1… Pdjn) * Pj

Ptko = (Pdko1… Pdkon) * Pko

Keterangan: Pts = prioritas tujuan nasabah per status kredit

Ptp = prioritas tujuan nasabah per produktivitas usaha

Ptk = prioritas tujuan nasabah per kondisi usaha

Ptj = prioritas tujuan nasabah per jaminan

Ptko = prioritas tujuan nasabah per kolektibilitas

Tabel 3.34. Nilai Prioritas Tujuan masing-masing nasabah Pembiayaan

Nasabah Status

Pembiayaan

Produktivitas

Usaha

Kondisi

Usaha


Andi 0.0981 0.0852 0.0600 0.0362 0.0160

Toni 0.0981 0.0504 0.0236 0.0216 0.0094

135

Risa 0.0981 0.0224 0.0182 0.0052 0.0031

Wulan 0.0981 0.0167 0.0136 0.0131 0.0081

Dani 0.0981 0.0437 0.0455 0.0109 0.0062

Langkah terakhir adalah menghitung prioritas global dengan cara menjumlahkan

baris pada Tabel 3.34, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.35 yaitu hasil

perhitungan yang diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini:

Pgm = Pgg = Pgar = Σ=njja1],1[ Σ=njja1],2[ Σ=njja1]

Pgh = Pgan = Σ=njja1],4[ Σ=njja1]

Keterangan: Pgm = prioritas global Andi

Pgg = prioritas global Toni

Pgar = prioritas global Risa

Pgh = prioritas global Wulan

Pgan = prioritas global Dani

Tabel 3.35 Prioritas Global Masing-Masing Calon Nasabah Pembiayaan

Mikro

Nasabah Prioritas Global

Andi 0.2955

Toni 0.2031

Risa 0.1470

Wulan 0.1496

Dani 0.2044

136

Tabel 3.35 menghasilkan nilai prioritas global untuk masing-masing calon

nasabah penerima Pembiayaan Miko. Nilai prioritas global adalah nilai

perbandingan antara nilai prioritas kriteria dengan nilai prioritas nasabah per

kriteria. Nilai tertinggi pada tabel tersebut merupakan nilai keputusan. Jadi,

berdasarkan simulasi melalui metode AHP diperoleh informasi bahwa dari kelima

calon nasabah yang paling layak menerima pembiayaan mikro adalah nasabah

Andi. Hal ini dikarenakan Marina memiliki nilai prioritas global yang paling

tinggi dari calon nasabah lainnya yaitu Toni, Risa, Wulan, dan Dani.

E. Analisis penyelesaian dalam problem-problem yang dihadapi dalam

pelaksanaan pembiayaan BRI Syariah

1. Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediary dalam

kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau

risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (1) UU

Perbankan Syariah yang menyatakan bahawa penyaluran dana berdasarkan prinsip

syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan

dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah

dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana

masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, risiko yang dihadapi bank

syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat

tersebut.70

70

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2012), h.89.

137

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah

tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujrah, atau bagi

hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan

nasabah penerima fasilitas. Di samping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya

biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian non

performing financing (NPF), serta turunya kesehatan pembiayaan bank

(kolektibilitas pembiayaan menurun).

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak

dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang

diterjemahkan sebagai Non Performing Financing (NPF) atau Anwal Mustamirah

Ghairu Najihah. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah

padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan konvensional.Istilah kredit

bermasalah telah lazim digunakan oleh dunia perbankan Indonesia sebaga

terjemahan problem loan atau non performing loan (NPL) yang meruapakan istilah

yang juga lazim digunakan dalam perbankan internasional.

Namun, dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah Non Performing

Financing (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut duyunun

ma‟dumah yang diartikan sebagai “Pembiayaan non lancar mulai dari kurang

lancar sampai dengan macet”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam

golongan kurang lancer (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet

(golongan V).

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya

(performance-nya), yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan

138

pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak

ada lagi.Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan

memperbesar biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva

(PPA).Sedangkan dari sisi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan cadangan umum PPA

untuk Aktiva Produktif ditetapkan paling rendah sebesar 1% (satu persen) dari

seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan Lancar. Pembentukan cadangan khusus

PPA ditetapkan paling rendah sebesar:71

a. 5% (lima persen) dari Aktiva Produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus

setelah dikurangi nilai agunan;

b. 15% (lima belas persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non produktif yang

digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;atau

c. 50% (lima puluh persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Non produktif yang

digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;atau

d. 100% (seratus persen) dari Aktiva Produktif dan Aktiva Nonproduktif yang

digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kewajiban membentuk PPA tersebut tidak berlaku bagi Aktiva Produktif dalam

bentuk Pembiayaan Ijarah atau Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik.

Risiko pembiayaan bagi bank syariah timbul apabila kualitas pembiaayn

dari lancar menjadi kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV). Dan

macet (golongan V), atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau non

performing financing (NPF). Apabila fasilitas pembiayaan tersebut menjadi

beramsalah (NPF), berarti telah timbul risiko bagi bank syariah, yaitu nasabah

tidak atau belum mampu untuk membayar kembali pokok pembiayaan dan/atau

71


139

membayar imbalan atau bagi hasil sebagaimana yang telah disepakati nasabah

dalam akad pembiayaan.Tetapi menurut hemat Penulis gejala risiko perlu

diwaspadai pada saat kualitas pembiayaan dari lancer menjadi dalam perhatian

khusus disebut golongan II (dua), di mana sudah terdapat tunggakan pembayaran

angsuran pokok belum melampaui 3 (tiga) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan

pokok belum melampaui 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah (non performing financing) perbankan syariah per

Desember 2011 adalah sebagai berikut:

1) NPF Bank Umum Syariah dan UUS berjumlah Rp.2.588 miliar (termasuk

pembiayaan macet sebesar Rp 1.216 miliar) atau 2,52% dari total pembiayaan BUS

dan UUS sebesar Rp. 102.655 miliar.

2) NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berjumlah Rp 164 miliar (termasuk

pembiayaan macet sebesar Rp 70 miliar) atau 6,11% dari total pembiayaan BPR

Syariah sebesar Rp 2.676 miliar.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh

nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujrah,

tanpa imbalan, atau bagi hasil.Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank

syariah merupakan aktiva produktif bank syariah untuk memperoleh penghasilan.

Artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut

kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang

disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut

pendapatan berupa imbalan tersebut. Selanjutnya dana yang dikembalikan oleh

nasabah kemudian dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan

mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancer merupakan

140

sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk

ekspansi usaha bagi masyarakat.

2. Sebab-sebab terjadinya Risiko Pembiayaan

a. Faktor-faktor intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:72

1. Kemampuan dan naluri bisnis Analis Kredit belum memadai.

2. Analis Kredit tidak memiliki integritas yang baik.

3. Para anggota Komite Kredit tidak mandiri.

4. Pemutus Kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.

5. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.

6. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlkahnya dibandingkan

dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

7. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan lredit yang

baik.

8. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik.

9. Pejabat bank, baik yang melakukan analis kredit maupun yang terlibat dalam

pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang

dimintakan kredit oleh calon nasabah.

10. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon debitur.

b. Faktor-faktor Intern Nasabah

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain :73

1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.

72

Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama,2012), h.92. 73


141

3) Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan

oleh orang lain dengan segera.

4) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.

5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagai

akibat pemborosan.

c. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah:

1) Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk

mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.

2) Laporan yang dibuat oleh akuntan public yang menjadi dasar bank untuk

mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.

3) Kondisi ekonomi/ bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan

berubah.

4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut

proyek atau sektor ekonomi nasabah.

5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.

6) Terjadi perubahan di negeri tujuan ekspor dari nasabah.

7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari

terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.

8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik

dan murah.

9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (force

majeure).

10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi

tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

142

d. Upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan.

Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah

harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan

menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak

terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.74

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan

dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor

tersebut diatas, maka penggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan

melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat

represif.

1. Upaya-upaya yang bersifat Preventif

a. Memeliharan Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa

untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah

diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberin pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain

sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas

atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

b. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk memperoleh keyakinan menenai kelayakan penyaluran dana maka bank

syariah dan/atau UUS:

74


143

1) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon

nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya,

sebelum bank syariahdan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah

penerima fasilitas.

“Kemauan” berkaitan dengan iktikad baik bagi nasabah penerima fasilitas

untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah

dan/atau UUS.

“Kemampuan” berkaitan dengan keadaan dan/atau asset nasabah penerima

fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan

oleh bank syariahdan/atau UUS.

1) Wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampaun,

modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Bank-bank wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada bank Indonesia setiap

bulan, meliputi antara lain informasi mengenai debitur, pengurus, dan pemilik,

fasilitas penyediaan dana, agunan, dan penjamin, serta keuangan debitur.

Dari penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU Perbankan Syariah, khususnya paragraph

empat, yaitu terkait dengan penilaian agunan, dapat disimpulkan bahwa terdapat

2 (dua) jenis agunan pembiayaan:75

1) Pertama, agunan berupa barang, proyek, atau hak tagihyang dibiayai dengan

fasilitas pembiayaan yang bersangkutan. Dalam perbankan, agunan yang berasal

dari pembiayaan seperti itu disebut “agunan pokok”.

2) Kedua, adalah berupa barang lain, Surat berharga, atau garansi risiko yang tidak

bersumber dari pembiayan.Agunan yang tidak bersumber dari pembiayaan itu

disebut “agunan tambahan”.

75


144

Lazimnya dalam praktik perbankan, apabila nilai agunan pokok sudh

mencakup nilai pembiayaan yang diberikan, maka agunan tambaha tidak

diperlukan.Agunan harus marketable (mudah dijual) dan harus diikat secara

sempuran sesuai jenis agunannya.Barang tetap berupa tanah dan bangunan yang

telah bersertifikat misalnya, diika dengan Hak Tanggungan, barang bergerak

diikat secara fidusia atau gadai terganung barang agunannya.

Karena itu, untuk mengurangi risiko dan melaksanakan prinsip kehati-hatian

tersebut, bank syariah mengupayakan agar faktor-faktor internal bank

sebagaimana dikemukkan di atas agar dihindari, memintakan agunan yang

marketable dan nilainya dapat mencakupi pembiayaan yang diberikan serta

melakukan pengikatan agunan yang sempurna.Untuk pembiayaan kepada usaha

kecil menengah yang koperasi, bank juga dapat memintakan jaminan dari

lembaga penjamin, misalnya PT Askrindo dan PT Jamkrindo sesuai ketentuan

yang berlaku bagi lembaga tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009

tentang Bank Umum Syariah, ditegaskan bahwa direksi bertanggung jawab penuh

atas pelaksanaan pengelolaan bank termasuk pemebuhan prinsip kehati-hatian

dan prinsip syariah. Pengelolaan bank oleh direksi dilaksanakan dengan

berpedoman antara lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan

good corporate governance yang berlaku bagi bank.

1. Upaya-upaya yang bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-uoaya

penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap

pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF).76

76


145

1. Sanksi Administrasi dan Ancaman Pidana

Selain risiko kegiatan usaha tersebut diatas, maka perlu juga dipahami

terdapat risiko adminstratif dan ancaman pidana terhadap bank syariah dan

manajemen serta pegawai bank syariah sebagai berikut:

1) Sanksi Administratif

Bank Indonesia menetapkan sanksi administratif kepada bank syariah atau UUS,

anggota dewan pengawas syariah, direksi, dan/atau pegawai bank syariah atau

Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, yang:

a. Menghalangi dan/atau tidak melaksanakan prinsip syariah dalam menjalankan

usaha atau tugasnya, atau

b. Tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Perbankan Syariah.

Bentuk sanksi administratif tersebut diatur dalam Pasal 58 UU Perbankan

Syariah, yaitu berupa:

1. Denda uang;

2. Teguran tertulis;

3. Penurunan tingkat kesehatan bank syariah dan UUS;

4. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu

maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruhan;

6. Pemberhentian pengurus bank syariah dan Bank Umum Konvensional

yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti

sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat tetap dengan

persetujuan Bank Indonesia;

146

7. Pencantuman anggota pengurus, pegawai.dan pemegang saham bank

syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam daftar orang

tercela di bidang perbankan; dan/atau

8. Pencabutan izin usaha.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan (UU OJK), maka sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sector

perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Karena itu, kewenangan untuk

menjatuhkan sanksi administratif dalam Pasal 56 UU Perbankan Syariah tersebut

di atas, yang semula menjadi kewenangan Bank Indoneia sejak tanggal 31

Desember 2013 beralih fungsi, tugas, dan wewenang OJK.

2) Sanksi Pidana

Ancaman pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU

Perbankan Syariah diatur antara lain Pasal 63 ayat (2) huruf b yang menegaskan

bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank syarah atau Bank

Umum Konvensional yang memiliki UUS yang:

a) Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk

memastikan ketaatan bank syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam

Undang-Undang Perbankan Syariah ini;

b) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

8 (delapan) tahun dan pidana paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

147

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya kata “dan” berarti

ancaman pdana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif,bukan

alternatif.77

G. Strategi dan Solusi Terhadap Tantangan BRI Syariah dalam

Pelaksanaan Pembiayaan Mikro ke Depan.

Secara umum, perbankan syariah akan menghadapi tantangan yang relatif

sama dengan perbankan lain pada umumnya. Karena faktanya, lingkungan bisnis,

ekonomi, dan regulasi yang dihadapi perbankan syariah juga sama dengan

perbankan lain. Namun karena skala usahanya yang relatif masih kecil, tantangan

yang dihadapi perbankan syariah menjadi lebih besar.

Agar bisa berkembang, bank syariah harus membuktikan keunggulanya

berdasarkan manfaat, baik bagi masyarakat umum maupun dunia bisnis.Kini

investor non-Muslim banyak yang tertarik untuk berinvestasi di bank

syariah.Demikian pula nasabah rasional sudah melebihi 50 persen dari seluruh

nasabah, jadi sudah diterima pasar.

Dalam usia yang masih tergolong muda, instrumen dan produk yang

terbatas, sumber daya manusia yang kurang dan asset yang masih kecil adalah

tantangan Bank Syariah yang harus dikuasai dan ditaklukan, selama ada kemauan

yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh insyaAllah Bank Syariah akan

survive dan unggul. Tantangan tadi disamping sebagai motivasi, juga kendala dan

hambatan yang harus dilewati oleh Bank Syariah.

Secara teori Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah

khususnya BRI Syariah adalah sebagai berikut :

77


148

a) Stigma sebagian masyarakat Indonesia yang perlu diluruskan bahwa

Perbankan Syariah adalah Banknya umat Islam dan bukan dilihat sebagai salah

satu konsep alternatif untuk bertransaksi di dunia Perbankan Nasional.

b) Semakin banyaknya kompetitor yang ingin meraih semaksimal mungkin

pangsa pasar syariah di Indonesia, sehingga ”kue” syariah semakin kecil

pembagiannya.

c) Ketergesa-gesaan terhadap diversifikasi produk dan layanan syariah, pada satu

titik tertentu dapat menciptakan kekhilafan, kesalahan prosedur serta dapat

menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)

maupun Bank Indonesia (BI). Hal ini akan berdampak negatif bagi Bank tersebut,

karena dapat berimbas kepada reputasi dan kerugian finansial Bank tersebut.

d) Seringnya penggunaan rekening bank, baik Bank Konvensional maupun

rekening Bank Syariah yang digunakan untuk kegiatan penipuan (berkedok

hadiah, SMS untuk transfer dana, Penjualan on line, dll) sehingga dapat

menimbulkan risiko reputasi terhadapat bank tersebut, terlebih lagi dengan bank

syariah yang dikenal dengan menggunakan prinsip syariah yang berbasiskan

islam.

Di dalam artikel online “Iran Indonesian Radio ( IRIB World Service)” di

tuliskan bahwa, di tahun 2014, situasi perekonomian menghadapi tantangan yang

berat. Melemahnya kinerja perekonomian negara-negara mitra dagang utama

telah menyebabkan kinerja ekspor dalam dua tahun terakhir ini cenderung

melemah dibandingkan impor.Akibatnya, neraca perdagangan kita mengalami

tekanan yang cukup berat.Bank-bank dengan portofolio pembiayaan yang banyak

membiayai usaha berbasis ekspor kini harus menata kembali portofolionya untuk

mencegah peningkatan NPL.

149

Portofolio pembiayaan perbankan syariah relatif tidak besar dalam

kegiatan ekspor, terutama yang skala bisnisnya besar.Sebagian besar portofolio

pembiayaan perbankan syariah adalah di bisnis mikro, ritel, menengah, dan

konsumer.Dengan karakter seperti ini, sesungguhnya perbankan syariah relatif

lebih aman dari pengaruh gejolak eksternal akibat pelemahan kinerja ekspor

tersebut.Namun, perbankan syariah juga perlu lebih hati-hati dalam

pembiayaannya khususnya pembiayaan konsumer.

Melemahnya kinerja ekspor belakangan ini pada akhirnya juga akan turut

memengaruhi kegiatan konsumsi rumah tangga. Satu fakta menarik dalam

beberapa tahun terakhir ini, ternyata tingginya kegiatan konsumsi rumah tangga

juga disumbang karena boomingekspor, terutama dari meningkatkan ekspor

komoditi. Dengan kata lain, perbankan (termasuk perbankan syariah) yang

memiliki pembiayaan konsumer yang terkoneksi dengan booming ekspor

komoditi ini perlu menata kembali portofolionya.

Tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah di 2014 adalah

likuiditas.Ketatnya likuiditas sudah terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

(DPK) yang melambat dua tahun terakhir.Risiko kekeringan likuiditas makin

meningkat sejak BI mengerek bunga acuan (BI rate) Juni 2013 lalu. Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan DPK di 2014 hanya

naik 14,1 persen.

Sebab, bila laju pembiayaan tinggi tanpa diimbangi laju pendanaan yang

seimbang, akan mendorong posisi FDR mereka di atas 100 persen dari DPK.

Padahal, FDR yang melebihi 100 persen belum tentu mencerminkan bank

berpotensi mengalami masalah likuiditas.Bisa jadi, bank memang memiliki

masalah dengan DPK, tetapi bank terkait memiliki modal yang cukup sehingga

150

likuiditas bank tidak bermasalah. Saya mengusulkan agar BI atau Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) perlu mempertimbangkan rasio lain yang lebih fair sebagai

ukuran likuiditas.

Sekalipun kondisi perekonomian 2014 tidak terlalu prospektif, perbankan

syariah tetap memiliki peluang untuk tumbuh lebih baik dibanding

2013.Pembiayaan sektor mikro menjadi salah satu potensi bisnis untuk digarap

selain pasar ritel dan konsumer yang selama ini telah digarap.Pembiayaan mikro

juga menjadi pilihan ekspansi pembiayaan yang lebih cocok dengan situasi

regulasi yang cenderung membatasi kegiatan ekspansi pembiayaan (khususnya

pembiayaan besar).

Sedangkan di informasikan pula dalam kompas online bahwa Bank-bank

syariah memandang perpindahan dana haji dari perbankan konvensional akan

menjadi faktor pendorong pertumbuhan industri perbankan syariah ke depan.

Selain itu, seluruh transaksi terkait haji pun dapat membantu perbankan syariah

pertahankan pertumbuhan.

Adapun tantangan perbankan syariah ke depan diakui Imam memang dari sisi

dana pihak ketiga (DPK). Penyebab penurunan pertumbuhan, kata dia, lantaran

likuiditas.Ia menjelaskan karena DPK yang dimobilisasi terbatas, maka

pertumbuhan pembiayaan pun tidak bisa tumbuh.

Tahun lalu DPK sekitar 20 persen, mungkin turun sekitar 18 sampai 20

persen.Mungkin koreksinya sekitar 5 persen dari pertumbuhan tahun lalu.

Di samping itu, pengetatan likuiditas sebagai dampak kebijakan bank sentral AS

(The Fed) pun ikut mempengaruhi likuiditas perbankan syariah.Namun, dampak

tersebut baru terasa pada kuartal IV tahun 2013 lalu.

151

Namun demikian, terdapat pula beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh

Perbankan Syariah yaitu:

a) Sumber Daya Manusia yang terus di up grade oleh masing masing Bank, hal

ini ditandai dengan training yang terus dilakukan kepada karyawan di Industri

Perbankan Syariah, yang dilakukan oleh Trainner yang sangat berpengalaman

baik diadakan di dalam maupun di luar negeri.

b) Dukungan penuh dari Pemerintah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

Rakyat dan Regulator yang mengeluarkan berbagai ketentuan seperti Undang

– Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran

Bank Indonesia, membuat gairah Perbankan Syariah semakin bergelora.

c) Dana Pengurusan Haji yang saat ini masih banyak ”parkir” di bank-bank ”plat

merah” dengan bantuan pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama RI,

dapat di share juga ke Bank Syariah Nasional maupun Swasta, sehingga

potensi perkembangan Perbankan Syariah dapat meningkat dengan signifikan

dan pada titik tertentu industri perbankan syariah ini dapat bersaing dengan

negara tetangga kita seperti Malaysia dan Siangapura.

Lalu jika dilihat dari jumlah data penduduk serta pertumbuhan bank

syariah, maka Perbankan syariah memiliki sejumlah peluang untuk berinvestasi

di Indonesia karena memiliki pangsa pasar dilihat yang dapat dilihat dari 2 (dua)

hal:

1. Mayoritas Jumlah Penduduk Indonesia adalah Muslim.

Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk Indonesia dalam

sensus tercatat tembus 250 juta jiwa dan dari jumlah keseluruhan tersebut lebih

dari 182 juta jiwa merupakan muslim, sehingga Indonesia ditempatkan sebagai

152

negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia atau dengan kata lain

iklim usaha perbankan syariah cukup menjanjikan.

2. Pertumbuhan Perbankan Syariah cukup signifikan yaitu sebagaiman menurut

BI (Bank Indonesia) tercatat dalam data statistik perbankan syariah. Hingga akhir

september 2013 jumlah bank syariah dan Unit-usaha Syariah serta Bank

Perkreditan Rakyat Syariah mencapai 2.908 unit/ kantor. Hal tersebut merupakan

peluang yang berpotensi besar bagi pangsa pasar perbankan syariah bila dikelola

dengan baik.

Secara faktual baik dari BI maupun lembaga riset menunjukan bahwa

ketertarikan nasabah pada perbankan syariah masih didominasi oleh faktor

idealitis bukan objektifitas kualitasnya, hingga mereka lebih tertarik

menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan

mudharabah atau musyakarah yang bersifat jangka panjang. Kondisi ini secara

langsung telah menunjukkan betapa lemahnya bank syariah dalam

mengapalikasikan dan mensosialisasikan produk-produknya..

Harus diakui bahwa penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DKP) meski

lebih banyak berasal masyarakat dengan segmentasi menengah kebawah dengan

arus modal jangka pendek namun semua itu terutama dipengaruhi faktor idelogis

nasabah.Untuk kedepan dalam memenuhi pembiayaan yang sifatnya jangka

panjang maka perbankan syariah harus juga meluaskan market kepada segmen

menengah keatas.Nasabah dalam bentuk lembaga atau perorangan menengah

keatas juga memiliki aset modal cukup besar untuk melakukan pembiayaan

keuangan terhadap perbankan syariah.

Memang ada masalah karena secara nasabah dengan segmen menengah

keatas lebih cenderung berinvestasi ke perbankan konvensional karena jaminan

153

dividen yang cukup bagus.Namun sebenarnya sistem mudarabah dan

musyakarah juga adalah bentuk investasi jangka panjang yang juga dapat

digunakan oleh nasabah segmen menengah keatas.Sekarang bagaimana caranya

perbankan syariah menarik para nasabah tersebut untuk mau berinvestasi di bank-

bank Syariah.

Untuk itu diperlukan dua hal: pertama; kreativitas terhadap produk jasa

perbankan untuk menarik segmen menengah keatas tanpa keluar dari pakem

syariah Islam itu sendiri, Kedua; melakukan sosialisasi terus-menerus secara

kontinyu baik terhadap segmen nasabah menengah kebawah maupun menengah

keatas untuk berinvestasi.

Untuk hal yang pertama kreativitas produk jasa perbankan baik jangka

pendek maupun jangka panjang tersebut harus mampu menawarkan produk yang

berkualitas sehingga menarik nasabah untuk berinvestasi.Sedangkan sosialisasi

juga bukan hanya terbatas pada advertising namun bagaimana membangun

komunikasi secara institusi dengan pelaku dunia usaha perbankan di Indonesia.

Jika hal tersebut dapat diwujudkan maka perbankan syariah akan memiliki posisi

tawar yang lebih baik akan menguasai pangsa pasar perbankan di Indonesia

kedepan. Inilah yang harus menjadi target dan sasaran kedepan perbankan

syariah.

H. Strategi Pengembangan BRI Syariah

Program yang pertama, adalah mengarahkan pembiayaan perbankan

syariah pada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas. Kedua,

Mengembangkan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor

produktif.Ketiga.Melaksanakan transisi pengawasan yang tetap menjaga

kesinambungan pengembangan perbankan syariah.Keempat,Revitalisasi

154

peningkatan sinergi dengan bank induk. Kelima,Meningkatkan edukasi dan

komunikasi produk perbankan syariah. Perlu ditambahkan bahwa faktor

pengawasan yang kuat secara internal dan eksternal mutlak dibutuhkan. Jumlah

dan skala bisnis bank yang beragam menyebabkan risiko yang dihadapi akan

relatif beragam sehingga penguatan fungsi pengawasan regulator sebagai bagian

dari early warning sistem akan menjadi kunci dalam mengantisipasi munculnya

risiko sistematik yang mungkinj terjadi di masa-masa yang akan datang.

Eksplorasi dan analisis terhadap lima arah kebijakan perbankan syariah

di atas memerlukan kajian yang lebih luas dan panjang,karena itu tidak bisa

diuraikan di sini. Kita berharap lima arah pengembangan tersebut dapat

dijalankan dengan baik dan optimal, mengingat tantangan-tantangan di atas yang

demikian kompleks.

Beralihnya fungsi pengawasan perbankan kepada OJK pada tahun 2014

memunculkan harapan kuat bahwa fungsi pengawasan pada lembaga keuangan

akan lebih terintegrasi dan terkordinasi, terutama dalam mengantisipasi imbas

krisis global yang terjadi sekarang. Masa transisi 1 tahun perlu dijadikan sebagai

tahap pematangan di tingkat implementasi dari semua pihak yang terlibat agar

fungsi dan harapan dari terbentuknya OJK benar-benar tercapai.

155

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tesis penulis dapat disimpulkan

bahwa:

Penelitian dengan metode AHP berdasarkan kriteria dan sub

kriteria dari proses pengajuan pembiayaan untuk keputusan pengambilan

pembiayaan yaitu Latar belakang debitur, Kondisi Usaha, Resiko Jaminan,

Analisa Keuangan, dan Analisa Resiko kemudian dihasilkan jumlah

pembobotan (Weighted Sum Vector) yaitu Debitur sebesar 3,693404 ;

Usaha sebesar 1,123728 ; Jaminan 0,405311 ; Keuangan 0,405311; Resiko

0,39008. Hasil Weighted sum dengan nilai rata-rata hasil Consistency

Vector dengan hasilnya untuk debitur 6,701886, usaha 6,123718, jaminan

6,074523, keuangan 6,074523, resiko 5,980307.

Dapat disimpulkan bahwa Kriteria Debitur terhadap pelaksanaan

pembiayaan memiliki bobot tertinggi yaitu 0,551 dengan Inconsistency

Ratio 0,027674, sehingga yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan

pembiayaan mikro di BRI Syariah adalah Kriteria Debitur hal ini

dikarenakan adanya Moral Hazard.

Strategi yang dilakukan BRI Syariah dalam mengembangkan

produk-produk pembiayaan yaitu dengan mengadakan event-event dan

pameran serta grebek pasar setiap sebulan sekali pada awal bulan untuk

156

meningkatkan jumlah nasabah juga target dalam pembiayaan. Program

yang pertama, adalah mengarahkan pembiayaan pada BRI Syariah pada

sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas. Kedua,

Mengembangkan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan

sektor produktif.Ketiga.Melaksanakan transisi pengawasan yang tetap

menjaga kesinambungan pengembangan BRI

Syariah.Keempat,Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk.

Kelima,Meningkatkan edukasi dan komunikasi produk . Perlu

ditambahkan bahwa faktor pengawasan yang kuat secara internal dan

eksternal mutlak dibutuhkan. Jumlah dan skala bisnis bank yang beragam

menyebabkan risiko yang dihadapi akan relatif beragam sehingga

penguatan fungsi pengawasan regulator sebagai bagian dari early warning

sistem akan menjadi kunci dalam mengantisipasi munculnya risiko

sistematik yang mungkin terjadi di masa-masa yang akan datang.

Tantangan BRI Syariah dalam mengambangkan program

pembiayaan mikro yaitu Portofolio pembiayaan perbankan syariah relatif

tidak besar dalam kegiatan ekspor, terutama yang skala bisnisnya

besar.Sebagian besar portofolio pembiayaan perbankan syariah adalah di

bisnis mikro, ritel, menengah, dan konsumer.Dengan karakter seperti ini,

sesungguhnya perbankan syariah relatif lebih aman dari pengaruh gejolak

eksternal akibat pelemahan kinerja ekspor tersebut.Namun, perbankan

syariah juga perlu lebih hati-hati dalam pembiayaannya khususnya

pembiayaan konsumer.

157

B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang penulis sampaikan

sehubungan dengan penelitian pada BRI Syariah Cabang Serpong

adalah sebagai berikut:

a. Dalam program pembiayaan di BRI Syariah dibutuhkan

beberapa strategi agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami

masalah yaitu diantaranya dalam pemberian pembiayaan

kepada nasabah harus lebih hati-hati dan detail agar tidak

terjadi pembiayaan macet dan bahkan nasabah yang tidak

diinginkan.

b. Produk Pembiayaan di BRI Syariah ditingkatkan lagi dan

diperbanyak agar tidak kalah bersaing dengan bank-bank

syariah lainnya bisa dimulai dengan iklan diperbanyak dengan

fasilitas dan jaminan yang tidak sulit dan pengenalan lainnya

kepada masyarakat agar tertarik untuk mengambil pembiayaan

mikro di BRI Syariah Cabang Serpong.

c. Peneliti setelah penulis kiranya mempertimbangkan dalam hal

meneliti dengan metode AHP dalam penelitian program

pembiayaan agar memperhatikan dalam konsep dan kriteria

setiap keputusan bank dalam pengambilan calon nasabah untuk

layak atau tidak dalam pengambilan pembiayaan di BRI

Syariah.

158

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Jabar, Cepi Safrudin. Tujuan Program Pendidikan. Jakarta : CV Andi

Offset, 2009.

Al-Arif, M Nur Rianto. Teori Makroekonomi Islam, Konsep,

Teori, dan Analisis. Bandung : Alfabeta, 2010.

Arifin, Zainul. Dasar-dasarManajemen Bank Syariah. Jakarta : Pustaka Alvabet

Anggota IKAPI, 2009.

Arikanto, Suharsimi. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : CV Andi Offset,

1993.

Bungin, M. Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif

Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu

Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana, 2008.

Chapra, M. Umer. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta :

Tazkia Institute, 2000.

--------. The Future of Economic An Islamic Walfare (United

Kingdom: The Islamic Foundation, 2000.

Danu Prasetyo, Pius Abdillah. Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan.

Jakarta : PT Bumi Aksara, 1977.

Farida, Siti. Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung : CV Pustaka Setia,2011.

Karim, A. Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT

RajaGrafindo Persada, 2004.

Leo, Sutanto. Kiat Jitu Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Jakarta : Erlangga, 2002.

Lincolin, Arsyad. Lembaga Keuangan Mikro Institusi, Kinerja, dan

Sustanabilitas. Jakarta : CV Andi Offset, 2008.

Marimina, Maghfiroh Nurul. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam

Manajemen Rantai Pasok. Bogor : IPB Press, 2012

Marthon, Said Sa‟ad. Ekonomi Islam di Tengah krisis Ekonomi

Global. Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Masyhuri. Ekonomi Mikro. Malang: UIN Malang Press, 2007.

159

Mulyatiningsih, Endang. Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan. Jakarta

: PT Bumi Aksara, 2011.

Simorangkir, O,P. Pengantar Keuangan Bank & Non Bank. Bogor : Ghalia

Indonesia Anggota IKAPI, 2004.

Wahudi, Imam, dkk. Manajemen Risiko Bank Islam. Jakarta : Salemba Empat,

2013.

Tambunan, Tulus. Perekonomian Indonesia Kajian Teoritis dan Analisis Empiris.

Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.

Simorangkir, O,P. Pengantar Keuangan Bank & Non Bank. Bogor : Ghalia

Indonesia Anggota IKAPI, 2004.

Singarimbun, Masri. Metode Penelititan Survei. Jakarta: LP3S,

1995.

Soemitro, Hanitijo Ronny. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta :

Ghalia Indonesia, 1990.

Sugiono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV alfabeta, 2005.

Sukirno, Sadono. Pengantar Mikroekonomi. Jakarta: Raja

Grafindo Persada,1997.

Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar.

Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Sukardi. Evaluasi Program dan Kepelatihan. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014.

Wangsawidjaja. Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka

Utama, 2012.

JURNAL, ARTIKEL, DAN HASIL PENELITIAN

Endar, Relationship Officer, Wawancara Pribadi Tanggal 02 Februari 2015.

Eka Nur Muhammad. “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat

Pengembalian Kredit oleh UMKM (Studi Kasus Nasabah Kupedes PT. Bank

Rakyat Indonesia, Tbk Unit Cigudeg Bogor”, 2008

Rahadi Kristiyanto, SH. “Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek

Hukum dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. BRI Persero Tbk Kantor Cabang

Syariah Semarang”.Tesis Universitas Diponegoro, 2010.

Ruzzana Amanina, “Evaluasi Terhadap Sistem Intern Pada Proses Pemberian

Kredit Mikro ( Studi Pada PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Majapahit Semarang”,

2010.

160

Saduldyn Pato, “ Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri

Cabang Manado”. 2013.

WEBSITE DAN WEB PAGES

www.brisyariah.co.id

Dani Mahdani. “ Pertumbuhan Laba Bank”. Kamis, 15 Maret 2013

Htttp.//www.Info bank.co.id

www. Republika.co.id

http://www.brisyariah.co.id/

Documents

EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44984/1/MAHARANI-FSH.pdf · EVALUASI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO PADA BANK . RAKYAT