15
EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SUNGAI UNGAR UTARA KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 JURNAL Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji Oleh EVA SILVANA 130565201003 PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017

EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · only realization be one program of the four programs as

  • Upload
    dongoc

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DI DESA SUNGAI UNGAR UTARA KECAMATAN KUNDUR UTARA

KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

JURNAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji

Oleh

EVA SILVANA

130565201003

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DI DESA SUNGAI UNGAR UTARA KECAMATAN KUNDUR UTARA

KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015

EVA SILVANA

130565201003

([email protected])

(Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH Tanjungpinang)

ABSTRAK

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh

pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa

bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa

yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. BUMDes Sungai Ungar

Utara hanya dapat melaksanakan satu program dari empat program seperti yang

terdapat dalam AD/ART BUMDes Sungai Ungar Utara. Kemudian Unit simpan

pinjam sebagai satu-satunya program BUMDes Sungai Ungar Utara yang

terlaksana belum mampu memberi dampak dan hasil yang diharapkan untuk Desa

maupun masyarakat Desa Sungai Ungar Utara. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana hasil dan dampak dari pelaksanaan Program Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Ungar Utara pada tahun 2015. Pembahasan

dalam skripsi ini mengacu kepada teori oleh James Anderson dalam M. Irfan Islamy

(2009:114-116). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif

yang berdasar proses pengambilan data bersifat sampling purpose. Teknik

pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan

dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini

sebanyak 12 orang. Hasil penelitian bahwa program Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Sungai Ungar Utara belum mampu untuk meningkatkan pendapatan

pemerintah dan masyarakat Desa Sungai Ungar Utara. Jenis usaha yang dapat

terealisasi hanya 1 (satu unit) yaitu simpan pinjam. Satu program BUMDes Sungai

Ungar Utara yang dapat terlaksana belum mampu berjalan dengan baik dan

mengalami kemacetan sejak akhir tahun 2015. Program BUMDes Sungai Ungar

Utara belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat

pengangguran di Desa Sungai Ungar Utara. Hal ini karena belum mampu menjadi

wadah pembelajaran masyarakat untuk berusaha dan membuka lapangan pekerjaan.

Kata Kunci : Program BUMDes, Pendapatan, Memberdayakan

2

ABSTRACT

Based on economic development in the village has long been run by the government.

Village owned enterprises is an economic institutions at the village level aims to

manage the potential welfare villages and rural communities that are managed by

the village government and the community. BUMDes on Sungai Ungar Utara can

only realization be one program of the four programs as contained in AD/ART

Sungai Ungar Utara’s BUMDes. Then save units borrow as the only program

BUMDes on Sungai Ungar Utara the resources were not able to make an impact

and outcome expected for the village as well as the community Sungai Ungar

Utara’s village. This research aims how to determine the outcome and impact from

the implementation programs of Village owned enterprises (BUMDes) in Sungai

Ungar Utara’s village on 2015. The study in this thesis uses the theory by James

Anderson in M. Irfan Islamy (2009:114-116). The research method used is

qualitative descriptive are based on the data collection process is sampling

purpose. Data collection techniques used were interviews and documentation. The research informant about 12 people. The results of research that the program

Village owned enterprises (BUMDes) Sungai Ungar Utara hasn't been able to raise

revenue for the Government and people of the Sungai Ungar Utara’s village. The

types of businesses that can be realized only 1 (one unit), that is saving and loan.

The One program BUMDes on Sungai Ungar Utara concluded hasn't been able to

run well and experiencing traffic congestion since the year-end 2015. Program of

Sungai Ungar Utara’s BUMDes hasn't been able to empower the community and

reduce the unemployment rate in the Sungai Ungar Utara’s village. This is because

it hasn't been able to become a learning society container to try and open jobs

Keywords: Program of BUMDes, raise revenue, empower

3

PENDAHULUAN

Menurut Subekti (2016:153), membangun Indonesia melalui desa penting

dilakukan untuk memeratakan pembangunan. Artinya bahwa pemerintah mulai

memberikan perhatian lebih terhadap pemerintahan Desa untuk keseimbangan

pembangunan di Desa seperti pembangunan di kota untuk terwujudnya pemerataan

ekonomi Indonesia.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga dikatakan bahwa desa

disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat. Namun jauh sebelumnya telah diamandemen dalam

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, kemudian

juga pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 2, “Pendirian

BUMdesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang

ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama

antar desa”.

Berdasarkan sumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD), Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikut nama-nama Desa yang telah membentuk

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

Tabel 1

Rekapitulasi Desa yang telah membentuk BUMDes

Sumber: DPMD Kabupaten Karimun

No Nama Desa Nomor Perdes Nama BUMDes

1. Sungai Sebesi 14 Tahun 2011 Sebesi Bertuah

2. Sungai Ungar

Utara 05 Tahun 2013 Sutra Jaya

3. Prayun 03 Tahun 2016 Prayun Mandiri

4. Tanjung Hutan 04 tahun 2016 Bunga Tanjung

5. Pangke 01 Tahun 2017 Bunge Tanjung

4

Badan Usaha Milik Desa Sungai Ungar Utara didirikan atas landasan

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa dengan nama

“Sutra Jaya” didirikan pada tanggal 28 Desember tahun 2012 atas dasar Peraturan

Desa Sungai Ungar Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes).

Melalui visi terwujudnya masyarakat desa yang maju, aman dan sejahtera

melalui sektor pertanian serta mengoptimalisasi pelayanan publik di maksudkan

agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

BUMDes Sutra Jaya Desa Sungai Ungar Utara memiliki beberapa jenis

bidang usaha, antara lain sebagai berikut:

a. Pelayanan Jasa meliputi: jasa pembayaran rekeneng telpon, listrik, PAM, dan

lain sejenisnya

b. Penyaluran atau Penyedia sembako (sembilan bahan pokok), diperuntukan

untuk umum perdagangan sarana dan hasil pertanian, meliputi hasil bumi,

pertanian tanaman pangan, buah-buahan, peternakan, perikanan dan agrobusines

c. Indutri kecil dan kerajinan masyarakat

d. Kegiatan ekonomi lainya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu

meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Sebagaimana tertera dalam anggaran Dasar BUMDes Sungai Ungar Utara

Pasal 15 bahwa sumber permodalan BUMDes Sungai Ungar Utara berasal dari

berbagai pihak. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Ungar Utara sendiri

memiliki modal awal sebesar Rp 40.000.000,- yang merupakan modal dari pihak

pusat dan penambahan modal dari Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp

12.000.000,-.

Sejak didirikannya BUMDes Sungai Ungar Utara tidak dilihat ada

perkembangan dari BUMDes Sungai Ungar Utara. Sebagaimana maksud dari

pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes)

5

dan kesejahteraan masyarakat. Namun dari awal pembentukannya, BUMDes

Sungai Ungar Utara belum menjadi sumber pendapatan Desa Sungai Ungar Utara.

Selanjutnya berdasarkan laporan yang ditemukan penulis dari aparat desa,

BUMDes Sungai Ungar Utara memiliki 4 (empat) unit kegiatan yang dilaksanakan.

Sedangkan berdasarkan dilapangan, BUMDes Sungai Ungar Utara hanya

menjalankan 1 (satu) jenis usaha yaitu unit simpan pinjam. Kemudian unit simpan

pinjam tersebut sebagai satu-satunya unit usaha yang terealisasi oleh BUMDes

Sungai Ungar Utara telah terhenti kegiatannya sejak akhir tahun 2015.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong

(2002:6) deskriptif adalah data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah. Sedangkan kualitatif menurut Sugiyono (2005:15)

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Lokasi

penelitian terletak di Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara

Kabupaten Karimun. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah

menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data

primer dan sekunder. Adapun yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian

ini sebanyak 12 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui hasil dan dampak dari program Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) di Desa Sungai Ungar Utara tahun 2015, maka penulis menggunakan

teori dari James Anderson dalam M. Irfan Islamy (2009:114-116) yaitu hasil

kebijakan, dampak kebijakan yang diharapkan, dan dampak kebijakan yang tidak

diharapkan.

6

A. Hasil Kebijakan

Menurut James Anderson dalam M. Irfan Islamy (2009:114), hasil kebijakan

adalah apa-apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan

kebijaksanaan pemerintah.

1. Berdayanya masyarakat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi

kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia

Indonesia di Desa. Berdayanya masyarakat memiliki arti bahwa masyarakat

merasakan mampu dan dapat mandiri setelah mendapatkan kebijakan dari

pemerintah berupa program BUMDes dalam hal mengembangkan kemampuan

diri dibidang ekonomi.

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sutra Jaya belum dapat

memberdayakan masyarakat. Pasalnya dari 4 (empat) program BUMDes Sutra

Jaya tersebut hanya 1 (satu) program yaitu unit simpan pinjam yang telah

terlaksana. Bahkan unit simpan pinjam tersebut telah mengalami kemacetan

program pada akhir tahun 2015.

Tabel 2

Klasifikasi jenis usaha BUMDes Sungai Ungar Utara

No Jenis Usaha Unit Usaha Ket

1. Pelayanan jasa Jasa pembayaran rekeneng telepon,

listrik, PAM dan lain sejenisnya

Tidak

terealisasi

2. Penyaluran atau Penyedia

sembako

perdagangan sarana dan hasil pertanian:

hasil bumi, pertanian tanaman pangan,

buah-buahan, peternakan, perikanan dan

agrobusines

Tidak

terealisasi

3. Indutri kecil dan kerajinan masyarakat Tidak

terealisasi

4. Kegiatan ekonomi lainya yang dibutuhkan oleh masyarakat

dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Terealisasi

Sumber: Data olahan Penulis

7

2. Terwujudnya kelembagaan perekonomian masyarakat yang tangguh

dan mandiri

Pendirian BUMDes tidak akan cukup untuk mengungkit kebangkitan

perekonomian desa sesuai dengan cita-cita bangsa, peningkatan kesejahteraan

masyarakat desa harus dibangun berdasarkan beberapa pilar utama sekaligus.

Salah satunya adalah harus adanya kekuatan kelembagaan perekonomian Desa.

BUMDes Sungai Ungar Utara belum mampu untuk mewujudkan lembaga

ekonomi masyarakat yang tangguh dan mandiri. Salah satunya tidak terlihat

adanya kegiatan untuk masyarakat yang diwadahi oleh BUMDes dalam

beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2015. Berikut merupakan

laporan kegiatan Desa Sungai Ungar Utara Tahun 2015:

Tabel 3

Laporan Kegiatan Desa Sungai Ungar Utara Tahun 2015

No Nama Kegiatan

1. Kegiatan perbaikan/rehab jalan Desa Sungai Ungar Utara

2. Kegiatan penambahan gorong-gorong jalan

3. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana air bersih Desa

4. Kegiatan perbaikan/rehab gedung serba guna

5. Kegiatan perbaikan/rehab gedung logistik tagana

6. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana kantor Desa Sungai

Ungar Utara

7. Kegiatan Musrembang Desa

8. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Polindes Desa Sungai

Ungar Utara

9. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Posyandu Desa

Sungai Ungar Utara

10. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas umum di

taman rekreasi Desa Sungai Ungar Utara

11. Kegiatan perbaikan/rehab pintu air

12. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana TP PKK Desa

13. Kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)

14. Kegiatan pengecekan golongan darah masyarakat Desa

15. Kegiatan penyusunan dokumen profil Desa tahun 2015

8

16. Kegiatan pemberian makanan tambahan balita dan lansia Desa

Sungai Ungar Utara

17. Kegiatan bantuan operasional kebersihan lingkungan untuk

lembaga kemasyarakatan khususnya RT dan RW Desa Sungai

Ungar Utara

18. Kegiatan bantuan keuangan untuk operasional tim pelaksanaan

tingkat Desa

Sumber: Data olahan penulis

Selanjutnya pada tahun 2013-2015 pemerintah Kabupaten Karimun masih

belum mampu memberikan pelatihan guna pembelajaran untuk para pengurus

BUMDes secara rutin dan maksimal karena keterbatasan anggaran serta program

BUMDes bukan prioritas dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Kesbang Kabupaten Karimun.

Tabel 4

Kegiatan BPMPD dan Kesbang Kabupaten Karimun tahun 2015

No Nama Kegiatan

Keterangan

Terlaksana Tidak

terlaksana

1. PNPM √ -

2. Dana Desa √ -

3. BUMDes √ -

Sumber: Data olahan penulis

3. Menciptakan kesempatan berusaha

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan

direalisir diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk

usaha produktif, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan

meningkatkan pendapatan masyarakat desa. BUMDes Sungai Ungar Utara

9

melalui unitnya belum mampu menciptakan kesempatan berusaha untuk

masyarakat Desa Sungai Ungar Utara.

Masyarakat Desa Sungai Ungar Utara mayoritas bermata pencaharian dari

pertanian. BUMDes Sungai Ungar Utara selayaknya dapat memasukkan

program bernuansa pertanian kedalam unit-unit BUMDes Sutra Jaya. Karena

hasil dari pertanian dan perkebunan selama ini hanya dijual begitu saja dan

dengan harga seadanya.

Selanjutnya juga di Desa Sungai Ungar Utara banyak memiliki ibu-ibu

pengrajin makanan. Hal ini dapat dijadikan unit baru dengan mengembangkan

usaha yang telah ada dilaksanakan oleh masyarakat. BUMDes Sutra jaya dapat

menjadi penyerta modal dan pemilik usaha yang menjalankannya. Sehingga

kedepannya dapat menambah tenaga kerja dalam usaha-usaha masyarakat

tersebut.

B. Dampak Kebijakan yang di Harapkan

Dampak kebijakan yang diharapkan adalah adanya akibat positif dari

kebijakan yang telah dijalankan atau dilaksanakan. Pemerintah maupun masyarakat

Desa dapat merasakan hasil dan akibat yang baik dari program yang telah

dijalankan. Sebagaimana tujuan dari didirikannya BUMDes adalah untuk dapat

mensejahterakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan dari desa

dan juga masyarakat.

1. Meningkatnya kemampuan keuangan pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3 bahwa salah satu

tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan

Asli Desa (PADesa). Hal ini melalui program-program dan usaha-usaha yang

dimiliki oleh desa dan dikelola oleh masyarakat untuk kesejahteraan bersama.

Unit simpan pinjam BUMDes Sutra Jaya belum mampu untuk

meningkatkan pendapatan keuangan desa Sungai Ungar Utara. Karena modal

yang digunakan untuk simpan pinjam tidak berputar. Masyarakat pengguna jasa

10

masih ada yang menunggak pembayaran pinjaman sehingga keuangan BUMDes

Sutra Jaya tidak stabil dan terhenti.

Pada pelaporan APBDes tersebut tidak ditemukan bahwa program

BUMDes Sutra Jaya termasuk salah satu dari sumber penghasilan Desa Sungai

Ungar Utara. Berikut rincian anggaran pendapatan Desa Sungai Ungar Utara

tahun anggaran 2015:

Tabel 5

Rincian Anggaran Pendapatan Desa Sungai Ungar Utara Tahun 2015

No Uraian Anggaran (Rp)

PENDAPATAN 753.232.600,-

1

Pendapatan Asli Daerah -

Hasil usaha -

Swadaya, partisipasi dan gotong royong -

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah -

2

Pendapatan Transfer

Dana Desa 292.294.000,-

Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah

Kabupaten/Kota

-

Alokasi Dana Desa 367.863.600,-

Bantuan Keuangan -

Bantuan Provinsi 25.000.000,-

Bantuan operasional pemerintahan Desa 10.000.000,-

Bantuan operasional pemerintahan BPD 8.000.000,-

Bantuan operasional LPMDes 7.000.000,-

3

Bantuan Kabupaten/Kota 68.075.000,-

Bantuan MTQ Desa 5.000.000,-

Bantuan Isentif RT dan RW 55.100.000,-

Bantuan tambahan insentif RT dan RW 7.975.000,-

4

Pendapatan lain-lain -

Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang

tidak mengikat

-

Lain-lain pendapatan yang sah -

Jumlah Pendapatan 753.232.600,-

Sumber: Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sungai Ungar Utara Tahun 2015

11

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Desa Sungai Ungar Utara Nomor 5 Tahun 2013

tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan

kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi

masyarakat.

Program BUMDes Sutra Jaya belum dapat menjadi solusi dari desa untuk

mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat.

Karena unit usaha yang dijalankan BUMDes tidak menjadi kebutuhan

masyarakat Desa Sungai Ungar Utara, sehingga tidak semua kalangan

masyarakat Desa yang dapat merasakan program BUMDes tersebut.

C. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan

Dampak kebijakan yang tidak diharapkan adalah adanya akibat yang kurang

baik dari kebijakan yang telah dijalankan atau dilaksanakan. Maksud dalam hal ini

adalah tidak adanya perubahan yang positif dari adanya program BUMDes Sungai

Ungar Utara untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun masyarakat

Sungai Ungar Utara setelah program tersebut dijalankan.

1. Tidak adanya perubahan hidup pada masyarakat penerima manfaat

Indikator ini bermaksud tidak adanya keadaan yang berbeda dan

perubahan dari sebelumnya beralih menuju lebih baik pada masyarakat sebelum

masyarakat mendapatkan jasa dari program Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes Sutra jaya tidak membuat perubahan keadaan dan kondisi

perekonomian masyarakat menuju lebih baik dari keadaan sebelum

menggunakan program BUMDes. Masyarakat tidak menjadi berdaya dan

mandiri pada perekonomian mereka, karena tidak tersedianya wadah dan

kegiatan yang dapat membantu masyarakat utuk mendapatkan ilmu agar lebih

kreatif lagi.

2. Terhentinya program BUMDes

Pada indikator ini merupakan titik akhir dari keberadaan Badan Usaha

Milik Desa. Artinya program BUMDes tidak berjalan dan tidak dapat membawa

12

kemanfataan bagi desa maupun masyarakat. Maka dengan terhentinya program

BUMDes maka gagal pula seluruh cita-cita pemerintah untuk meningkatkan

perekonomian desa menuju sejahtera melalui program BUMDes.

Kegiatan unit simpan pinjam BUMDes Sungai Ungar Utara terakhir terjadi

pada bulan November 2015. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program

BUMDes Sungai Ungar Utara telah terhenti. Berikut laporan unit simpan pinjam

tahun 2015:

Tabel 6

Laporan buku kas unit simpan pinjam BUMDes Sungai Ungar Utara

tahun 2015

No Nama Tanggal Pinjaman Lama

Pinjaman Jatuh Tempo

1. Nurul Huda 09 Januari 2015 10 bulan 09 November 2015

2. Hasiah 13 Januari 2015 10 bulan 13 November 2015

3. Anita 31 Januari 2015 10 bulan 31 November 2015

4. Irya Putra 11 Februari 2015 10 bulan 11 Desember 2015

5. Aida Fitri 28 Februari 2015 10 bulan 28 Desember 2015

6. Melly Puspita D 28 Maret 2015 10 bulan 28 Januari 2016

7. Herdawati 22 Juni 2015 10 bulan 22 April 2016

8. Gunariswan 22 Juni 2016 10 bulan 22 April 2016

9. Zaini 14 Juli 2015 10 bulan 14 Maret 2016

10. Mizum 01 September 2015 10 bulan 01 Juli 2017

11. Rosmalinda 01 September 2015 10 bulan 01 Juli 2017

12. Sarini 25 September 2015 10 bulan 25 Juli 2017

13. Devi Anggraini 25 September 2015 10 bulan 25 Juli 2017

14. Iin Karuniawati 25 Oktober 2015 10 bulan 25 Agustus 2016

15. Nurmayanti 25 Oktober 2015 10 bulan 25 Agustus 2016

Sumber: Buku kas unit simpan pinjam BUMDes Sungai Ungar Utara tahun

2015

13

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa

hasil dan dampak yang dari kebijakan pemerintah berupa program Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) Sungai Ungar Utara belum dapat berjalan dengan baik pada

tahun 2015. BUMDes Sungai Ungar Utara belum dapat membuat masyarakat

menjadi mandiri melalui unit simpan pinjam BUMDes Sungai Ungar Utara yang

telah dijalankan.

Sebagai badan usaha desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan

desa dan masyarakat, program BUMDes Sungai Ungar Utara belum dapat

menjadikan unit usaha yang dijalankan program BUMDes Sungai Ungar Utara

sebagai sumber pendapatan untuk Desa Sungai Ungar Utara guna meningkatkan

Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga program ini tidak dapat menjadi salah

satu dari penopang perekonomian Desa maupun masyarakat Sungai Ungar Utara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Islamy, Irfan. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bumi

Aksara: Jakarta

B. Prosiding

Subekti, Tia. 2016. Pengelolaan BUMDes melalui Good Governance Studi kasus:

BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Klaten Jawa Tengah. Prosiding

Seminar Nasional “Reformasi dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan.

Samarinda. Universitas Mulawarman : 153-178.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik

Desa

14

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan

dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes)

Peraturan Desa Sungai Ungar Utara Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes)