Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
EVALUASI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM
PADA BPRS CILEGON MANDIRI
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh :
Sintia Fajar
NIM : 1113053000033
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN
ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
JAKARTA
1439 M/2018 H
iii
ABSTRAK
Sintia Fajar (1113053000033) Evaluasi Pembiayaan Musyarakah dalam
memberdayakan UMKM Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon
Mandiri, Pembimbing H. Mulkanasir, BA, S.Pd MM.
Dalam perspektif dunia usaha, diakui bahwa UMKM memainkan peran
penting di dalam pertumbuhan ekonomi, namun pada sektor ini mempunyai
masalah utama yaitu berupa akses permodalan. Dengan begitu bsnysk sekali
pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan yaitu dengan mengajukan
pembiayaan terhadap lembaga keuangan syariah salah satunya ialah BPRS
Cilegon Mandiri. BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang
mendistribusikan pembiayaan. Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya bank
memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan
musyarakah, yang difokuskan pada sektor UMKM disisi lain yang harus diketahui
bahwa pada penyaluran terdapat hambatan dan masalah-masalah yang perlu
diselesaikan karena masalah yang terjadi pada penyaluran pembiayaan
berpengaruh terhadap efektifitas BPRS.
Rumusan masalah dalm penelitian ini adalah bagaimana evaluasi
penyaluran pembiayaan dalam musyarakah dalam memberdayakan UMKM pada
BPRS Cilegon Mandiri dan bagaimana hambatan dan solusi dalam penyaluran
pembiayaan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi
penyaluran pembiayaan serta hambatan dan solusi yang dilakukan BPRS Cilegon
Mandiri dalam memberdayakan UMKM.
Metodologi penelitian ini adalah penelitian lapangan/studi lapangan. Jenis
data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh
dengan teknik wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur
kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik obesrvasi, wawancara,
dan daftar pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi penyaluran pembiayaan
musyarakah pada BPRS Cilegon mandiri yang mengacu pada tiga bentuk evaluasi
pembiayaan sudah berjalan secara efektif dengan begitu hasil yang didapat pihak
BPRS Cilegon Mandiri mencapai target pada 3 tahun terakhir ini dengan begitu
pendapatan yang diperoleh pihak bank sesaui dengan target bahkan melebihi
pencapaian target. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nasabah 3 tahun terakhir ini
pada tahun 2014 jumlah nasabah 40 orang, tahun 2015 52 orang dan pada tahun
2016 70 orang. Hambatan ini sering terjadi pada pelaku UMKM maka dari itu
BPRS perlu melakukan sosialiasi langsung terhadap calon nasabah serta
melakukan rekstrukturisasi pada nasabah yang tidak konsisten.
Kata Kunci : Evaluasi Pembiayaan, Musyarakah
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, sebab atas kehendak-
Nya penyusunan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Banyak
rintangan serta hambatan yang penulis lalui, namun berkat Rahmat-Nya semua
dapat dilalui dengan baik. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya hingga
akhir zaman. Karena beliaulah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat dan alam
semesta.
Penyusunan penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari banyak peran
yang membantu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang terlibat sehingga penulis mendapatkan kemudahan dan kelancaran, baik
secara moril maupun materil. Karena tanpa bantuan-bantuan tersebut tentunya
akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis
ingin mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan kepada :
1. Dr. Arief Subhan, M.A., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu Komunikasi, Suparto, Ph.D, selaku Wakil Dekan I Bidang
Akademik, Dr. Rhoudonah, MA, selaku Wakil Dekan II Bidang
Administrasi Umum, dan Dr. Suhaemi, M.Si selaku Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan.
2. Drs. Cecep Castrawijaya, M.A., dan Drs. Sugiharto, M.A., selaku
Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen
Dakwah Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Syariah.
3. H. Mulkannasir, BA, S.Pd, MM, selaku dosen pembimbing yang telah
banyak memberikan masukan mengenai penulisan skripsi dan rela
meluangkan waktunya demi memberikan arahan, petunjuk, serta saran
yang bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Tim Penguji Skripsi dalam sidang Munaqasyah, sehingga penulis
mendapatkan saran serta masukan untuk perbaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang
telah memberikan pengajaran serta ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada
penulis.
v
6. Bapak Tb. Abdul Nasser, SE, MM (Direksi BPRS Cilegon Mandiri),
Bapak Muhriji (Kepala Bagian Sumber Daya Insani / Umum), serta
Bapak Ridwan Kusuma Atmanegara (Staff Marketing Lending yang
sebagai Pusat Permohonan Informas) BPRS Cilegon Mandiri yang
sudah bersedia meluangkan waktunya dalam membantu proses
penelitian dan pencarian data sehingga penulis dapat
menyelesaikannya.
7. Kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ibunda Nasihah dan
Ayahanda Nuryasin yang selalu dan tidak pernah berhenti mendoakan
dan memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis untuk terus
menjadi orang yang haus akan ilmu. Kepada kakak tersayang, Nia
Kurniasih dan Dewi Yanti yang selalu mengingatkan skripsi serta
memberikan doa dan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman terkasih dan tercinta Mutmainnah, Eva, Siska, Desi
Rahmawati, Dewi Lestari, Rosita, Ana Dzikriana, Nurhamni
Mawaddah yang selalu memberikan semangat, mengingatkan dikala
salah, dan mendengarkan curhatan penulis. Semoga tali silaturahmi ini
tidak pernah putus.
9. Kepada keluarga Bapak Syarif, Mama Nadirah dan Fahri yang selalu
memberikan semangat, dukungan serta doa agar skripsi ini cepat
terselesaikan dan berjalan dengan lancar.
10. Serta seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya,
namun tentu berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan juga
kesalahan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis
harapkan. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembacanya
terutama bagi penulis sendiri. Terima kasih.
Serang, 08 Januari 2018
Sintia Fajar
vi
DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................... ii
ABSTRAK ........................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR........................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .......................................................... 6
1. Pembatasan Masalah ................................................................... 6
2. Rumusan Masalah ....................................................................... 7
C. Tujuan Penilitian ................................................................................ 7
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 8
1. Manfaat Penelitian ...................................................................... 8
E. Metodologi Penelitian ........................................................................ 8
1. Metode Penelitian........................................................................ 7
2. Sumber Data ................................................................................ 10
3. Subjek dan Objek Peneliatan ...................................................... 10
4. Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 10
5. Teknik Analisis Data .................................................................. 11
F. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 12
G. Sistematika Penulisan ......................................................................... 13
BAB II LANDASAN TEORI EVALUASI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH ................................................................................... 15
A. Evaluasi ............................................................................................ 15
1. Pengertian Evaluasi ....................................................................... 15
2. Bentuk-bentuk Evaluasi................................................................. 16
3. Tujuan dan Fungsi Evaluasi .......................................................... 17
vii
B. Pembiayaan ........................................................................................ 18
1. Pengertian Pembiayaan ................................................................. 18
2. Jenis-Jenis Pembiayaan ................................................................. 19
3. Tujuan Pembiayaan ....................................................................... 20
C. Evaluasi Pembiayaan ......................................................................... 21
1. Pengertian Evaluasi Pembiayaan.................................................... 21
2. Proses Evaluasi dan Penilaian ....................................................... 23
D. Musyarakah........................................................................................ 26
1. Pengertian Musyarakah................................................................. . 26
2. Rukun dan Syarat Musyarakah....................................................... 29
3. Jenis-Jenis Musyarakah................................................................... 30
4. Manfaat Pembiayaan Musyarakah ................................................. 33
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).................................... 33
1. Gambaran Umum UMKM ............................................................. 33
2. UU No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah ..................................................................................... 34
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS CILEGON MANDIRI ....................... 37
A. Sejarah Berdirinya BPRS Cilegon Mandiri ...................................... 37
B. Visi dan Misi Perushaan ................................................................... 38
C. Struktur Organisasi ........................................................................... 40
D. Produk-produk BPRS Cilegon Mandiri ........................................... 52
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .......................................... 56
A. Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada BPRS
Cilegon Mandiri ................................................................................. 56
1. Evaluasi Awal Kegiatan .............................................................. 57
2. Evaluasi Formatif ........................................................................ 68
3. Evaluasi Sumatif ......................................................................... 70
B. Hambatan dan Solusi BPRS Cilegon Mandiri dalam
Memberdayakan UMKM ................................................................... 74
1. Hambatan yang dihadapi BPRS Cilegon mandiri ....................... 74
2. Upaya Penyelesaian Terhadap-Hambatan-Hambatan ................. 77
viii
C. Analisis .............................................................................................. 78
BAB V PENUTUP ............................................................................................... 82
A. Kesimpulan......................................................................................... 82
B. Saran-saran ......................................................................................... 83
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 85
LAMPIRAN - LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Table 2.1 Kriteria UMKM .................................................................................. 36
Tabel 4.1 Pembiayaan Musyarakah BPRS Cilegon Mandiri .............................. 72
x
DAFTAR GAMBAR
Bagan 3.1 Struktur Organisasi ............................................................................. 42
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam,
karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari
agama Islam. Sebagai derivasi dari agama islam, ekonomi
islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.1
Di dalam sebuah system ekonomi terdapat tiga unsur
yang keberadaannya menjadi karakteristik dari system
ekonomi yang bersangkutan. Ketiga unsur tersebut adalah
produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam produksi terdapat
empat faktor yang paling penting yaitu faktor alam, tenaga
kerja, modal dan manajemen.2
Keempat faktor dalam produksi tersebut saling terkait
antara satu dan lainnya. Produksi memerlukan faktor alam
atau yang biasa disebut dengan bahan baku, bahan baku harus
dikelola agar bisa menjadi barang yang dapat diproduksi.
Namun, dalam proses produksi, yang tidak kalah pentingnya
adalah faktor modal, karena apabila tidak ada modal maka
produsen tidak akan bisa membeli bahan baku, juga tidak bisa
membayar upah tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut
dilengkapi dengan faktor keempat yaitu manajemen, karena
1Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),
Ekonomi Islam (Jakarta: Universitas islam Indonesia Yogyakarta atas
kerjasama dengan Bank Indonesia, 2008), h.13 2 Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian U mat
(sebuah pengenalan) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.26
2
jika ketiga faktor tersebut ada namun manajemen tidak
berjalan dengan baik, maka usaha yang dilakukan pun tidak
akan berjalan dengan baik. Manajemen diatur sedemikian
rupa agar usaha yang dilakukan memperoleh keuntungan dan
tidak mengalami kerugian.
Seringkali seseorang memiliki keahlian untuk
melakukan produksi namun terkendala modal, untuk itu
diperlukan lembaga keuangan yang bersedia memberikan
pinjaman untuk modal kerja. Pengusaha-pengusaha yang
memiliki perusahaan yang sudah besar sangat mudah
memperoleh bantuan dana dari bank, namun pengusaha-
pengusaha yang bergerak di UMKM, memerlukan dana untuk
modal sangat sulit didapatkan.
Perspektif dunia usaha, diakui bahwa Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat
penting di dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,
tidak hanya di negara sedang berkembang, tapi juga di
Negara-negara maju. Di Negara maju, UMKM sangat penting
tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling
banyak tenaga kerja dibanding usaha besar, seperti halnya di
Negara sedang berkembang, tapi juga di banyak Negara.
Kontribusnya terhadap pembentukan/pertumbuhan Produk
3
Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi
dari usaha besar.3
Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) adalah kelompok yang masih sangat
penting peranannya dalam pembangunan ekonomi nasional.
Pertama: karena UMKM masih menunjukan perannya
sebagai mesin penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti
dapat menggerakkan sector rill. Kedua: UMKM juga penting
dalam ekspor.4
Masalah utama berupa akses permodalan pada
UMKM ini dapat dikembangkan melalui linkage program
antara Bank Syari’ah dengan Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah (LKMS) yaitu, Baitul mal wa at Tamwil (BMT) dan
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan
pendekatan sistem syariah terbukti LKMS mampu mengatasi
sulitnya akses permodalan yang dihadapi kelompok UKM.5
Dengan memahami persoalan yang melingkari usaha
ekonomi kecil yang dikemukakan di atas, maka kehadiran
lembaga keuangan Syari’ah merupakan momentum strategis
bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari
3 Tulus H Tambunan. UMKM Di Indonesia (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009), h.1 4 Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta:
UIN Press, 2009) , h.127 5 Riawan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, h.128
4
kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi
mereka.6
Sisi yang menarik dari kehadiran bank syari’ah adalah
cocern-nya terhadap ekonomi usaha mikro, kecil dan
menengah sebagai tonggak penyokong ekonomi nasional,
usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang sangat
signifikan bagi pencapaian program pemerintah dalam hal
mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Disisi lain bahwa bank syariah konsen terhadap hal yang
dibolehkan atau tidak. Sementara yang diketahui al-qur’an
dan hadits telah melarang dengan keras untuk melakukan
praktek –praktek riba dalam hal muamalah. Menyikapi hal
itu, Islam memberikan solusi terbaik untuk menjembatani
permasalahan bermuamalah dalam bidang ekonomi. Salah
satu solusi yang ditawarkan dalam Islam dalam rangka
bermuamalah adalah melalui kemitraan dan bagi hasil.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah
satu lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro
adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan
salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas
penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
pihak yang merupakan defisit (kekurangan dalam kas
6 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan
di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 128
5
keuangan) unit.7 Bank harus benar-benar teliti dan selektif
dalam hal memberikan pembiayaan kepada calon debitur
yang mengajukan pembiayaan, bank harus melakukan
penilaian terlebih dahulu terhadap pembiayaan atau kredit
yang akan disalurkan.8 Hal tersebut perlu dilakukan oleh
pihak bank agar tidak terjadi hal-hal yang memberikan
kerugian untuk bank, seperti halnya debitur tidak mampu
membayar kembali kewajiban atau biasa sering dikenal
dengan istilah kredit macet. Dimana pada umumnya ketika
bank akan memberikan pembiayaan atau menyalurkan dana
kepada calon debitur, pihak bank menilai atau menganalisis
calon debitur tersebut dengan menggunakan prinsip 5C yaitu,
character, capacity, capital, collateral, dan condition of
economi.9
Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, lembaga
keuangan syariah biasanya memiliki beragam jenis
pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan
musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara
pemiliki modal yang mencampurkan modal mereka dengan
tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra
sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha
7 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.160 8 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Ed.Revisi (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), h.136 9 .Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Ed Revisi (Jakarta : Raja Wali
Pers, 2012) h.136
6
tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal
yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang
telah ditetapkan bersama sehingga boleh digunakan untuk
kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa
seizin mitra yang lainnya.
Pembiayaan musyarakah banyak menghadapi
masalah-masalah yang perlu diselesaikan karena masalah
pembiayaan berpengaruh terhadap pendapatan BPRS. Untuk
mengetahui sejauh mana permasalahan pembiayaan secara
detail, maka diperlukan adanya evaluasi Pembaiyaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan
penelitian ini dengan judul “Evaluasi Pembiayaan
Musyarakah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Pada Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri”
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan
penulis selanjutnya serta mengingat luasnya pemasalahan
dalam penelitian ini dan juga agar penelitian ini lebih
terarah maka penulis membuat baasan masalah ini hanya
pada evaluasi penyaluran pembiayaan Musyarakah yang
terdapat pada BPRS Cilegon Mandiri .
7
2. Rumusan Masalah
Agar peneliti ini lebih terarah dan fokus maka
permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana Evaluasi Penyaluran Pembiayaan
Musyarakah terhadap UMKM di BPRS Cilegon
Mandiri ?
b. Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya
yang dilakukan hambatan dalam penyaluran
pembiayaan musyarakah pada BPRS Cilegon Mandiri?
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Penelitan
Sejalan dengan latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah di atas, maka
peneliti memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui evaluasi penyaluran
pembiayaan musyarakah terhadap UMKM di
BPRS Cilegon Mandiri.
b. Untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi dan
upaya apa yang dilakukan oleh BPRS Cilegon
Mandiri dalam penyaluran pembiayaan
musyarakah.
8
D. Manfaat Penelitian
Apabila tujuan peneliti sudah dapat dicapai dengan
baik diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak – pihak
yang berkepentingan, baik secara akademis maupun
praktis. Maka manfaat penelitian ini adalah :
a. Manfaat Akademis
Bagi akademisi mahasiswa ataupun dosen, penelitian
ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan
pengetahuan, melengkapi dan menjadi sumber
pengetahuan serta memberikan tambahan informasi
sebagai bahan referensi atau perbandingan penelitian
untuk penelitian lainnya yang terkait tentang evaluasi
pembiayaan musyarakah dalam memberdayakan
usaha mikro kecil menengah pada Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Cilegon Mandiri.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan
dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para
pengelola bank, khususnya bagi Bank Pembiayaan
rakyat Syariah Cilegon Mandiri terkait pada proses
evaluasi pembiayaan.
E. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian
Pada penyusunan penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
9
metode deskriptif, yaitu metode masalah yang
memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau
memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh,
luas dan mendalam.10
Menurut Bagman dan Taylor
yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metode kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang-
orang yang diamati.11
Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan
untuk menggambarkan, meringaskan berbagai kondisi,
berbagai situasi, berbagai fenomena realitas sosial
yang ada di masyarakat yang menjadi obyek
penelitian dan berupaya menarik realitas itu
kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter sifat, model,
tanda atau gambaran fenomena tertentu. Sehingga,
penelitian bersifat mendalam karena kedalaman data
yang menjadi pertimbangannya serta sasaran
penelitian.12
10
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 20009) Cet Ke-8, h. 205 11
Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Terjemahan
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h.24 12
Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi,
Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainya, (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2010), h. 68
10
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari hasil
wawancara denan pihak-pihak yang bersankutan.
Data primer adalah jenis data yang diperoleh dan
digali dari sumber utamanya (sumber asli).13
b. Data Sekunder
Merupakan sumber data yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul
data. Data yang diperoleh dari litertur-literatur
kepustakaan seperti buku-buku tulis berupa
makalah, Koran, majalah, artikel, jurnal serta
sumber lainnya yang berkaitan dengan materi
penulisan skripsi.
3. Subjek dan objek penelitian
Subjek dalam penelitian ini ialah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri.
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Evaluasi
Pembiayaan Musyarakah dalam Memberdayakan
UMKM.
4. Teknik Pengumpulan data
Adapun teknik pengumpulan data
menggunakan metode yang bersumber kepada
penelitian lapangan dengan menggunakan :
13
Muhammad Teguh, Metodelogi Penelitian Ekonomi,
(Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h.122.
11
a. Interview (Wawancara), yaitu salah atau cara
untuk memperoleh data melalui informasi yang
didengarnya oleh panca indera pendengaran, yang
sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu kepada
informan.14
b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data
berdasarkan data-data yang tidak langsung dapat
berbentuk foto dan arsip (dokumen) yang berisi
data-data dari BPRS Cilegon Mandiri yang
dijadikan objek penelitian .
c. Studi Kepustakaan, merupakan suatu usaha untuk
memproleh data skunder. Hal ini penting untuk
mendapatkan teori-teori dan data-data untuk
memperkuat argmentasi. Selanjutnya penelitian
kepustakaan yang dilakukan dengan membaca,
memperlajari mencatat, dan merangkum teori-teori
yang ada kaitannya dengan masalah pokok
pembahasan melalui buku-buku, kripsi terdahulu,
majalah, surat kabar, artikel, dan media lainnya
yang berhubungan dengan penelitian ini.
5. Teknik Analis Data
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan
metode analisis desktiptif kualitatif yaitu suatu teknik
analisis data dimana penulis terlebih dahulu
14
Nurul Hidayati, Metodologi Penelitian Dakwah dengan
Pendekatan Kualitatif, (UIN Press 2006), Cet Ke-1, h.39
12
memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil
pengamatan secara sistematis kemudian
diklarifikasikan untuk dianalisis sesuai dengan
perumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk
selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah
dengan berpedoman pada buku pedoman penulisan
karya ilmiah.
F. Tinjauan Pusaka
1. Ulfah Azizah, pada tahun 2016 dengan judul “
Evaluasi Strategi Bauran Pemasaran Produk
Pembiayaan Warung Mikro Pada PT. Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat adapun
tujuan dari skripsi ini adalah mengetahui strategi apa
saja yang digunakan dalam memasarkan produk
pembiayaan warung mikro dan bagaimana respon
masyarakat terhadap program tersebut. Perbedaannya
terletak pada evaluasi strategi bauran pemasaran
produk pembiayaan.15
Sedangkan pada penelitian ini
lebih focus pada evaluasi pembiayaan musyarakah.
2. Chairunnisa Wahyu Utami, pada tahun 2015 dengan
judul “Evaluasi manajemen Resiko Pembiayaan
Murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Graha
15
Ulfah Azizah, “Evaluasi Strategi Bauran Pemasaran Produk
Pembiayaan Warung Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang
Tangerang Ciputat”, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta,
2016)
13
Raya Serpong Utara. Adapun tujuan dari skripsi ini
untuk medeskripsikan proses dan evaluasi manajemen
resiko pembiayaan murabahah yang bermasalah pada
Bank Syariah Mandiri KCP Graha Raya Serpong
Utara.16
Perbedaannya terletak pada evaluasi
manajemen resiko pembiayaan murabahah.
Sedangkan pada penelitian ini lebih focus pada proses
evaluasi pembiayaan musyarakah.
G. Sistematika Penelitian
Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima
bab, yaitu :
Bab I : Pendahuluan
Dalam bab ini dibahas Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Metodelogi Penelitian,
Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penelitian.
Bab II : Landasan Teori
Dalam bab ini akan menguraikan dan
menjelaskan tentang pengertian evaluasi,
pengertian pembiayaan, penjelasan BPRS serta
menguraikan mengenai pembiayaan musyarkah
dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
16
Chairunnisa Wahyu Utami, “Evaluasi Manajemen Resiko
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Graha Raya
Serpong Utara”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi,
UIN Jakarta, 2015)
14
Bab III : Gambaran Umum BPRS Cilegon Mandiri
Pada bab ini akan menggambarkan tentang
sejarah berdirinya dan perkembangan BPRS,
Visi Misi dan tujuan perushaan, Struktur
Organisasi, serta nilai-nilai BPRS Cilgon
Mandiri.
Bab IV : Analisis Data dan Hasil Penelitian
Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang
dilakukan penulis. Yaitu menjelaskan proses
penyaluran pembiayaan musyarakah yang
diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah Cilegon Mandiri serta mengetahui
hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam
menyalurkan pembiayaan musyarakah.
Bab V : Penutup,
Meliputi Kesimpulan dan Saran.
15
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Evaluasi
1. Pengertian Evaluasi
Kata evaluasi menurut bahasa Inggris
“Evaluation” yang berarti penilaian/penaksiran.
Sedangkan menurut pengertian istilah, evaluasi
merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui
keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument dan
hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk
memperoleh kesimpulan.17
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata
evaluasi diartikan dengan penilaian.18
Pada dasarnya
evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap
pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang
akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan,
dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya
agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih
bersifat melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-
kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya
peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.
17
M.Chatib Toha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali
Press, 1999), Ce. Ke-1, h.1 18
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke2, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1995), Cet. Ke-4
16
Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur
dan memberi nilai secara objektif pencapaian hasil-hasil
yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasil
evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik
untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. 19
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa evaluasi merupakan cara untuk
mengetahui apakah sesuatu yang direncanakan diawal
dapat berhasil dan berjalan dengan baik atau sebaliknya
dan apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah dapat
tercapai atau belum serta mempunyai pengaruh besar atau
tidak terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.
2. Bentuk-Bentuk Evaluasi
Menurut Umar Husein, evaluasi yang dilakukan
dalam menilai suatu pembiayaan dapat dilakukan dalam
tiga tahap,
a. Evaluasi dilakukan diawal kegiatan
Evaluasi diawal kegiatan yaitu Bertujuan untuk
menilai kesiapan usaha yang mendeteksi kelayakan
usaha..
b. Evaluasi Formatif
Evaluasi formatif yaitu penilaian yang dilakukan
terdapat hasil-hasil yang telah dicapai selama proses
19
Farida Yusuf Tayibnapis, 2000 Evaluasi Program, Jakarta: PT
Rineka Cipta 2003), h.176
17
kegiatan usaha dilaksanakan. Mengenai waktu
pelaksanaannya dapat dilakukan secara rutin, baik itu
perbulan, triwulan, smester, atau tahunan sesuai
dengan informasi yang dibutuhkan.
c. Evaluasi Sumatif
Evaluasi Sumatif yaitu penilaian dilakukan untuk
melihat hasil-hasil yang telah dicapai secara
kesuluruhan dari awal sampai akhir kegiatan. Waktu
pelaksanaan dilakukan pada akhir sesuai dengan
jangka waktu usaha yang dilaksanakan.20
3. Tujuan dan Fungsi Evaluasi
Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti
mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Ada
dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
Tujuan umum diarahkan kepada program secara
keseluruhan, sedangkah tujuan khusus lebih difokuskan
pada masing-masing komponen.21
Pada dasarnya tujuan adanya evaluasi yaitu
sebagai alat yang dapat digunakan untuk mengetahui serta
memperbaiki keadaan suatu objek guna menjamin
pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan.
Fungsi evaluasi adalah :
20
Husein Umar, Evaluasi Kinerja Perushaan, (Jakarta : PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2005), h.99 21
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, Evaluasi Program
Pendidikan: (Pedoman Teoritis: 2009), h.235
18
a. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
b. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap
prilaku hasil.
c. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan
kelayakan.
d. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang
dilakukan.22
B. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan
Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir arti
pengertian I velive, I trust, yaitu saya percaya atau saya
menaruh kepercayaan. Perkataan yang artinya
kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh
kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan
amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul mal.
Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan
harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas
serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Pembiyaan selalu diberkan dengan aktivitas bisnis.
Pembiyaan atau financing, yaitu pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
22Craw John, Evaluation of Libraries and Information Services,
(London: 2000), h.3
19
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga.23
Maka dari itu pembiayaan dapat diartikan sebagai
fasilitas yang berhubungan dengan biaya yaitu dengan
melalui penyediaan uang yang berdasarkan pada
persetujuan atau kesepakatan antara lembaga pembiayaan
kepada nasabah.
2. Jenis-Jenis Pembiayaan
Pembiayaan di bank syariah terbagi atas beberapa
jenis berdasarkan pada akad dan tujuan penggunaannya.
secara umum, ada tiga jenis transaksi pembiayaan di bank
syariah, diantaranya :
a. Pembiayaan Jual Beli
Kata kunci dari pembiayaan jual-beli adalah adanya
barang yang diperjual belikan. Dalam pembiayaan
jual-beli bank bertindak penjual dan nasabah sebagai
pembeli.
b. Pembiayaan Sewa Menyewa
Pengertian pembiayaan sewa-menyewa dapat
didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan
manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian
imbalan.
23
Vethzal Riva’I, Islamic Banking, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010),
h. 704
20
c. Pembiayaan Bagi Hasil
Dalam pembiayaan dengan pola bagi hasil, bank dan
nasabah akan bekerja sama dalam suatu usaha, bank
sebagai lembaga keuangan akan terlibat dalam
permodalan dan nasabah sebagai pelaku kegiatan
ekonomi yang akan terlibat sebagai pelaksana usaha.24
3. Tujuan Pembiayaan
Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi
bank syariah serta para nasabah yang mengajukan suatu
pembiayaan. Dan dalam setiap kegiatan tentu mempunyai
suatu tujuan, demikian juga pada Bank Syariah yang
mana kegiatan nya melakukan penghimpunan dan dan
penyaluran dana atau sering juga disebut dengan
pembiayaan. Ada 3 jenis tujuan dari pembiayaan yang
dikemukakan, diantaranya :
a. Pembiayaan Produktif
Pembiayaan yang dipergunakan untuk peningkatan
usaha produksi atau investasi. pembiayaan ini
diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa, artinya
pembiayaan ini digunakan untuk diusahakan sehingga
menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun
jasa.
24
Ir.Adiwarman A.Karim, “Bank Islam (Analisis Fiqh dan
Keuangan)”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo 2003) h.103
21
b. Pembiayaan Konsumtif
Ini merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk
dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam
pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa
yang dihasilkan karena dipergunakan oleh seseorang
atau badan usaha.
c. Pembiayaan Perdagangan
Pembiayaan yang dipergunakan untuk kegiatan
perdagangan dan biasanya untuk membeli barang
dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil
penjualan dagangan tersebut.25
C. Evaluasi Pembiayaan
1. Pengertian Evaluasi Pembiayaan
Kata evaluasi secara etimologi berarti penilaian,
sehingga mengevaluasi artinya memberikan penilaian atau
menilai.26
Sedangkan menurut istilah pengertian evaluasi
adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengukur
tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Dengan demikian
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat
efektifitas pelaksanaan program dengan cara mengukur
25
Kashmir, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), cet-4, h.77 26
Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua,
(Jakarta, Balai Pustaka, 1995), h.571
22
hal-hal yang berkaitan dengan keterlaksanaan program
tersebut.27
Secara umum Yakob Ibrahim (2003)
Mendefiniskan:
Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai dan
memilih berbagai investasi yang mungkin dikembangkan
sesuai dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Tujuan
dari evaluasi ini adalah untuk menilai beberapa aspek
seperti aspek ekonomi, aspek teknis, aspek finansial,
aspek organisasi dan aspek manajemen untuk menjadi
bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam
menerima atau menolak usaha yang direncanakan.28
Menurut Husein Umar evaluasi yang dilakukan
dalam menilai suatu pembiayaan dapat dilakukan dalam
tiga tahap yang pertama, evaluasi dilakukan di awal
kegiatan dengan bertujuan untuk menilai kesiapan usaha
atau mendeteksi kelayakan usaha. Tahap yang kedua atau
disebut juga formatif yaitu penilaian yang dilakukan
terdapat hasil-hasil yang telah dicapai selama proses
kegiatan usaha dilaksanakan. Mengenai waktu
pelaksanaannya dapat dilakukan secara rutin, baik itu
perbulan, triwulan, sememester, atau tahunan sesuai
dengan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah
27
Suharsimi Arikunto, Penilaian Program Pendidikan, (Jakarta: aja
Grafindo Persada, 2004), h.102. 28
Yacob Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis, (Jakarta : Rineka Cipta,
2003), h.164
23
evaluasi sumatif, pada tahap ini penilaian dilakukan untuk
melihat hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan
dari awal sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan
dilakukan pada akhir sesuai dengan jangka waktu usaha
yang dilaksanakan.29
Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembiayaan
yaitu suatu kegiatan penilaian yang dilakukan oleh suatu
lembaga/badan, yang dalam hal ini adalah lembaga
perbankan syariah guna melakukan surevi dengan
membandingkan antara laporan yang diterima bank
dengan kondisi di lapangan serta memantau
perkembangan suatu usaha nasabah yang telah diberikan
pembiayaan oleh bank tersebut dalam mengembangkan
usahanya dan juga dapat dipastikan kebenarannya
sehingga dapat dilihat efektifitas pencapaian hasil dari
usaha nasabah tersebut.
2. Proses Evaluasi dan Penilaian Pembiayaan
Bank Syariah selaku lembaga intermediary dalam
masyarakat harus menghindari terjadinya kerugian atau
pailit. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi
pembiayaan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk
29
Umar Husein, Evaluasi Kinerja Perusahaan, (Jakarta : PT.
Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.99
24
memberikan penilaian agar tidak terjadi penyimpangan
dari usaha yang dijalankan nasabah (mudharib).30
Langkah-langkah evaluasi pembiayaan yang
dilakukan pertama sekali adalah melalui pendekatan.
Proses pendekatan dilakukan dengan cara monitoring di
lapangan. Antara evaluasi dan monitoring yang dilakukan
oleh lembaga perbankan harus berjalan seiring, karena
monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan
pengukuran kemajuan atas objektif program. Dengan
adanya, monitoring, maka didapatkan data mentah hasil
dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, dari hasil
dijalankan nasabah (mudharib).31
Maka dengan demikian
jelaslah tanpa monitoring, evaluasi tidak akan ada dasar,
dan tidak memiliki bahan untuk dijadikan penilaian.
Dalam melakukan penilaian permohonan
pembiayaan bank syariah bagian marketing harus
memperhatikan beberapa prinsip utama yang beraitan
dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah
Jika dilihat dari segi aspek yuridis, yang
dimonitoring oleh bank adalah kondisi nasabah
(mudharib) di lapangan sebelum menyetujui permohonan
pembiayaan. Dan dalam melakukan penilaian
permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing
30
Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah Dalam Praktik, (Jakarta:
Gema Insani, 2003), h. 86. 31
Wikipedia, Defenisi Evaluasi dan Monitoring, 2010. Diakses pada
tanggal 30 Juli 2017 pada situs: http://id.wikipedia.org/wiki/Monitoring.
25
harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang
berakitan dengan kondisi secara keseluruhan calon
nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian
dikenal dengan istilah 5C, yaitu :
a. Character, yaitu menganalisa sifat atau karakter
nasabah yang akan mengambil pembiayaan dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkah laku,
kebiasaan tanggung jawab, pendidikan, serta cara
hidup calon nasabah tersebut juga untuk mengetahui
apakah nasabah mempunyai sifat jujur dan amanah.
b. Capacity, yaitu menganalisis kemampuan nasabah
dalam menjalankan usaha dan mengembalikan
pembiayaan yang diambil dari bank, termasuk di
dalamnya laporan neraca laba-rugi usaha si nasabah.
c. Capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal
dasar yang dimiliki oleh pnerima pembiayaan yang
diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan
yang ditunjukan oleh rasional financial dan penekanan
pada komposisi modalnya. Dan Bank Syariah tidak
akan bersedia untuk membiayai 100%, artinya setiap
nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan
harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya
atau modal sendiri.
d. Collateral, merupakan jaminan agunan yang
diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik
26
maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi
jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga
harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu
masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat
dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan
adalah sebagai pelindung bank syariah dari kerugian.
e. Condition, yaitu keadaan usaha nasabah termasuk izin
usaha didalamnya, prospek usaha serta dampak usaha
tersebut terhadap masyarakat. Semuanya ini akan
berkaitan erat dengan berhasil atau gagalnya suatu
pembiayaan.32
Kelima unsur di atas harus tercover seluruhnya
oleh nasabah (mudharib). Jika seandainya ada salah
satu dianggap tidak memenuhi kriteria yang diminta,
maka bank dapat membatalkan kerjasama pembiayaan
yang akan diberikan kepada nasabah (mudharib).
D. Musyarakah
1. Pengertian Musyarakah
Istilah musyarakah ini tidak terdapat dalam literatur
fiqh Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh
para ekonom Islam yang menulis tentang skim-skim
pembiayaan Syari’ah yang biasanya terbatas pada jenis
32
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.104.
27
syirkah tertentu, yaitu Syirkah al-amwal yang dibolehkan
oleh seluruh ulama.33
Secara etimologi syirkah berarti pencampuran (al-
ikhtilat), yaitu penggabungan dua bagian atau lebih yang
tidak bisa dibedakan antara satu bagian dengan bagian
yang lain. Sedangkan menurut syara‟, syirkah adalah
transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya
sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial
dengan tujuan mencari kuntungan.34
Secara terminologi Musyarakah adalah kerjasama
anatara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.35
Musyarakah yang dipahami perbankan syariah
merupakan mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja
dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat
luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap
kebutuhan masyarakat. Kontrak musyarakah dapat
digunakan dalam berbagai lapangan usaha yang
33
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2008), h.51 34
Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, Perbankan
SYariah : Perspektif Praktis, (Jakarta: Muamalat Institute, 1999), h.78 35
Heri Sudarsono, Bsnk dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi
dan Ilsutrasi, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2008), Edisi III,
Cet.1, h. 74
28
indikasinya bermuara untuk menghasilkan kuntungan
(profit).36
Sistem bagi hasil yang digunakan pada pembiayaan
musyarakah menggunakan sistem profit share yaitu
keuntungan dibagi bersama oleh pihak yang berakad.
Profit yang didapatkan dari akad kerjasama musyarakah
dibagi berdasarkan kesepakatan antara masing-masing
pihak.
Berdasarkan pengertian di atas dan dilihat dari
gambaran implementasi musyarakah di perbankan maka
dapat disimpulkan bahwasanya musyarakah adalah suatu
kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dalam suatu kontrak investasi, dimana masing-masing
pihak harus memberikan kontribusi dana dengan
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan
ditanggung bersama. Dalam hal ini keuntungan yang
diperoleh masing-masing pihak sesuai dengan
kesepakatan yang disepakati di awal akad, sedangkan
kerugiannya ditanggung sesuai proporsi dana yang
diinvestasikan pada usaha tersebut. Musyarakah juga akan
sangat berguna dan membantu bagi seorang pengusaha
atau kontraktor yang membutuhkan dana besar dalam
menjalankan usahanya. Dengan adanya kerjasama sebagai
36
Karnean Perwatmaja an M.Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam, (Yogyakarta : Versi Grafika, 1992), h.23
29
mitra dengan pihak bank maka kekurangan dana yang
dibutuhkan akan terbantu oleh bank.
2. Rukun dan Syarat Musyarakah
Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat
suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai
rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun
akad dalam Hukum Islam, terdapat beraneka ragam
pendapat dikalangan para ahli fiqh. Dikalangan
mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun aqad hanya
sighat al-„aqad, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan
syarat aqad adalah al-„aqidain (subyek aqad) dan
mahallul-„aqd (obyek aqad).37
Dari segi hukumnya melakukan kerjasama
dengan menggunakan sistem musyarakah adalah suatu
hal yang dibenarkan dalam Islam. Keabsahannya juga
bergantung pada syarat-syarat dan rukun yang telah
ditetapkan. Adapun rukun musyarakah yang
disepakati oleh jumhur ulama adalah :
1) Kedua belah pihak yang berakad
2) Sighat (Lafaz ijab dan qobul)
3) Objek akad yaitu modal (mal), kerja (dharabah),
dan keuntungan (ribh).
37
Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstual, cet. 1, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 79.
30
Adapun syarat musyarakah yaitu :
a. Baik pemilik modal maupun keduanya cakap
hokum
b. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat
dihitung/ukur
c. Porsi sebagian keuntungan disepakati bersama.38
3. Jenis-jenis Musyarakah
Musyarakah ada dua jenis :musyarakah
pemilikan dan musyarakah akad (akad). Musyarakah
Pemilikan tercapai karena warisan, wasiat, atau
kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu
aset oleh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini,
kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam
sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan
yang dihasilkan aset tersebut.
Musyarakah akad tercapai dengan cara kesepakatan di
mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang
dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka
pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
Musyarakah akad terbagi menjadi 5 :
38
Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik
Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 155
31
a. Syirkah al-„Inan
Syirkah al-„inan adalah kontrak abatara dua orang
atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi
dari keseluruhan dana dan beradaptasi dalam
kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan
kerugian sebagaimana yang disepakati di anatara
mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak,
baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil,
tidak harus sama dan identik sesuai dengan
kesepakatan mereka. Mayoritas ulama
membolehkan jenis al-musyarakah ini.
b. Syirkah Mufawadhah
Syirkah Mufawadhah adalah kontrak kerja sama
antara dua orang atau lebih. Setiap pihak
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan
berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi
keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan
demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini
adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja,
tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh
masing-masing pihak.
c. Syirkah A‟mal
Musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua
orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara
bersama dan bebagi keuntunganb daripekerjaan
32
itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk
menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua
orang penjahit untuk menerima order pembuatan
seragam sebuah kantor. Al-Musyarakah ini
kadang-kadang disebut musyarakah abdan atau
sanaa‟i.
d. Syirkah Wujuh
Syirkah wujud adalah kontrak antara dua orang
atau lebuh yang mimiliki reputasi dan prestise baik
secara ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang
secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual
barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi
dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan
jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh
tiap mitra. Jenis al-miusyarakah ini tidak
memerlukan modal karena pembelian secara kredit
berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya,
kontrak ini pun lazim disebut sebuah musyarakah
piutang.
e. Syirkah al-Mudharabah
Syirkah al-Mudharabah yaitu seseorabg sebagai
pemodal menyerahkan sejumlah modal kepada
pihak pengelola (mudharib) untuk
diperdagangkan, dan dia berhak mendapatkan
porsentase tertentu dari keuntungan.
33
4. Manfaat Pembiayaan Musyarakah
Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan
musyarakah, diantara lain sebagai berikut :
a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah
tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah dan
bank baik berkewajiban membayar dalam jumlah
tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap,
tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil.
b. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent),
mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan
menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang
riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan
dibagikan.
c. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda
dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan
menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu
bunga tetap berapapun keuntungannya yang
dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan
terjadi krisis ekonomi.39
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
1. Gambaran Umum UMKM
UMKM merupakan salah satu industri yang terus
berkembang di Indonesia. Industry ini terbagi menjadi 3
39
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 93
34
kelompok yaitu, industry mikro dan kecil, industry
menengah dan insudtri besar. Jika dilihat dari
pengertiannya, banyak sekali definisi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah yang dipahami baik dari lembaga lokal
maupun asing. Dan hampir semua orang pernah
mendengar istilah UMKM, tetapi mungkin hanya sedikit
orang yang paham maksud kata tersebut dengan kesamaan
pandangan. Jika dilihat secara umum, UMKM atau yang
bisa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan
sebuah istilah yang mengacu pada unit usaha produktif
yang berdiri sendiri disemua sector ekonomi.40
Dari
pengertian tersebut, ada definisi serta kriteria UMKM. Di
bawah ini akan dipaparkan definisi serta kriteria dari
Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Menurut UU No. 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp.50.000.000.00,- (Lima Puluh
Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan
paling banyak Rp.300.000.000.00,- (Tiga Ratus Juta
Rupiah)
40
Tulus Tambun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia
(UMKM); Isu-Isu Penting, (Jakarta: LP3 ES, 2012), h.11
35
b. Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria
sebagai berikut: Pertama kayaan bersih lebih dari
Rp.50.000.000.00-, (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.00,-
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha. Dan kedua, memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000.00,-
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima
ratus juta rupiah).
c. Usaha Menengah adalah entitas usaha yang
memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama,
kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000.00,-
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp.10.000.000.000.00-, (sepuluh miliar
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha. Dan kedua, memiliki hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.00,- (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan palng
banyak Rp.50.000.000.000.00,- (lima puluh miliar
rupiah).41
Di dalam UU No. 20 tahun 2008, pengertian
UMKM tergambar dari keriteria UMKM yang
41
Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 Tentang
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di unduh pada tanggal 20
Agustus 2017, Jam 13.09 WIB
36
digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset
yang dimiliki oleh sebuah usaha.42
Table 2.1 :
Kriteria UMKM
No Usaha Kriteria
Asset Omzet
1 Usaha Mikro Maks. 50 juta Maks 300 juta
2 Usaha Kecil >50 juta-500
juta
>300-2,5
miliar
3 Usaha
Menengah
>500 juta-10
miliar
>2,5miliar-50
miliar
42
Sudaryanto, dkk, Strategi Pemberdayaan UMKM Pasar Bebas
Asean, (e-journal.uafy.ac.id/990/3/2EP16829.pdf, diunduh pada tanggal 11
Agustus 2017, Jam 08.43 WIB
37
BAB III
GAMBARAN UMUM BPRS CILEGON MANDIRI
A. Sejarah Berdirinya BPRS Cilegon Mandiri
PT. BPRS Cilegon Mandiri merupakan Badan Usaha
Milik Daerah Kota Cilegon yang didirikan dengan Perda
No.07 Tahun 2002. Kemudian mendapat Izin Prinsip dari
Bank Indonesia No.05/236/BPS pada tanggal 05 Februari
2003 dan Izin Usaha No.5/2/Kep.Dpg/2003 pada tanggal 09
April 2003.
Pada tahun 2012 BPR Syariah Cilegon mandiri
berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Perda Kota
Cilegon No.14 tahun 2012 tentang perubahan Bentuk Badan
Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Cilegon Mandiri menjadi Perseroan Terbatas Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri, dan Akta
Pendirian Terbatas Nomor 7 Tahun 2013 Tanggal 03 Juni
2013, Notaris Muhammad Isyah, SH.
Kegiatan Bank dikelola Oleh Direktur dan Manajer
Opersional, yaitu H. Tb. Abdul Nasser, SE dan idar Sudarma.
Dewan direksi merupakan profesional dan berpengalaman
dalam mengelola manajemen bai bank konvensional maupun
bank syariah yang sudah lulus fit and poper test oleh Bank
Indonesia.
38
Bank Mulai Beroperasi pada bulan April 2003 dan
secara bertahap sejak mendapat izin prinsip, bank
dipersiapkan baik struktur, standar prosedur operasional
maupun sumber daya insasni untuk menjalankan aktifitas
usaha bank.
Sumber daya insani merupakan salah satu aset
terpenting dari bank. Kegiatan opersional bank dikelola 42
orang staf yang memiliki latar belakang pendidikan berbagai
disiplin ilmu dari strata Diploma (D3), Sarjana (S1) dan
Magister (S2) dari berbagai perguruan tinggi. Dengan latar
belakang pendidikan yang baik disertai dengan pelatihan dan
pendidikan Internal maupun eksternal ynag berkelanjutan,
bank memiliki sumber daya insani yang mampu menjalankan
aktifitas usaha bank dengan baik pula.
B. Visi dan Misi Perusahaan
Pertumbuhan ekonomi dan usaha di Kota Cilegon
memerlukan dukungan lembaga keuangan syariah yang dapat
dijangkau oleh masyarakat dan dapat memberikan jasa
pelayanan yang baik sekaligus menjadi bagian dari milik
warga Kota Cilegon. Lembaga keuangan syariah ini
memenuhi harapan mengenai perlu adanya lembaga keuangan
yang berbasis prinsip syariah yang dimiliki oleh segenap
warga Kota Cilegon.
39
Eksistensi BPR Syariah Cilegon Mandiri dilandasi
oleh keinginan untuk menumbuhkan badan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) menjadi badan usaha yang kompetitif dan
mampu berkembang menjadi perusahaan yang lebih kuat dan
besar. Selanjutnya perusahaan-perusahaan lokal kemudian
menjadi pendorong bagi berkembangnya kewirausahaan
yang lebih luas.
Diharapkan pula struktur dan institusi ekonomi Kota
Cilegon bertambah baik seiring dengan semakin kuatnya
lembaga keuangan dan badan usaha syariah. Lebih jauh lagi,
lembaga keuangan syariah juga dapat berperan dalam
pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan hibah sebagai bagian
yang penting dalam menjalankan fungsi sosial bank syariah.
Membangun kualitas kehidupan umat melalui
perbankan syariah sebagai salah satu pilar dari kemandirian
ekonomi masyarakat Kota Cilegon. Menguatkan pilar
ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam
mengelola keuangan yang amanah dan profesional.
Kebijakan, prosedur dan operasional perbankan
menggunakan asas amanah dan professional sebagai
fundamen untuk menetapkan niat dan cara mencapai tujuan
BPR Syariah Cilegon Mandiri. Melalui strategi ini Bank
diarahkan menjadi lembaga perbankan syariah yang menjadi
pilihan umat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
40
1) Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah :
“Menjadikan BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI
Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat”.
2) Misi dari BPR Syariah Cilegon Mandiri adalah:
a. Membangun kualitas kehidupan ummat melalui
perbankan syariah
b. Menjadikan pengelolaan BPRS Cilegon Mandiri yang
Amanah dan Profesional.43
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dilaksanakan agar sistem
kerjasama berjalan dengan baik, perlu adanya penjelasan
pembagian kerja, kewajiban, tanggung jawab, serta
wewenang setiap orang di dalamnya. Pembagian kerja dan
penentuan tanggung jawab ini menjadikan adanya struktur
organisasi. Dengan kata lain, struktur organisasi adalah suatu
susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang
ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Seperti pada
struktur organisasi BPRS Cilegon Mandiri.
Struktur organisasi BPRS Cilegon Mandiri adalah
terdiri daei Direksi yang dibantu oleh audit internal. Di bawah
direksi terdapat dua manager dan satu pimpinan cabang
diantaranya, manager opersional, manager marketing dan
pimpinan cabang serang.
43
www.bprscm.co.id
41
Dapat diketahui pula bahwa BPRS Cilegon Mandiri
membuka kantor kecil (KK) di dalam lingkungan wilayah
Kota Cilegon. Diantaranya KK Pagebangan, KK Pasar
Kranggot dan KK Pemda Kota Cilegon. Dari ketiga KK
tersebut masing-masing terdapat pimpinan dan di bawahi
dengan pegawai-pegawai yang ada di dalamnya.
Pada struktur organisasi terdapat pula di dalamnya
bagian Accounting, SDI/Legal & Admin, CS dan Teller, yang
mana itu semua dibawah manager operasional. Dan pada
bagian marketing itu terdapat pula bagian landing, funding
dan remedial.
Untuk lebih jelasnya struktur organisais BPRS
Cilegon Mandiri dapat dilihat pada Bagan 1.1
42
DIREKSI
Tb. Abdul Nasser, SE., MM.
AUDIT INTERNAL
1. Widan, SE
2. Ahsan, LC
AUDIT INTERNAL
1. Widan, SE
2. Ahsan, LC
KK. Pemkot Cilegon
1. Aulia Faulinda
2. Yuni Haziyanti, S.Pd
3. Wahyu, DS. / Umum
Ervin Naruliasari, S.Sos
KK. Pagebangan
1. Dandy Zakaria, S.Kom
2. NeniAtikah
3. Syafaatulloh Sandim4. Surya Adji Syahputra
Tb. Indra Mangkualam, SE
KK. Pasar Kranggot
1. Siti Rodifah
2. Asep Firmansyah
/ Collecting3. M. Wawan Affandi
/ Umum
4. Agis Saefulloh
Sabarudin, SE
Accounting
Accounting
1. Hairul Umam
IT :
1. Arifin Nurmahfudin
Leni Meilini, SE
SDI/UMUM
1. Meriam, SE
2. Fahrul
3. Andang Juanda4. Hidayatullah
5. Munawir
6. M. Kohar Nuryadi
7. Sya’bani Idris8. Fuji Rangga P
9. M. Lukman
Muhriji, SE
LEGAL & ADMIN
1. Nia Anggraini, SE.Sy
2. Dina Suci Novianti
Yati Hadriyani, S.Sos
CS & TELLER
1. Natalia Mareta
2. Fitri M P, ST / Teller
3. Sukmayanti/Teller
Indah Kusumawardani, SP
MANAGER OPERASIONAL
Idar Sudarma, SE
Jr. MANAGER MARKETING
Didi Mahfudz, SP
Lending :
PIMPINAN CAB. SERANG
Eni Nuraeni, SE., MA
1. Teni Tania, SE
2. Bayu Fajar Prabowo, SE3. M. Saeful Anwar, ST
4. Ridwan Kusuma A.
5. Raffiudarojat, SE
6. Wisnu Suhartono, S.Kom
Funding :
1. Abu Sofyan, SE
2. Aris Tia Lestari
Remedial :
1. Dudi Kelana, SE
2. Rudhiawan Latief3. Wisnu Affandie
4. M. Ade Chikmat, SE
5. Amirudin, SE
1. Ida Farida, SE
2. Siti Rohmah / Remedial3. M. Gafid Al Fiqri, SE
4. Nina Noviana
5. Devi Nurmalasari, S.Pd
6. Yusup7. Subari
8. Iqbal/Driver
9. Imanudin
STRUKTUR ORGANISASIPT. BPR SYARIAH CILEGON MANDIRI
Gambar 3.1
Sumber : BPRS Cilegon Mandiri 42
43
Job Description
Jabatan : Direksi
Tujuan Jabatan
Memimpin, mengelola, mengawasi/ mengendalikan,
mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana
organisasi Cabang untuk mencapai tingkat serta volume aktivitas
pemasaran, operasional dan layanan cabang yang efektif dan
efisien sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara prudent.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Memastikan tercapainya target bisnis yang telah
ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasi,
meliputi: pendanaan, pembiayaan, fee based, dan laba
bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2) Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan
prudensialitas Bank.
3) Memastikan pengendalian dan pembinaan serta jaringan
yang ada di bawah koordinasinya.
4) Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah dan
jaringan yang di bawahnya.
5) Memastikan pelapor (intern dan ekstern) dilakukan secara
akurat dan tepat waktu.
6) Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari
dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7) Memastikan tindaklanjut hasil audit intern/ekstern.44
44
Data diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri
44
Nama Jabatan : Audit Internal
Atasan Langsung : Direksi
Tujuan Jabatan
Membantu direksi melaksanakan pengendalian internal
terhadap seluruh unit kerja sesuai dengan visi dan misi bank.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Penyusun rencana kerja dan anggaran tahunan untuk
internal audit
2) Mengendalikan kegiatan Bank pada setiap unit kerja yang
berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku.
3) Mengevaluasi dan menganalisa sistem dan prosedur
kegiatan pada setiap unit kerja
4) Pengawasan harta kekayaan perusahaan
5) Pemberian wewenang sesuai jenjang jabatan45
Jabatan : Manager Operasional
Atasan langsung : Direksi
1. Tujuan Jabatan
Bertanggung jawab untuk memastikan agar Bank berjalan
sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan terhadap
nasabah.
2. Tanggung Jawab Utama
a. Membantu Pimpinan Bank dalam mencapai target.
45
Data diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri
45
b. Mengkoordinasi dan mengawasi semua bawahannya
dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran
rencana kerja yang telah ditetapkan.
c. Memastikan bahwa semua keluhan nasabah atas
pelayanan yang diberikan sudah ditindak lanjuti dengan
benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk
mewujudkan kepuasan nasabah.
d. Melayani kebutuhan semua unit kerja.
Nama Jabatan : Sekertaris
Atasan Langsung : Direksi
1. Tujuan Jabatan
Menyusun dan mengkoordinasikan kegiatan di reksi
yang berkaitan dengan operasional dan pengembangan
bank
2. Tanggung Jawab Utama
a. Melakukan aktivitas kesekretariatan bank.
b. Membuat data base dan menyimpan dokumen asloi
bank.
c. Mengatur aktivitas bank, mulai dari administrasi
hingga Human Relation
d. Menjadi perantara pihak-pihak ynag ingin
berhubungan dengan pimpinan.
46
e. Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan.46
Nama Jabatan : Manager Marketing
Atasan Langsung : Direksi
Tujuan Jabatan
Memastikan tercapainya target – target pembiayaan, dana
dan Fee Based Income pada BPR Syariah Cilegon.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Merumuskan strategi pemasaran.
2) Menetapak tujuan tercapainya target pembiayaan.
3) Memastikan tercapainya target pendanaan.
4) Memastikan tercapainya target fee based income.
5) Memastikan kelayakan nota analisa pembiayaan.
6) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi
terkendali dan pelaksanaan pengawalaan terhadap seluruh
nasabah.
7) Memastikan penyelamatan seluruh pembiayaan
bermasalah.
8) Memastikan ketetapan pembayaran seluruh kewajiban
nasabah.
9) Memberikan layanan yang prima terhadap nasabah.47
46
Data diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri 47
Data diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri
47
Nama Jabatan : SDI/Umum
Atasan Jabatan : Manager Opersional
Tujuan Jabatan
Membantu kelangsungan kegiatan pekerjaan dan
memnuhi semua kebututuhan setiap pegawainya.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Menentukan pembagian tugas yang dapat membantu
lingkungan kerja
2) Sebagai penghubung dan kontrol pelamar pekerjaan dan
pembukaan lowongan pekerjaan
3) Menyusun rencana kerja pengembangan potensi
karyawan
Nama Jabatan : Teller
Atasan Langsung : Operation Manager
Tujuan Jabatan
Melayani kegiataan penyetoran dan penarikan uang tunai
(rupiah), pengambilan/penyetoran non tunai & surat-surat
berharga dan kegiatan kas lainnya serta terselenggaranya layanan
di bagian kas secara benar, cepat dan sesuai dengan standar
pelayanan bank.
a. Tanggung jawab utama
1) Melakukan transaksi tunai & non tunai sesuai dengan
ketentuan SOP.
48
2) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang di tentukan.
3) Mengelola uang yang layak dan tidak layak edar/uang
palsu.
4) Menjaga keamanan dan kerahasian kartu spicemen tanda
tangan.
5) Melakukan cash count akhir hari
6) Menyediakan laporan transaksi harian
Nama Jabatan : Administrasi
Atasan Langsung : Manager Operasional
Tujuan Jabatan
Melaksanakan serta mengelola seluruh aktivitas
administrasi kantor dan support untuk berjalannya aktivitas
kantor.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Melakukan pembuatan dan penyimpanan file-file
administrasi bai berupa soft file, maupun dalam bentuk
berkas
2) Menggolongkan atau mengklarifikasi dokumen secara
sistematis
3) Menerima surat masuk dari dalam maupun luar dan
mengantarkannya pada pihak yang lebih berwenang
4) Menerima desposisi dari surat sekaligus
menindaklanjutinya.
49
Nama Jabatan : Customer Service Representatif (CSR)
Atasan Langsung : Operation Manager
Tujuan Jabatan
Melaksanakan kegiatan oprasional dan pelayanan nasabah
sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Melayani kebutuhan-kebuthan nasabah baik secara
langsung mauoun melalui telepon.
2) Menguasai prisnsi-prinsip semua jenis jasa yang
dipasarkan bank dan memberikan informasi produk dn
jasa BPRS Cilegon Mandiri kepada nasabah
3) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan
rekening tabungan dan deposito.
4) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi
bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
5) Mendistrbusikan salinan rekening Koran kepada nasabah.
6) Menginput data costumer & loan facility yang lengkap
dan akurat.
7) Memelihara persediaan kartu ATM sesuai kebutuhan.
8) Membuat laporan pembukaan dan penutupan rekening,
keluhan nasabah.48
48
Data diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri
50
Nama Jabatan : Funding Officer (FO)
Atasan Langsung : Kabag. Marketing dan Direksi
Tujuan Jabatan
Membantu Kabag. Marketing dan Direksi dalam
pengelolaan kegiatan penghimpun dana masyarkat serta produk
dan jasa lainnya di kantor bank seseuai visi dn misi perusahaan.
Serta merealisasikan target pendanaan dan fee based income yang
didistribusikan oleh Marketing Manajer.
a. Tanggung Jawab Utama
1) Melakukan promosi produk dana dan jasa bank
2) Melaksanakan kegiatan pemasaran produk dana dan jasa
bank kepada sasaran yang ditetapkan
3) Membina hubungan baik dengan pejabat kunci yang
mengelola keuangan daerah
4) Pelaporan kegiatan pemasaran produk dana dan jasa
bank untuk lembaga milik pemerintah pusat dan instansi
pemeintah lainnya.
5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi
dengan nasabah priority.
Nama Jabatan : Lending Officer
Atasan Langsung : Kabag. Marketing dan Direksi
Tujuan Jabatan
Membantu Kabag. Marketing dan Direksi dalam
pengelolaan kegiatan menyalurkan dana atau memberikan
pinjaman kepada masyarkat serta produk dan jasa lainnya di
51
kantor bank sesuai visi dan misi perusahaan. Serta merealisasikan
target pendanaan dan fee based income yang didistribusikan oleh
Marketing Manajer
a. Tanggung Jawab
1) Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan
2) Mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan
3) Memproses dan merealisasikan pembiayaan
4) Menawarkan produk kepada masyarakat
Nama Jabatan : Account Officer (AO)
Atasan Langsung : Marketing Manajer
Tujuan Jabatan
Merealisasikan target pembiayaan dan fee based income
yang didistribusikan oleh Marketing Manajer.
a. Tanggung Jawab
1) Mendapatkan calon nasabah yang prospektif.
2) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan.
3) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan
nasabah.
4) Menindaklanjuti persetujuan atau penolakkan
permohonan pembiayaan nasabah.
5) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan
keputusan komite pembiyaan.
6) Membina hubungan pembiayaan antara Bank dengan
nasabah.
52
7) Melaksanakan pengawalan terhadap seluruh nasabah
yang dikelola agar kolektibilitas lancar.
8) Menyelesaikan fasilitas pembiayaan bermasalah.
9) Merealisasikan pendapatan fee based income dari
nasabah pembiayaan.49
D. Produk-produk BPRS Cilegon Mandiri
BPRS Cilegon Mandiri merupakan salah satu Bank
Syariah yang banyak diminati oleh masyarakat di daerah Kota
Cilegon. Oleh karena itu upaya untuk senantiasa melayani dan
memenuhi kebutuhan nasabah dalam pengelolaan keuangan
secara syariah akan terus selalu dikembangkan. Berdasarkan
brosur BPRS Cilegon Mandiri yang telah penulis
koordinasikan kepada Coustemer Service dari Ibu Natalia
Mareta bahwa, perbankan syariah mengutamakan
keseimbangan layanan untuk kesejahteraan financial dan
spriritual, untuk itu dapat diketahui produk dan layanan yang
terdapat di BPRS Cilegon Mandiri meliputi :
1. Produk Simpanan
Produk simpanan yang ada di BPRS Cilegon
Mandiri meliputi BPRS Tabungan kemandirian,
Tabungan Simpatik, Tabungan Haji dan Umrah
(Taharoh), dan Tabungan Qurban. Berikut uraian dari
setiap jenis produk tabungan :
49
Data diperoleh dari BPRS Cilegon Mandiri
53
a. Tabungan Kemandirian, Tabungan dalam mata uang
rupiah dengan prinsip tabungan sebagai investasi dan
ini sering digunakan untuk para pelajar khusunya dan
untuk masyarakat biasa pada umumnya.
b. Tabungan Simpatik, Tabungan dalam mata uang
rupiah berdasarkan prinsip Wadiah, yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan
syarat – syarat tertentu yang telah disepakati.
c. Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) , Tabungan
untuk perorangan yang ingin melaksanakan ibadah
Haji dan Umrah dengan persyaratan mudah dan ringan
yang tujuannya agar nasabah lebih mudah dan guna
menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
d. Tabungan Qurban, Tabungan untuk perorangan agar
terasa lebih ringan dengan cara menabung
harian/mingguan dan bulanan tidak mengeluarkan
dana besar saat berkurban merealisasikan niat
berqurban secara konkret.
2. Produk Pembiayaan
Produk Pembiayaan yang ada di BPRS Syariah
meliputi Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan
Musyarakah. Berikut uraian dari setiap jenis produk
pembiayaan.
54
a. Pembiayaan Murabahah, Fasilitas pembiayaan
dimana bank akan membelikan barang atau asset yang
dibutuhkan oleh nasabah dengan syarat yang mudah,
cepat dan ringan sesuai syariah. Dan pada pembiyaan
murabahah ini di dalamnya termasuk ke dalam
pembiayaan konsumtif seperti halnya bank/lembaga
memberikan kemudahan kepada nasabah untuk
memiliki rumah idaman, kepemilikan kendaraan,
Perlengkapan Rumah tangga, Alat Elektronik, dll
sesuai dengan prinsip syariah.
b. Pembiayaan Mudharabah, Fasilitas pembiayaan
yang diberikan dimana BPRS Cilegon Mandiri
sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan nasabah
sebagai pengelola modal (mudharib). Pembiayaan
mudharabah dikenal juga sebagai pola pembiayaan
bagi hasil. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan
modal tersebut digabi anatara bPRS Cilegon Mandiri
dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah
ditetapkan oleh BPRS Cilegon Mandiri.
c. Ijarah (Sewa)
Pola pembiayaan dimana BPRS Cilegon Mandiri
menyewakan suatu barang/jasa untuk digunakan oleh
nasabah dengan sejumlah imbalan yang dibayarkan
nasabah kepada BPRS Cilegon Mandiri. Pembiayaan
55
ini dapat digunakan untuk sewa temat usaha, sewa
kendaraan, sewa tenaga kerja, dsb.
d. Pembiayaan Musyarakah, Fasilitas Pembiayaan
dalam bentuk penyertaan modal antara BPRS dan
nasabah untuk menggarap suatu nasabah. Tiap-tiap
pihak menyertakan modal dalam jumlah yang sama
atau berbeda sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak. Mekanisme bagi hasil dan keuntungan
disesuaikan dengan jumlah nisbah yang disepakati
oleh kedua belah pihak. Dan di dalamnya termasuk
pada pembiayaan produktif dimana pembiayaan ini
khusus diperuntukan kepada nasabah yang ingin
mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM).
2. Produk Layanan Multijasa BPRS Cilegon Mandiri:
Produk Layanan Multi Jasa yang ada di BPRS
Syariah meliputi Biaya Pendidikan dan Biaya Keshatan.
Berikut uraian dari setiap jenis produk pembiayaan.
a. Biaya Pendidikan, Fasilitas pembiayaan yang
khusus diperuntukan biaya sekolah.
b. Biaya Kesehatan, Fasilitas pembiayaan yang
diperuntukan untuk kesehatan.50
50
Brodur BPRS Cilegon Mandiri dan sudah dikonfirmasi kepada
Customer Service Ibu Natalia Mareta
56
BAB IV
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Evaluasi Penyaluran Pembiayaan Musyarakah dalam
Memberdayakan UMKM Pada BPRS Cilegon Mandiri
Dalam pelaksanaan pembiayaan sistem musyarakah
yang telah menjadi ketentuan BPRS Cielgon Mandiri tidak
terlepas dari prinsip syari’ah Islam, yang bertujuan untuk
mencegah pembiayaan yang bermasalah atau macet.
Pembiayaan yang macet inilah yang akhirnya dapat membuat
bank berdasarkan prinsip syari’ah mengalami kerugian. Selain
itu BPRS Cilegon Mandiri dalam memberikan pembiayaan
tidak boleh melanggar norma agama, norma kesusilaan dan
usaha yang dilarang oleh pemerintah.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembiayaan
musyarakah merupakan kerja sama yang dilakukan dua orang
atau lebih dalam suatu kontrak investasi dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Yang
tentunya dalam hal ini tidak terlepas dari rukun yang ada
dalam islam.
Evaluasi pembiayaan musyarakah berdasarkan
wawancara di BPRS Cilegon Mandiri bahwa evaluasi
mengacu pada tiga bentuk evaluasi pembiayaan, yaitu :
57
evaluasi dilakukan di awal kegiatan, evaluasi formatif dan
evaluasi sumatif.
1. Evaluasi awal kegiatan51
Evaluasi diawal kegiatan yaitu Bertujuan untuk
menilai kesiapan usaha yang mendeteksi kelayakan
usaha.52
Diawal kegiatan pada saat akan menyalurkan
pembiayaan kepada calon nasabah BPRS Cilegon Mandiri
mempunyai ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyaluran
pembiayaan pada akad musyarakah yang harus ditempuh
oleh calon nasabah yaitu dengan mengikuti prosedur-
prosedur yang sudah diterapkan pada BPRS Cilegon
Mandiri tersebut, diantaranya :
a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan
musyarakah
Calon nasabah datang langsung ke BPRS Cilegon
Mandiri dengan mengutarakan kehendaknya, dan
mengisi formulir permohonan pembiayaan serta
membawa dokumen-dokumen yang telah menjadi
peryaratan sebagai lampiran permohonan pembiayaan
musyarakah.
51
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusum A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri 52
Husein Umar, Evaluasi Kinerja Perbankan, (Jakarta: PT. Grafindo
Pustaka Utama, 2005), h.99
58
b. Wawancara
Dalam tahapan ini, dilakukan oleh caloh nasabah
dengan cara pihak BPRS berhadapan langsung.
Tujuan dengan adanya wawancara ini adalah untuk
mengetahui keinginannya calon nasabah dan meniali
kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya.
Pada saat wawancara itu meliputi semua data yang
perlu dilengkapi.
c. Penyelidikan Berkas
Setelah pengajuan pembiayaan musyarakah
dan kelengkapan berkas-berkas, tahap selanjutnya
yaitu penyelidikan dokumen-dokumen untuk
mengajukan permohonan. Tujuannya yaitu untuk
mengetahui apakah berkas yang diajukan telah
lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah
diterapkan, jika dirasa belum lengkap maka pemohon
akan diminta untuk segera melengkapinya.
Dalam penyelidikan ini hal yang perlu
diperhatikan adalah kebeneran dokumen-dokumen
yang diberikan. Adapun syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam pembiayaan musyarakah atau
Pembiayaan Badan Usaha di BPRS Cilegon Mandiri
antara lain :
- Pas Foto Direktur & komanditer 4x6 (3 Lembar)
59
- Foto copy Identitas Direktur &b Komanditer (3
Lembar)
- Foto copy Kartu Keluarga & Buku Nikah (Bagi
Direktur)
- Foto copy Legalitas Usaha (Company Profile
Perusahaan)
- Laporan Keuangan Perusahaan 3 Bulan Terakhir
- Foto Copy Rekening Koran Tabungan perusahaan
3 Bulan Terakhir
- Foto Objek Jaminan atas nama sendiri
(Direktur/Komanditer)
d. Peninjauan Lokasi
Setelah pihak bank memperoleh keyakinan
dari keabsahan hasil penyelidikan wawancara maka
langkah selanjutnya yaitu melakukan peninjauan
lokasi yang akan menjadi objek pembiayaan. Pada
saat melakukan peninjauan lapangan petugas harus
menggali informasi sebanyak mungkin kepada calon
anggota pembiayaan.
Tidak hanya itu petugas juga harus melakukan
survey lingkungan tempat tinggal calon nasabah, yaitu
mencari informasi dari masyarakat sekitar, dengan
tujuannya adalah untuk memastikan objek yang
diabiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang
ditulis keadalam formulir pengajuan pembiayaan.
60
e. Analisis terhadap kelayakan pembiayaan53
Dalam penilaian layak atau tidaknya suatu
pembiayaan yang disalurkan maka perlu juga
dilakukannya analisis pembiayaan, analisis
pembiayaan yang dilakukan BPRS Cilegon Mandiri
yaitu dengan menggunakan prinsip 5 C yakni :
Segi Caracter (watak)
Pada prinsip ini menggambarkan latar
belakang calon nasabah yang meliputi sifat,
kepribadian dan tingkah laku nasabah dalam
kehidupan sehari-hari dilingkungan tempat tinggal
serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran
dan tekad baik calon nasabah dalam membayar
kembali pembiayaan yang akan diterimanya.
Pada BPRS Cilegon Mandiri harus diperhatiak
terlebih dahulu karena untuk mengetahui calon
nasabah yang baik, jujur dan komitmen euntuk
mengembalikan pembiayaan. Hal seperti itu harus kita
analisis nasabah tersebut agar terhindar dari
terjadinya resiko pembiayaan yang kemungkinan akan
muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan.
Segi Capacity (Kemampuan)
Analisis untuk capacity ini dilakukan untuk
mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah
53
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
61
dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu
pembiayaan. BPRS harus mengetahui dengan pastin
kemampuan keuangan calon nasabah itu sendiri.
Dengan begitu BPRS Cilegon Mandiri tidak
melihat dari jumlah keuangan yang dimiliki calon
nasabah, karena realitanya saat ini tidak semua
nasabah mempunyai asset atau perputaran dana yang
sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Analisis
capacity ini kita melihat dari laporan keuangan seperti
halnya slip gaji dan rekening buku tabungan calon
nasabah. Dengan begitu dapat melihat serta mengukur
kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis yang
dihubungkan dengan bidang bisnis yang dijalaninya.
Dengan melakukan pengamatan di lapangan langsung
atas sarana usahanya seperti halnya lokasi usaha,
jumlah karyawan, alat-alat pada bidang pekerjaannya
serta metode kegiatan.
Segi Capital (modal)
Modal sangat perlu untuk dianalisis lebih
mendalam. Karena dengan begitu bank dapat
mengetahui modal yang dimilikioleh nasabah untuk
usaha yang dibiayai.
Modal juga sangat perlu untuk melengkapi
data nasabah ynag akan mendapatkan penyaluran
pembiayaan pada BPRS Cilegon Mandiri. Maka hl ini
62
tidak baik jika cslon nasabah memanipulasi atau
membohongi pihak bank dengan modal yang
dimilikinya.
Segi Collateral (Jaminan)
Jaminan atau agunan yang dimiliki oleh calon
nasabah atas pembiayaan yang diberikan kepada
BPRS Cilegon Mandiri. Agunan merupakan sumber
pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut
tidak dapat membayar angsuran maka itu termasuk
dalam kategori kredit macet, maka kreditur dapat
melakukan eksekusi terhadap agunan. Penilaian ini
meliputi barang jaminan diantaranya : nilai jaminan
berupa
1. Bangunan rumah/tanah
2. BPKP kendaraan
3. SK PNS apabila nasabah seorang Pegawai Negeri
Sipil (PNS)
4. Foto Copy akta pendirian, SITU SIUP TDP
apabila nasabah tersebut meruapakan perusahaan
atau lembaga.
Jadi, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah
terhadap BPRS Cilegon Mandiri nilai jaminan
tersebut harus lebih dari nilai pengajuan
pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap
calon nasabah.
63
Segi Condition
Dalam penilaian pembiayaan hendaknya juga
dinilai dari segi kondisi perekonomian sekarang dan
masa yang akan datang, jadi pihak kreditur harus
mempertimbangkan sector usaha calon debitur
dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Artinya keadaan
usaha atau nasabah memiliki karir diperusahaan yang
berprospek seperti perushaan yang dinilai memiliki
prospek yang baik dan bonafit serta juga nasabah
memiliki usaha yang konsisten dan kontinuitas dalam
menjalankan usahanya dalam memperoleh
keuntungan.
Pada tahap kelayakan pembiayaan khususnya
pada pembiayaan musyarakah BPRS Cilegon Mandiri
tidak menyalurkan pembiayaan dengan begitu saja.
Namun BPRS Cilegon Mandiri melihat terlebih
dahulu jenis usaha nasabah itu sendiri.
Menurut Bapak Ridwan, selaku marketing
Lending mengatakan,
“... jadi kebanyak nasabah yang mengajukan
pembiayaan musyarakah ini jenis usahanya yaitu
usaha yang bersifat menengah. Contohnya seperti Si A
mendapat Projek untuk pembangunan gedung atau
pengadaan alat kesehatan, kemudian pihak A
membutuhkan bantuan dana dari BPRS Cilegon
64
Mandiri untuk membantu berjalannya projek yang
akan dikerjakannya. Disini pihak bank tidak langsung
menyalurkan pembiayaan terlebih dahulu pihak bank
meminta SPK kepada nasabah akan pekerjaan yang
akan dia kerjakan serta pihak bank meminta nilai
kontrak dari usaha itu sendiri. Dengan begitu dapat
kita lihat bahwa nasabah itu sendiri layak atau tidak
mendapatkan pembiayaan dari kami setelah kami
menganalisa kelayakan maka disitu pihak bank
membuat persetujuan dengan calon nasabah akan bagi
hasil yang didapat”
f. Keputusan Pembiayaan
Keputusan pembiayaan adalah untuk
menentukan apakah pembiayaan layak untuk
diberikan pemiayaan atau tidak, jika layak maka calon
nasbah akan dihubungi. Dan penanda tanaganan akad,
dan persiapan administrasi oleh BPRS Cilegon
Mandiri keputusan pembiayaan mencakup : akad
pembiayaan yayng akan ditandatangani, jumlah uang
yang kana dicairkan, jangka wajtu pembiayaan, dan
biaya lainnya.
Syarat Modal
1. Modal musyarakah adalah modal yang
dikeluarkan untuk membiayai modal kerja nasabah
sesuai analisa dan kebutuhan modal kerja.
65
2. Modal musyarakah harus digunakan
sesuaindengan tujuan penggunaan pembiayaan
yang diajukan.
g. Perhitungan Bagi Hasil
Nisbah bagi hasil iterapkan melalui negosiasi
antara pihak BPRS Cilegon Mandiri denga nasabah.
Negosiasi kan timbul kesepakatan antara kedua belah
pihak dalam berbagi keuntungan dan kerugian.
Bsarnya usaha yang diperoleh baik bank maupun
pihak BPRS amat tergantung pada nisbah yang
disepakati pda awal akad.
Metode perhitungan bagi hasil dalam
pembiayaan musyarakah pada BPRS Cilegon Mandiri
berdasarkan pada teori Profit Sharing. Adapun cara
perhitungan pembiayaan musyarakah pada BPRS
Cilegon Mandiri adalah sebagai berikut :
Contoh perhitungan bagi hasil :\
Hifdi seorang pengusaha, dia memperoleh
tender untuk pengadaan alat kesehatan ia
memerlukan modal 80.000.000 namun hifdi hanya
mempunyai 40.000.000 dan ia memperoleh
pembiayaan dari BPRS Cilegon Mandiri sebesar
40.000.000 untuk membiayai usaha jual beli alat
kesahatan dengan kesepakatan 50% : 50% keuntungan
yang didapat pada bulan pertama sebesar 3.500.000
66
setelah dikurangi biaya-biaya satu bulan sebsar
500.000 menjadi Rp. 3.000.000
Diketahui :
Dana dari BPRS Cilegon Mandiri Rp. 40.000.000
Laba bersih Rp. 3.000.000
Nisbah agi hasil 50% : 50%
Jangka waktu pengembalian 6 bulan
Jawab : Rp. 3.0000.000 : 2 = Rp. 1.500.000
Maka jumlah yang harus diberikan ke BPRS ilegon
Mandiri bulan ke 1 sebesar Rp. 1.500.000. sedangkan
pokok pinjamannya bisa dibayar sekaligus pada saat
jatuh tempo atau setiap bulannya sesuai dengan
keinginan mudharib untuk bulan selanjutnya yang
harus diserahkan ke BPRS Cilegon Mandiri tidak
selalu sama karena keuntungan yang didapatkan dari
usaha tersebut tidak selalu sama.
h. Pembayan Angsuran
1. Keuntungan dari pengembangan dana musyarakah
dibagikan kepada BPRS Cilegon Mandiri dan
nasabah sesuai nisbah
2. Pembayaran angsuran oleh nasabah dilakukan
dengan cara pengembalian modal dan bagi hasil
secara bulanan sampai masa pembiayaan berakhir.
67
i. Pemutusan Kontak Kerja
1. Nasabah terbukti melanggar hal-hal yang telah
disepakati lam kontrak
2. Nasabah dan BPRS sepakat untuk mengakhiri
kontrak
3. Salah satu pihak meninggal dunia
4. Terjadinya kecendrungan penurunan usaha terus
menerus.
Pada tahap evaluasi diawal kegiatan pihak
BPRS Cilegon Mandiri mempunyai faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah.
Dapat dilhat dari faktor nasabah, faktor dari nasabah
ini bisa disebut juga faktor dari nasabah itu sendiri,
dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap nasabah atau
debitur memiliki kulaitas dan karakter yang
berbedaantara satu nasabah dengan nasabah lainnya.
Karena tidak semua nasabah atau debitur mempunyai
i’tikad baik pada saat mengajukan pembiayaan
ataupun pada saat pembiayaan yang diberikan sedang
berjalan. I’tikad tidak baik itulah memang sulit untuk
diketahui dan dianalisis oleh pihak bank. Karena ada
beberapa debitur yang pada saat mengajukan
pembiyaan menutup-nutupi keuangan perusahaan dan
dari calon nasabah tersebut hanya mengharapkan dana
segar dari bank.
68
Fakta yang didapat pada tahap evaluasi awal
kegiatan banyak calon nasabah yang tidak mengikuti
prosedur yang sudah ditetapkan dengan kata lain pada
saat penyelidikan berkas calon nasabah tidak
memenuhi syarat-syarat seperti halnya calon nasabah
tidak mempunyai legalitas usaha, tidak menyerahkan
laporan keuangan 3 bulan terakhir perusahaan itu
sendiri, serta objek yang akan diagunkan oleh calon
nasabah itu bukan milik pribadinya sendiri melainkan
objek yang akan diagunkan kepada bank itu milik
kerabat terdekatnya. Hal itu lah yang membuat pihak
bank tidak memberikan pembiayaan atau kata lain
nasabah ditolak dan tidak layak diberi pembiayaan.
Naum demikian, fakta lain yang ditemukan
bahwa hanya beberapa calon nasabah yang tidak
mengikuti perosedur-prosedur yang sudah ditetapkan
oleh BPRS Cilegon Mandiri dan mayortitas calon
nasabah yang mengajukan pembiayaan mengikuti
prosedur-prpsedur BPRS Cilegon Mandiri.
2. Evaluasi Formatif54
Pada tahap yang kedua atau disebut formatif ini
dilakukan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama
54
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
69
proses kegiatan usaha dilaksanakan.55
Dengan maksud
agar segera dapat mengetahui kemungkinan adanya
penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian
pelaksanaan dengan rencana yang telah di disusun
sebelumnya.
Sedangkan yang dimaksud dengan evalusi formatif
disini adalah BPRS Cilegon Mandiri pada bagian
marketing melakukan pengawasan terhadap pengembalian
angsuran yang dilakukan nasabah pembiayaan serta
melakukan penilaian terhadap hasil-hasil yang telah
dicapai oleh nasabah. Mengenai waktu pelaksanaanya
dapat dilakukan secara rutin yaitu dengan melakukannya
sebulan sekali. Disini bagian marketing melakukan
pengawasan dengan mendatangi langsung kegiatan-
kegiatan usaha nasabah yang mendapatkan pembiayaan
seperti halnya melihat dari perusahaan nasabah bekerja,
apakah perusahaan tersebut profitnya semakin membaik
atau sebaliknya. Sehingga kalau semua itu berjalan
dengan lancar akan membuat BPRS Cilegon Mandiri yang
sehat dan dengan adanya pengawasan ini yaitu untuk
mencegah terjadinya kredit macet pada BPRS Cilegon
Mandiri.
Dilihat dari evaluasi formatif fakta yang didapat
pada pengawasan terhadap pengembalian angsuran yang
55
Husein Umar, Evaluasi Kinerja Perbankan, (Jakarta: PT. Grafindo
Pustaka Utama, 2005), h.99
70
dilakukan nasabah yaitu masih terjadinya pembiayaan
bermasalah yang dialami oleh nasabah. Hal ini terjadi
karena beberapa faktor diantaranya karakter nasabah yang
memang nasabah sendiri susah untuk memberikan
angsuran atau kewajibannya terhadap bank. Padahal
yayng seharusnya dilakukan oleh nasabah yaitu nasabah
harus sadar diri akan kewajibannya yaitu pengembalian
tagihan atau melakukan pembayaran angsuran tiap
bualannya terhadap bank guna terhindar dari terjadinya
kredit macet. Adapun dilihat dari kegiatan usaha nasabah
yang telah diberikan pembiayaan, profit yang didapat oleh
usaha nasabah itu sendiri semakin membaik dan
pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Cilegon Mandiri
sangat membantu kelangsungan akan usaha nasabah itu
sendiri.
3. Evaluasi Sumatif56
Pada tahapan ini penilaian dilakukan untuk
melihat hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan
dari awal sampai keseluruhan akhir kegiatan.57
Pada tahap
evaluasi ini dilakukan oleh piahk BPRS Cilegon Mandiri
setelah menyalurkan pembiayaan terhadap nasabahnya,
dan sampai pada akhir proses pengembalian pembiayaan.
56
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri 57
Husein Umar, Evaluasi Kinerja Perbankan, (Jakarta: PT. Grafindo
Pustaka Utama, 2005), h.99
71
Adapun fungsi evaluasi sumatif ini yaitu untuk
menentukan pencapaian hasil jumlah pembiayaan
musyarakah pada BPRS Cilegon Mandiri serta dalam
pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah
tersebut sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya
mengalami kredit macet.
Dengan melakukan evaluasi ini dapat
dikemukakan bahwa hasil dari awal kegiatan pembiayaan
ternyata terdapat kelemahan atau mengalami keganjalan
diantaranya yaitu tidak layakanya nasabah mendapatkan
pembiayaan dikarenakan legalitas usaha dan objek
jaminan yang akan diagunkan tidak jelas dengan kata lain
bukan hak milik pribadi. Selain itu setelah BPRS Cilegon
Mandiri menyalurkan pembiayaan kepada nasbah itu
masih saja terjadinya kredit macet terhadap nasabah yang
mendapatkan pembiayaan khususnya pada pembiayaan
musyarakah. Disini pada tahap evaluasi yang dilakuakn di
tengah-tengah kegiatan terdapat keganjalan yang memang
itu sangatlah tidak asing dikalangan lembaga keuangan
yaitu pihak bank tidak lah mengalami kerugian karena
pihak bank merestrukturisasi ulang waktu pembiayaan
yang dilakukan nasabah. Karena hal ini lah akan
membantu BPRS Cilegon Mandiri terhindar dari resiko.
Adapun pencapaian hasilnya yang didapat oleh BPRS
Cilegon Mandiri khususnya pada sektor UMKM
72
diantaranya : BPRS Cilegon Mandiri dapat membantu
kelangsungan usaha nasabah itu sendiri dan pencapaian
hasil yang diperoleh BPRS Cilegon Mandiri ini selalu
melebihi target yang ditentukan.
Dilhat pada jumlah nasabah pada tahun 2014-
2015 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2014
memiliki 40 nasabah, tahun 2015 terdapat 52 nasabah, dan
pada tahun 2016 memiliki 70 nasabah. Dari jumlah
nasabah rata-rata mengembalikan dalam jangak waktu
selama 3 tahun. Dari tiap nasabah pada tahun 2014 itu
rata-rata mendapatkan pembiayaan sebesar 50 jt sd 75 jt,
pada tahun 2015 tiap nasabah mendapatkan penyaluran
pembiayaan sebesar 50 sd 100 jt, dan pada tahun 2016
BPRS Cilegon Mandiri memberikan pembiayaan terhadap
nasabah sebesar 50 sd 150 jt. Dari keseluruhan nasabah
yang mengajukan pembiayaan musyarakah BPRS Cilegon
Mandiri memberikan pembiayaan di atas 50 jt. Karena
penyaluran pembiayaan musyarakah itu khusus kepada
sektor usaha menengah.
Tabel 4.1
Pembiayaan Musyarakah BPRS Cilegon Mandiri
Pembiayaan
diberikan
2014 2015 2016
Nilai Pembiayaan 50 jt sd
80 jt
50 jt sd 100
jt
50 jt 150 jt
Jumlah Nasabah 40 52 70
73
Sumber : Ridwan Kusuma A. Selaku Marketing (Lending)
BPRS Cilegon Mandiri
Berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa
penyaluran pembiayaan UMKM dengan akad musyarakah
pada BPRS Cilegojn Mandiri berjalan secara efektif
karena pada setiap divisi harus ada pencapaiannya
masing-masing khususnya pada divisi marketing. Dan
untuk pembiayaan musyarakah pada sektor UMKM, dan
pada 3 tahun terakhir ini BPRS Cilegon Mandiri sudah
mencapai target yang diharapkan. Dan fakta lain yang
didapat dari Bank miliki Pemerintah Kota Cilegon ini
(BPRS Cilegon Mandiri) dari pembiayaan musyarakah
dapat meningkatkan pendapatan serta dapat bekerja sama
dengan sektor usaha khususnya pada sektor usaha
menengah. Dengan begitu pendapatan yang diperoleh oleh
pihak BPRS Cilegon Mandiri sesuai dengan target bahkan
melebihi pencapaian target.58
Dalam efektifitasnya BPRS Cilegon Mandiri
berupaya mendahulukan pelaku usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM). Meski demikian, BPRS Cilegon
Mandiri memiliki kriteria ntuk UMKM ang berhak
mendapatkan bantuan modal yaitu : memiliki Aset di
bawah UMR (Upah Minimum Rata-rata yang berlaku di
Kota Cilegon.
58
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
74
B. Hambatan dan Solusi BPRS Cilegon Mandiri dalam
Memberdayakan UMKM
1. Hambatan yang dihadapi BPRS Cilegon Mandiri59
Dalam menjalankan suatu kegiatan pada lembaga
perbankan syariah tentulah ada bebrapa hambatan yang
terjadi. Hal ini serimg kali terjadi di Bank Syariah di
seluruh Indonesia. Di BPRS Cilegon Mandiri terjadi
beberapa hambatan dalam mengoptimalkan UMKM.
Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi dari
berabagi faktor lebih khusus lagi yang dihadapi pada
BPRS Cilegon Mandiri yaitu timbul dari faktor eksternal
atau masyarakat.
a. Minimnya Pengetahuan Msyarakat
Tingkat pendidikan pada saat ini sangatlah
mempengaruhi terhadap pengetahuan masyarakat
terhadap pengetahuan tentang perbankan syariah. Dan
masih banyak sekali masyarakat yang belum
mengetahui produk-produk yang ada di dalam
perbankan syariah, sehingga banyak sekali
masyarakat yang salah persepsi tentang Bank Syariah
khususnya BPRS Cilegon Mandiri.karena memang
kebanyakan warga atau masyarakat kota Cilegon
belum mengetahui keberadaan BPRS Cilegon
59
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
75
Mandiri dan belum banyak yang tahu tentang
perbankan syaraiah.
Menurut Ridwan Kusuma A. Selaku
Marketing Lending mengatakan,
“...kita bagian marketing ditugaskan oleh
pihak bank untuk melakukan edukasi dan sosialisasi
langsung yaitu dengan cara mendatangi langsung ke
masyarakat atau calon nasabah pada setiap harinya.
Seperti mendatangi pedagang-pedagang di pasar,
bahkan datang langsung ke dinas-dinas lingkungan
kota cilegon serta menawarkan langsung kepada
perusahaan-perusahaan besar”60
Kesalah pahaman terhadap perbankan syariah
inilah menunjukan bahwa belum meratanya
sosialisasi informasi perbank syariah khusunya BPRS
Cilegon Mandiri. Banyak sekali masyarakat yang
belum memahami secara benar apa itu Bank Syariah,
BPRS, sistem apa yang dipakai, jenis prosuknya, serta
apa keunggulan BPRS Cilegon Mandiri bila
dibandingkan dengan bank lainnya.
b. Nasabah Tidak Konsisten61
Yang dimaksud disini adalah kebanyakan dari
calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan itu
60
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
61 Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
76
memberikan objek jaminan yang akan diagunkan
bukan hak milik pribadi atau perusahaan.
Menurut Ridwan Kusuma A, selaku
Marketing Lending, mengatakan
“.... yang menjadi persoalan penting bagi bank
itu adalah agunan yang diberikan oleh calon nasabah
bukan milik pribadi, contohnya dia memberikan
objek jaminan untuk diagunkan tersebut bukan milik
kerabat dekata, atau dari temen ke temen. Disitulah
pihak bank mersa ini adalah salah satu hambatan
untuk penyaluran pembiayaan berlangsung”62
Tidak hanya itu hambatanpun terjadi karena
adanya keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal
keterlambatan pembayaran, itu dapat dibedakan
dengan menjadi dua diantaranya, nasabah yang
terlambat membayar kewajibannya karena kondiisi
diluar harapan nsabah (force majure) dan nasabah
yang mampu membayar tetapi menunda-nunda
pembayaran tersebut. Sehingga BPRS Cilegon
Mandiri harus bertindak dan mengambil tindakan atau
action.
62
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
77
2. Upaya Penyelesaian Terhadap Hambatan-hambatan63
Setiap hambatan tentulah ada penyelesaian yang
dilakukan. Walaupun penyelesaian gtersebut masih
kurang atau belum maksimal. Dalam hal ini ada beberapa
upaya BPRS Cilegon Mandiri dalam menyelesaikan
hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut :
a. Tingkat pendidikan memang menjadi salah satu
hambatan paling terbesar bagi Bank Syariah khusunya
BPRS Cilegon Mandiri. Dengan pendidikan tersebut
maka pola pikir dan kemampuan sangatlah
berpengaruh. Maka dalam masalah ini BPRS Cilegon
Mandiri akan memberikan dan terus memberikan
edukasi kepada calon nasabah.
Dengan diberikan sosialisasi serta edukasi diharapkan
masyarakat akan paham fungsi serta prosuk-produk
yang ada di BPRS Cilegon Mandiri. Karena jika
nasabah mempunyai pendidikan minim, maka bank
akan mengalami kesulitan dalam memberikan
pembiayaan. Karena pada dasarnya BPRS Cilegon
Mandiri syarat dalam mengajukan pembiayaan dilihat
dari karakter serta kemampuan usaha tersebut.
b. Hambatan keterlambatan membayar memang hal yang
sangat lumrah/sering terjadi pada pihak Bank
khususnya BPRS Cilegon Mandiri. Langkah yang
63
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
78
diambil oleh BPRS Cilegon Mandiri dalam
mengahadapi masalah ini akan mengambil tindakan
yaitu dengan mencari i’tikad baik nasabah tersebut
dengan cara silaturahmi terlebih dahulu, jika memang
belum ada kejelasan dari nasabah maka bank
memberikan surat peringatan sampai dengan 3 kali
peringatan. Jika memang pada 3 kali peringatan maka
bank akan meminta bantuan kepada kejaksaan.
Gunanaya kejaksaan akan mengambil agunan/jaminan
yang diberikan oleh nasabah tersebut. Lalu agunan
yang telah diambil oleh kejaksaan akan diberikan
kembali kepada BPRS Cilegon Mandiri tersebut
melakukan lelang akan agunan yang diambil
kemudian pihak bank tersebut melakukan lelang.64
C. Analisis
Dalam menyalurkan suatu pembiayaan yang bertujuan
untuk memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah
(umum) melalui pembiayaan tidak mudah. Ada beberapa hal
yang harus dilakukan oleh BPRS Cilegon Mandiri, untuk
pencapain target dan dalam melakukan pencapaian tersebut,
tentu membutuhkan suatu proses yang mana di dalam suatu
proses akan ada suatu hambatan yang dapat mengganggu
64
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
79
keberlangsungan suatu pembiayaan pada BPRS Cilegon
Mandiri.
Selama proses kebutuhan penyaluran pembiayaan
musyarakah BPRS Cilegon Mandiri, melakukan evaluasi
dengan menggunakan tiga bentuk evaluasi pembiayaan yaitu
evaluasi di awal kegiatan, evaluasi formatif dan evaluasi
sumatif. Yang bertujuan untuk keberlangsungan serta
kelancaran pembiayaan yang disalurkan ke Nasabah, dan
untuk mencegah suatu hal yang dapat merugikan BPRS
Cilegon Mandiri itu sendiri. Akan tetapi tidak dipungkiri,
walaupun sudah melakukan evaluasi tentu BPRS Cilegon
Mandiri menemukan hambatan diantaranya, minimnya
pengetahuan masyarakat dan tinggat pemahaman yang belum
merata terhadap BPRS Cilegon Mandiri, serta adanya
Nasabah memberikan objek jaminan kepada BPRS Cilegon
Mandiri bukanlah hak milik pribadi, melainkan milik kerabat
terdekat dan tidak konsisten nya Nasabah akan pengembalian
pembiayaan setiap bulan nya, sehingga terjadinya kredit
macet.
Dengan adanya hambatan tentunya BPRS Cilegon
Mandiri akan melakukan beberapa cara umtuk mengatasinya.
Dalam mengatasi hambatan tersebut BPRS Cilegon Mandiri
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang BPRS
Cilegon Mandiri, dan memberikan edukasi mengenai
80
mekanisme dan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan
agar calon nasabah mendapatkan penyaluarn pembiayaan.
BPRS Cilegon Mandiri memiliki strategi untuk
melakukan sosialisasi yang mampu untuk mengenalkan BPRS
Cilegon Mandiri ke seluruh masyarakat, khususnya pada
pelaku sektor UMKM. Hal yang dilakukan oleh BPRS
Cilegon Mandiri adalah bertemu langsung dengan calon
Nasabah dengan memberikan informasi melalui brosur dan
berinteraksi langsung dengan calon Nasabah.
Hambatan karena objek jaminan yang bukan milik
pribadi diagunkan Nasabah kepada BPRS Cilegon Mandiri,
memang banyak ditemukan. Hal itu terjadi karena calon
Nasabah tidak memilik objek yang sesuai dengan BPRS
Cilegon Mandiri.
“......Jadi sering kali kami menemukan calon Nasabah
yang memberikan objek jaminan tersebut nukanlah milik hak
pribadi, melainkan milik kerabat terdekatnya. Dengan begitu
kami melakukan strategi untuk bertemu langsung dengan
pihak ketiga ( kerabat dekat)”.65
Hambatan lain yang ditemukan ialah adanya Nasabah
yang tidak konsisten akan pengembalian pembiayaan atau
kredit macet. Hal ini biasanya terjadi karena faktor ekonomi
atau pribadi. Kepada Nasabah yang mengalami kredit macet,
maka pihak BPRS Cilegon Mandiri akan melakukan
65
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
81
restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan membuat jadwal
baru untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran.
“......Jadi kita melakukan restrukturisasi itu melakukan
perpanjangan waktu kontrak, misalnya awal perjanjian jangka
waktu tiga tahun namun dengan terjadinya kredit macet maka
jangka waktu diperpanjang menjadi lima tahun dengan
jumlah yang lebih ringan dari sebelumnya”.66
Dengan adanya rekstrukturisasi maka bank
sebelum memberikan pembiayaan harus melakukan
kehati-hatian agar tidak terjadi rekstrukturisasi pada
nasabah BPRS Cilegon Mandiri.
66
Wawancara Pribadi, 02 Oktober 2017, Ridwan Kusuma A,
Marketing Lending BPRS Cilegon Mandiri
82
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari semua data dan analisa yang telah penulis
lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Evaluasi penyaluran pembiayaan musyarakah dalam
memberdayakan UMKM di BPRS Cilegon Mandiri yaitu
dengan mengacu pada tiga bentuk evaluasi pembiayaan,
yaitu : evaluasi dilakukan di awal kegiatan, evaluasi
formatif dan evaluasi sumatif. Dalam mekanisme
pembiayaan Musyarakah BPRS Cilegon Mandiri telah
sesuai dalam opersional akad, modal, kerja maupun dalam
perhitungan bagi hasil.
2. Dalam proses penyaluran pembiayaan musyarakah dalam
memberdayakan UMKM tentulah mengalami suatu
hambatan. Hambatan pada BPRS Cilegon Mandiri antara
lain tingkat pendidikan SDM yang sangat minim, serta
sebagian nasabah memberikan objek jaminan yang
diagunkan ke BPRS Cilegon Mandiri bukan hak milik
pribadi melainkan milik kerabat terdekat dan terjadinya
nasabah tidak konsisten maksud disini adalah terjadinya
hambatan pembayaran atau bisa disebut dengan
mengalami tunggakan. Adapun keterlambatan membayar
yaitu terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor.
Hambatan-hambatan tersebut tentu akan ada solusi yang
83
harus dilakukan. Solusi dan upaya yang dilakukan oleh
BPRS Cilegon Mandiri yaitu dengan melakukan
sosialisasi tentang perbankan syariah agar masyarakat
lebih luas lagi mengetahui keberadaan BPRS Cilegon
Mandiri. Dan untuk terjadinya ketidak konsistenan
nasabah dalam pengembalian pembiayaan BPRS Cilegon
Mandiri melakukan restrukturisasi untuk nasabah, hal
tersebut agar tidak terjadinya kredit macet serta
mengganggu kelangsungan bank.
B. Saran
1. Evaluasi penyaluran pembiayaan musyarakah dalam
memberdayakan UMKM pada BPRS Cilegon Mandiri
dengan mengacu pada tiga bentuk evaluasi pembiayaan
yaitu evaluasi diawal kegiatan, evaluasi sumatif, dan
evaluasi formatif sudah optimal dalam hal itu BPRS
Cilegon Mandiri harus mempertahankan atau bahkan
teknis harus dikembangakan agar menjadi lebih baik lagi.
Dan BPRS Cilegon Mandiri harus lebih semangat dan
mempuntai strategi baru pada pemberdayaan UMKM
hebat agar perkembangan ekonomi khusunya di Kota
Cilegon semakin maju dalam usahanya khusunya pada
sektor Usaha Mikro Kecil Menengah.
2. Dalam menghadapi hambatan yang terjadi, sebaiknya
BPRS Cilegon Mandiri harus lebih tanggap lagi dalam
mengambil tindakan, harus selektif serta mempunyai
84
startegi baru untuk mencegahnya hambatan yang memang
sering terjadi pada tiap tahunnya. Dengan begitu BPRS
Cilegon Mandiri harus lebih teliti dalam menganalisa
kelayakan usaha nasabah itu sendiri karena kebanyakan
dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan hanya
ingin mendapatkan dana segar. Dan diharapkan BPRS
Cilegon Mandiri juga harus lebih giat dan semangat dalam
mempertahankan kegiatan sosialisasi yang menjadi
rutinitas tiap harinya yang dilakukan oleh staff marketing.
85
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Antonio, Muhammad Syafi’I. Bank Syariah Antonio. Jakarta:
Gema Insani Press. 2009
Amin, A.Irwan. Menata Perbankan Syariah Di Indoensia. Jakarta
: UIN Press. 2009
Arikunto, Suharsimi. Penilaian Program Pendidikan. Jakarta:
Raja Grafindo Persada. 2004
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2008
Azizah, Ulfah, “Evaluasi Strategi Bauran Pemasaran Produk
Pembiayaan Warung Mikro Pada PT. Bank Syariah
Mandiri Kantor Cabang Tangerang Ciputat,” (Skripsi
S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2016)
Djazuli dan Yadi Janwari. Lembaga-Lembaga Perekonomian
Umat (sebuah pengenalan). Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. 2002
Dr. Kamsar. Dasar-Dasar Perbankan Ed.Revisi. Jakarta:
Rajawali Perss. 2012
Hafidhuddin, Didin. Manajmen Syariah Dalam Praktik. Jakarta:
Gema Insani. 2003
Hidayati, Nurul. Metodologi Penelitian Dakwah dengan
Pendekatan Kualitatif. UIN Press. 2006
86
Hubeis, Musa. Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Incubator
Bisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009
Husein, Umar. Evaluasi Kinerja Perusahaan. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama. 2005
Ibrahim, Yaqob. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Rineka
Cipta.2003
Jhon, Craw. Evaluation Of Libraries and Information Services.
London.2000
Karim, Adimarwan.Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan).
Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2003
Kashmir. Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2003
Karnean Perwatmaja dan M.Syafi’I Antonio. Apa dan
Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Versi Grafika.
1992
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 2008
Mas’adi, A. Ghufron. Fiiqh Muamalat Kontekstual Cet. 1.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.2002
Melelong, J. Lexy. Metodologi Penenlitian Kualitatif,
Terjemahan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002
Muhammad. Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan
di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.2005
87
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),
Ekonomi Islam, Jakarta: Universitas Indonesia
Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia,
2008
Riva’I, Vethzal. Islamic Banking. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
2010
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas
Ekonomi UII. 2008
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta
Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin. Evaluasi Program
Pendidikan. Pedoman Teoritis. 2000
Syafi’i Antonio Muhammad. Bank Syariah dari Teori ke Prkatek,
Jakarta: Gema Insani Press. 2001
Tambunan Tulus. UMKM Di Indonesia. Bogor: Ghalia
Indonesia.2009
Tayibnapis, Farida Yusuf. Evaluasi Program. Jakarta: PT.
Rineka Cipta. 2000
Tim.Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua.
Jakarta: Balai Pustaka. 1995
Utami, Chairunnisa Wahyu, “Evaluasi Manajemen Resiko
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri
KCP Graha Raya Serpong Utara,” (Skripsi Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Jakarta, 2015)
88
Yaya, Rizal. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan
Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat
B. Jurnal
Jurnal (2015) Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar
Bebas Asean. Ejournal.uajy
Jurnal (2008) Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun
2008 Tentang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah
HASIL WAWANCARA DENGAN MARKETING LENDING BPRS CILEGON
MANDIRI
Penelitian tentang “Evaluasi Pembiayaan Musyarakah dalam memberdayakan
UMKM Pada BPRS Cilegon Mandiri”
Informan : Ridwan Kusuma Atmanegara
Hari/Tanggal : Senin, 02 Oktober 2017
Lokasi : Komplek Sukmajaya Mandiri Kav.5 Jalan Ahmad Yani,
Kota Cilegon
T : Peneliti
J : Informan
T : Bagaimana sejarah BPRS Cilegon Mandiri ?
J : PT. BPRS Cilegon Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kota
Cilegon yang didirikan dengan Perda No.07 Tahun 2002. Pada tahun 2012 BPR
Syariah Cilegon mandiri berubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan
Perda Kota Cilegon No.14 tahun 2012 tentang perubahan Bentuk Badan
Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Cilegon Mandiri
menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon
Mandiri. Kegiatan Bank dikelola Oleh Direktur dan Manajer Opersional, yaitu
H. Tb. Abdul Nasser, SE dan idar Sudarma. Bank Mulai Beroperasi pada bulan
April 2003 dan secara bertahap sejak mendapat izin prinsip, bank dipersiapkan
baik struktur, standar prosedur operasional maupun sumber daya insasni untuk
menjalankan aktifitas usaha bank. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari web.
T : Bagaimana struktur organisasi di BPRS Cilegon Mandiri ?
J : Berbicara soal struktur organisasi jika dilihat secara tertulis itu ada di file, yang
perlu diketahui gambaran saja bahwa pada struktur organisasi tentu ada Direksi
yang dibawahi oleh audit Internal lalu dibawahnya ada manager Opersional
dan Manager Marketing disitu pula terdapat Divisi Accounting, Admin, CS,
Teller, pada bagian marketing tentu ada yang dinamakan Lending, Funding dan
Remedial. Nah dari setiap divisi tentu ada staff-nya masing-masing.
T : Apa saja Produk yang ada di BPRS Cilegon Mandiri ?
J : Kalau produk tentu kita tidak terlepas dari pembiayaan inti yaitu murabahah,
mudharabah, musyarakah dan ijarah namun kita disini mempunya produk
yang lain untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibrosur.
T : Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan UMKM khususnya pada
pembiayaan musyarakah ?
J : Hal yang umum dan dan memang sudah menjadi ketetapan semua bank
dimana terdapat ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyaluran pembiayaan
ppada akad musyarakah yang harus ditempuh oleh calon nasabah yaitu dengan
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh BPRS Cilegon Mandiri Yaitu
nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, bersedia untuk
diwawancarai, melakukan penyelidikan berkas peninjauan lokasi dan melaukan
analisis terhadap kelayakan pembiayaan.
T : Analisis seperti apa yang dilakukan oleh BPRS Cilegona Mandiri dalam
menentukan kelayakan calon nasabah.
J : Dalam menentukan kelayakan calon nasabah kami menggunakan prinsip 5C (
Caracter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition).
Segi Caracter (watak)
Pada prinsip ini menggambarkan latar belakang calon nasabah yang
meliputi sifat, kepribadian dan tingkah laku nasabah dalam kehidupan sehari-
hari dilingkungan tempat tinggal serta untuk mengetahui sejauh mana tingkat
kejujuran dan tekad baik calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaan
yang akan diterimanya.
Pada BPRS Cilegon Mandiri harus diperhatiak terlebih dahulu karena
untuk mengetahui calon nasabah yang baik, jujur dan komitmen euntuk
mengembalikan pembiayaan. Hal seperti itu harus kita analisis nasabah
tersebut agar terhindar dari terjadinya resiko pembiayaan yang kemungkinan
akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan.
Segi Capacity (Kemampuan)
Analisis untuk capacity ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan
keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu
pembiayaan. BPRS harus mengetahui dengan pastin kemampuan keuangan
calon nasabah itu sendiri.
Dengan begitu BPRS Cilegon Mandiri tidak melihat dari jumlah keuangan
yang dimiliki calon nasabah, karena realitanya saat ini tidak semua nasabah
mempunyai asset atau perputaran dana yang sesuai dengan ketentuan Bank
Indonesia. Analisis capacity ini kita melihat dari laporan keuangan seperti
halnya slip gaji dan rekening buku tabungan calon nasabah. Dengan begitu
dapat melihat serta mengukur kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnis
yang dihubungkan dengan bidang bisnis yang dijalaninya. Dengan melakukan
pengamatan di lapangan langsung atas sarana usahanya seperti halnya lokasi
usaha, jumlah karyawan, alat-alat pada bidang pekerjaannya serta metode
kegiatan.
Segi Capital (modal)
Modal sangat perlu untuk dianalisis lebih mendalam. Karena dengan
begitu bank dapat mengetahui modal yang dimilikioleh nasabah untuk usaha
yang dibiayai. Modal juga sangat perlu untuk melengkapi data nasabah ynag
akan mendapatkan penyaluran pembiayaan pada BPRS Cilegon Mandiri. Maka
hl ini tidak baik jika cslon nasabah memanipulasi atau membohongi pihak bank
dengan modal yang dimilikinya.
Segi Collateral (Jaminan)
Jaminan atau agunan yang dimiliki oleh calon nasabah atas pembiayaan
yang diberikan kepada BPRS Cilegon Mandiri. Agunan merupakan sumber
pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar
angsuran maka itu termasuk dalam kategori kredit macet, maka kreditur dapat
melakukan eksekusi terhadap agunan. Penilaian ini meliputi barang jaminan
diantaranya : nilai jaminan berupa
1. bangunan rumah/tanah
2. BPKP kendaraan
3. SK PNS apabila nasabah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Foto Copy akta pendirian, SITU SIUP TDP apabila nasabah
tersebut meruapakan perusahaan atau lembaga.
Jadi, jaminan yang diberikan oleh calon nasabah terhadap
BPRS Cilegon Mandiri nilai jaminan tersebut harus lebih dari
nilai pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh bank ter-
hadap calon nasabah.
Segi Condition
Dalam penilaian pembiayaan hendaknya juga dinilai dari segi kondisi
perekonomian sekarang dan masa yang akan datang, jadi pihak kreditur harus
mempertimbangkan sector usaha calon debitur dikaitkan dengan kondisi
ekonomi. Artinya keadaan usaha atau nasabah memiliki karir diperusahaan
yang berprospek seperti perushaan yang dinilai memiliki prospek yang baik
dan bonafit serta juga nasabah memiliki usaha yang konsisten dan kontinuitas
dalam menjalankan usahanya dalam memperoleh keuntungan.
T : Dalam setiap kegiatan tentu adanya sebuah evaluasi, pada penyaluran
pembiayaan bentuk evaluasi apa yang digunakan di BPRS Cilegon Mandiri ?
J : Tentu dan pasti adanya sebuah evaluasi pada setiap kegiatan atau pekerjaan.
Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, kita mengacu pada tiga bentuk
kegiatan evaluasi, pertama evaluasi diawal kegiatan, Evaluasi Formatif dan
Evaluasi Sumatif. Pada tahap evaluasi di awal kegiatan yang dilakukan oleh
calon nasabah untuk mendaptkan pembiayaan tentu lah calon nasabah harus
mengikuti prosedur, prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.seperti
halnya menganalisa kelayakan calon nasabah. Karena pada tahapan awal ini
bertujuan untuk nmenilai kesiapan usaha yang dapat mengetahui kelayakan
usaha calon nasabah itu sendiri.
Pada tahap evaluasi diawal kegiatan pihak BPRS Cilegon Mandiri
mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan
bermasalah yang dapat dilhat dari faktor nasabah, faktor dari nasabah ini bisa
disebut juga faktor dari nasabah itu sendiri, dalam hal ini dijelaskan bahwa
setiap nasabah atau debitur memiliki kulaitas dan karakter yang berbedaantara
satu nasabah dengan nasabah lainnya. Karena tidak semua nasabah atau debitur
mempunyai i’tikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat
pembiayaan yang diberikan sedang berjalan. I’tikad tidak baik itulah memang
sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank. Karena ada beberapa
debitur yang pada saat mengajukan pembiyaan menutup-nutupi keuangan
perusahaan dan dari calon nasabah tersebut hanya mengharapkan dana segar
dari bank.
Dan yang sering kami temui pada tahap evaluasi awal kegiatan ada
beberapa calon nasabah yang tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan
dengan kata lain pada saat penyelidikan berkas calon nasabah tidak memenuhi
syarat-syarat seperti halnya calon nasabah tidak mempunyai legalitas usaha,
tidak menyerahkan laporan keuangan 3 bulan terakhir perusahaan itu sendiri,
serta objek yang akan diagunkan oleh calon nasabah itu bukan milik pribadinya
sendiri melainkan objek yang akan diagunkan kepada bank itu milik kerabat
terdekatnya. Hal itu lah yang membuat pihak bank tidak memberikan
pembiayaan atau kata lain nasabah ditolak dan tidak layak diberi pembiayaan.
Namun demikian itu hanya beberapa orang saja selebihnya calon nasabah
yang akan mengajukan pembiayaan musyarakah mengikuti aturan atau
prosedur prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.
Pada tahap kedua yaitu Evaluasi Formatif, pada tahapan ini kita
mengevaluais terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan
berlangsung. Disini BPRS Cilegon Mandiri menugaskan bagian marketing
untuk melakukan pengawasan terhadap pengembalian angsuran yang dilakukan
nasabah serta melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil nasabah selama
prosess kegiatan pembiayaaan dan usaha nasabah berlangsung. Yang kita temui
pada saat pengawasan terhadap pengembalian angsuran yaitu masih saja
terjadinya kredit macet yang kita ketahui bahwa hal itu terjadi karena memang
nasabah sendiri susah untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar
angsuran setiap bulannya. Namun jika dilihat dari kegiatan usaha nasabah yang
telah diberikan pembiayaan profit yang didapat perusahaan itu semakin
membaik.
faktanya pada pengawasan terhadap pengembalian angsuran yang
dilakukan nasabah yaitu masih terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami
oleh nasabah. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya karakter
nasabah yang memang nasabah sendiri susah untuk memberikan angsuran atau
kewajibannya terhadap bank. Padahal yayng seharusnya dilakukan oleh
nasabah yaitu nasabah harus sadar diri akan kewajibannya yaitu pengembalian
tagihan atau melakukan pembayaran angsuran tiap bualannya terhadap bank
guna terhindar dari terjadinya kredit macet. Adapun dilihat dari kegiatan usaha
nasabah yang telah diberikan pembiayaan, profit yang didapat oleh usaha
nasabah itu sendiri semakin membaik dan pembiayaan yang diberikan oleh
BPRS Cilegon Mandiri sangat membantu kelangsungan akan usaha nasabah itu
sendiri.
Evaluasi ketiga yaitu Evaluasi Sumatif, ini adalah penilian hasil-hasil yang
telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan.
Pada tahapan ini yang berarti bahwa kami pihak bank setelah menyalurkan
pembiayaan terhadap nasabah, dan sampai pada akhir proses pengembalian
pembiayaan maka kami akan melakukan evaluasi sumatif. Dengan tujan
menentukan pencapaian hasil jumlah pembiayaan musyarakah pada BPRS
Cilegon Mandiri serta dalam pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh
nasabah.
Pada evaluasi ini dikemukakan bahwa terdapat kelemahan yaitu dalam
kegiatan berlangsung terjadinya kredit macet. Namun disini pihak bank
tidaklah mengalami kerugian akan hal itu karena kami melakukan
restrukturisasi ulang waktu pembiayaan karena hal inilah yang membantu
BPRS Cilegon Mandiri terhindar dari resiko.
T : Berapa jumlah nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan musyarakah
pada tiga tahun terakhir ini ?
J : Pada Produk Pembiayaan Musyarakah tidak terlalu banyak nasabahnya namun
setiap tahunnya jumlah nasabah semakin meningkat. Tidak seperti pembiayaan
murabahah yang banyak diminati oleh nasabah. Karena memang disini
mayoritas nasabah mengajukan pembiayaan murabahah hanya untuk sektor
usaha kecil kalau mislakan pembiayaan musyarakah itu lebih kepad sektor
usaha menengah Adapun jumlah nasabah yang mengajukan dan mendapatkan
pembiayaan ini pada tahun 2014 terdapat 40 nasabah, pada tahun 2015 jumlah
nasabah 52 dan pada tahun 2016 jumlah nasabah mencapai 70 sehingga dapat
dikatakan bahwa tiap tahun nya jumlah nasabah semakin meningkat akan
pembiayaan musyarakah.
T : Jaminan apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan pembiayaan
musyarakah ?
J : Karena kita bank syariah maka jaminannya harus yang sempurna, sempurna
disini seperti sertifikat tanah dan BPKP kendaraan dengan status kepemilikan
kuat dan diakui oleh negara.
T : Sebutkan hambatan pada pembiayaan bermasalah yang sering dialami pada
BPRS Cilegon Mandiri ?
J : Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syaraiah kusunya BPRS
kebanyakan dari mereka belum mengetahui apa itu BPRS serta masyarakat
belum tahu akan keberadaan BPRS Cilegon Mandiri tidak hanya itu mereka
juga beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional
yang mana kebanyakan mereka berfikir bahwa bunga dan bagi hasil itu sama
padahal itu jelas berbeda. Hal lain yang kita temukan adalah ada beberapa
bahkan kebanyakan dari calon nasabah itu memberikan agunan yang memang
bukan mil;iki pribadinya sendiri itulah salah satu hal yang memberatkan pihak
bank untuk menyalurkan pembiayaan. Tidak hanya itu hambatan yang sering
terjadi dan memang itu adalah hal yang lumrah bahwa sering kita temui
nasabah yang tidak konsisten yaitu dia telat membayaran kewajibannya atau
bisa dibilang terjadinya kredit macet.
T : Bagaimana upaya penyelesaian terhadap hambatan yang dialami BPRS
Cilegon Mandiri ?
J : Setiap hambatan tentu ada yang namanya penyelesaian. Upaya yang kami
lakukan anatara lain : memberikan edukasi dengan melakukan sosialisasi
langsung terhadap masyarakat dengan cara berinteraksi langsung atau terjun
langsung mendatangkan nasabah langsung dan menjelaskan apa itu BPRS
menjelaskan produk-produk, mekanisme, serta memberi tahu prosedur-
prosedur yang harus dilakukan ketika akan mengajukan pembiayaan. Pada saat
mendatangi calon nasabah khususnya sector UMKM kita juga menggunakan
strategi dengan cara memberikan prosur-brosur BPRS Cilegon Mandi dengan
begitu harapan kami adalah agar masyarat tau keberadaan BPRS Cilegon
Mandiri serta memahami fungsi produk-produk yang ada di BPRS Cilegon
Mandiri. Yang kedua yaitu terjadinya kredit macet langkah yang kami ambil
adalah mencari I’tikad baik nasabah dengan cara bersilaturahmi terlebih
dahulu, jika memang belum ada kejelasan dari nasabah maka bank
memberikan surat peringatan samapai dengan 3 kali peringatan. Jika ke 3 kali
itu tidak mendapatkan hasil maka BPRS Cilegon Mandiri meminta bantuan
kepada kejaksaan. Gunanya kejaksaan akan mengambil agunan yang
diagunkan oleh nasabah. Dengan begitu agunan yaang ditarik oleh kejaksaan
diberikan langsung kepada BPRS Cilegon Mandiri yang mana pihak bank akan
melakukan lelang terhadap agunan yang didapat bank. Dengan begitu biarpun
nasabah tersebut tidak dapat membayar cicilan setiap bulannya tetapi pihak
bank disitu tidak akan mengalami kerugian.
T : Apakah ada biaya tambahan ketika nasabahdari nasabah telat membayar ?
J : Sama sekali tidak ada karena memang kami disini benar-benar menggunakan
prinsip-prinsip syariat islam. Apabila nasabah telat membayar kami mencari
I’tikad baiknya terlebih dahulu kemudian kami melakukan restrukturisasi yaitu
penambahan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Dengan contoh di awal
perjanjian nasabah sanggup membayar dengan jangka waktu 3 tahun namun
ditengah-tengah dia macet atau telat membayar maka kami memberikan
keringanan yaitu menambah jangka waktu menjadi 5 tahun dengan begitu
biaya yang nasabah keluarkan menjadi ringan, yang awalnya setiap bulannya
harus membayar 2 jt dengan perpanjangan waktu maka nasabah bias membayar
1 jt setiap bulannya. Jadi disini pihak bank meringankan nasabah tersebut.
Penulis Marketing
Sintia Fajar Ridwan Kusuma A