Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun.pdf

7/23/2019 Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun.pdf

1/110


2/110

EVALUASI PELAKSANAAN

PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2009

RREEPPUUBBLLIIKKIINNDDOONNEESSIIAA


3/110

Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun

ii

Kata Pengantar

Laporan Evaluasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 Tahunmerupakan salah satu dari serangkaian kajian yang dilakukan di lingkup Deputi

Evaluasi Kinerja Pembangunan pada tahun 2008. Dengan penyesuaian danpenyempurnaan laporan itu disusun kembali pada tahun 2009.

Program Wajardikdas 9 Tahun sebagai titik berat kajian merupakan upaya untuk

meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia melalui peningkatan secaranyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Selain faktor output seperti jumlah guru dan jumlah sekolah, keberhasilanpembangunan pendidikan dasar dipengaruhi pula oleh karakteristik sosial

ekonomi penduduk. Untuk itu, upaya lebih keras lagi perlu dilakukan agar rumahtangga penduduk miskin dapat menyekolahkan anak-anaknya dengan baik.Diharapkan laporan kajian ini dapat memberikan masukan dalam penyusunankebijakan pembangunan pendidikan di masa yang akan datang.

Kami sangat mengharap masukan, saran, dan kritik yang membangun apabilamasih terdapat kekurangan pada kajian ini. Terima kasih dan penghargaan kamiucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu dalam

penyusunan kajian ini.

Jakarta, Desember 2009

Plt. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Dr. Ir. Dedi M. Masykur Riyadi


4/110


iii

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Gambar v

Daftar Tabel vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Ruang Lingkup 3

1.3. Tujuan Evaluasi 3

BAB II. SEKILAS TENTANG PROGRAM

WAJARDIKDAS 9 TAHUN 4

2.1. Tujuan Wajib Belajar 4

2.2. Pelaksanaan Wajib Belajar 5

2.3. Analisis Determinan Wajardikdas 7

2.4. Landasan Hukum Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun 12

2.5. Outcome Program Wajardikdas 9 Tahun 14

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 23

3.1. Analisa Kuantitatif 23

3.2. Analisis Kualititatif 29

3.3. Data 30

BAB IV. HASIL REGRESI : FAKTOR-FAKTOR

YANG MEMPENGARUHI APK DAN APM 33

4.1. Nasional 33

4.2. Sumatera 37

4.3. Jawa 41

4.4. Bali, NTB dan NTT 45

4.5. Kalimantan 48

4.6. Sulawesi 51


5/110


iv

4.7. Papua dan Maluku 53

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN:

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM

WAJARDIKDAS 9 TAHUN (2005-2007) 57

5.1. Outcome Program Wajardikdas 57

Angka Partisipasi Kasar (APK) 58

Angka Partisipasi Murni (APM) 61

5.2. Faktor-Faktor yang Signifikan Mempengaruhi

Capaian APK dan APM 65

5.2.1. Produk Domestik Regional Bruto 65

5.2.2. Akses Air Bersih 66

5.2.3. Rasio Murid Sekolah 69

5.2.4. Tingkat Kemiskinan 71

5.2.5. Angka Melek Huruf 72

5.2.6. Dana Alokasi Umum (DAU) 74

5.2.7. Dana Alokasi Khusus (DAK) 80

5.2.8. Rasio Murid Guru 85

BAB VI. KESIMPULAN 95

Daftar Pustaka 98


6/110


v

Daftar Gambar

Gambar 2.1. Target dan Realisasi Disparitas APK

Sekolah Dasar dan SMP Antara

Kabupaten dengan Kota 17

Gambar 2.2. APK dan APM Tingkat Sekolah Dasar

2007 18

Gambar 2.3. APK dan APM Tingkat Sekolah

Menengah Pertama 2007 19Gambar 2.4. Disparitas APK dan APM Antara

Kabupaten-Kota Dalam Provinsi 2007 20

Gambar 2.5. APK SD dan SMP menurut Klasifikasi

Daerah 22

Gambar 5.1. APK SD/MI Tahun 2006 59

Gambar 5.2. APK SMP/MTs Tahun 2006 60

Gambar 5.3. APM SD/MI Tahun 2006 62

Gambar 5.4. APM SMP/MTs Tahun 2006 63

Gambar 5.5. Produk Domestik Regional Bruto

Tahun 2006 66

Gambar 5.6. Akses Air Bersih Tahun 2006 68

Gambar 5.7. Rasio Murid Sekolah SD/MI Tahun

2006 69Gambar 5.8. Rasio Murid Sekolah SMP/MTs

Tahun 2006 70

Gambar 5.9. Tingkat Kemiskinan Tahun 2006 72

Gambar 5.10 Angka Melek Huruf Rata-Rata

2004-2006 73


7/110


vi

Gambar 5.11. Perkembangan Alokasi Anggaran

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

9 Tahun Departemen Pendidikan Nasional 75

Gambar 5.12. Kontribusi DAU terhadap Total P

Penerimaan APBD Kabupaten/Kota 76

Gambar 5.13. Persentase DAU Rata-Rata 2004-2006 77

Gambar 5.14. Komposisi Dana Alokasi Khusus (DAK)

2004-2007 81

Gambar 5.15. Persentase DAK Rata-Rata Tahun

2004-2006 82

Gambar 5.16. Rasio Murid Guru 86

Gambar 5.17. Rasio Siswa per Guru

Tahun 2001/2002-2005/2006 88

Gambar 5.18. Kepala Sekolah dan Guru menurut

Tingkat Pendidikan Tahun 2006 89

Gambar 5.19. Persentase Guru SD dan SMP

yang Layak Mengajar Tahun 2007 91

Gambar 5.20. Persentase Guru yang Lulus Sertifikasi

Tahun 2007 93


8/110


vii

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Indikator Kunci dan Target Kebijakan

Pendidikan Nasional 2005-2009 16

Tabel 3.1. Pemilihan Sampel 32

Tabel 4.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK

SD/MI Nasional 34

Tabel 4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APMSD/MI Nasional 35


SMP/MTs Nasional 36

Tabel 4.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM

SMP/MTs Nasional 37


SD/MI Sumatera 38


SD/MI Sumatera 39


SMP/MTs Sumatera 40


SMP/MTs Sumatera 41


SD/MI Jawa 42

Tabel 4.10.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM

SD/MI Jawa 43


9/110


viii

Tabel 4.11.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK

SMP/MTs Jawa 44


SMP/MTs Jawa 45


SD/MI Bali, NTB dan NTT 46


SD/MI Bali, NTB dan NTT 46


SMP/MTs Bali, NTB dan NTT 47


SMP/MTs Bali, NTB dan NTT 48


SD/MI Kalimantan 49

Tabel 4.18.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APMSD/MI Kalimantan 49


SMP/MTs Kalimantan 50


SMP/MTs Kalimantan 50


SD/MI Sulawesi 51


SD/MI Sulawesi 52


SMP/MTs Sulawesi 52


10/110


ix


SMP/MTs Sulawesi 53


SD/MI Papua dan Maluku 54


SD/MI Papua dan Maluku 54


SMP/MTs Papua dan Maluku 55


SMP/MTs Papua dan Maluku 56

Tabel 5.1. Variabel Bebas yang Mempengaruhi APK

dan APM 58

Tabel 5.2. DAU Tahun 2004-2007 78

Tabel 5.3. DAK Tahun 2004-2006 83

Tabel 5.4. Persentase Kelayakan MengajarKepala Sekolah dan Guru menurut

Jenjang Pendidikan Tahun 2006 90


11/110


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting bagi

pembangunan bangsa. Ketika di Asia Timur muncul negara-negara

industri baru, banyak ahli menyatakan keberhasilan pembangunan

negara-negara tersebut karena didukung oleh tersedianya penduduk

yang terdidik dalam jumlah yang memadai. Karena itu, hampir semua

bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama

dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber Daya Manusia

bermutu yang merupakan produk pendidikan adalah merupakan kunci

keberhasilan pembangunan suatu negara. Pendidikan merupakan salah

satu pilar terpenting dalam pembangunan manusia, bahkan kinerja

pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melekaksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan

dan ekonomi.

Pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.Pembangunan pendidikan nasional di Indonesia dalam kurun waktu

20042009 telah mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan

internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (Education For All),

Konvensi Hak Anak (Convention on the right of child) danMillenium

Development Goals (MDGs) serta World Summit on Sustainable

Development yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan

sebagai salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan


12/110


2

keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan

multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial.

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua (Education for

All Declaration) pada konferensi UNESCO, di Thailand (1990)

merupakan komitmen bersama dalam menyediakan pendidikan dasar

yang bermutu dan non diskriminatif. Realisasi deklarasi tersebut juga

sekaligus merupakan upaya untuk memenuhi Hak Pendidikan (sesuai

pasal 26 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia : Setiap orang berhak

memperoleh pendidikan. Pendidikan harus Cuma-Cuma, setidak-

tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar.Pendidikan dasar diperlukan untuk menjaga perdamaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, menjamin hak atas pendidikan dasar bagi warga

negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun. Salah satu upaya untuk

meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia adalah melalui

peningkatan secara nyata persentase penduduk yang dapat

menyelesaikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.Program ini dimulai pada tahun 1994 dengan mentargetkan semua

warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal setara Sekolah

Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Sehingga diharapkan

seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih

lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang

sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika

dicanangkan pada tahun 1994, Program Wajib Belajar PendidikanDasar 9 Tahun diharapkan dapat tuntas pada tahun 2003/2004. Namun

krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 menyebabkan

target tersebut tidak dapat tercapai. Target penuntasan Wajar

disesuaikan dari 2003/2004 menjadi 2008/2009. Untuk mengetahui

pencapaian hasil kerja atau outputberdasarkan alokasi biaya atau input

yang ditetapkan terkait dengan program Wajardikdas 9 Tahun, maka

evaluasi pelaksanaan program tersebut sangat penting untuk dilakukan.


13/110


3

1.2.

Ruang Lingkup

Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar 9 Tahun ini akan fokus pada evaluasi outcomes yang

berkaitan dengan:

1. Pengaruh faktor input dan faktor output SD/MI dan

SMP/MTs terhadap outcomes Wajardikdas (APK dan APM

tingkat SD/MI dan SMP/MTs).

2. Pengaruh faktor eksternal dan karakteristik wilayah terhadap

outcomes Wajardikdas (APK dan APM tingkat SD/MI dan

SMP/MTs).

1.3.

Tujuan Evaluasi

Secara khusus, tujuan dari evaluasi ini adalah untuk; (1)

Mengidentifikasi faktor input dan output yang mempengaruhi outcomes

program Wajardikdas 9 tahun (APK dan APM tingkat SD/MI dan

SMP/MTs); (2) Memperoleh gambaran pelaksanaan program

Wajardikdas, yang berkaitan dengan faktor input dan faktor output

program Wajardikdas.


14/110


4

BAB IISEKILAS TENTANG PROGRAM

WAJARDIKDAS 9 TAHUN

Wajib Belajar telah menjadi prioritas kebijakan PemerintahIndonesia sejak awal tahun 70-an. Sejak dikeluarkan Inpres No 10 pada

tahun 1973, Pemerintah secara terencana meningkatkan pembangunan

sarana pendidikan dasar. Pada tahun 1983, Pemerintah Indonesia

mencanangkan program Wajib Belajar 6 Tahun untuk anak usia 7-12

tahun secara nasional. Sejalan dengan kesuksesan Program Wajib

Belajar 6 Tahun, sejak bulan Mei tahun 1994, Pemerintah Indonesia

melanjutkan program Wajib Belajar dengan Wajib Belajar 9 Tahun.

Kelanjutan Program Wajib Belajar 9 Tahun ini dipicu oleh beberapafaktor sebagai berikut; (1) Lebih dari 50 persen angkatan kerja hanya

berpendidikan SD atau kurang; (2) Program wajib belajar 9 tahun akan

meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pula pada

pertumbuhan ekonomi; (3) Semakin tinggi pendidikan akan semakin

besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif; (4)

Dengan peningkatan program Wajib Belajar 6 Tahun menjadi Wajib

Belajar 9 Tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan

siswa; dan (5) Peningkatan Wajib Belajar 9 Tahun akan meningkatkan

umur kerja minimum dari 10 sampai 15 tahun (Syarif, 1994).

2.1.

Tujuan Wajib Belajar

Program Wajib Belajar 9 Tahun didasari konsep pendidikan

dasar untuk semua (universal basic education), yang pada hakekatnya

berarti penyediaan akses terhadap pendidikan yang sama untuk semua


15/110


5

anak. Hal ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang tercantum dalam

Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan

tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000). Melaluiprogram wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat

mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang

perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup

dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke

tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun

luar sekolah. Dengan wajib belajar, mereka akan dapat menjalani hidup

dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat. Di samping itu, menurut

May (1998) wajib belajar adalah merangsang aspirasi pendidikan anak

yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

kerja penduduk secara nasional. Oleh karena itu, target penyelenggaraan

Wajib Belajar 9 Tahun bukan semata-mata untuk mencapai target angka

partisipasi secara maksimal, namun perhatian yang sama ditujukan juga

untuk memperbaiki kualitas pendidikan dasar yang sekarang ini masih

jauh dari standar nasional. Agar sasaran tersebut terwujud secara

optimal perlu diupayakan adanya kesinambungan penyelenggaraanpendidikan SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan sederajat

berkenaan dengan berbagai komponen pendidikan yang mendukung.

2.2. Pelaksanaan Wajib Belajar

Pelaksanaan program Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia

memiliki empat ciri utama, yaitu; 1) dilakukan tidak melalui paksaan

tetapi bersifat himbauan, 2) tidak memiliki sanksi hukum tetapi

menekankan tanggung jawab moral dari orang tua untuk

menyekolahkan anaknya, 3) tidak memiliki undang-undang khusus

dalam implementasi program, 4) keberhasilan dan kegagalan program

diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 6-15 tahun.

Menurut Ibrahim (1992) pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun dilakukan

melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. Melalui jalur sekolah

meliputi program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP. Untuk


16/110


6

tingkat SD diberlakukan pada SD regular, SD Kecil, SD Pamong, SD

terpadu, MI, Pondok Pesantren, SDLT, dan kelompok belajar Paket A.

Sedangkan untuk tingkatan SLTP dilaksanakan SLTP Reguler, SLTPKecil, SLTP Terbuka dan SLTP-LB dan kelompok belajar Paket B.

Sejak mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada

tahun 2000, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar

dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan

pendidikan (PP No.25 tahun 2000). Dengan kebijakan otonomi daerah

ini terbuka kesempatan bagi para ahli, praktisi, dan pengamat

pendidikan untuk bersama-sama memberdayakan pendidikan secaramenyeluruh, termasuk Wajib Belajar 9 Tahun. Otonomi pendidikan

merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik bagi daerah untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing yang

merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia. Ada keberagaman

daerah dalam menyikapi diberlakukannya otonomi pendidikan. Di satu

pihak ada daerah yang optimis, dan di pihak lain ada yang pesimis.

Daerah yang merasa pesimis disebabkan oleh realitas kondisi

daerahnya, khususnya kemampuan masyarakat untuk

menyelenggarakan pendidikan yang berbeda-beda (Suyanto, 2001). Di

samping itu muncul pula kepanikan bagi daerah dalam menyediakan

dana alokasi umum (DAU) untuk menggaji guru dan pegawai yang

didaerahkan. Di lain pihak, daerah yang optimis, yaitu daerah yang

mampu membuat rencana anggaran untuk meningkatkan

penyelenggaraan pendidikan di daerahnya.

Namun demikian, apapun sikap daerah segala kendala yang

muncul dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 9 Tahun harus ditangani

secara otonom oleh daerah masing-masing. Diyakini atau tidak,

pendidikan dasar 9 tahun merupakan wahana yang paling efektif untuk

meningkatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu

sumberdaya manusia Indonesia pada umumnya. Bagaimanapun berat

dan sulitnya permasalahan yang ada pada awalnya, dengan adanya


17/110


7

kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan akan dapat

dikelola dengan lebih murah dan lebih cepat. Desentralisasi pendidikan

dapat mengembangkan kreativitas siswa, guru, kepala sekolah, danmasyarakat. Untuk itu perlu diberlakukan manajemen berbasis sekolah

(school based management) dengan tujuan agar sekolah dapat

mengelola proses belajar mengajar dengan lebih baik sehingga dapat

meningkatkan pembelajaran siswa. Artinya, manajemen berbasis

sekolah harus mampu melaksanakan perbaikan proses belajar mengajar

di kelas (classroom change) agar membuahkan pengalaman yang

menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan siswa (Zais, 1976).

2.3.

Analisis Determinan Wajardikdas

Keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun (Wajardikdas 9 Tahun) dapat dilihat dari beberapa

indikator capaian. Indikator utamanya adalah pencapaian APK

SD/MI dan SMP/MTs. Beberapa indikator pendidikan dasar

digunakan untuk menggambarkan kondisi dan tingkat pencapaianpembangunan pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah bersama

orangtua dan masyarakat yangberkaitan dengan aspek perluasan

dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan,

relevansi, efesiensi dan efektivitas pengelolaan. Beberapa

indikator tersebut antara lain:

Angka Partisipasi, dilihat dari angka partisipasi kasar (APK) dan

angka partisipasi murni (APM). Jika angka APK lebih besar dari

APM, hal ini menunjukkan adanya anak di luar kelompok usia

7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Mereka adalah anak yang

berusia di bawah 7 tahun dan diatas 12 Tahun. Sesuai dengan

prioritas program Wajardikdas 9 tahun, adanya anak-anak

berumur kurang dari 7 tahun tetapi sudah bersekolah di jenjang

SD/MI dapat terjadi karena Sekolah tersebut masih dapat


18/110


8

menampung siswa. Di sisi lain, adanya anak-anak usia di atas 12

tahun yang masih bersekolah pada jenjang SD/MI dapat

disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu (1) anak-anak tersebutterlambat masuk SD atau mereka masuk diatas usia 7 tahun, dan

(2) adanya anak-anak yang mengulang kelas, sehingga mereka

baru dapat menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar (SD) pada usia

di atas 12 tahun. Selain itu, APK maupun APM juga dapat

dilihat berdasarkan gender sehingga dapat diketahui

keseimbangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Hal

yang sama terkait dengan APK dan APM juga terjadi untuk

jenjang SMP/MTs.

Angka Putus Sekolah. Jika ditemukan masih adanya anak yang

putus sekolah pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor,

diantaranya adalah faktor sosial ekonomi seperti membantu

orang tuanya dalam mencari nafkah. Jika jumlah ini cukup tinggi

maka akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap angka

putus sekolah. Untuk itu perlu ditangani secara lebih serius,

dengan mengefektifkan sejumlah lembaga pendidikan alternatif,sehingga tidak berdampak hilangnya akses anak usia 7-15 tahun

terhadap lembaga-lembaga pendidikan dasar.

Angka melanjutkan Lulusan SD/MI ke jenjang SMP/MTs.

Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin besar para

lulusan SD/MI dapat melanjutkan ke SMP sesuai dengan

program Wajardikdas 9 Tahun yang dicanangkan Pemerintah.

Rasio siswa per sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTsyang menunjukkan kepadatan sekolah. Rasio siswa per sekolah

berkaitan erat dengan rasio siswa per kelas, dimana standar ideal

siswa per kelas adalah 32 siswa.

Rasio siswa per guru. Semakin besar rasio siswa per guru ini

menunjukkan adanya kekurangan guru pada jenjang tersebut.

Rasio kelas per ruang kelas. Semakin besar nilainya

menunjukkan ruang kelas tersebut digunakan untuk lebih dari


19/110


9

satu kelas. Besarnya rasio tersebut mengindikasikan masih

perlunya ruang kelas tambahan. Dalam hal ini diharapkan ruang

kelas sama dengan jumlah kelas, sehingga tidak ada ruang kelasyang digunakan lebih dari sekali.

Tingkat kelayakan guru. Angka ini menunjukkan persentase

guru yang layak mengajar pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs.

Mutu guru. Kinerja sekolah dapat terlihat dari mutu guru yang

ditunjukkan dengan kesesuaian ijasah guru dengan bidang studi

yang diajarkan.

Tingkat Pelayanan Sekolah, yang menunjukkah terjadinyapemerataan dan keberhasilan program Wajib Belajar Sekolah

Dasar sembilan tahun.

Tingkat kesulitan sekolah. Dari angka ini dapat diketahui ada

tidaknya hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan

daerah. Misalnya APK cukup tinggi di daerah yang secara

geografis tidak mendukung (terpencil). Hal ini menunjukkan

minat anak untuk bersekolah di daerah tersebut cukup tinggi.

Jika dikaitkan dengan kinerja dari program pendidikan nasional

secara umum, berbagai indikator tersebut dapat dikelompokkan ke

dalam tiga prioritas kebijakan pendidikan sebagai berikut ini.

Mutu dan Relevansi Pendidikan

Terkait dengan mutu dan relevansi pendidikan, beberapa

indikator keberhasilan pendidikan perlu dimonitor. Mutu pendidikan

dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan sistem pendidikan dapat

memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal. Yang

paling tepat untuk mengukur mutu pendidikan sebenarnya adalah hasil

evaluasi ujian akhir yang diukur melalui Ujian Akhir Nasional, namun

kegiatan monitoring yang dilakukan ini tidak secara langsung mengukur

output pendidikan dalam pengertian prestasi belajar siswa secara


20/110


10

akademis. Sedangkan yang dimaksud dengan relevansi pendidikan

adalah, kesesuaian hasil-hasil pendidikan dengan kebutuhan masyarakat

dalam berbagai bidang, misalnya penghasilan lulusan, keterampilanlulusan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan

sebagainya.

Beberapa indikator mutu dan relevansi pendidikan yang dapat

dipantau oleh sistem ini antara lain sebagai berikut: (1) Peningkatan

persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti

ujian, (2) Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang lebih optimal di

sekolah-sekolah (seperti buku pelajaran, perpustakaan, alat pelajaran,media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber

belajar, (3) Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat

pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti, dan (4) Persentase

siswa pendidikan pra sekolah terhadap jumlah penduduk usia pra

sekolah.

I ndikator Pemerataan dan PerluasanPemerataan dan perluasan pendidikan sebaiknya bukan hanya

diukur dari seberapa banyak jumlah sarana-prasarana belajar tetapi juga

menyangkut persebaran sarana-prasarana pendidikan antarsekolah dan

antardaerah. Hal ini akan menyangkut prinsip keadilan dalam

pendidikan bagi setiap anak-anak dimanapun untuk memperoleh akses

terhadap sarana pendidikan yang sama. Pemerataan dan perluasan

pendidikan juga akan berkaitan dengan tingkat partisipasi pendidikan

bagi semua anak usia sekolah dalam satuan-satuan pendidikan yang ada.Partisipasi pendidikan itu merupakan indikator pendidikan yang

digunakan oleh semua negara, sehingga dapat dibandingkan antardaerah

dan bahkan antar negara.

Beberapa indikator pemerataan dan perluasan pendidikan yang

dapat dipantau adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Angka

Partisipasi Kasar (APK), yaitu persentase jumlah murid pada suatu


21/110


11

satuan pendidikan terhadap jumlah penduduk usia yang berkaitan, baik

secara agregat maupun menurut karakteristik siswa, (2) Angka

Partisipasi Murni (APM), yaitu persentase jumlah murid pada usiasekolah tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu

satuan pendidikan yang bersangkutan, baik secara agregat maupun

menurut karakteristik siswa, (3) Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu

jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang merepresentasikan

beberapa satuan pendidikan, baik secara agregat maupun menurut

karakteristik siswa, (4) Jumlah penerima beasiswa pada suatu satuan

pendidikan atau suatu daerah tertentu, dengan tanpa membedakan

beberapa variabel karakteristik siswa seperti: jenis kelamin, daerah,

status sosial-ekonomi, dan sejenisnya, dan (5) Kelengkapan sarana dan

prasarana pendidikan pada setiap satuan pendidikan, baik yang

bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun

masyarakat.

I ndikator Manajemen Pendidikan

Sampai saat ini masalah paling mendasar dalam sistempendidikan nasional adalah efisiensi manajemen pendidikan. Oleh

karena itu berbagai ukuran efisiensi dan optimasi dalam manajemen

pendidikan perlu dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus dan

dalam waktu yang teratur. Beberapa indikator manajemen pendidikan

yang dapat dipantau secara terus-menerus adalah sebagai berikut:

1. Besarnya (kenaikan) anggaran pendidikan (sekolah dan daerah

otonom) yang diperoleh dari sumber-sumber pemerintah pusat,

pemerintah daerah dan masyarakat termasuk sumber lain seperti

dunia usaha;

2. Kemampuan pengadaan sarana-prasarana pendidikan di sekolah

yang diperoleh dari masyarakat;

3. Kemampuan pengadaan sumberdaya manusia (guru dan tenaga

kependidikan) yang diperoleh dari sumber masyarakat;


22/110


12

4. Perubahan dalam tingkat efisiensi pendayagunaan tenaga guru di

sekolah yang diukur dengan tingkat turn-over;

5.

Penurunan persentase mengulang kelas rata-rata pada suatu

satuan pendidikan tertentu;

6. Penurunan persentase putus sekolah rata-rata pada suatu satuan

pendidikan; serta

7. Peningkatan angka melanjutkan sekolah (transition rate) dari

suatu sekolah ke sekolah pada jenjang pendidikan berikutnya.

2.4.

Landasan Hukum Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

9 Tahun

Seluruh kebijakan pendidikan yang telah diambil tidak terlepas

dari reformasi kerangka hukum bidang pendidikan yang diawali dengan

amandemen UUD RI (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia) 1945

pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Melalui amandemen ini, bangsaIndonesia menetapkan bahwa pendidikan tidak lagi hanya sekedar hak

warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD RI 1945 sebelum

amandemen, melainkan lebih dari itu, juga merupakan hak azasi

manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengikuti

pendidikan dasar dan Pemerintah wajib pula membiayainya. Dalam

sejarah perjalanan UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali

amandemen, hanya bidang pendidikan saja yang ditetapkan alokasi

anggarannya sebesar 20 persen dari anggaran dalam APBN dan APBD.Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah bertekad untuk

memajukan dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Perubahan sangat mendasar dalam pengelolaan di bidang

pendidikan terjadi setelah dilakukan amandemen kedua dan keempat.

Amandemen kedua pada tahun 2000 memasukkan BAB XA tentang

Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya memuat Pasal 28 C ayat 1


23/110


13

mengenai pendidikan sebagai hak azasi manusia. Sedangkan

amandemen keempat pada tahun 2002 memasukkan BAB XIII tentang

Pendidikan dan Kebudayaan, yang di dalamnya memuat Pasal 31 yangkhusus mengatur secara mendasar masalah pendidikan. Pasal 31 ayat 1

menetapkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara,

yang tentu saja konsisten dengan pasal 28 C ayat 1. Ayat 2 mewajibkan

setiap warga negara mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya. Ayat 3 mengamanatkan Pemerintah untuk

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Oleh karena itu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar

dan pemerintah wajib membiayainya, dan mengusahakan serta

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Untuk menjamin

terlaksananya semua hal itu ayat 4 mengamanatkan negara untuk

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen

dari APBN dan APBD, serta ayat 5 mengamanatkan Pemerintah

memajukan teknologi.

Satu tahun kemudian, amanat reformasi dalam amandemen UUD

RI 1945 tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang tiga tahun

kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, dan selanjutnya pada tahun 2007 dalam UU

Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pada tingkat operasional,

selanjutnya amanat UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005

dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan pada tingkat

yang lebih teknis pada berbagai Peraturan Menteri (Permen). UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan

bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti

pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat

pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang

sederajat). Selain itu yang penting adalah: (a) Kewajiban bagi orangtua


24/110


14

untuk memberikan pendidikan dasar bagi anaknya (pasal 7 ayat 2), (b)

Kewajiban bagi masyarakat memberikan dukungan sumber daya dalam

penyelenggaraan pendidikan (pasal 9), dan (c) Pendanaan pendidikanmenjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan

masyarakat (pasal 46 ayat 1).

Pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan Program Wajib

Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum

dalam Inpres No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan

diterbitkan Inpres No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan NasionalPercepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan

bahwa Pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan yang dibagi

bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. BerdasarkanPP tersebut maka Pendidikan termasuk urusan pemerintahan yang wajib

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

2.5. OutcomeProgram Wajardikdas 9 Tahun

Keberhasilan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

(Wajardikdas) 9 tahun dapat dilihat dari outcomes nya, yaitu APMSD/MI dan APK SMP/MTs. APM SD/MI mengalami peningkatan

antara periode tahun 2004-2007, walaupun tidak terlalu signifikan.

Sedangkan, APK SMP/MTs mengalami peningkatan yang sangat

signifikan pada periode tahun 2005-2007.

Arah kebijakan nasional secara umum sejalan dengan arah

kebijakan desentralisasi. Dalam Rencana Strategis Departemen


25/110


15

Pendidikan Nasional 2005-2009 salah satu pilarnya adalah pemerataan

akses pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikanserta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari

berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial,

ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan

intelektual serta kondisi fisik. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009

Depdiknas melaksanakan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan

perluasan pendidikan, yaitu dengan mempertahankan APM-SD/MI pada

tingkat 95 persen, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 98

persen serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke

atas hingga 5 persen.

Dari target di atas, tampak bahwa kebijakan pemerataan dan

perluasan akses pendidikan difokuskan pada pendidikan dasar dan

menengah. Hal ini erat kaitannya dengan program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun dan desentralisasi pemerintahan. Di satu sisi

Wajardikdas 9 tahun bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan

perluasan pelayanan pendidikan dasar sehingga semua anak usia 7-15tahun setidaknya memperoleh pendidikan sampai sekolah menengah

pertama atau sederajat. Sedangkan desentralisasi pendidikan ditujukan

untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

Oleh karena itu dalam konteks desentralisasi, pemerataan dan

perluasan akses pendidikan ditujukan pula untuk mengurangi

kesenjangan akses pendidikan antar daerah. Pemerintah menargetkan

penurunan disparitas APK pendidikan dasar dan menengah antara kotadan kabupaten secara signifikan. Hal ini tercermin dari Indikator kunci

dan target kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009. Untuk

tingkat pendidikan dasar misalnya, Depdiknas menargetkan penurunan

disparitas APK antara kabupaten dan kota dari 2,49 persen di tahun

2004 menjadi 2 persen di tahun 2009. Sementara itu, untuk tingkat

pendidikan menengah pertama ditargetkan penurunan disparitas APK


26/110


16

antara kabupaten dan kota dari 25,14 persen di tahun 2004 menjadi 13

persen di tahun 2009.

Tabel 2.1.

Indikator Kunci dan Target Kebijakan Pendidikan Nasional

2005-2009

Pemerataan Akses

Pendidikan2004 2005 2006 2007 2008 2009

1.

Disparitas APK PAUD

antara kabupaten-kota

16,94 16,94 15,54 14,04 12,54 11,04

2.

Disparitas APK

SD/MI/SDLB antara

kabupaten-kota

2,49 2,49 2,40 2,30 2,15 2,00

3. Disparitas APK

SMP/MTs/SMPLB antara

kabupaten-kota

25,14 25,14 23,00 19,00 16,00 13,00

4.

Disparitas APK

SMA/MA/SMK/ SMALB

antara kabupaten-kota

33,13 33,13 31,00 29,00 27,00 25,00

5. Disparitas gender APK di

jenjang pendidikanMenengah

6,16 6,07 5,98 5,89 5,80 5,71

6.

Disparitas gender APK di

jenjang pendidikan tinggi

9,90 9,62 9,33 9,05 8,76 8,48

7.

Disparitas gender persentase

buta aksara

7,32 6,59 5,86 5,13 4,40 3,65

Smber: Renstra Depdiknas 2005-2009.

Secara umum pencapaian target (realisasi) penurunan disparitasAPK antara Kabupaten dengan Kota baik pada tingkat SD dan sederajat

maupun SMP dan sederajat menunjukkan pencapaian-pencapain yang

positif. Pada tingkat SD, disparitas APK Kabupaten dengan Kota

mengalami penurunan dari 2,49 persen pada tahun 2004 menjadi 2,4

persen di tahun 2007. Sementara itu pada tingkat SMP disparitas APK

Kabupaten dengan Kota mengalami penurunan dari 25,1 persen di tahun


27/110


17

2004 menjadi 23 persen di tahun 2007. Namun beberapa permasalahan

masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pemerataan akses

pendidikan dasar 9 tahun ini.

Gambar 2.1.

Target dan Realisasi Disparitas APK Sekolah Dasar dan SMP Antara

Kabupaten dengan Kota

19,0%

23,0%

25,1%25,1% 23,0%23,4%

25,1%25,1%

2,49% 2,49%

2,40%

2,30%

2,49% 2,49%

2,43%

2,40%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

24%

26%

28%

2004 2005 2006 2007

Disparitas APK SD

2,0%

2,1%

2,2%

2,3%

2,4%

2,5%

2,6%

2,7%

2,8%

2,9%

3,0%

Disparitas APK SMP

Target SMP Realisasi SMP Target SD Realisasi SD

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Depdiknas, 2007, diolah.

Pada tingkat SD dan sederajat misalnya, tahun 2007 ditargetkan

disparitas APK Kabupaten dengan Kota sebesar 2,3 persen namun

realisasinya masih mencapai 2,4 persen. Sementara itu disparitas

Kabupaten dengan Kota tingkat SMP dan sederajat yang ditargetkan

mencapai 19 persen pada tahun 2007, realisasinya sebesar 23 persen.

Selain itu pula, terdapat kecenderungan semakin besarnya rentang

antara target dengan realisasi disparitas APK antara Kabupaten dengan

Kota sepanjang 2005-2007 baik di tingkat SD maupun SMP (Gambar

2.1.).


28/110


18

Gambar 2.2.

APK dan APM Tingkat Sekolah Dasar 2007

R i a u

B a l i

NTT

NAD

Sumut

Sumbar

Kepri

Jambi

Sumsel

Bengkulu

Lampung

DKI Jakarta

Jabar Jateng

DIY

Jatim

NTB

Kalbar

KaltengKalsel

KaltimSulut

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sultra

Maluku

Malut

Banten

Babel

Gorontalo

90

91

92

93

94

95

96

97

98

105 110 115 120 125

APK SD

APMS

D

Indonesia: 94,90

Indonesia: 115,51

Papua barat

107,3;87,51

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional, 2007, diolah.

Belum optimalnya pemerataan akses pendidikan 9 tahun

khususnya dalam kerangka desentralisasi pendididikan dapat terlihatdari beberapa hal. Pertama, masih terdapat provinsi-provinsi dengan

akses pendidikan di bawah rata-rata nasional. Hal ini terlihat dari

sebaran pencapaian APK dan APM baik di tingkat SD maupun tingkat

SMP. Gambar di atas merupakan analisis kuadran untuk capaian APK-

APM tahun 2007 tingkat Sekolah Dasar. Sumbu X dan Y dibentuk oleh

nilai rata-rata nasional APK dan APM. Dari gambar tersebut dapat

dilihat bahwa banyak provinsi yang telah memiliki APK tingkat SD di

atas rata-rata nasional, walaupun dari sisi APM masih berapa di bawah

tingkat nasional (kuadran II). Provinsi-provinsi dimaksud diantaranya

adalah Gorontalo, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Kalimantan

Timur. Namun masih terdapat beberapa provinsi yang memiliki APM

dan APK di bawah rata-rata nasional (Kuadran III). Provinsi-provinsi

dimaksud diantaranya adalah Papua, Sulawesi Barat, Riau, Bengkulu

dan Sumatra Utara. Sementara itu provinsi-provinsi seperti Jawa Timur,

I

IIIII

IV


29/110


19

Jawa Tengah, Bali dan Jawa Barat; memiliki APM dan APK di atas

rata-rata nasional (Kuadran I).

Sementara itu untuk APK-APM tingkat SMP menunjukkan

kondisi yang sedikit berbeda (Gambar 2.3). Pemetaan dengan analisis

kuadran untuk APK-APM SMP tahun 2007 menunjukkan 2

kecenderungan umum. Pertama, provinsi-provinsi yang memiliki APK-

APM di bawah rata-rata nasional (kuadran III). Provinsi-provinsi

dimaksud diantaranya adalah Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan

Selatan dan NTT. Kedua, provinsi-provinsi yang memiliki APK-APM

di atas rata-rata nasional (Kuadran I). Provinsi-provinsi dimaksud

diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Riau dan Sumatra Utara.

Hanya sedikit provinsi yang berada di kuadran II atau IV. Secara umum

dapat dikatakan masih cukup besar kesenjangan APK-APM di tingkat

SMP, apalagi jika dibandingkan dengan pencapaian APK-APM di

tingkat Sekolah Dasar.

Gambar 2.3.

APK dan APM Tingkat Sekolah Menengah Pertama 2007

NTT

NADSumut

Sumbar

Riau

Kepri

Jambi

Sumsel

Bengkulu

Lampung

Jabar

Jateng

Jatim

NTB

Kalbar

KaltengKalsel

Kaltim

Sulut

Sulteng

Sulsel

Sulbar

Sultra

Maluku

Malut

Papua

Papua Barat

Babel

Gorontalo

55

58

61

64

67

70

73

76

79

60 65 70 75 80 85 90 95 100

APK SMP

APMS

MP

Indonesia: 71,60

Indonesia: 85,15

DKI Jakarta (105,69; 88,48)

DI Yogyakarta (106,62; 87,68)

Banten (50,77; 57,15)


III

IV I

II


30/110


20

Gambar 2.4.

Disparitas APK dan APM Antara Kabupaten-Kota

Dalam Provinsi 2007


Disparitas APK SD/MI

Kabupaten - Kota 2007

20,0719,7718,8718,08

17,9717,89

13,5113,2013,0812,5611,6711,249,689,388,368,257,056,33

5,765,764,973,93

3,513,363,303,23

2,422,411,751,280,17

22,95

6,08

-204060

BengkuluSumbar

DIYBaliSulteng

GorontaloKaltim

SulutKalbar

NTBKalselKepri

DKI JakartaPapuaSulteng

JatimJabar

MalukuNAD

IndonesiaSumut

KaltengPapua Barat

NTTBabelSulsel

SumselLampung

BantenJambiJateng

RiauMalut

Disparitas APK SMP/MTs

Kabupaten - Kota 2007

51,645,3

34,133,333,1

32,832,232,132,030,830,430,129,428,728,327,1

25,725,6

23,523,523,222,822,622,6

18,417,913,7

12,111,611,0

8,61,3

23,9

- 20 40 60

KaltengNTTKalbarSumbarSulteng

PapuaPapua BaratBantenGorontaloBabelDIYSumutBengkuluJabarDKI JakartaMalukuNAD

KalselIndonesiaSumselKepriJatengKaltimBaliLampungSultraJatimSulsel

NTBJambiRiauSulutMalut


31/110


21

Kedua, masih banyaknya provinsi dengan disparitas antara

kabupaten-kota yang lebih tinggi dibandingkan disparitas kabupaten-

kota secara nasional. Dari Gambar 2.4. ini tampak bahwa masih banyak

provinsi-provinsi dengan APK yang berada di bawah rata-rata nasional.

Untuk APK SD misalnya dengan disparitas antara kabupaten-kota di

tingkat nasional sebesar 6,08 persen (tahun 2007), provinsi-provinsi

seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara memiliki disparitas

di atas tingkat nasional. Bahkan Propinsi seperti Bengkulu dan

Sumatera Barat memeliki disparitas antara kota dan kabupaten hingga

di atas 20 persen. Hal yang sama ditunjukkan pula oleh disparitas APMbaik di tingkat SD maupun tingkat SMP.

Ketiga, masih tingginya disparitas antara kabupaten dengan kota

untuk tingkat pendidikan SD dengan SMP. Secara nasional disparitas

APM kabupaten-kota mencapai 2,2 persen untuk tingkat SD dan

mencapai 20,06 persen untuk SMP. Demikian juga untuk masing-

masing provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah

memiliki disparitas kabupaten-kota untuk APK SMP masing-masingsebesar 45,3 persen dan 51,6 persen serta 36,22 persen dan 40,14 persen

untuk APM. Kedua provinsi ini menunjukkan disparitas kabupaten-kota

yang terbesar diantara provinsi lainnya.

Keempat, kesenjangan akses pendidikan juga masih terjadi antar

daerah-daerah seperti misalnya kota-kabupaten, Jawa-Luar Jawa,

Daerah Tertinggal-Non Daerah Tertinggal maupun Daerah Otonom

Baru-Non Daerah Otonom Baru. Gambar 2.5. menunjukkankesenjangan antar daerah dimaksud. Secara umum, daerah kota

menunjukkan akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan

kabupaten. Sementara itu, daerah-daerah tertinggal memiliki akses

relatif rendah dibandingkan daerah lainnya. Satu hal yang menarik

dalam hal pencapaian APK baik SD maupun SMP ini ditunjukkan

bahwa daerah otonom baru (DOB) menunjukkan rata-rata APK yang


32/110


22

lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya (bukan DOB). Dari sini dapat

pula dikataan bahwa pemekaran daerah memiliki dampak yang positif

paling tidak dalam pemerataan akses pendidikan dasar 9 tahun.

Gambar 2.5.

APK SD dan SMP menurut Klasifikasi Daerah


APK SD

121,8

Kota

119,4 119,5 119,5

113,47113,97113,73Kabupaten

113,49

Jawa

118,5

115,1114,9114,7Luar Jawa

114,0115,1114,9114,7

110

112

114

116

118

120

122

124

2004 2005 2006 2007

APK SD

DOB

115,94

115,46115,29

115,12Non DOB

113,61

114,38114,14113,90

DT

112,06

113,84113,58113,32

Non DT

117,77

116,17116,02115,88

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

2004 2005 2006 2007

APK SMP

101,8

107,5

103,8Kota

119,4

Kabupaten

113,49

77,67

81,5983,08

88,9

93,2

96,8Jawa

118,5

76,3

79,5

83,4Luar Jawa

114,0

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2004 2005 2006 2007

APK SMP

DOB

89,92

89,84

86,28

82,04 Non DOB

80,6980,90

76,3774,31

DT

78,5177,40

72,93

70,48

Non DT

93,9094,84

91,46

86,90

65

70

75

80

85

90

95

00

2004 2005 2006 2007


33/110


23

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.

Analisa Kuantitatif

Untuk dapat mengetahui dampak input dan output Wajardikdas

terhadap outcome, maka digunakan Metode Panel Data Analysis.

Sebagaimana metode ekonometrika lainnya, metode analisa data panel

ini dapat digunakan untuk menguji atau memperkirakan dampak dariperubahan satu faktor terhadap outcome yang diharapkan (misalnya:

Angka Partisipasi Sekolah). Kelebihan estimasi menggunakan data

panel adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan kumpulan data yang lebih informatif, lebih

bervariasi, memperbaiki degree of freedom, lebih efisien dan

menurunkan colinearityantar variabel (Baltagi, 2001:6).

2.

Memungkinkan menganalisa beberapa isu penting dalamperekonomian yang tidak dapat diterangkan dengan analisa time

seriesatau cross section(Hsiao, 1989: 2).

3. Menghitung tingkat keberagaman karakteristik individu yang

lebih tinggi dibandingkan dengan analisa time series (Baltagi,

2001:6).

4. Memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam pemodelan

perbedaan perilaku dibandingkan dengan analisa cross section(Greene, 1997:615).

5. Mampu menerangkan lebih baik dalam dynamic adjustment

(Baltagi, 2001:6).

Adapun model dasar yang digunakan dalam evaluasi ini adalah

Model Bank Dunia 2007 mengenai investasi pendidikan. Model ini

mengangkat masalah Investasi dalam Pendidikan di Indonesia dengan


34/110


24

menggunakan satu model dasar yang meneliti sisi penawaran dan

permintaan sebagai penentu (determinat) dari outcomes pendidikan.

Spesifikasi model yang digunakan adalah sebagai berikut:

ii LKDScARPoGDRPSEER

111098765432211

Dimana:

= Kabupaten/ kota = 1N

R = Net Enrollment Rates

E1 = Log dari pengeluaran pendidikan per jumlah penduduk

dalam usia sekolah (Total pengeluaran pendidikan perjumlah penduduk usia 7-18 Tahun).

E2 = Log dari rata-rata belanja pemerintah kabupaten/kota

(per populasi penduduk usia sekolah) dari 2001-2003.

S = Belanja untuk gaji tenaga pendidikan terhadap total

belanja pendidikan (rasio belanja pegawai terhadap

toal belanja pendidikan).

GDRP = Log PDRB per kapita.

Po = Poverty Head CountR = Remote Area (Jarak rata-rata geometrik dari desa

terhadap kabupaten terdekat)

A = Akses jalan (% desa dengan akses jalan paving)

Sc = Jumlah sekolah SD dan SMP tiap KM2

D = Bencana, variabel yang mengindikasi apakah daerah

merupakan daerah pasca bencana selama 1 tahun yang

lalu.

K = Dummy untuk kabupaten/ kota (urban /rural)

L = Persentase penduduk dalam usia sekolah yang bekerja

Berdasarkan model investasi pendidikan Bank Dunia tersebut,

maka dilakukan pengembangan model dan modifikasi model tanpa

meninggalkan esensinya dengan mempertimbangkan data yang dimiliki.

Pengembangan model dalam kajian ini bertujuan untuk menganalisis

dampak sejumlah faktor terhadap outcomes Wajardikdas 9 Tahun.


35/110


25

Salah satu outcomesutama dalam pelaksanaan program Wajardikdas 9

Tahun adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat sekolah

dasar dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk sekolah menengahpertama. Faktor pertama yang digunakan adalah faktor output dalam

pendidikan yang dikombinasikan dengan faktor eksternal dan faktor

karakteristik wilayah. Dalam kajian ini akan disajikan hasil dari APK

dan APM baik untuk SD maupun SMP.

Adapun Persamaan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi

Kasar dapat dituliskan sebagai berikut:

Dalam spesifikasi ini, simbol-simbol didefinisikan sebagai

berikut:

APSDMI = Angka Partisipasi Murni dan Angka

Partisipasi Kasar Sekolah Dasar dan

Madrasah Ibtidaiyah

APSSMMTs = Angka Partisipasi Murni dan Angka

Partsipasi Kasar Sekolah MenengahPertama dan Madrasah Tsanawiyah

Rycko = Rasio Produk Domestik Regional Bruto

Terhadap Rata-Rata Nasional

POV = Tingkat Kemiskinan

AIRA = Akses Air Bersih

RLF = Jumlah Angkatan Kerja


36/110


26

LITER = Angka Melek Huruf

STAT = Dummy untuk kabupaten/kota

DT = Dummy untuk daerah Indonesia

Tertinggal

JAWA = Dummy untuk daerah yang berada di

Pulau Jawa/Luar Pulau Jawa

RDAU = Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap

APBD

RDAK = Rasio Dana Alokasi Khusus TerhadapAPBD

RPAD = Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap

APBD

MGSDMI = Rasio Murid Guru SD/MI (Murid/Guru

SD/MI)

DTSDMI = Rasio Murid Sekolah SD/MI

(Murid/Sekolah SD/MI)MGSMTS = Rasio Murid Guru SMP/MTs

(Murid/Guru SMP/MTs)

DTSMTS = Rasio Murid Sekolah SMP/MTs

(Murid/Sekolah SMP/MTs)

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian

outcome dari Program Wajardikdas 9 Tahun, yaitu faktor input dan

output program serta faktor eksternal seperti karakteristik sosial

ekonomi suatu daerah. Yang termasuk faktor input antara lain alokasi

Dana Alokasi Khusus untuk Pendidikan, Rasio Dana Alokasi Umum

Terhadap APBD, Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap APBD, dana

BOS (BOS tunai dan BOS Buku). Dalam hal ini, tercapainya outcome

program Wajardikdas dipengaruhi oleh besarnya dana dan pembiayaan-


37/110


27

pembiayaan yang dialokasikan untuk program tersebut. Dengan hipotesis

bahwa terdapat hubungan positif antara besarnya dana yang dialokasikan

dengan pencapaian APK dan APM.

Sedangkan, output Wajardikdas antara lain unit sekolah baru

(USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan dan rehabilitasi prasarana

dan sarana SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs/SMPLB, dan guru.

Melalui perbaikan ruang kelas, maka akan meningkatkan daya tampung

siswa secara maksimal. Demikian halnya dengan rehabilitasi gedung

sekolah, dengan demikian dapat meningkatkan daya tampung secara

maksimal dan memperlancar proses pembelajaran. Pembangunan USB-RKB dapat mendekatkan lembaga pendidikan dengan tempat tinggal

siswa serta dapat menambah daya tampung. Pembangunan perpustakaan

dan laboratorium akan meningkatkan mutu dan proses pembelajaran.

Berkaitan dengan guru, maka yang harus diperhatikan adalah

peningkatan ketersediaan guru yang akan memperlancar proses

pembelajaran, serta peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi

guru, sehingga guru dapat mengajar secara profesional sesuai dengan

kompetensinya.

Dalam model ini faktor output yang digunakan antara lain Rasio

Murid Guru SD/MI, Rasio Murid Sekolah SD/MI (daya tampung

sekolah SD/MI), Rasio Murid Guru SMP/MTs dan Rasio Murid

Sekolah SMP/MTs (daya tampung sekolah SMP/MTs). Dengan

hipotesis terdapat hubungan yang negatif antara Rasio Murid guru

SD/MI dan SMP/MTS terhadap APK dan APM SD/MI dan SMP/MTs.

Semakin banyak guru yang tersedia akan meningkatkan APK dan APM.Sedangkan hubungan antara rasio murid sekolah dengan APK dan APM

diharapkan positif. Artinya semakin banyak sekolah yang tersedia akan

meningkatkan APK dan APM.

Sedangkan untuk faktor eksternal, antara lain angka melek huruf,

tingkat kemiskinan, pendapatan masyarakat, jumlah angkatan kerja,

serta akses terhadap fasilitas umum. Tingkat kemiskinan diharapkan


38/110


28

mempunyai hubungan negatif terhadap besarnya APK dan APM.

Sedangkan, angka melek huruf diharapkan mempunyai hubungan

positif terhadap APK dan APM. Dengan argumentasi bahwa ketikaangka melek huruf meningkat (mencerminkan tingkat pendidikan

masyarakat) maka hal ini akan dapat meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Demikian juga dengan

tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan masyarakat dan akses terhadap

fasilitas umum mempunyai hubungan yang positif terhadap APK dan

APM. Dengan semakin terpenuhinya akses fasilitas umum, maka akan

memudahkan siswa untuk menjangkau sekolah. Tingkat pendapatan

masyarakat yang juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan

masyarakat, juga akan mempengaruhi orangtua dan anak untuk

melanjutkan sekolah.

Selain itu, juga terdapat beberapa faktor karakteristik daerah yang

dapat mempengaruhi pencapaian APK dan APM. Antara lain

Kabupaten/Kota, Daerah Tertinggal, dan keberadaan daerah di Pulau

Jawa/Luar Pulau Jawa. Faktor karakteristik daerah digunakan sebagai

variabel dummy. Dengan manggunakan beberapa variabel dummytersebut diharapkan dapat diketahui apakah karekteristik tertentu dari

suatu daerah akan mempengaruhi capaian APK dan APM. Sebagai

hipotesis sementara daerah kota akan mempunyai tingkat capaian yang

lebih tinggi daripada kabupaten. Hal ini dimungkinkan karena beberapa

indikator input dan output daerah kota lebih baik daripada kabupaten.

Demikian juga halnya jika daerah tersebut bukan merupakan daerah

tertinggal (dilihat dari besarnya desa tertinggal di daerah tersebut). Hal

yang sama juga terjadi untuk daerah di luar dan di Pulau Jawa. Dapat

diduga bahwa daerah di Jawa capaiannya lebih baik daripada daerah di

luar Jawa.

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung adanya hubungan

antara tingkat pendidikan dan pendapatan yang menjadi salah satu

alasan bahwa capaian APK dan APM di daerah dipengaruhi oleh


39/110


29

pendapatan yang diproksi dengan PDRB. Penelitian tersebut

diantaranya pernah dilakukan oleh Schultz (1960), Becker (1964) dan

Mincer (1974). Ketiganya menyimpulkan bahwa hubungan antara rata-rata tingkat pendidikan dengan pendapatan (diperimbangkan juga faktor

distribusinya) mempunyai hubungan positif. Selain itu, Bils dan

Klenow (2000) melakukan penelitan yang menghasilkan kesimpulan

bahwa terdapat korelasi antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi,

dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan akan menyebabkan

pendidikan yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi sabagai

variabel bebas dan tingkat pendidikan sebagai variabel terikatnya,

bukan sebaliknya.

3.2. Analisis Kualititatif

Dari hasil analisis kuantitatif akan diperoleh gambaran secara

umum evaluasi kegiatan-kegiatan program Wajardikdas. Sebagai satu

hasil desk studi, hasil analisis kuantitatif ini perlu diverifikasi di

lapangan melalui diskusi dengan narasumber baik stakeholder di daerah

maupun tim teknis di tingkat pusat. Di samping itu, juga digunakananalisis kualitatif untuk merumuskan berbagai bahan masukan

mengenai pelaksanaan program Wajardikdas 9 tahun. Analisis ini

dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkategorisasi dan meng-

interpretasikan secara komprehensif hasil studi yang dilakukan. Miles,

dalam Moleong (2000) juga mengungkapkan studi kualititatif dilakukan

beberapa tahap kegiatan analisis yakni :

1.

Metode Identifikasi.Kegiatan ini dilakukan setelah semua informasi dan data

terkumpul yang didasarkan atas beberapa fokus studi di atas.

Identifikasi ini secara sederhana dilakukan berdasarkan poin-

poin penting dan hal-hal yang menarik maupun kesamaan

informasi maupun pandangan narasumber.


40/110


30

2. Metode Kategorisasi

Yaitu pengelompokkan data berdasarkan hasil identifikasi yang

disandingkan dalam sebuah matriks yang didasarkan pada fokus

studi serta sumber informasi. Kategorisasi juga dilakukan

sebagai dasar penyusunan kerangka kerja logis.

3. Metode Interpretasi/penafsiran

Yang dilakukan setelah pengaitan hubungan antar data.

Interpretasi juga dilakukan dengan disertai teori-teori yang

relevan. Sesuai kaidah penelitian kualitatif, melalui metodeanalisis yang dipilih, tim peneliti dapat membuat interpretasi

dan dapat mempunyai kekuatan argumentasi didasarkan data

yang diperoleh dari lapangan.

3.3. Data

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder dan

data primer. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini bersumber

dari berbagai publikasi instansi dan lembaga terkait. Untuk data-data

yang berkait dengan komponen kegiatan program Wajardikdas 9 tahun

seperti output Guru, ruang kelas, sekolah dan lainnya; digunakan data

sekunder yang bersumber dari Departemen Pendidikan Nasional.

Sementara itu data yang berkaitan dengan kerangka makro, perencanaan

dan anggaran digunakan data sekunder yang bersumber dari Bappenas

dan Departemen Keuangan. Data sekunder pendukung lainnya yang

berkaitan dengan kependudukan dan kewilayahan digunakan data yang

bersumber data BPS.

Selain itu juga untuk mendukung analisis dengan data sekunder di

atas, digunakan data dan informasi yang bersifat primer yang bersumber


41/110


31

dari stakeholder pendidikan dasar baik di tingkat pusat maupun di

tingkat daerah. Data dan informasi yang bersifat primer ini

dikumpulkan melalui indepth interview dan FGD yang dilakukan baikdi tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Deskripsi mengenai

mekanisme indepth interview dan FGD dijabarkan lebih lanjut pada

bagian lain laporan ini.

Pengumpulan Data dan Sampling

Evaluasi ini menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen

pemerintah, seperti RPJM, RKP, Renstra, laporan-laporan resmi dariDepdiknas untuk analisa kuantitatif. Selain data sekunder, evaluasi ini

akan menggunakan data primer untuk mempertajam analisa kualitatif.

Provinsi dipilih berdasarkan kriteria besarnya Angka Partisipasi Murni

(APM) SD-SMP setara dan Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berdasarkan kriteria dan pertimbangan tersebut di atas, empat provinsi

terpilih adalah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Riau dan Sumatera

Selatan. Jawa Timur mewakili daerah dalam kelompok normatif tinggi,

atinya baik APM maupun anggaran Dikdasmen 2006 berada di atas

rata-rata nasional. Kalimantan Selatan mewaliki daerah normatif

rendah, yaitu daerah yang mempunyai APM di atas rata-rata nasional

sedangkan anggaran Dikdasmen pada tahun 2006 berada di bawah rata-

rata nasional. Provinsi Riau mewakili daerah pada kelompok anomali

positif, artinya APM berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan

anggaran Dikdasmen pada tahun 2006 berada di atas rata-rata nasional.

Sumatera Selatan mewakili kelompok anomali negatif, yaitu baik APMmaupun anggaran Dikdasmen 2006 berada di bawah rata-rata nasional.

Di setiap provinsi dilakukan in-depth interview dan Focus Group

Interview (FGI) terhadap stakeholder yang terkait dengan program

Wajardikdas 9 Tahun untuk verifikasi hasil analisa serta untuk

mengetahui persepsi program Wajardikdas di empat provinsi tersebut.


42/110


32

Tabel 3.1.

Pemilihan Sampel

No. Sampling BasedNormatif

Tinggi

Normatif

Rendah

Anomali

Positif

Anomali

Negatif

1APK-Anggaran

DikdasmenJabar Sulteng Sumbar

JawaTimur

2APM-Anggaran

Dikdasmen 2006Jatim Kalsel Riau Sumsel

3 APM-APK DIY Papua Riau Gorontalo

4APK-PDRB per

KapitaKep. Riau NTT DIY Papua

5APM-PDRB per

KapitaRiau NTT DIY Papua


43/110


33

BAB IV

HASIL REGRESI:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

APK DAN APM

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan model panel data

dari 440 kabupaten/kota di Indonesia dari tahun 2004-2006, maka

dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

4.1.

Nasional

Hasil regresi menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni

SD/MI, Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan Angka Partisipasi Kasar

SMP/MTs dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, akses

air bersih, angka melek huruf, rasio murid sekolah, rasio murid guru dan

kemiskinan. Terlihat di sini bahwa APM SD/MI, APK SD/MI dan APK

SMP/MTs tidak hanya dipengaruhi oleh sisi penawaran dari sektor

pendidikan, tapi juga dari sektor permintaan. Semakin banyak guru dan

sekolah akan meningkatkan APM SD/MI, APK SD/MI dan APK

SMP/MTs.


44/110


34

Tabel 4.1.

Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi APK SD/MI Nasional

Variabel Tidak Bebas: APK SD/MI

Variabel Koefisien t-Statistik

Rasio Produk Domestik Regional Bruto

terhadap rata-rata nasional0.076778* 4.110717

Akses Air Bersih 2.711565* 37.45248

Angka Melek Huruf -1.904861* -20.60537

Rasio Murid Guru SD + MI -0.231774*** -1.700838

Rasio Murid Sekolah SD + MI 0.131564* 3.297393

Rasio Dana Alokasi Umum terhadap APBD -0.090350** -2.568953

Tingkat Kemiskinan -0.027549*** -1.666266

Adjusted R-squared 0.901847

Keterangan: *** signifikan pada derajat kepercayaan 10%

** signifikan pada derajat kepercayaan 5%

* signifikan pada derajat kepercayaan 1%

Selain itu, karakteristik sosial ekonomi wilayah juga memegang

peranan penting dalam peningkatan APM SD/MI, APK SD/MI dan

APK SMP/MTs, seperti akses air bersih dan angka melek huruf. Akses

air bersih menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah

tersebut dan memiliki hubungan yang positif dengan APM SD/MI.

Semakin sejahtera masyarakat tersebut, maka semakin besar anggaranrumah tangga yang dapat dialokasikan untuk pendidikan. Selain itu,

dengan semakin sejahtera masyarakat tersebut, maka anak-anak tidak

perlu membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, sehingga mereka

dapat bersekolah. Dalam hal ini, dana alokasi khusus memiliki dampak

yang positif terhadap APM SD/MI dan APK SMP/MTs.


45/110


35

Tabel 4.2.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SD/MI Nasional

Variabel Tidak Bebas: APM SD/MI






Rasio Murid Guru SD + MI -0.240565*** -1.707245



Tingkat Kemiskinan -0.027079** -2.342351

Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD 0.016126*** 1.932059






46/110


36

Tabel 4.3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SMP/MTs Nasional

Variabel Tidak Bebas: APK SMP/MTs






Rasio Murid Guru SMP+MTs -0.244102*** -1.820343

Rasio Murid Sekolah SMP+MTs 0.196896* 7.312505

Rasio Dana Alokasi Umum terhadap

APBD-0.153360* -5.675825

Tingkat Kemiskinan -0.028160*** -1.937160

Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap

APBD0.016129*** 1.879393





Lebih lanjut, untuk Angka Partsipasi Murni SMP/MTs

dipengaruhi oleh faktor input pembiayaan (dana alokasi umum, dana

alokasi khusus), Produk Domestik Regional Bruto dan angka melek

huruf. Dengan perkataan lain APM SMP/MTs tidak dipengaruhi factor

output SMP/MTS (rasio murid guru SMP/MTs dan rasio murid sekolah

SMP/MTs).


47/110


37

Tabel 4.4.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SMP/MTs Nasional

Variabel Tidak Bebas: APM SMP/MTs


Rasio Produk Domestik Regional Bruto terhadap

rata-rata nasional0.977557* 108.7135


Angka Melek Huruf -0.021072* -5.719985Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD 0.008336* 4.583468





4.2.

SumateraBerdasarkan hasil regresi per pulau, diketahui bahwa APK

SD/MI, APM SD/MI dan APK SMP/MTs di Pulau Sumatera

dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), akses air

bersih, angka melek huruf, rasio murid guru, rasio murid sekolah, Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, tingkat kemiskinan dan

pendapatan asli daerah. Koefisien untuk PDRB, akses air bersih, rasio

murid guru, rasio murid sekolah, tingkat kemiskinan dan Dana Alokasi

Khusus menunjukkan tanda sesuai yang diharapkan. Semakin tinggi

PDRB, akses air bersih, jumlah guru, jumlah sekolah dan Dana Alokasi

Khusus di daerah-daerah di Pulau Sumatera akan meningkatkan APK

SD/MI, APM SD/MI dan APK SMP/MTs di daerah tersebut.

Lebih lanjut, semakin rendah tingkat kemiskinan di daerah-daerah

di Pulau Sumatera akan meningkatkan APK SD/MI, APM SD/MI dan

APK SMP/MTs di Pulau Sumatera. Sedangkan untuk koefisien Dana


48/110


38

Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah tidak memberikan tanda

sesuai yang diharapkan. Hasil regresi menunjukkan semakin tinggi

Dana Alokasi Umum dan pendapatan asli daerah maka akanmenurunkan APK SD/MI, APM SD/MI dan APK SMP/MTs di Pulau

Sumatera.

Tabel 4.5.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SD/MI Sumatera


Variabel Koefisien t-StatistikRasio Produk Domestik Regional Bruto




Rasio Murid Guru SD + MI -0.138194** -2.394641


Rasio Dana Alokasi Umum terhadap APBD -0.158839* -2.955319

Tingkat Kemiskinan -0.026381* -2.985773Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD 0.042265* 3.436729

Rasio Pendapatan Asli Daerah -0.030613** -1.980118

Jumlah Angkatan Kerja -1.008180* -2.669166






49/110


39

Tabel 4.6.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SD/MI Sumatera










Tingkat Kemiskinan -0.027505* -2.947435

Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD 0.045034* 3.981653



Keterangan: *** signifikan pada derajat kepercayaan 10%** signifikan pada derajat kepercayaan 5%



50/110


40

Tabel 4.7.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SMP/MTs Sumatera







Rasio Murid Guru SMP+MTs -0.155252** -2.224515



APBD-0.174908* -5.361128

Tingkat Kemiskinan -0.026538* -2.874317


APBD0.040445* 3.881820

Rasio Pendapatan Asli Daerah -0.026822*** -1.859926

Jumlah Angkatan Kerja -0.693564*** -1.875052Adjusted R-squared 0.889106




Dari hasil regresi APM SMP/MTs di Pulau Sumatera,

menunjukkan bahwa APM SMP/MTs dipengaruhi oleh Produk

Domestik Regional Bruto, rasio murid sekolah dan dana alokasi umum.Variabel-variabel lain seperti jumlah guru, tingkat kemiskinan, dana

alokasi khusus, pendapatan asli daerah, angka melek huruf, akses air

bersih dan jumlah angkatan kerja tidak mempengaruhi APM SMP/MTs

di Pulau Sumatera.


51/110


41

Tabel 4.8.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SMP/MTs Sumatera

Variabel Tidak Bebas: APM SMP/MTs










4.3.

Jawa

Hasil regresi APK SD/MI, APM SD/MI dan APK SMP/MTs

menunjukkan bahwa APK SD/MI, APM SD/MI dan APK SMP/MTs di

Pulau Jawa dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, akses

air bersih, angka melek huruf, rasio murid guru, rasio murid sekolah,

dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah.

Berbeda dengan yang terjadi di Pulau Sumatera, APK SD/MI, APM

SD/MI dan APK SMP/MTs di Pulau Jawa tidak dipengaruhi oleh

tingkat kemiskinan. Semua koefisien dalam hasil regresi sesuai dengan

yang diharapkan kecuali untuk koefisien dana alokasi umum, angka

melek huruf dan pendapatan asli daerah.


52/110


42

Tabel 4.9.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SD/MI Jawa




terhadap rata-rata nasional0.059697** 2.028994






APBD-0.159090* -3.282316


APBD0.045731* 3.363481


Jumlah Angkatan Kerja -0.869071** -2.008927






53/110


43

Tabel 4.10.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SD/MI Jawa




terhadap rata-rata nasional0.059190*** 1.856114



Rasio Murid Guru SD + MI -0.140564* -2.801881










54/110


44

Tabel 4.11.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SMP/MTs Jawa




terhadap rata-rata nasional0.057148*** 1.839534



Rasio Murid Guru SMP+MTs -0.148784** -2.275301




Rasio Pendapatan Asli Daerah -0.029349*** -1.828683





Lebih lanjut, dari hasil regresi APM SMP/MTs diketahui bahwa

APM SMP/MTs di Pulau Jawa dipengaruhi oleh Produk Domestic

Regional Bruto, rasio murid sekolah dan dana alokasi umum. Patut

digarisbawahi disini, faktor output sektor pendidikan yaitu jumlah guru

dan karakteristik sosial ekonomi wilayah (tingkat kemiskinan, akses air

bersih, angka melek huruf) tidak mempengaruhi APM SMP/MTs diPulau Jawa, hal ini mungkin disebabkan Pulau Jawa lebih developed

dibandingkan dengan pulau-pulau lain.


55/110


45

Tabel 4.12.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SMP/MTs Jawa

Variabel Tidaak Bebas: APM SMP/MTs




Rasio Murid Sekolah SMP+MTs 0.091550*** 1.759806


APBD -0.109013** -2.034745





4.4.

Bali, NTB dan NTT

Hasil regresi menunjukkan bahwa APK SD/MI, APM SD/MI dan

APK SMP/MTs di Pulau Bali, NTB dan NTT dipengaruhi oleh produk

domestic regional bruto, akses air bersih, angka melek huruf, dana

alokasi khusus, rasio murid guru dan rasio murid sekolah. Tingka

kemiskinan, dana alokasi umum, jumlah angkatan kerja dan pendapatan

asli daerah tidak mempengaruhi APK SD/MI, APM SD/MI dan APK

SMP/MTs di Pulau Bali, NTB dan NTT.


56/110


46

Tabel 4.13.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SD/MI Bali, NTB dan NTT

Variabel Tidak Bebas : APK SD/MI


Rasio Produk Domestik Regional Brutoterhadaprata-rata nasional

0.175733* 4.520846





Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD -0.063241*** -1.724599


Keterangan: *** signifikan pada derajat kepercayaan 10%** signifikan pada derajat kepercayaan 5%* signifikan pada derajat kepercayaan 1%

Tabel 4.14

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SD/MI Bali, NTB dan NTT

Variabel Tidak Bebas : APM SD/MI


Rasio Produk Domestik Regional Bruto terhadaprata-rata nasional

0.172864* 4.682514



Rasio Murid Guru SD + MI -0.231255* 11.50066


Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD -0.061187*** -1.921033


Keterangan: *** signifikan pada derajat kepercayaan 10%** signifikan pada derajat kepercayaan 5%* signifikan pada derajat kepercayaan 1%


57/110


47

Tabel 4.15.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SMP/MTs Bali,

NTB dan NTT

Variabel Tidak Bebas : APK SMP/MTs


Rasio Produk Domestik Regional

Brutoterhadap rata-rata nasional0.171418* 4.137493



Rasio Murid Guru SMP+MTs -0.249504* -8.610191



APBD-0.068817*** -1.895376


Keterangan: ***signifikan pada derajat kepercayaan 10%



Selanjutnya, APM SMP/MTs di Pulau Bali, NTB dan NTT

dipengaruhi produk domestik regional bruto, akses air bersih, angka

melek huruf dan dana alokasi khusus. Hal ini menunjukkan bahwa

factor output di sektor pendidikan (jumlah guru dan jumlah sekolah)

tidak mempengaruhi APM SMP/MTs di Pulau Bali, NTB dan NTT.

Hanya koefisien PDRB dan angka melek huruf yang menunjukkansesuai dengan tanda yang diharapkan, sedangkan koefisien akses air

bersih dan dana alokasi khusus menunjukkan tanda terbalik.


58/110


48

Tabel 4.16.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SMP/MTs Bali,

NTB dan NTT

Variabel Tidak Bebas : APM SMP/MTs




Akses Air Bersih -0.582024* -1.941161

Angka Melek Huruf 0.247084** 2.287796

Rasio Dana Alokasi Khusus terhadap APBD -0.033195* -12.68169





4.5.

Kalimantan

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa APK SD/MI, APM SD/MI

dan APK SMP/MTs di Pulau Kalimantan dipengaruhi oleh akses air

bersi, angka melek huruf, rasio murid guru dan rasio murid sekolah.

Kecuali koefisien angka melek huruf, semua koefisien dari variabel-

variabel tersebut menunjukkan tanda sesuai yang diharapkan. Semakin

besar akses air bersih, jumlah sekolah dan jumlah guru akan

meningkatkan APK SD/MI, APM SD/MI dan APK SMP/MTs di Pulau

Kalimantan.


59/110


49

Tabel 4.17.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APK SD/MI Kalimantan

Variabel tidak Bebas : APK SD/MI

Variabel Koeffisien t-Statistik





Jumlah Angkatan Kerja 0.707082** 2.593842



** signifikan pada derajat kepercayaan 5%* signifikan pada derajat kepercayaan 1%

Tabel 4.18.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi APM SD/MI Kalimantan

Variabe

Documents

Evaluasi Pelaksanaan Wajardikdas 9 Tahun.pdf