EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014-2015

(Studi Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karimun)

Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Bidang

Ilmu Pemerintahan

SKRIPSI

Disusun oleh :

ELLA NURMALA

120565201029

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNG PINANG

2017

ABSTRAK

Dinas kesehatan merupakan bagian pemerintah untuk menjalankan segala

aspek di bidang kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semakin tinggi tingkat kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam hal kesehatan

maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah

telah membangun berbagai fasilitas kesehatan di setiap kecamatan maupun

kelurahan sebagai wadah untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat

terhadap segala bentuk yang menyangkut bidang kesehatan , namun dalam

pelaksanaan kesehatan seringkali terjadi hambatan, hal ini diperlukan informasi

yang mendalam mengenai pelaksanaan penanggulangan penyakit menular di

Kecamatan Karimun sebagai input dalam proses evaluasi penanggulangan

penyakit menular di Kabupaten Karimun. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten

Karimun tahun 2014-2015 dengan studi demam berdarah dengue di Kecamatan

Karimun. Evaluasi yang dimaksud adalah keefektifan pelaksanaan, kecakupan,

pemerataan program, resposivitas dan ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif yaitu proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diproleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teori

yang digunakan adalah teori evaluasi menurut Dunn dalam (Subarsono

,2009:126). Adapun informan yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak

20 orang.

Pada umumnya penyelenggaraan penanggulangan demam berdarah sudah

dilakukan di Kabupaten Karimun namun Kurangnya tenaga kesehatan yang

menanggani masalah demam berdarah, kurangnya komunikasi serta adanya

penyalahgunaan wewenang oleh oknum pemerintah serta kurannya tingkat

partisipasi masyarakat, untuk itu diperlukan pengawasan semula dari dinas

kesehatan Kabupaten Karimun.

Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan,penanggulangan kesehatan,kebijakan

ABSTRACT

The health office is part of the government to run all aspects of the health

sector to improve the welfare of the community. The higher the level of health

and society in terms of health it will increase the welfare of the community. To

that end, the government has built various health facilities in every sub-district

and urban village as a container to get a fast and precise handling of all forms

related to health, But in the implementation of health often occurs obstacles, it is

necessary information in depth about the implementation of infectious disease

prevention in Karimun district as input in the evaluation process of infectious

disease prevention in Karimun District. The purpose of this study was to evaluate

the implementation of infectious disease prevention in Karimun District 2014-

2015 with dengue hemorrhagic study in Kecamatan Karimun. The evaluation is

the effectiveness of implementation, coverage, program equity, resposivitas and

accuracy in the implementation of policy.

This research method is descriptive research with qualitative approach that

is searching process, arranging systematically data obtained from interview result,

field note, and other materials so that can be easily understood, and its findings

can be informed to others. The theory used is evaluation theory according to Dunn

in (Subarsono, 2009: 126). The informants used in the study were as many as 20

people.

In general, the implementation of dengue fever prevention has been done

in Karimun District but the lack of health personnel who handle the problem of

dengue fever, the lack of communication and the abuse of authority by

government actors and the lack of community participation level, therefore it is

necessary the initial supervision of Karimun District health office.

Keywords: evaluation, implementation, health control, policy

EVALUASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014-2015

(Studi Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Karimun)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur kehidupan dalam membangun untuk

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Tujuan pembangunan kesehatan

adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis.

Saat ini Indonesia menduduki peringkat kedua penderita demam berdarah

dengue setelah Brazil. Bahkan menurut data Kementrian Kesehatan tahun 2009-

2011 jumlah kematian akibat demam berdarah dengue di Indonesia mencapai

1.125 kasus. Data tersebut sekaligus menempatkan Indonesia di Asia Tenggara

sebagai negara tertinggi dalam kasus penyakit demam berdarah dengue.

Sedangkan menurut data Kementrian Kesehatan Indonesia tahun 2013, jumlah

penderita demam berdarah dengue di seluruh provinsi mencapai 48.905 orang,

termasuk 376 orang diantaranya meninggal dunia. Jadi, pada dasarnya demam

berdarah dengue adalah penyakit yang sangat umum di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pemerintah

Kabupaten Karimun telah membangun berbagai sarana dan pra sarana kesehatan

yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Saat ini telah berdiri 2 buah rumah

sakit dan 9 buah puskesmas ditambah dengan 37 puskesmas pembantu.

Kabupaten Karimun adalah kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar

7.984 km² . sebagian besar daerahnya adalah perairan sementara luas bagian

daratah kabupaten Karimun 1.524 km² atau sekitar 19 persen. Karakteristik iklim

di kabupaten Karimun termasuk ke dalam iklim tropis, dengan suhu berkisar antar

22,5 °C sampai dengan 33,6 °C. Kabupaten Karimun merupakan sebuah

kabupaten kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil.

Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 250 buah pulau, dimana semua pulau

sudah bernama dan hanya sebanyak 57 pulau yang sudah berpenghuni. Dua pulau

terbesar yang menjadi pusat pemukiman dan sentra ekonomi adalah Pulau

Karimun dan Kundur.

Dilihat dengan jumlah sarana kesehatan yang sama pada tahun 2013 , jumlah

tenaga medis mengalami penurunan. Dokter umum ada sebanyak 58 orang, 25

orang dokter spesialis, dan 12 orang dokter gigi. Begitu pula tenaga paramedis

lainnya seperti bidan sebanyak 199 orang. Demam berdarah merupakan salah satu

masalah yang cukup menyita perhatian penduduk indonesia Demam berdarah

dengue adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami rasa nyeri yang

luar biasa, seolah-olah terasa sakit hingga ke tulang. Demam berdarah dengue

disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk.

Penderita demam berdarah dengue adalah:

a) Penderita dengan tanda-tanda yang memenuhi kriteria diagnosa

klsebagai berikut:

(1) Panas mendadak 2-7 hari tanpa sebab yang jelas.

(2) Tanda-tanda pendarahan dan/atau pembesaran hati.

(3) Trombositopenia (trombosit 100.000/µ1 atau kurang).

(4) Hemokonsentrasi (hematokrit meningkat 20 % atau lebih).

b) Tersangka penyakit demam berdarah dengue yang hasil pemeriksaan

serologis (HI test atau ELISA )positif. (Endang Sutisna ,2011:382)

Masalah kesehatan yang berupa penyakit demam berdarah pun terdapat di

berbagai kabupaten di provinsi Kepulauan Riau salah satu kabupaten yang

memiliki angka demam berdarah yang cukup tinggi adalah Kabupaten Karimun di

mana banyaknya kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Karimun sempat

menjadikan Karimun berstatus sebagai kejadian luar biasa di Kabupaten Karimun

karena dalam kurun waktu 2014- 2015 terjadi peningkatan penderita demam

berdarah dengue dan yang mendominasi dari penyakit tersebut adalah anak- anak.

Kejadian luar biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan

dan/atau kematian yang bermakna secara epidemologis pada suatu desa/kelurahan

dalam waktu tertentu. (Endang Sutisna 2011:369)

Demam berdarah dengue bukan penyakit baru, termasuk di Kabupaten

Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan negara tetangga,

sejak lama termasuk daerah endemis demam berdarah dengue . Sejak awal Januari

2016, wabah demam berdarah dengue menyita perhatian petugas kesehatan di

berbagai daerah. Bahkan, sejumlah daerah sudah menetapkan status Kejadian

Luar Biasa demam berdarah dengue. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah

bertambahnya warga terjangkit demam berdarah dengue, dan berusaha keras

menghindari korban meninggal dunia.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Karimun, jumlah penderita demam

berdarah dengue, hingga pekan pertama Februari 2016 meningkat mencapai 140

kasus, tidak ada korban meninggal dunia.

Jika dirinci per kecamatan, kasus demam berdarah dengue Januari-Februari

2016 terbanyak di Kecamatan Tebing dengan 51 kasus, 12 kasus di Kelurahan

Tebing dan 9 kasus di Kelurahan Teluk Uma, di Kecamatan Meral 18 kasus.

Selanjutnya di Kecamatan Moro 21 kasus dengan 13 kasus di Desa Nyiur Permai,

di Kecamatan Kundur 20 kasus, dengan 11 kasus di Kelurahan Tanjungbatu.

Kemudian di Kecamatan Karimun sebanyak 15 kasus, Meral Barat 7 kasus,

Kecamatan Buru dan Kundur Barat masing-masing 4 kasus.

Kasus demam berdarah dengue sejak Januari hingga awal Februari 2016 itu,

jauh lebih tinggi dibandingkan periode Januari-Februari 2015 sebanyak 59 orang.

Sebagai daerah endemis demam berdarah dengue, kasus demam berdarah dengue

di Karimun terjadi setiap tahun. Pada 2011 tercatat 117 kasus, 2012 76 kasus,

2013 sebanyak 84 kasus, 2014 sebanyak 390 kasus dengan delapan korban

meninggal dunia, dan pada 2015 mencapai 368 orang, dengan tujuh korban

meninggal dunia.

Rincian kasus selama 2015 itu, antara lain di Kecamatan Meral sebanyak 109

orang, Karimun 73 orang, Kundur 72 orang, Moro 45 orang, Tebing 34 orang,

Meral Barat 17 orang, Durai 8 orang, Kundur Barat 5 orang, Buru 4 orang dan

Kecamatan Kundur Utara 1 orang. Pemkab Karimun dua tahun berturut-turut,

2014 dan 2015 telah menetapkan status kejadian luar biasa untuk wabah demam

berdarah.

Jumlah penderita demam berdarah dapat di rangkum dalam data berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Penderita dan Kematian oleh Penyakit DHF Menurut Puskesmas di

Kabupaten Karimun Tahun 2010-2016

Tahun Penderita Kematian

2010 153 1

2011 117 1

2012 76 1

2013 84 2

2014 390 8

2015 368 7

2016 402 6

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2017

Tabel 1.2

Jumlah Penderita dan Kematian oleh Penyakit DHF Menurut Kecamatan di

Kabupaten Karimun tahun 2010,2011,2012,2013 dan 2014

Kecamatan DHF (Demam Berdarah) Kematian(2010-

2014)

2010 2011 2012 2013 2014

Moro 4 1 - 28 6 - - - 1 -

Durai - - - 25 2 - - - - -

Kundur 19 1 8 5 29 - - - - 1

Kundur Utara 7 4 - 1 2 1 - - - -

Kundur Barat 3 15 - 2 3 - - - - -

Ungar - - - - - - - - - -

Belat - - - - - - - - - -

Karimun 38 23 36 28 149 - - - - 4

Buru - 18 - 2 - - - - - -

Meral 37 13 13 25 96 - - - 1 1

Tebing 45 42 19 18 82 - 1 1 - 2

Meral Barat - - - - 21 - - - - -

JUMLAH 153 117 76 84 390 1 1 1 2 8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Jika dilihat dari data tersebut maka terjadi peningkatan yang cukup pesat dari

tahun 2014-2015 sehingga di perlukan penangan cepat oleh pemerintah daerah

kabupaten karimun untuk mengatasi wabah tersebut sehingga dapat

meminimalisir terjadinya demam berdarah di kalangan masyarakat kabupaten

karimun.

Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian pelayanan kesehatan di kabupaten

karimun merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas kesehatan di

wilayah tersebut hal ini haruslah rutin dilakukan oleh dinas kesehatan untuk

meningkatkan kesadaran dalam menjaga lingkungan yang bersih dan sehat selain

itu partisipasi dari masyarakat sangat di perlukan untuk mengatasi masalah

lingkungan yang dapat menyebabkan bertambahnya angka penduduk yang terkena

demam berdarah dengue. Dari itu diperlukannya komunikasi yang yang baik dari

pemerintah daerah melalui dinas kesehatan serta masyarakat agar terjadi

kesinambungan dalam mencegah peningkatan jumlah penderita demam berdarah

di lingkungan kabupaten karimun. Apabila terjalin komunikasi yang tepat maka

kejadian semacam ini akan dapat di minimalisir sehingga tidak menyebabkan

kabupaten karimun menjadi daerah yang berstatus kejadian luar biasa terhadap

demam berdarah yang mana diatas angka 300 penderita maka dapat dinyatakan

sebagai kejadian luar biasa.

Dalam Peratuan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.28 Tahun 2014

Tentang Penanggulangan Penyakit Menular dalam pasal 5 yang berisikan tentang

Pemerintah, pemerintah daerah ,dan masyarakat bertanggungjawab

menyelenggarakan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang

ditimbulkannya. Dan pasal 6 yang berbunyi pemerintah daerah dapat menetapkan

program penanggulangan sebagai prioritas nasional atau daerah. Dari data di atas

peneliti ingin mengambil permasalahan tentang EVALUASI PELAKSANAAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN

KARIMUN 2014-2015. Penelitan ini bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang

suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih” (Soehartono, 2002;35).

Dimana apakah peran pemerintah daerah dan masyarakat sudah cukup efektif

dalam menangani masalah demam berdarah sehingga dapat meningkatkan kualitas

kesehatan di masyarakat Kabupaten Karimun. Faktor- faktor apa saja yang

menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

sehingga pada tahun 2014-2015 terjadi peningkatan jumlah pesakitan diakibatkan

penyakit demam berdarah dengue dari tahun- tahun sebelumnya.

B. Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular di

Kabupaten Karimun Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Demam

Berdarah Dengue di Kecamatan Karimun)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat

diwilayah Kecamatan Karimun dan instansi yang terkait yang mengentahui dan

dapat memberikan informasi serta data yang dibutuhkan oleh peneliti dapat dilihat

bahwa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sangat setuju dengan

tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal

mengatasi penyebaran demam berdarah di wilayah tempat tinggal mereka.

Tentunya mereka juga mengharapkan hasil yang baik dari berbagai tindakan yang

dilakukan tersebut. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 20

orang dan dapat menggunakan teknik purposive sampling, jumlah responden

sudah cukup mewakili dengan mewawancarai orang-orang yang dianggap

mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Evaluasi pada dasarnya ditujukan untuk menilai keefektifan kebijakan publik

guna dipertanggungjawabkan dan tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk

melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan . evaluasi yang dilakukan

tidak hanya pada hasil akhirnya saja, tetapi juga meliputi kegiatan- kegiatan dalam

pelaksanaan. Untuk mewujudkan tujuan agar dapat tercapai dengan baik, maka

diperlukan pemahaman tentang konsep teori tentang evaluasi itu sendiri.

1. Efektivitas

Yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai.

Dimana semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi

efektivitasnya.

a. Menurunnya jumlah demam berdarah

Pemerintah Kabupaten Karimun sangat memperhatikan masalah demam

berdarah yang terjadi setiap tahunnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

Bersama Puskesmas dan kecamatan serta kelurahan selalu bekerjasama dalam

menjalankan berbagai program yang diberikan kepada masyarakat agar demam

berdarah pada setiap tahunnya tidak meninggkat atau mengalami penurunan

namun dari data yang diperoleh peneliti di Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun

pada tahun 2010 sampai dengan 2015 terjadi peningkatan yang pesat jumlah

penderita demam berdarah.

b. Tidak berstatus kejadian luar biasa

Dengan adanya berbagai program yang diperuntukkan untuk mengatasi

masalah demam berdarah seharusnya dapat meningkatkan kualitas kesehatan

masyarakat sehingga dapat mencegah berbagai kasus yang akan terjadi atau paling

tidak meminimalisir kasus demam berdarah yang terjadi. Dari tahun ke tahun

pemerintah berfokus untuk melaksanakan kegiatan tersebut agar tidak akan terjadi

kasus kejadian luar biasa pada demam berdarah.

Ini dapat dilhat dari tahun 2010 hingga 2013 dimana kasus demam berdarah

tidak pernah mencapai angka 300 ke atas yang mengharuskan wilyah tersebut

menyandang status kejadian luar biasa, namun dari data yang didapat pada 2014-

2015 terjadi peningkatan yang signifikan yang membuat kabupaten karimun

khususnya kecamatan karimun mendapat predikat kejadian luar biasa dalam hal

demam berdarah.

2. Kecakupan.

Kecakupan yaitu seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang

dibuat pemerintah sehingga dapat memecahkan masalah sosial yang ada.

a. Masyarakat tidak perlu khawatir akan penyebaran penyakit demam

berdarah.

Dalam hal ini pemerintah sudah banyak menyediakan program

penangulangan penyakit menular dan penyehatan lingkungan untuk diterapkan

pada masyarakat di Kabupaten Karimun. Kebijakan dan program tersebut dibuat

agar dapat memecahkan masalah sosial yang ada dimasyarakat seperti masalah

demam berdarah.oleh karena itu dibutuhkan peran dari masyarakat dan

pemerintah sebagai pelaku dari program-program yang ada tersebut.

b. Menjadi bebas demam berdarah

Dengan berlakunya berbagai program yang diberikan pemerintah daerah

seharusnya membuahkan hasil terhadap kasus demam berdarah dimana

seharusnya setiap Kecamatan dan Kelurahan maupun Desa sudah terbebas dari

demam berdarah dan masalah penyakit menular lainnya. Namun hingga kini

demam berdarah masih saja menghantui masyarakat sebagai salah satu penyakit

yang banyak menimpa masyarakat di Karimun.

3. Pemerataan

Pemerataan yaitu bagaimana biaya dan manfaat dari kebijakan

didistribusikan secara menyeluruh kepada setiap kelompok masyarakat.

a. Pemberian bantuan program-program penanggulangan demam

berdarah secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Untuk melakukan penanggulangan penyakit menular dan penyehatan

lingkungan maka dari itu pemerintah banyak menyyediakan beragam program-

program untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat agar terealisasi dengan

baik. Berbagai program yang disedikan seperti gerakan 3M, gerakan sabtu

bersih,program gotong royong, program rumah berPHBS, program pemberian

abate secara gratis dan lainnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mensejahterakan masyarakat di Karimun.

b. Pemberian sosialisai kepada seluruh masyarakat akan bahaya demam

berdarah dan perlunya menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Dengan berbagai program yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Karimun seperti program pemberian abate gratis , program rumah ber-PHBS ,

fogging dan lain-lain maka diperlukan kerjasama antara pemerintah dan

masyarakat agar tercipta keberhasilan dari berbagai program yang telah dilakukan.

4. Responsivitas

Responsivitas yaitu hasil dari kebijakan yang telah dibuat apakah bisa

memuaskan yang diinginkan dari setiap kelompok dan memenuhi prefernsi atau

nilai kelompok. Responsivitas berupa tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh

kelompok-kelompok tertentu dari hasil kebijakan yang telah dibuat.

a. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap bahaya demam berdarah

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentunya akan mendapatkan berbagai

reaksi dalam suatu masyarakat baik itu respon positif maupun respon negatif atas

suatu kebijakan yang berlangsung. Dalam hal penanggulangan demam berdarah

ini berbagai respon muncul di kalangan masyarakat maupun pemerintah daerah

dimana salah satu acuan untuk mengukur tingkat responsivitas masyarakat adalah

dengan mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap bahaya

demam berdarah.

5. Ketepatan

Apakah hasil yang dicapai bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Untuk

mengukur ketepatan pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten

Karimun dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat adalah :

Kebijakan berhasil diterapkan pada sasaran kebijakan. Dimana kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah sebenarnya sudah baik namun terdapat hambatan-

hambatan yang menyebabkan proses penerapan kebijakan tidak optimal sehingga

kebijakan belum sepenuhnya bisa mencapai kata efektif dan menyeluruh kepada

seluruh masyakat Kabupaten Karimun.

C. Faktor- faktor penghambat proses kebijakan penanggulangan penyakit

demam berdarah di Kecamatan Karimun

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat ditarik beberapa

kesimpulan yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan penanggulangan

penyakit demam berdarah di Kecamatan Karimun , yaitu:

a. Kurangnya komunikasi antara pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

dengan masyarakat Kecamatan Karimun dalam hal menganggapi bahaya

demam berdarah sehingga masyarakat kurang memahami bahaya dan cara

menanggulangi demam berdarah, ini terlihat dari ketidak pahaman

masyarakat mengenai dampak dari bahaya demam berdarah.

b. Kurang terjalinnya kerjasama dan partisipasi antar pemerintah dan

masyarakat dalam menaggulangi penyakit demam berdarah, ini dapat

terlihat dalam sosialisasi dan berbagai program yang dijalankan oleh

pemerintah tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat

sehingga program yang diberikan tidak berjalan dengan baik karena

menurut masyarakat mereka tidak mendapatkan sosisalisasi namun

sebagian masyarakat mengatakan sudah mendapatkan sosialisasi dari

pemerintah.

c. Program yang diberikan semakin lama semakin berkurang terutama

mengenai bantuan –bantuan untuk masyarakat, ini dilihat bahwa

masayarakat mengatakan bantuan semakin sedikit sehingga kurang

membantu dalam proses penanggulangan penyakit demam berdarah.

d. Kurangnya respon dari masyakat dalam hal menanggapi demam berdarah

karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan sulit diajak

membersihkan lingkungan mereka masing- masing karena masih sibuk

dengan kegiatan lainnya.

e. Kurangnya petugas Kesehatan seperti petugas jumantik dan petugas

epidemiologi untuk menangani masalah demam berdarah serta lamanya

waktu yang diperlukan untuk melakukan pengendalian demam berdarah

ketika terjadi kasus disuatu daerah.

Adanya oknum-oknum yang menjual berbagai produk yang seharusnya dibagikan

secara gratis kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mau menggunakan

bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator yang ditampilkan oleh

peneliti berkenaan dengan judul yang diambil yakni Evaluasi Kebijakan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dalam Meningkatkan Kualitas

Kesehatan Masyarakat Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Demam Berdarah

Dengue Di Kecamatan Karimun) maka memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap hasil penanggulangan penyakit

menular seperti halnya demam berdarah di Kabupaten Karimun

khususnya Kecamatan Karimun sejak berlakunya peraturan mentri

kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Terdapat Beberapa Indikator yang

sudah dapat dikatakan berhasil , misalnya masyarakat sudah tidak

terlalu khawatir akan penyebaran demam berdarah karena hampir

keseluruhan dari mereka telah memahami secara keseluruhan atau

secara dasar tentang bahaya penyakit demam berdarah dan mereka

mengetahui tindakan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar

dari demam berdarah. Meskipun demikian, keberhasilan

penanggulangan penyakit menular dalam upaya peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat ini masih belum maksimal karena masih ada

masyarakat yang belum mengikuti program dari Dinas Kesehatan

untuk penanggulangan penyakit demam berdarah seperti tidak

menggunakan abate dan tidak melaksanakan 3M Plus dilingkungan

sekitar mereka. Jika dilihat dari sudut pandang indikator-indikator

yang digunakan dalam penanggulangan penyakit menular seperti

demam berdarah indikator yang pertama yaitu Efektivitas, belum

berhasil karena dapat dilihat dari melonjaknya pasien demam berdarah

yang terjadi tahun 2014-2015 yang mengakibatkan Kecamatan

Karimun Kejadian Luar Biasa dalam kasus demam berdarah. Yang

kedua yaitu Kecakupan masih belum seperti yang diharapkan dimana

masyarakat masih belum terbebas dari ancaman demam berdarah

dikarenakan seperti pengakuan masyarakat bahwa program yang

diberlakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan

lancar seperti program pemberian abate gratis yang tidak merata di

seluruh Kecamatan Karimun namun hampir seluruh masyarakat tidak

khawatir dengan bahaya demam berdarah karena mereka memahami

cara menjaga lingkungan sekitar agar selalu bersih. Yang selanjutnya

adalah Pemerataan dalam hal ini 70% dari responden menyatakan

mereka tidak mendapatkan bantuan program secara merata hal ini

disebabkan adanya tindakan oknum yang memperjual belikan bantuan

dari Dinas Kesehatan untuk masyarakat dan juga menurut pengakuan

responden kurangnya campur tangan langsung ke lapangan dari pihak

instansi untuk memberikan bantuan dan sosialisasi langsung kepada

masyarakat menyebabkan adanya kecurangan dan keteledoran dalam

hal pemberian bantuan program dan sosialisasi secara menyeluruh

tanpa terkecuali kepada masyarakat. Namun 30% menyatakan sudah

memberikan bantuan program dan sosialisasi secara menyeluruh

kepada masyarakat untuk penanggulangan penyakit demam berdarah,

hal ini dapat terjadi karena kurangnya hubungan komunikasi antara

pemerintah dan masyarakat sehingga pemerataan ini belum mencapai

apa yang diharapkan. Selanjutnya adalah Responsivitas hal ini sangat

kurang dari pihak masyarakat diman masyarakat kurang

bertanggungjawab dalam hal menjaga lingkungan sekitar hal ini

dilihat dari 14 orang responden hanya 6 orang atau sekitar 50% yang

mengaku menjalankan program yang dianjurkan oleh Dinas

Kesehatan selebihnya tidak begitu mengindahkan arahan program

yang diberlakukan agar dapat menanggulangi demam berdarah. Yang

terakhir yaitu Ketepatan berbagai program yang dibuat dan

dijalankan oleh pemerintah untuk masyarakat sebenarnya sudah baik

apabila proses pelaksanaannya berjalan denangan lancar namun dalam

hal proses pelaksanaannya ini terdapat berbagai faktor penghambat

baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri, seperti

kurangnya kepedulian masyarakat dan adanya oknum-oknum didalam

menjalankan program penanggulangan penyakit demam berdarah di

Kecamatan Karimun.

2. Faktor- faktor penghambat proses pelaksanaan kebijakan

penanggulangan penyakit demam berdarah di Kecamatan Karimun

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan , dapat ditarik beberapa

kesimpulan yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan

penanggulangan penyakit demam berdarah di Kecamatan Karimun , yaitu:

a. Kurangnya komunikasi antara pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

dengan masyarakat Kecamatan Karimun dalam hal menganggapi

bahaya demam berdarah sehingga masyarakat kurang memahami

bahaya dan cara menanggulangi demam berdarah, ini terlihat dari

ketidak pahaman masyarakat mengenai dampak dari bahaya demam

berdarah.

b. Kurang terjalinnya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam

menaggulangi penyakit demam berdarah, ini dapat terlihat dalam

sosialisasi dan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah

tetapi kurang mendapatkan tanggapan dari masyarakat sehingga

program yang diberikan tidak berjalan dengan baik karena menurut

masyarakat mereka tidak mendapatkan sosisalisasi namun sebagian

masyarakat mengatakan sudah mendapatkan sosialisasi dari

pemerintah.

c. Program yang diberikan semakin lama semakin berkurang terutama

mengenai bantuan –bantuan untuk masyarakat, ini dilihat bahwa

masayarakat mengatakan bantuan semakin sedikit sehingga kurang

membantu dalam proses penanggulangan penyakit demam berdarah.

d. Kurangnya respon dari masyakat dalam hal menanggapi demam

berdarah karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan sulit

diajak membersihkan lingkungan mereka masing- masing karena

masih sibuk dengan kegiatan lainnya.

e. Kurangnya petugas Kesehatan seperti petugas jumantik dan petugas

epidemiologi untuk menangani masalah demam berdarah serta

lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pengendalian

demam berdarah ketika terjadi kasus disuatu daerah.

f. Adanya oknum-oknum yang menjual berbagai produk yang seharusnya

dibagikan secara gratis kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak

mau menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti

yang diungkapkan masyarakat sebagai berikut :

“kami di suruh beli abate untuk memberantas nyamuk demam

berdarah, ade petugas yang datang kerumah-rumah menawarkan abate

harge die lime puluh ribu sepaket ye kami keberatan lah masak

semuenye harus beli sendiri jadi ape yang dikasih pemerintah untuk

kami jadi kami biarkan aje lah tak pakai abtae di rumah kami”.

E. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian

ini’menenai Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular di

Kabupaten Tahun 2014-2015 (studi Kasus demam berdarah di Kecamatan

Karimun) agar berlangsung lebih optimal , maka perlu diperhatikan

beberapa hal, seperti:

1. Pemerintah Kabupaten Karimun sendiri harus lebih giat dan lebih

memperhatikan kebijakan yang diterapkan , proses berjalannya

kebijakan serta keinginan masyarakat agar apa yang diharapkan dapat

dicapai dengan baik.

2. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses

pelaksanaan kebijakan hendaknya pemerintah lebih memberikan

pengertian dan pemahaman kembali dengan masyarakat dengan cara

turun langsung ke tengah masyarakat sehingga masyarakat merasa

terperhatikan oleh pemerintah dan tidak merasa ditelantarkan atau

tidak dipedulikan pemerintah.