EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS …

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA)

DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Agus Widiyarta, Choiriyah Eka Windiastuti, Hilmi Izaz Robbani

Pengutipan: Widiyarta A, Windiastuti C E, Robbani H I. (2020), Evaluasi Kebijakan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia, Public Administration Journal of Research, 2 (3), 251-

265.

Program Studi Administrasi Publik, UPN “Veteran” JawaTimur

Email: [email protected]

(Submitted: 10-05-2020, Revised: 20-05-2020, Accepted: 07-07-2020)

ABSTRAK

Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Permenpan No.5 Tahun 2018) tentang Pedoman Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan Penelitan mendeskripsikan evaluasi

kebijakan SPBE pada aplikasi SIOLA. Metode penelitian deskriptif kualitatif. pengumpulan

data wawancara, observasi, dan literatur review. Hasil penelitian menunjukkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SBPE) melalui aplikasi SIOLA penerapan belum optimal

dikarenakan masih adanya kesenjangan digital yang menyebabkan kurangnya keterpaduan

antara pemerintah daerah dengan kemendagri, dalam pengurusan administrasi belum

semuanya menggunakan aplikasi SIOLA, pemahaman yang kurang disebabkan oleh

sosialisasi yang tidak merata. Untuk menunjang peningkatan Kebijakan SPBE ini pegawai

secara merata diberikan pelatihan penggunaan teknologi, mengembangkan aplikasi SIOLA

Kemendagri sesuai dengan ketentuan dan berbagai pelayanan yang tertera pada Permenpan

No 5 Tahun 2018 dan sosialisasi kebijakan SPBE aplikasi SIOLA.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, kebijakan publik, SPBE.

ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT POLICY EVALUATION

INADMINISTRATIVE SERVICES (SIOLA)

IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ABSTRACT

Permenpan No.5 Year 2018 concerning Guidelines for Evaluation of Electronic-Based

Government Systems (SPBE). This study for describing the SPBE policy evaluation in the

SIOLA application. Descriptive qualitative research methods. interview data collection,

observation, and literature review. The results showed that the Electronic-Based Government

System (SBPE)in the application of SIOLA was not optimal because there was still a digital

divide that caused a lack of cohesiveness between the local government and the Ministry of

Home Affairs. To support the improvement of the SPBE Policy, employees are evenly given

training in the use of technology related to public services, developing the Ministry of Home

Affairs SIOLA application in accordance with the provisions and various services listed in

Permenpan No. 5 of 2018. As well as the socialization of the SIOLA application SPBE policy

to all Indonesian regional governments that support the improvement of the quality of public

services. Keyword: Policy evaluation, public policy, SPBE.

PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL OF RESEARCH Volume 2 (3), Juli – September 2020

252

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi pada saat ini yaitu Sebagian dari proses globalisasi yang tidak

terpisah dari masyarakat modern pada saat ini yang menuntut pemerintah yang lebih terbuka

memberi akses informasi terkait pemerintahan, lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam

melaksanakan tugas. Sehingga dapat mendorong pemerintah dalam melaksanakan tata

pemerintahan yang baik (good govermance). Hubungannya dalam mewujudkan pelayanan

publik yang dianggap good govermance adalah pemerintah di dorong untuk menyesuaikan

kemajuan teknologi yang ada supaya tidak tertinggal. Hage dan Powers dalam Anwar &

Khairul (2004) berpendapat bahwa sesuatu karakter yang mencolok pada zaman peningkatan

teknologi komunikasi dan informasi seperti ini dapat disebut komputerisasi.

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tatanan

kepemerintahan dikeluarkan suatu kebijakan yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik,

dimana wujud pelaksanaannya yaitu berupa e-government. E-Government menurut PBB

didefinisikan sebagai pemakaian teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah

guna menghadirkan informasi dan layanan publik untuk masyarakat (Alshomrani, 2012). Di

berbagai negara maju, e-Government merupakan wujud perubahan sistem interaksi

pemerintah dengan rakyat agar menjadi lebih merakyat. Serupa dengan hal tersebut, di negara

berkembang banyak berorientasi bahwa melalui melalui e-Government dapat mewujudkan

pengambilan kebijakan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan transparan. (Holle, 2011).

Adopsi e-Government telah meningkatkan sebagian besar negara, tetapi pada waktu yang

sama kecepatan adopsinya bervariasi antara negara satu dengan negara lainnya (Furuholt &

Wahid, 2008). Di era globalisasi implementasi e-Government sangat dibutuhkan sebab telah

mengantar pemerintah negara di seluruh dunia serta hubungan antara Negara tersebut pada

tahap moderenisasi (Muslimin, 2008). Oleh karena itu e-Government merupakan alat penting

bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Perkembangan ini didasari dengan adanya siklus perubahan pada lingkungan birokrasi yang

telah menuju ke domain globalization environment (Andries, 2009). Maka dibutuhkan

kebijakan publik yang dibuat untuk melaksanakan otomatisasi pada bidang pemerintahan.

Menurut Thomas R. Dye (1992:33) dalam (Biridlo Uchaimid, 2019) menyebutkan definisi

kebijakan publik yaitu “is whatever government choose to do or not to do” (semua yang di

pilih pemerintah untuk dilaksanakan atau untuk tidak dilaksanakan). Kebijakan publik

menurut Edward & Sharkansky dalam (Wahab, 2008) adalah: “what governments say and do,

or do not do. It is the goals or purposes of governments programs” (apa yang pemerintah

ucapkan dan yang diterapkan, atau tidak. Ini adalah tujuan dari program pemerintah).

Agus W, Choiriyah E W, Hilmi I R : Evaluasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam

Pelayanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

253

Menurut Wilson dalam (Rahaju, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah “The

actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they

take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or

does not happen)”. Dari definisi diatas dapat disimpulkan pengertian kebijakan publik yaitu

merupakan tindakan pemerintah baik memberikan tindakan atau tidak sama sekali dalam

menangani suatu permasalahan yang menuju pada sasaran yang telah ditentukan.

Pada dasarnya pemerintah pusat sudah mendukung dalam pemanfaatan TIK sebagai

penunjang layanan publik di pemerintah pusat ataupun daerah. Upaya ini di wujudkan

melalui strategi dan kebijakan nasional pengembangan SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018). Demikian pula melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan No.5 Tahun 2018)

tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peraturan

tersebut menerangkan untuk menumbuhkan sistem kerja yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel dan juga mengoptimalkan pelayanan publik maka dibutuhkan tindakan evaluasi

secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaan kebijakan SPBE diharapkan semua pemerintah

pusat dan daerah dapat menggunakannya dan memanfaatkan untuk mewujudkan pelayanan

yang efektif, efisian, transparansi, dan akuntabel. Beberapa lembaga pemerintah di Indonesia

berbondong – bondong untuk mencapai yang terdepan dalam implementasi e-Government

(Handayani & Kardia, 2012).

Dalam Implementasinya Kemendagri menerapkan Applikasi SIOLA yang

mengintegrasikan Kemendagri dengan pemerintah daerah dalam hal pelayanan administrasi

yang berkaitan dengan nota dinas, perizinan, dll. Melalui Applikasi SIOLA ini adalah salah

satu wujud Kemendagri dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE). Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu diikuti dengan adanya evaluasi agar

mengetahui tingkat capaian dan hal apa saja yang harus diperbaiki. evaluasi kebijakan publik

adalah upaya menilai proses berjalannya kebijakan dengan indikator-indikator peniaian yang

telah ditentukan untuk menelaah keberhasilan dan kegagalannya. Polumbo dalam (Ula, 2016)

menguraikan bahwa evaluasi kebijakan diterapkan pada suatu program atau kebijakan yang

sedang terlaksana dan sebagai analisis tentang sejauh mana suatu program yang terlaksana

dan bagaiman kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasinya. Selaras

dengan uraian tersebut Jones menjelaskan secara detail mengenai arti evaluasi implementasi

kebijakan publik yakni sebuah proses atau alur yang di desain untuk menilai ketercapaian

kebijakan pemerintah dengan indikator atau kriteria spesifikasi objek, teknik pengukuran, dan


254

metode analisisnya. Muhadjir dalam Joko Widodo (Hakim, 2015) menguraikan definisi

evaluasi kebijakan publik yaitu merupakan sistem penilaian atau pengukuran seberapa jauh

sebah kebijakan publik memperoleh hasil menggunakan perbandingan dari hasil yang di

dapat dengan tujuan serta target kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini pengertian

evaluasi kebijakan yakni alat ukur keberhasilan suatu kebijakan baik dalam proses

implementasi yang biasanya di ukur dengan model-model evaluasi tertentu.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan mengetahui

keberhasilan Applikasi SIOLA dapat menwujudkan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik yang baik dan sejauh mana taraf kematangan pada domain SPBE salah satunya

layanan administrasi.

Pengukuran tingkat keberhasilan atau capaian suatu kebijakan peneliti menggunakan

model evaluasi kebijakan model William N Dunn. Model William N. Dunn 1999 dalam buku

(Setiawan, 2017) memberikan konsep yang mudah untuk evaluasi kebijakan publik.

Tabel 1.

Model Evaluasi William N. Dunn

Indikator Persoalan Ilustrasi

Keefektifitasan Hasil atau capaian yang

diharapkan apakah dapat

tercapai?

Bidang Pelayanan.

Keefisienan berapa besar usaha yang

dibutuhkan guna medapatkan

capaian yang di harapkan?

Bidang budgeting,

kebermanfaatan, rasio

cost dan benefit.

Kecukupan Sejauh mana capaian yang

diperoleh sesuai keinginan

dan menjadi solusi dalam

permasalahan?

Biaya tetap,

efektifitas tetap.

Perataan Apakah biaya manfaat di

sebar dengan merata di setiap

komponen yang berbeda?

Kriteria parito,

kriteria rawls, kriteria

kaldor hick.

Responsif Apakah hasil kebijakan publik

memberi kepuasan dalam

melayani kebutuhan dan

selera kelompok?

Konsistensi dengan

asesmen warga

Negara.

Ketepatan/

akurat

Hasil atau tujuan yang di

harapkan apakah sudah tepat

guna atau memiliki nilai ?

Ptogram harus

bersifat merata dan

efisien

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam

(Irkhamiyati, 2017) Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dipakai untuk

menelaah fakta lapangan yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian, antara lain; tingkah

laku, paradigma, motivasi, tindakan, dan lainnya. Penelitian kualitatif juga menelaah secara



255

menyeluruh, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan diwujudkan dalam bentuk

deskriptif (Moleong, 2008). Penelitian ini dilakukan di Kementerian Dalam Negeri dengan

pertimbangan bahwa Kemendagri adalah salah satu kementerian yang mendapatkan

penghargaan karena digitalisasi pelayanan public sebagai wujud pelaksanaan kebijakan

SPBE. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan litelatur review. Dalam

(Edi, 2016) teknik wawancara dianggap lama dan sering pakai seseorang untuk mendapatkan

informasi. Uraian tersebut senada dengan yang disampaikan oleh (Kerlinger, N, & Howard,

2000), bawha wawancara mempunyai beberapa kriteria penting yang tidak dimiliki terhadap

berbagai tes dan skala objektif serta pengamatan behavioral. Observasi dalam (Mania, 2008)

observasi merupakan metode penghimpunan data atau keterangan yang dilakukan melalui

agenda pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang terjadi

dan sudah ditetapkan objek pengamatannya. Literatur review yiatu dimana pengumpulan data

menggunakan dokumen-dokumen, jurnal, dan buku. Pemilihan informan menggunakan

teknik non random (purposive sampling) dengan mengacu kriteria atau ciri tertentu dan

pengambilan sampel bebas (accidental sampling). Uji keabsahan data yang di pakai peneliti

adalah triangulasi setiap sumber data. Metode analisis data yang dipakai peneliti pada antara

lain reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Applikasi SIOLA

Kementerian Dalam Negeri terdiri dari beberapa unit kerja, dimana memiliki

applikasi masing-masing dalam pelaksanaan pelayanan publik. Namun, sejak SIOLA

diluncurkan semua applikasi yang terdapat pada unit kerja di integrasikan menjadi satu ke

dalamnya. Menurut berita Detik News yang di tulis oleh Astuti,(2018) SIOLA diluncurkan

pada bulan Desember 2018. Layanan administrasi yang awalnya masih manual yaitu tamu

datang langsung di Kemendagri untuk menyerahkan berkas administrasi atau penginputan

berkas sekarang telah berubah menggunakan teknologi informasi berbasis online yaitu Sistem

Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dengan alur pengguna layanan dapat

menginput berkas dengan cara mengupload berkas layanan administrasi sesuai dengan

aplikasi yang telah disediakan melalui website ula.kemendagri.go.id dari daerah asal,

sedangkan kewenangan untuk memproses dan menandatangani berkas atau surat dilakukan

oleh unit kerja pengolah terkait kemudian apabila berkas telah selesai pengguna layanan


256

dapat mendownload hasil layanan administrasi tersebut pada aplikasi website yang telah

disediakan.

Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah, efektif, efisien, transparan dan

akuntabel. Hal ini untuk meminimalkan pengguna layanan melakukan tatap muka dengan

petugas layanan yang dapat menimbulkan resiko terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN). Selain itu terjadi gratifikasi dalam pengurusan proses layanan administrasi tersebut.

Evaluasi Kebijakan SPBE di Kemendagri (Applikasi SIOLA)

Menurut William N. Dunn dalam Wahab (2011) memberikan gambaran model

evaluasi dengan mengajukan kriteria-kriteria evaliasi kebijakan publik yaitu, Efektifitas,

Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan.

Gambar 1. menunjukkan data pelayanan administrasi online Bulan Januari s.d.

Desember 2019. Jumlah berkas administrasi yang telah selesai difasilitasi secara online

adalah sebanyak 2832 dokumen dengan rincian Rekomendasi Lawatan Dinas ke

Mancanegara untuk ASN Pemda paling banyak difasilitasi yaitu sebanyak 1272 dokumen,

Rekomendasi Lawatan Dinas ke Mancanegara untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota sebanyak 679 dokumen, dan Izin ke Mancanegara

dengan alasan tertentu bagi KDH/Wakil KDH atau DPRD Provinsi, Kab/ Kota sebanyak 282

dokumen.

Gambar 1.

Progres Layanan Administrasi Online Bulan Januari s.d. Desember 2019

(Kemendagri, 2019)

Gambar 2. menunjukkan data pelayanan administrasi manual bulan Januari s.d.

Desember 2019. Jumlah berkas administrasi yang telah selesai difasilitasi secara manual

adalah sebanyak 1624 dokumen dengan rincian Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi

Organisasi Kemasyarakatan paling banyak difasilitasi yaitu sebanyak 933 dokumen, publikasi

[] 54

12

72

67

9

28

2

51

27

9

15

8

4 3

0

500

1000

1500

Berkas Masuk



257

edaran surat peneliti asing sebanyak 303, dan Rekomendasi Lawatan Dinas ke mancanegara

untuk ASN Pemda sebanyak 99 dokumen.

Gambar 2.

Progres Layanan Administrasi Manual Bulan Januari s.d. Desember 2019

(Kemendagri,2019)

Efektivitas

Efektivitas yang dimaksud yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai. Didalam

penerapan aplikasi SIOLA mencerminkan terlaksananya kebijakan SPBE dalam hal ini yang

dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tujuan dari adanya kebijakan SPBE sendiri yaitu

sebagai langkah dalam mewujudkan sistem pengelolaan pemerintahan yakni pemerintahan

yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta menumbuhkan layanan publik yang

memiliki kualitas unggul dan terpercaya dibutuhkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dari wawancara yang dikatakan oleh Staf Pelayanan Admnistrasi di Kemendagri bahwa

target pencapaian adalah semua kepengurusan administrasi ditujukan melalui online semua

dan tidak ada manual dengan datang ke kantor Kemendagri. Namun, dari data diatas dimana

pelayanan yang dilaksanakan sudah banyak menggunakan system disbanding menggunakan

manual, pelayanan administrasi secara online sebanyak 2832 dokumen, dan layanan

administrasi secara manual sebanyak 1624 dokumen. Hal ini masih menunjukkan masih

terdapat pengurusan administrasi secara manual. Artinya, pencapaian hasil belum sepenuhnya

tercapai.

Efisiensi

Efisiensi yang di maksud adalah berapa banyak usaha yang di butuhkan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan. Maka perlu dilakukan berbagai usaha. Berdasarkan

Observasi yang peneliti lakukan didapatkan bahwa banyak usaha yang di pakai untuk

mendukung implementasi kebijakan tersebut diantaranya peningkatan SDM Aparatur berupa

Program Asistensi, Rapat Koordinasi antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri membahas

pengembangan pelayanan publik yang ada, yakni Applikasi SIOLA, dan tentunya berbagai

[] 56 9

9

29 61

30

3

93

3

0

500

1000

Berkas Masuk


258

fasilitas yang mendukung. Kemudian berdasarkan Wawancara dengan Kabag Pelayanan

Administrasi bahwa adanya fasilitasi Teknologi dan Informasi yang disediakan oleh Lembaga

guna mendukung terselenggaranya Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan

tentunya mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk fasilitasi tersebut. Dalam hal ini

telah dilakukan berbagai upaya untuk mendukung terlaksananya kebijakan tersebut, maka

terdapat hasil atas upaya-upaya tersebut. Berdasarkan data internal dari Sekretariat Jenderal

Kemendagri bahwa jumlah berkas administrasi yang telah selesai difasilitasi secara online

adalah sebanyak 2832 dokumen. Namun masih terdapat beberapa pihak yang melakukan

secara manual yakni sebanyak 1624 dokumen. Efisiensi dalam hal ini adalah seberapa

banyak usaha yang dilakukan dan bagaimana hasil atas usaha yang telah dilakukan (Cost and

Benefit). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efisiensi pada pelaksanaan kebijakan SPBE

melalui Applikasi SIOLA sudah cukup, namun masih terdapat beberapa pengurusan yang

masih manual. Maka perlu adanya pengoptimalan agar pelayanan dapat dilakukan secara

online sepenuhnya.

Kecukupan

Dalam hal ini yang dimaksud yaitu sejauh mana perolehan hasil yang ingin di capai

dalam memecahkan persoalan atau masalah. Beberapa pengunjung yang datang di Unit

Pelayanan Administrasi Kemendagri juga memberikan tanggapan mengenai pencapaian hasil

penerapan SPBE salah satunya melalui Applikasi SIOLA tersebut.

Tabel 2.

Rekapitulasi Pencapaian Hasil dalam Pelayanan SIOLA

Informan Pencapaian Hasil Pelayanan SIOLA

Bapak Agus Baik (Dapat mempermudah pengurusan Nota Dinas,

Perizinan dan Rekomendasi ASN ke mancanegara atau

luar negeri)

Ibu Rini Masih Kurang (Karena belum mengetahui secara betul

penggunaan Aplikasi tersebut)

Ibu Setyo

Rahayu

Belum Sepenuhnya (Masih ada beberapa yang belum

tersedia didalam SIOLA, contohnya layanan Penerbitan

SKT bagi Ormas)

Bapak Sugik Baik (Lebih cepat dan tidak memakan waktu lama)

Ibu Ninik Belum sepenuhnya (Memudahkan dalam layanan

konsultasi, namun masih perlu sosialisasi agar mengetahui

secara betul penggunaan applikasi SIOLA)

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara tahun 2019

Pada tabel 2. Di ketahui bahwa pencapaian hasil pelayanan SIOLA belum sepenuhnya

berjalan dengan maksimal. Ada beberapa masalah yang dikeluhkan oleh pengguna yaitu



259

kurangnya pemahaman penggunaan applikasi tersebut, dan terdapat beberapa layanan yang

masih belum terintegrasi dengan SIOLA.

Perataan

Apakah manfaat diadakannya kebijakan tersebut dapat merata kepada kelompok-

kelompok atau masyarakat luas. Berdasarkan Wawancara dengan narasumber yaitu Kabag

Unit Layanan Administrasi bahwa banyak Pemerintah Daerah yang sebagian belum

mengetahui adanya applikasi SIOLA tersebut sehingga berdampak masih banyaknya

pengurusan administrasi secara manual datang ke kantor Kemendagri. Beliau memberikan

pernyataan tersebut berdasarkan pernyataan dari para pengurus administrasi yang masih

menggunakan system manual. Maka,hal ini menunjukkan bahwa penerapan applikasi SIOLA

kurang tersosialisasikan dengan baik dan secara merata. Selain itu pengintegrasian atau

keterpaduan yang kurang antara pemerintah daerah dengan kemendagri.

Responsivitas

Yang dimaksudkan yaitu apakah hasil kebijakan Publik sudah memuaskan kebutuhan

kelompok terkait. Dalam pelaksanaan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

salah satunya yaitu Applikasi SIOLA yang digunakan oleh Kemendagri ini. Beberapa

Pengguna layanan pasti memberikan tanggapan terhadap responsivitas dari pihak pemberi

layanan yaitu bagian Unit Layanan Administrasi dalam memberikan pelayanan kepada

pengguna.

Tabel 3.

Rekapitulasi Responsivitas dalam Pelayanan SIOLA


Bapak Agus Baik (Penerimaan layanan ditanggapi dengan cepat)

Ibu Rini Belum mengetahui (karena selalu mengurus secara

manual dan belum memakai SIOLA. Namun secara

layanan manual sudah cepat dalam melayani)

Ibu Setyo

Rahayu

Baik (Layanan yang diberikan cepat, dan mudah)

Bapak Sugik Baik (Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP

Pelayanan yang ada.)

Ibu Ninik Baik (Respon yang diberikan sangat cepat dan

membantu)


Dari Tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa responsivitas Unit Layanan Administrasi

dalam melaksanakan Kebijakan SPBE melalui Applikasi SIOLA dalam memberikan layanan

administrasi Sudah baik. Namun terdapat Sebagian orang yang belum mengetahui


260

responsivitas pada layanan tersebut, dikarenakan belum pernah menggunakan applikasi

tersebut akibat pemahaman yang kurang dalam penggunaan applikasi SIOLA.

Didukung dengan adanya data survey ekternal pelayanan public yang terdapat dalam

Buku Saku Reformasi Birokrasi (KEMENDAGRI, 2019) yang menunjukkan bahwa mulai

dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dimana Nilai Rujukan yang ditetapkan dalam komponen

penilaian survey ekternal pelayanan public yaitu 10. Capaian setiap tahunnya sedikit demi

sedikit meningkat, dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.

Gambar 3.

Survei Eksternal Pelayanan Publik di Kementerian Dalam Negeri

(KEMENDAGRI, 2019)

Ketepatan

Dalam penerapan Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satunya

yakni applikasi SIOLA yang dilakukan oleh Kemendagri mendapatkan beberapa tanggapan

dari pengguna layanan ini. Apakah applikasi SIOLA sebagai wujud pelaksanaan kebijakan

SPBE tepat dalam menciptakan pelayanan public yang prima dan dapat mewujudkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kemendagri.

Tabel 4.

Rekapitulasi Ketepatan Pelayanan SIOLA dalam Pelaksanaan Kebijakan SPBE


Bapak Agus Tepat (Sangat membantu dan memudahkan)

Ibu Rini Belum Mengetahui (karena selalu mengurus

dengan manual saja)

Ibu Setyo

Rahayu

Tepat (Manginformasikan tata cara pengurusan

administrasi)

Bapak Sugik Tepat (Lebih Transparan, dan mudah dan tidak

berbelit)

Ibu Ninik Tepat (Lebih efektif dan efisien dalam

mengurus admninistrasi)


Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa ketepatan Kemendagri dalam melaksanakan

kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan

7,01 7,18,37 8,38 8,5

0

2

4

6

8

10

2015 2016 2017 2018 2019

Series 1



261

pengguna layanan yang dapat memudahkan dalam mengurus administrasi. Namun masih

perlu diberikan catatan pada peningkatan usaha yang dilakukan agar dapat meningkatkan

pengetahuan kepada pihak-pihak yang menggunakan applikasi tersebut, dalam hal ini yaitu

Aparatur Pemerintah Daerah yang ingin mengurus admninistrasi di Kemendagri.

Taraf Kematangan Tata Keloala SPBE dan Kebijakan SPBE

Dalam penerapan Applikasi SIOLA terdapat beberapa layanan yang terintegrasi

didalam SIOLA, dimana masing-masing layanan terdapat unit pengolah layanan. Didalam

progress Layanan Administrasi Kemendagri, terdapat beberapa layanan administrasi yang

belum terintegrasi kedalam SIOLA. Salah satunya yaitu Layanan pada Ditjen Politik dan

Pemerintahan umum.

Gambar 4.

Rekapitulasi Fasilitasi Layanan Administrasi Bulan Januari s.d. Desember 2019.

Pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Kemendagri,2019)

Terdapat layanan yang berjalan manual. Aplikasi layanan Penerbitan SKT bagi

Organisasi Kemasyarakatan (SiORMAS) yang ada pada Direktorat Organisasi

Kemasyarakatan sampai bulan Desember 2019 masih pada tahap pengintegrasian dan

pengembangan dengan aplikasi SIOLA.

Terdapat pula pengukuran Taraf Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan

Kebijakan di dalam SPBE berdasarkan (Permenpan No.5 Tahun 2018).

Tabel 5.

Taraf Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE

Taraf (Level) Ciri – ciri

1 (Prakarsa) Alur pengelolaan di implementasikan setiap saat, tidak

terorganisir dengan tepat, tanpa montoring, dan hasil

tidak tergambarkan. belum ada putuasan atau

kebijakan internal atau masih dalam bentuk rancangan


262

atau konsep.

2 (Terkelola) Alur pengelolaan di implementasikan berdasarkan

landasan manajerial yang telah terdefinisi dan

terdokumentasikan, di implementasikan berdasarkan

standardisasi setiap unit organisasi terkait. Putusan

atau Kebijakan organisasi yang telah disahkan, namun

sistemnya bersifat sektoral atau parsial.

3

(Terstandardisasi

Proses)

Alur pengelolaan di implementasikan secara

menyeluruh dengan standardisasi dari seluruh

komponen organisasi bersangkutan. Putusan atau

kebijakan organisasi telah mengelola standardisasi

system pengelolaan untuk seluruh komponen

organisasi yang terlibat, hanya saja belum mengelola

kesesuaian antar jalannya tata kelola.

4 – Integritas dan

Terukur

Alur pengelolaan di implementasikan, kinerja dapat

diukur secara kuantitatif sebab terintegrasi dengan tata

kelola lainya. Korelasi pada setiap komponen sistem

tata kelola dan mekanisme kinerja proses tata kelola

yang di ukur sudah di atur dalam kebijakan internal

organisasi

5 – Optimal Alur pengelolaan di implementasikan dengan cara

meningkatkan kualitas secara kontinu. Mekanisme

atau cara kerja evaluasi berkelanjutan dan manajemen

perubahan sudah di ataur dalam kebijakan internal

organisasi

Sumber : Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri 2019

Dari data yang menunjukkan bahwa adanya layanan yang masih belum terintegrasi

menjadi satu kedalam SIOLA, maka dapat dilihat pada tabel Kematangan dari Domain Tata

Kelola SPBE serta Kebijakan di dalam SPBE, yaitu menunjukkan bahwa penerapan SIOLA

sebagai wujud pelaksanaan kebijakan SPBE sudah dalam tataran Terstandarisasi Proses.

Dimana Alur pengelolaan dilakukan sepenuhnya berdasarkan stndar dari seluruh unit

organisasi yang terlibat. Kebijakan atau keputusan intra organisasi sudah mengakomodir

standar proses pengelolaan pada seluruh sub organisasi yang terlibat, namun tidak

mengakomodir kesesuaian antar sistem tata kelola. Hal ini tercermin pada penerapan SIOLA

yang masih terdapat layanan yang belum terintegrasi menjadi satu. Namun, sudah terdapat

standar proses tata kelola pada masing-masing unit kerja.



263

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpullan

1. Dari hasil analisis dan intepretasi yang diterapkan pada hasil temuan data penelitian,

dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan

Berbasis Eletronik (SPBE) dalam penerapan applikasi SIOLA dengan memakai

indikator evaluasi William N. Dunn masih belum mencapai kriteria optimal. Narasi di

atas dapat diuraikan antara lain :

a) Efektifitas,

Hasil kebijakan pelaksanaan SPBE dalam applikasi SIOLA masih belum sepenuhnya

mencapai hasil yan optimal. Karena masih terdapat pengurusan administrasi secara

manual.

b) Efisiensi,

Dalam pelaksanaannya, kebijakan SPBE yang dilakukan oleh Kemendagri melalui

aplikasi SIOLA tersebut sudah cukup efisien. Antara upaya yang telah dilakukan dan

hasil (cost and benefit) yang didapatkan sudah menunjukkan angka yang cukup baik,

namun masih perlu pengoptimlan lebih lanjut.

c) Kecukupan,

Didapatkan bahwa pencapaian hasil pelayanan SIOLA belum sepenuhnya berjalan

dengan maksimal. Ada beberapa masalah yang dikeluhkan oleh pengguna yaitu

kurangnya pemahaman penggunaan applikasi tersebut, dan terdapat beberapa layanan

yang masih belum terintegrasi dengan SIOLA.

d) Perataan

Penerapan applikasi SIOLA kurang tersosialisasikan dengan baik dan secara merata

dan pengintegrasian / keterpaduan yang kurang antara pemerintah daerah dengan

kemendagri.

e) Responsivitas

Melaksanakan Kebijakan SPBE melalui Applikasi SIOLA dalam memberikan layanan

administrasi Sudah baik. Namun terdapat Sebagian orang yang belum mengetahui

tingkat responsivitas pada layanan tersebut, dikarenakan belum pernah menggunakan

applikasi tersebut akibat pemahaman yang kurang dalam penggunaan applikasi

SIOLA.


264

f) Ketepatan

Ketepatan Kemendagri dalam melaksanakan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan yang dapat

memudahkan dalam mengurus administrasi.

2. Taraf Kematangan pada Tata Kelola SPBE dan Kebijakan SPBE di Kemendagri

melalui SIOLA dinilai pada tataran Terstandarisasi Proses. Terdapat catatan yaitu

masih adanya layanan yang belum terintegrasi dalam applikasi SIOLA.

Saran

Untuk menunjang peningkatan Kebijakan SPBE ini pegawai secara merata diberikan

pelatihan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan pelayanan publik, mengembangkan

aplikasi SIOLA Kemendagri sesuai dengan ketentuan dan berbagai pelayanan yang tertera

pada Permenpan No 5 Tahun 2018. Serta sosialisasi kebijakan SPBE aplikasi SIOLA ke

seluruh pemerintahan daerah Indonesia yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan

publik.

DAFTAR PUSTAKA

Alshomrani, S. (2012). A Comparative Study on United Nations E-Government Indicators

between Saudi Arabia and USA. Journal of Emerging Trends in Computing and …,

3(3), 411–420.

Andries, L. (2009). Tinjauan Fundamentalis Teknologi dan Inovasi Birokrasi dalam

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Anwar, & Khairul, M. (2004). Anwar,Khoirul,dkk. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah (SIMDA). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Astuti, N. A. R. (2018). Kemendagri Luncurkan 15 Layanan Administrasi Berbasis Online.

Retrieved March 19, 2020, from Detik News website: https://news.detik.com/berita/d-

4347689/kemendagri-luncurkan-15-layanan-administrasi-berbasis-online

Biridlo Uchaimid, W. T. (2019). Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single

Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, 10(2), 51–57.

Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. Teori Wawancara Psikodiagnostik. 1st ed. Yogyakarta:

Leuktika Nauvalitera.

Furuholt, B., & Wahid, F. (2008). E-government challenges and the role of political

leadership in Indonesia: The case of Sragen. Proceedings of the Annual Hawaii

International Conference on System Sciences, (February 2008).

https://doi.org/10.1109/HICSS.2008.134



265

Hakim, M. L. Al. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di

Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3(1), 1–11.

Handayani, P. W., & Kardia, N. P. (2012). Analisis Tingkat Pengembangan e-Government

pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte & Touche.

Journal of Information System, 6(2), 8–11.

Holle, E. S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir

Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service Oleh : Erick S. Holle.

Jurnal Sasi, 17(3), 21–30.

Irkhamiyati. 2017. “EVALUASI PERSIAPAN PERPUSTAKAAN STIKES ’AISYIYAH

YOGYAKARTA DALAM MEMBANGUN PERPUSTAKAAN DIGITAL.” Berkala

Ilmu Perpustakaan Dan Informasi 13(1):37–46.

KEMENDAGRI. (2018). Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri: Biro

Organisasi dan Tatalaksana. Jakarta.

Kerlinger, Freed N, and Lee Howard. 2000. Kerlinger, Fred N. & Howard B. Lee. 2000.

Foundations of Behavioral Research. 4 th Editi. Florida: Harcourt Inc.

Mania, Sitti. 2008. “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan

Pengajaran.” Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 11(2)

Moleong, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muslimin. (2008). Model Pengembangan E-Government. Teknologi Informasi Dan

Manajemen Informatika, 6(3).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

, Media Hukum § (2018).

PERMENPAN NO 5 TAHUN 2018. , (2018).

Rahaju,T. (2016). Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Di

SDN Tembok Dukuh Surabaya.

Sari, M. P. (2015). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Penajam Paser

Utara. EJournal Administrasi Negara, 3(2), 549–563.

Setiawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik (1st ed.). Malang: Intelegensia Media.

Ula, M. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011

tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Kelurahan

Wonorejo Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 4(3), 1–8.

Wahab,S.A. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1st ed.).Malang: UMM Press.

Wahab,S.A.(2011). Evaluasi Kritis Reorientasi Evaluasi Kebijakan Publik dan Kebijakan

Sosial.Malang: Universitas Brawijaya Press.

Documents

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS …