CIRI-CIRI POKOK KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN ORBA

Disusun Oleh : Anisa Kurnia Sari (03) Aprilia Prasmudika S (04) Laila Intan Permula (19) Latifahni Nurlaila (21) Ratri Putri Pratiwi (26)

XII IPA 3

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Setelah G30S/PKI berhasil ditumpas dan berbagai bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan mengarah pada PKI, akhirnya ditarik kesimpulan PKI dituding sebagai dalang dibelakang gerakan itu. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat kepada PKI yang diikuti dengan berbagai demonstrasi menuntun pembubaran PKI beserta ormasnya dan tokoh-tokohnya harus diadili. Panglima kostrad / Pangkopkamtib Mayor Jendral Soeharto yang diangkat sebagai Mentri / Panglima Angkatan Darat melakukan tindakan pembersihan terhadap unsur PKI dan ormasnya

Kesatuan aksi yang muncul untuk menentang Gerakan 30 September 1965 itu diantaranya,

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia

(KAPPI) Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI)

Kemudian kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila lebih dikenal dengan sebutan Angkatan 66

Pada tanggal 12 Januari 1966 berbagai kesatuan aksi yang bergabung dalam Front Pancasila berkumpul di halaman Gedung DPR-GR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya sebagai berikut,

Pembubaran PKI beserta organisasi massanya

Pembersihan Kabinet Dwikora Penurunan harga-harga barang

Pada tanggal 15 januari 1966 diadakan sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor. Kemudian pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Ternyata perubahan itu tidak memuaskan hati rakyat, karena banyak tokoh yang diduga terlibat dalam G30S/PKI masih bercokol didalam kabinet baru yang terkenal dengan sebutan Kabinet Seratus Mentri.

Pada saat pelantikan Kabinet tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa dengan para demonstran.

Perkembangan Kekuasaan Orde Baru

Surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) Soeharto mengatasi keadaan yang serba tidak menentu dan sulit terkendali. Setelah peristiwa G30S/PKI, negara RI dilanda instabilitas politik akibat tidak tegasnya kepemimpinan presiden Soekarno dalam mengambil keputusan atas peristiwa itu.

Melihat situasi konflik antara pendukung antara pendukung orde lama dengan orde baru semakin bertambah gawat, DPR-GR berpendapat bahwa situasi konflik harus segera diselesaikan secara konstitusional. Pada tanggal 3 Februari 1967 DPR-GR menyampaikan resolusi dan memorandum yang berisi anjuran kepada Ketua Presidium Kabinet Ampera agar diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS.

Pada tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan di dalam Sidang Istimewa MPRS. MPRS dalam Ketetapannya No. XXXIII/MPRS/1967 mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto sebagai pemegang tampuk pemerintahan di Indonesia, maka di mulailah babak baru yaitu sejarah Orde Baru. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD '45, atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di masa lampau.

Perjuangan dalam rangka meluruskan kembali jalan yang telah diselewengkan, dicetuskan dalam tuntunannya yang dikenal dengan sebutan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Tuntutan itu mengungkapkan keinginan-keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan kehidupan bernegara sesuai dengan aspirasi kehidupan dalam situasi yang kongkret.

Jawaban dari tuntutan itu terdapat dalam ketetapan sebagai berikut :

a. Pengukuhan tindakan Pengemban Surat Perintah Sebelas Maret yang membubarkan PKI beserta organisasi massanya pada sidang MPRS No. IX/MPRS/1966.

b. Pelarangan faham dan ajaran Komunisme atau Marxsisme-Leninisme di Indonesia dengan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966.

c. Pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila dan tertib hukum dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.

Usaha penataan kembali 12 kehidupan politik ini dimulai pada awal tahun 1968 dengan penyebaran DPR-GR. Penyegaran ini bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demaokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat.

Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik

Hasilnya lahirlah 3 kelompok DPR yaitu :

a. Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari partai-partai PNI, Parkindo, Katolik, IPKI, serta Murba

b. Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari partai-partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII, dan Perti.

c. Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi pemuda, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman dll tergabung dalam kelompok golongan karya.