lledia Konservasi Vol. IX No. I, Januari - Juni 2004 : 9 - l5

EVALUASI KAWASAN LINDUNG DENGAN MENGGUNAKAN CITRA LANDSAT TMTAHUN 2OO1 DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

(STUDI KASUS DI WILAYAH KABUPATEN SUKABUMI, PROPINSI JAWA BARAT)

lEvaluation of Protected Area (Ising Image of Landsat TM Year of 2001 and GeographicInformation System (A Cose Study in Regency of Sukabumi, West Java Province)l

FRANDos HopER Hureunurr), RTNEKSo Sogrrr,te.nt2) DAN LILIK Buu PnRsEtvo2)

t) Aluornu,, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan , Fakultas Kehutanan IPB1) Stal'Pengalar Departen'ten Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakttltas Kehtttanan IPB

ABSTRACT

Beginning at 2001 central government delegatetl uuthorityfor natural resources management to regency level as an aulonomic governmenl syslem.

Hoy,ever, some O)pes of protected area managemenl remains under authorily of central government, vthereas olhers are decentralized lo regency.

ConcerningecologicalJunctions, Regency ofsukabumi plays essenlial roles both in conserving representative ofremainingJavan mountain ecosyslems and

biodiversity, as well as hyclrologicalfunctions. under the new policy system, therefore, we \vould like to examine reduction oJJorest land cover, patticularlyupon prolected area in the regency. Finally we then recommend developing an ideal prolecled area designation based on formal criteria from President

Decree No. 32/1 gg0 and Decree of Ministry of Agriculture No. 837/1 980. Existing protected area covers 9,5796 of teftestrial ecosystems in the regency'

including t 9,674.09 ha oJ natural forests, and 3,307.59 ha oJ estate with yarious species of plantation. Refers to both legal decrees, the ideal protecled area

should be esrablished in the Regency of Sukabumi. is about t00,767.78 ha. In apptying such ideal protected area in Sukabumi Regency, there might

encounter some problems, including land tenure, institutional, and social-ciltural of ntral upland society. Hoit'ever, mandgement of protecled drea in

Sukabumi Regency has to be conducted by proper institutions with clear authority boundary among them.

Keyrords; protected area, land cover, management duthority.

PENDAHULUAN

Dalam pemanfaatan ruang sebagai suatu kesatuanekosistem dalam rangka penyelenggaraan pembangunanmembutuhkan faktor penyeimbang terhadap dampak negatifyang mungkin muncul di lingkungan. Hal ini dituangkandengan penetapan kawasan lindung (protected area) sepertiyang telah diatur dalam Kepres No. 32 tahun 1990 tentangPengelolaan Kawasan Lindung dan termuat juga dalamUndang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi

Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya serla undang-Undang No. 4l tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kondisi sumberdaya alam Kabupaten Sukabumi saat

ini menunjukkan adanya beberapa kasus perusakan dan

pencemaran yang mengakibatkan munculnya lahan-lahankritis. Lahan-lahan kritis yang muncul ini identik dengan

perubahan penutupan lahan yang cenderung berdampaknegatif, maka kawasan lindung merupakan obyek yangpenting untuk diperhatikan menyangkut ancalnan dariperubahan fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan

peruntukannya. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah

otonom, dituntun berperan aktif dalam perencanaan dan

pengelolaan kawasan lindung melalui rencana tata ruangdaerah yang dipandu tata ruang nasional. Namun seringkalidalam rencana tata ruang tersebut, termasuk dalampenetapan kawasan lindung, tidak sesuai dengan

peruntukannya sehingga dalam penetepan kawasan yang

dihasilkan adalah kawasan lindung yang tidak memadaiUntuk itu, evaluasi kawasan lindung yang aktual di

Kabupaten Sukabumi perlu dilaksanakan karena penting

dalam menentukan kebijakan terhadap keberadaan kawasan

lindung dan rencana tata ruang daerah yang lebih luas untukmencapai pembangunan kawasan lindung yang ideal.

METODE

Perancangan Kawasan Lindung

Perancangan kawasan lindung legal formaldilakukan berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 dan SKMenteri Pertanian No. 837 tahun 1980. Kriteria yang

digunakan adalah jenis tanah, indeks curah hujan tahunan(ICHT), ketinggian tempat (elevasi), kemiringan lereng(slope), sempadan sungai dan sempadan pantai. Softwareyang digunakan adalah Arc View 3.2 dan erdas Imagine 8.5.

Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah membandingkanpeta distribusi kawasan lindung aktual di KabupatenSukabumi dengan peta kawasan lindung legal formal.Pembanding antara kawasan lindung aktual dengan kawasanlindung legal formal dilakukan dengan metode tumpang

tindih (overlay). Dari proses ini akan didapat kesenjangan(gap) antar keduanya. Cap yang muncul didapat darianalisis penutupan lahan pada kawasan lindung total,

Evaluasi Kawasan Lindung dengan Menggunakan Citra Landsat TM

kawasan lindung berdasar tipe ekosistem dan analisiskuantitas lanskap. Secara lengkap tahapan analisis data daristudi ini seperti terlihat pada Gambar l.

Aspek Fisik Kawasan: Topografi,Jenis Tanah, Slope, Elevasi,CH

Kawasan Lindung BerdasarkanKeppres No. 32 / 1 990

Kawasan Lindung Legal Formal

Penutupan lahanTipe ekosistemPatch Analyst

Data Penunjang:. Kebijakan pengelolaan kawasan. Visi, misi, tupoksi, instansi terkait. RUTRW. Data Kependudukan

Gambar l. Tahapan evaluasi kawasan lindung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penutupan Lahan Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan hasil interpretasi kenampakan citra satelitLansat TM-7, menunjukkan luas Kabupaten Sukabumi di-perkirakan 417610,35 ha dengan 12 kelas penutupan lahan,dengan komposisi seperti dalam Tabel I dan Gambar 2.

Tabel l. Penutupan lahan Kabupaten Sukabumi tahun 2001

NoJenis Penutupan Lahan

Luas

Hektare Persentase (7o)

I Hutan Alam 64525.14 15 45

2. Hutan Tanaman 14433,30 3,46J. Ladang 100660.05 24.104. Kebun campuran 34657.47 8.305 Semak 40300.92 9.636. RumouVilalans 21685.68 5. l97. Perkebunan 61819.92 14.80

8. Sawah 40107,24 9.609. Lahan kosons 7432.20 1.7810. Areal terhansun t3531.77 3.24ll Tubuh air 3521.70 0.8412. No data 14934.96 3.s8

Total 41761035 100,00

l0

Gambar 2. Petapenutupan lahan Kabupaten Sukabumi

Media Konservasi Vol. IX No. l,.Ianuari - Juni 2004 : 9 - l5

Evaluasi Kawasan Lindung Kabupaten Sukabumi

Kepastian Kawasan Lindttng Kabupaten Sukabumi.

Surat Keputusan dan ataupun peraturan perundang-undangan yang lain dalam penetapan kawasan lindungmerupakan aspek legal yang memiliki kekuatan hukumdalam memastikan status kawasan lindung. Kabupaten

Kondisi Kawasan Lindung Aktual dan Kawasan lindungLegal Formal

Tabel 3 dan Gambar 3 menunjukkan sebagian besarkawasan lindung aktual maupun kawasan lindung legalformal banyak yang telah beralih fungsi untuk penggunaanlain. Pada kawasan lindung aktual kelas penutupan lahanberupa hutan alam hanya seluas 19674,09 ha atau sebandingdengan 49,24% dari total luas kawasan lindung aktual,sedangkan pada kawasan lindung legal formal, hutan alammempunyai luas sebesar 37550,52 ha atau sebandingdengan 31,49% dari total luas kawasan lindung legalformal. Kawasan lindung aktual paling banyak dikonversimenjadi hutan tanaman yaitu sekitar 5059,35 ha atausebanding dengan 12,66 % dari total luas kawasan lindungaktual, dan kawasan lindung legal formal lebih banyak

Sukabumi memiliki beberapa kawasan lindung yang terdiridari taman nasional, suaka margasatwa, cagar alam, tamanwisata alam dan hutan lindung seperti pada Tabel 2.

Kepastian kawasan lindung ini telah dituangkan dalamRencana Umum Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.

dikonversi menjadi ladang sebesar 19727,19 ha atausebanding dengan 16,54% dari total luas kawasan lindunglegal formal (Tabel4).

Konversi lahan ini banyak disebabkan tingginyainteraksi masyarakat terhadap kawasan lindung dalamrangka pemenuhan kebutuhan hidup karena masih adanyapandangan masyarakat terhadap kawasan lindung sebagaisumberdaya open access. Selain itu faktor sejarah, terutamapada zaman penjajahan kolonial Belanda, juga banyakbelpengaruh terhadap kasus ini. Hal ini menyangkut adanyakebijakan pemerintah terhadap kawasan yang belumdibebani hak usaha menjadi milik negara dan kawasansudah dibebani hak usaha akan tetap pada fungsisebelumnya, sedangkan pada waktu itu banyak kawasanbudidaya yang berada pada kawasan lindung.

Tabel2. Kawasan konservasi di Kabupaten Sukabumi

No Kawasan Konservasi Luas (Ha) SK Penetapan Kawasan

I Taman Nasional Gunung Gede Pangrango 6.800,00 SK Mentan No. I08 / Kpts /Um 1211979 tanggal l0Februari 1979

2. Taman Nasional Gunung Halimun 8.514,38 SK Menhut No. 282 / Kpts / ll I 1992 tanggal 26 Februan1992

J. Cagar Alam Cibanteng 441.00 GB (Besluit van den Gouverneur Generaal) tanggal 28 Mei1925 No. 3 Staatblad No. 243

4. Cagar Alam Tangkuban Perahu 22,00 SK GB 21 - ll - 1930 No. l2 Stbt. No. 407

5. Suaka Margasatwa Cikepuh 8.127,50 SK Mentan No. 523 / Kpts I Um I 10 I 73 tanggat 20Oktober 1973

6. Cagar Alam Sukamaya 30,50 sK GB tl -7 - 1979 No. 83 Srbl. No. 3921 Taman Wisata Alam Sukamaya 16,00 SK Menhut No. 570 iKpts IIl1991 tanggal 24 Agustus 1991

8. Taman Wisata Alam Situgunung 100,00

Tabel 3. Luas kawasan lindung aktual dan kawasan lindung legal formal

No Kawasan Lindung Luas (Ha) Persentase (7o)

I Kawasan lindung aktual 39952,17 9,57

2.. Kawasan lindung legal formal fi9233,98 28,55

.\1-<

Evaluasi Kawasan Lindung dengan Menggunakan Cita landta! :u

Gambar 3. Perbandingan kawasan lindung aktual dengan kawasan lindung legal formal

Tabel 4. Perbandingan penutupan lahan kawasan lindung aktual dengan kawasan lindung legalformal

Keterwakilan Ekosistem pada Kswasqn Lindung

Pembagian tipe-tipe ekosistem Kabupaten Sukabumi, merujuk pada klasifikasi yang didasarkan pada

tempat terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pembagian tipe ekosistem kawasan lindung

ketinggian

No Jenis Penutupan LahanKawasan Lidune Aktual Kawasan Linduns LesalFormal

Luas (Ha) % Luas (Ha) %I Hutan Alam 19674,09 49.24 31s50.52 31.49

2. Hutan Tanaman 50s9.35 12.66 7950,60 6,67

J. Ladang 2439.27 6,1 I 19727,19 16,54

4. Kebun camDuran 668,61 t.67 5 10s.88 4

5. Semak 3141,90 7.86 9471.69 7,94

6. Rumput/ilalans 1170.63 2,93 4115,07 3,45

7. Perkebunan 3307,59 8.28 17439.84 14.63

8. Sawah 657.99 I.65 4722.30 3,96

9. Lahan kosons 499,32 1.25 t473.5710. Areal terbangun 302.58 0.76 t433.97 1,20

1l Tubuh air 160,20 0.40 1001.88 0

t2 No data 2870.64 '7.19 9241.47 7.75

Total 39952.17 100.00 119233.98 100.00

No. Tipe EkosistemLuas Total

(Ha)Kawasan Lindung

Aktual(Ha)Kawasan Lindung Legal

Formal (Ha)

I Low Land (0 - 500 mdpl) 236076,57 13407,84 57055,32

2. Collin zone (500 - 1000 mdpl) 151445,07 9947,16 39110,67

Pegunungan (1000 - 2000 mdpl) 27111,99 14779,8 20706,57

4. Hutan pegunungan (> 2000 mdpl) 2376,72 1817,37 2361,42

Total 4t 7610,35 39952,17 I 19233,98

t2

Media Konservasi Vol. IX No. I, Januari - Juni 2004 : 9 - l5

Nilai Kuantitatif Elemen Lanskap Kawasan LindungKabupaten Sukabumi

Luasan kawasan lindung legal formal lebih besar

dibandingkan dengan luas kawasan lindung aktual (Tabel

6). Hal ini juga ditunjukkan jumlah (NUMP) kawasan

lindung legal formal (18309,00 buah) jauh lebih banyak

dibandingkan dengan jumlah (NUMP) kawasan lindungaktual (26 buah). Jumlah kawasan lindung legal formaldalam ukuran kecil banyak terdapat pada bagian Selatan dan

bagian Barat Kabupaten Sukabumi. Hal ini mempengaruhirata-rata ukuran patch (MPS) kawasan lindung, yang

menyebabkan MPS kawasan lindung legal formal (6,52 ha)jauh lebih besar dibandingkan dengan MPS kawasan

lindung aktual (1536,90 ha).Perbedaan ini banyak

dipengaruhi oleh faktor kelerengan (40%) yang menyebab-

kan munculnya kawasan lindung legal formal denganjumlah yang besar namun ukuran rata-ratanya yang lebihkecil dibandingkan dengan kawasan lindung aktual. Nilaiindeks rata-rata ukuran (MSI) kawasan lindung legal formallebih kecil dibandingkan dengan MSI kawasan lindungaktual, artinya adalah bentuk kawasan lindung legal formallebih membulat dibandingkan dengan kawasan lindungaktual. Namun jika dilihat dari nilai rata-rata dimensifraktaldari patch (MPFD) kawasan lindung legal formal (1,06),bentuknya lebih tidak teratur dibandingkan dengan

kawasan lindung aktual dengan nilai MPFD yang lebih kecil(1,04). Data ini menunjukkan bahwa dari segi bentuk dan

jumlah, distribusi dan tata letak, kawasan lindung aktuallebih baik dibandingkan dengan kawasan lindung legalformal, namun dari segi luas dan jumlah, kondisi kawasan

lindung legal formal lebih diharapkan.

Interaksi Kehidupan Sosial Masyarakat dengan KawasanLindung dan Pengaruhnya terhadap Perubahan LahanKawasan Lindung.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi berdasarkandata tahun 2000 sebesar 2.014.917 jiwa dengan

pertumbuhan penduduk mencapai16.964 jiwa pertahun.

Struktur penduduk dengan mata pencaharian dalam bidangpertanian sebesar 912.422 jiwa atau 45,73% dari totaljumlah penduduk dengan kontribusi terbesar terhadappeningkatan PRDB sebesar 33,69Yo. Hal ini mengindikasi-kan bahwa sumberdaya lahan merupakan faktor yang sangat

penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sebagian

besar masyarakat Kabupaten Sukabumi dan kondisidemikian ini menyebabkan sering terjadinya perambahandan penguasaan lahan oleh masyarakat termasuk di kawasanIindung. Hak penguasaan semacam ini terus berlanjuthingga saat ini dan semakin tidak terkendali karena telahmencakup hak-hak individu dan kelompok, dan biasanyaberasal dari hubungan-hubungan yang sudah terjalin lamaantara masyarakat lokal dengan sumberdaya alam di sekitaratau di dalam kawasan lindung.

Tabel 6. Nilai kuantitatif lanskap kawasan lindung Kabupaten Sukabumi

No Level Kelas SatuanKawasan Lindung

Aktual Legal Formal

I CA (Class Area) Hektar 39959,52 r 19283,01

2. NUMP (Number of Patch) Buah 26,00 18309.00

3. MPS (Mean Patch Size) Hektar 1536,90 6,52

4. MSI (Mean Shape Index) Konstanta t,34 1,29

5. MPFD (Mean Patch Fractal Dimension) Konstanta I,04 1,06

Institusi Pengelolaan Kawasan Lindung di KabupatenSukabumi

Dari hasil analisis visi-misi dan tupoksi instansi-instansi yang terkait dengan dengan pengelolaan kawasanlindung di Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa DinasKehutanan, Balai Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGP), Balai Taman Nasional GunungHalimun (TNGH) dan Perum Perhutani telah memuataspek penetapan, pengelolaan dan pengawasan dalam visi-misi dan tupoksinya. Namun hal yang perlu diperhatikanadalah aspek manajemen kawasan lindung Dinas Kehutanan(Pemerintah Daerah), BTNGP, BTNGH, Balai Konservasi

Sumber Daya Alam (BKSDA) (sebagai Pemerintah Pusat)

dan Perum Perhutani dalam visi, misi dan tupoksinya hanyaterbatas pada wilayah kerja dari tiap-tiap instansi tersebutsehingga tidak memberikan gambaran manajemen kawasanlindung di Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan.Artinya tidak ada instansi yang memiliki otoritas terhadappengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi.Tabel 7 juga menggambarkan bahwa tidak ada satupuninstansi yang memiliki kewenangan dalam penetapan

kawasan perlin-dungan setempat dan kawasan rawanbencana alam, hal inilah yang mengakibatkan keduakategori kawasan lindung ini tidak terdapat di KabupatenSukabumi.

13

Instansi vang Diberi Ke

NoKategoriKawasanLindung

AspekManajemen

Sub BalaiKSDA

PerumPerhutant

DinasKehrrtanan

BPSDA BTNGP BTNGH

Kawasan YangmemberikanperlindungankawasanbawahannYa

Perencanaan

PenetaPan {Pengelolaan {Monitoringdan evaluasi

{

2. KawasanperlindungansetemPat

Perencanaan

PenetaPan

Pengelolaan

Monitoringdan evaluasi

'v

d

.J {3. Kawasan

suaka alamdan cagar

budaya

Perencanaan { {PenetaPan

{T

{ {Pengelolaan {Monitoringdan evaluasi

4. Kawasanrawan bencana

alam

Perencanaan

PenetaPan

Pengelolaan

Monitoringdan evaluasi

Tabel 7. Aspek manajemen instansi yang terkait dengan kawasan

Evalrtasi Kattasan Lindung dengan lvlenggtnakan Ciir: .':'':-: - '

Iindung berdasarkan analisis visi, misi dan tupoki

Keterangan :

BPSDA ":

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air

RTNGP : Balai Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango

BTNGH : Balai Taman Nasional Gunung Halintun

KSDA : Konservasi Sumber DaYa Alam

BLH : Biro Lingkungan HiduP

Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan untuk

p.ngJoiuun kawasan hutan, namun hanya terbatas pada

penletotaan hutan rakyat dul hutan lindung' Biro

Linltrngu, Hidup (BLH) merupakan instansi yang memuat

"rpiL p."rg"*urun dulu* pe'gtloluu' kawasan lindung di

[iUup*.n" Sukabumi namun-kenyataannya lebih banyak

i"irofrt pada pengelolaan dan pengawasan kawasan

r.rnfuJun'pantai. B-alai Pengelolaan Sumber Daya Air

(BPbDA) hanya memuat aspek pengelolaan pada kawasan

perlindungan setempat, itupun hanya terbatas.pada kawasan

;;;;;r"sungai, sehingga secara.umum tidak merniliki

kewenungan dalam pengelolaan saiah satu kategori kawasan

lindung.H"al yang juga perlu diperhatikan adalah aspek

manuiemen ti*^ui lindung BTNGP, BTNGH' BKSDA

it.U"g"i Pemerintah Pusat) din Perum Perhulani dalam visi'

*iri iu, tupoksinya hanya terbatas pada wilayah kerja dari

tiap-tiap instansi tersetut sehingga tidak. memberikan

gambaiun tnanajemen kawasan lindung di Kabupaten

Sukabumi secara keseluruhan' Visi, misi dan tupoksi Dinas

Kehutanan dan BLH terlihat lebih luas cakupannya dalam

pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi'

Namun fakta di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahn 'Dinas Kehutanan hanya mempunyai kewenangan unrui

p."g"f"f"r" hutan rakyat dan hutan lindung' sedangkan

blfr t"uitt banyak teifokus pada pengelolaan sempadar

pantai. Fakta yang menunjukkan fr ag.ment.as i kewenansart

instansi-instanrl t"ituit dalam penge lolaan kawasan I indun e

Ji-[uUupu,.n Sukabumi ini memberikan gambaran bahrta

belum diterapkannya prinsip one plan ,strat1gt yang baik

untuk mencapai kawasan lindung legal formal'

Konsepsi dan Arahan dalam Perencanaan' Penetapan

Oan fengelolaan Kawasan Lindung Legal Formal di

Kabupaten Sukabumi

Penetapan Kawasan Lindung Legal Formal

Permasalahan yang muncul dalam rancangan kawasan

lindung legal formal tersebut adalah besarnya jumlah

kawasin tilaung dengan rata-ralaukuran yang sangat kecil'

Hal ini akan rnenyebabkan tingginya tingkat fragmentasi

habitat serta derajat isolasi yang besar' Untuk itu perlu

adanya pembuatan zon a p enyan gga (b uffe r z o n e) y ang akan

berfungii untuk menyatukan keterpisahan patch' memper-

Media Konservasi Vol. IX No. l, Januari - Juni 2004 : 9 - 15

kecil tingkat fragmentasi dan memperpendek derajat isolasikawasan lindung. Kawasan lindung yang sudah dikonversimenjadi kawasan budidaya sebaiknya dikembalikan kefungsi yang seharusnya (real function).

Setelah ditentukan perencanaan kawasan lindung perluuntuk di jelaskal status hukumnya. Status hukum inidiharapkan mampu mengurangi atau bahkan menghilangkansetiap faktor yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitaskawasan lindung. Status hukum ini juga harus diberikanpada kawasan perlindungan setempat baik yang berwujudhutan, non hutan atau kawasan yang sudah dibudidayakansebelumnya.

Institusi Kebijakan dan Pemerintah Daerqh dalamPengelolaan Kawasan Lindung Legal Formal

Kawasan lindung legal formal perlu diimplementasi-kan di Kabupaten Sukabumi dengan terlebih dahulumelakukan penataan aspek institusional yang berkaitandengan otoritas dan kewenangan dalam perencanaan,penetapan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi kawasanlindung sehingga tidak ada tumpang tindih program antarinstansi terkait. Hal ini berarti adanya suatu kepastianinstansi terkait mana yang memiliki wewenang dalammenetapkan kawasan lindung, mengelola dan mengawasi.Untuk mendukung kebijakan ini maka perlu juga ditetapkaninstansi yang berkompetensi dalam pengelolaan kawasanlindung. Tujuannya adalah kejelasan wewenang dalampenentuan kebijakan dan pembuatan perangkat perundangandan peraturan-peraturan daerah tentang pengelolaankawasan lindung serta menghindari terjadinya tumpangtindih program yang berkaitan dengan kawasan lindung.

KESIMPULAN

Luas kawasan lindung aktual di Kabupaten Sukabumisebesar 39952.17 ha (9,57Yo), jauh dibawah luasan kawasanlindung yang diharapkan berdasarkan UU No. 4ll1999.Pada kawasan lindung aktual kelas penutupan lahan berupahutan alam hanya seluas 19674,09 ha (49,24Yo dari totalluas kawasan lindung aktual), sisanya telah beralih fungsimenjadi kawasan budidaya yang didominasi penutupanlahan berupa perkebunan seluas 3307,59 ha (8,28%).Kawasan lindung legal formal yang didapat dengan meng-gunakan kriteria yang ditetapkan dalam Keppres No. 32l

1990 dan SK Mentan No. 837/1980 seluas 100767,78 ha(24,13yo). Penutupan lahannya berupa hutan alam seluas

37550,52 ha (31,49Yo), sisanya telah menjadi kawasanbudidaya yang didominasi penutupan lahan berupa ladangseluas 19727,19 ha (16,54 %). Kawasan seluas 57055 ha

diantaranya berada pada tipe ekosistem low land. NUMPkawasan lindung ini sebanyak 18309,00 buah dengan MPSseluas 6,52 ha. Berdasarkan analisis hasil evaluasi,kawasan lindung legal formal lebih baik kondisinyadibandingkan dengan kawasan lindung aktual di KabupatenSukabumi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous.2002. Peraturan perundangan kehutanan di era

reformasi. RIEFDEXT. Bogor.

Elkie, P. C., S. Robert & P. C. Angus. 1999. Patch analystuser's manual : a tool for quantifuing landscape

structure. Northwest Science and Technology. Ontario.

Howard, J. A. 1996. Penginderaan jauh untuk sumberdayahutan (Terjemahan). Gajah Mada University Press.

Jogyakarta.

Lillesand, T. M & R. W. Kiefer. 1990. Penginderaan jauh

dan interpretasi citra (Terjemahan). Gadjah MadaUniversity Press. Yogyakarta.

Lo, C.P. 1995. Penginderaan jauh terapan (Terjemahan).UI-Press. Jakarta.

MacKinnon, J. K. MacKinnon, G. Child & J. Thorsell.1993. Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah

Tropika (Terjemahan). Gadjah Mada University Press.

Yogyakarta.

Prahasta, E. 2001. Konsep-konsep dasar sistem informasigeografi s. Informatika. Bandung

Ramdan, H. & Y. Mulyana. 2003. Konsepsi pengelolaankawasan Lindung Jawa Barat. Alqaprint Jatinagor.Bandung.

Sutanto. 1986. Penginderaan jauh. Gadjah Mada UniversityPress. Yogyakarta.

l5