View
216
Download
0
Embed Size (px)
8/16/2019 Etika Profesi Hakim di Indonesia
1/26
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pernyataan
tersebut merupakan pengertian kekuasaan kehakiman yang tercantum pula dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor !ahun "## tentang Kekuasaan Kehakiman.
$ebagai konsekuensi dari sistem pembagian kekuasaan yang diterapkan di negara
ini, %ungsi kekuasaan kehakiman atau yudikati% dipegang oleh lembaga- lembaga
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang &asar Negara Republik Indonesia
!ahun 1'( )UU& 1'(*. +ab I UU& 1'( menyebutkan tiga lembaga negara
yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu ahkamah gung
)*, ahkamah Konstitusi )K*, dan Komisi /udisial )K/*. Namun, menurut
Pasal " ayat )"*, hanya )dan badan peradilan di ba0ahnya* dan K yang
merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan K/ tidak memiliki
ke0enangan tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-
yudisial. Pengadilan, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah salah satu
unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum )rechtsstaat*. Hanya
pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri )independen*, netral )tidak berpihak*,
dan kompeten yang dapat menamin pemenuhan hak asasi manusia. 2leh karena
itu, posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menadi amat 3ital,
terlebih lagi mengingat segala ke0enangan yang dimilikinya. elalui putusannya,
hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan
0arga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan
keadilan. +esarnya ke0enangan dan tingginya tanggung a0ab hakim ditunukkan
melalui putusan pengadilan yang selalu diucapkan dengan irah-irah 4&emi
Keadilan +erdasarkan Ketuhanan /ang aha 5sa4. Hal ini menegaskan bah0a
ke0aiban menegakkan keadilan tidak hanya dipertanggunga0abkan kepada
sesama manusia, tetapi uga kepada !uhan /ang aha 5sa.
1
8/16/2019 Etika Profesi Hakim di Indonesia
2/26
Kode 5tik Pro%esi Hakim Indonesia pertama kali disusun oleh Ikatan Hakim
Indonesia )IKHI* pada Kongres III IKHI tanggal (-6 pril 1'7( .8"9 $eiring
beralannya 0aktu, perkembangan berbagai hal seputar IKHI sebagai 0adah
pro%esi hakim dan Kode 5tik Pro%esi Hakim Indonesia terus berlangsung. &an
yang paling terkini adalah ketika menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim
bersamaan dengan disosialisasikannya Pedoman 5tika Perilaku Hakim yang
disusun K/, sehingga peristi0a ini menadi bagian dari ketidaksepahaman antara
dan K/.
Penegakan supremasi hukum yang menadi salah satu amanat re%ormasi hingga
saat ini sedang dalam proses sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Hal
ini teradi mengingat dalam kurun 0aktu tiga puluh tahun terakhir akibat sistem
kekuasaan yang represi% telah mengakibatkan 0aah hukum dan praktek peradilan
kita menadi tidak sehat. !entu ini menadi tugas berat bagi aaran kekuasaan
kehakiman untuk membangun kembali citra peradilan menadi ber0iba0a dan
dihormati masyarakat. !erlepas dari kekurangan yang ada, teradinya kekurang-
percayaan publik terhadap lembaga peradilan tercermin dari banyaknya kritik dan
berbagai bentuk ketidakpuasan masyarakat. !entu yang menadi sorotan terkait
dengan masalah penegakan hukum ini salah satunya adalah aparat peradilan
terutama hakim. Kompetensi hakim sebagai 0akil !uhan di bumi mulai diragukan
kredibilitasnya. Kualitas seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki
pengaruh yang dominan dalam tegaknya supremasi hukum dan untuk
me0uudkan 0iba0a pengadilan di Indonesia disamping dukungan dari aparat
penegak hukum yang lain. Hakim sebagai %igure sentral dalam proses peradilan
senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan
moral dan meningkatkan pro%esionalisme dalam menegakkan hukum dan
keadilan bagi masyarakat banyak. Pedoman mengenai perilaku hakim telah
tertuang dalam Kode 5tik Pro%esi Hakim. Pedoman !ingkah :aku )Code of
Conduct * Hakim ialah penabaran dari kode etik pro%esi hakim yang menadi
pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menalankan tugas pro%esinya untuk
me0uudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota
masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam
2
8/16/2019 Etika Profesi Hakim di Indonesia
3/26
kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. &engan berpegang teguh terhadap Kode
5tik Pro%esi Hakim tersebut, diharapkan nantinya hakim dapat mengangkat citra
dan 0iba0anya dan perilaku dalam memberikan keadilan dan kepastian serta
perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga masyarakat dapat menyandarkan
harapan yang sangat besar kepada hakim yang benar-benar memiliki integritas
dan pro%esionalisme karena tindakan dan tingkah lakunya menunukkan
ketidakberpihakan, memiliki integritas moral, serta pada kemampuannya
memberikan putusan yang baik. Putusan Pengadilan yang adil menadi puncak
keari%an bagi penyelesaian pemasalahan hukum yang teradi dalam kehidupan
bernegara. $ehingga dengan adanya putusan pengadilan yang adil, maka akan
mengangkat 0iba0a suatu pengadilan. &ibuatnya suatu peraturan tentang adanya
penghargaan (reward * kepada hakim yang berkelakuan baik dan hukuman
) penalty* khusus kepada hakim yang ;nakal< atau kurang berkompeten dirasa perlu
untuk mendorong dipatuhinya kode etik hakim mengingat selama ini hanya ada
suatu pengaturan bagi hakim yang terbukti menerima suap itu pun dengan
Undang-Undang !indak Pidana Korupsi, sehingga sepertinya tidak ada dorongan
bagi para hakim untuk berlomba-lomba untuk berperilaku baik atau menegakkan
keadilan dengan mematuhi kode etik pro%esinya. =ara perekrutan hakim pun
seharusnya dirombak karena selama ini cara perekrutan tersebut dirasa kurang
e%ekti% dan kurang berhasil untuk menaring hakim-hakim yang berkualitas.
+ahkan ustru banyak hakim-hakim yang ternyata merupakan ;titipan< dari
keluarga atau kerabatnya yang uga merupakan hakim.
+. Rumusan asalah
1. pakah kode etik hakim sudah diterapkan oleh sebagian besar hakim di
Indonesia de0asa ini>
". +agaimana analisis penegakkan kode etik hakim dalam membangun 0iba0a
pengadilan saat ini>
?. +agaimanakah karakteristik, tanggung a0ab pro%esi dan tanggung a0ab moral
hakim itu sendiri>
3
8/16/2019 Etika Profesi Hakim di Indonesia
4/26
BAB II
ISI
A. Definisi Profesi Hakim dan Kode Etik Hakim
+ertens )1''(* menyatakan, kode etik pro%esi merupakan norma yang ditetapkan
dan diterima oleh kelompok pro%esi, yang [email protected] petunuk kepada
anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menamin mutu moral
pro%esi itu di masyarakat. $ebagai sebuah pro%esi yang berkaitan dengan proses di
pengadilan, de%inisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor A !ahun
1'A1 tentang Hukum cara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang
Hukum cara Pidana )KUHP*. Pasal 1 angka A KUHP menyebutkan, hakim
adalah peabat peradilan negara yang diberi 0e0enang oleh undang-undang untuk
mengadili. $edangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim
untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, uur,
dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang
diatur dalam undang-undang.
Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara
hukum. 2leh karena itu, terdapat beberapa nilai yang dianut dan 0aib dihormati
oleh penyandang pro%esi hakim dalam menalankan tugasnya. Nilai di sini
diartikan sebagai si%at atau kualitas dari sesuatu yang berman%aat bagi kehidupan
manusia, baik lahir maupun batin. +agi manusia, nilai diadikan landasan, alasan,
atau moti3asi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak.
Nilai-nilai itu adalah sebagai berikutB
1. Pro%esi hakim adalah pro%esi yang merdeka guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia. &i sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.
". $elanutnya, nilai keadilan uga tercermin dari ke0aiban hakim untuk
menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar
keadilan tersebut dapat diangkau semua orang. &alam mengadili, hakim uga
4
8/16/2019 Etika Profesi Hakim di Indonesia
5/26
tidak boleh membeda-bedakan orang dan 0aib menghormati asas praduga tak
bersalah.
Ke0aiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dipertanggunga0abkan secara
horiContal kepada sesama manusia, tetapi uga secara 3ertikal kepada !uhan /ang
aha 5sa.
?. H