76
PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ) Penulisan Hukum ( Skripsi ) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Eko Febrianto NIM . E. 1103062 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008

EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

  • Upload
    vancong

  • View
    235

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN

EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN

SENGKETA PERDATA

( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA )

Penulisan Hukum

( Skripsi )

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

Eko Febrianto

NIM . E. 1103062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2008

Page 2: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (skripsi)

PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL

BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta )

Disusun oleh :

EKO FEBRIANTO

NIM : E. 1103062

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing

Harjono, S.H. M.H. NIP. 132 570 155

Page 3: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum ( Skripsi )

PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL

BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta )

Disusun oleh ;

EKO FEBRIANTO

NIM : E. 1103062

Telah diterima dan di sahkan oleh Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Maret 2008

TIM PENGUJI

1. Th. Kussunaryatun, S. H. : _________________________

Ketua

2. Teguh Santoso, S. H. : _________________________

Sekretaris

3. Harjono, S. H., M. H. : _________________________

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Moh. Jamin. S. H., M. Hum. NIP. 131 570 154

Page 4: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

MOTTO

Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat

pengertian jauh lebh berharga dari pada mendapat perak

( Amsal 16 : 16 )

Kebenaran dalam diri seseorang

Bukan pada apa yang ia tampakkan

Tapi pada apa yang tidak dapat ia ungkapkan

Oleh karena itu, bila engkau ingin mengerti dirinya

maka dengarkanlah bukan pada apa yang ia katakan

tapi pada apa yang ia tidak ucapkan

( Kahlil Gibran )

Page 5: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta.

2. Adik – Adikku tersayang.

3. Kekasihku tercinta.

4. Almamaterku UNS

Page 6: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya

karena atas rahmat serta karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyusun dan

menyelesaikan skripsi dengan judul ”Pelaksanaan Conservatoir Beslag dan

Eksekutorial Beslag Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata” ( Studi kasus di

Pengadilan Negeri Surakarta ).

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu

persyaratan untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan Hukum ini membahas tentang pelaksanaan Conservatoir Beslag

( sita jaminan ) dan Eksekutorial Beslag ( sita eksekusi ) di Pengadilan Negeri

Surakarta, selain itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang hambatan –

hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) dan

Eksekutorial Beslag ( sita eksekusi ), beserta pemecahan masalah hambatan

Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag juga tentang penggantian obyek

yang disita jaminan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, tanpa adanya bantuan dari berbagai

pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat tersusun. Sehingga pada kesempatan ini

pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang

telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan

skripsi ini.

2. Bapak Harjono, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah

menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan

bagi tersusunnya skripsi ini.

3. Bapak Kristyadi, SH. M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah

membimbing penulis selama studi di Fakultas Hukum UNS.

Page 7: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

4. Bapak Yohanes Sugi Widarto, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri

Surakarta yang telah bersedia memberikan masukan – masukan bagi penulis.

5. Bapak Slamet Haryanto, S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Surakarta

yang telah bersedia memberi masukan-masukan dan saran-saran dalam

penulisan skripsi ini.

6. Bapak Mustika Adi selaku Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta yang telah

bersedia menjadi nara sumber dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu

pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga

dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis

amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.

8. Ayahanda dan Ibunda serta adik - adikku tercinta ( David, Adit, Vivi ) yang

telah memberikan segalanya kepada penulis.

9. Kekasihku tercinta Astri terima kasih untuk semangat, bantuan, dan

kesabarannya kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah

memberikan pikiran maupun tenaga baik berupa dorongan pikiran maupun

tenaga, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih banyak kekurangannya,

oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Demikianlah mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan

manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Februari 2008

Penulis

Page 8: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................ ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................................. iii

HALAMAN MOTTO................................................................................................ iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................................ v

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi

DAFTAR ISI.............................................................................................................. viii

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................................. x

ABSTRAK................................................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah.................................................................... 1

B. Perumusan Masalah........................................................................... 4

C. Tujuan Penelitian............................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian............................................................................. 5

E. Metode Penelitian.............................................................................. 6

F. Sistematika Penulisan........................................................................ 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................... 15

A. Kerangka Teori.................................................................................. 15

1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata ..................................... 15

a. Pengertian Hukum Acara Perdata.......................................... 15

b. Permohonan Dan Gugatan ..................................................... 15

2. Tinjauan Tentang Conservatoir Beslag ....................................... 16

a. Pengertian Conservatoir Beslag............................................. 16

b. Pelaksanaan Conservatoir Beslag .......................................... 26

c. Kegunaan Beslag Terhadap Barang yang Dibeslag............... 28

3. Tinjauan Tentang Eksekutorial Beslag ........................................ 29

a. Pengertian Eksekutorial Beslag ............................................. 29

Page 9: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

b. Pelaksanaan Eksekutorial Beslag........................................... 33

c. Kegunaan Eksekutorial Beslag .............................................. 35

B. Kerangka Pemikiran .......................................................................... 36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................... 39

A. Hasil Penelitian ................................................................................. 39

1. Sengketa Perkara No 30/Pdt.G/1997/PN.Ska. ............................. 39

2. Prosedur Conservatoir Beslag ( Sita Jaminan ) ........................... 40

3. Prosedur Eksekutorial Beslag ( Sita Eksekusi ) ........................... 43

B. Pembahasan....................................................................................... 44

1. Pelaksanaan Conservatoir Beslag ............................................... 44

2. Pelaksanaan Eksekutorial Beslag ............................................... 49

3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Conservatoir Beslag dan

Eksekutorial Beslag serta Pemecahan Masalah .......................... 54

4. Obyek Sengketa yang di Conservatoir Beslag diganti dengan

Obyek Lain.................................................................................. 60

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 62

A. Kesimpulan........................................................................................ 62

B. Saran-Saran ....................................................................................... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Page 10: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Ijin Penelitian.

Lampiran II Surat Keterangan Penelitian.

Lampiran III Penetapan Sita Jaminan No. 30/Pdt. G/1997/PN. Ska.

Lampiran IV Berita Acara Sita Jaminan No. 30/Pdt. G/1997/PN. Ska.

Lampiran V Putusan Pengadilan Negeri No. 30/Pdt. G/1997/PN. Ska.

Lampiran VI Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Eks/2004/PN. Ska.

Lampiran VII Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/Eks/2004/PN. Ska jo

No. 30/Pdt. G/1997/PN. Ska.

Page 11: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

ABSTRAK

EKO FEBRIANTO, E. 1103062, PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ), FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. SURAKARTA. PENULISAN HUKUM (SKRIPSI).2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) dan Eksekutorial Beslag ( sita eksekusi ) di Pengadilan Negeri Surakarta, selain itu dalam penelitian ini akan dibahas tentang hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) dan Eksekutorial Beslag ( sita eksekusi ), beserta pemecahan masalah hambatan Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag juga tentang penggantian obyek yang disita jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dasar hukum pelaksanaan Conservatoir Beslag di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan ketentuan pasal 197 HIR, 227 HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG, dan dasar hukum pelaksanaan Eksekutorial Beslag berdasarkan pasal 197, 198 dan pasal 199 HIR atau pasal 208, 209 dan pasal 210 RBG. Pelaksanaan Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sedangkan pelaksanaan Eksekutorial Beslag ( sita eksekusi ) berdasarkan atas penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan juru sita berdasarkan atas surat perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Conservatoir Beslag) dan Ketua Pengadilan (Eksekutorial Beslag) dalam penetapannya. Dalam pelaksanaanya juru sita harus menyertakan dua orang saksi dan aparat Desa maupun Kecamatan setempat. Juru sita setelah melakukan penyitaan diwajibkan untuk membuat berita acara, dimana berita acara ini adalah satu – satunya bukti otentik yang harus dipertanggungjawabkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Conservatoir Beslag) dan Ketua Pengadilan (Eksekutorial Beslag). Tanpa adanya berita acara dianggap penyitaan tersebut tidak pernah terjadi.

Hambatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Conservatoir Beslag yaitu belum tentu sertifikat atas nama tergugat, barang yang hendak di sita sudah ditanggungkan dalam hak tanggungan, barang yang hendak di sita merupakan barang milik bersama ( warisan ), sedangkan pemecahan masalahnya harus diteliti dahulu dalil penggugat maupun tergugat, mengajukan kembali permohonan sita jaminan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri atas benda atau obyek sengketa yang lain yang masih dimiliki oleh tergugat, diperlukan

Page 12: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

terlebih dahulu pendekatan –pendekatan kepada ahli – ahli warisnya agar obyek sengketa tersebut dapat disita. Hambatan dalam Eksekutorial Beslag yaitu biaya pelaksanaan, tereksekusi tidak mau menandatangani berita acara sita eksekusi, adanya permohonan penangguhan eksekusi, pengerahan massa, verset, peninjauan kembali. Sedangkan pemecahan masalahnya sebagai berikut pihak yang menang mencari penyandang dana dan diberi berapa persen atas obyek sengketa, dengan bantuan dari aparat kepolisian agar pihak tereksekusi mau menandatangani berita acara eksekusi, permohonan penangguhan eksekusi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka eksekusi dapat ditunda dengan suatu alasan – alasan tertentu, dengan bantuan pihak kepolisian, harus mempunyai alasan-alasan yang kuat agar dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri, adanya bukti baru novum yang dapat memperkuat pihak tergugat eksekusi dapat ditunda. Penggantian barang atau obyek sengketa yang disita jaminan dapat dilakukan dengan ketentuan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengijinkan untuk diganti dengan dibuatkan penetapan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, nilai obyek yang diganti harus seimbang atau mendekat nilai yang sama, adanya kesepakatan antara pemohon sita dengan tersita.

Page 13: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang menjunjung

tinggi hukum, dalam tindakannya harus selalu didasarkan pada hukum atau

peraturan – peraturan yang memang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan

di dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya dalam tindakan harus

selalu didasarkan pada hukum atau peraturan – peraturan yang memang

diciptakan untuk itu.

Segala tingkah laku yang diperbuat warga masyarakat dan aparat

pemerintah Indonesia haruslah berpedoman pada hukum dan ketentuan yang

berlaku, untuk itu didalam memperlakukan seluruh warganya pemerintah akan

selalu berbuat adil, adil dalam hal ini adalah semua warganya memperoleh hak

– haknya seimbang dengan kewajiban yang telah dilaksanakan. Tidak

diperkenankan seseorang mengurangi dan menguasai hak – hak orang lain

tanpa terlebih dahulu melakukan kewajiban tertentu.

Sengketa terjadi apabila seseorang menguasai atau mengurangi hak

orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan.

Dalam hal itu adakalanya para pihak didalam menyelesaikannya dengan cara

kekeluargaan ( perdamaian ) akan tetapi tidak jarang dari para pihak yang

bersangkutan tersebut menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk

diselesaikan. Pihak Pengadilan ini dengan segala pertimbangan yang ada

berusaha menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya atau paling tidak

mendekati rasa keadilan itu sendiri. Pada umumnya suatu penyelesaian perkara

diawali dengan penggunaan Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga

yang mengupayakan keadilan bagi masyarakat pada tingkat pertama.

Page 14: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Membuat putusan yang adil dan memuaskan para pihak tidaklah

mudah, hakim harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala sesuatu

secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu

gugatan ( ada juga yang diawali dengan permohonan ) selalu berkaitan dengan

barang pada umumnya, dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan

hakim cukup lama. Adakalanya selama proses pemeriksaan perkara yang

bersangkutan berlangsung, salah satu pihak ( pada umumnya penggugat )

mengajukan permohonan Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) dengan

pertimbangan – pertimbangan tertentu, antara lain bahwa barang – barang yang

menjadi obyek sengketa yang pada saat itu masih dikuasai oleh tergugat agar

tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain.

Permohonan Conservatoir Beslag selalu dikabulkan, hal ini sesuai

dengan pendapat Adi Andojo Soetjipto bahwa " Hakim selalu mengabulkan

Conservatoir Beslag "( Adi Andojo Soetjipto, 1974 : 4 ). Kemungkinan

tersebut memang logis karena hakim ingin mengetahui kebenaran materiil

secara tegas akan menunjuk siapa yang berhak atas barang sengketa dan berapa

bagian yang harus diberikan.Conservatoir Beslag dapat dikenakan kepada

barang bergerak milik debitur, barang tetap milik debitur dan barang bergerak

milik debitur yang ada ditangan orang lain.

Penggugat akan merasa sangat dirugikan apabila obyek sengketa

telah dijual, disamping penggugat akan dirugikan dengan hal – hal yang

memungkinkan dilakukan tergugat atas barang – barang obyek sengketa.

Perbuatan tergugat tersebut juga dapat menjadi penyebab terhambatnya

perwujudan keadilan yang diupayakan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum

Acara Perdata Indonesia, yang berkaitan dengan Conservatoir Beslag

dinyatakan sebagai berikut, penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk

menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Barang – barang yang disita

untuk kepentingan kreditur ( penggugat ) dibekukan, ini berarti bahwa barang –

Page 15: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

barang itu disimpan ( diconserveer ) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan

atau dijual ( pasal 197 ayat 9, 199 H.I.R., 214 Rbg ) ( Sudikno Mertokusumo,

2002 : 83 )

Peletakan Consevatoir Beslag bertujuan agar selama proses

pemeriksaan perkara perdata dilakukan barang yang menjadi obyek sengketa

dan selama ini dikuasai oleh pihak tergugat tetap utuh, sampai adanya putusan

dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang

tetap, terutama yang berkaitan dengan penyitaan barang, yang bersangkutan

akan tetap dapat melaksanakan sebagai mana mestinya.

Proses pengabulan permohonan suatu beslag, termasuk

Conservatoir Beslag ini juga memerlukan waktu. Pada masa waktu

pertimbangan permohonan beslaag inilah dapat terjadi peralihan barang –

barang yang menjadi obyek sengketa kepada pihak lain oleh tergugat, dan

kemungkinan ini akan selalu ada.

Perjuangan dari penggugat tidak berhenti sampai disitu saja,

setelah putusan dari Ketua Pengadilan Negeri sudah mempunyai kekuatan

hukum yang tetap maka proses selanjutnya adalah sita eksekusi ( sita

Eksekutorial ) terhadap barang – barang tergugat guna memenuhi tuntutan dari

penggugat.

Pelaksanaan putusan ( eksekusi ) memerlukan bantuan dari pihak

yang dikalahkan, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela

melaksanakan putusan itu. Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi

kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Hakim lewat putusannya.

Pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan

hakim, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu baik secara lisan maupun tertulis,

supaya putusan dilaksanakan.Untuk itu Ketua menyuruh memanggil pihak

Page 16: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

yang kalah serta memperingatkan supaya ia melaksanakan putusan itu selambat

– lambatnya dalam tempo delapan hari ( pasal 196 H.I.R – 207 Rbg ).

Pihak yang kalah dalam tempo delapan hari sejak putusan hakim

ditetapkan tidak segera melaksanakan putusan dan setelah dipanggil dengan

patut tidak segera menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena

jabatannya memerintahkan secara tertulis supaya melakukan penyitaan atas

barang – barang bergerak milik pihak yang kalah, sejumlah harga yang harus

dibayarkan ditambah ongkos pelaksanaan putusan. Apabila barang bergerak

tidak ada atau tidak mencukupi, maka dilaksanakan penyitaan barang – barang

yang tidak bergerak ( pasal 197 ayat 1 H.I.R – 208 Rbg ). Penyitaan ini disebut

juga dengan sita eksekutorial ( Eksekutorial Beslag ). ( Abdulkadir

Muhammad, 1990 : 215 ).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat dalam suatu

penulisan hukum ( skripsi ) dengan judul " PELAKSANAAN

CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM

PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA " ( Studi Kasus Di Pengadilan

Negeri Surakarta ).

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang masalah di atas, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan Conservatoir Beslag agar barang atau

obyek sengketa tidak dipindah tangankan atau dijual ?

2. Bagaimana proses pelaksanaan Eksekutorial Beslag sebagai bentuk

pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap ?

3. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag dan

Eksekutorial Beslag, serta bagaimana pemecahan masalah hambatan

tersebut ?

Page 17: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

4. Dapatkah barang atau obyek sengketa yang di Conservator Beslag diganti

dengan barang atau obyek lain ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Conservatoir Beslag dan Eksekutorial

Beslag.

b. Untuk mengetahui hambatan serta pemecahan masalah dalam

pelaksanaan Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag.

c. Untuk mengetahui obyek sengketa yang di Conservatoir Beslag

dapatkah diganti dengan barang atau obyek lain.

2. Tujuan Subyektif :

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam

menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan

dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.

c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu

hukum.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis :

a. Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan berguna untuk

memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum,

khususnya yang berhubungan dengan hukum acara perdata mengenai

Page 18: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

suatu proses pelaksanaan Conservatoir Beslag dan Eksekutorial

Beslag.

b. Penelitian ini diharapkan untuk menambah perbendaharaan literatur

dibidang Hukum Acara Perdata.

c. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan peneliti

serta pengalaman nyata dibidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi masukan yang

berharga bagi para praktisi penegak hukum khususnya di Pengadilan

Negeri Surakarta dalam hal pelaksanaan Conservatoir Beslag dan

Eksekutorial Beslag. agar dapat berjalan lebih baik. Selain itu hasil dari

penelitian ini dapat juga dijadikan bahan ilmiah dalam penelitian lebih

lanjut dimasa mendatang.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah “suatu tulisan atau karangan mengenai

penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok

pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis

dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh karena itu

dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan

pengujian” (Winarno Surakhmad, 1990 : 26).

Peranan metode penelitian dalam sebuah penelitian adalah sebagai

berikut :

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau

melaksanakan secara lebih baik dan lengkap.

2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian

inter-disipliner.

3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang

belum diketahui.

Page 19: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

4. Memberikan pedoman mengorganisasikan serta mengintegrasikan

pengetahuan mengenai masyarakat ( Winarno Surakhmad, 1990 : 27).

Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau dapat disebut

pula dengan penelitian lapangan karena bertitik tolak pada data primer

yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama

dengan melalui penelitian lapangan ( Bambang Waluyo, 1991 : 16 ) dan

penelitian ini juga didukung dengan data sekunder agar hasil yang

diharapkan baik.

Penulis melakukan penelitian dengan mencari perkara-perkara

perdata khususnya tentang sita jaminan maupun kelanjutannya sita

eksekusi, kemudian melakukan analisis terhadap perkara No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta literatur-literatur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang

bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang

dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,

keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah tertutama

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-

teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru ( Soerjono

Soekanto, 1986 : 10).

Penelitian ini disajikan data seteliti mungkin tentang pelaksanaan

Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag, hambatan dalam

pelaksanaan Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag beserta

Page 20: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

pemecahan masahnya dan penggantian obyek sengketa yang telah disita

jaminan ( dalam hal ini di Pengadilan Negeri Surakarta ).

Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya

sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi

analisa dan interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil

kesimpulan- kesimpulan yang dapat didasarkan penelitian data itu.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan

yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang

dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang

nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh ( Soerjono Soekamto,

1986 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena beberapa

pertimbangan, antara lain :

a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk

berhadapan dengan kenyataan.

b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan

banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah di Pengadilan

Negeri Surakarta yang beralamat di Jalan Brigadir Jenderal Slamet Riyadi

Nomor 290 Surakarta., dengan pertimbangan bahwa sengketa sita jaminan

sampai pada sita eksekusi di Surakarta cukup banyak.

5. Jenis Data.

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan ketika

mengadakan penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari hasil

Page 21: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak

Yohanes Sugi Widarto, Panitera Pengadialn Negeri Surakarta yaitu

Slamet Haryanto, dan Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta yaitu

Mustika Adi.

b. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan

mendukung data primer, data ini diperoleh dari Pengadilan Negeri

Surakarta yang meliputi Berita Acara Sita Jaminan Nomer :

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomer :

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, Berita Acara Sita Eksekusi Nomer :

02/Eks/2004/PN.Ska Jo No :30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

6. Sumber Data.

a. Sumber data primer.

Sumber data primer yaitu Bapak Yohanes Sugi Widarto,

Panitera Pengadialn Negeri Surakarta yaitu Slamet Haryanto, dan Juru

sita Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Mustika Adi.

b. Sumber data sekunder.

Sejumlah data-data keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh

secara langsung dan tidak langsung melalui studi pustaka yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sumber data sekunder dalam penulisan hukum (skripsi) ini

berupa Berita Acara Sita Jaminan Nomer : 30/Pdt.G/1997/PN.Ska,

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomer : 30/Pdt.G/1997/PN.Ska,

Berita Acara Sita Eksekusi Nomer : 02/Eks/2004/PN.Ska Jo No

:30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

Page 22: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

7. Tehnik Pengumpulan Data.

a. Wawancara.

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu

(Burhan Ashshofa, 2001: 95). Dalam hal ini wawancara dilakukan

dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang

pelaksanaan sita jaminan dan sita eksekusi. Dalam suatu wawancara

terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu

pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau

interviewer, dalam hal ini adalah penulis dan pihak lain adalah

informan atau responden, dalam hal ini adalah Hakim, Panitera dan

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta.

Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara

tidak berencana ( tidak berpatokan ), yakni penulis dalam mengajukan

pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Penulis terlebih

dahulu membuat pokok – pokok pertanyaan yang ingin ditanyakan

kepada nara sumber (Hakim, Panitera dan Juru sita Pengadilan Negeri

Surakarta. ).

b. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan

jalan membaca, mempelajari, memahami dan membuat catatan –

catatan yang diperlukan dari buku – buku literatur, dokumen, serta

peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan obyek yang

diteliti yaitu Berita Acara Sita Jaminan Nomer :

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomer :

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, Berita Acara Sita Eksekusi Nomer :

02/Eks/2004/PN.Ska Jo No :30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

Page 23: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

8. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan

pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data (Lexy J. Moleong, 2002:103). Penulis menggunakan

model analisis interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang

dikumpulkan akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data,

menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan

suatu proses siklus antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan

berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung

penyusunan laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002 :35).

Tiga tahap tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian

yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus,

membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan

pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus - menerus sampai

laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset

dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi

berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan

peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB.

Sutopo, 2002:37).

Berikut ini penulis memberikan ilustrasi bagan dari tahap

analisis data, model analissa interaktif ( interactive model of analisis )

menurut H.B Sutopo :2002 ) seperti berikut :

Page 24: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema di bawah ini :

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

(H.B. Sutopo, 2002: 96).

Dengan model analisis ini maka peneliti harus bergerak

diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data,

selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan

penarikan kesimpulan selama sisa waktu penelitian. Aktivitas yang

dilakukan dengan proses itu komponen-komponen tersebut akan

didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan

yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan

secara deskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan

masalah yang diteliti dan data yang diperoleh. Setelah semua data

dikumpulkan, kemudian penulis mengambil kesimpulan dan langkah

tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga

membuat siklus (HB.Sutopo, 2002:13).

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Penyajian Data

Page 25: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

F. Sistematika Penulisan.

Guna memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi

penulisan ini maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal

tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah tujuan dan

manfaat penelitian metodologi penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan

pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka

pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang hukum acara

perdata yang terdiri dari pengertian hukum acara perdata serta

permohonan dan gugatan, tinjauan tentang Conservatoir Beslag

yang terdiri dari pengertian Conservatoir Beslag, pelaksanaan dan

proses Conservatoir Beslag, kegunaan beslag terhadap barang

yang dibeslag. Disini juga akan dikemukakan tinjauan tentang

Eksekutorial Beslag yang terdiri dari pengertian Eksekutorial

Beslag, pelaksanaan dan proses Eksekutorial Beslag, kegunaan

Eksekutorial Beslag.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan

rumusan masalah, yaitu pelaksanaan Conservatoir Beslag dan

Eksekutorial Beslag, hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir

Beslag dan Eksekutorial Beslag serta pemecahan masalahnya,

dan barang atau obyek sengketa yang di Conservatoir Beslag

tersebut diganti dengan barang atau obyek lainnya.

Page 26: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan

kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil

penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan

tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Page 27: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.

1. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata.

a. Pengertian Hukum Acara Perdata.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang

dimaksud dengan hukum acara perdata atau hukum perdata formil yaitu

kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana

melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban perdata sebagaimana

yang diatur dengan hukum perdata materiil (Retnowulan Sutantio dan

Iskandar Oeripkartawinata, 2005 : 1 ).

Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa hukum acara perdata

adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimananya cara menjamin

ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim (Sudikno

Mertokusumo, 2002 : 2 ).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum

acara perdata yaitu Suatu peraturan hukum yang mengatur cara penyelesaian

sengketa tentang hak dan kewajiban perdata setiap orang maupun badan

hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil dengan

perantara hakim.

b. Permohonan dan Gugatan.

Hukum acara perdata mengenal dua macam dalam mengajukan

tuntutan hak yaitu melalui permohonan dan gugatan. Dalam perkara

permohonan tidak ada sengketa, dimana pihak yang berkepentingan yang

disebut dengan pemohon mengajukan permohonan kepada hakim, hakim

Page 28: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau disebut dengan puusan

declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja.

Sedangkan dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang

harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya

atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar

haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu

yang diminta itu, untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan

adanya putusan hakim.

2. Tinjauan Tentang Conservatoir Beslag.

a. Pengertian Conservatoir Beslag.

Seseorang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, bukan

saja ia mengharapkan agar memperoleh putusan yang menguntungkan

baginya, namun disamping itu pula bahwa putusan tersebut pada akhirnya

dapat dilaksanakan, sebab dengan pelaksanaan putusan pengadilan inilah

hak perdata penggugat yang telah dirugikan oleh tergugat dipulihkan secara

nyata.

Putusan pengadilan yang telah mengabulkan tuntutan penggugat,

meskipun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bisa saja tidak

dapat dilaksanakan, misalnya karena barang atau obyek yang

dipersengketakan sudah tidak ada lagi ditangan pihak yang dikalahkan, atau

dalam hal pembayaran sejumlah uang, pihak yang kalah ( tergugat ) sudah

tidak mempunyai harta kekayaan. Oleh karena itu dalam hukum acara

perdata terkhusus dalam undang – undangnya menyediakan upaya hukum

bagi penggugat agar terjamin haknya apabila gugatannya dikabulkan. Upaya

hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat adalah Conservatoir Beslag (

sita jaminan ).

Page 29: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo Conservatoir Beslag

adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya

putusan perdata. Barang – barang yang disita untuk kepentingan kreditur (

penggugat ) dibekukan, ini berarti bahwa barang – barang itu disimpan (

diconserveer ) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual ( pasal

197 ayat 9, 199 H.I.R., 214 Rbg ). ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 83 ).

Berdasarkan pernyataan Sudikno Mertokusumo tentang pengertian

Conservatoir Beslag, bahwa salah satu dari tujuan Beslag khususnya

Conservatoir Beslag adalah tindakan persiapan untuk menjamin dapat

dilaksanakannya putusan perdata. Barang – barang yang dibeslaag untuk

kepentingan kreditur atau penggugat dibekukan, ini berarti bahwa barang –

barang obyek sengketa yang bersangkutan disimpan ( diconserveer ) untuk

jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual.

Sita jaminan hendaknya selalu dimohon agar diletakkan terutama

dalam perkara – perkara besar. Kalau penyitaan tidak pernah dimohonkan

oleh penggugat, maka berdasarkan pasal 178 ayat ( 3 ) HIR / 189 ayat ( 3 )

RBg, hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada

dituntut ( Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997 : 99 ).

Sita jaminan itu sendiri diatur dalam pasal 227 HIR, yaitu :

(1). Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi

belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh

dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan

barangnya, baik yang tetap, baik yang tidak tetap dengan maksud akan

menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat perintah

dari orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri

memberi perintah, supaya disita barang itu akan menjaga hak orang

yang akan memasukkan permintaan itu, dan harus diberitahukan

kepada sipeminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri

yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya.

Page 30: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

(2). Maka orang yang berhutang harus dipanggil atas permintaan ketua,

akan menghadap persidangan itu juga.

(3). Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang

peraturan yang dalam hal itu yang harus diturut, serta akibat yang

berhubung dengan itu, berlaku juga pasal 197, 198, 199.

(4). Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan

seperti biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan,

jika itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

(5). Perilah mencabut sita itu selamnya boleh diminta jika diadakan

jaminan atau tanggungan lain yang cukup. ( R.Tresna, 2001 : 192 )

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 227 ( 1 ) H.I.R.,

perihal sita Conservatoir dapat dimohonkan oleh penggugat sebelum

dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut

belum dapat dijalankan. ( Retnowulan Sutantio dan Iskandar

Oeripkartawinata, 1997 : 100 ).

Permohonan sita jaminan ini apabila dikabulkan, maka dapat

dinyatakan sah dan berharga ( Van Waarde Verklaard ) dalam putusan. Sita

jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau

tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh

seorang kreditur. ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 84 ).

Penyitaan ( Beslag ) sendiri terdiri atas beberapa macam, sehingga

untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan keseluruhan tentang Beslag

yang ada, serta yang pernah dilakukan dalam prakteknya.

1). Revindicatoir Beslag

Perkataan revindikatoir berasal dari kata revindiceer yang

berarti mendapatkan, jadi revindicatoir beslag berarti penyitaan untuk

mendapatkan kembali ( Riduan Syahrani, 2000 : 55 ).

Page 31: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Revindikatoir Beslag menurut Sudikno Mertokusumo adalah

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain

dapat minta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua

Pengadilan Negeri ditempat orang yang memegang barang tersebut

tinggal agar barang tersebut disita. ( Sudikno Mertokusumo, 2002 :

84 ).

Revindicatoir Beslag diatur dalam pasal 226 HIR, sebagai berikut :

(1). Orang yang empunya barang yang tidak tetap, boleh minta

dengan surat dan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri

yang berkuasa ditempat diam atau tinggal orang yang memegang

barang itu, supaya barang itu disita.

(2). Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan seksama

dalam permintaan itu.

(3). Jika permintaan itu diluluskan, maka hal menyita itu dilakukan

menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus

menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang dituntut,

berlaku juga pasal 97.

(4). Panitera pengadilan dengan segera memberitahukan penyitaan itu

kepada orang yang memasukkan permintaan, sambil

menerangkan kepadanya, bahwa ia harus menghadap

persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu, untuk

menerangkan dan meneguhkan gugatannya.

(5). Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil

atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu.

(6). Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara

dijalankan seperti biasa dan diputuskan.

(7). Jika dakwa itu diterima, maka penyitaan itu disahkan dan

diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada

sipenggugat, sedang kalau gugatan itu ditolak harus

Page 32: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu. ( R. Tresna, 2001 :

189 )

Ketentuan pasal 226 HIR dengan tegas dinyatakan, bahwa

pemilik barang yang tidak tetap atau bergerak dapat saja mengajukan

permohonan kepada hakim baik tertulis maupun lisan kepada Ketua

Pengadilan Negeri dimana pemegang barang yang dimintakan untuk

disita tersebut tinggal, sepanjang nama barang yang akan disita itu

dicantumkan secara cermat dalam permohonan yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri menerima permohonan yang dimaksud,

maka panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus

memberitahukan kepada pemohon sita, agar ia mau datang ke

Pengadilan Negeri untuk menguatkan permintaan itu. Selain itu orang

yang memegang barang yang dibeslag juga dipanggil ke Pengadilan

Negeri.

Setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak

daripada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya

apabila harga tidak dibayar, dapat mengajukan sita revindicatoir (

pasal 1145 KUHPerdata ). Tuntutan revindikatoir ini dapat dilakukan

langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa

minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang

dilakukan, oleh orang tersebut dengan pihak lain.

Revindicatoir Beslag dapat dimintakan terhadap barang

bergerak milik pemohon ( Penggugat atau Kreditur ), sedangkan

untuk tetap tidak dapat disita secara Revindicatoir, oleh karena

kemungkinan dialihkannya atau diasingkannya barang tetap pada

umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya

peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan

barang bergerak ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 85 ).

Page 33: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Akibat hukum dari sita revindicatoir adalah pemohon atau

penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita,

sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.

2). Conservatoir Beslag

Merupakan suatu tindakan persiapan dari pihak penggugat

dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk

menjamin dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau

menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan

penggugat.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Majelis

Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (

pasal 227 ayat 1 H.I.R, 261 ayat 1 Rbg ). Pengajuan sita jaminan ini

haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang

selama belum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau selama putusan

belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan

barangnya. Sita jaminan ini fungsinya tidak semata – mata untuk

menyimpan barang yang disita, tetapi untuk kemudian dijual, maka sita

jaminan apabila dikabulkan perlu memperoleh titel Eksekutorial,

sehingga perlu dinyatakan sah dan berharga didalam putusan.

Permohonan sita jaminan dapat diajukan dengan dua cara

yaitu bersama – sama dengan gugatan dan terpisah dengan gugatan.

Lazimnya permohonan sita jaminan itu diajukan sebelum dijatuhkan

putusan dan bersama – sama dengan gugatan, apabila hal ini dilakukan

maka pernyataan sah dan berharga itu dicantumkan dalam dictum

putusan Pengadilan Negeri.

Page 34: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Conservatoir Beslag ini dibagi menjadi beberapa macam,

seperti yang diuraikan sebagai berikut :

a). Conservatoir Beslag Atas Barang Bergerak Milik Debitur.

Barang bergerak yang disita ini biasanya masih berada

ditangan tergugat. Dan selama penyitaan berlangsung, pada

umumnya barang yang disita diharuskan tetap berada ditangan

tergugat atau tersita untuk disimpan atau dijaga serta dilarang untuk

dijual atau dialihkan ( pasal 197 ayat 9 H.I.R, 212 Rbg ). Jadi

dengan adanya sita Conservatoir itu tersita atau tergugat sebagai

pemilik barang yang disita kehilangan wewenangnya atas barang

miliknya.

Sita rangkap terhadap barang yang sama tidak berlaku pada

sita jaminan ini, misalnya ada dua kreditur mengajukan

permohonan sita jaminan atas barang bergerak terhadap seorang

debitur, maka kreditur yang kedua tidak diperkenankan untuk

menyita barang yang telah disita oleh kreditur pertama, kreditur

kedua dapat menyita barang debitur yang belum disita oleh kreditur

pertama. Para kreditur lainnya dapat mengajukan permohonan

kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ikut serta dalam penentuan

pembagian hasil penjualan barang debitur yang telah disita ( pasal

204 ayat 1 H.I.R., 222 ayat 1 Rbg ).

Asas larangan sita rangkap ini yang disebut dengan saisie sur

saisie ne vaut lebih tegas dimuat dalam pasal 463 Rv, disini juru sita

dilarang menyita barang yang telah disita lebih dulu, yang dapat

dilakukannya ialah menyita barang – barang debitur yang belum

disita dan membuat berita acaranya ( proses verbaal van

vergelijking ) ( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 90 ).

Page 35: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

b). Conservatoir Beslag Atas Barang Tetap Milik Debitur.

Barang tetap atau tak bergerak sebenarnya sangat sulit

untuk dialihkan, selain prosedurnya tidak mudah juga pengalihan

barang tak bergerak ini harus dilakukan dengan bukti – bukti

otentik atau dibawah tangan yang disaksikan oleh pejabat dengan

dasar kehendak para pihak. Para pihak harus memberikan

keterangan dari mana barang tak bergerak ini diperoleh. Pengalihan

barang tak bergerak yang masih dalam sengketa akan sulit untuk

dialihkan, karena didalam prosesnya akan dapat diketahui, apakah

barang tersebut berada dalam sengketa atau tidak.

Penyitaan barang tetap harus diumumkan dengan memberi

perintah kepada Kepala Desa supaya penyitaan barang tetap itu

diketahui oleh orang banyak, dengan diumumkan pada suatu tempat

terbuka, kecuali itu salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada

kantor pendaftaran tanah.

Pasal 198 HIR menentukan antara lain ” jika barang yang disita

barang tetap, maka proses verbal penyitaannya itu sudah dibukukan

menurut ordonansi tentang pemindahan barang tetap dan

membukukan hipotek atas barang itu di Hindia-Belanda” ( R.

Tresna, 2001 : 177 ).

Penyitaan barang tetap harus dilakukan oleh juru sita

ditempat barang – barang itu terletak dengan mencocokkan batas –

batasnya dan disaksikan oleh pamong desa. Penyitaan barang tetap

itu meliputi juga tanaman diatasnya serta hasil panen pada saat

dilakukan penyitaan, kalau barang tetap tersebut disewakan oleh

pemiliknya, maka panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan

sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang

disita, termasuk sita ( pasal 509 Rv ).

H.I.R tidak mengatur penyitaan barang tetap untuk disita

rangkap, akan tetapi didalam Rv lain ketentuannya tentang hal ini.

Page 36: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Asas saisie sur saisie ne vaut yang berlaku terhadap barang

bergerak ( pasal 463 Rv ) tidak berlaku terhadap barang tetap, jadi

barang tetap dapat disita rangkap ( pasal 515 Rv ) ( Sudikno

Mertokusumo, 2002 : 91 ).

c). Conservatoir Beslag Atas Barang Bergerak Milik Debitur yang Ada

Di Tangan Pihak Ke Tiga.

Seorang debitur mempunyai hutang kepada pihak ketiga,

maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan

permohonan Conservatoir Beslag pada barang bergerak milik

debitur yang ada dipihak ketiga, Conservatoir Beslag ini disebut

Derden Beslag, diatur dalam pasal 728 Rv.

Kreditur dapat menyita, akan tetapi dengan suatu akte

otentik atau akte dibawah tangan, uang dan barang yang merupakan

piutang debitur yang ada ditangan pihak ketiga. Dalam hal ini

diperbolehkan sita rangkap ( pasal 747 Rv ).

HIR tidak menganggap suatu Derden Beslag sebagai

Conservatoir Beslag, tetapi dianggap sebagai Eksekutorial Beslag.

Pasal 197 ayat 8 H.I.R. ( pasal 211 Rbg ) menentukan, bahwa

penyitaan barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat –

surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang bertubuh yang

ada ditangan pihak ketiga. Akan tetapi sita Conservatoir ini tidak

boleh dilakukan atas hewan dan alat – alat yang digunakan untuk

mencari mata pencaharian.( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 92 ).

d) Pandbeslag ( Sita Gadai ).

Pandbeslaag ini dianggap sebagai Conservatoir Beslag,

apabila didasarkan pada tuntutan seperti yang ada pada pasal 1139

sub 2 KHUPer dan dijalankan atas barang – barang yang disebut

dalam pasal 1140 KHUPer.

Page 37: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Pasal 1139 sub 2 KUHPer menentukan “ Uang sewa dari

benda – benda tak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi

kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban

memenuhi persetujuan sewa “.

Pendbleslag adalah semacam sita jaminan, yang

dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah atau tanah, agar

supaya diletakkan suatu sitaan terhadap perabot rumah tangga pihak

penyewa / tergugat guna menjamin pembayaran uang sewa yang

harus dibayar ( pasal 751 Rv ). ( Retnowulan Sutantio dan Iskandar

Oeripkartawinata, 1997 : 107 ).

Pasal 1140 KUHPer, menentukan sebagai berikut :

Orang yang menyewakan dapat melaksanakan hak

istimewanya atas buah – buahan yang dengan cabang – cabangnya

yang masih melekat pada tanah atau akar – akar masih melekat pada

tanah, selanjutnya pada buah – buahan yang sudah maupun yang

belum dipetik yang masih berada diatas tanah untuk, lagi pula pada

segala apa yang berada diatas dipakai menghiasi rumah atau

perkebunan yang disewa, atau untuk mengolah atau mengerjakan

tanahnya, seperti ternak, perkakas pertanian, dan lain sebagainya, tak

peduli apakah benda tersebut diatas ini kepunyaan sipenyewa atau

pun tidak.

Jika si penyewa secara sah telah menyewakan lagi sebagian

dari barang sewaannya kepada orang lain, maka tak dapatlah pihak

yang menyewakan melaksanakan hak istimewanya atas benda –

benda yang berada didalam atau diatas bagian tersebut lebih jauh dari

pada menurut imbangan bagian yang dioper oleh si penyewa kedua

tersebut, dan sekedar orang yang disebut terakhir ini tidak dapat

menunjukkan bahwa ia telah membayar uang sewanya menurut

persetujuhan ( Subekti dan Tjitrosudibio, 2003 : 293 ).

Page 38: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Obyek sita gadai yang dimaksud adalah buah – buahan,

ternak pengolahan tanah pertanian atau alat – alat pertanian lainnya.

Siapa saja yang menyewakan rumah atau kebun dapat saja

menggunakan hak istimewanya terhadap buah – buahan atau lainnya

itu, kecuali apabila orang yang menyewakan kebun tersebut secara

sah telah menyewakan lagi pada pihak atau orang lain.

3). Eksekutorial Beslag

Pihak yang kalah apabila tidak mematuhi perintah, maka

Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat, supaya disita

sekian barang, jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak

mencukupi akan disita barang tidak bergerak kepunyaan orang yang

kalah itu, sehingga mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang

tersebut didalam putusan hakim itu dan semua ongkos – ongkos untuk

menjalankan putusan tersebut. Penyitaan ini disebut Eksekutorial Beslag

( Abdulkadir Muhammad, 1990 : 215 ).

b. Pelaksanaan Conservatoir Beslag.

Pelaksanaannya Conservatoir Beslag diawali dengan Penetapan

hakim Pengadilan Negeri tentang sita jaminan dimana dalam penetapan

tersebut disertakan surat perintah pelaksanaan sita yang dilakukan oleh

panitera atau juru sita.

Panitera atau juru sita akan menunjukkan surat perintah penyitaan

tersebut kepada pejabat setempat, dengan surat perintah Ketua Pengadilan

Negeri itu pula petugas penyitaan ( panitera atau juru sita ) dapat sebagai

pejabat umum yang menurut peraturan hukum diwajibkan menjalankan

suatu jabatan umum.

Pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan penyitaan harta benda

milik pihak yang kalah. Penyitaan ini juga dilakukan oleh panitera atau

panitera pengganti dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah

Page 39: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

memenuhi syarat dalam undang – undang. Panitera atau panitera pengganti

membuat berita acara ( openbare ambtenaar, public officer ) yang ditanda

tangani olehnya dan kedua saksi itu. Kepada orang yang dibeslaag

barangnya juga diberitahukan maksud dari penyitaan itu, apabila ia hadir (

Abdulkadir Muhammad, 1990 : 216 ).

Penyitaan barang bergerak ini tidak hanya dapat dilakukan terhadap

barang yang dikuasai orang yang kalah, yang kebetulan berada ditangan

orang lain, tetapi penyitaan ini tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan

barang yang dipakai untuk menjalankan usahanya.

Panitera atau penggantinya ini juga dapat memutuskan apakah

barang – barang yang disita tersebut tetap harus diletakkan ditangan pihak

yang kalah atau ditempatkan pada suatu tempat lain yang dianggap layak

olehnya. Barang – barang sitaan tersebut dirasakan masih dapat disimpan

oleh orang yang kalah atau orang yang menguasainya, maka hal ini harus

diberitahukan kepada pejabat setempat, baik kepala kampung atau pihak

kepolisian, untuk turut menjaganya.

Khusus untuk penyitaan barang tak bergerak, berita acara penyitaan

yang dibuat juga diberitahukan kepada umum ( khalayak ramai ). Demikian

juga barang tak bergerak yang disita itu didaftarkan pada kantor pendaftaran

tanah ( seandainya adalah tanah ), maka salinan berita acara penyitaan juga

dibuat kepada pihak kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan.

Terhitung sejak penyitaan barang – barang dimaksud diumumkan,

maka pihak yang disita barangnya itu tidak boleh lagi memindah tangankan,

membebani ataupun juga menyewakan barang – barang tersebut kepada

pihak lain.

Page 40: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

c. Kegunaan Beslag Terhadap Barang yang Dibeslag.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegunaan penyitaan antara lain

sebagai berikut( Sudikno Mertokusumo, 2002 : 84 ) :

1). Revindicatoir Beslag

Sita ini hanya berkaitan dengan barang bergerak yang

dikuasai oleh pihak ketiga, oleh pemiliknya ( penggugat ) selama

proses Pengadilan atau pemeriksaan perkara yang bersangkutan

berlangsung.

2). Conservatoir Beslag.

a). Conservatoir Beslag Atas Barang Bergerak Milik Debitur.

Kegunaan penyitaan ini adalah sebagai jaminan hak, dengan

kata lain suatu jaminan agar hak – hak dari penggugat yang ada

ditangan tergugat tetap dijaga atau tidak dialihkan.

b). Conservatoir Beslag Atas Barang Tetap Milik Debitur.

Debitur selaku tergugat mempunyai tanggungan yang harus

dilunasi kepada kreditur ( penggugat ). Apabila tergugat

dikhawatirkan akan mengalihkan barang – barang tak bergerak

miliknya ( yang dipergunakan untuk memenuhi piutang penggugat

). Penggugat juga dapat memintakan kepada hakim untuk

meletakkan Conservatoir Beslag, hanya saja proses penyitaannya

barang tetap ini berbeda dengan barang bergerak.

c). Conservatoir Beslag Atas Barang Bergerak Milik Debitur yang

Ada Di Tangan Pihak Ke Tiga.

Kegunaan dan tujuan sita ini juga sama, akan tetapi barang

bergerak yang harus disita tersebut bukan ditangan debitur (

penggugat ), melainkan pada saat proses pemeriksaan perkara

barang atau obyek sengketa ada ditangan pihak ketiga.

Page 41: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

d). Pandbeslag ( Sita Gadai ).

Sita ini pada dasarnya hanya untuk menjamin barang –

barang yang ada ditangan debitur ( tergugat ) untuk pembayaran

uang sewa yang harus dibayar, penyitaan dilakukan terhadap

perabot rumah tangga penyewa serta buah – buahan yang melekat

pada pohon, ternak pengolah pertanian atau alat – alat pertanian.

3). Eksekutorial Beslag.

Sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang semestinya

dibayar tergugat kepada penggugat. Pembayaran jumlah uang itu

nanti dapat dipenuhi setelah barang yang disita dijual lelang

3. Tinjauan Tentang Eksekutorial Beslag.

a. Pengertian Eksekutorial Beslag.

Menjalankan putusan Pengadilan tidak lain dari pada melaksanakan

isi putusan Pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan

Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (

tereksekusi ) tidak mau menjalankan secara sukarela ( M. Yahya Harahap,

1989 : 5 ).

Pihak yang kalah apabila tidak mematuhi perintah, maka Ketua

Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian

barang, jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi

akan disita barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sehingga

mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut didalam putusan

hakim itu dan semua ongkos – ongkos untuk menjalankan putusan tersebut.

Penyitaan ini disebut Eksekutorial Beslag ( Abdulkadir Muhammad, 1990 :

215 ).

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan

dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR.

Eksekusi dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut :

Page 42: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

1). Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk

membayar sejumlah uang, diatur dalam pasal 196 HIR.

2). Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan

suatu perbuatan, diatur dalam pasal 225 HIR. Orang tidak dapat

dipaksakan untuk memenuhi prestasi berupa perbuatan. Akan

tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim

agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang

atau dengan kata lain diganti dengan eksekusi membayar

sejumlah uang.

3). Eksekusi Riil, tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam pasal

1033 Rv, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan

pengosongan benda tidak bergerak. Apabila orang yang dihukum

untuk mengosongkan benda tidak mau melaksanakan putusan

hakim dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri ( setelah

Aanmaning ) akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita

supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu

dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tidak

bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta

keluarganya.

Eksekusi jenis ini walaupun diatur dalam Rv, namun oleh karena

dibutuhkan dalam praktek peradilan maka lazimnya dijalankan.

HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang, diatur

dalam pasal 200 ayat 11 H.I.R., pasal 218 ayat 2 Rbg. ( Sudikno

Mertokusumo, 2002 : 241 ).

Menurut Soeparmono, ada tiga eksekusi yang dikenal oleh hukum

acara perdata, yaitu ( R. Soeparmono, 2000 : 86 ) :

1). Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 H.I.R., dimana

seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang, dilakukan apabila

seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana

Page 43: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, jika sebelum putusan

dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka setelah sita jaminan itu

dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekusi.

Eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang – barang milik orang

yang dikalahkan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar

menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan

dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Pelaksanaan eksekusi jika belum pernah dilakukan sita jaminan,

maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang bergerak

dan juga apabila masih diperkirakan tidak cukup, dilakukan juga

terhadap barang – barang tidak bergerak milik pihak yang dilakahkan

sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang

harus dibayar menurut putusan hakim beserta biaya – biaya yang timbul

sehubungan dengan pelaksanaan putusan hakim tersebut.

2). Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 225, dimana seseorang

dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.

Menurut ketentuan pasal 225 H.I.R., jika seseorang dihukum

untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam

waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka pihak yang

dimenangkan dalam putusan hakim dapat meminta kepada Ketua

Pengadilan Negeri, baik secara lisan maupun tulisan meminta agar

kepentingan yang menjadi haknya supaya segera dipenuhi oleh pihak

yang dikalahkan dalam putusan hakim tersebut. Adapun ketentuan

pasal 225 HIR, adalah sebagai berikut :

a). Apabila seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan dan

perbuatan itu tidak dilakukannya dalam waktu yang ditentukan

oleh hakim, maka pihak yang gunanya keputusan itu dijatuhkan,

boleh meminta kepada pengadilan negeri, dengan perantara

ketuanya, dengan surat atau juga dengan lisan, supaya kepentingan

yang diperolehnya, kalau keputusan itu dipenuhkan, dinilai dengan

Page 44: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

uang yang banyaknya hendaklah diberitahukannya dengan pasti;

permintaan itu harus dicatat, jika dilakukan dengan lisan.

b). Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan pengadilan

negeri dan sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berutang

itu dengan patut, menurut pendapat pengadilan negeri, permintaan

itu ditolak atau harga perbuatan yang tidak diperintahkan tetapi

tidak dipenuhi dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh

sipeminta atau sejumlah yang kurang dari itu; dalam hal ini maka

orang yang berutang dihukum membajar jumlah itu.

3). Eksekusi Riil.

Meskipun eksekusi Riil tidak diatur secara seksama dalam H.I.R.,

namun eksekusi Riil ini sudah lazim, karens dalam praktek sangat

diperlukan. Ketentuan pasal 1033 RV mengatur perihal eksekusi Riil

sebagai berikut :

“ Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu

barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum,

maka ketus akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita

supaya dengan bantuan alat kekuasaan nagara, barang itu dikosongkan

oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang

kepunyaannya “.

Hukum Acara Perdata mengenal dua macam sita eksekutorial,

yaitu :

a). Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan.

b). Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena

sebelumnya tidak ada sita jaminan.( Retnowulan Sutantio,dan Iskandar

Oeripkartawinata, 1997 : 131 ).

Page 45: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

b. Pelaksanaan Eksekutorial Beslag.

Putusan dimaksudkan bukan hanya untuk melaksanakan suatu

sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, melainkan juga realisasinya

atau pelaksanaannya. Hakim mempunyai suatu kekuatan eksekutorial dalam

pelaksanaan putusannya, kekuatan eksekutorial ini berarti kekuatan untuk

dilaksanakannya secara paksa, dengan bantuan alat – alat negara (

Soeparmono, 2000 : 151 ).

Mengenai pelaksanaan Eksekutorial Beslag hampir sama dengan

Conservatoir Beslag, sedangkan perbedaannya yang disesuaikan dengan

corak dan sifatnya yang melekat pada kedua jenis sita. Secara ringkas

diuraikan tata cara pelaksanaan Eksekutorial Beslag, sebagai mana yang

dimaksud dalam ketentuan pasal 198, pasal 199 HIR.

Penyitaan terhadap barang bergerak maupun tak bergerak, yang

dikenakan Conservatoir Beslag maupun Eksekutorial Beslag,

pelaksanaannya selalu diawali dengan surat perintah pelaksanaan yang

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ( pada tingkat pertama ).

Dengan menerima surat perintah tersebut, maka juru sita atau panitera serta

dua orang saksi mendatangi tempat dimana barang yang akan eksekusi

tersebut berada.

Pelaksana Eksekutorial Beslag adalah panitera atau juru sita. Jadi

surat perintah Eksekutorial Beslag berisi perintah kepada panitera atau juru

sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang

jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan pasal 197 ( 1 )

HIR sebagai berikut :

1). Penunjukan nama pejabat yang diperintah untuk melakukan Eksekutorial

Beslag.

2). Rincian jumlah barang yang hendak dieksekusi.

Page 46: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Sehubungan dengan pelaksanaan Eksekutorial Beslag, undang –

undang memisahkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri dengan panitera atau

juru sita. Pada satu sisi, Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pejabat

yang memerintah dan memimpin tindakan Eksekutorial Beslag, sedangkan

panitera atau juru sita berfungsi sebagai pejabat yang menjalankan

pelaksanaan Eksekutorial Beslag, atau dengan kata lain Ketua Pengadilan

Negeri adalah pejabat yang memerintah dan memimpin jalannya eksekusi

sesuai dengan pasal 197 ( 1 ) HIR. Sedangkan panitera atau juru sita

berfungsi sebagai pejabat yang menjalankan eksekusi itu sendiri

sebagaimana yang ditugaskan dalam pasal 197 HIR.

Panitera atau juru sita menjalankan Eksekutorial Beslag dibantu oleh

dua orang saksi, ketentuan ini termasuk syarat formal yang ditentukan

dalam pasal 197 ( 6 ) HIR, baik Conservatoir Beslaag maupun Eksekutorial

Beslag. Apabila syarat formal pasal 197 ( 6 ) HIR tidak dipenuhi maka

akibatnya Eksekutorial Beslag dianggap tidak sah atau pihak tergugat dapat

menolak pelaksanaan Eksekutorial Beslag. Pelaksanaan Eksekutorial Beslag

harus dilakukan ditempat terletaknya barang yang hendak eksekusi. Syarat

ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 197 ( 5 ) dan ( 9 ) HIR.

Pembuatan berita acara Eksekutorial Beslag, semua tindakan yuridis

Pengadilan mestinya dapat dipertanggung jawabkan secara otentik.

Eksekutorial Beslag sebagai tahap awal menunjuk penyelesaian eksekusi

merupakan tindakan yustisia yang harus bisa dipertanggung jawabkan

secara otentik bagi Ketua Pengadilan dan panitera atau juru sita. Keabsaan

pelaksanaan Eksekutorial Beslag harus dituangkan kedalam “ berita acara “.

Berita acara ini merupakan bukti otentik satu – satunya tentang kebenaran

adanya Eksekutorial Beslag. Tanpa berita acara, Eksekutorial Beslag tidak

pernah dianggap ada atau terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 197

( 5 ) HIR.

Page 47: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Panitera atau juru sita setelah melaksanakan Eksekutorial Beslag,

maka barang atau obyek yang telah mempunyai kekuatan titel hukum

Eksekutorial Beslag tersebut, dititipkan kepada pejabat yang berkuasa di

daerah atau tempat dimana barang eksekusi itu berada, bisa dititipkan

kepada kepala kampung, kepolisiaan setempat dan mungkin juga dititipkan

kepada pihak tergugat itu sendiri.

c. Kegunaan Eksekutorial Beslag.

Kegunaan Eksekutorial Beslag, dapat dijelaskan dengan cara

menghubungkan ketentuan pasal 197 ( 1 ) HIR dengan pasal 200 H.I.R.,

dengan cara menggabungkan pasal – pasal tersebut maka dapat dipahami

tentang arah makna Eksekutorial Beslag yang dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1). Eksekutorial Beslag ialah penyitaan harta kekayaan tergugat ( pihak

yang kalah ) setelah melampaui tenggang masa peringatan.

2). Penyitaan Eksekutorial Beslag dimaksud sebagai penjaminan jumlah

uang yang mestinya dibayar kepada pihak penggugat.

3). Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan

menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita ( Yahya

Harahap, 1989 : 62 ).

Berdasarkan ketentuan tersebut kegunaan Eksekutorial Beslag, yaitu

berupa tindakan yang bertujuan sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang

yang semestinya dibayar tergugat kepada penggugat. Pembayaran jumlah

uang itu nanti dapat dipenuhi setelah barang yang disita dijual lelang. Dari

hasil pelelangan barang yang disita tadi, pembayarannya baru dapat

dilaksanakan. Oleh karena itu secara luas barang sitaan yang dapat dijual

lelang ialah barang yang telah disita pada umumnya, baik berupa

Conservatoir Beslag atau Eksekutorial Beslag.

Page 48: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

B. Kerangka Pemikiran.

Suatu ketika sampai terjadi seseorang menguasai atau mengurangi

hak orang lain akan terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan

mempertahankan hak yang bersangkutan. Dalam hal itu adakalanya para pihak

dalam hal ini penggugat dan tergugat dalam menyelesaikannya dengan cara

kekeluargaan ( perdamaian ) atau non litigasi yang diantaranya dengan jalan

konsiliasi, mediasi dan lain – lain, apabila sudah ada kesepakatan antara kedua

belah pihak maka perselisihan tersebut dapat terselesaikan tetapi kalau tidak

ada kata sepakat diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu melalui Pengadilan

Negeri sebagai lembaga Pengadilan tingkat pertama.

Lamanya proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri,

adakalanya salah satu pihak dalam hal ini adalah penggugat mengajukan

permohonan Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) dengan pertimbangan –

pertimbangan barang – barang yang menjadi obyek sengketa yang pada saat

itu masih dikuasai oleh tergugat agar tidak dijual atau dipindah tangankan

kepada orang lain.

Permohonan Conservatoir Beslag selalu dikabulkan, hal ini sesuai

dengan pendapat Adi Andojo Soetjipto bahwa " Hakim selalu mengabulkan

Conservatoir Beslag "( Adi Andojo Soetjipto, 1974 : 4 ). Kemungkinan

tersebut memang logis karena hakim ingin mengetahui kebenaran materiil

secara tegas akan menunjuk siapa yang berhak atas barang sengketa dan

berapa bagian yang harus diberikan. Yang dapat di Conservatoir Beslag

adalah barang bergerak milik debitur, barang tetap milik debitur dan barang

bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain.

Penggugat dalam hal ini menang maka penggugat berhak atas obyek

sengketa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap, dimana tergugat diberikan tenggang waktu untuk

memenuhi kewajibannya dan penggugat berhak mengeksekusi barang –

barang yang telah disita.

Page 49: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Terkadang dalam pelaksanaan sita jaminan maupun sita eksekusi

banyak sekali hambatan – hambatannya, ini dilakukan oleh tergugat untuk

menghalangi penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, agar obyek

sengketa tidak jatuh ke tangan penggugat.

Page 50: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema dibawah ini :

LITIGASI NON LITIGASI

Tidak Terselesaikan

PN

Gugatan dan permohonan Conservatoir Beslag oleh penggugat

SENGKETA

Dikabulkan

Peletakan sita jaminan ( Conservatoir Beslag )

Putusan Pengadilan Negeri

Sita Eksekusi ( Eksekutorial Beslag )

Hambatan Sita jaminan dan Pemecahan Masalah

Penggantian Terhadap barang / obyek sengketa yang telah sita jaminan

Hambatan sita eksekusi dan Pemecahan masalah

Page 51: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sengketa perkara No.30/Pdt. G/1997/PN. Ska

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, dalam sengketa antara :

A H W

Alamat di Jl. Abdul Muis No.128 Rt.01 Rw. 01 Surakarta, dalam

perkara ini diwakili oleh kuasanya bernama PRAMUDYA, SH

Advokat, berkantor di Jl. Letnan Jendral S. Parman No. 18

Surakarta / Jl. Jendral Sudirman No. 337 Salatiga, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 1997 yang selanjutnya disebut

sebagai penggugat.

M e l a w a n

1.HP

Alamat di Jl. Abdul Muis No. 128 Rt. 01 Rw. 01 Surakarta, yang

selanjutnya disebut sebagai tergugat I.

2.I N

Alamat di Jl. Abdul Muis No. 128 Rt. 01 Rw. 01 Surakarta, yang

selanjutnya disebut sebagai tergugat II.

3.R I

Alamat di Jl. Sungai Barito No. 05 Rt. 03 Rw. 07 Kel. Kedung Lumbu,

Kec. Pasar Kliwon, Kotamadya Surakarta, yang selanjutnya disebut

sebagai turut tergugat.

Page 52: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Sengketa tersebut mengenai suatu tanah, bahwa turut tergugat

memiliki suatu tanah SHGB No. 40 dan bangunan diatasnya yang terletak

di kelurahan kapatihan kolon, kecamatan jebres. Tanah SHGB No. 40

tersebut berakhir batas waktunya pada tanggal 26 Juni 1992.

Berdasarkan akta notaris No. 40 Notaris Silvina Tri Budi, SH

tertanggal 29 April 1995 bangunan yang berdiri diatas tanah Negara bekas

SHGB No. 40 tersebut dijual dari turut tergugat kepada penggugat. Atas

dasar dari akta notaris No. 40 tergugat harus melepaskan segala hak –

haknya yang dipunyai.

Pengugat berdasarkan akte notaris No. 40 telah mengajukan

pendaftaran SHGB baru ke kantor BPN Surakarta pada tanggal 18 Mei

1995. Bahwa atas permohonan dari penggugat, BPN Surakarta melakukan

pengukuran tanah bekas SHGB No. 40, ternyata tanah bekas SHGB No.

40 tersebut beserta bangunan yang ada diatasnya telah dikuasai oleh para

tergugat tanpa dasar hukum apapun. Pengugat telah meminta kepada para

tergugat untuk mengosongkan penguasaan atas bangunan tersebut akan

tetapi tergugat menolak.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk

menyelesaikan sengketa tersebut, serta penggugat mengajukan

permohonan sita jaminan atas tanah bekas SHGB No. 40 dan bangunan

diatasnya, hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar

yang dapat timbul dan merugikan penggugat.

2. Prosedur Conservatoir Beslag ( Sita Jaminan ).

Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan ( CB ) No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, pada hari ini kamis, tanggal 27 Maret 1997 juru

sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Suprapto, BA yang bertempat

tinggal dalam Kotamadya Surakarta, atas perintah Hakim Ketua

Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dalam penetapan Hakim Ketua

Page 53: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

tanggal 26 Maret 1997 No. 30/Pdt.G/1997/PN, diperintahkan untuk

menjalankan penyitaan jaminan ( C.B. ) atas sebidang tanah bekas SHGB

No. 40 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak didaerah

kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta beserta dua orang masing –

masing : 1. Sri Harini dan 2. Wahyudi, keduanya karyawan Pengadilan

Negeri Surakarta pergi ke kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta untuk

mencocokkan dengan buku tanah, ternyata tanah SHGB No. 40 yang

terletak didaerah Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,

Kotamadya Surakarta tersebut asal pecahan dari B. 18 tercatat atas nama

Ny. Djie Soek Tjing al. Le Soek Tjeng al. R I, luas kurang lebih 235 m2,

dan hak atas tanah tersebut telah habis sejak tanggal 26 Juni 1992.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta beserta dua orang saksi

tersebut pergi ke Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,

Kotamadya Surakarta, untuk bertemu dan berbicara dengan Sekretaris

Kelurahan Kepatihan Kulon yang bernama Soesaptono, kepadanya

memberitahukan maksud kedatangannya sambil membacakan /

menunjukkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Surakarta tersebut diatas yaitu untuk menjalankan penyitaan jaminan (

C.B.) atas tanah bekas SHGB No. 40 berikut bangunan yang berdiri

diatasnya yang terletak didaerah Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan

Jebres, Kotamadya Surakarta sebagaimana terurai dalam penetapan

tersebut.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta beserta dua orang saksi

tersebut dengan diantar oleh Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan

Kepatihan Kulon yang bernama Budi Setiawan pergi ketempat tergugat

yaitu di Jl. Abdul Muis No. 128 Surakarta disana juru sita dapat bertemu

dan berbicara dengan IN ( tergugat II ) kepada IN juru sita

memberitahukan maksud kedatangannya sambil menunjukkan /

Page 54: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

membacakan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Surakarta yaitu untuk menjalankan penyitaan jaminan ( C.B) atas sebidang

tanah bekas SHGB No. 40 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang

terletak didaerah Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,

Kotamadya Surakarta.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta dengan disaksikan oleh

kedua saksi tersebut kemudian menjalankan penyitaan jaminan ( C.B.)

terhadapnya :

­ Sebidang tanah bekas SHGB No. 40 luas kurang lebih 235 m2,

tercatat atas nama Ny. Djie Soek Tjing al. Le Soek Tjeng al.

Ruth Iswanti, asal pecahan dari B. 18, yang terletak didaerah

Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya

Surakarta, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah / rumah Le Yong Koeng

Sebelah Timur : Tanah / rumah Karaen

Sebelah Selatan : Oei Ko Hap

Sebelah Barat : Jl. Abdul Muis

­ Sebuah bangunan/rumah yang berdiri diatas tanah tersebut

diatas yang terdiri dari dinding tembok, atap genting, lantai

tegel, kerangka kayu jati, pyan triplek, listrik 220 V 900 W dan

air PAM.

Setelah tanah dan bangunan tersebut diatas saya nyatakan disita

jaminan ( C.B.) dengan tidak merugikan pihak yang berperkara, tanah dan

bangunan tersebut diserahkan kembali kepada tersita dengan perintah agar

barang yang telah disita jaminan ( C.B.) tersebut jangan sampai dijual,

digadaikan, disewakan/dikontrakkan, dipindah tangankan kepada orang

lain sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada

Kelurahan Kepatihan Kulon lewat Budi Setiawan Kepala Urusan

Pemerintahan Kelurahan Kepatihan Kulon juru sita memberitahukan agar

turut serta mengawasi barang yang telah disita jaminan (C.B.) tersebut

Page 55: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

jangan sampai dijual, digadaikan, disewakan/dikontrakkan, dipindah

tangankan kepada orang lain sampai perkara tersebut mempunyai kekuatan

hukum tetap dan agar penyitaan jaminan ( C.B.) ini diumumkan menurut

cara yang lazim dipakai sehingga dapat diketahui oleh umum.

3. Prosedur Eksekutorial Beslag ( Sita Eksekusi ).

Berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi No.02/Eks/2004/PN.Ska

Jo. No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 Djoko

Sutarnoto, juru sita Pengadilan Negeri Surakarta atas perintah Ketua

Pengadilan Negeri Surakarta dimana disebutkan dalam Penetapannya

tertanggal 17 Juni 2004 NO. 02/Eks/2004/PN.Ska diperintahkan untuk

menjalankan eksekusi bunyi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal

6 Mei 1997 No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Sutarnoto, dengan

dibantu oleh Slamet Haryono, SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri

Surakarta beserta dua orang saksi masing – masing Mustika Adi dan

Mardiyono keduanya karyawan pada Pengadilan Negeri Surakarta pergi ke

Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, kota Surakarta dan

bertemu dengan Dwi Apriliana Supardi, S Sos Kepala Kelurahan

Kepatihan Kulon untuk memberitahukan bunyi Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Surakarta.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Sutarnoto dan Slamet

Haryono, SH dan dua orang saksi pergi kelokasi yang akan dieksekusi,

dan disana dapat bertemu dan berbicara dengan penghuni rumah yang

bernama IDK kepada IDK memberitahukan maksudnya, sambil

menunjukkan / membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta

tersebut yaitu untuk menjalankan eksekusi bunyi putusan Pengadilan

Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 1997 No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

Page 56: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Sutarnoto dengan

dibantu oleh Slamet Haryanto, SH Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri

Surakarta dengan disaksikan dua orang saksi tersebut dan Aparat

MUSPIKA Kecamatan Jebres menjalankan serta melaksanakan eksekusi

bunyi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 1997 No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

Obyek sengketa / tanah dan rumah sengketa telah selesai di

eksekusi ( pengosongan ) guna memenuhi bunyi putusan Pengadilan

tersebut diatas maka Djoko Sutarnoto juru sita Pengadilan Negeri

Surakarta yang disaksikan oleh dua orang saksi serta Aparat MUSPIKA

Kecamatan Jebres menyatakan bahwa rumah sengketa telah selesai

eksekusinya.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Conservatoir Beslag

Dasar pelaksanaan Conservatoir Beslag adalah pasal 197 HIR, 227

HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG.

a. Adanya permohonan dari penggugat.

Penggugat mengajukan suatu permohonan kepada majelis

hakim agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih

dahulu agar obyek sengketa tidak dialihkan atau dijual oleh tergugat.

Berdasarkan bunyi putusan Pengadilan Negeri Surakarta

No. 30 / Pdt.G / 1997 / PN.Ska pengugat telah mengajukan

permohonan sita jaminan kepada majelis hakim atas obyek sengketa

yaitu tanah bekas SHGB No. 40 dan bangunan yang berdiri di atasnya

yang terletak di Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,

Kotamadya Surakarta.

Majelis hakim Pengadilan Surakarta mengabulkan

permohonan penggugat tentang sita jaminan atas obyek sengketa tanah

Page 57: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

bekas SHGB No. 40 dan bangunan yang berdiri di atasnya dan

mengeluarkan penetapan sita jaminan No. 30 / Pdt.G / 1997 / PN

tanggal 26 Maret 1997 serta mengeluarkan surat perintah pada hari

Kamis tanggal 27 Maret 1997 kepada juru sita untuk melaksanakan

sita jaminan.

b. Berdasarkan surat perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Landasan pelaksanaan Conservatoir Beslag harus ada surat

perintah untuk melaksanakan Conservatoir Beslag yang dikeluarkan

oleh Majelis Hakim yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal

195 ayat ( 1 ) HIR atau pasal 206 RBG. Setelah Majelis Hakim

mengeluarkan surat perintah yang berupa surat penetapan (

beschikking ), maka panitera ( juru sita ) Pengadilan Negeri mulai

melaksanakan penyitaan.

Berdasarkan berita acara sita jaminan atas perkara Nomer

30 / Pdt.G / 1997 / PN.Ska. Majelis hakim mengeluarkan surat perintah

pada hari Kamis, tanggal 27 Maret dalam penetapan Majelis Hakim

tanggal 26 Maret 1997 No. 30 / Pdt.G / 1997 / PN.Ska dan

memerintahkan Djoko Suprapto,BA juru sita Pengadilan Negeri

Surakarta untuk melakukan penyitaan jaminan terhadap obyek

sengketa.

c. Sita jaminan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita dan dibantu oleh

dua orang saksi.

Panitera atau juru sita didalam menjalankan tugasnya

dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa, apabila ketentuan ini

diabaikan maka penyitaan dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 197 ( 6

) HIR atau pasal 210 ( 1 ) RBG, tanpa ketentuan tersebut sita jaminan

dianggap tidak sah.

Tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai saksi untuk

membantu jalannya eksekusi, saksi harus penduduk Indonesia, telah

Page 58: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

berumur 21 tahun dan memiliki sifat pribadi jujur atau dapat dipercaya.

Umumnya saksi diambil dari kalangan pegawai Pengadilan Negeri

yang bersangkutan. Pengambilan saksi dari lingkungan Pengadilan

Negeri dimaksudkan agar para saksi tersebut tidak menghambat

jalannya suatu eksekusi dan para saksi dari Pengadilan dianggap

memahami seluk beluk tentang hukum, bukan berarti pihak Pengadilan

menolak penunjukan saksi dari luar, asalkan para saksi tersebut tidak

menghambat jalannya suatu eksekusi.

Berdasarkan berita acara sita jaminan atas perkara Nomer

30 / Pdt.G / 1997 / PN.Ska. Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta

Djoko Suprapto dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sri Harini

dan Wahyudi yang keduanya merupakan karyawan Pengadilan Negeri

Surakarta.

d. Sita jaminan dilaksanakan ditempat.

Pelaksanaan sita jaminan dilakukan ditempat dimana

barang tersebut berada atau terletak. Kasus perkara yang obyek

sengketanya tentang tanah harus didaftarkan pada kantor pendaftaran

tanah ( BPN ) agar dicatat dalam buku tanah, karena keterangan dari

tergugat kadang tidak cocok dengan data dilapangan, maka dari itu

untuk menghindari hal – hal yang tidak diharapkan, harus

memperhatikan, meneliti serta mencatat tentang batas – batas tanah

yang dipersengketakan.

Berdasarkan berita acara sita jaminan atas perkara Nomer

30 / Pdt.G / 1997 / PN.Ska. Djoko Suprapto juru sita Pengadilan

Negeri Surakarta dibantu oleh Sri Harini dan Wahyudi karyawan

Pengadilan Negeri Surakarta terlebih dahulu mendatangi kantor

pertanahan untuk mengetahui tanah bekas SHGB No. 40 yang terletak

didaerah Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya

Surakarta tersebut asal pecahan dari B. 18 atas nama siapa, guna

Page 59: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

mencocokkan dengan buku tanah. Ternyata tercatat atas nama Ny. Djie

Soek Tjing al. Le Soek Tjeng al. R I, luas kurang lebih 235 m2, dan

hak atas tanah tersebut telah habis sejak tanggal 26 Juni 1992. Tanah

bekas SHGB No. 40 luas kurang lebih 235 m2, memiliki batas –

batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah / rumah Le Yong Koeng

Sebelah Timur : Tanah / rumah Karaen

Sebelah Selatan : Oei Ko Hap

Sebelah Barat : Jl. Abdul Muis

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta beserta dua orang

saksi tersebut pergi ke Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres,

Kotamadya Surakarta, untuk bertemu dan berbicara dengan Sekretaris

Kelurahan Kepatihan Kulon yang bernama Soesaptono, kepadanya

memritahukan maksud kedatangannya sambil membacakan /

menunjukkan penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Surakarta tersebut diatas yaitu untuk menjalankan penyitaan jaminan (

C.B.) atas tanah bekas SHGB No. 40 berikut bangunan yang berdiri

diatasnya yang terletak didaerah Kelurahan Kepatihan Kulon,

Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta sebagaimana terurai dalam

penetapan tersebut.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Suprapto

beserta dua orang saksi Sri Harini dan Wahyudi dengan diantar oleh

Kepala Urusan Pemerintahan Kelurahan Kepatihan Kulon yang

bernama Budi Setiawan pergi ketempat tergugat yaitu di Jl. Abdul

Muis No. 128 Surakarta disana juru sita dapat bertemu dan berbicara

dengan IN ( tergugat III ) kepada IN juru sita memberitahukan

maksud kedatangannya sambil menunjukkan / membacakan penetapan

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surakarta yaitu untuk

menjalankan penyitaan jaminan ( C.B) atas sebidang tanah bekas

SHGB No. 40 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak

Page 60: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

didaerah Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya

Surakarta.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Suprapto

dengan disaksikan oleh kedua saksi Sri Harini dan Wahyudi, kemudian

menjalankan penyitaan jaminan ( C.B.) terhadapnya :

­ Sebidang tanah bekas SHGB No. 40 luas kurang lebih 235 m2,

tercatat atas nama Ny. Djie Soek Tjing al. Le Soek Tjeng al. Ruth

Iswanti, asal pecahan dari B. 18, yang terletak didaerah Kelurahan

Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta,

dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah / rumah Le Yong Koeng

Sebelah Timur : Tanah / rumah Karaen

Sebelah Selatan : Oei Ko Hap

Sebelah Barat : Jl. Abdul Muis

­ Sebuah bangunan/rumah yang berdiri diatas tanah tersebut diatas

yang terdiri dari dinding tembok, atap genting, lantai tegel,

kerangka kayu jati, pyan triplek, listrik 220 V 900 W dan air PAM.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta memberitahukan

kepada Kelurahan Kepatihan Kulon lewat Budi Setiawan Kepala

Urusan Pemerintahan Kelurahan Kepatihan Kulon agar turut serta

mengawasi barang yang telah disita jaminan (C.B.) tersebut jangan

sampai dijual, digadaikan, disewakan/dikontrakkan, dipindah

tangankan kepada orang lain sampai perkara tersebut mempunyai

kekuatan hukum tetap.

e. Pembuatan berita acara sita jaminan.

Pembuatan berita acara suatu kewajiban hukum yang sangat

penting yang harus dilakukan oleh panitera atau juru sita sesuai dengan

pasal 197 ( 5 ) HIR atau pasal 209 ( 4 ) RBG. karena tanpa berita

acara penyitaan dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada (

Page 61: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

never axisted ) dan tidak mempunyai kekuatan hukum ( non legal force

). Hadir tidaknya pihak tersita ( tergugat ), dalam pembuatan berita

acara sita dan penandatangannya dilakukan dihadapan pihak tersita.

Berita acara penyitaan jaminan ( C.B.) harus ditanda

tangani oleh juru sita serta saksi – saksi yang pada waktu itu

melakukan penyitaan atas obyek sengketa serta dibubuhi materai tanpa

adanya tanda tangan juru sita dan saksi – saksi dianggap penyitaan

tersebut tidak sah, tentang ada atau tidaknya tanda tangan pihak tersita

( tergugat ) menurut bapak Mustika Adi selaku juru sita Pengadilan

Negeri Surakarta hal tersebut tidak masalah asalkan obyek sengketa

cocok.

Pembuatan Berita Acara Penyitaan Jaminan ( CB ) No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, pada hari ini kamis, tanggal 27 Maret 1997

dinilai telah sah, dimana dalam berita acara sita jaminan telah

mencantumkan nama nama penggugat dan tergugat juga

mencantumkan letak obyek sengketa beserta batas – batasnya, serta

telah ditanda tangani oleh juru sita Pengadilan Negeri Surakarta yaitu

Djoko Suprapto,BA, saksi – saksi yaitu Sri Harini dan Wahyudi serta

Panitera / Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Soenardi,

Bc. Hk, dan adanya materai dan cap dari Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Pelaksanaan Eksekoturial Beslag.

Dasar hukum pelaksanaan Eksekutorial Beslag adalah pasal 197,

198 dan pasal 199 HIR atau pasal 208, 209 dan pasal 210 RBG.

a. Adanya permohonan dari penggugat.

Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada

Ketua Pengadilan Negeri, dalam permohonan tersebut berisi

prmohonan eksekusi terhadap obyek sengketa yang terletak di

Page 62: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta dengan

batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / rumah IE YOUNG KOENG.

- Sebelah Timur : Tanah / rumah KARNEN.

- Sebelah Selatan : Tanah OEI KO HAP.

- Senelah Barat : Jalan Abdul Muis.

Ketua Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan

permohonan penggugat atas permohonan eksekusi dengan

mengeluarkan penetapan eksekusi No. 02/Eks/2004/PN.Ska tanggal 17

Juni 2004 dan surat perintah pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004

kepada juru sita untuk melaksanakan eksekusi.

b. Berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri.

Syarat formal pelaksanaan sita eksekusi didasarkan atas

surat perintah Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri

merupakan pejabat yang memerintah dan memimpin jalannya eksekusi

sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat ( 1 ) HIR atau pasal 206 RBG.

Surat perintah tersebut berupa surat penetapan yang

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera atau juru

sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang

jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan pasal

197 ayat 1 HIR atau pasal 208 Rbg. Dengan demikian isi pokok surat

perintah sita eksekusi adalah sebagai berikut :

- Penunjukan nama pejabat yang diperintahkan, serta

- Rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi.

Pelaksanaan sita eksekusi berdasarkan berita acara

eksekusi No. 02/Eks/2004/PN.Ska terhadap perkara No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, didasarkan atas surat perintah Ketua

Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004

Page 63: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

dalam penetapannya tertanggal 17 Juni 2004, dimana yang

ditunjuk untuk pelaksanaan eksekusi yaitu Djoko Sutarnoto

sebagai juru sita Pengadilan Negeri Surakarta.

c. Sita eksekusi dilaksanakan oleh panitera atau juru sita dan dibantu oleh

dua orang saksi.

Panitera atau juru sita merupakan pejabat yang menjalankan

eksekusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 ayat ( 1 ) atau

pasal 208 RBG. Surat perintah sita eksekusi berisi perintah kepada

panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta

kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas

yang ditentukan pasal 197 ayat ( 1 ) HIR atau pasal 208 RBG.

Panitera atau juru sita yang diperintahkan menjalankan sita

eksekusi dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini

merupakan syarat formal, baik pada sita jaminan maupun pada sita

eksekusi, syarat formal ini ditentukan pada pasal 197 ayat ( 6 ) HIR

atau pasal 210 ayat ( 1 ) RBG.

Pelaksanaan sita eksekusi 02/Eks/2004/PN.Ska terhadap

perkara No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska, dilaksanakan oleh juru sita

Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Djoko Sutarnoto dalam

melaksanakan sita eksekusi di bantu oleh Slamet Haryono Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Surakarta juga disertai oleh dua orang

saksi masing – masing yaitu Mustika Adi dan Mardiyono karyawan

Pengadilan Negeri Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan pasal 197

ayat ( 6 ) HIR atau pasal 210 ayat ( 1 ) Rbg. Sita eksekusi yang tidak

dibantu dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi menurut hukum

dianggap tidak memenuhi syarat, akibatnya sita eksekusi dianggap

tidak sah.

Page 64: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

d. Sita eksekusi dilaksanakan ditempat.

Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan ditempat dimana

barang atau obyek sengketa itu hendak disita. Juru sita datang ke

tempat dimana barang yang hendak disita itu berada untuk melihat

sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang yang hendak disita

bersama kedua orang saksi tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk

menguji kebenaran identitas barang yang dikemukakan penggugat atau

identitas barang yang diuraikan dalam surat penetapan perintah sita.

Suatu cara yang digunakan untuk mendapat kepastian status

kepemilikan tergugat dengan cara :

­ Mendatangi Kepala Desa dan Kantor Pertanahan untuk meneliti

surat – surat yang berkenaan dengan barang yang hendak disita.

­ Menanyakan orang yang berdekatan dengan letak barang.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Mustika Adi

dan Mardiyono mendatangi Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan

Jebres, Kotamadya Surakarta dan bertemu dengan Kepala Kepala

Kelurahan Kepatihan Kulon yaitu Dwi Apriliana Supardini, disana

karyawan tersebut menjelaskan maksud kedatangannya sambil

menunjukkan atau membacakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Surakarta untuk menjalankan eksekusi bunyi putusan Pengadilan

Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 1997 No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Sutarnoto,

dibantu oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta Slamet

Haryono, SH dan para saksi masing – masing adalah Mustika Adi dan

Mardiyono pergi ketempat dimana obyek sengketa berada yaitu di

Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta,

di sana bertemu dan berbicara dengan penghuni rumah yang bernama

IDK, kemudian juru sita memberitahukan maksud kedatangannya

sambil menunjukkan dan membacakan Penetapan Ketua Pengadilan

Page 65: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Surakarta yaitu untuk menjalankan eksekusi bunyi putusan Pengadilan

Negeri Surakarta tanggal 6 Mei 1997 No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska.

Juru sita Pengadilan Negeri Surakarta Djoko Sutarnoto

dengan dibantu oleh Slamet Haryanto, SH Wakil Panitera pada

Pengadilan Negeri Surakarta serta disaksikan oleh dua orang saksi

Mustika Adi dan Mardiyono juga aparat MUSPIKA Kecamatan Jebres

melakukan eksekusi atas tanah dan rumah sengketa yang terletak di

Kelurahan Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta.

Setelah obyek sengketa tanah/rumah selesai di eksekusi guna

memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, maka juru sita

Djoko Sutarnoto dan disaksikan dua orang saksi menyatakan bahwa

rumah/tanah sengketa telah selesai eksekusinya.

Hadir atau tidaknya tersita pada waktu sita eksekusi tidak

menghalangi eksekusi, eksekusi jalan terus, berdasar ketentuan pasal

197 ayat ( 5 ) HIR atau pasal 209 ayat ( 4 ) Rbg. Pada pasal tersebut

dapat dibaca isyarat yang memperkenankan sita eksekusi dijalankan,

sekalipun pihak tersita tidak hadir.

e. Pembuatan berita acara sita eksekusi.

Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan sita eksekusi yaitu

pembuatan berita acara eksekusi, sesuai dengan pasal 209 ayat ( 4 )

dan pasal 210 ayat ( 1 ) RBG.Berita acara ini merupakan bukti otentik

satu – satunya kebenaran sita eksekusi, tanpa adanya berita acara

eksekusi ini dianggap sita eksekusi tidak pernah terjadi. Apabila

tergugat hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi, isi berita acara

diberitahukan kepadanya, apabila pihak tersita tidak hadir pada saat

pelaksanaan sita eksekusi, isi berita acara tidak diberitahukan.

Pembuatan berita acara sita eksekusi 02/Eks/2004/PN.Ska

terhadap perkara No. 30/Pdt.G/1997/PN.Ska, dinilai telah sah karena

telah ditanda tangani oleh juru sita dan para saksi serta oleh Kepala

Page 66: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Kelurahan Kepatihan Kulon dan Wakil panitera Pengadilan Negeri

Surakarta serta adanya materai dan cap dari Pengadilan Negeri

Surakarta.

3. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag dan

Eksekutorial Beslag Serta Pemecahan Masalahnya.

a. Hambatan Conservatoir Beslag.

Pelaksanaan sita jaminan perkara No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, tidak ada hambatan atau perlawanan dari pihak

tergugat semua berjalan dengan lancar. Pengadilan Negeri Surakarta

dengan mudah menyita obyek sengketa untuk selanjutnya disimpan

dan di kemudian hari di sita eksekusi apabila ada putusan dari hakim

Pengadilan Negeri Surakarta yang memenangkan pihak penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru sita Pengadilan

Negeri Surakarta bapak Mustika Adi dan Ketua Panitera Pengadilan

Negeri Surakarta bapak Slamet Haryanto, berikut hambatan pada

umumnya dalam melakukan penyitaan :

1) Belum tentu sipemilik barang sertifikatnya atas nama tergugat.

Sertifikat tanah bukan atas namanya sendiri tidak dapat

disita karena tanah tersebut bukan hak miliknya jadi hak penggugat

untuk menyita obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat maupun

tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus secara

teliti diperiksa kebenarannya. Dalam sengketa tanah, bahwa untuk

meneliti tanah tersebut terdaftar atas nama siapa serta luas dan

batas – batasnya dapat di lihat kantor Pertanahan, ini digunakan

untuk menghindari salah sita.

Page 67: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

2) Barang atau obyek sengketa telah ditanggungkan dalam hak

tanggungan.

Barang atau obyek sengketa tersebut telah ditanggungkan

oleh tergugat jadi barang tersebut tidak dapat disita karena hak

tanggungan tidak dapat disita rangkap.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Barang atau obyek sengketa yang telah ditangguhkan dalan

hak tanggungan tidak bisa disita rangkap, pengugat harus

mengajukan kembali permohonan sita jaminan kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri atas benda atau obyek sengketa yang

lain yang masih dimiliki oleh tergugat

3) Barang atau obyek sengketa masih menjadi milik bersama ( harta

warisan ).

Obyek sengketa, biasanya harta warisan masih menjadi milik

bersama ( milik anggota keluarga ) belum dibagi – bagi atau dipecah,

jadi masih berada atas nama satu orang ( orang tua ) sehingga tidak

dapat disita karena semua anggota keluarga mempunyai hak atas

harta warisan tersebut, bukan hanya milik pribadi orang yang

bersengketa.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Obyek sengketa ( harta warisan ) yang bukti kepemilikannya

masih atas nama satu orang atau belum dipecah tidak bisa disita

untuk kepentingan satu orang tersebut. Penyitaan terhadap harta

warisan harus ada kesepakatan antara ahli – ahli warisnya, maka

diperlukan terlebih dahulu pendekatan –pendekatan kepada ahli –

ahli warisnya agar obyek sengketa tersebut dapat dipecah atas

beberapa sertifikat kemudian dapat disita.

Page 68: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

b. Hambatan Eksekutorial Beslag.

Pelaksanaan sita eksekusi atas perkara No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska, tidak ada hambatan atau perlawanan dari pihak

tergugat semua berjalan dengan lancar. Pengadilan Negeri Surakarta

dengan mudah mengeksekusi obyek sengketa.

Hambatan dalam pelaksanaan Eksekutorial Beslag berdasarkan

hasil wawancara dengan juru sita Pengadilan Negeri Surakarta bapak

Mustika Adi dan Ketua Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bapak

Slamet Haryanto,secara garis besar adalah sebagai berikut :

1) Biaya pelaksanaan.

Perkara perdata di Pengadilan baik dari tingkat pertama

sampai pada tingkat kasasi, pada azasnya dikenakan biaya perkara.

Biaya pekara yang dipungut oleh Pengadilan sesuai dengan Pasal

182 HIR, adalah untuk keperluan :

- Biaya kantor ke paniteraan dan meterai yang perlu di pakai

untuk perkara itu.

- Biaya saksi, ahli dan juru bahasa termasuk biaya juru sumpah.

- Biaya pemeriksaan setempat.

- Biaya sita jaminan, sita revindikatoir, sita eksekusi dan

eksekusi.

- Biaya pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita

pengganti.

Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi tersebut

mengakibatkan pihak yang menang tidak bisa melaksanakan suatu

eksekusi karena tidak adanya biaya atau dana guna memenuhi

bunyi putusan Pengadilan Negeri tentang eksekusi.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Karena besarnya biaya eksekusi penggugat tidak sanggup

melaksanakan eksekusi, dalam hal ini pemecahannya adalah pihak

yang menang mencari penyandang dana terlebih dahulu guna

Page 69: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

melaksanakan eksekusi dengan perjanjian penyandang dana

tersebut diberi berapa persen atas obyek sengketa.

2) Tereksekusi tidak mau menandatangani berita acara sita eksekusi.

Pihak yang kalah yaitu tergugat tidak mau menandatangani

berita acara sita eksekusi juga merupakan faktor penghambat sita

eksekusi karena berita acara merupakan bukti autentik satu –

satunya dalam pelaksanaan sita eksekusi dan harus ditanda tangani

oleh pihak pelaksana sita eksekusi dan tereksekusi, tanpa adanya

berita acara bisa dianggap sita eksekusi sita eksekusi tidak pernah

dilakukan.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Tereksekusi tidak mau tanda tangan berita acara dapat

dilakukan suatu pemaksaan oleh pihak Pengadilan Negeri dibantu

dengan aparat dari kepolisian agar pihak tereksekusi mau

menandatangani berita acara eksekusi.

3) Adanya permohonan penanguhan eksekusi

Tergugat diperbolehkan mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk menangguhkan eksekusi dengan

alasan – alasan tertentu, semua itu tergantung pada Ketua

Pengadilan Negeri dengan kekuasaannya mengabulkan atau

menolak permohonan tergugat apabila mengabulkan eksekusi

terhadap suatu obyek sengketa ditangguhkan untuk beberapa saat

akan tetapi apabila mengabulkan maka eksekusi tidak

ditangguhkan harus segera dilaksanakan.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Permohonan penangguhan sita eksekusi dapat menghambat

jalannya suatu eksekusi tapi hal ini hanya bersifat sementara saja,

seandainya permohonan penangguhan eksekusi dikabulkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri maka eksekusi dapat ditunda dengan

suatu alasan – alasan tertentu dan apabila permohonan tersebut

Page 70: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

ditolak maka eksekusi jalan terus karena sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

4) Pengerahan Massa.

Pengerahan massa juga merupakan faktor penghambat

eksekusi terkadang dengan adanya pengerahan massa oleh pihak

yang dikalahkan eksekusi ditanggungkan untuk beberapa saat.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Massa mengahalangi pelaksanaan sita eksekusi, maka

dalam pelaksanaan putusan (eksekusi riil) seringkali memerlukan

bantuan kekuatan umum (dalam hal ini polisi). Hal tersebut diatas

diperlukan karena eksekusi merupaklan penegakan kewibawaan

negara sehingga dalam situasi dan kondisi apapun eksekusi harus

dijalankan. Sehubungan dengan permintaan bantuan pada kekuatan

umum yaitu polisi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15

ayat (1) huruf l dan pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam

ketentuan pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 15 Ayat (1) Huruf 1, yang berbunyi :

“Kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan dalam

sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instalasi

lain, serta kegiatan masyarakat.”

Maksud dari bunyi ketentuan pasal tersebut adalah bahwa

kewenangan kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan

hanya dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari anstalasi

yang berkepentingan atau permintaan dari masyarakat.

5) Verset.

Verset sebagaimana di atur dalam Pasal 207 HIR jo. 225

Rbg yang dikenal dengan verset sita eksekutorial. Terhadap sita

eksekutorial atas barang tetap maupun barang bergerak bagi pihak

Page 71: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

yang dinyatakan kalah dapat mengajukan perlawanan. Perlawanan

tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana

putusan perkara diucapkan baik secara tertulis maupun secara lisan,

apabila perlawanan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan

Negeri maka eksekusi dapat saja ditunda.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Verset dapat saja menunda jalannya suatu eksekusi apabila

permohonan verset disetujui oleh ketua pengadilan negeri maka

eksekusi dapat saja ditunda dengan memberi perintah agar

menangguhkan pelaksanaan eksekusi, jadi disini yang berwenang

untuk menangguhkan ataupun tidak adalah Ketua Pengadilan

Negeri berdasarkan alasan, sanggahan, bantahan dari pihak

tereksekusi yang patut atau dapat diterima oleh Ketua Pengadilan

Negeri

6) Peninjauan Kembali.

Upaya hukum peninjauan kembali pada hakekatnya

merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan satu

kali, tanpa adanya novum atau bukti baru, pihak yang kalah tidak

dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Pada dasarnya peninjauan kembali tidak menghambat

jalannya eksekusi sesuai dengan Undang Undang No. 5 Tahun

2004, tetapi dalam praktek peradilan bahwa peninjauan kembali

masih menjadi faktor penghambat eksekusi, apabila permohonan

Peninjauan Kembali tersebut di setujui maka eksekusi dapat saja

ditunda.

Pemecahan masalahnya adalah sebagai berikut :

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa

dan hanya dapat diajukan satu kali. Permohonan peninjauan

kembali harus ada novum ( bukti baru ), dengan pertimbangan –

Page 72: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

pertimbangan perlu ditunda, tanpa adanya bukti baru dan alasan –

alasan yang patut atau yang dapat dipertimbangkan maka

peninjauan kembali tidak dikabulkan dan eksekusi jalan terus.

4. Barang atau obyek sengketa yang di Conservatoir Beslag ( sita

jaminan ) di ganti dengan barang atau obyek lain.

Prinsip Hakim dalam pengabulan Conservatoir Beslag ( sita

jaminan ) yaitu adanya persangkaan yang beralasan, bahwa yang digugat

itu ada niat untuk menggelapkan atau melarikan barang – barang itu,

supaya nantinya tidak dapat dimiliki oleh penggugat. Tergugat akan

menggelapkan barang – barangnya, hal ini tampak dalam posita dari surat

gugatan penggugat adanya maksud akan menjauhkan barang – barang itu

dari kepentingan penggugat sebelum putusan yang berkekuatan hukum

tetap dijatuhkan.

Penggantian barang / obyek sengketa, dalam perkara No.

30/Pdt.G/1997/PN.Ska tidak ada karena di Pengadilan Negeri Surakarta

tidak pernah terjadi penggantian obyek sengketa yang di Conservatoir

Beslag.

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru sita dan panitera

Pengadilan Negeri Surakarta didapat keterangan – keterangan mengenai

penggantian obyek sengketa yang di Conservatoir Beslag, adalah sebagai

berikut :

a. Adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

b. Nilai obyek harus seimbang.

c. Pengajuan permohonan penggantian sita jaminan atas barang yang

baru kepada Hakim yang menangani sengketa tersebut.

d. Adanya pengijinan oleh Hakim yang menangani sengketa.

e. Adanya penetapan Hakim kembali.

Page 73: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Penggantian obyek yang di Conservatoir Beslag biasanya diajukan

oleh penggugat karena penggugat memandang bahwa tergugat mempunyai

harta lain yang nilainya lebih seimbang dengan nilai kerugian yang

diderita penggugat, disamping itu penggantian juga dapat diajukan oleh

tergugat dengan alasan bahwa ada barang bergerak lain milik tergugat

sebagai pengganti dari barang tetap dengan ketentuan nilai barang sama

atau mendekati sama atau seimbang.

Penggantian obyek sengketa tersebut harus ada kesepakatan antara

kedua belah pihak, apabila keduanya sepakat kemudian penggugat atau

tergugat mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri yang

menangani perkara tersebut untuk mengganti sita jaminan yang telah

diletakkan setelah hakim menerima permohonan dan mengijinkan untuk

diganti, maka hakim mengeluarkan penetapan untuk mengangkat sita

jaminan yang telah diletakkan sebelumnya dan kemudian mengeluarkan

penetapan kembali melakukan penyitaan kembali. Untuk barang yang

sitanya sudah diangkat menjadi milik tergugat kembali sedangkan barang

pengganti sita jaminan dijaga oleh Pengadilan maupun pihak kepolisian

agar tidak dijual atau dialihkan kepada orang lain.

Tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Negeri penggantian sita

jaminan tersebut tidak sah. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri juru

sita atau panitera yang ditunjuk melalui surat perintah, melaksanakan

pengangkatan sita atas barang yang telah disita dulu kemudian meletakkan

sita jaminan kembali sesuai dengan kesepakatan dan penetapan hakim

Pengadilan Negeri, setelah itu juru sita atau panitera membuat berita acara

kembali sebagai bukti bahwa sita telah diangkat dan diganti dengan sita

jaminan lain.

Page 74: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan serta

pembahasannya, baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang

penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis menyimpulkan

sebagai berikut :

1. Bahwa Conservatoir Beslag ( sita jaminan ) adalah suatu tindakan

persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.

Pelaksanaan Conservatoir Beslag diatur dalam pasal Dasar pelaksanaan

Conservatoir Beslag adalah pasal 197 HIR, 227 HIR dan pasal 261 jo

pasal 206 RBG. Pelaksanaan Conservatoir Beslag diawali dengan adanya

penetapan Conservatoir Beslag dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan

surat perintah kepada panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk

melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa. Panitera maupun juru sita

dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa pasal 197 ( 6 ). Tahap

terakhir dalam pelaksanaan sita jaminan adalah pembuatan berita acara sita

jaminan sesuai dengan ketentuan pasal pasal 197 ( 5 ) HIR, tanpa adanya

berita acara sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah.

2. Bahwa Eksekutorial Beslag ( sita eksekusi ) merupakan pelaksanaan

putusan Ketua Pengadilan Negeri, supaya disita sekian barang, jikalau

barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi akan disita

barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sehingga

mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut didalam

putusan hakim itu. Pelaksanaan Eksekutorial Beslag diatur dalam pasal

197, 198, dan pasal 199 HIR atau pasal 208, 209 dan pasal 210 RBG.

Page 75: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

Secara garis besar pelaksanaan Eksekutorial Beslag sama dengan

Conservatoir Beslag perbedaannya terletak pada bunyi putusannya.

3. a. Hambatan dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag serta pemecahan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1) Belum tentu sipemilik barang sertifikatnya atas nama dia.

2) Barang atau obyek sengketa telah ditanggungkan dalam hak

tanggungan.

3) Barang atau obyek sengketa masih menjadi milik bersama ( harta

warisan ).

b. Hambatan dalam pelaksanaan Eksekutorial Beslag serta pemecahan

masalahnya adalah sebagai berikut :

1) Biaya pelaksanaan.

2) Tereksekusi tidak mau menandatangani berita acara eksekusi.

3) Adanya permohonan penangguhan eksekusi.

4) Pengerahan Massa.

5) Verset.

6) Peninjauan Kembali.

4. Obyek sengketa yang telah diConservatoir Beslag (disita jaminkan ) dapat

diganti dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

a. Adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

b. Nilai obyek harus seimbang.

c. Pengajuan permohonan penggantian sita jaminan atas barang yang

baru kepada Hakim yang menangani sengketa tersebut.

d. Adanya pengijinan oleh Hakim yang menangani sengketa.

e. Adanya penetapan Hakim kembali.

Page 76: EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA... · pelaksanaan conservatoir beslag dan eksekutorial beslag dalam penyelesaian sengketa perdata ( studi kasus di pengadilan

B. SARAN.

1. Dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag maupun Eksekutorial Beslag

hendaknya selalu disertakan aparat kepolisian untuk menghindari hal hal

yang tidak di inginkan.

2. Untuk saksi – saksi dalam pelaksanaan Conservatoir Beslag maupun

Eksekutorial Beslag diharapkan saksi –saksi yang mengetahui hukum

karena dapat memperlancar jalannya sita dan tidak menutup kemungkinan

saksi dari luar, asalkan para saksi tidak menghambat jalannya sita.

3. Sebaiknya para masyarakat umum apabila menjalani suatu proses perkara

perdata yang menyangkut benda hendaknya meletakkan sita terlebih

dahulu agar gugatannya tidak menang diatas kertas saja.