3
Nama:Amalia Sholihah NIM:I1A011002 No Absen:002 Hak di dalam pengertian umum yaitu tunututan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas (Ismani, 2001 : 20) Hak mengandung 4 unsur: 1. Subjek hokum : Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban ini disebut kewenangan hukum. 2. Objek hukum : segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum 3. Hubungan hukum : hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum 4. Perlindungan hukum : segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hokum, sehingga kepentingannya terlindungi Ada dua macam hak yaitu : a. Hak absolute : member wewenang pada pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat yang pada dasarnya dapat dilaksanakan siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. b. Kah relative : hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seorang terhadap orang-orang tertentu. (Mertokusuko, 1986 : 38-40) Hak dan kewajiban dokter ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,yakni UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.SElain itu juga

EHK II

  • Upload
    farizrr

  • View
    219

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ehk2

Citation preview

Nama:Amalia SholihahNIM:I1A011002No Absen:002Hak di dalam pengertian umum yaitu tunututan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas (Ismani, 2001 : 20)Hak mengandung 4 unsur:1. Subjek hokum : Segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban ini disebut kewenangan hukum.2. Objek hukum : segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum3. Hubungan hukum : hubungan yang terjalin karena suatu peristiwa hukum4. Perlindungan hukum : segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hokum, sehingga kepentingannya terlindungiAda dua macam hak yaitu : a. Hak absolute : member wewenang pada pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat yang pada dasarnya dapat dilaksanakan siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak.b. Kah relative : hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seorang terhadap orang-orang tertentu. (Mertokusuko, 1986 : 38-40)Hak dan kewajiban dokter ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan,yakni UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan.SElain itu juga dalam kodeki yang secara moral wajib ditaati.Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia,terdapat 4 kewajiban dokter,yaitu:1. Kewajban Umum2. Kewajiban Terhadap Penderita3. Kewajiban Terhadap Teman Sejawat4. Kewajiban Terhadap Diri SendiriHak dan kewajiban sendiri merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Letak perbeadaan yang mendasar antara hak dan kewajiban serta hukum adalah hak dan kewajiban bersifat individual atau melekat pada individu. Sedangkan hukum bersifat umum berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali.Kewenangan berasal dari kata wewenang yang artinya hak dan kewajiban untuk bertindak (melakukan sesuatu) yang dimiliki seseorang.Wewenang identik dengan kewajiban.Wewenang dokter ataupun dokter gigi dalam praktik kodekterannya diatur dalam pasal 35 ayat 1 UUPK.Berikut wewenang dokter dan dokter gigi tersebut:1. Mewawancarai pasien2. Memeriksa fisik dan mental pasien3. Menentukan pemeriksaan penunjang4. Menegakkan diagnosis5. Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien6. Melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi7. Menulis resep obat dan alat kesehatan8. Menerbitkan surat keterangan dokter dan dokter gigi9. Menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan10. Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien,bagi yang berpraktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek Sebagai contoh,seorang dokter memiliki wewenang untuk memeriksa fisik dan mental pasien.Maka dokter tersebut harus bertanggungjawab terhadap wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan dengan upaya semaksimal mungkin dan wajib bersikap tulus ikhlas serta mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita.Jika dokter tersebut tidak mampu dalam melakukan pemeriksaan maka ia wajib merujuk pasien kepada dokter lain yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 11.Namun dokter tersebut tidak serta-merta lepas dari tanggungjawabnya terhadap pasien,ia tetap harus mengawasi keadaan pasien tersebut.Disamping itu tanggungjawab seorang dokter terhadap wewenangnya untuk memeriksa fisik dan mental pasien adalah merahasiakan apapun informasi yang ia ketahui tentang pasien.Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 bahwa seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita,bahkan setelah penderita itu meninggal dunia.