Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LVol. 06, No. 01, Januari 2018 Published: 2018-01-18
Articles
1. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM
HAL PEREKAMAN DATA DI KABUPATEN GIANYAR I Gusti Nyoman Mahardika, Ibrahim R., Ni
Gusti Ayu Dyah Satyawati PDF
2. PENERAPAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA OBYEK WISATA KERTHA GOSA SEBAGAI
PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG Pande Putu
Adhyatmika, Putu Gede Arya Sumerthayasa, Nengah Suharta PDF
3. KEBIJAKAN ORGANISASI REGIONAL EROPA TERHADAP PROPAGANDA TERORISME Putu
Santika Narendra, Cok Istri Diah Widyantari P. D. PDF
4. HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DAN AUSTRALIA TERKAIT KASUS EKSEKUSI
TERPIDANA NARKOBA AUSTRALIA DILIHAT DARI ASPEK HUKUM DIPLOMATIK Luh Mas
Susyana Chika Putri Apsari, Putu Tuni Cakabawa Landra, I Gede Putra Ariana PDF
5. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TERHADAP PEMBERIAN DANA
BANTUAN SOSIAL Karmila Karmila, Cokorda Dalem Dahana PDF
6. IMPLEMENTASI KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 DALAM MENANGGULANGI
PERMASALAHAN PEKERJA ANAK KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA
Darious Mahendra N., Putu Tuni Cakabawa Landra, I Gede Pasek Eka Wisanjaya PDF
7. EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Ida Bagus Japa Suyoga, Putu Gede
Arya Sumerthayasa PDF
8. LEGALITAS PENAMBANGAN MATERIAL GALIAN C DI KAWASAN GEOPARK BATUR,
KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLII Made Dwi Edi Sugiarta, Nengah Suharta PDF
9. UPAYA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTADewa Ayu Padmaning Novianti, Suhirman
Suhirman PDF
10. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK
REKONDISIKomang Ayu Pradnyatiwi Mustika, Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi PDF
11. IMPELEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PERLINDUNGAN GEOLOGI KAWASAN GEOPARK BATURI Wayan Suardika, Nengah
Suharta PDF
12. PENGATURAN SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DALAM PENATAAN RUANG DI
KABUPATEN KLUNGKUNGI Made Bhasudewa Krisna Narotama Pande, Ibrahim R., I Ketut
Sudiarta PDF
13. IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
NOMOR 2270 TAHUN 2016 TENTANG UJI COBA SENJATA NUKLIR OLEH KOREA UTARAI
Wayan Nugraha Adi Sanjaya, I Gede Pasek Eka Wisanjaya PDF
14. KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PENANGGUHAN SELURUH PENERIMAAN
PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONALRizky Amalia Pratiwi, I Ketut
Mertha PDF
15. TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG MENGGUNAKAN IJAZAH PALSUAnak Agung Istri Sintya Dewi, Ni Ketut Sri
Utari PDF
16. PELANGGARAN HAK LINTAS DI WILAYAH UDARA INDONESIA OLEH PESAWAT MILITER
ASINGSylvia Mega Astuti, I Wayan Suarbha PDF
17. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT
DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI
KABUPATEN GIANYARKadek Windu Ardiyawan, I Ketut Suardita, Cokorda Dalem Dahana PDF
18. Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Dalam
Pemanfaatan Kawasan Ruang Terbuka HijauI Nyoman Puterayasa Utama, Made Gde Subha
Karma Resen, Cokorda Dalem Dahana PDF
19. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTORI Gusti Ngurah Agung
Nugraha P., I Gusti Ngurah Wairocana PDF
20. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP GEPENG DI KAWASAN PARIWISATA KUTA KABUPATEN
BADUNG BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016Putu Putra Baruna Karmanta, Ni
Gusti Ayu Dyah Satyawati PDF
21. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAHTri Harsya Wardhana, Ibrahim R., I Ketut Suardita PDF
22. PELAKSANAAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARKIR PADA PELATARAN DAN GEDUNG
YANG MERUPAKAN TEMPAT PARKIR KHUSUS DI KOTA DENPASARAnak Agung Ngurah
Bayu Kresnantya, I Nyoman Suyatna, Kadek Sarna PDF
23. PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH
BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT
DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota
Denpasar)Topan Bayu Sakti Wijaya, I Made Subawa, Nyoman Mas Aryani PDF
24. PENERAPAN TAX AMNESTY SEBAGAI UPAYA REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIANi
Kadek Dewi Kurnia Wati, Cokorda Dalem Dahana PDF
25. PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT KEPEMILIKAN
SIM KENDARAAN PERSEORANGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASARA.A.
Mahendra Putra, I Ketut Sudiarta, I Ketut Suardita PDF
26. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASAR SENI SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA DI
KABUPATEN GIANYARI Wayan Dede Surya Putra, Cok Istri Anom Pemayun, Ni Gusti Ayu Dyah
Satyawati PDF
27. PROSEDUR PENYELESAIAN PENGUKURAN TANAH PERMOHONAN HAK PERTAMA KALI
YANG TIDAK SESUAI DENGAN LUAS SPPT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
GIANYARK. Arys Aditya, I Nyoman Suyatna, Kadek Sarna PDF
28. KEABSAHAN SK GUBERNUR NO. 1276/04-A/HK/2016 TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU I MADE SUGITA SEBAGAI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BADUNGNi Made Priska Mardiani, I Gusti Ngurah Wairocana, Cokorda Dalem
Dahana PDF
29. PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA DENPASARDewa Gde Adi Wiratama, Ibrahim R. PDF
30. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHBagus Krisna
Dwipayana, Kadek Sarna PDF
31. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KECURANGAN
PADA SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI SPBU BULUH INDAH NO 82
DENPASARIda Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, Suatra Putrawan PDF
32. DIPLOMASI INTERPARLEMEN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA: KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM ASEAN
INTERPARLIAMENTARY ASSEMBLYKomang Putri Mutiara, Putu Tuni Cakabawa Landra PDF
33. PELAKSANAAN KETENTUAN PENGAWASAN SNI ATAS PRODUK BAN MOBIL
PENUMPANG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALINi Luh
Sekar Wulandari, Ida Bagus Putu Sutama PDF
34. PENERAPAN PASAL 3 AYAT (4) PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98
TAHUN 2014 DALAM PENERBITAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KOTA DENPASARI
Gusti Ngurah Made Ari Martana, I Made Arya Utama, I Ketut Suardita PDF
35. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KABUPATEN BADUNGMade Hadi Swandiyana, Ni Ketut Sri
Utari PDF
36. PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH GOOGLE DI
INDONESIAPutu Suryani, A.A. Sri Utari, I Gede Putra Ariana PDF
1
PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERKAIT KEPEMILIKAN SIM KENDARAAN PERSEORANGAN DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR
Oleh :
A.A. Mahendra Putra I Ketut Sudiarta
I Ketut Suardita
Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Udayana
Abstrak :
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan
jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sesuai dengan ketentuan di pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana
pengurusan kepemilikan Surat Izin Mengemudi SIM kendaraan perseorangan di Kota Denpasar berdasarkan Undang – undang
Nomor 22 Tahun 2009 dan faktor - faktor apakah yang mepengaruhi penegakan hukum terkait kepemilikan SIM Kendaraan Perseorangan di Kota Denpasar. Analisis hasil yang
diperoleh bahwa mekanisme pengurusan SIM yang diterapkan Satlantas Polresta Denpasar sulit. Faktor - Faktor yang mepengaruhi kepemilikan SIM Kendaraan Perseorangan di Kota
Denpasar. Faktor Pendukung dan faktor penghambat yaitu Unit Patroli mendukung pelaksanaan kegiatan pelanggaran pengendara
kendaraan yang tidak memiliki SIM, dan masyarakat yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan belum mengikuti ujian dan belum lulus ujian kepemilikan SIM. Sebaiknya
memberikan pertimbangan kepada pemohon SIM yang sudah habis masa berlakunya tanpa mengikuti ujian teori yang dilaksanakan agar pengurusannya tidak serumit yang
dibayangkan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Kata Kunci: Mekanisme, Polresta Denpasar, Surat Izin Mengemudi ( SIM).
Abstract :
Every person who drives a Motor Vehicle on the Road shall have a Driving License in accordance with the provisions of Article 77 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009. The purpose of this study is to analyze how the ownership of License Driver's license for individual vehicle in Denpasar City based on Law Number 22 Year 2009 and what factors affect the law enforcement related to ownership of SIM of Individual Vehicle in Denpasar City. Analysis of
2
the results obtained that the mechanism of SIM management applied by Satlantas Polresta Denpasar is difficult. Factors - Factors that affect ownership of SIM Individual Vehicle in Denpasar City. Supporting factors and inhibiting factors are the Patrol Unit supporting the implementation of violation activities of motorists who do not have a driver's license, and people who do not comply with traffic signs because they have not taken the exam and have not passed the SIM ownership test. We recommend that give consideration to the applicant who has expired SIM license without following the theoretical exams carried out so that the management is not as complicated as people imagined, in accordance with Law Number 22 Year 2009. Keywords: Mechanism, Denpasar Police, Driving License (SIM).
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Surat Izin Mengemudi selanjutnya disingkat (SIM) adalah
bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada
seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat
jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil
mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat
Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang
dikemudikan sesuai dengan ketentuan di pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Surat Izin Mengemudi
diperuntukan untuk pengemudi yang mengendarai kendaraan
sesuai dengan jenis SIM yang dimiliki pengemudi tersebut, SIM
berlaku 5 tahun, dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor
9 Tahun 2012 Tentang SIM disebutkan, perpanjangan SIM
dilakukan sebelum masa berlakunya berakhir dan apabila pemilik
SIM melakukan perpanjangan SIM setelah lewat
waktu,sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan
Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM, harus diajukan SIM
3
baru sesuai dengan golongan yang dimiliki dengan memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
a. Mengisi formulir pengajuan perpanjangan SIM.
b. Kartu tanda penduduk asli setempat yang masih berlaku
bagi Warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian
bagi Warga Negara Asing.
c. SIM lama.
d. Surat keterangan lulus uji keterampilan Simulator.
e. Surat keterangan kesehatan mata.
Pemilik SIM yang SIM nya rusak / hilang dalam pasal 31ayat (1)
dan (2), Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 sudah diatur
tentang Penggantian SIM karena Hilang sebagai berikut :
a. Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena
hilang.
b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku
bagi warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian
bagi Warga Negara Asing.
c. Surat Keterangan kehilangan SIM dari kepolisian.
Penggantian SIM karena Hilang sebagai berikut :
a. Mengisi formulir pengajuan penggantian SIM karena
Rusak.
b. Kartu Tanda Penduduk asli setempat yang masih berlaku
bagi warga Negara Indonesia atau dokumen keimigrasian
bagi Warga Negara Asing.
c. SIM yang rusak.
Menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan
angkutan jalan, menyebutkan bahwa untuk pembuatan atau
penerbitan SIM dilakukan disetiap Polisi Resor (Polres) dimasing-
masing wilayah atau kabupaten, sedangkan untuk kota Denpasar
sendiri pembuatan atau penerbitan SIM ditempatkan di Kepolisian
4
Resor Kota (Polresta) Denpasar, dalam hal ini dikhususkan kepada
pembuatan SIM A dan C yaitu bagi kendaraan roda dua dan roda
empat, sedangkan untuk pembuatan SIM B1 atau untuk
kendaraan berat ditempatkan di Kepolisian Daerah (Polda)
Denpasar.
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
tujuan1 :
1) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
2) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum
bagi masyarakat.
Lalu lintas adalah pergerakkan kendaraan, orang dan hewan
di jalan. Pergerakkan tersebut dikendalikan oleh seseorang
menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya
mengemudikan kendaraan dijalan, akan mengakibatkan bahaya
bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan dijalan tanpa
dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan
membahayakan pemakai jalan yang lain.2
Menurut Bapak Kanit Regident Satlantas Polresta Denpasar
AKP I Nyoman Sugianyar,SH,h ambatan yang sering muncul yaitu
antara lain sering terjadinya transaksi diluar administrasi dalam
pembuatan SIM untuk memudahkan dalam memperoleh SIM
secara instan, masih adanya terjadi kesalahan ketika pembuatan
SIM seperti pengetikan nama, selain itu adanya penggunaan
perantara yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan
SIM, yang mengakibatkan munculnya biaya di luar administrasi,
sehingga masyarakat mendapatkan SIM tanpa harus melalui
beberapa prosedur pembuatan SIM seperti ujian teori maupun
1Direktorat Lalu Lintas Polri,Ditlantas Polri 2009,Panduan Praktis Berlalu
Lintas, h.12 2Adib Bahari,2010,Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas, Pustaka
Yustisia,Jakarta,h.28
5
ujian praktek, tindakan yang demikian akan memberikan dampak
meluasnya praktek-praktek yang melanggar etika birokrasi.
Polresta Denpasar ingin menimbulkan citra positif di dalam
pelayanan terhadap masyarakat, citra positif tersebut dapat
timbul apabila usaha dalam pelayanan yang diberikan oleh Pihak
Polresta khususnya unit pembuatan SIM diiringi dengan
pelayanan yang baik pula bagi para pengendara yang hendak
membuat SIM, baik dari tingkah laku, cara penyampaiannya, serta
keramah tamahannya3.
Citra bersifat abstrak tetapi wujudnya dapat dirasakan dari
penilaian. Baik semacam tanda respek dan rasa hormat dari
publik terhadap perusahaan dilihat sebagai badan usaha atau
personilnya yang baik, dapat dipercaya, professional serta dapat
diandalkan dalam memberikan pelayanan yang baik
Sesuai dengan uraian latar belakang yang singkat diatas,
Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian atau studi
kasus terhadap permasalahan tentang masih adanya masyarakat
di wilayah Polresta Denpasar yang belum memiliki SIM, tetapi
mengendarai kendaraan bermotor sebaliknya di dalam Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 telah diatur tentang kepemilikan SIM
kendaraan perseorangan dengan memilih judul : “Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Kepemilikan SIM
Kendaraan Perseorangan di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”
1.2. Tujuan Penulisan
Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan kepemilikan atas
SIM di wilayah Polresta Denpasar dan bagaimana Pelaksanaan
Polresta Denpasar terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
3 Moenir, 2002. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia.Bumi Aksara.
Jakarta.h.34
6
tentang kepemilikan SIM, khususnya pengurusan SIM jenis
Perseorangan.
II. ISI MAKALAH
2.1. Metode Penelitian
Penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian
hukum empiris yaitu hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris
yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat yang nyata.
Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang
ada dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin
ilmu hukum.Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum
empiris. Soerjono Soekanto juga menjelaskan mengenai penelitian
hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian
terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian
terhadap efektivitas hukum4.
2.2. Hasil dan Pembahasan
2.2.1 Mekanisme Pengurusan Kepemilikan SIM Kendaraan
Perseorangan di Kota Denpasar
Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan
beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat
untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi
perusahaan yang terjadi berulang-ulang5. Prosedur penting
dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan
secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman
bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang
harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu.
4 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas
Indonesia, Jakarta, ( selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II ) h.51
5 Mulyadi, 2001. Akuntasi Manajemen Konsep ,Manfaat dan
Rekayasa.Salemba Empat.Yogyakarta.h.11
7
Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial
untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara
eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi, kepemilikan
Surat Izin Mengemudi selain kecakapan atau kemampuan dalam
mengendarai kendaraan, diperlukan prosedur yang harus
dipenuhi sebelum seseorang mengendarai kendaraan.Untuk
menguji kelayakan dalam berkendara tidak hanya dilihat dari
kelihaiannya dalam berkendara, namun juga syarat lainnya juga
harus memiliki bukti surat kelayakan berkendara. Surat Izin
Mengemudi (SIM) merupakan salah satu surat resmi yang
mencangkup kompetensi bagi seseorang yang telah lulus uji
pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam mengendarai
kendaraan bermotor yang diberikan oleh Kepolisian Republik
Indonesia.
Surat Izin Mengemudi (SIM) sendiri akan diberikan kepada
seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat
jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan
pedoman lainnya.Sejumlah persyaratan yang telah diberlakukan
juga sudah dimuat berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan yang mana seorang pengendara dapat dikatakan
memenuhi standar mengemudi ketika kemampuannya sudah
sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Namun tidak jarang
masyarakat awam dari kita yang enggan memiliki SIM lantaran
mereka dipersulit dengan cara membuat SIM yang memuat
beberapa syarat dan juga aturan yang dibuat. Selain dijadikan
untuk syarat mengemudi, SIM sendiri juga menjadi kendali
sekaligus alat penegakan hukum dalam akuntabilitas pengemudi.
Sedangkan dalam bidang kepolisian sendiri SIM sendiri juga
dianggap menjadi kebutuhan forensik.
8
Menurut hasil wawancara penulis kepada bapak AKP I
Nyoman Sugianyar Ardika.SH
Jabatan Kanit Regident Satlantas Polresta Denpasar. Adapun
standar pelayanan SIM oleh Polresta Denpasar sebagai berikut:
TAHAP 1
- KTP Asli berdomisili.
- Dokumen
Keimigrasian bagi
WNA.
- SIM asli yang dimiliki
sesuai permohon.
- Surat Keterangan
Dokter.
- Bukti Lulus Uji
Simulator.
- Bukti Pembayaran
PNBP SIM.
- Isi formulir penerbitan
SIM.
Cek Berkas –
Entry Data
- Verifikasi
Data –
Foto.
- Sidik Jari –
tanda
tangan.
TAHAP 2
PENDAFTARAN
PROSES UJIAN SIM
Uji Teori :
- Manual.
- Komputerisasi
.
Uji Simulator :
- Sikap
Mengemudi.
- Konsentrasi
.
Uji Praktek :
- Praktek 1.
- Praktek 2.
9
Surat Izin Mengemudi (SIM) berbeda dengan kartu tanda
penduduk (KTP), sehingga pentingnya memperhatikan masa
berlakunya SIM tertuang dalam UU/22/2009.Seluruh masyarakat
yang mempunyai SIM dapat melakukan perpanjangan sebelum
masa kedaluwarsanya habis. Masyarakat bisa mengajukan
permohonan perpanjangan SIM 14 hari atau dua pekan sebelum
masa habis, hal ini bertujuan agar masyarakat yang mempunyai
SIM tidak perlu lagi membuat SIM baru. Proses perpanjangan SIM
sudah bisa dilakukan secara online di seluruh Indonesia sehingga
pemegang SIM tidak usah pulang ke alamat asal untuk
memperpanjang masa berlaku SIM.
Sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang SIM pada Pasal 27
bahwa dalam pembuatan SIM baru bagi orang asing harus mengisi
forrmulir pengajuan SIM dan wajib memiliki dokumen
keimigrasian yang berupa paspor atau kartu izin tinggal tetap
(selanjutnya disebut KITAP) bagi yang berdomisili tetap di
Indonesia; paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan
identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga
kedutaan; paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara
TAHAP 3
PROSES
PENYELESAIAN
Produksi :
- Cetak SIM.
- Penyerahan
SIM.
Pengarsipan :
- Penyerahan Berkas.
- SIM ke MIN
ARSDOK.
10
(selanjutnya disebut KITAS) bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli
atau pelajar yang bersekolah di Indonesia; dan paspor dan kartu
izin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di
Indonesia yang dalam hal ini adalah wisatawan asing6
2.2.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum Terkait Kepemilikan Surat Izin Mengemudi
(SIM) di Kota Denpasar.
Inti dan arti penegakan hukum terletak pada bagaimana
mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang baik dan menyelaraskan dengan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.7
Faktor Pendukung berdasarkan hasil wawancara dengan
Kanit Regident Satlantas Polresta Denpasar AKP I Nyoman
Sugianyar Ardika SH, upaya yang dilakukan untuk mendukung
penegakan hukum terkait kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM)
kendaraan perseorangan yakni melakukan razia, dengan
memimpin langsung penindakan langsung (Tilang) terhadap para
pengendara kendaraan yang tidak memiliki atau melengkapi Surat
Izin Mengemudi (SIM)
Kepolisian Satlantas Polresta Denpasar telah memberikan
sosialisasi tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui Sosial
Media, sosialisasi ke Sekolah-sekolah, sosialisasi ke kantor dan
instansi dan memberikan himbauan kepada para orang tua yang
6 Ni Wayan Pradnya Dewi Widyantari Putra, 2014, Surat Izin Mengemudi
Sementara bagi Wisatawan Asing yang Berkendara di Bali, Kertha Negara, Vol.
02, No. 04, Agustus 2013, Denpasar. h.2
7 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum,Rajawali Pers, Jakarta.( selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto IV ) h.
5.
11
memiliki siswa diharapkan tidak memberikan sarana kendaraan
bermotor bagi anaknya yang belum berhak menggunakan
kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat.
Lebih lanjut menurut Bapak Kanit Regident Satlantas
Polresta Denpasar AKP I Nyoman Sugianyar Ardika SH. Ditegaskan
bahwa Patroli merupakan salah satu faktor yang mendukung
penegakan hukum,patroli diadakan di daerah-daerah yang rawan
terjadinya pelanggaran lalu lintas, karena dengan adanya kegiatan
patroli oleh petugas di lapangan diharapkan dapat mencegah dan
mengontrol terjadinya pelanggaran lalu lintas khususnya SIM
Perseorangan di wilayah Polresta Denpasar.
Faktor penghambat menurut Kanit Regident Satlantas Polresta
Denpasar AKP I Nyoman Sugianyar Ardika SH
a. Kurang terampil berlalu lintas
b. Kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan
belum mengikuti ujian dan lulus ujian kepemilikan Surat
Izin Mengemudi (SIM)
c. Kurang memahami Undang-Undang lalu lintas No 22 Tahun
2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
d. Belum cukup umur untuk membawa kendaraan (contohnya
anak SMP dan SMA) yang menggunakan kendaraan pribadi
yang tidak memiliki SIM jenis perseorangan yaitu SIM A
untuk mobil dan C untuk sepeda motor.
III. PENUTUP
3.1. Kesimpulan
1. Saat ini pengurusan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi
(SIM) yang diterapkan Satlantas Polresta Denpasar
sulit,sehingga masyarakat terpaksa menempuh jalur non
12
administrasi dengan membuat SIM A dan C Perseorangan
yang umum dimiliki untuk berkendara sehari-hari melalui
jalur non administrasi agar tidak terkena tilang oleh personil
lantas saat berkendara di Jalan Raya.Untuk mendapatkan
SIM masyarakat harus mengikuti beberapa prosedur yang
sangat sulit, sehingga harus berkali-kali mendatangi
Satlantas Polresta Denpasar untuk mengikuti ujian, dalam
pengurusan SIM baru ada beberapa prosedur yang
dilakukan Satlantas Polresta Denpasar, yakni mengikuti
ujian teori dan ujian praktik.
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Satlantas
Polresta Denpasar dalam pengendara yang tidak memiliki
SIM disebabkan oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut:
Faktor Pendukung yaitu Unit Patroli untuk melaksanakan
kegiatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh
pengendara kendaraan yang tidak memiliki SIM,tapi
mengendarai kendaraan dan Sosialisasi untuk menghimbau
agar mengendarai kendaraan harus memiliki SIM,dan
apabila belum memiliki tidak diperbolehkan mengendarai
kendaraan.
Faktor Penghambat yaitu kurang terampil masyarakat,
kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas dikarenakan
belum mengikuti ujian dan belum lulus ujian kepemilikan
SIM,kurang memahami Undang-Undang lalu lintas No 22
Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.Belum
cukup umur untuk membawa kendaraan (contohnya anak
SMP dan SMA)
3.2 Saran
1. Perlunya memberikan pertimbangan kepada masyarakat
contohnya pemohon SIM yang sudah habis masa
13
berlakunya tanpa mengikuti ujian teori yang dilaksanakan
menggunakan media komputer atau tetap mengikuti ujian
teori dengan permakluman,karena pemohon tersebut sudah
pernah memiliki SIM sebelumnya agar tidak adanya
masyarakat yang masih menggunakan cara illegal yaitu
melalui calo.
2. Perlu memberikan pembinaan yang lebih optimal kepada
masyarakat, untuk menekan angka pelanggaran-
pelanggaran yang selama ini menjadi permasalahan
pengendara kendaraan yang mengendarai kendaraan tanpa
memiliki SIM khususnya SIM A dan C Perseorangan yang
umum digunakan masyarakat dalam beraktifitas sehari-
hari dan menindak secara tegas agar memberikan efek
jera,selain untuk meningkatkan pentingnya kepemilikan
SIM dalam berkendara kendaraan juga untuk mencegah
terjadinya kecelakaan.
IV. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Direktorat Lalu Lintas Polri,Ditlantas Polri 2009,Panduan
Praktis Berlalu Lintas
Adib Bahari,2010,Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas,
Pustaka Yustisia,Jakarta.
Moenir, 2002. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia.Bumi
Aksara.Jakarta.
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum,
Universitas Indonesia, Jakarta, ( selanjutnya disingkat
Soerjono Soekanto II )
Mulyadi, 2001. Akuntasi Manajemen Konsep ,Manfaat dan
Rekayasa.Salemba Empat.Yogyakarta.
14
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor Faktor yang Mempengaruhi
Penegakan Hukum,Rajawali Pers, Jakarta.( selanjutnya
disingkat Soerjono Soekanto IV).
Artikel/Karya Ilmiah
Pradnya Dewi Widyantari Putra, Ni Wayan, 2014, Surat Izin
Mengemudi Sementara bagi Wisatawan Asing yang
Berkendara di Bali, Kertha Negara, Vol. 02, No. 04, Agustus
2013, Denpasar
Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025)