Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk MemperolehGelar Sarjana Ilmu Sosial Pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
LISKA PURNAMASARI
6661091973
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG – AGUSTUS 2016
EFEKTIVITAS PENGAWASAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI
DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) DI DESA SELARAJA
KECAMATAN WARUNGGUNUNG
Aku adalah musuh terbesar ku
Bersiap-siaplah untuk ku taklukan!!!
Dengan
mengucap“Alamdullilahhirobbil’alamin
” kupersembahkan SKRIPSI ini
untuk.....
Mamah dan Bapak, terimakasih untuk
cinta dan kasih sayang, nasihat, dan
hakekat akan arti hidup serta untuk
seluruh pengorbanan yang teruntuk
bagiku
Kakak dan Adik ku, Kikih Apriagi dan
Yobby Permana, dukungan, doa, atas
cinta kasih, dan arti penting
persaudaraan.
Serta sahabat dan Seseorang yang
selalu mendukung dan memberikan
semangat, terima kasih untuk kalian
semua, serta terimakasih untuk
almamater UNTIRTA.
LISKA
PURNAMASARI
i
ABSTRAK Liska Purnamasari. NIM 6661091973. SKRIPSI. Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Ipah Ema Jumiati S.IP, M.Si dan dosen pembimbing II Ima Maisaroh, S.Ag. M.SI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) ketidakjelasan waktu pengawasan dan penagihan cicilan pembayaran , 2) sering terjadi keterlambatan pembayaran, 3) kurang optimalnya petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam melakukan survey lapangan, 4) tidak adanya sanksi bagi kelompok yang melakukan keterlambatan pembayaran.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung. Untuk mengukur pengawasan program simpan pinjam perempuan (SPP) ini menggunakan karakteristik pengawasan menurut Handoko : 1) Akurat, 2) Tepat Waktu, 3) Objektif dan Menyeluruh, 4) Terpusat pada titik-titik Pengawasan Strategis, 5) Realistis Secara Ekonomis, 6) Realistis Secara Organisasional, 7) Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi, 8) Fleksibel, 9) Bersifat sebagai Petunjuk Operasional, 10) Diterima para Anggota Kelompok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan observasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 105 responden. Hasil dari penelitian ini mencapai 57,26%, dan nilai Uji T sebesar t=0,397 sedangkan standar deviasi pengawasan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dalam program simpan pinjam perempuan sebesar 5149. Saran dalam penelitian ini adalah : 1) perlu adanya kerjasama yang baik antara petugas dan pemerintah dan anggota kelompok yaitu antara pemberi dana, kelompok pengelola dana dan pengguna dana. 2) Petugas unit pengelola kegiatan lebih tegas dalam mengawasi jalannya program simpan pinjam perempuan.
Kata Kunci : Pengawasan, PNPM Mandiri, Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
ii
ABSTRACT
Liska Purnamasari. 6661091973. The Effectiveness of Controlling of Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri in Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) activities in the village of Selaraja Sub-district
Warunggunung. Departement of Public Administration, Faculty of Social and
Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I Ipah Ema
Jumiati, S.IP.,M.Si and advisor II Ima Maisaroh, S.Ag., M.Si.
The problems in this research is : 1) uncertainty supervision time billing and payment installment 2) happen often delayed payment 3) less optimalnya Management Unit officers activities in the survey field, 4) no sanction for the group to do delayed payment. The purpose of this research is to know how big the contolling of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat in Simpan Pinjam Perempuan activities in the village of Selaraja Warunggunung Sub-district. To measure controlling this research uses characteristics of Handoko : 1) Accurat, 2) On Time, 3) Objective and thorough, 4) Centered at points of strategic oversight, 5) Economically Realistic, 6) Realistic organizationally, 7) Coordinated with the organization work flow, 8) Flexible, 9) Indicative Operations, 10) Received the group members. This research uses the quantitative method with a descriptive approach. Data collection used in this research is the questionnaires, interview, studies documentation and observations. Samples in this research as much as 105 respondents. The results of this study reach 57,26%, and T Test value of t= 0,397 while Standard deviation supervision of PNPM in SPP activities of 5149. Suggestions in this research is : 1) need a good cooperation between the officers and the government and the members of the group are between the donors, fund management group and fund users. 2) Officers activities management unit more firmly in controlling the savings and loans program women.
Key Words : Controlling, PNPM Mandiri, Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
iii
KATA PENGANTAR
Asssalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Puji dan syukur seluruhnya hanyalah milik Allah SWT, yang selalu dan
senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat
serta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Ucapan terima kasih
yang sebesar besarnya kepada kedua orang tua yang selalu sabar dan senantiasa
mencintai saya.
Hasil penelitan yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk
memenuhi satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)
dengan judul ”Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan
(SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung”. Peneliti menyampaikan rasa
terima kasih tak terhingga kepada pihak-pihak berikut:
1. Yth. Bapak Prof. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
2. Yth. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan FISIP Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
3. Yth. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I FISIP Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa
iv
4. Yth. Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fisip Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa
5. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan III
FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Yth. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Yth. Bapak Riswanda, Ph.D., Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FISIP Untirta
8. Yth. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Dosen Pembimbing I Skripsi
9. Yth. Ibu Ima Maisaroh S.Ag., M.Si., Dosen pembimbing II Skripsi
10. Yth. Ibu Titi Stiawati, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing akademik
11. Kepada yang terhormat seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi
Negara yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan
pernah memberikan bekal-bekal ilmiah kepada peneliti selama proses
belajar mengajar
12. Terutama sekali untuk Bapak tercinta Kosasih dan Mamah Tersayang
Sarinah, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada
peneliti, karena dengan doa dan dukungan yang mereka berikan, penulis
dapat terdorong dan termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Untuk Kakakku Kikih Apriagi dan Adiku Yobby Permana yang selalu
memberikan dorongan dan semangat tanpa henti.
v
14. Yth. Seluruh petugas Kantor Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan
Warunggunung, dalam membantu dalam proses pengumpulan data dalam
penelitian ini.
15. Yth. Seluruh anggota peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di
Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung. Terimakasih atas informasi
yang telah diberikan untuk penelitian ini.
16. Teruntuk Aa Isaf Safrudin, terimakasih atas semangat, bantuan, dan
motivasi selama melakukan penelitian ini.
17. Kepada sahabatku Isla, Kiki, Devvy, Vera, yang selalu memberikan
semangat, dan membantu peneliti dalam penelitian ini.
18. Kepada teman-teman kelas G Non Reguler angkatan 2009 Ilmu
Administrasi Negara, yang telah menjadi sahabat dan menemani peneliti
selama penelitian ini.
19. Kepada kawan-kawan GK, Obos (Rena), Imet, Bento, Kevin, Hani, Nienk,
Zico, Vega, Anggi, Yanto, The Wina, Lusi, Dini, yang selalu memberikan
semangat dan motivasi,
20. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu,
terimakasih telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam
penyusunan skripsi ini.
Semoga amal baik yang diberikan kepada Peneliti mendapat limpahan
yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa skripsi ini dapat bermamfaat
vi
khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi semua pihak. Akhir kata Peneliti
berharap agar skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi semua umat. Amiin
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.
Serang, Agustus 2016
Liska Purnamasari
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR JUDUL
LEMBAR ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK ..................................................................................................... i
ABSTRACT .................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR ................................................................................. iii
DAFTAR ISI ................................................................................................ vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xi
DAFTAR TABEL...................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xvii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Identifikasi Masalah .................................................................... 17
1.3. Pembatasan dan Rumusan Masalah ............................................. 18
1.4. Tujuan Penelitian ......................................................................... 18
1.5. Manfaat Penelitian ....................................................................... 18
1.6. Sistematika Penulisan .................................................................. 19
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1. Deskripsi Teori ............................................................................ 25
2.1.1 Efektivitas ........................................................................... 25
2.1.2 Teori Pembangunan Masyarakat ........................................ 27
2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat ....................................... 28
2.1.4 Manajemen ......................................................................... 36
2.1.5 Teori Pengawasan ............................................................... 37
2.1.6 Ciri-ciri Pengawasan yang Efektif ...................................... 41
viii
2.1.7 Tujuan Pengawasan ............................................................ 42
2.1.8 Jenis-jenis Pengawasan....................................................... 46
2.1.9 Sifat dan Waktu Pengawasan ............................................. 48
2.1.10 Tekhnik-tekhnik Pengawasan ........................................... 50
2.1.11 Mekanisme Pengawasan dalam Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan .. 51
2.1.12 Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri ............................ 54
2.1.13 Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) ........................ 56
2.2. Penelitian Terdahulu .................................................................... 62
2.3. Kerangka Berfikir ........................................................................ 64
2.4. Hipotesis Penelitian ..................................................................... 69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian ........................................................................ 71
3.2. Fokus Penelitian .......................................................................... 73
3.3. Lokasi Penelitian ......................................................................... 73
3.4. Instrumen Penelitian .................................................................... 73
3.5. Populasi dan Sampel .................................................................... 77
3.6. Analisis Data ................................................................................ 80
3.6.1. Uji Validitas ....................................................................... 83
3.6.2. Uji Realiabilitas ................................................................. 84
3.7. Lokasi penelitian .......................................................................... 85
3.8. Jadwal Penelitian ......................................................................... 85
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .......................................................... 86
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah ................................................. 86
4.1.2 Sejarah UPK Kecamatan Warunggunung .......................... 87
4.1.3 Visi dan Misi UPK Kecamatan Warunggunung ................. 88
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Kecamatan Warunggunung ................................................ 89
ix
4.1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Warunggunung ................ 93
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Warunggunung ........ 94
4.2. Deskripsi Data ............................................................................. 95
4.2.1 Identitas Responden ............................................................ 95
4.3. Pengujian Persyaratan Statistik ................................................... 98
4.3.1 Uji Validitas Instrumen ...................................................... 98
4.3.2 Uji Realiabilitas Instrumen ............................................... 100
4.3.3 Normalitas Data ................................................................ 101
4.4. Analisis Data .............................................................................. 103
4.5 Uji Hipotesis ............................................................................... 116
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian ........................................................ 119
4.7 Pembahasan ................................................................................ 131
BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan ................................................................................ 132
5.2. Saran .......................................................................................... 132
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1. Bagan Tujuan Pengendalian .............................................................. 44
2.2. Kerangka Berfikir .............................................................................. 68
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
3.1 Instrumen Penelitian ............................................................................ 74
3.2 Skor Item-item Instrumen .................................................................. 77
3.3 Jadwal Penelitian .................................................................................. 85
4.1 Responden Menurut Tingkat Usia ...................................................... 95
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir .. 96
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden..... 97
4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian.............................................. 99
4.5 Reliability Statistics ............................................................................. 101
4.6 Uji Normalitas ...................................................................................... 102
xii
DAFTAR GRAFIK
Halaman 4.1. Dimensi Akurat .................................................................................. 105
4.2. Dimensi Tepat Waktu ........................................................................ 106
4.3 Dimensi Objektif dan Menyeluruh .................................................... 107
4.4 Dimensi Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategis .................. 108
4.5 Dimensi Realistik Secara Ekonomis .................................................. 109
4.6 Dimensi Realistik Secara Organisasional .......................................... 110
4.7 Dimensi Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi ................... 111
4.8 Dimensi Fleksibel .............................................................................. 112
4.9 Dimensi Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional ............................... 113
4.9 Dimensi Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional ............................... 114
4.10 Dimensi Karakteristik Pengawasan yang Efektif .............................. 115
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berdaulat. Indonesia
mempunyai tujuan pokok yang tertera dalam Undang-undang 1945 yaitu untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan ini dilaksanakan
pembangunan nasional dalam berbagai aspek antara lain pembangunan dalam
aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya.
Pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-
perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut
dilakukan melalui pembangunan. Tujuan pembangunan masyarakat ialah
perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga
kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan dasarnya.
Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terencana
terhadap kondisi sosial budaya dan lingkungan. Pembangunan diterapkan guna
menjangkau keseimbangan pengetahuan yang ada pada seluruh anggota
masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan hidup yang sama, sehingga dengan
demikian dapat tercipta suatu pengetahuan yang sama atau mirip terhadap masing-
masingnya dan juga terhadap lingkungan hidupnya.
2
Pembangunan wilayah dianggap mampu apabila sarana dan prasarana
dasar tersedia dan masyarakatnya memiliki kemampuan untuk memenuhi
berbagai kebutuhan dalam kehidupan mereka, baik fisik maupun nonfisik.
Masyarakatnya secara umum memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi untuk
memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan ekonomi, kesempatan dan gizi,
pendidikan, perumahan dan lingkungan hidup. Namun pembangunan dapat
menjadi sebuah dilema bagi pemerintah daerah, terutama bagi daerah yang masih
tergolong dalam status ekonomi lemah. Banyaknya kepentingan masyarakat yang
terlibat, maka tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi karena benturan
berbagai kepentingan. Solusi yang paling sering di tempuh untuk menyelesaikan
benturan kepentingan tersebut adalah mengambil keputusan yang menguntungkan
lebih banyak pihak dan tidak ada pihak yang menjadi korban. Perencanaan
dilakukan pada masalah-masalah yang menjadi pioritas dan disusun kedalam skala
utama dengan jangka waktu dan biaya yang realistis.
Harus diakui banyak sekali yang dirasakan oleh pembangunan misalnya
saja pembangunan fisik dan non fisik. Contoh pembangunan fisik yaitu
infrastruktur seperti listrik, jalan, jembatan, irigasi, fasilitas umum dan
sebagainya. Dan contoh non fisik yaitu salah satunya dengan adanya program
Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Suatu skema baru otonomi daerah yang
didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa
kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan
masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat
semenjak dini. Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
3
Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintah,
melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan
partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah menghadapi hambatan dan
kendala yang tidak ringan dilihat dari aspek geografis, topografis, demografis,
ketersedian prasarana dan sarana, kelemahan dalam akses terhadap modal
informasi pasar, kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang lemah, partisipasi
masyarakat yang belum secara proaktif, kemampuan kelembagaan daerah masih
lemah, dan banyak kelemahan operasional dan fungsional lainnya.
Memperhatikan berbagai hambatan, kenadala dan kelemahan-kelemahan diatas
salah satu upaya yang dianggap sangat penting yaitu mendorong, meningkatkan,
mengembangkan dan mengaktualisasikan kekuatan dan kemampuan yang
bersumber di dalam masyarakat itu sendiri yaitu yang disebut partisipasi
masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada,
sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan, masyarakat adalah membayar pajak
dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program
yang di rumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan
kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang
menyangkut kesejahteraan mereka dan melaksanakan sendiri serta memetik hasil
program yang dicapai. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan
salah satu elemen proses pembangunan desa/kelurahan, oleh karena itu partisipasi
masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak
4
lain seperti pemerintah desa/kelurahan, sehingga dengan adanya keterlibatan
pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau
kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan
partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan
desa/kelurahan itu sendiri.
Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena
langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut
masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi
kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi
lingkungannya. Dimana dominasi Negara berubah menjadi institusi lokal, untuk
itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan
diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika
semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan
pengambilan kebijakan pembangunan.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa
adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat
sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak
memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada.
Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga
masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan, terlebih apabila kita
akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat kualitas.
5
Partisipasi masyarakat memiliki banyak bentuk, mulai dari yang berupa
keikut sertaan langsung masyarakat dalam program pemerintahan maupun yang
sifatnya tidak langsung, seperti berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, maupun
pendapat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Namun demikian ragam dan
kadar partisipasi seringkali ditentukan secara massa yakni dari banyaknya
individu yang dilibatkan. Padahal partisipasi masyarakat pada hakikatnya akan
berkaitan dengan akses masyarakat untuk memperoleh informasi. Hingga saat ini
partisipasi masyarakat masih belum menjadi kegiatan tetap dan terlembaga
khsususnya dalam pembuatan keputusan.Sejauh ini, partisipasi masyarakat masih
terbatas pada keikutsertaan dalam pelaksanaan program program atau kegiatan
pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat
pelaksanaan tapi juga mulai tahapan perencanaan bahkan pengambilan keputusan.
Krisis ekonomi yang diawali dari gejolak krisis moneter yang melanda
Asia Tenggara, telah menjadi krisis yang bersifat multi dimensi. Pemulihan
ekonomi yang terus dilakukan pemerintah hingga saat ini merupakan upaya
pemerintah untuk meredam dampak dari krisis tersebut. Pemulihan ini dilakukan
di semua sektor melalui masing-masing kebijakan untuk tiap-tiap sektor dengan
menilik masalah-masalah yang sedang menjadi isu sentral saat ini. Salah satu isu
sentral permasalahan di Indonesia hingga saat ini ialah masalah kemiskinan.
Pembangunan sektor industri yang dilakukan di Indonesia adalah
pengembangan industri-industri yang berspektrum luas (broad based indusrty)
yaitu strategi yang lebih menekankan pengembangan industri industri berbasis
impor (footlose industry). Industri itu bersumber dari relokasi industri dan
6
perluasan pasar industri negara lain (seperti industri elektronik, tekstil, otomotif
dan lain-lain) dengan industri berteknologi canggih berbasis impor (hi-tech
industry), seperti industri pesawat terbang, persenjataan, kapal, dan industri
lainnya. Artinya, industri yang dikembangkan di Indonesia adalah industri padat
modal dan berbahan baku kebanyakan dari luar negeri.
Strategi pembangunan sektor industri macam yang diambil, berakibat
kepada sektor pertanian dan pedesaan, dan menjamurlah sektor informal. Kredit
dari perbankan yang dialokasikan untuk sektor industri demikian besar, sementara
untuk sektor pertanian sangatlah minim. Belum lagi, ini perlu dicatat secara
khusus, alokasi kredit untuk sektor industri sarat dengan budaya KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme). Akibatnya banyak usaha yang mengalami kemacetan
ketika krisis ekonomi dan keuangan.
Pada mulanya banyak negara berkembang mengidentikan bagaimana
upaya meningkatan pembangunan ekonomi, adalah dengan cara meningkatkan
pendapatan perkapita rakyatnya. Usaha tersebut dapat memberikan dampak pada
pertumbuhan ekonomi negaranya. Keberhasilan ekonomi suatu negara semata-
mata tiodak dapat diukur dari sisi tingkat pertumbuhan ekonominya saja, karena
pembangunan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar
pertumbuhan ekonomi, yang lebih berorientasi pada peningkatan produksi barang
dan jasa secara nasional.Indikator keberhasilan negara dalam hal pembanguna
perekonomiannya juga perlu diukurdari bagaimana negara menangani
permasalahan-permasalahan sosial secara komperhensif. Dalam upaya
meningkatkan pembangunan ekonomi, sekaligus mengurus permasalahan sosial
7
tersebut, maka diperlukan suatu strategi yang dapat membantu negara untuk
mengupayakan terwujudnya pembangunan perekonomian yang disertai dengan
penyesuaian sosial secara tepat.
Strategi pembangunan ekonomi merupakan strategi yang dipandang tepat
dalam menyikapi kondisi tersebut. Karena lebih memikirkan tidak hanya pada
bagaimana negara dalam upaya meningkatkan perkapita yang diarahkan kepada
bagaimana upaya negara dalam mengatasi persoalan pembangunan. Strategi
pembangunan ekonomi meliputi: pertama, strategi pertumbuhan dengan distribusi.
Kedua, strategi kebutuhan pokok. Ketiga strategi pembangunan mandiri.
Keempat, strategi pembangunan berkelanjutan dan kelima strategi berdimensi
etnik.
Strategi yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi suatu negara
adalah strategi kebutuhan pokok.Karena strategi tersebut dipandang sebagai dasar
utama dalam strategi pembangunan ekonomi dan sosial. Pemenuhan kebutuhan
pokok lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan minimum konsumsi
(sandang, pangan, papan) dan jasa umum (kesehatan, transportasi umum, air, dan
fasilitas pendidikan). Kebutuhan dasar manusia tidak terlepas dari adanya
pemenuhan kebutuhan pokok yang lebih menekankan pada keberlangsungan
hidup dan proses regenerasi kehidupan manusia di dunia.
Miskin menurut kamus besar bahasa indonesia, berarti tidak berharta,
serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata miskin telah berkembang
menjadi dapat diterapkan dalam berbagai aspek , yang penting syarat keadaan
serba kekurangan. Keadaan serba kekurangan ini disebut dengan kemiskinan.
8
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir ditengah-tengah
masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. Kemiskinan senantiasa
menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi.
Berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk
mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah
kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji
secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak
lama, melainkan pula karena masalah ini masih hadir di tengah-tengah kita dan
bahkan kini gejala semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional
yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia.
Dalam program penanganan kemiskinan, ada beberapa program yang di
lakukan oleh pemerintah. Salah satu program yang dianggap perlu untuk
dilakukan kajian di dalamnya adalah Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program tersebut sudah sejak lama memiliki
banyak hambatan. Semakin meningkatanya jumlah penduduk miskin di
Kecamatan Warunggunung merupakan persoalan yang tidak mudah diatasi.
Pemerintah selaku penyelenggara pembangunan diharapkan dapat menciptakan
kebijakan kebijakan yang tepat guna mengatasi permasalahan kemiskinan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang
digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Kegiatan pembangunan masyarakat yang
didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
9
Perdesaan meliputi kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dasar,
peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kapasitas
atau keterampilan kelompok usaha ekonomi, serta penambahan permodalan
kegiatan kelompok simpan pinjam khusus perempuan.
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dapat dilakukan dalam
meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga
miskin adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan.
Yang di harapkan dapat menciptakan proses penguatan social yang dapat
mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera,
berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa, Sumodiningrat (2002) dalam
Apriyanti (2009).
Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah
program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar
masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan dan kelompok
terabaikan lainnya. Dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai
budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan tidak menciptakan
ketergantungan, berbagai pihak terkait, serta berkelanjutan.
Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan merupakan salah
satu alternatif pemecahan permasalahan kemiskinan di perdesaan yaitu
memberikan permodalan bagi kelompok perempuan yang menjalankan kegiatan
simpan pinjam dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada Bank
10
diharapkan dapat membantu masyarakat, terutama kaum perempuan untuk dapat
meningkatkan tarap hidup dengan mengembangkan usaha yang dikelola.
Berdasarkan namanya, kegiatan kelompok Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) ini di khususkan memang bagi kaum perempuan. Program
simpan pinjam khusus perempuan di adopsi dari Bangladesh, dimana kaum
perempuan sangat berperan dalam system pengelolaan keuangan, mereka
menjalankan Grameen Bank (GB) yaitu semacam bank yang memberikan
pinjaman tanpa jaminan barang. Pinjaman diberikan dalam kelompok-kelompok
kecil, bila satu anggota mendapat kredit, anggota yang lain memberikan jaminan
bahwa orang itu dapat membayar kembali.
Kelompok-kelompok kecil yang mendapat pinjaman adalah kaum
perempuan. Grameen Bank (GB) ini didirikan pada tahun 1976, sengaja
menggerakan kelopok-kelompok perempuan di Bangladesh, karena mereka
merasa kebiasaan arisan yang ada dalam kalangan perempuan disana dapat
dijadikan patokan sebagai kekuatan untuk menggerakan simpan dan pinjam yang
bernilai kebersamaan. Grameen Bank (GB) merupakan contoh keberhasilan
pinjaman tanpa jaminan barang dan memberikan peluang serta kesempatan usaha
bagi kaum perempuan.
Selain untuk mengakomodir usulan kegiatan ekonomi dari kaum
perempuan, SPP diharapkan menjadi penunjang peningkatan perekonomian
rumah tangga miskin yang digerakan kaum perempuan dilokasi program yang
dalam penelitian ini bertemnpat di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung.
Selain karena prosedur peminjaman yang tidak mudah bagi warga desa, proses
11
pendanaan usaha ini juga dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Setiap kaum
perempuan (secara berkelompok) dari desa-desa dilokasi program memiliki
kesempatan untuk memperoleh modal. Berikut skema cara kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) untuk memperoleh modal.
Sumber : Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan, 2014
Dari skema di atas, menunjukan bahwa awalnya kelompok hanya perlu
mengajukan proposal yang telah disusun dari musyawarah khusus perempuan
kepada masyarakat melalui Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) yang ada disetiap
kecamatan lokasi program. Musyawarah khusus perempuan membahas tentang
penyusunan proposal, usaha-usaha yang dijalankan anggota kelompok, jumlah
pinjaman yang akan diajukan dan anggaran penyususnan proposal. Musyawarah
khusus perempuan diwajibkan bagi kelompok baru yang ingin mengajukan
proposal pinjaman dan tidak diwajibkan bagi kelompok yang sudah pernah
memperoleh pinjaman. Petugas kecamatan kemudian akan melakukan verifikasi
dan bermusyawarah untuk menilai kelayakan proposal-proposal.
Kelompok
Perempuan
MAD
Perguliran
SPP
(Simpan Pinjam
Perempuan)
Verifikasi Proposal
Musyawarah
Khusus
Perempuan
MAD
Prioritas
Usulan
12
Proposal yang layak akan disetujui untuk mendapatkan pendanaan. Untuk
mengakses dana SPP yang bersumber dari BLM dikhususkan bagi kelompok yang
baru pertama kali mengajukan proposal pinjaman, proposal yang diajukan
menjadi bagian dari usulan dan di tetapkan melalui jalur Musyawarah Khusus
Perempuan (MKP) sebagai usulan desa, kemudian diputuskan dalam Musyawarah
Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan. Sedangkan untuk mengakses dana SPP yang
bersumber dari dana perguliran (dikelola UPK) dikhususkan bagi kelompok yang
sudah pernah memperoleh pinjaman, akan diputuskan melalui MAD perguliran.
Melalui dana tersebut, anggota kelompok SPP dapat menggunakannya untuk
kegiatan ekonomi produktif, yaitu membuka usaha maupun menambah modal
usaha yang telah ada dan bukan untuk konsumtif. Karena dana yang diperoleh
tidak diberkan begitu saja, tetapi harus dikembalikan dengan 2%.
Lokasi untuk penelitian ini adalah di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung. Dimana semua kegiatan program Desa, berpacu atau berpusat di
Kantor Desa ini. Termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
khusus pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).Terdapat beberapa faktor
pada pelaksanaan program ini, program belum mampu untuk menyelesaikan
persoalan kemiskinan. Sarman M dan Sajogyo (2000) menyatakan bahwa suatu
program akan berjalan dengan baik jika diberikan pendampingan yang intensif.
Beberapa faktor tersebut dapat berasal dari individu mapun dari luar individu.
Salah satu penerima program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di
Kecamatan Warunggunung adalah Desa Selaraja.Kelompok yang terbentuk dan
13
masih aktif berjumlah 14 kelompok, yang masing-masing kelompok memiliki
usaha sendiri. Uang yang dipinjam tersebut seharus digunakan unruk kepentingan
yang bermanfat bagi dirinya dan orang lain. Seperti berdagang atau wirausaha
lainnya. SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ini bertujuan untuk menjadikan warga
semakin mandiri dalam mengurus keperluan hidup seperti bertanggungjawab
dalam berwirausaha.
Dalam memperguanakan hasil pinjaman dari program tersebut, harus
dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, seluruh anggota kelompok harus meliliki
jiwa berwirausaha agar usaha yang mereka jalankan berjalan dengan baik. Selain
itu setiap anggota kelompok juga harus memiliki kejujuran, keterbukaan,
keuletan, dan kekompakan. Perubahan yang dapat dirasakan oleh anggota
kelompok yang memanfaatkan program simpan pinjam pinjam perempuan yaitu
ibu-ibu atau wanita yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan, kini memiliki
pekerjaan pokok sebagai penjahit, dan ada juga yang mulai berdagang, dan kini
mereka sedikit-sedikit bisa membiayai kehidupan sehari-hari. Pada mata
pencaharian yang memiliki waktu luang dapat membuka usaha dagang kecil-
kecilan setelah mengikuti program simpan pinjam perempuan ini. Tetapi ada saja
kelompok yang menyalah gunakan uang pinjaman tersebut, contohnya uang yang
mereka peroleh dari program tersebut tidak dipergunakan untuk berwirausaha,
melainkan untuk di pergunakan kepentingan pribadi. Dan karena hal tersebut,
sering terjadi keterlambatan pembayaran. Banyak anggota kelompok SPP (Simpan
Pinjam Perempuan) yang dengan sengaja melakukan keterlambatan pembayaran
yang seharusnya cicilan dibayar perbulan.
14
Ketidakjelasan waktu pengawasan dan penagihan dari petugas UPK (Unit
Pengelola Kegiatan), itu yang membuat warga santai dalam melakukan
pembayaran. Padahal dana atau pinjaman dari UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
tersebut merupakan dana bergulir yang setiap tahunnya akan diadakan tutup buku
tahunan. Pengawasan kegiatan dana bergulir pada prinsipnya dilakukan oleh
masyarakat itu sendiri, sebagai pemilik dana. Anggota kelompok seharusnya dapat
membentuk Tim Pemantau Kegiatan Dana Bergulir. Tetapi kesadaran dari
anggota kelompoknya itu sendiri seringkali tidak menjalankannya. Kurang
optimalnya petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam melakukan Survey
lapangan. Penyelesaian pinjaman bermasalah saat ini masih mengandalkan pada
penagihan yang kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Permasalahan yang timbul disebabkan terutama oleh tidak berfungsinya
kelembagaan kelompok, dan terbatasnya pendanaan operasional. Tidak adanya
sanksi bagi kelompok yang melakukan keterlambatan pembayaran, itu membuat
anggota kelompok tidak merasa takut jika melakukan keterlambatan pembayaran.
Padahal, dana bergulir tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan agar tetap
memberikan manfaat kepada masyarakat. Khususnya masyarakat miskin yang
membutuhkan permodalan usaha.
Kurang berfungsinya kelembagan-kelembagaan yang dibangun oleh
program yang sebagaimana mestinya yaitu seperti permasalahan kelembagaan
pada kelompok peminjam yang disebabkan oleh bubarnya kelompok, pengurus
tidak aktif, aktifitas kelompok tidak ada. Kurang kuatnya aturan atau sanksi pada
kelompok dan kelembagaan kelompok. Seperti pengurus kempok tidak
15
mengembalikan angsuran kelompok pada UPK (Unit Pengelola Kegiatan).
Pemanfaatan dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak membayar
angsuran pada kelompok. Tim verifikasi dan Badan Pengawas UPK yang tidak
berfungsi dan mengakibatkan terjadinya kelompok fiktif, kelompok tidak ada
usaha, dan sebagainya.
Jumlah pinjaman dari Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan ) di Desa
Selaraja ini adalah Rp. 10.000.000,-/Kelompok. Yang di angsur selama satu (1)
tahun. Yang setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Dari uang pinjaman tersebut,
warga mempergunakannya untuk berwirausaha. Contohnya membuka warung
kecil yang di kelola oleh kelompok, berjualan baju dengan sistem kredit, dan ada
juga yang membuka tempat jahit. Namun tidak semua usaha kelompok berjalan
dengan baik, ada sebagian usaha mereka yang mengalami hambatan. Contohnya
dalam usaha berjualan baju, yang sistem pembayarannya kredit. Banyak warga
yang membeli baju tersebut, namun tidak membayar cicilan. Ini sangat
disayangkan, karena kelompok usaha tersebut juga harus membayar cicilan
kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK).
Semua anggota kelompok memiliki atau mendapatkan jumlah pinjaman
modal yang sama. Itu salah satu hambatan bagi anggota kelompok Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja ini, karena lebih besar usaha yang mereka
usulkan , akan lebih besar pula modal yang mereka butuhkan. Namun jumlah
pinjaman tersebut sudah tidak bisa di ganggu gugat. Hal itu yang sering menjadi
permasalahan. Contohnya usaha menjahit, untuk membeli mesin jahitnya itu
16
butuh uang yang lumayan besar, belum lagi untuk membeli benang, kain, dan
peralatan lainnya. Tetapi respondem menyiasatinya dengan membeli mesin jahit
bekas, yang harganya jauh lebih murah disbanding dengan mesin jahit baru.
Tujuan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah untuk
mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di perdesaan, kemudahan akses
pendanaan usaha dan mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan
memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong
pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Tetapi di Desa
Selaraja ini jumlah dana yang diterima , masih kurang sesuai dengan keinginan
responden hal ini disebabkan karena dana yang sedikit. Menurut mereka hanya
memenuhi sebagian penambahan modal usaha yang seharusnya dapat digunakan
untuk penambahan jumlah modal.
Pada dasarnya sosialisasi itu sangat penting, sosialisasi baik di desa
maupun di antar desa yang memiliki tujuan agar pelaku-pelaku di tingkat desa
maupun di kecamatan memahami tentang adanya program Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) ini agar masyarakat tahu dan paham tujuan dan fungsi dari
Program tersebut. Di desa Selaraja ini sendiri, masih banyak warga yang tidak
mengetahui dengan adanya program SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Dan ini
membuktikan bahwa kurangnya sosialisasi pemerintah Desa tentang Program
tersebut. Sedangkan banyak warga yang mempunyai jiwa usaha tetapi tidak
memiliki modal, dalam hal ini khususnya Ibu-ibu rumah tangga yang hanya
mengandalkan gaji serabutan dari Suami mereka.
17
Berdasarkaan penelitian yang telah dilakukan di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung, ditemukan bahwa anggota kelompok Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) mempunyai usia 32-68 tahun. Anggota kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai pendidikan SD, SMP, SMA/SMK, dan ada
1 orang yang mempunyai gelar S1. Keseluruhan anggota kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) Memiliki mata pencaharian atau mata pencaharian
pokok bekerja di bidang Pertanian, Pedagang kecil kecilan, Ibu Rumah Tangga,
dan sebagian lagi merupakan Buruh.
Masih terdapatnya permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kelompok
Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang terdapat di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung, khususnya kaum perempuan, menjadi suatu ketertarikan peneliti
untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan pelaksanaan PNPM (Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Perdesaan khususnya program Simpan
Pinjam Perempuan (SPP). Maka penelitian ini dituangkan dengan judul
“Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
Di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis
mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai berikut :
1. Ketidakjelasan Penagihan cicilan pembayaran
2. Sering terjadi keterlambatan pembayaran
18
3. Kurang optimalnya petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam
melakukan survey lapangan
4. Tidak adanya sanksi bagi kelompok yang melakukan keterlambatan
pembayaran
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka peneliti mengambil pokok
masalah yang di rumuskan sebagai berikut :
Seberapa Besar Efektifitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan
(SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam mengadakan penelitian ini adalah
untuk mengetahui Seberapa Besar Efektivitas Pengawasan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung dan juga untuk
menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan
kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung.
1.5 Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berarti bagi
peneliti maupun pembaca. Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
19
1. Secara teoritis, diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan
yang dapat digunakan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan yang
berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara Praktis, dari Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat bagi :
a. Bagi Peneliti, yakni sebagai bahan perbandingan antara teori yang
telah di pelajari semasa kuliah dengan kenyataan yang ada di dalam
kenyataan dan juga menambah pengetahuian dan pengalaman penulis,
serta untuk menerapkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan.
b. Bagi Kelompok SPP Desa Selaraja dalam pemanfaatan Program secara
maksimal dam rangka meningkatkan pendapatan usaha ekonomi
produktif yang mereka lakukan.
c. Bagi Pihak lain/Pembaca
1.6 Sistematika Penelitian
Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah merupakan uraian hal-hal yang
menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap sesuatu
masalah atau problematika yang muncul dapat ditulis dalam bentuk
uraian paparan, atau poin-poinnya saja.
1.2 Identifikasi Masalah
20
Identifikasi masalah akan memperjelas aspek permasalahan yang
muncul dari berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, identifikasi
masalah dapat dijadikan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.
1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah
Bagian ini, peneliti mengidentifikasi masalah secara implisit secara
tepat atau aspek yang akan diteliti seperti terpapar dalam latar
belakang masalah dan perbatasan masalah diatas.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian akan mengungkapkan tentang sasaran yang ingin
dicapai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap permasalahan
yang sudah dirumuskan sebelumnya.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini akan menjelaskan manfaat secara teoritis dan
praktis dari di laksanakannya penelitian ini.
1.6 Sistematika Penulisan
Sismtematika penulisan menjelaskan tentang isi bab perbab.
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Dalam deskripsi teori dijelaskan bahwa didalamnya terdapat opini-
opini dari berbagai sumber yang kemudian disesuaikan dengan
pendapat para ahli mengenai teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya
secara teratur dan rapih yang digunakan untuk merumuskan hipotesa.
21
Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita telah memiliki konsep
penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk
penyelidikan, serta dapat menemukan hubungan antara variabel yang
diteliti. Hasil penelitian lainnya dari kajian teori adalah didapatkan
kerangka konseptual menurut kita, yang didalamnya tergambar
konstruk dari variabel yang akan diukur, selain itu dari kajian teori
akan diturunkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen.
2.2 Kerangka Berpikir
Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran sebagai kelanjutan
dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca,
mengapa peneliti mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan
dalam hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti
kerangka berfikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang
menunjukkan alur pikir peneliti serta kaitan antar variabel yang
diteliti. Bagan tesebut juga dengan nama paradigma atau model
penelitian.
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atas
permasalahan yang ada, yang diteliti, dan akan diuji kebenarannya.
Hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir.
Rumusan hipotesis yang mendeskripsikan kaitan antar dua variabel
atau lebih.
2.4 Penelitian Terdahulu
22
Penelitian Terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan
oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber
ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi, atau Jurnal Penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam
penelitian ini.
3.2 Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan
jenis alat pengumpulan data yang digunakan. Sedangkan teknik
pengumpulan data menjelaskan teknik pengumpulan data yang
digunakan.
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Menjelaskan wilayah generalisasi atau proposal penelitian,
penempatan besar sampel, dan teknik pengambilan sampel serta
realisasinya. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa
dengan mengambil bagian-bagian dari populasi, kesimpulan tentang
keseluruhan populasi dapat diperoleh. Teknik sampling yang ada
dilapangan atau objek penelitian.
3.4 Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen
23
Instrumen penelitian yang baik tentu saja instrument penelitian yang
valid, sehingga dapat digunakan dalam pengukuran dalam rangka
pengumpulan data.
3.5 Uji Koefisien Determinasi
Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel X terhadap
variabel Y.
3.6 Uji Regresi Linier Sederhana
Menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama
untuk menelusuri pola hubungan yang belum diketahui dengan
sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variabel independen
mempengaruhi terhadap variabel dependen dalam suatu fenomena
yang kompleks
3.7 Teknis Analisis Data
Menjelaskan bagaimana peneliti melakukan suatu analisis dari dua
data yang telah diperoleh tadi dan untuk selanjutnya diolah kembali
menjadi data yang benar.
3.8 Lokasi dan Jadwal Penelitian
Lokasi dan jadwal penelitian berisikan mengenai tempat dan waktu
penelitian yang dilaksanakan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian berisikan tentang lokasi penelitian yang
dilaksanakan
24
4.2 Deskripsi Data
Deskripsi data berisikan tentang penjabaran dari data-data yang
sudah didapat
4.3 Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis berisikan pengujian atas hipotesis pertama
dengan data yang ada
4.4 Pembahasan
Pembahasan berisikan penjabaran lebih lanjut dari hasil penelitian
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan
Menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang sudah
diperoleh
5.2 Saran
Diamana berisikan intisari dari penelitian ini dan saran yang
berisikan masukan-masukan bagi pihak yang berkaitan terhadap
penelitian ini
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
25
BAB II
DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa
istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini, peneliti
menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya teori pengawasan, teori
kemiskinan, teori pembangunan masyarakat dan teori pemberdayaan masyarakat.
Dalam deskripsi teori dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat opini-opini dari
berbagai sumber, yang kemudian disesuaikan dengan pendapat para ahli mengenai
teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian
menyusunnya secara teratur dan rapih di gunakan untuk merumuskan hipotesa.
Dengan mengkaji berbagai teori, maka kita telah memiliki konsep penelitian yang
jelas.
2.1.1 Efektivitas
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas identik dengan
teknologi prestasi yang secara hasil dari suatu yang dilakukan gramatikal
didefinisikan sebagai hasil yang telah diraih, sesuatu yang dicapai dengan baik,
hasil dari suatu pekerjaan. Selain itu menurut Handoko (2000:7), mengutarakan
pengertian efektivitas sebagai berikut :
“Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuanh yang telah ditetapkan”
Menurut F. Drucker sebagai berikut :
26
“Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, dan efesiensi merupakan sumber daya minimal yang digunakan mencapai kesuksesan itu. Efesiensi berkenaan dengan cara mengerjakan sesuatu yang betul, sedangkan efektivitas dengan pekerjaan yang betul dikerjakan”
Hal ini sejalan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit yaitu
seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan itu tercapai.
Efektivitas juga dap[at diartikan sebagai berikut :
“Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan setiap pekerjaan yang efisien tentu efektif, karena dilihat dari hasil tujuan atau akibat yang dikehendaki dari perbuatan dengan perbuatan ini telah tercapai bahkan secara maksimal setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat dicapai tapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, biaya dan waktu”.
Menurut Stoner (1982) yang dikutip oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan
(2005:138), menekankan pentingnya efektivitas organisasi, dan efektivitas adalah
kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Sedangkan menurut Miller dalam
Tangkilisasn (2005:138) mengemukakan bahwa :
“Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem social mencapai tujuan. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efesiensi. Efesiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan”.
Berdasarkan uraian diatas pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa
efektivitas merupakan keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi
melalui penyusunan program yang tepan dan pembagian kerja yang jelas dengan
menggunakan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang tersedia.
Efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas individu dalam organisasi
atau efektivitas dari anggota organisasi itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya
dengan kedudukan dan peran mereka masing-masing dalam organisasi.
27
2.1.2 Teori Pembangunan Masyarakat
Pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan
kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk
membangun masyarakat. Karena setiap satuan masyarakat mempunyai kekuatan
sendiri yang disebut community power. Pembangunan Masyarakat adalah suatu
gerakan untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga
masyarakat dengan melibatkan peran serta nyata dari mereka (Haryoto:3-4). Dari
batasan pengertian tersebut diatas terlihat bahwa dalam pembangunan masyarakat
terkandung 3 hal, yaitu :
1. Adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat
2. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan, yaitu menciptakan tingkat kehidupan
yang lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan sebelumnya
3. Kegiatan tersebut doiperlukan adanya peran serta nyata dari seluruh
anggota masyarakat
- Peran serta yang dimaksud adalah keterlibatan langsung dari warga
tanpa adanya dorongan yang kuat dari pihak luar
- Dalam hal ini peran serta yang diharapkan tumbuh dan berkembang
dari seluruh warga masyarakat hendaknya meliputi :
a. Peran serta dalam pemikiran
b. Peran serta dalam penghimpunan dana
c. Peran serta dalam penyelesaian tenaga
d. Peran serta menikmati hasil pembangunan
28
Pembangunan masyarakat itu identik dengan perubahan sosial, artinya
bahwa perubahan sosial terjadi untuk pembangunan masyarakat, dan
pembangunan masyarakat mendorong terjadi perubahan sosial. Pembangunan
(development) itu mengandung 3 (tiga) unsur penting, yaitu : to take
growth(pertumbuhan) harus ada intervensi (campur tangan manusia harus ada
perencanaan pembangunan (planner, implementator, evaluator, benificiaris).
Improving (Memperbaiki) dengan tujuan untuk lebih baik. To change(perubahan)
misalnya perubaahan kelembagaan yang harus diikuti oleh perubahan sikap.
Dasar dari pembangunan masyarakat, menurut Jim Ifi (1995) adalah
sebagai berikut :
a. A social justice perspective (perspektif keadilan sosial)
b. Approachces to disadvantage (Pendekatan yang tidak merugikan)
c. Empowerment (pemberdayaan)
d. Need (Kebutuhan)
e. Right (Hak kebenaran)
2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan
membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan
bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat
adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat
istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas
bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai
29
pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai
upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna
memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi
komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan
ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan
lingkungan (sadan,1997).
Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan
sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu
komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka
dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota
masyarakat.
Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan
pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan
masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan
dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program
membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen
program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam
proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki
program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta
memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya
(Soetomo, 2006).
2.1.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat
30
Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu
yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran
mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Secara konseptual,
pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata
power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan
berawal dari penguatan modal sosisl di masyarakat (kelompok) yang
meliputi penguatan (penguatan modal social). Apabila kita sudah mem
Kepercayaan (trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking).
Memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan
mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada
masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan
dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini
mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Transfer
kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan
kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal sosial
yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa
kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to
build thr trust).
Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan
konsep mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali
dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat
individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan
minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan
31
tingkat individu dan social (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan merujuk pada
kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga
mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi
kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom),
dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat,
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari
kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan
mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-
barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam
proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi
mereka (Suharto 2005).
Menurut Jimmu (Sjafari, 2014) menyatakan bahwa pengembangan
masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan
daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di
tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan
tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu,
komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan
antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah
sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau
masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir.
Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti
kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan
reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang
32
sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang
lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki
epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu
memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.
Jimu (Sjafari, 2014) menunjukkan bahwa pengembangan
masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur.
Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh
agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem
pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus
belajar untuk „menempatkan terakhir terlebih dahulu‟ (Chambers, 1983
dalam jimu,2008). Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar
lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam jimu,2008). Dalam
prakteknya, top-down perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan harus memberi jalan kepada bottom-up atau partisipasi
aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut „pembangunan melalui
negosiasi‟. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono,
1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu
masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga
empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah
(Bottom-Up).
33
Konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep
pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan
perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/
daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi
ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki
kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.
Pembangunan yang dilaksanakan di pedesaan atau tingkat
Kelurahan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang
pembangunan di pedesaan atau tingkat Kelurahan peran serta pemerintah
serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan.
Menurut penjelasan di atas dapat dapat disimpulkan bahwa dalam
merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus
digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula
halnya sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan sehingga dapat
mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan
dapat tercapai.
Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan
kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut
harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai
kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan secara mental dan
emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelaksanaan,
tanggung jawab sampai pemanfaatan pembangunan akan bisa dirasakan
secara merata oleh pihak-pihak tertentu.
34
Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia
secara utuh lahir dan batin serta merata.Sasaran tersebut mengandung
makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat
yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non
material secara merata.
Untuk mencapai sasaran etrsebut di atas diperlukan proses yang
terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan
kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka
perlu perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya
proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian
perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan
pencapaian tujuan, walaupun pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan
perencanaan yang matang, namun sering timbul hal-hal yang dapat
menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut.Hambatan-
hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan tingkat Desa maupun Kelurahan. Olehnya ketetapan
perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan adalah mutlak harus
disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik
dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung di dalam pembangunan
tersebut.
Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memiliki arti
bahwa:
35
“Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnnya disebut desa, adalah kesatuan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap
pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu
menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat
mewujudkan cita-cita pembangunan dalam hubungan ini, maka Lurah
sebagai Kepala Kelurahan memegang peranan yang menentukan. Sebagai
pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan
kepadanya yang saling kait-mengkait termasuk tugas pembangunan yang
multi dimensional.
PNPM Mandiri Perdesaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-
Perdesaan atau Rural PNPM), merupakan salah satu mekanisme program
pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya
mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya
mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang
telah dilaksanakan sejak 1998. Program pemberdayaan masyarakat ini
dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di
36
tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi
masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan.
2.1.4 Manajemen
Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan
melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Menurut Frederick W. Taylor
(Handoko:23) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan (Planning)
Rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-
tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-
tujuan itu. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi
dari penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur,
metode, sistem dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (Organizing)
Perencanaan adalah penentuan sumber daya sumber daya dan kegiatan-
kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan
dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat
membawa hal-hal tersebut kea rah tujuan. Fungsi ini menciptakan struktur
formal dimana pekerjaan ditetapka, dibagi dan dikoordinasikan.
3. Penyusunan Personalia (Staffing)
Penyusunan personalia adalah penarikan (recruitment), latihan dan
pengembangan serta penetapan dan pemberian orientasi para karyawan
37
dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Fungsi ini
mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk
pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk promosi.
4. Pengarahan (Leading)
Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin, serta
kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi dan
disiplin. Fungsi ini sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara
lain leading, directing, motivating, actuating, atau lainnya
5. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan adalah penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa
rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan
2.1.5 Teori Pengawasan
Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka
mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen
diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian
(Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan
(Controlling).
Definisi Pengawasan menurut Mockler dalam Handoko (1995:360) yang
mengemukakan bahwa :
“Pengawasan dalam manajemen merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”
38
Menurut Siagian dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan
sebagai berikut:
“pengawasan merupakan sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.
Dalam hal ini pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk
menetapkan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu
dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
Dengan begitu proses pengawasan bertujuan untuk mengetahui kelemahan-
kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan
berdasarkan kelemahan dan kesulitan yang telah diketahui tersebut diambil
tindakan untuk memperbaiki pada waktu itu atau waktu-waktu yang akan datang.
Menurut Situmorang dalam Makmur (2011:176), mendefinisikan
pengawasan sebagai berikut:
“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”.
Berdasarkan definisi diatas, dalam hal ini pengawasan bisa menjadi fungsi
pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah
mereka tetapkan dapat berjalan secara mulus dan lancar sehingga organisasi bisa
mencapai setiap sasaran yang telah ditetapkannya.
Sedangkan menurut Makmur (2011:176), mendefinisikan pengawasan :
“pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola petindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa
39
orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan”.
Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa pengawasan memiliki
perbedaan tergantung tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh sebab itu
pengawasan yang dilakukan sebelumnya harus memahami dan mengerti kegiatan
apa yang diawasi dan kegiatan apa yang dilakukannya.
Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2001:242) mengemukakan
pengawasan sebagai berikut:
“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”.
Dengan demikian dalam hal ini setiap aktivitas atau pekerjaan yang
dilakukan mendapat pengawasan setiap kali adanya kemajuan yang signifikan,
dimana pengawasan tersebut setiap pekerjaan yang terdapat masalah atau
hambatan langsung dilakukan langkah pengkoreksian atau evaluasi oleh atasan
dan bantuan dari bawahan itu sendiri, sehingga terjadi saling tukar pikiran untuk
menyelesaikan masalah tersebut agar sesuai dengan rencana dan selesai dengan
sempurna.
Menurut Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan pengawasan sebagai
berikut:
“Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip
40
yang dianut.Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.”
Sedangkan, Menurut Siagian (2003:30), mendefinisikan pengawasan
sebagai berikut:
“Pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.Pengawasan secara umum berarti pengendalian terhadap perencanaan apakah sudah dilaksanakan sesuai tujuan atau penyimpangan dari tujuan yang diinginkan.Jika terjadi penyimpangan, pihak manajemen yang terkait dalam pengawasan harus memberikan petunjuk untuk melakukan perbaikan kerja, agar standar perencanaan tidak jauh menyimpang dari hasil yang diperoleh pada saat pelaksanaan”.
Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan
bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemantauan atau pemeriksaan
kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada sebelumnya. Pengawasan yang
efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan
baik.
Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen.
Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas
perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan
menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.
41
2.1.6 Ciri-ciri Pengawasan yang Efektif
Dalam melakukan pengawasan sangatlah perlu untuk dilakukan
secaraefektif sehingga dapat tercipta efektifitas pengawasan yang baik, menurut
Handoko (2000:373) untuk menjadi efektif, maka sistem dalam pengawasan harus
memenuhi beberapa karakteristik sebagaimana pengawasan yang efektif, dan
kriteria pengawasan yang efektif tersebut ialah sebagai berikut :
1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat.Data yang tidak
akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi
mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan
masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya
bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh.
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang
dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi
atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis.
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling
sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
42
6. Realistis secara organisasional.
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-
kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja
organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat
mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan
informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang
diperlukannya.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari
lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukan baik deteksi atau deviasi
dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi,
tanggung jawab dan berprestasi.
2.1.7 Tujuan Pengawasan
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana
43
dengan baik.Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia
sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf.Oleh karena itu
manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan mencari kesalahannya kemudian
menghukumnya, tetapi mendidik dan membimbingnya. Menurut Husaini (2001:
400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan,
pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan
hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan tindakan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam
pencapaian kerja yang baik.
44
Bagan Tujuan Pengendalian:
Gambar 2.2
Tujuan Pengendalian
Sumber : Griffin (2004: 163)
Keterangan Gambar 2.2 Tujuan Pengendalian :
1. Beradaptasi dengan Perubahan Lingkungan
Organisasi akan menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang tidak
stabil dan bergejolak. Dalam rentang waktu antara penetapan tujuan dan
pencapaian tujuan, banyak kejadian dalam organisasi dan lingkungannya
yang dapat menuntun pergerakan kearah tujuan atau menyimpangkan tujuan
itu sendiri.Sistempengawasan yang baik dapat membantu para manajer
mengantisipasi, memantau, dan merespon perubahan.
2. Membatasi Akumulasi Kesalahan
Beradaptasi denganperubahan lingkungan
Membatasi akumulasi kesalahan
Pengendalian Membantu organisasi
Mengatasi
kompleksitas
Meminimalisir biaya
45
Kesalahan-kesalahan kecil umumnya tidak menimbulkan kerusakan serius
pada kinerja organisasi.Namun dari waktu ke waktu, kesalahan-kesalahan
kecil dapat terakumulasi dan berdampak serius.Oleh karena itu pengawasan
diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan kecil yang
dapat berulang-ulang.Dengan adanya pengawasan, manajer dapat melihat
penyebab terjadinya kesalahan dan dapat mengambil keputusan untuk bekerja
lebih cermat.
3. Mengatasi Kompleksitas organisasi
Perusahaan jika hanya menggunakan satu jenis bahan baku atau sumber daya,
membuat satu jenis produk atau jasa, memiliki desain organisasi yang
sederhana, dan mengalami permintaan produk yang konstan, maka para
manajernya dapat membuat sistem pengawasan yang minim dan sederhana.
Tetapi apabila perusahaan yang memproduksi produk dan jasa dengan
memakai beragam bahan baku dan sumber daya dan memiliki area pasar yang
luas, desain organisasi yang rumit, serta memiliki banyak pesaing
memerlukan sistem yang canggih untuk membuat pengawasan yang
memadai.
4. Meminimalisir Biaya
Pengawasan juga dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan
output apabila dipraktekkan secara efektif. Secara filosofis dikatakan bahwa
pengawasan sangat penting karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat
salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan
46
untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik
dan membimbingnya.
Definisi ini tidak hanya terpaku pada apa yang direncanakan, tetapi
mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Hal tersebut akan mempengaruhi
sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan oleh
seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilakukan oleh perusahaan dalam
kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya
penyimpangan–penyimpangan dengan melakukan tindakan koreksi terhadap
penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan sebelumnya.
Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dilakukan
sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat
mencegah (prefentive control). Dibandingkan dengan tindakan-tindakan
pengawasan sesudah terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah
menjaga hasil pelaksanaa kegiatan sesuai dengan rencana.Ketentuan-ketentuan
dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab
pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.
2.1.8 Jenis-Jenis Pengawasan
Menurut Maringan (2004: 62), Pengawasan terbagi 4 yaitu:
1. Pengawasan dari dalam perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan
untuk mengumpul data atau informasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk
menilai kemajuan dan kemunduran perusahaan.
47
2. Pengawasan dari luar peJrusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar
perusahaan . Ini untuk kepentingan tertentu.
3. Pengawasan Preventif. Pengawasan dilakukan sebelum rencana itu
dilaksakaan. Dengan tujuan untuk mengacah terjadinya kesalahan/kekeliruan
dalam pelaksanaan kerja.
4. Pengawasan Represif. Pengawasan Yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan
pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.
Dari jenis-jenis pengawasan diatas maka dapat diketahui bahwa pengawasan
merupakan tindakan yang dilakukan oleh para instansi/badan dalam pelaksanaan
kegiatan untuk meminimalisir kesalahan atau penyimpangan.Dengan begitu dapat
diketahui apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau malah justru menyimpang dari
ketentuan tersebut.
Menurut Ernie dan Saefullah (2005: 327), jenis pengawasan terbagi atas 3
yaitu:
1. Pengawasan Awal. Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya
pelaksanaan pekerjaan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dalam pelaksanaan perkerjaan.
2. Pengawasan Proses. Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan
tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan tengah berlangsung
untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan
yang ditetapkan.
48
3. Pengawasan Akhir. Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses
pengerjaan pekerjaan.
Berdasarkan jenis pengawasan diatas dapat diketahui bahwa pengawasan
merupakan pemandu bagi jalannya suatu kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya, kegiatan akan berjalan dengan sempurna bila
pengawasan yang dilakukan dari awal kegiatan, hingga proses kegiatan sampai
akhir kegiatan tersebut dilakukan.
2.1.9 Sifat dan Waktu Pengawasan
Menurut Hasibuan (2001 : 247), sifat dan waktu pengawasan terdiri dari :
1. Preventive controll,adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan
dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan
dalam pelaksanaannya. Preventive controll ini dilakukan dengan cara :
a. Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
b. Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan
itu.
d. Mengorganisasi segala macam kegiatan.
e. Menentukan jabatan, job description, authority, dan responsibility
bagi setiap individu karyawan.
f. Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
g. Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum
terjadi kesalahan.
49
2. Repressive Controll, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi
kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi
pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.
Repressive controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Membandingkan hasil dengan rencana.
b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari
tindakan perbaikannya.
c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan
sanksi hukuman kepadanya.
d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan
pelaksanamelalui training dan education.
3. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung
diperbaiki.
4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala,
misalnya per bulan, per semeter, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara
mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan
yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik.
Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya
kedisiplinan karyawan tetatp terjaga dengan baik.
50
6. Pengawasan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara
integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional
dilakukan.
Berdasarkan pendapat yang diungkapkan Hasibuan diatas, dapat diketahui
bahwa pengawasan yang baik harus memiliki atau melalui tahapan-tahapan
tertentu sebagai bentuk dari suatu proses kegiatan pengawasan, serta memiliki
waktu-waktu tertentu dalam proses pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai
dengan rencana.
2.1.10 Tekhnik-tekhnik Pengawasan
Menurut Siagian (2003:112) Proses pengawasan pada dasarnya dilakukan
dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:
1. Pengawasan Langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh
pimpinan. Dalam hal ini pimpinan langsung datang dan memeriksa
kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahan. Pengawasan langsung
dapat berbentuk:
a. Inspeksi langsung
Kunjungan langsung dalam melakukan pengawasan atau
pemeriksaan pada sebuah kegiatan yang sedang dilakukan.
b. On-the-Spot observation
Melakukan pengamatan atau peninjauan langsung di lapangan
secara cermat, mencatat fenomena yang muncul dalam sebuah
kegiatan yang dilakukan.
c. On-the-spot report
51
Memberikan laporan langsung dilapangan mengenai temuan-
temuan masalah yang terjadi dalam sebuah kegiatan yang
dilakukan di lapangan.
2. Pengawasan tidak langsung, Pengawasan yang dilakukan dari jarak
jauh. Pengawasan dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh
para bawahan. Baik itu tertulis maupaun lisan.
2.1.11 Mekanisme Pengawasan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
Fakor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, berikut akan dikemukakan
oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Mulyadi (2007: 770), mengemukakan
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:
1. Perubahan yang selalu terjadi baik dari luar maupun dari dalam
organisasi.
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena
adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/Penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi.
MacRae (2003:28) menjelaskan bahwa pemantauan (monitoring)
menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akiat dari
kebijakan yang di ambil sebelumnya.Ini membantu pengambil kebijakan pada
tahap implementasi kebijakan.Banyak badan secara teratur memantau hasil dan
dampak kebijakan dengan menggunakan beberapa indikator kebijakan dibidang
kesehatan, pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas dan ilmu dan
teknologi.
52
Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-
akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi
hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang
beranggung jawab pada setiap kebijakan. Strategi pemantauan menurut Widodo
(2011:94-96) sama dengan implementasi yaitu;
“menetapkan siapa yang melakukan, bagaimana SOP untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang diperlukan, dan jadwal pelaksanaan pengawasan”.
1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan
Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu kontrol eksternal dan kontrol internal.Pelaku kontrol internal (internal
control) dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian,
dan badan pengawas daerah.Pelaku kontrol eksternal (external control) dapat
dilakukan oleh DPRD, LSM dan komponen masyarakat.
2. Strandar Operasional Pemantauan
SOP kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat diukur dari
aktivitas yang telah direncanakan.
b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu, program,
atau system secara keseluruhan
c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk
mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.
53
d. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah pada
kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi rencana kearah
mendekati kinerja.
3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping
memerlukan dana yang cukup juga diperlukan peralatan yang memadai.
Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol sangat
tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan.Sumber
anggaran dapat berasal dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN),
anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), lembaga swadaya masyarakat
(LSM), dan swadaya masyarakat.
4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol
Dalam kontrol internal, pelaksanaan dapat dilakukan setiap bulan, setiap
triwulan, atau setiap semester sekali.Namun dalam kontrol eksternal berada
diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi
pelaku kontrol untuk melakukan penjadwalan.Selain itu kontrol eksternal sulit
dilakukan intervensi.
Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan merupakan
aspek yang sangat penting dari suatu kebijakan yang sudah
diimplementasikan.Dengan adanya pengawasan, kita dapat menilai sejauh mana
kinerja para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.Selain itu, pengawasan juga
dapat dijadikan bahan evaluasi dari suatu kebijakan yang dikeluarkan, apakah
54
sudah berjalan secara efektif atau belum.Sehingga, menjadi masukan kedepannya
dalam pencapaian suatu kebijakan tersebut.
2.1.12 Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah
satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM
Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan
kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi
sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara
resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak
terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses
perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan
danasesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan
kegiatan dan pelestariannya.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam
Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman/hibah luar negeri dari sejumlah
lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.
55
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri,
merupakan program penanggulangan kemiskinan, terutama yang berbasis
pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri
(Pedoman umum PNPM Mandiri, 2007:11).
1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri
dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta
mekanisme dan prosedur program, penyedian pendamping dan pendanaan
stimulan dan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam
upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun secara
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan, terkait upaya
peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan
masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar, dari perangkat
pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan
dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PNPM Mandiri,
yang tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat miskin secara mandiri, sedangkan tujuan khusus yang ingin
dicapai dalam PNPM Mandiri (Pedoman umum PNPM Mandiri, 2007:12), yaitu
sebagai berikut :
56
1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin,
kelompok perempuan, komunitas kelompok adat terpencil dan kelompok
masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan kedalam proses
pengambilan keputusan dalam pengelolaan pembangunan.
2. Menyatupadukan sistem pembangunan partisipatif model PNPM MPd dan
program sejenis ke dalam sistem pembangunan reguler.
3. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan
mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal dengan
mempertimbangkan kelestariannya.
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat, pemerintahan
khususnya pemerintahan desa dalam pasilitasi pengelolaan pembangunan
partisipatif yang berwawasan lingkungan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang
diproritaskan oleh masyarakat.
6. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
7. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
8. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya
penanggulangann kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.
2.1.13 Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Berdasarkan bahan bacaan Petunjuk Tekhis Operasional (PTO) Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, dijelaskan
bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan
57
kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai
kegiatan simpan pinjam.
1. Tujuan dan Ketentuan
a. Tujuan Umum, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk
mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudian
akses pedesaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan perdesaan
sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan
serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan
lapangan kerja.
b. Tujuan Khusus, mempercepat proses pemenuhan kebutuhan perdesaan
usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan
meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
dan Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum
perempuan.
2. Ketentuan Dasar
Ketentuan dasar dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan untuk Kelompok
Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut :
a) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat
mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat apapun.
b) Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok
yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam
pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
58
c) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang
profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan
pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan
kesejahteraan.
d) Pengembangan , artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi
pada peningkatan pendapatan, sehingga meningkatkan pertumbuhan
aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
e) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pendanaan BLM
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan
untuk menandai kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perkecamatan
maksimal 25% dari alokasi BLM.
4. Sasaran dan Bentuk Kegiatan
a) Sasaran Program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang
memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar
melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di
masyarakat.
b) Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan ddana pinjaman sebagai
tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai
pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.
5. Ketentuan Kelompok SPP, yaitu :
59
a) Kelompok dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling
mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah
berjalan sekurang-kurangnya satu Tahun.
b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dan
pinjaman dan dana pinjaman yang telah disepakati.
c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana
pinjaman yang diberikan kepada anggota.
d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perdesaan pada kegiatan
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung. Yaitu sebagai berikut :
1. Jaringan yang Terlibat
Menurut Thomas R.Dye (2012:39) dalam (Adipurnawidagdo, halaman 6),
dalam sebuah kebijakan publik terdapat 3 sub sistem yang saling
berinteraksi dalam satu kesatuan tindakan. Salah satunya sub sistem
stakeholder (pelaku kebijakan) berinteraksi dengan lingkungan kebijakan
(policy environment) dan dengan kebijakan publik (publik policy).
Interaksi berlangsung secara timbal balik dalam pengertian
stakeholderyang berperan terhadap lingkungannya dan sebaliknya,
lingkungan memiliki peran terhadap para pelaku kebijakan.
60
Dalam PNPM Mandiri perdesaan di bidang Simpan Pinjam
Perempuan ini, pelaku-pelaku kebijakan yang terlibat diklasifikasikan
menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Bagian dalam yaitu
pemerintah Pemerintah Kabupaten Lebak, Peelaksana pemerintahan di
kabupaten Lebak, pelaku dikecamatan Warunggunung, pelaku di Desa
Selaraja, dan pelaku-pelaku lainnya yang telah dibentuk, seperti Unit
Pengelola Kegiatan (UPK).
Yang terlibat dalam pelaksanaan Program kegiatan Simpan Pinjam
khusus Perempuan adalah sebagai berikut :
a. Masyarakat adalah pelaku utama, yaitu sebagai pelaku atau anggota
kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sedangkan pelaku-pelaku
lainnya di desa, kecamatan, kabupaten itu sebagai pelaksana,
fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan,
prosedur PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara
benar.
b. Kepala Desa, peran kepala desa adalah sebagai pembina dan
pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri
Perdesaan di Desa
c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu
masyarakat dalam melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di
desa dan kelompok nmasyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
maupun pemeliharaan.
61
d. Tim Verifikasi (TV)
TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki
pengalaman dan keahlian khusus, dibidang tekhnik prasarana, simpan
pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat.
Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan
kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya
membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai
pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan tugas ini
berdasarkan penugasan yang diperoleh dari BKAD.
e. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan
kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari
ketua, sekertaris, dan bendahara.
f. Pendamping Lokal (PL)
Pendamping Lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yyang
membantu masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan
PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pelestarian.
2. Kebijakan Publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri
atau masih melibatkan pemerintah di level bawah. Secara Teknis, pada
bidang Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) masih melibatkan
pemerintah desa Selaraja, namun pelakuu utamanya adalah pada
masyarakat. Peran kepala desa dalam pengelolaan dan bergulir sebagai
62
penanggungjawab dan juga menandatangani proposal yang ingin diajukan
ke UPK. Sehingga kepala desa tahu betul bagaimana kondisi kelompok
yang ingin mengajukan bantuan tersebut.
2.2 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, senantiasa peneliti mengacu ke beberapa sumber
sebagai referensi. Berikut adalah sumber tersebut :
Dikemukakan oleh Haryanto (2013) dari Universitas Hasanuddin, dengan
judul ”Evaluasi Program PNPM Mandiri dalam Peningkatan Prasarana
Kehidupan di Kelurahan Taroda Kabupaten Maros” dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori Efektifitas. Permasalahan di
dalam penelitian tersebut adalah program PNPM Mandiri di Kelurahan Taroda
sempat mengalami kemogokan karena musim yang tidaak mau bersahabat. Seperti
kita ketahui bersama, membangun dengan keadaan hujan itu sangat tidak efisien.
Maka oleh sebab itu, program ini sempat terhambat selama sebulan, dikarenakan
hujan. Kemudian faktor dana, di kelurahan Taroda sangat minim dana nya, ini
yang menyulitkan program ini selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Peneliti mengungkapkan bahwa untuk menyelenggarakan program PNPM
selanjutnya perlu perhatian yang lebih dari pemerintah, dimana proses pengaliran
dananya tersalurkan dengan benar dan tepat waktu. Meningkatkan kapasitas
kelembagaan masyarakat dan pemerintah, memberi kemudahan kepada
masyarakat dalam proses pengangkutan hasil produksi pertanian melaui salah satu
program kerja PNPM Mandiri yakni perbaikan infrastruktur jalan tani (fisik).
63
Serta, memperbaiki kesejahteraan masyarakat (kesehatan masyarakat) melalui
program kerja PNPM Mandiri yakni jamban sehat bagi masyarakat yang kurang
mampu.
Dikemukakan oleh Suryanti Fabanyo (2011) dalam skripsinya yang
berjudul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Inspektorat Daerah Kota Tidore
Kepulauan”.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan
menggunakan teori pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah
pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah yang dilakukan oleh
inspektorat Daerah Kabupaten Tidore kepulauan telah dilakukan secara efisien
dan efektif., dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan
fungsi kinerja pemerintahan daerah kabupaten Tidore Kepulauan. Tujuan
diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan
fungsi pengawasan kinerja pemerintah daerah pada inspektorat daerah kota tidore.
Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasaan khususnya
pada kantor Inspektorat Daerah Tidore, ternyata dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pengawasan, baik dilihat dari pemeriksaan, pengujuan hingga
penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya
ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan. Belum akuratnya data
penyimpangan yang ditemukan untuk aparatur pengawaas di kantor inspektorat.
Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu diterapkannya fungsi
perencanaan program pengawasan.Hal ini bertujuan untuk dapat menunjang
kecepatan dalam memperoleh data. Dan selain itu penyajian data/informasi yang
akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi
64
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan disarankan pula, agar
terselenggaranya aparatur pengawas yang bersih dan memiliki rasa tanggung
jawab dalam menangani setiap pekerjaan yang berhubungan dengan fungsi
pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan daerah di Kota Tidore.
Demikian pula di kemukakan oleh Hetty Fitria Rahmawati (2007)
dalam Skripsinya yang berjudul ”Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Kerja Pegawai di Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten
Karanganyar”.Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan
menggunakan pendekatan deskriftif, dan menggunakan teori pengawasan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pengawaan yang dilakukan oleh Kepala
Kantor Informasi dan komunikasi Karanganyar terhadap pegawainya belum
cukup baik, dan masih banyak hambatan-hambatan. Tetapi dapat disimpulkan
bahwa penelitian ini dapat membawa pengaruh positif bagi kantor informasi dan
komunikasi Kabupaten Karang Anyar untuk lebih mengoptimalkan dan
meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap pegawainya.
Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan secara mayoritas
bahwasannya suatu program pemerintah harus ada interaksi antara anggota
pemerintah dan masyarakat agar pengawasan bisa berjalan dengan baik.
2.3 Kerangka Berfikir
Penelitian ini akan meneliti tentang efektivitas pengawasan program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam kegiatan simpan
pinjam khusus perempuan (SPP) di desa Selaraja Kecamatan Warunggunung.
65
Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) adalah kegiatan peminjaman
dana bergulir dari pemerintah, yang dikhususkan untuk perempuan. Dimana
Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung ini masih banyak permasalahn, diantaranya ketidakjelasan
penagihan cicilan pembayaran, sering terjadi keterlambatan pembayaran, kurang
optimalnya petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam melakukan survey
lapangan, tidak adanya sanksi bagi kelompok yang melakukan keterlambatan
pembayaran.
Untuk mengukur apakah efektivitas pengawasan program simpan pinjam
perempuan ini berjalan dengan efektif, maka ditentukan dengan mengetahui
bagaimana pengawasan menggunakan karakteristik yang nantinya akan
menciptakan efektifitas pengawasan yang tinggi menurut Handoko (200:373)
yaitu :
1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat.Data yang tidak
akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi
mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan
masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya
bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh.
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
66
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis
Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang
dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi
atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis.
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling
sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistis secara organisasional.
Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-
kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja
organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat
mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, dan
informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang
diperlukannya.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan
tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari
lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukan baik deteksi atau deviasi
dari standar tindakan koreksi apa yang harus diambil.
67
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mendorong perasaan otonomi,
tanggung jawab dan berprestasi.
Dengan karakteristik-karakteristik dalah hal-hal tesebut, akan mampu
untuk menciptakan pengawasan yang efektif. Adaapun kerangka berfikirnya
seperti gambar berikut ini :
68
Gambar 2.2
Kerangka Berfikir
Adapun kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ini adalah :
(Peneliti, 2016)
1. Ketidakjelasan Penagihan cicilan pembayaran 2. Sering terjadi keterlambatan pembayaran 3. Kurang optimalnya petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dalam
melakukan survey lapangan 4. Tidak adanya sanksi bagi kelompok yang melakukan
keterlambatan pembayaran 5. Tidak adanya sanksi bagi kelompok yang melakukan keterlambatan
pembayaran
Indikator Karakteristik Pengawasan yang Efektif menurut Handoko (2000:373) :
1. Akurat 2. Tepat Waktu 3. Objektif dan Menyeluruh 4. Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategis 5. Realistik Secara Ekonomis 6. Realistik Secara Organisasional 7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja Organisasi 8. Fleksibel 9. Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional 10. Diterima Para anggota Organisasi
Seberapa besar Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung
69
2.4 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan
diteliti dan dibuktikan kebenaranya. Hipotesis merupakan hasil refleksi peneliti
berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakannya sebagai dasar
argumentasi. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah
deskriftif yaitu jawaban sementara terhadap nilai satu variabel secara mandiri.
Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu :
H0 : µ0 ≤ 60%
Ho : “Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Kegian Program Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung, Ho
kurang dari atau sama dengan dari 60%”
71
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian oleh Sugiyono (2007:1) dapat diartikan sebagai metode
yang digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang
sesuai dan tepat dalam penelitiannya. Kesesuaian dan ketetapan data sangat di
pengaruhi oleh metode yang dipakai oleh penelitinya.Tujuan metode penelitian
adalah dapat membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang objektif dan
dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan atas data yang diperoleh. Metode
penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk tujuan dan kegunaan
tertentu.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif lebih banyak menggunakan instrumen dalam mengumpulkan data.
Proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan
generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan
teori untuk pelaksanaan penelitian. Selain itu, penelitian secara kuantitaif
digunakan untuk menjaga nilai keobjektifan hasil penelitian nantinya. Pendekatan
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Bungin (2009:36) menjelaskan
penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan,
meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, berbagai variable yang timbul di
masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.
72
Kemudian mengangkut kepermukaan karakter atau gambaran tentang kondisi,
situasi, atau pun variable tersebut.
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :
1. Sumber Data Primer
Sumber data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara secara
terstruktur (penyebaran kuesoner) kepada responden.
a. Kuesoner/angket
Pengumpulan data dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis mengenai variabel yang diteliti kepada
responden untuk menjawabnya.
b. Observasi non-partisipatoris
Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara tidak
langsung dalam penelitian ini
2. Sumber Data Skunder
Sumber data sekunder diperoleh dari hasil kepustakaan melalui
penelusuran pustaka yang berkaitan dengan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan khusus pada
kegiatan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
73
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian pada penelitian ini adalah tentang pengawasan program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam kegiatan simpan
pinjam perempuan (SPP) di Desa Selaraja kecamatan Warunggunung.
3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dini adalah di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung.
yang berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung
- Sebelah Selatan : Desa Muara Dua, Kecamatan Cikulur
- Sebelah Timur : Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung
- Sebelah Barat : Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung
3.4 Instrumen Penelitian
Sugiyono (2008:102) menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah
suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang
diamati.Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian.
Intrumen penelitian dugunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan
diteliti sekaligus menguji reabilitasnya dan validitasnya. Intrumen yang digunakan
dalam penelitian ini berbentuk angket atau kuesioner, dengan jumlah varibel
sebanyak 1 (satu/tunggal) variabel yaitu Pengawasan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung dengan indikator-
indikator sebagai berikut : (teori yang yang ingin digunakan).
74
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian
VARIABEL DIMENSI INDIKATOR NO.
ITEM
Pengawasan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM) Mandiri
dalam Kegiatan
Simpan Pinjam
Perempuan
(SPP) di Desa
Selaraja
Kecamatan
Warunggunung
1. Akurat
Tepat sasaran
dalam
memberdayakan
masyarakat
1, 2
2. Tepat Waktu
Tepat waktu dalam
memberikan
pelayanan
3, 4
3. Objektif dan
Menyeluruh
Calon anggota
kelompok dari
setiap dari
golongan
masyarakat
5, 6
4. Terpusat pada
titik-titik
pengawasan
strategis
Anggota
kelompok SPP
(Simpan Pinjam
Perempuan)
diawasi langsung
oleh Pengawas
Unit Pelayanan
Kegiatan
7, 8
5. Realistik secara
ekonomis
Pengawasan
pengelolaan dana
simpan pinjam
9, 10
6. Realistik secara
Organisasional
Sosialisasi SPP
(Simpan Pinjam 11, 12
75
Perempuan)
kepada masyarakat
7. Terkoordinasi
dengan aliran
kerja organisasi
Unit Pengelola
Kegiatan SPP
(Simpan Pinjam
Perempuan)
berkoordinasi
dengan pemerintah
daerah
13, 14
8. Fleksibel
Anggota
kelompok dapat
meminjam sesuai
dengan
kemampuan
15, 16
9. Bersifat sebagai
petunjuk dan
Operasional
Anggota
kelompok di
arahkan untuk
pengembangan
ekonomi keluarga
17, 18
10. Diterima para
anggota
Organisasi
Pengawasan
anggota kelompok
oleh UPK (Unit
Pengelola
Kegiatan)
19, 20
Sumber : Peneliti, 2016
Adapun untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini di
antaranya:
76
1. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya.
2. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah
wawancara yang bebas atau bersifat insidental. Peneliti tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis
dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
3. Studi dokumentasi. Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan
peraturan, Undang-Undang, laporan-laporan, catatan serta dokumen-
dokumen yang relevan mengenai masalah penelitian ini.
4. Studi literatur atau studi kepustakaan. Pengumpulan data diperoleh dari
berbagai referensi yang relevan mengenai penelitian ini berdasarkan teks
books maupun jurnal ilmiah.
5. Pengamatan/observasi. Dalam penelitian ini pengamatan/observasi yang
dilakukan adalah nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya
sebagai pengamat independen.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dengan
jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri.Sedangkan skala
pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert.
77
Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Indikator variabel yang disusun
melalui item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan diberikan
jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti yang
dijelaskan pada tabel skor item instrumen di bawah ini:
Tabel 3.2
Skor Item-Item Instrumen
Skor Keterangan
4 Sangat Setuju
3 Setuju
2 Tidak Setuju
1 Sangat Tidak
Setuju
Sumber: Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
3.5 Populasi dan Sampel
Sebelum peneliti mengemukakan bagaimana peneliti menentukan subjek
penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan mengupas secara sederhana tentang
istilah Populasi dan Sampel yang umum dipergunakan untuk menyebut subjek
dalam sebuah penelitian.
78
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008:80).
Oleh karenanya, apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi.Polulasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat (penduduk) Desa
Selaraja Kecamatan Warunggunung yang menerima dana simpan pinjam
perempuan tahun 2014 sejumlah 142 orang (Data rekapitulasi kependudukan
kecamatan Warunggunung)
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan mewakili keseluruhan
populasi tersebut. Oleh karenanya peneliti yang hanya meneliti sebagian saja dari
populasi untuk pada akhirnya digunakan untuk menggeneralisir seluruh populasi,
dinamakan penelitian sampel.
Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling yaitu teknik
untuk menentukan jumlah sampel dari populasi berstrata tetapi kurang
proporsional, dan pengambilan sampelnya dilakukan secara acak tiap stratanya
dengan cara undian (Sugiyono, 2008:83).
Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti menggunakan
rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan
rumus slovin yang dikutip oleh husein (2004:107) yaitu :
79
n = N
1 + N.e2
142
1 + (142).(0,05)2
142
1 + (142) (0,0025)
142
1+ 0,355
142
1,355
= 104, 79 105 Responden
Dengan jumlah keseluruhan besaran sempel sebanyak 105 orang.Maka
pada penetuan teknik sampling yang digunakan adalah. Simpel Random
Sampling. Dikatakan Simpel Random Sampling karena pengambilan anggota
sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan starta yang ada
dalam populasi itu.Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap
homogen.
Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi
N.e2= Tingkat Kesalahan yang ditetapkan yaitu 5% atau 0,05
N n = 1 + N.e2
80
Jenis pekerjaan responden anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung, sangat beragam. Dalam
program SPP tidak diwajibkan harus memiliki pekerjaan tetap, karena kriteria
dasar suatu kelompok dapat memperoleh alokasi dana SPP dilihat dari latar
belakang administrasi kelompok dan usaha yang akan dijalankan atau
dikembangkan.
3.6 Analisis Data
Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau
sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah:
mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data
berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang
diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan
Data yang diperoleh selanjutnya ditulis secara sistematis, kemudian
diklasifikasikan menurut kategori masing-masing indikator dan variabel yang
bersangkutan, selanjutnya untuk mempermudah dan menganalisa data yang ditulis
secara sistematis disimpulkan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut
Bungin (2009:36) menjelaskan penelitian kuantitatif dengan format deskriptif
bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi,
berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu
berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkut kepermukaan karakter atau
gambar
81
an tentang kondisi, situasi, atau pun variable tersebut. guna mendukung
hasil penelitian sehingga dapat menjadi jelas dan mempermudah untuk penarikan
kesimpulan umum dari hasil penelitian ini. Data yang ditulis secara sistematis
tersebut selanjutnya dianalisa untuk mencari hubungan dengan permasalahan
tersebut membuktikan kebenarannya.
Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.
Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini
data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran
yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam
penelitian. Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut
menggunakan cara sebagai berikut :
1. Editing Data. Adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai
menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena
kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi
harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih,
berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus
diperbaiki melalui editing ini. Proses editing dimulai dengan memebri
identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Kemudian
memeriksa satu per satu lembaran instrumen dan poin yang janggal
tersebut.
2. Coding data. Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya
adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahap koding.
Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga
82
memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. kemudidan diberikan skor
dengan menggunakan skala Likert.
3. Tabulating data. Adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan
mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyusunan data dalam
tabel-tabel yang mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk
dianalisis.
Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data.
Dimana analisis itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam
rumusan masalah. Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan
data yang didapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang
digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data
adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dari jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data
dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab
rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah
diajukan. Berikut merupakan rumus pengujian hipotesis deskripsi yang diajukan
dalam penelitian ini menggunakan rumus T-Test (Uji T) sebagai berikut :
t = -
83
Keterangan :
X = Keterangan rata-rata
µo = Nilai yang dihipotesiskan
s = Simpangan baku sampel
n = jumlah anggota sampel
3.6.1 Uji Validitas
Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang
diteliti.Instrument yang valid beraarti alat ukur yang digunakan untuk data
mengukur itu valid. Sugiyono (2007:137) mendefinisikan Valid berarti
instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya
diukur. Maka dari itu untuk menguji instrumen penelitian ini agar data yang
didapat valid, maka peneliti menggunakan rumus Korelasi Product Moment
dengan bantuan piranti lunak Statistic Program For Social Science (SPSS).
Keterangan :
Koefisien Korelasi Product Moment
Jumlah Skor Dalam Sebaran X
Jumlah Skor Dalam Sebaran Y
Jumlah Hasil Kali Skor X dan Y yang Berpasangan
84
)1)(( 2
2
11 StSi
nnnr
Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran X
Jumlah Skor yang Dikuadratkan dalam Sebaran Y
Jumlah Sampel
3.6.2 Uji Realiabilitas
Tahap selanjutnya adalah uji reliabelitas, dimana hasil penelitian yang
reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Sugiyono
(2007:137) mendefinisikan Instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang
bila digunakan berkali-kali untuk mengukur objek yang sama. Pendekatan yang
digunakan untuk uji reliabelitas adalah pendekatan reliabelitas konsistensi
internal. Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal
adalah Cronbach’s Alpha. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih
dari 0,30. Dengan dilakukannya uji relibelitas maka akan menghasilkan suatu
instrumen yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Pengujian Reliabilitas
kuesioner pada penelitian ini menggunakan bantuan piranti lunak Statistic
Program For Social Science (SPSS). Rumus Cronbach’s Alpha.
Keterangan :
n = jumlah butir
Si 2 = variabel butir
St 2 = variabel total
85
3.7 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan penulis di Kantor UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
kecamatan Warunggunung, yang beralamat di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung Kabupaten Lebak.
3.8 Jadwal Penelitian
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
No Kegiatan
WAKTU
Mei November
Desember
Januari
Februari
Maret April Mei Juni Agust
us 2014 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
1 Menentukan Judul
2 Observasi Awal
3 Pengajuan Bab I – III
5 Seminar Ujian Proposal
6 Revisi Proposal
7
Pengolahan, Analisis Data, Pembuatan Hasil Penelitian
8 Sidang Skripsi
Sumber : Peneliti. 2016
86
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi
lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum wilayah
Kecamatan Warunggunung, profil Kecamatan Warunggunung, Struktur
Organisasi Kecamatan Warunggunung. Hal tersebut akan di paparkan di bawah
ini.
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Warunggunung
Luas Wilayah 5.497 Ha, dengan ketinggian 250 Meter di atas
permukaan laut. Jarak ke Ibukota Kabupaten Lebak (Rangkasbitung) 9
Km, dan ke Ibu Kota Provinsi Banten (Serang) 11 Km, yang terdiri dari :
- Lahan Darat seluas 3.704,05 Ha
- Lahan Sawah seluas 1.793 Ha
Berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Kabupaten Serang
- Sebelah Timur : Kecamatan Cibadak
- Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cikulur
Secara Administrasi Kecamatan Warunggunung terdiri dari : 12
Desa, 58 Rukun Warga (RW) dan 240 Rukun Tetangga. Jumlah sekertaris
87
Desa sebanyak 12 orang yang baru di angkat menjadi PNS sebanyak 8
orang.
Berdasarkan dokumen yang diterbitkan oleh BPS Tahun 2010,
jumlah penduduk Kecamatan Warunggunung tercatat berjumlah 52.905
jiwa yang terdiri Laki-laki berjumlah 28.005 jiwa dan perempuan
berjumlah 25.900 jiwa dengan sex Rasio 106, sedangkan menurut hasil
coklit tahun 2010, jumlah penduduk Kecamatan Warunggunung tercatat
56.130 jiwa yang terdiri dari laki-laki 29.029 jiwa dan perempuan
berjumlah 27.101 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13.784
KK.
Proporsi Penduduk Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masih
menunjukan angka yang tinggi yaitu tercatat sebanyak 6.286 KK
(51,88%). Berdasarkan kategori Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai
berikut : Hampir Miskin Sebanyak 4.072 KK, Miskin sebanyak 1.750 KK
dan Sangat Miskin sebanyak 464 KK. Dimana Program Keluarga Harapan
(PKH) sebanyak 464 KK tersebar di 12 Desa se-Kecamatan
Warunggunung
4.1.2 Sejarah UPK Kecamatan Warunggunung
UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Warunggunung berdiri
pada tahun 2010 ditetapkan pada pelaksanaan Musyawarah Antar Desa
Sosialisasi UPK-MP. Sebelumnya melalui surat penetapan Camat,
ditetapkan UPKS (Unit Pengelola Kegiatan Sementara). Pada saat itu
terpilih kepengurusan UPKS yaitu:
88
Pada tanggal 29 Juni 2015 telah dilaksanakan Musyawarah Antar
Desa Laporan Pertanggung Jawaban Unit Pengelola Kegiatan (MAD LPJ
UPK), untuk melaporkan kegiatan selama tahun Anggaran 2014. Pada
kesempatan kali ini juga sekaligus melaksanakan pergantian ketua UPK,
dikarenakan ketua UPK sebelumnya sudah meninggal dunia. Hasil
pemilihan ketua UPK yang terjaring dari 3 (tiga) calon diantaranya adalah
1.Sukmawati 2.Anto dan 3. M. Ramdan. Setelah dilakukan pemilihan
secara demokratis terpilihlah saudari Sukmawati sebagai ketua UPK dan
langsung ditetapkan sebagai pengurus baru Unit Pengelola Kegiatan.
Berikut kepengurusan UPK Kecamatan Warunggunung adalah:
Ketua : Sukmawati
Sekretaris : Ida Adhelia
Bendahara : M. Ramdhan
4.1.3 Visi dan Misi UPK Kecamatan Warunggunung
a) Visi
Sebagai lembaga kegiatan masyarakat di kecamatan
Warunggunung dalam upaya meningkatkan bidang ekonomi
khususnya dan kesejahteraan masyarakat umumnya
b) Misi
1. Mengembangkan profesionalisme sumberdaya manusia
dalam pengelolaan kegiatan bagi kepentingan
pemberdayaan masyarakat
89
2. Mengembangkan demokratiasasi melalui penerapan
prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, desentraliasasi,
keberpihakan kepada orang miskin dan kompetisi.
3. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dan
peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberian
manfaat nyata terutama bagi kelompok miskin dan
perempuan
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Secara umum kelembagaan UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
mempunyai tugas tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelola dana PNPM
(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri
Perdesaan di Kecamatan
b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan
pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM (Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan.
c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM
Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non
keuangan.
d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir
e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM
Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
90
pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku
lainnya.
g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik
keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan
dan ketentuan program.
h. Membuat perencanaan keuangan (angguran) dan rencana kerja
sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada
BKAD/MAD
i. Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana
kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan
pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa
yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan
j. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana
Penggunan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD)
Yang dibuat oleh deaa dalamsetiap tahapan proses PNPM
Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan
k. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung
administrasi dan pelaporan pelaku desa.
Dalam pelaksanaan tugas harian khususnyaa terkait dengan
pengelolaan keuangan, setiap pengurus UPK mempunyai tugas dan
fungsi sebagai berikut :
91
1. Ketua UPK
a. Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional
sesuai anggaran
b. Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur
pengelolaan keuangan dan kegiatan
c. Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan
transaksi keuangan
d. Melakukan otoritasi terhadap penerimaan dan pengeluaran
keuangan di UPK
e. Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh
bendahara
f. Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan
g. Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan
administrasi kantor
2. Bendahara UPK
a. Melaksanakan fungsi penerimaan danpenyaluran dana
LBM PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir
b. Melakukan pencatatan transaksi keuangan khususnya
transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan
pengeluaran kas maupun bank
c. Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada
setiap penutupan transaksi
92
d. Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan
transaksi/tutup buku bulanan
e. Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan (UPK)
terkait LBM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan
dana Bergulir
f. Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan
keuangan
g. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan
keuangan terhadap TPK
h. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran
3. Sekretaris UPK
a. Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan
administrasi kantor
b. Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas,
buku bank dan buku rekening) serta dokumen non
keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen
musyawarah
c. Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas,
bank, dan piutang)
d. Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan
dengan melakukan input transaksi keuangan kedalam
aplikasi/program dari catatan transaksi pada buku kas dan
buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara
93
4.1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Warunggunung
Menurut Perda No. 15 Tahun 2007
CAMAT
Cece Sahroni, S.Ip
NIP. 19620515 198311 1 001
Kelompok Jabatan
Fungsional
Sekmat
Mohamad Dedi S.sos
NIP. 19630413 198503 1 009
Kasubag Umum
Hj. Nur Rossylawati
NIP. 19690720 1989032 003
Kasubag Kepegawaian
Saiful Anwar S.pd
NIP. 19701207200502 1 001
Kasubag Keuangan
Hj. Mardiah SE
NIP. 196304061996012 001
Kasi Ketentraman &
ketertiban Umum
Maksudi S.pd
NIP. 195707051984021001
Kasi Kesejahteraan Sosial
Sukmawati
NIP. 196104241986032 009
Kasi Ekonomi &
Pembangunan
Supratman S.pd
NIP. 196403111985031 012
94
4.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Warunggunung
1. Tugas Pokok
Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan
oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan Kebutuhan
daerah serta tugas pemerintahan lainnya berdasarkan
perundang-undangan.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
tersebut di atas , kecamatan mempunyai fungsi :
a. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan
oleh perangkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintah yang terpadu
b. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang
kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
c. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
d. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan ekonomi dan
Pembangunan
e. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan
Desa/Kelurahan
95
f. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi
serta memberikan Pelayanan Tekhnis Administrtif kepada
seluruh perangkat Kecamatan
g. Pelaksanaan Pembinaan Administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Identitas Responden
Dalam kegiatan Program Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) ini faktor umur sangat berpengaruh terhadap
produktivitas dalam melaksanakan program. Dalam melakukan
aktivitas kerja, pada umumnya usia produktif seseorang adalah
berkisar antara 15-60 tahun. Semakin bertambah umur seseorang,
maka produktivitas juga bertambah. Berikut ini merupakan tabel
umur Responden
Tabel 4.1
Responden Menurut Tingkat Usia
No. Umur Jumlah Presentase (%)
1 22-37 Tahun 35 33%
2 38-43 Tahun 25 24%
3 44-49 Tahun 18 17%
4 50-55 Tahun 20 19%
5 56-60 Tahun 7 7%
Total 105 100%
sumber : Peneliti, 2016
96
Tabel diatas menunjukan jumlah responden berdasarkan
tingkat usia dari 105 responden, hasil pengumpulan data
menyatakan pada golongan usia 22-37 tahun sebanyak 35
responden, usia 38-43 tahun sebanyak 25 responden, usia 44-49
sebanyak 18 responden, usia 50-55 tahun sebanyak 20 responden,
dan usia 56-60 tahun sebanyak 7 responden.
Tabel. 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Terakhir
No. Tingkat
Pendidikan Jumlah
Presentase
(%)
1 SD 15 14%
2 SMP 35 33%
3 SMA/SMK 50 48%
4 S1 5 5%
Total 105 100%
Sumber : Peneliti, 2016
Tabel diatas menunjukan komposisi jumlah responden
berdasarkan pendidikan terakhir dari 105 responden. Hasil
mengumpulkan data menyatakan bahwa golongan SD/sederajat
sebanyak 15 responden, golongan SMP/Sederajat sebanyak 35
responden, golongan SMA/SMK sebanyak 50 responden, dan
untuk golongan S1 sebanyak 5 responden.
97
Jenis pekerjaan responden anggota kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung, sangat beragam. Dalam program SPP tidak
diwajibkan harus memiliki pekerjaan tetap, karena kriteria dasar
suatu kelompok dapat memperoleh alokasi dana SPP dilihat dari
latar belakang administrasi kelompok dan usaha yang akan
dijalankan atau dikembangkan.
Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Responden
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase
(%)
1 Ibu Rumah Tangga 39 37%
2 Pedagang 25 24%
3 Petani 15 14%
4 Buruh 26 25%
Total 105 100%
Sumber : Peneliti, 2016
Tabel diatas menunjukan komposisi jumlah responden
berdasarkan jenis pekerjaan dari 105 responden. Untuk ibu rumah
tangga sebanyak 39 responden, untuk pedagang sebanyak 25
responden, untuk petani sebanyak 15 responden, dan untuk buruh
sebanyak 16 responden.
98
4.3 Pengujian Persyaratan Statistik
4.3.1 Uji Validitas Instrumen
Dalam penelitian ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah
melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga
ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.
Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen
benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam
penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan
hasil pengukuran.
Pengujian validitas tiap butir pertanyaan digunakan analisis item,
yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan
jumlah tiap skor butir. Adapun jumlah sampel yang diuji validitas ialah
sebanyak 105 responden, hal ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan suatu
data sebelum data tersebut diolah secara keseluruhan. Untuk menguji
validitas instrumen digunakan rumus person product moment dengan
bantuan SPSS Statisticsversi 16.
99
Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
No. Item Rhitung Rtabel Keterangan
1 0,271 0,195 Valid
2 0,262 0,195 Valid
3 0,245 0,195 Valid
4 0,247 0,195 Valid
5 0,377 0,195 Valid
6 0,295 0,195 Valid
7 0,265 0,195 Valid
8 0,351 0,195 Valid
9 0,379 0,195 Valid
10 0,333 0,195 Valid
11 0,292 0,195 Valid
12 0,394 0,195 Valid
13 0,403 0,195 Valid
14 0,350 0,195 Valid
15 0,300 0,195 Valid
16 0,222 0,195 Valid
17 0,245 0,195 Valid
Kriteria item/butir instrumen yang digunakan adalah apabila r
hitung ≥ r tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan valid. Jika r hitung
≤ r tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan tidak valid. Perolehan niai
100
rhitung diperoleh dari perhitungan statistik Korelasi Product Moment
dengan bantuan SPSS statistik versi 16. Perolehan nilai 0,195 dari rtabel
merupakan perolehan dari Korelasi Product Moment dengan tingkat
kesalahan 5% Tingkat signifikasi untuk uji satu arah. Berdasarkan tabel di
atas, dapat diketahui bahwa 17 item/butir instrumen dinyatakan valid dan 3
item/butir instrumen dinyatakan tidak valid.
4.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen
Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi
dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha. Cronbach Alpha yaitu
penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di
antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, adapun hasil dari uji
reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Cronbach
Alpha sebesar 0,474. Suatu variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya
lebih dari 0,17. Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,474> dari 0,17
sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel. Pengujian reliabilitas dibantu
dengan perangkat lunak Statistic Product and Service Solutions (SPSS)
versi 16. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
101
Tabel 4.5
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.474 17
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 16.
4.3.3 Normalitas Data
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil
penelitian ini maka peneliti mencoba untu kmelakukan menghitung mean,
median dan modus dan normalitas data guna menjaga ketepatan metode
statistic yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal
maka statistic yang digunakan adalah statistik nonparametric sedangkan
apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistic yang digunakan
adalah statistic parametric. Pengolahan data dalam penelitian ini
menggunakan bantuan SPSS 16.0. Lebih jelasnya bias dilihat pada tabel
dibawah ini.
102
Tabel 4.6
Uji Normalitas
Statistics
Uji Normalitas
N Valid 105
Missing 0
Mean 38.94
Std. Error of Mean .503
Median 40.00
Mode 40
Std. Deviation 5.149
Variance 26.516
Skewness -.150
Std. Error of Skewness .236
Kurtosis -.131
Std. Error of Kurtosis .467
Range 26
Minimum 26
Maximum 52
Sum 4089
Sumber : Hasil Penelitian, 2016
Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rata-rata atau mean dari nilai
Efektifitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
diketahui sebesar 38.94 dengan standar error of mean 503. Dengan demikian
103
rata-rata Efektifitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) yang merupakan sampel penelitian adalah berkisaran
antara mean 38.94. Standar deviasi Efektifitas Pengawasan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program
Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) sebesar 5.149 artinya sebaran data
berkisar antara 5.149.
4.4 Analisis Data
Dalam penelitian ini terdapat 1 variabel. Jenis dan analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif kuantitatif, maka data yang
diperoleh tidak hanya berbentuk pernyataan dari hasil kuisioner, melainkan
ditampilkan dari hasil penelitian yang berbentuk angka yang kemudian diolah.
Skala yang dipakai dalam kuisioner adalah skala likert, dimana pilihan jawaban
terdiri dari 4 item, antara lain 4 = (Sangat Setuju), 3 = (Setuju), 2 = (Tidak
Setuju), 1 = (Sangat Tidak Setuju). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
indikator pengawasan, yang terdiri dari, Akurat, Tepat Waktu, Objektif dan
menyeluruh, Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, Realistik secara
ekonomis, Realistik secara Organisasional, Terkoordinasi dengan aliran kerja
organisasi, Fleksibel, Bersifat sebagai petunjuk dan Operasional, dan Diterima
para anggota Organisasi. Untuk Jumlah Kuisioner yang disebar yaitu sebanyak
105 kuesioner. Skala yang digunakan adalah skala likert, pilihan jawaban dari
104
kuesioner terdiri dari 4 (empat) item yang memiliki pilihan berbeda tetapi poin
yang digunakan sama antara pernyataan 1 (satu) sampai 17 (Tujuh Belas), yaitu :
1. Jawaban SS (Sangat Setuju) bernilai 4
2. Jawaban S ( Setuju) bernilai 3
3. Jawaban TS (Tidak Setuju) bernilai 2
4. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) bernilai 1
Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai bagaimana efektivitas
pengawasan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri dalam
kegiatan simpan pinjam khusus perempuan (SPP) di desa Selaraja kecamatan
Warunggunung, lebih lengkapnya peneliti akan menguraikan dalam bentuk
grafik disertai penjelasan dan kesimpulan hasil jawaban dari pernyataan yang
diajukan kepada para responden melalui penyebaran kuisioner yaitu sebagai
berikut:
105
Grafik 4.1
Dimensi Akurat
Berdasarkan dari Grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi akurat menunjukan nilai dari pernyataan dalam memberdayakan
Perempuan dalam program Simpan Pinjam khusus Perempuan dengan skor
sebesar 2,26, sedangkan dari pernyataan program simpan pinjam khusus
perempuan tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan dengan skor sebesar
2,33. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam khusus perempuan
di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung sudah berjalan dengan baik atau
sudah tepat sasaran.
2.20 2.22 2.24 2.26 2.28 2.30 2.32 2.34
Tepat Sasaran
Memberdayakan
2.33
2.26
Dimensi Akurat
106
Grafik 4.2
Dimensi Tepat Waktu
Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Tepat Waktu menunjukan nilai dari pernyataan dalam pengawasan sudah
sesuai jadwal dengan skor sebesar 2,30, sedangkan dari pernyataan bahwa
anggota kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan mendapatkan pengawasan
langsung di lapangan dengan sebesar 2,32. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
program simpan pinjam khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung sudah mendapatkan pengawasan langsung ke tempat usaha.
2.30 2.31 2.31 2.32
Sesuai Jdwl
Pengawasan Lapangan
2.30
2.31
Dimensi Tepat Waktu
107
Grafik 4.3
Dimensi Objektif dan Menyeluruh
Berdasarkan dari Grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Objektif dan Menyeluruh, menunjukan nilai dari pernyataan dana
pinjaman anggota kelompok sudah sesuai dengan ketentuan dengan skor sebesar
2,30, sedangkan dari pernyataan bahwa program simpan pinjam khusus
perempuan ini sudah menyeluruh kepada berbagai kalangan masyarakat, yaitu
dengan skor sebesar 2,40. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program simpan
pinjam khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung sudah
berjalan dengan baik atau sudah menyeluruh.
2.20 2.25 2.30 2.35 2.40
Menyeluruh
Sesuai Ketentuan
2.40
2.30
Dimensi Obyektif dan Menyeluruh
108
Grafik 4.4
Dimensi Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategis
Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Terpusat pada titik-titik Pengawasan Strategis menunjukan nilai dari
pernyataan petugas UPK langsung mengawasi ke tempat usaha tiap anggota
Simpan Pinjam khusus Perempuan dengan skor sebesar 2,12, sedangkan dari
pernyataan pengawasan oleh pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan skor
sebesar 2,14. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam khusus
perempuan di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung sudah mendapatkan
pengawasan dari pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dengan baik.
2.11 2.12 2.12 2.13 2.13 2.14 2.14 2.15
pengwasan oleh pihak upk
mengawasi ke tempat usaha
2.14
2.12
Dimensi Terpusat pada titik-titik Pengawasan Strategis
109
Grafik 4.5
Dimensi Realistik Secara Ekonomis
Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Realistik Secara Ekonomis menunjukan nilai dari pernyataan bahwa
jumlah dana pinjaman sudah sesuai kebutuhan dengan skor sebesar 2,22, dan dari
pernyataan bahwa program simpan pinjam khusus perempuan sudah membantu
meningkatkan ekonomi Rumah Tangga Miskin, yaitu dengan skor sebesar 2,22.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam khusus perempuan di
Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung sudah bisa memenuhi kebutuhan
Rumah tangga miskin dan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
meningkatkan Ekonomi RumahTangga Mislkin
sesuai kebutuhan
2.22
2.22
Dimensi Realistik Secara Ekonomis
110
Gambar 4.6
Dimensi Secara Organisasional
Berdasarkan dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Realistik Secara Organisasional menunjukan nilai dari pernyataan
anggota Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) mendapatkan sosialisasi dari
UPK dengan skor sebesar 2,17, sedangkan dari pernyataan petugas UPK langsung
menyurvey ke tempat usaha dengan skor sebesar 2,25. Hal ini dapat disimpulkan
bahwa program simpan pinjam khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung sudah berjalan dengan baik dengan adanya tugas UPK menyurvey
langsung ke tempat usaha.
2.12 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.24 2.26
survey ke Lapangan
Sosialisasi dari UPK
2.25
2.17
Dimensi Realistik Secara Organisasional
111
Grafik 4.7
Dimensi Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi
Berdasarkan dari Grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi menunjukan nilai dari
pernyataan sosialisasi program SPP pada masyarakat dengan skor sebesar 2,21,
sedangkan dari pernyataan koordinasi pihak UPK dengan kecamatan juga dengan
sebesar 2,21. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program simpan pinjam
khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung sudah sangat
menyeluruh, dan koordinasi dari pihak UPK dan kecamatan juga sudah sangat
baik
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
koordinasi Pihak UPK denganKecamatan
sosialisasi pada masyarakat
2.21
2.21
Dimensi Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi
112
Grafik 4.8
Dimensi Fleksibel
Berdasarkan dari Grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Fleksibel menunjukan nilai dari pernyataan bahwa anggota kelompok
dapat meminjam sesuai dengan keinginan dengan skor sebesar 2,21, sedangkan
dari pernyataan banyaknya hambatan dalam kegiatan simpan pinjam khusus
perempuan (SPP) dengan skor sebesar 2,34. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
program simpan pinjam khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung masih banyak hambatan, salah satunya kesadaran dari para
anggota kelompok dalam melakukan pembayaran cicilan.
2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35
Hambatan Program SPP
Meminjam sesuai dengan Keinginan
2.34
2.21
Dimensi Fleksibel
113
Grafik 4.9
Dimensi Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional
Berdasarkan dari Grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Bersifat Sebagai petunjuk dan operasional menunjukan nilai dari
pernyataan bahwa anggota kelompok mempergunakan dan apinjaman desuai
dengan peraturan skor sebesar 2,35, sedangkan dari pernyataan adanya sanksi
administratif yang ditetapkan oleh pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan) dengan
sebesar 2,52. Hal ini dapat disimpulkan bahwa para anggota program simpan
pinjam khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung setuju
dengan diadakannya sanksi administratif, agar kegiatan dana bergulir ini tetap
berjalan dari tahun ketahunnya.
2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55
Mempergunakan Dana Pinjaman Sesuaiperaturan
Sanksi Administratif
2.35
2.52
Dimensi Bersifat Sebagai Petunjuk Operasional
114
Grafik 4.10
Dimensi Diterima Para Anggota Organisasi
Berdasarkan dari Grafik diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari
dimensi Diterima Para Anggota Organisasi menunjukan nilai dari pernyataan
bahwa pengawasan dilakukan oleh anggota UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
dengan skor sebesar 2,38, sedangkan dari pernyataan bahwa petugas UPK (Unit
Pengelola Kegiatan) memberikan tanggung jawab kepada anggota kelompok
dengan sebesar 2,43. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok Simpan
pinjam khusus perempuan setuju dengan adanya Petugas UPK (Unit Pengelola
Kegiatan) memberikan tanggung jawab langsung kepada program simpan pinjam
khusus perempuan di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung. Agar setiap
kelompok simpan pinjam khusus perempuan ini ada yang mengatur.
2.34 2.36 2.38 2.40 2.42 2.44
Pengawasan anggota UPK
Tanggung jawab anggota kelompok
2.38
2.43
Dimensi Diterima Para Anggota Organisasi
115
Grafik 4.11
Karakteristik Pengawasan yang Efektif
Skor Interpretasi Hasil Penelitian
1. 1 = Tidak Baik
2. 2 = Kurang Baik
3. 3 = Baik
4. 4 = Sangat Baik
Berdasarkan grafik dan pedoman skor interpretasi hasil penelitian diatas,
dapat dilihat bahwa berdasarkan dari Karakteristik pengawasan yang Efektif. Hal
ini dapat disimpulkan bahwa Dimensi Akurat sebesar 2,30 dan berarti kurang
baik. Dimensi Tepat Waktu sebesar 2,31 dan artinya Kurang baik. Dimensi
Objektif dan Menyeluruh sebesar 2,35 dan berarti kurang baik. Dimensi Terpusat
1.80 2.00 2.20 2.40 2.60
Akurat
Tepat Waktu
Obyektif dan Menyekuruh
Terpusat Pada Titik-titik…
Realistik Secara Ekonomis
Realistik Secara Organisasional
Terkoordinasi dengan Aliran…
Fleksibel
Bersifat Sebagai Petunjuk dan…
Diterima Para Anggota Organisasi
2.30
2.31
2.35
2.13
2.22
2.21
2.21
2.28
2.28
2.40
Karakteristik Pengawasan yang Efektif
116
pada titik-titik pengawasan strategis sebesar 2,18 dan artinya kurang baik.
Dimensi Realistik secara ekonomi desngan skor sebesar 2,22 dan artinya kurang
baik. Dimensi realistic secara organisasional dengann skor sebesar 2,21 dan
artinya kurang baik. Dimensi Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi dengan
skor sebesar2,21 artinya kurang baik. Dimensi Fleksibel dengan skor sebesar 2,28
dan artinya adalah kurang baik. Dimensi Bersifat sebagai Petunjuk dan
operasional sebesar 2,28 dan artinya adalah kurang baik. Dan dimensi Diterima
para naggota organisasi sebesar 2,40 dan artinyya adalah Kurang baik.
4.5 Uji Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan
diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan hasil refleksi peneliti
berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakannya sebagai dasar
argumentasi. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah
hipotesis deskriptif yaitu dugaan sementara terhadap nilai satu variabel secara
mandiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis yang
dipakai adalah :
H0 : µ0 ≤ 60%
Ho : “Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Kegian Program Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung,
kurang dari atau sama dengan dari 60%”
117
Ha : µa ≥ 60%
Ha : “Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Kegian Program Simpan Pinjam khusus
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung, lebih
dari 60%”
Skor ideal Efektifitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan
(SPP) 4 x 105 x 17 = 7140. Dimana 4 adalah skor tertinggi tiap item. 17 adalah
jumlah pertanyaan yang valid dan 105 adalah jumlah responden. Rata-rata dari
sub variabel tersebut adalah 7140, sedangkan rata-rata 7140 : 105 = 68
Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) sudah
berjalan efektif dengan tingkat persentase satu atau sama dengan dari 60 % dari
nilai ideal, hal ini berarti bahwa 0,60 x 105 = 63. Sedangkan untuk perhitungan
hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : Ho untuk memprediksi µ lebih kecil
atau sama dengan 60 % dari skor ideal.
Ho = µ ≤ 60% ≤ 0,60 x 7140 : 105 = 40,8
Ha = µ > 60% > 0,60 x 7140 : 105 = 40,8
Pengujian Hopotesis menggunakan rumus t- test satu sempel dengan uji
pihak kiri adalah sebagai berikut :
118
Diketahui :
X = 4089 = 240,52
17
µo = 40,8
S = 5149 ( Dilihat dari std. Deviation di SPSS)
n = 105
Ditanya : t ?
Jawab :
t = 240,52 – 40,8
5.149
t = 199,72
502,5
t = 0,397
Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel dengan
derajat kebebasan (dk) - n – 1 = (105 – 1 = 104) dan taraf kesalahan α = 5%,
untuk uji satu pihak, berdasarkan dk = 104 dan α = 5% ternyata harga ttabel untuk
uji satu pihak = 1,658 karena thitung lebih kecil dari ttabel atau jumlah penolakan Ho
(0,397 <1,658 ) aka hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis kerja (Ha) ditolak.
Berdasarkan perhitungan populasi, ditemukan bahwa Efektivitas
Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yaitu :
105
119
Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP)
4089 X 100% = 0,5726 atau 57,26 %
7140
Jadi telah diketahui bahwa, Efektivitas Pengawasan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam
khusus Perempuan (SPP) adalah sebesar 57,26 %
4.6 Interpretasi Hasil Penelitian
Interpretasi dari penelitian yang berjudul Efektivitas Pengawasan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan
Pinjam khusus Perempuan (SPP) memiliki hal yang sangat utama yaitu menjawab
rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal penelitian sebagai
hipotesis penelitian. Rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti pada awal
penelitian adalah “Seberapa besar Efektivitas Pengawasan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam
khusus Perempuan (SPP)”?
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut,
berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t-test satu sempel dengan
uji satu pihak ( one tell test ) bahwa harga thitung lebih besar dari harga ttabel maka
Hal itu diartikan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak karena mencapai angka
57,26%.
120
Kemudian mengenai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yaitu
seberapa besar Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan
(SPP) adalah sebesar 57,26 %. Kemudian analisis berikutnya dilihat dari unsur
Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
untuk yang pertama yaitu akurat adalah 4 x 2 x 105 = 840 (4 = nilai dari setiap
jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah pertanyaan yang
diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang dijadikan responden).
Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 482 dengan demikian nilai
Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
dalam Akurat adalah sebesar 482 : 840 = 0,573 x 100 = 57,3%. Kemudian untuk
mengkatagorikan dimensi dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan
dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian sebagai berikut :
121
1) 210-367 = Tidak Baik
2) 368-525 = Kurang Baik
3) 526-683 = Baik
4) 684-840 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 368 526 684
482
Nilai 482 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk unsur Tepat Waktu adalah 4 x 1 x 105 = 420 (4 = nilai
dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 1 = jumlah pertanyaan
yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang dijadikan
responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 242 dengan
demikian nilai Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) dalam Tepat Waktu adalah sebesar 242 : 420 = 0,576 x 100
= 57,6 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dimensi dihitung berdasarkan nilai
varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian
sebagai berikut :
122
1 105-183 = Tidak Baik
2 184-262 = Kurang Baik
3 263-341 = Baik
4 342-420 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
105 184 263 342
242
Nilai 242 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Objektif dan Menyeluruh adalah 4 x 2 x 105 = 840 (4 =
nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah
pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang dijadikan
responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 493 dengan
demikian nilai Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) dalam Objektif dan Menyeluruh adalah sebesar 493 : 840 =
0,586 x 100 = 58,6 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dihitung berdasarkan
nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian
penelitian yaitu sebagai berikut :
123
1) 210-367 = Tidak Baik
2) 368-525 = Kurang Baik
3) 526-683 = Baik
4) 684-840 = Sangat Baik
Tidak Baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 368 526 684
493
Nilai 493 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategis adalah 4 x
2 x 105 = 840 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden,
2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel
yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 448
dengan demikian nilai Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) dalam Terpusat pada Titik-titik Pengawasan Strategis adalah
sebesar 448 : 840 = 0,533 x 100 = 53,3 %. Kemudian untuk mengkatagorikan
dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat
pada nilai varian penelitian yaitu sebagai berikut :
124
1. 210-367 = Tidak Baik
2. 368-525 = Kurang Baik
3. 526-683 = Baik
4. 684-840 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 368 526 684
448
Nilai 448 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Realistik Secara Ekonomis adalah 4 x 1 x 105 = 420 (4 =
nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah
pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang dijadikan
responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 233 dengan
demikian nilai Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) dalam Realistik Secara Ekonomis adalah sebesar 233 : 420 =
0,554 x 100 = 55,4 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dimensi dihitung
berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai
varian penelitian sebagai berikut :
125
1 105-183 = Tidak Baik
2 184-262 = Kurang Baik
3 263-341 = Baik
4 342-420 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
105 184 263 342
233
Nilai 233 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Realistik Secara Organisasional adalah 4 x 2 x 105 = 840
(4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah
pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang dijadikan
responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 464 dengan
demikian nilai Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) dalam Realistik Secara Organisasional adalah sebesar 464 : 840 = 0,552
x 100 = 55,2 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dihitung berdasarkan nilai
varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian
yaitu sebagai berikut :
126
1. 210-367 = Tidak Baik
2. 368-525 = Kurang Baik
3. 526-683 = Baik
4. 684-840 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 368 525 684
464
Nilai 464 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi adalah 4 x
1 x 105 = 420 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden,
2 = jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel
yang dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 232
dengan demikian nilai Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) dalam Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi adalah sebesar 232
: 420 = 0,552 x 100 = 55,2 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dimensi
dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat
pada nilai varian penelitian sebagai berikut :
127
1. 105-183 = Tidak Baik
2. 184-262 = Kurang Baik
3. 263-341 = Baik
4. 342-420 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
105 184 263 342
232
Nilai 232 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Fleksibel adalah 4 x 2 x 105 = 840 (4 = nilai dari setiap
jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 = jumlah pertanyaan yang
diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang dijadikan responden).
Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 478 dengan demikian nilai
Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam
Fleksibel adalah sebesar 478 : 840 = 0,569 x 100 = 56,9 %. Kemudian untuk
mengkatagorikan dihitung berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam
penelitian, dapat dilihat pada nilai varian penelitian yaitu sebagai berikut :
128
1. 210-367 = Tidak Baik
2. 368-525 = Kurang Baik
3. 526-683 = Baik
4. 684-840 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 368 526 684
478
Nilai 478 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional adalah 4 x 2 x
105 = 840 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 =
jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang
dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 512
dengan demikian nilai Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)dalam Bersifat Sebagai Petunjuk dan Operasional adalah sebesar 512 :
840 = 0,609 x 100 = 60,9 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dihitung
berdasarkan nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai
varian penelitian yaitu sebagai berikut :
129
1. 210-367 = Tidak Baik
2. 368-525 = Kurang Baik
3. 526-683 = Baik
4. 684-840 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 367 526 684
512
Nilai 512 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Kemudian untuk Diterima Para anggota Organisasi adalah 4 x 2 x 105 =
840 (4 = nilai dari setiap jawaban pertanyaan yang diajukan responden, 2 =
jumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden, 105 = jumlah sampel yang
dijadikan responden). Sedangkan nilai skor dari hasil penelitian adalah 505
dengan demikian nilai Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) dalam Diterima Para anggota Organisasi adalah sebesar 505 : 840 =
0,601 x 100 = 60,1 %. Kemudian untuk mengkatagorikan dihitung berdasarkan
nilai varian yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat pada nilai varian
penelitian yaitu sebagai berikut :
130
1. 210-367 = Tidak Baik
2. 368-525 = Kurang Baik
3. 526-683 = Baik
4. 684-840 = Sangat Baik
Tidak baik Kurang baik Baik Sangat baik
210 368 526 684
505
Nilai 505 termasuk dalam interval “kurang baik dan baik”, tetapi lebih
mendekati Kurang baik.
Jadi secara umum dari hasil perhitungan diatas rata-rata persentase
Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa
Selaraja Kecamatan Warunggunung belum sesuai dengan yang diharapkan,
dengan hasil 57,26 % merupakan tolak ukur yang kurang berhasilnya Pengawasan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program
Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan
Warunggunung
131
4.7 Pembahasan
Sebelumnya peneliti akan membahas mengenai perhitungan uji hipotesis
dimana dalam pengujian tersebut didapat hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis
kerja (Ha) ditolak. Hasil ini memberikan arti bahwa Efektivitas Pengawasan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program
Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) telah mencapai 57,26 %. Hal ini
menandakan bahwa ternyata Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam khusus Perempuan
(SPP) belum berjalan dengan baik.
Hasil perolehan nilai tersebut didapat berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh oleh peneliti. Skor ideal
instrumen adalah 4 x 105 x 17 = 7140 ( 4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban
yang dinyatakan pada responden). (105 = jumlah anggota sampel yang dijadikan
responden). (17 = jumlah pertanyaan yang dinyatakan valid). Hasil kuisioner pada
tahap pengumpulan data adalah sebesar 4089 :7140 = 0,5726 x 100 = 57,26%
132
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil peneliti tentang Pengawasan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam
Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung, maka peneliti
mengambil kesimpulan, sebagai berikut : Berdasarkan perhitungan uji hipotesis
dimana dalam pengujian tersebut didapat hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis
kerja (Ha) ditolak. Hasil ini memberikan arti bahwa Efektivitas Pengawasan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program
Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) telah mencapai 57, 26%. Hal ini
menandakan bahwa ternyata Efektivitas Pengawasan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Program Simpan Pinjam
khusus Perempuan (SPP) belum berjalan dengan baik.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian ini, saran bagi perbaikan program ke
depannya, yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu :
a. Perlunya pemahaman akan tugas dan fungsi serta rasa memiliki
terhadap kegiatan oleh fasilitator Kecamatan, Pendamping Lokal, atau
pihak-pihak yang terlibat didalam program kegiatan
133
b. Perlu adanya perbaikan dalam program dengan menambahkan proses
pengawasan dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) yang dapat dilakukan oleh fasilitator Kabupaten, pemerintah
Desa, sehingga para pendamping dapat menjalankan tugas
c. Hendaknya petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lebih tegas dalam
mengawasi jalannya program Program Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) ini.
d. Untuk pengelolaan keaktifan program Simpan Pinjam yang lebih
baik, perlu adanya kerjasama yang baik antara petugas atau
pemerintah dan anggota kelompok yang terlibat. Yaitu antara pihak
pemberi dana (PNPM/UPK), Kelompok pengelola dana, dan
pengguna dana. Dimana akan lebih baik ketika semuapihak yang
terlibat memiliki rasa saling memiliki, sehingga timbul keinginan
untuk saling mensejahterakan.
e. Persoalan penunggakan yang terjadi bisa diatasi ketika adanya
kesadaran dari masing-masing pihak untuk menjalankan perannya
dengan baik, sehingga kelemahan yang ada, berubah menjadi
kekuatan yang akan saling menguatkan satu sama lain. Disamping itu,
setiap peran yang ada harapnya tidak lagi sekedar formalitas, namun
pada peningkatan dan keberlan jutan program.
DAFTAR PUSTAKA Edi, Suharto, 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung.:
Reflika Aditama Harahap. Sofyan Syafri. 2000. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta:
PustakaQuantum Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen. Edisi Dua. Yogyakarta: BPFE Handoko, T.Hani. 1995. Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi.
Yogyakarta: BPFE Najilah, Naqiyah. 2005. Otonomi Perempuan. Bayu Media Publishing: Malang Prasetyo, Bambang, dkk, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan. 2001. PT. Bumi Aksara: Jakarta Sjafari, Agus. 2014. Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok. Yogyakarta:
Graha Ilmu Sjafari, Agus, dkk. Pembangunan Msyarakat. 2007. CDI Press: Bogor Soetomo, 2013. Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2000. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta Suharto, ph. D. Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.
Bandung. PT. Raflika Aditama Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman
Nasional. Jakarta(ID): PT. Gramedia Pustaka Utama Theresia, Aprilia, 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta Terry, George R. 1986. Asas-asas Manajemen. Alih Bahasa: Winardi. Bandung:
Penerbit Alimni
Ukas, Maman. 2004. Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Bandung: Penerbit Alimni
Winardi. 2000. Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti Dokumen : Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
KUESIONER PENELITIAN
PENGAWASAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI DESA SELARAJA KECAMATAN
WARUNGGUNUNG KABUPATEN LEBAK
Identitas Peneliti :
Nama/NIM : Liska Purnamasari / 6661091973
Universitas : Sultan Ageng Tirtayasa Serang
Fak/Jurusan : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi Negara
Pengantar :
Kuesioner ini semata-mata bertujuan untuk keperluan penyusunan skripsi. Untuk
itu kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi setiap pertanyaan
yang diajukan. Bacalah petunjuk pengisian kuesioner sebelum mengerjakan.
Jawaban yang Bapak/Ibu berikan pada kuesioner ini akan penulis jamin
kerahasiaannya. Atas partisipasi dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.
Petunjuk :
1. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan dan seluruh pilihan jawaban yang ada.
2. Berilah tanda (√) pada jawaban yang anda pilih dan yang paling sesuai
menurut anda.
Keterangan : SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
IDENTITAS RESPONDEN
1. No Responden : …………………… (diisi oleh peneliti)
2. Nama : ……………………
3. Usia : ………… Tahun
4. Pendidikan Terakhir : Sarjana SMA
Diploma Lain-lain…
5. Pekerjaan/Jabatan : ……………………
PERNYATAAN RESPONDEN
Kualitas Pelayanan
1. Akurat
NO PERNYATAAN SS S TS STS 1 Program SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sudah
tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan
di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung
2 Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah
dapat memberdayakan perempuan di Desa
Selaraja Kecamatan Warunggunung
2. Tepat Waktu
NO PERTANYAAN SS S TS STS 3 Anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) mendapatkan pengawasan sesuai dengan
jadwal yang ditentukan
4 Anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) mendapatkan pengawasan di tempat usaha
sesuai dengan jadwal yang ditentukan
3. Objektif dan Menyeluruh
NO PERTANYAAN SS S TS STS 5 Anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan
(SPP) merupakan warga dari berbagai kalangan
masyarakat
6 Persyaratan pinjaman anggota kelompok Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) sesuai dengan
ketentuan
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis
NO PERTANYAAN SS S TS STS 7 Pengawasan dilakukan oleh pihak UPK (Unit
Pengelola Kegiatan)
8 Petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
langsung mengawasi ke tempat usaha tiap
anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
5. Realistk secara ekonomis
NO PERTANYAAN SS S TS STS 9 Bantuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah
membantu meningkatkan ekonomi Rumah
Tangga Miskin (RTM)
10 Jumlah dana pinjaman sudah sesuai kebutuhan
yang diajukan oleh anggota SPP (Simpan Pinjam
Perempuan)
6. Realistic secara organisasional
NO PERTANYAAN SS S TS STS 11 Petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
langsung mensurvey ke tempat usaha
12 Anggota SPP( Simpan Pinjam Perempuan)
mendapatkan Sosialisasi dari UPK (Unit
Pengelola Kegiatan)
7. Terkoordinsasi dengan aliran kerja organisasi
NO PERTANYAAN SS S TS STS 13 Koordinasi pihak UPK (Unit Pengelola
Kegiatan) dengan kecamatan
14 Sosialisasi program SPP (Simpan Pinjam
Perempuan) pada masyarakat
8. Fleksibel
NO PERTANYAAN SS S TS STS 15 Banyak hambatan dalam kegiatan program SPP
(Simpan Pinjam Perempuan)
16 Anggota kelompok dapat meminjam sesuai
dengan keinginan
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional
NO PERTANYAAN SS S TS STS 17 Anggota kelompok mempergunakan dana
pinjaman sesuai dengan peraturan
18 Adanya sanksi administratif yang ditetapkan oleh
Pihak UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
10. Diterima para anggota organisasi
NO PERTANYAAN SS S TS STS 19 Pengawasan dilakukan oleh anggota UPK (Unit
Pengelola Kegiatan)
20 Petugas UPK (Unit Pengelola Kegiatan)
memberikan tanggung jawab kepada anggota
kelompok
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Biodata Mahasiswa
Nama : Liska Purnamasari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal Lahir : Rangkasbitung, 18 Juli 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Jln. Raya Pandeglang KM.10 Desa
Selaraja Kecamatan Warunggunung
Rt/Rw 007/003 Kabupaten Lebak
Banten 42352
No. Hp : 0819 0646 6618 / 0896 8321 2018
Email : [email protected]
2. Riwayat Pendidikan
1) 1997-2003 : SDN 2 Selaraja
2) 2003-2006 : SMPN 1 Warunggunung
3) 2006-2009 : SMAN 3 Rangkasbitung
4) 2009-2016 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
