Economic Outlook 2022Dr. Telisa Aulia Falianty

Associate Professor FEB UI

Email : telisa97fe@yahoo.com

Berita Satu Media Holding, 22 November 2021

Kinerja Ekonomi Indonesia Q3 2021 (dalam% ,kecuali tanda bintang)

Growth: 3.51 yoyInflasi : 1.66 yoyTPT : 6.49

BI rate : 3.5Pert DPK: 7.8 yoyPert Kredit: 2.0 yoy

Neraca Pembayaran : surplus 10.7 miliar USD*Neraca Dagang Okt: surplus 5.7 miliar USD*Neraca Transaksi Berjalan : surplus 1.5% PDB

Realisasi investasi(PMA,PMDN) : 3.7 yoyCadev: 8.5 bulan impor*

𝒍𝒄𝒑𝒊 = −𝟎, 𝟔𝟕𝟓 + 𝟎, 𝟑𝟒𝟏𝒍𝒎𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟏𝒍𝒃𝒃𝒎 𝒑𝒓𝒊𝒄𝒆

Ancaman PotensiStagflasi dan Supply Chain Disruption

Ancaman Tapering off di negara-negara maju dan Efek Spillover dariChina Evergrande

Peluang dan Tantangan dariCommodity Supercycle

Implikasi dariCOP26 dan KTT G20 terhadapTrend EkonomiHijau

Geopolitik dunia : Perang DagangAustralia-China, potensi ketegangandi Timur Tengah, Sino-American war or cooperation

Ancaman Varian Baru Covid-19, Bioterrorism

Antisipasi Dinamika Perekonomian Global

Sumber : Nomura, CNBC, Berita Satu

3

Kinerja Neraca Berjalan Indonesia Surplus 2021Q3

-4.6 -5.6 -5.0 -1.8 -2.0 -4.4 -4.2 -5.6 -4.9 -7.8 -8.4 -9.5 -6.6 -8.2 -7.5 -8.0 -3.5 -2.9

1.0 0.8

-1.1 -2.0

4.5

-2.1-2.4

-2.0

-0.8 -0.8

-1.7-1.6

-2.2-1.9

-3.0-3.2

-3.7

-2.5

-3.0

-2.6-2.8

-1.2 -1.2

0.4 0.3

-0.4

-0.8

1.5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2016Q1 2017Q1 2018Q1 2019Q1 2020Q1 2021Q1

Transaksi Berjalan (USD Miliar, LHS) Persentase terhadap PDB (%, RHS)

• Transaksi Berjalan Kuartal 3 – 2021 kembali surplus sebesar USD4,5 miliar (1,5% dariPDB) setelah mengalami defisit pada kuartal sebelumnya sebesar USD2 miliar.

• Surplus ini didorong oleh kinerja ekspor Indonesia yang sangat baik pada Kuartal 3 –2021, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik untuk beberapa negara mitradagang dan kenaikan harga komoditas andalan ekspor Indonesia. Neraca perdaganganOktober 2021 tercatat surplus USD 5,74 miliar, Komoditas penyumbang surplusterbesar yaitu Bahan bakar mineral (HS 27), Lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15)yang berimplikasi pada perbaikan kenaikan surplus neraca dagang yang signifikan.

• Peningkatan penerimaan dari jasa freight juga membuat defisit ekspor-impor jasaIndonesia semakin mengecil sehingga mengurangi defisit Neraca Dagang Jasa.

• Neraca Pembayara Indonesia (NPI) surplus USD10,7 miliar

2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4

Barang 4.507 3.952 9.791 9.969 28.218 7.628 8.337 15.027

Jasa -1.740 -2.118 -2.761 -3.108 -9.726 -3.389 -3.713 -3.634

PendapatanPrimer

-7.912 -6.158 -7.399 -7.442 -28.911 -6.745 -8.054 -8.337

PendapatanSekunder

1.692 1.440 1.371 1.428 5.932 1.432 1.465 1.417

Komponen Neraca Berjalan Indonesia (USD juta)

-5

0

5

10

15

20

25

Jan

-20

Feb

-20

Mar

-20

Ap

r-2

0

May

-20

Jun

-20

Jul-

20

Au

g-2

0

Sep

-20

Oct

-20

No

v-2

0

Dec

-20

Jan

-21

Feb

-21

Mar

-21

Ap

r-2

1

May

-21

Jun

-21

Jul-

21

Au

g-2

1

Sep

-21

Oct

-21

Ekspor Impor Neraca Dagang

Neraca Dagang Indonesia Jan 2020-Oktober 2021

Sumber : Diolah dari SEKI, BI, BRIDS Economic Update, 2021

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal 3 – 2021 dan Arah Kebijakan Stimulus 2022

Pertumbuhan PDB Indonesia (%, yoy)

2020Q3 2021Q3

Net Ekspor 1,77% 1,23%

PMTB -2,11% 1,18%

Perubahan Inventori -1,53% 0,57%

Konsumsi Rumah Tangga -2,17% 0,55%

Lainnya 0,55% -0,02%

Pertumbuhan PDB -3,49% 3,51%

Sumber Pertumbuhan PDB berdasarkan Pengeluaran dan Lapangan Usaha

❑ Pertumbuhan PDB Kuartal 3 2021 tercatat sebesar 3,51% (yoy).Secara kuartalan, PDB tumbuh 1,55%.

❑ Sumber pertumbuhan PDB Indonesia berasal dari Industri Pengolahan(0,75%), Perdagangan (0,67%), Pertambangan (0,56%), Konstruksi (0,38%),Lainnya (1,15%).

❑ 11 Industri mengalami pertumbuhan positif, dan 6 Industri negatif.Dipimpin oleh sektor jasa kesehatan, pertambangan, dan infokom.

4.96

2.97

-5.32

-3.49

-2.19

-0.74

7.07

3.51

-6

-3

0

3

6

9

20

17

Q1

20

17

Q2

20

17

Q3

20

17

Q4

20

18

Q1

20

18

Q2

20

18

Q3

20

18

Q4

20

19

Q1

20

19

Q2

20

19

Q3

20

19

Q4

20

20

Q1

20

20

Q2

20

20

Q3

20

20

Q4

20

21

Q1

20

21

Q2

20

21

Q3

Proyeksipertumbuhan Q4-2021: 3.9-4.1% Proyeksipertumbuhan2022: 4-5% (full of year)

Arah Kebijakan Moneter 2022: kebijakan moneter 2022 akan lebih

diarahkan pada stabilitas setelah sebelumnya dikerahkan

mendukung pemulihan ekonomi nasional. Instrumen dilakukan melalui

triple intervention dan pembelian SBN sekunder. Kebijakan

makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap akomodatif.

Arah Kebijakan Fiskal 2022 :APBN tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan

dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap

responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain,

sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3% PDB, APBN tahun

2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit dibawah

3% terhadap PDB pada tahun 2023

Fokus Rencana Kerja Pemerintah 2022 (Sumber : Bappenas)

INDUSTRI1 PARIWISATA2 KETAHANAN

PANGAN3 UMKM4Meningkatkan nilai tambah

sektor industri

▪ Pertumbuhan Industri

pengolahan Non Migas 5,8-

6,5%

▪ Kontribusi PDB Industri

Pengolahan Non Migas

17,97-17,99%

▪Nilai realisasi PMA dan PMDN

Industri Pengolahan Rp 352,5

T

Mempercepat pemulihan dan

pertumbuhan sektor

pariwisata

▪ Jumlah Wisatawan

Mancanegara 8,5-10,5 juta

kunjungan

▪ Peringkat Travel and Tourism

Competittiveness Index 36-39

Meningkatkan ketahanan

pangan masyarakat

▪ Skor Pola Pangan Harapan 92,8

▪ Nilai Tukar Petani 102-104

▪ Nilai Tukar Nelayan 102-105

▪ Ketersediaan Beras 44 juta ton

▪ Ketersediaan protein hewani 2,7

juta ton

▪ Nilai tambah tenaga kerja

pertanian Rp. 54,3

juta/org/thn

Meningkatkan peran UMKM

terhadap ekonomi nasional

▪ Pertumbuhan Wirausaha 3%

▪ Kontribusi UMKM terhadap PDB

63%

▪ UMKM yang Mengakses Kredit

Lembaga Keuangan Formal

20,9%

TRANSFORMASI

DIGITAL6Meningkatkan pemerataan dan

kualitas layanan digital

▪ Masyarakat pengguna internet

79,20%

▪ Kecamatan yang terjangkau

Infrastruktur Jaringan Serat

Optik kumulatif 42,85%

▪ 72.500 SDM talenta digital

▪ 12,4 juta local champion literasi

digital

▪ 27 Organisasi Tim Cepat

Tanggap (CSIRT) yang

Diregistrasi

▪ 100 Lulusan Pengembangan

SDM di Bidang Keamanan Siber

INFRASTRUKTUR

5Meningkatkan pemerataan infrastruktur

▪ Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun,

Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit,

dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.

▪ Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi

▪ Panjang jalan tol baru: 400 km

▪ Penambahan Debit Air Baku 5 m3/s

▪ Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan

2.000.000 SR

▪ Pembangunan akses sanitasi aman (sistem

terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR

▪ Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha

▪ Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh

INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN

RENDAH KARBON7Meningkatkan capaian

penurunan emisi dan intensitas

emisi gas rumah kaca (GRK)

▪ Penurunan emisi GRK Nasional

terhadap Baseline 26,87%

▪ Penurunan intensitas Emisi GRK

Nasional terhadap Baseline

21,54%

▪ Porsi Bauran EBT dalam Energi

Nasional 15,7%

▪ Kapasitas Terpasang

Pembangkit EBT kumulatif 13,9

GW

REFORMASI

PERLINDUNGAN

SOSIAL8Mempercepat reformasi

perlindungan sosial

▪ Tingkat kemiskinan 8,5-9%

▪ Penduduk yang tercakup dalam

program jaminan sosial 87%

▪ Rumah tangga miskin dan

rentan yang memperoleh

bantuan sosial 60%

▪ Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Jaminan Kesehatan Nasional

dari 40% penduduk

berpendapatan terbawah 110.7

Juta Penduduk

REFORMASI

KESEHATAN101. Penanganan Covid-19

▪ Meneruskan Vaksinasi Covid-19

2. Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional

• Prevalensi Stunting (pendek dan sangat

pendek) pada Balita 18,4%

• Insidensi TB 231/100.000 penduduk

• Persalinan di fasilitas kesehatan 91%

• Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23

bulan 71%

• Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan

sesuai standar 59%

• RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis

dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%

• Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% &

RS 90%

• Sistem surveilans: terpadu, real-time,

berbasis lab

9Meningkatkan kualitas SDM

dan Inovasi

▪ Pekerja pada Bidang Keahlian

Menengah dan Tinggi 41,55%

▪ Tingkat Penyelesaian Pendidikan

SMA Sederajat 70,6%

▪ Angka Partisipasi Kasar

Pendidikan Tinggi 35,62%

▪ 400 Produk Inovasi dari

Perusahaan Pemula Berbasias

Teknologi (PPBT)

▪ 900 Paten Domestik

REFORMASI

PENDIDIKAN

& KETERAMPILAN

PEMULIHAN EKONOMI dan REFORMASI STRUKTURAL

5

Antisipasi Kebijakan Perpajakan UU HPP KUPPajak Karbon

Pemerintah akan memungut pajak karbondengan tarif Rp30 per kilogram (kg) mulai 1 April2022. Hal ini untuk membantu negaramengurangi emisi karbon. Namun, tarifnya lebihrendah dari rencana semula sebesar Rp75 perkg.

NIK menjadi NPWP

Pemerintah akan menggunakan NIK sebagaiNPWP. Namun, hal ini tak berarti semua warganegara Indonesia (WNI) yang punya NIK akandikenakan pungutan pajak karena tetap akanmelihat ketentuan penghasilan dan syaratperpajakan yang berlaku.

Tax Amnesty Jilid II

Program pengampunan pajak alias tax amnestyjilid II akan dilangsungkan mulai 1 Januarisampai 30 Juni 2022. Program menyasar wajibpajak yang mengungkap harta yang belumterlapor usai tax amnesty jilid I dan SPT Tahunan2020 secara sukarela.

Pajak Penghasilan (PPh)

• WP naik 5% dmenjadi sampai penghasilan Rp 60 juta dari yangsebelumnya Rp 50 juta.

• Tarif PPh 15% menjadi Rp 60 juta – Rp 250 juta dari yag sebelumnya Rp 50juta – 250 juta.

• Wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar, semula tarif PPh-nya 30persen, kini jadi 35 persen.

• Tarif PPh Badan tidak jadi dinaikkan atau tetap 22 persen pada tahundepan.

• Natura dan/atau kenikmatan akan dianggap sebagai objek pajak bagipenerimanya. Artinya, perlakuan pajak atas berbagai fasilitas yang diterimawajib pajak sama seperti penghasilan dalam bentuk uang.

02

03 04

01

Denda Pajak

• Denda / sanksi adminitrasi pengemplang pajakturun menjadi 30% dari semula 50% darikewajiban pajaknya.

• Tapi bagi yang menempuh jalur pengadilandulu, maka sanksinya dikenakan sebesar 60%dari semula 100%.

• Pemerintah tidak memidanakan pengemplangpajak, namun cukup membayar dendanya.

06

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN akan naik menjadi 11% mulai 1 April2022 dan 12 persen paling lambat pada 1 Januari2025. Kendati naik, namun pemerintah tidak jadimemberlakukan skema PPN multitarif sepertiyang pernah dikaji untuk masuk ke UU HPP.

05

Sumber : Economic Update BRIDS, Oktober 2021

Penerimaan pajak utamameningkat (Sept 2021)

Arahan Terkait Pemulihan Ekonomi Nasional

1 2 3 4 5Percepatan realisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Realisasi Program Perlindungan Sosial barumencapai 77% dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran(DIPA), Program PadatKarya 67%, sementaraProgram Dukungan untukUMKM dan Korporasi60%.

Waspadai risikoperkembangan ekonomiglobal terhadapperekonomianIndonesia

Perlambatan ekonomi di China harus diperhatikankarena nilai eksporIndonesia yang besar. Jugarisiko tapering off dariAmerika, mewaspadaiserta mengkalkulasi dan mengantisipasi dampakdari inflasi global dan fenomena siklus

commodity supercycle.

Waspadai potensiberlanjutnya pandemiyang juga berdampakpada perlambatanekonomi dunia

APBN harus bisa menjadiinstrumen utama untukmenggerakkanpertumbuhan dan memperkuat daya tahanekonomi sertamengakselerasi dayasaing, utamanya dayasaing ekspor dan investasi. Perlunya penajaman dan efisiensi belanja.

Segera dorong realisasiinvestasi

Fokus mengawal dan menindaklanjutikomitmen investasi, termasuk yang telahdiperoleh agar komitmen tersebutmenetas dan bisadirealisasikan.• Dubai komitmen

investasi senilaiUS$44,6 miliar.

• Inggris komitmeninvestasi US$9,29 miliar.

Komitmen bersamaterhadap pengembanganekonomi hijau dan transisike energi terbarukan ataurenewable energy.

Investasi di sektor inibisa berjalan denganbaik untuk menggeserpembangkit batu bara dan menggantikannyadengan energi baruterbarukan. Selain itu, pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakanenerginya darihydropower juga harus mulaidirealisasikan.Source: Bisnis, November 2021.com, www.setkab.go.id, kemenkeu.go.id

Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2022 disepakati sebesar Rp1.944,5

triliun, meningkat Rp6,3 triliun dari usulan Pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar

Rp1.938,3 triliun. Nilai lebih sedikit lebih kecil dari APBN belanja 2021 sebesar

1.954, 5 triliun, seiring dengan normalisasi. APBN 2022 ini sejalan dengan tema

kebijakan fiskal yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.