Draft-Pemeriksaan-Perusahaan-Perasuransian.pdf

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- /BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa pemeriksaan perusahaan perasuransian merupakan bagian dari proses pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pemeriksaan perusahaan perasuransian, diperlukan suatu pedoman pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian;

c. bahwa pedoman pemeriksaan perusahaan perasuransian yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2150/LK/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Perasuransian perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan perusahaan perasuransian;

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian;

4. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2006; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang dimaksud dengan:

(1) Pemeriksa adalah pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

(2) Pedoman Pemeriksaan adalah pedoman bagi Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, setiap Pemeriksa harus berdasarkan pada Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

(2) Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasa Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2150/LK/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Perasuransian dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian.

Pasal 4

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nurhaida NIP195906271989022001

DRAFT LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : KEP – ……./BL/2011

TANGGAL ………..

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN

PERUSAHAAN PERASURANSIAN

BIRO PERASURANSIAN

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2011

Daftar IsiDaftar IsiDaftar IsiDaftar Isi

Bab Bab Bab Bab IIII PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluan .................................................................................................................... 1

1.1. Lembaga Pembina dan Pengawas Usaha Perasuransian ..................................... 3

1.2. Pengertian Pemeriksaan ......................................................................................... 5

1.3. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemeriksaan ............................................................ 13

1.4. Tujuan Pemeriksaan .............................................................................................. 14

1.5. Pedoman Pemeriksaan.......................................................................................... 14

Bab Bab Bab Bab IIIIIIII Organisasi PemeriksaanOrganisasi PemeriksaanOrganisasi PemeriksaanOrganisasi Pemeriksaan ............................................................................................... 16

2.1. Organisasi Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian ........................ 17

Bab Bab Bab Bab IIIIIIIII I I I Perencanaan PemeriksaanPerencanaan PemeriksaanPerencanaan PemeriksaanPerencanaan Pemeriksaan ........................................................................................... 27

3.1. Rencana Kegiatan Pemeriksaan Tahunan ........................................................... 27

3.2. Tata Cara Penentuan Objek Pemeriksaan ........................................................... 30

3.3. Tata Cara Penentuan Tim Pemeriksaan ............................................................... 34

3.4. Tata Cara Penentuan Waktu Pemeriksaan .......................................................... 35

3.5. Waktu yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pemeriksaan ................................... 36

3.6. Dokumen untuk Pelaksanaan Pemeriksaan........................................................ 42

Bab Bab Bab Bab IIIIVVVV Dokumen PemeriksaanDokumen PemeriksaanDokumen PemeriksaanDokumen Pemeriksaan ................................................................................................. 44

4.1. Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian ........................................... 44

4.2. Pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian ......................................................... 55

Bab Bab Bab Bab V V V V Proses PemeriksaanProses PemeriksaanProses PemeriksaanProses Pemeriksaan ...................................................................................................... 59

5.1. Proses Pemeriksaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi ........ 59

5.2. Proses Pemeriksaan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi ......................................................................................................... 225

5.3. Pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian ...................................................... 288

5.4. Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian ................ 289

5.5. Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian .............................. 355

Bab Bab Bab Bab VI VI VI VI Pengendalian PemeriksaanPengendalian PemeriksaanPengendalian PemeriksaanPengendalian Pemeriksaan ....................................................................................... 357

6.1. Pemeriksaan di Kantor Perusahaan Perasuransian ........................................ 357

6.2. Pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian ...................................................... 359

Bab Bab Bab Bab VII VII VII VII Pemeriksaan Berbasis KomputerPemeriksaan Berbasis KomputerPemeriksaan Berbasis KomputerPemeriksaan Berbasis Komputer .............................................................................. 361

7.1. Peralatan yang Dibutuhkan................................................................................. 361

7.2. Pengendalian Internal......................................................................................... 362

7.3. Penyiapan Data ................................................................................................... 362

7.4. Teknik-Teknik Pemeriksaan ............................................................................... 363

DDEEPPAARRTTEEMMEENN KKEEUUAANNGGAANN RREEPPUUBBLLIIKK IINNDDOONNEESSIIAA BBAADDAANN PPEENNGGAAWWAASS PPAASSAARR MMOODDAALL DDAANN LLEEMMBBAAGGAA KKEEUUAANNGGAANN

BBIIRROO PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

PPEEDDOOMMAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN PPEERRUUSSAAHHAAAANN PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB IIIIIIII PPPPPPPPEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAAHHHHHHHHUUUUUUUULLLLLLLLUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNN

11111111

BBAABB

II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

UUsaha perasuransian merupakan salah satu usaha di bidang jasa

keuangan yang memiliki karakteristik khusus antara lain usaha yang memberikan

janji perlindungan kepada konsumen terhadap risiko tertentu dan usaha yang

melakukan pengumpulan dana masyarakat. Dengan karakteristik usaha tersebut,

usaha perasuransian memiliki peran yang cukup penting untuk turut serta dalam

pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui perlindungan yang diberikan, usaha

perasuransian berperan dalam mengurangi kerugian yang diderita oleh dunia usaha

maupun masyarakat apabila terjadi peristiwa tertentu yang diperjanjikan sehingga

dunia usaha tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya sementara masyarakat

juga tetap dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Selanjutnya, sebagai usaha

yang melakukan pengumpulan dana masyarakat, usaha perasuransian juga memiliki

fungsi sebagai penyedia sumber pendanaan khususnya pendanaan jangka panjang

yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Untuk memastikan

bahwa usaha perasuransian dapat dilaksanakan secara sehat sehingga dapat

memenuhi peranannya tersebut serta dapat berkembang dengan baik, usaha

perasuransian membutuhkan adanya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah

atau lembaga tertentu yang diberikan kewenangan untuk itu. Sesuai dengan Undang-

undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pembinaan dan

pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Dalam rangka melakukan fungsinya selaku pembina dan pengawas usaha

perasuransian tersebut, Menteri Keuangan diberikan kewenangan dan perangkat

lainnya termasuk di dalamnya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan langsung

terhadap perusahaan perasuransian. Sejak berlaku dan diundangkannya Undang-

undang nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tersebut, Menteri

Keuangan telah melakukan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian. Pelaksanaan kewenangan tersebut selanjutnya

didelegasikan kepada unit eselon satu yang memiliki tugas sebagai lembaga yang

melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan non

bank dan dan unit eselon dua yang memiliki tugas sebagai lembaga yang melakukan

fungsi pembinaan dan pengawasan industri perasuransian. Selanjutnya, sebagai

landasan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian,

Menteri Keuangan telah pula menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

423/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian. Sebagai petunjuk pelaksanaan keputusan tersebut, Direktur Jenderal





22222222

Lembaga Keuangan telah pula menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan Nomor Kep.2150/LK/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pedoman

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian,

lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian memandang perlu untuk

melakukan perubahan dalam paradigma pemeriksaan. Selain untuk mengantisipasi

perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian, perubahan paradigma

pemeriksaan tersebut diperlukan dalam rangka lebih meningkatkan upaya

perlindungan terhadap pemegang polis. Perubahan paradigma pemeriksaan tersebut

membuat adanya perubahan di dalam tujuan pemeriksaan dari semula pemeriksaan

yang lebih menititikberatkan kepada pemeriksaan terhadap kepatuhan perusahaan

perasuransian kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi

pemeriksaan dengan tujuan yang diperluas yang meliputi antara lain pemeriksaan

untuk memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya,

pemeriksaan terhadap kesesuaian kondisi perusahaan perasuransian dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik penyelenggaraan usaha

perasuransian yang sehat, dan standar lainnya, identifikasi risiko yang dihadapi

perusahaan perasuransian, serta kecukupan langkah yang dilakukan oleh

perusahaan perasuransian untuk memenuhi kewajiban kepada

tertanggung/pemegang polis. Perubahan cukup mendasar yang lain terkait dengan

pelaksanaan pemeriksaan adalah adanya kewenangan untuk melakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian serta dimungkinkannya pelaksanaan

pemeriksaan berkala dengan ruang lingkup pemeriksaan untuk aspek tertentu saja.

Perubahan paradigma tersebut di atas selanjutnya diwujudkan dengan cara

menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pemeriksaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tanggal 16

September 2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian ditetapkan

sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tanggal

30 September 2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Sebagai

tindak lanjut penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010,

pedoman pemeriksaan yang semula diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal

Lembaga Keuangan Nomor Kep. 2150/LK/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang

Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian perlu disempurnakan. Untuk itu,

pedoman pemeriksaan yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini merupakan pedoman baru yang diharapkan

dapat memberikan arahan dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya kepada

lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian namun juga kepada





33333333

perusahaan perasuransian sehingga diharapkan pemeriksaan dapat dilaksanakan

secara efektif dan efisien.

Selain menguraikan mengenai latar belakang diperlukannya perubahan

terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan

terhadap perusahaan perasuransian sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat

memberikan gambaran awal terhadap pelaksanaan pemeriksaan, bab ini akan

menguraikan pula secara singkat beberapa topik terkait dengan pelaksanaan

pemeriksaan yang meliputi antara lain lembaga pembina dan pengawas usaha

perasuransian, pengertian pemeriksaan, dasar hukum pemeriksaan, tujuan

pemeriksaan, dan sistematika pedoman pemeriksaan, termasuk di dalamnya

penjelasan mengenai adanya perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi

lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian dan peraturan perundang-

undangan yang terkait.

11..11.. LLEEMMBBAAGGAA PPEEMMBBIINNAA DDAANN PPEENNGGAAWWAASS UUSSAAHHAA PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

SSesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, institusi yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan

pengawasan usaha peasuransian adalah Menteri Keuangan. Tugas tersebut

selanjutnya oleh Menteri Keuangan didelegasikan kepada unit eselon satu dan unit

eselon dua terkait.

Dengan adanya reorganisasi di dalam struktur organisasi Kementerian

Keuangan pada tahun 2006, tugas pembinaan dan pengawasan usaha

peasuransian yang semula didelegasikan kepada Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan beralih kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan. Sebagai kelanjutan dari reorganisasi tersebut, sebagian tugas pembinaan

dan pengawasan usaha perasuransian yang semula didelegasikan oleh Direktur

Jenderal Lembaga Keuangan kepada Direktur Asuransi, Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mendelegasikan sebagian tugas pembinaan

dan pengawasan usaha perasuransian kepada Kepala Biro Perasuransian.

Berdasarkan pendelegasian tersebut, Kepala Biro Perasuransian merupakan pihak

yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian sehari-

hari, termasuk di dalamnya tugas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Biro Perasuransian

berpedoman Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.010/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, peraturan perundang-undangan





44444444

di bidang usaha perasuransian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang

terkait.

Selanjutnya, berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut di atas,

dalam menjalankan tugasnya, Kepala Biro Perasuransian dibantu oleh lima kepala

bagian yang terdiri dari Kepala Bagian Kelembagaan Perusahaan Perasuransian,

Kepala Bagian Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian, Kepala

Bagian Analisis Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Perasuransian, Kepala Bagian

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, dan Kepala Bagian Perasuransian Syariah.

Untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian, Kepala Biro

Perasuransian dibantu oleh Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

11..11..11.. TTuuggaass PPookkookk ddaann FFuunnggssii BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann

SSSesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

184/PMK.010/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,

Biro Perasuransian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan

standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan di bidang

perasuransian.

Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, Biro Perasuransian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan perumusan pembentukan, perubahan, dan pembubaran


b. Penyiapan perumusan standar penyusunan laporan berkala.

c. Pelaksanaan dan evaluasi pengawasan perusahaan perasuransian.

d. Analisis dan evaluasi pengembangan perusahaan perasuransian dan

penyelenggaraan program asuransi.

e. Pemberian pelayanan dan menangani pengaduan masyarakat.

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

11..11..22.. TTuuggaass PPookkookk ddaann FFuunnggssii BBaaggiiaann PPeemmeerriikkssaaaann PPeerruussaahhaaaann

PPeerraassuurraannssiiaann

SSesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

184/PMK.010/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,

Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan

langsung perusahaan perasuransian.





55555555

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan rumusan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan langsung


b. Penyiapan rencana jangka pendek maupun jangka panjang kegiatan

pemeriksaan langsung.

c. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan perasuransian.

d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung perusahaan

perasuransian.

11..22.. PPEENNGGEERRTTIIAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

11..22..11.. DDeeffiinniissii PPeemmeerriikkssaaaann

SSSesuai dengan Pasal 1 nomor 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.010/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian, pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari,

mengumpulkan, mengolah, serta mengevaluasi data dan informasi mengenai

penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Perasuransian.

Pemeriksaan tersebut di atas dilakukan oleh pemeriksa. Sesuai dengan

dengan Pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.010/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian, pemeriksa tersebut terdiri dari pegawai Biro

Perasuransian dan pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Perasuransian atas

nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

11..22..22.. JJeenniiss PPeemmeerriikkssaaaann

SSesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 168/PMK.010/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian, pemeriksaan terdiri dari:

aaaaaaaa........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ddddddddiiiiiiii kkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr ppppppppeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

1) Pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian dapat dilakukan secara

berkala atau setiap waktu bila diperlukan.

2) Ruang lingkup pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian secara

berkala dapat dilakukan terhadap seluruh aspek atau terhadap aspek

tertentu dari penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian.





66666666

3) Ruang lingkup pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian setiap

waktu hanya dilakukan terhadap aspek tertentu dari penyelenggaraan

kegiatan usaha perusahaan perasuransian.

4) Pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian terhadap seluruh aspek

penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian meliputi

aspek sistem dan prosedur, aspek kelembagaan, aspek keuangan, aspek

operasional, aspek manajemen, dan aspek lain yang relevan dengan

penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan perasuransian.

5) Pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian terhadap aspek tertentu

antara lain pemeriksaan yang didasarkan pada:

a) risiko yang dihadapi oleh perusahaan perasuransian;

b) rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya; atau

c) informasi yang diterima oleh Biro Perasuransian.

6) Pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian untuk aspek tertentu

juga dapat dilakukan sebagai bagian pemeriksaan tematik yaitu

pemeriksaan dengan tema tertentu yang dilaksanakan terhadap beberapa

perusahaan perasuransian sebagai sampling. Pemeriksaan tematik

tersebut dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran umum

mengenai praktik penyelenggaraan usaha perasuransian tertentu

khususnya dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan

perasuransian kepada tertanggung dan pelaksanaan kegiatan usaha

perasuransian yang sehat.

bbbbbbbb........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ddddddddiiiiiiii kkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr BBBBBBBBiiiiiiiirrrrrrrroooooooo PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn........

1) Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian hanya dilakukan setiap waktu

bila diperlukan.

2) Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatan pengawasan yang

dilakukan oleh Biro Perasuransian dapat berjalan lebih efektif.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian

tersebut diperlukan khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan

informasi dan data yang tidak terdapat dalam laporan yang disampaikan

perusahaan perasuransian kepada Biro Perasuransian.

3) Seiring dengan kebijakan Menteri Keuangan agar dapat dilakukan

pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian sekurang-kurangnya

satu kali dalam satu tahun, diperlukan adanya koordinasi yang baik antara

bagian pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan di kantor perusahaan





77777777

perasuransian dan bagian-bagian lain di lingkungan Biro Perasuransian

yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian.

4) Bagian-bagian di lingkungan Biro Perasuransian dapat melakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dengan beberapa cara, antara

lain sebagai berikut:

aa)) PPeemmeerriikkssaaaann sseebbaaggaaii ttiinnddaakk llaannjjuutt pprroosseess aannaalliissiiss

((((((((11111111)))))))) AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhiiiiiiiittttttttuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn ttttttttiiiiiiiinnnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaatttttttt ssssssssoooooooollllllllvvvvvvvvaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaassssssss

(a) Dalam proses analisis perhitungan tingkat solvabilitas yang

dilakukan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi,

selama ini telah terjadi interaksi antara Biro Perasuransian dan

perusahaan khususnya apabila terdapat perbedaan hasil

perhitungan tingkat solvabilitas antara analis dan perusahaan

serta adanya ketidakwajaran angka di dalam laporan perhitungan

tingkat solvabilitas.

(b) Pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dalam

rangka analisis tersebut dilakukan dengan mengacu pada

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian, yang akan diuraikan lebih rinci pada

bagian selanjutnya dari prosedur di bawah ini.

(c) Pelaksanaan proses analisis yang dilengkapi dengan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian diprioritaskan untuk

perusahaan perasuransian yang tidak termasuk dalam daftar

perusahaan perasuransian yang akan diperiksa di kantor yang

bersangkutan pada tahun berjalan dan perusahaan

perasuransian yang termasuk dalam daftar sampling perusahaan

perasuransian yang akan diperiksa di kantor Biro Perasuransian

berdasarkan pemeriksaan tematik.

((((((((22222222)))))))) AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhiiiiiiiittttttttuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn ccccccccaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

(a) Sebagaimana pelaksanaan analisis perhitungan tingkat

solvabilitas, dalam proses terhadap perhitungan cadangan premi

perusahaan asuransi jiwa khususnya terkait dengan pengesahan

cadangan premi dalam rangka perpajakan, selama ini telah

terjadi interaksi antara Biro Perasuransian dan perusahaan.





88888888

(b) Pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dalam

rangka analisis tersebut dilakukan dengan mengacu pada

prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tentang Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian, yang akan diuraikan lebih rinci

bagian selanjutnya dari prosedur di bawah ini.

(c) Pelaksanaan proses analisis yang dilengkapi dengan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian diprioritaskan untuk

perusahaan asuransi yang tidak termasuk dalam daftar

perusahaan asuransi yang akan diperiksa di kantor yang

bersangkutan pada tahun berjalan dan perusahaan asuransi

yang termasuk dalam daftar sampling perusahaan asuransi yang

akan diperiksa di kantor Biro Perasuransian berdasarkan

pemeriksaan tematik.

(3) Selain analisis terhadap perhitungan tingkat solvabilitas dan analisis

perhitungan cadangan premi untuk usaha asuransi jiwa, proses

analisis dengan memanfaatkan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian, dapat pula dilakukan untuk proses analisis laporan

treaty reasuransi dan laporan operasional serta laporan keuangan

untuk perusahaan pialang.

(4) Dalam hal dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan di kantor

Biro Perasuransian, pelaksanaan proses analisis yang dilengkapi

dengan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dapat dilakukan

terhadap perusahaan perasuransian yang masuk dalam daftar

perusahaan perasuransian yang akan diperiksa di kantor yang

bersangkutan pada tahun berjalan dan perusahaan perasuransian

yang termasuk dalam daftar sampling perusahaan perasuransian

yang akan diperiksa di kantor Biro Perasuransian berdasarkan

pemeriksaan tematik.

bb)) PPeemmeerriikkssaaaann tteemmaattiikk ddaallaamm rraannggkkaa mmeellaakkuukkaann tteellaaaahh tteerrhhaaddaapp

kkoonnddiissii tteerrtteennttuu ppeerruussaahhaaaann ppeerraassuurraannssiiaann

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya,

bagian-bagian di lingkungan Biro Perasuransian dapat mengusulkan

adanya pemeriksaan di kantor Biro Perasuransin dengan tema

tertentu kepada Kepala Biro Perasuransian.





99999999

(2) Pemeriksaan tematik tersebut dilakukan dengan maksud untuk

memperoleh gambaran umum mengenai praktik penyelenggaraan

usaha perasuransian tertentu khususnya dalam rangka memastikan

pemenuhan kewajiban perusahaan perasuransian kepada

tertanggung. Pemeriksaan tematik tersebut pada dasarnya juga

dapat dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai

tingkat kewajaran saldo akun di dalam laporan perhitungan tingkat

solvabilitas atau laporan operasional yang terkait dengan

pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis/tertanggung seperti

cadangan premi, cadangan klaim, atau utang klaim.

(3) Pelaksanaan proses pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang

bersifat tematik tersebut diprioritaskan untuk perusahaan

perasuransian yang tidak termasuk dalam daftar perusahaan

perasuransian yang akan diperiksa di kantor yang bersangkutan

pada tahun berjalan.

cc)) PPeemmeerriikkssaaaann llaaiinnnnyyaa

Selain pemeriksaan tersebut pada nomor 1 dan nomord 2, pemeriksaan

di kantor Biro Perasuransian dapat dilakukan setiap saat apabila

terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian. Pertimbangan perlunya

dilakukan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian tersebut antara

lain dalam rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan

tertanggung bahwa perusahaan perasuransian yang akan diperiksa

diduga tidak menjalankan praktik usaha yang sehat dan/atau tidak

memenuhi kewajiban kepada tertanggung.

11..22..33.. PPrroosseess PPeemmeerriikkssaaaann

PProses pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian.

11111111........22222222........22222222........11111111........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDiiiiiiii KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

PProses pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian

mencakup kegiatan sebagai berikut:

aaaaaaaa........ AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuulllllllluuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn

Analisis pendahuluan adalah analisis yang dilakukan

pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan lapangan untuk





1111111100000000

mengetahui aspek-aspek pemeriksaan yang perlu mendapatkan

perhatian khusus.

Untuk pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh aspek,

analisis dilakukan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan

oleh perusahaan perasuransian kepada Biro Perasuransian yang

mencakup sekurang-kurangnya laporan perhitungan tingkat

solvabilitas dan laporan operasional. Selain itu, pemeriksa juga perlu

mendapatkan informasi secara lebih lengkap dengan cara

melakukan diskusi dengan person in charge untuk masing-masing

perusahaan perasuransian pada masing-masing bagian.

Untuk pemeriksaan dengan ruang lingkup aspek tertentu,

analisis dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh

bagian yang mengusulkan dilakukannya pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian tertentu, termasuk di dalamnya informasi

yang diperoleh berdasarkan hasil diskusi dengan person in charge

pada bagian yang bersangkutan.

bbbbbbbb........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn LLLLLLLLaaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan

pemeriksa di kantor perusahaan perasuransian yang diperiksa.

cccccccc........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyuuuuuuuussssssssuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn LLLLLLLLaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa ((((((((LLLLLLLLHHHHHHHHPPPPPPPPSSSSSSSS))))))))

Penyusunan LHPS adalah proses penyusunan laporan hasil

pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan lapangan selesai.

LHPS disampaikan kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pemeriksaan

lapangan.

dddddddd........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyuuuuuuuussssssssuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn LLLLLLLLaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn FFFFFFFFiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaallllllll ((((((((LLLLLLLLHHHHHHHHPPPPPPPPFFFFFFFF))))))))

Penyusunan LHPF adalah proses penyusunan LHPS menjadi

LHPF. Dalam menyusun LHPF, pemeriksa harus mempertimbangkan

tanggapan terhadap LHPS yang disampaikan oleh perusahaan

perasuransian yang diperiksa.

LHPF disampaikan kepada perusahaan perasuransian yang

diperiksa paling lambat:

1) 55 (lima puluh lima) hari sejak disampaikannya LHPS kepada

perusahaan perasuransian yang diperiksa untuk perusahaan





1111111111111111

perasuransian yang menyampaikan tanggapan terhadap LHPS,

dengan rincian batas waktu untuk masing-masing tahapan sebagai

berikut:

a) 15 (lima belas) hari sejak disampaikannya LHPS merupakan

batas waktu penyampaian tanggapan oleh perusahaan


b) 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya tanggapan dari perusahaan

perasuransian yang diperiksa untuk mulai dilakukannya

pembahasan mengenai tanggapan tersebut.

c) 10 (sepuluh) hari sejak mulai dilakukannya pembahasan

tanggapan untuk menyelesaikan pembahasan mengenai

tanggapan tersebut.

d) 20 (dua puluh) hari sejak selesainya pembahasan untuk

menyampaikan LHPF kepada perusahaan perasuransian yang

diperiksa.

2) 35 (tiga puluh lima) hari sejak tanggal disampaikannya LHPS

kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa untuk

perusahaan perasuransian yang tidak menyampaikan tanggapan

terhadap LHPS, dengan rincian batas waktu untuk masing-masing

tahapan sebagai berikut:

a) 15 (lima belas) hari sejak disampaikannya LHPS merupakan

batas waktu penyampaian tanggapan oleh perusahaan


b) 20 (dua puluh) hari sejak selesainya berakhirnya batas waktu

penyampaian tanggapan untuk menyampaikan LHPF kepada

perusahaan perasuransian yang diperiksa.

LHPF merupakan dasar untuk memberikan rekomendasi dan

saran sebagai tindak lanjut pemeriksaan.

eeeeeeee........ TTTTTTTTiiiiiiiinnnnnnnnddddddddaaaaaaaakkkkkkkk LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnjjjjjjjjuuuuuuuutttttttt HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan

pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi sebagaimana

tercantum dalam LHPF sesuai dengan batas waktu yang diberikan.





1111111122222222

11111111........22222222........22222222........22222222........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDiiiiiiii KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr BBBBBBBBiiiiiiiirrrrrrrroooooooo PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

PProses pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian mencakup

kegiatan sebagai berikut:

aaaaaaaa........ AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuulllllllluuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn

Analisis pendahuluan merupakan kegiatan analisis yang

dilakukan sebagai bagian dari tugas pokok yang dilakukan oleh pegawai

Biro Perasuransian. Berdasarkan hasil analisis tersebut, analis

menyampaikan pertimbangan diperlukannya pemeriksaan serta obyek

pemeriksaan.

bbbbbbbb........ PPPPPPPPeeeeeeeellllllllaaaaaaaakkkkkkkkssssssssaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Pemeriksaan dilakukan oleh pegawai Biro Perasuransian yang

merupakan analis terhadap laporan yang disampaikan oleh perusahaan

perasuransian yang bersangkutan atau pegawai lain yang ditugaskan

oleh Kepala Biro Perasuransian, dan dilakukan di kantor Biro

Perasuransian.

cccccccc........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyuuuuuuuussssssssuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKeeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmppppppppuuuuuuuullllllllaaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Penyusunan kesimpulan hasil pemeriksaan sementara adalah

proses penyusunan surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada

perusahaan perasuransian yang diperiksa yang sekurang-kurangnya

memuat mengenai kesimpulan hasil pemeriksaan dan perintah kepada

perusahaan perasuransian yang diperiksa untuk melakukan perbaikan

yang diperlukan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau ketidaksesuaian penyelenggaraan usaha

dengan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Kesimpulan mengenai hasil pemeriksaan disampaikan kepada

perusahaan perasuransian yang diperiksa paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah berakhirnya pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

dddddddd........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyuuuuuuuussssssssuuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTTaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBiiiiiiiirrrrrrrroooooooo PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp TTTTTTTTaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

Penyusunan tanggapan Biro Perasuransian terhadap

tanggapan perusahaan perasuransian yang diperiksa adalah proses

penyusunan surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan





1111111133333333

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada perusahaan

perasuransian yang diperiksa yang sekurang-kurangnya memuat

mengenai jawaban atas tanggapan berupa salah satu pernyataan

sebagai berikut:

1) Tanggapan diterima dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di

kantor perusahaan perasuransian.

2) Tanggapan diterima tanpa dilanjutkan dengan pemeriksaan di

kantor Perusahaan Perasuransian.

3) Tanggapan ditolak.

Perusahaan perasuransian yang diperiksa dapat mengajukan

tanggapan terhadap hasil pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian

paling lama 5 (lima) kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, Kepala Biro Perasuransian diberikan waktu paling lama 5

(lima) hari sejak diterimanya tanggapan perusahaan perasuransian yang

diperiksa untuk memberikan jawaban atas tanggapan dimaksud.

eeeeeeee........ TTTTTTTTiiiiiiiinnnnnnnnddddddddaaaaaaaakkkkkkkk LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnjjjjjjjjuuuuuuuutttttttt HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan pengawasan

terhadap pelaksanaan rekomendasi sebagaimana tercantum surat

Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan yang memuat mengenai kesimpulan

hasil pemeriksaan dan perintah untuk melakukan perbaikan.

11..33.. DDAASSAARR HHUUKKUUMM PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

DDasar hukum pemeriksaan perusahaan perasuransian adalah:

a. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perasuransian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.010/2010 tanggal 16 September

2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

d. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang

mengatur mengenai pedoman pemeriksan.

e. Peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian dan di bidang lainnya

yang relevan dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.





1111111144444444

ff.. Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Tugas Pemeriksaan.

11..44.. TTUUJJUUAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

SSSSSSSSesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.010/2010 tanggal 16 September 2010 tentang Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian, pemeriksaan bertujuan untuk:

a. memperoleh keyakinan mengenai kondisi Perusahaan Perasuransian yang

sebenarnya;

b. meneliti kesesuaian kondisi Perusahaan Perasuransian dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, dan

standar lainnya; dan/atau

c. mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

Perusahaan Perasuransian

dd.. memastikan bahwa Perusahaan Perasuransian telah melakukan langkah-langkah

yang cukup dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang polis.

11..55.. PPEEDDOOMMAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

11..55..11.. FFuunnggssii PPeeddoommaann PPeemmeerriikkssaaaann

PPPPPPPPedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian merupakan pedoman

bagi pemeriksa, pegawai Biro Perasuransian, dan Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka

pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian. Pedoman

pemeriksaan ini mencakup pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro Perasuransian.

Selain itu, mengingat penetapan pedoman ini dalam bentuk Peraturan Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pedoman ini juga merupakan

media transparansi kepada masyarakat khususnya pelaku pada industri

perasuransian mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga

pembina dan pengawas usaha perasuransian. Dengan demikian, pedoman

pemeriksaan perusahaan perasuransian ini dimaksudkan untuk dapat berfungsi

sebagai:

a. Pedoman bagi pemeriksa Biro Perasuransian dalam menyusun rencana

pemeriksaan.

b. Pedoman bagi pemeriksa dan pegawai Biro Perasuransian dalam melakukan

proses pemeriksaan, yaitu melakukan analisis pendahuluan, melaksanakan





1111111155555555

pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian,

menyusun laporan pemeriksaan atau hasil pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian, dan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil

pemeriksaan.

c. Pedoman bagi pemeriksa dalam melakukan penilaian terhadap kondisi

perusahaan perasuransian yang sebenarnya, kesesuaian kondisi perusahaan

perasuransian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik

penyelenggaraan usaha yang sehat, dan standar lainnya, penerapan manajemen

risiko oleh perusahaan perasuransian, serta upaya perusahaan perasuransian

untuk dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis.

d. Pedoman bagi pemeriksa dalam melakukan evaluasi atas kegiatan pemeriksaan.

e. Pedoman bagi perusahaan perasuransian mengenai pelaksanaan pemeriksaan

yang dilakukan oleh Biro Perasuransian.

Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian ini juga merupakan

panduan standar dalam melakukan proses pemeriksaan untuk mencapai tujuan

pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan pemeriksa dapat menggunakan

pertimbangan profesional (profesional judgement) dalam menentukan prosedur

pemeriksaan yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemeriksaan.

11..55..22.. SSiisstteemmaattiikkaa PPeeddoommaann PPeemmeerriikkssaaaann

Sistematika Pedoman Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian adalah

sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Organisasi Pemeriksaan

c. Perencanaan Pemeriksaan

d. Dokumentasi Pemeriksaan

e. Proses Pemeriksaan

f. Pengendalian Pemeriksaan

g. Pemeriksaan Berbantuan Komputer

h. Lampiran-lampiran.




BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB IIIIIIIIIIIIIIII OOOOOOOORRRRRRRRGGGGGGGGAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIII PPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIKKKKKKKKSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN

1111111166666666

BBAABB

IIII OORRGGAANNIISSAASSII PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

PPPemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian merupakan salah satu

tugas pokok dan fungsi Biro Perasuransian yang dilaksanakan secara berbeda

dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lain. Secara umum pelaksanaan

pemeriksaan baik pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian maupun

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian memiliki karakteristik yang sama yaitu

pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Biro

Perasuransian. Namun demikian, kedua jenis pemeriksaan tersebut memiliki

perbedaan di dalam prosedur pemberian perintah tertulis tersebut. Pemeriksaan di

kantor perusahaan perasuransian dilakukan oleh tim yang dibentuk secara khusus

untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu perusahaan perasuransian.

Pembentukan tim dan pelaksanaan tugas pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat

perintah pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sedangkan,

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilakukan oleh pegawai Biro

Perasuransian atau analis pada masing-masing bagian di Biro Perasuransian dan

dapat dibantu oleh staf pemeriksa pada bagian pemeriksaan. Pelaksanaan tugas

pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat pemberitahuan kepada perusahaan

perasuransian yang ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Perbedaan dalam prosedur tersebut di atas menyebabkan adanya

perbedaan di dalam organisasi pemeriksaan antara pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian dan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

Pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian membutuhkan organisasi khusus

dengan adanya tim yang harus dibentuk untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.

Sementara itu, pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilakukan

mengikuti struktur organisasi yang ada di Biro Perasuransian.

Mengingat adanya kekhususan di dalam organisasi pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian, bab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai

organisasi pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian yang mencakup uraian

mengenai struktur organisasi serta tugas dan wewenang masing-masing unit dalam

organisasi tersebut.





1111111177777777

22..11.. OORRGGAANNIISSAASSII PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDII KKAANNTTOORR PPEERRUUSSAAHHAAAANN PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

OOOOOOOOrganisasi tim pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian terdiri

dari:

a. Kepala Biro Perasuransian.

b. Koordinator Pemeriksaan.

c. Penyelia Pemeriksaan.

d. Ketua Tim Pemeriksaan.

ee.. Anggota Tim Pemeriksaan.

22..22.. TTAANNGGGGUUNNGG JJAAWWAABB,, WWEEWWEENNAANNGG,, DDAANN TTUUGGAASS

TTTTTTTTanggung jawab, wewenang, dan tugas dari Kepala Biro Perasuransian,

koordinator pemeriksaan, penyelia pemeriksaan, ketua tim pemeriksaan, dan

anggota tim pemeriksaan sebagai berikut:

22..22..11.. KKeeppaallaa BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann

KKKKKKKKepala Biro Perasuransian pejabat yang secara langsung mendapat

pendelegasian kewenangan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan

perasuransian. Sesuai dengan kewenangannya tersebut, Kepala Biro

Perasuransian merupakan penanggung jawab pemeriksaan.

22..22..11..11.. TTaanngggguunngg jjaawwaabb

KKKKKKKKepala Biro Perasuransian bertanggung jawab atas:

1) Terselenggaranya seluruh proses pemeriksaan terhadap perusahaan

perasuransian.

2) Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam setiap Laporan Hasil

Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final.

3) Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam menindaklanjuti

tanggapan yang diajukan oleh perusahaan perasuransian yang

diperiksa dan pihak-pihak lain yang terkait.

4) Tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan yang

disampaikan oleh perusahaan perasuransian.

5) Peningkatan kualitas pemeriksaan.





1111111188888888

22..22..11..22.. WWeewweennaanngg

UUUUUUUUntuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Kepala Biro

Perasuransian berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Menetapkan rencana kegiatan pemeriksaan tahunan.

2) Memerintahkan koordinator pemeriksaan untuk melaksanakan

pemeriksaan yang sifatnya khusus dalam melaksanakan fungsi

pengawasan.

3) Menerbitkan surat perintah pemeriksaan, surat tugas, dan surat

pemberitahuan.

4) Menetapkan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan

Hasil Pemeriksaan Final.

5) Menerima atau menolak tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan

Sementara yang diajukan perusahaan perasuransian yang diperiksa.

6) Menghentikan proses pemeriksaan.

22..22..11..33.. TTuuggaass

DDDDDDDDengan kewenangan tersebut, penanggung jawab

pemeriksaan melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1) Membahas konsep rencana kegiatan pemeriksaan tahunan dengan

koordinator dan penyelia pemeriksaan.

2) Membahas usulan pemeriksaan khusus bersama koordinator

pemeriksaan.

3) Menjabarkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan pemeriksaan.

4) Memberikan petunjuk kepada koordinator pemeriksaan mengenai

hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan

keputusan/kebijaksan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.

5) Melakukan pembahasan dengan direksi perusahaan perasuransian

tentang hasil temuan pemeriksaan dan menandatangani berita acara

rapat pembahasan tersebut.

6) Menandatangani laporan hasil pemeriksaan sementara dan laporan

hasil pemeriksaan final, apabila menyetujui.





1111111199999999

7) Membahas konsep laporan hasil pemeriksaan sementara atau

laporan hasil pemeriksaan final dengan koordinator, penyelia, ketua

tim, anggota tim pemeriksa, dan bagian lain.

8) Menetapkan laporan tahunan kegiatan pemeriksaan perusahaan

perasuransian dan menyampaikannya kepada Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dal Lembaga Keuangan dan Menteri

Keuangan.

9) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pemeriksa.

22..22..22.. KKoooorrddiinnaattoorr PPeemmeerriikkssaaaann

KKKoordinator pemeriksaan adalah Kepala Bagian Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian.


KKKKKKKKoordinator pemeriksaan bertanggung jawab atas kelancaran

penyelenggaraan seluruh proses kegiatan pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian sesuai dengan rencana kegiatan

pemeriksaan tahunan.


UUUUUUUUntuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, koordinator

pemeriksaan berwenang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengusulkan rencana kerja tahunan.

2) Menentukan alokasi waktu pemeriksaan.

3) Menunjuk penyelia, ketua dan anggota tim pemeriksaan.

4) Mengembangkan kebijakan prosedur pemeriksaan.

5) Memberikan pengarahan kepada penyelia pemeriksaan, ketua tim

pemeriksaan, dan anggota tim pemeriksaan dalam meningkatkan

kualitas pemeriksaan.


hasil pemeriksaan final.

7) Mengambil kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan

yang timbul dalam proses pemeriksaan.

8) Mengusulkan kepada penanggung jawab pemeriksaan untuk

menghentikan pemeriksaan.





2222222200000000

9) Mengusulkan perpanjangan waktu pemeriksaan lapangan apabila

diperlukan.

22..22..22..33.. TTuuggaass

DDDDDDDDengan kewenangan tersebut, koordinator pemeriksaan

melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

1) Menyusun konsep rencana pemeriksaan tahunan dan mengusulkan

kepada Kepala Biro Perasuransian.

2) Menyusun laporan kegiatan pemeriksaan tahunan kepada Kepala

Biro Perasuransian yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua

Badan dan Menteri.

3) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

4) Mengajukan konsep surat perintah pemeriksaan, surat

pemberitahuan dan surat tugas kepada penanggung jawab

pemeriksaan.

5) Menelaah persiapan pemeriksaan yang disusun tim pemeriksa

sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

6) Memantau kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan kesesuaiannya

dengan pedoman pemeriksaan perusahaan perasuransian.

7) Memberikan petunjuk kepada penyelia pemeriksaan, ketua tim

pemeriksaan, dan anggota tim pemeriksaan mengenai hal-hal yang

harus mendapat perhatian khusus dalam pemeriksaan untuk

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemeriksaan.

8) Bersama-sama penanggung jawab, penyelia, ketua tim, dan anggota

tim pemeriksaan melakukan pembahasan hasil temuan dengan

pengurus/direksi perusahaan perasuransian.

9) Menyetujui/mengoreksi konsep laporan hasil pemeriksaan sementara

dan laporan hasil pemeriksaan final.

10)Menandatangani berita acara pembahasan tanggapan atas laporan

hasil pemeriksaan sementara.

11) Memantau dan mengusulkan tindak lanjut atas pelaksanaan

rekomendasi hasil pemeriksaan kepada penanggung jawab

pemeriksaan.





2222222211111111

12) Memberikan masukan kepada penanggung jawab pemeriksaan

dalam menetapkan kebijakan guna menindaklanjuti tanggapan

perusahaan atas laporan hasil pemeriksaan sementara.


laporan hasil pemeriksaan final dengan penanggung jawab

pemeriksaan dan tim pemeriksa, apabila penanggung jawab

pemeriksaan membutuhkan penjelasan untuk dapat menyetujui atau

menolak laporan-laporan tersebut.

14) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan

pemeriksaan dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada

penanggung jawab pemeriksaan.

15) Melakukan evaluasi terhadap kinerja pemeriksa.

22..22..33.. PPeennyyeelliiaa PPeemmeerriikkssaaaann

PPPenyelia pemeriksaan adalah pejabat kepala sub bagian pada bagian

pemeriksaan perusahaan perasuransian.


PPPenyelia pemeriksaan bertanggung jawab atas kelancaran

penyelenggaraan seluruh proses kegiatan pemeriksaan yang berada di

bawah supervisinya.


UUUntuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Penyelia

Pemeriksaan berwenang untuk melakukan ha-hal sebagai berikut:

1) Bersama-sama koordinator pemeriksaan menentukan ketua dan

anggota tim pemeriksa yang berada di bawah supervisinya.

2) Memberikan pengarahan kepada ketua dan anggota tim pemeriksaan

dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan.

3) Bersama-sama koordinator pemeriksaan mengambil kebijakan yang

diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses

pemeriksaan.

4) Mengusulkan kepada koordinator pemeriksaan untuk menghentikan

pemeriksaan.





2222222222222222

5) Mengusulkan perpanjangan waktu pemeriksaan lapangan kepada

koordinator pemeriksaan apabila diperlukan.



22..22..33..33.. TTuuggaass

DDDengan kewenangan tersebut, penyelia pemeriksaan


1) Memastikan ketaatan tim pemeriksaan terhadap pedoman


2) Memastikan laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan kertas

kerja pemeriksaan.

3) Menelaah dan menyetujui kertas kerja pemeriksaan.

4) Menyetujui/mengoreksi konsep laporan hasil pemeriksaan sementara

dan laporan hasil pemeriksaan final.

5) Menandatangani berita acara pembahasan tanggapan atas laporan

hasil pemeriksaan sementara.

6) Memberikan petunjuk kepada ketua tim pemeriksaan dan anggota

tim pemeriksaan mengenai hal-hal yang harus mendapat perhatian

khusus dalam pemeriksaan untuk efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan tugas pemeriksaan.

7) Memberikan pengarahan kepada ketua tim pemeriksaan dan anggota

tim pemeriksaan untuk selalu meningkatkan kualitas pemeriksaan.

8) Mengajukan konsep surat perintah pemeriksaan, surat

pemberitahuan dan surat tugas kepada Kepala Bagian Pemeriksaan



laporan hasil pemeriksaan final dengan koordinator dan penanggung

jawab pemeriksaan, serta ketua dan anggota tim pemeriksaan.

10) Bersama-sama dengan ketua tim pemeriksaan menandatangani

berita acara pemeriksaan.

11) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan

pemeriksaan oleh tim pemeriksaan yang berada di bawah

supervisinya.





2222222233333333

12) Memantau perkembangan pemeriksaan setiap perusahaan yang di

bawah supervisinya.

22..22..44.. KKeettuuaa TTiimm PPeemmeerriikkssaaaann

KKKetua tim pemeriksaan adalah pegawai Biro Perasuransian yang

ditunjuk oleh koordinator pemeriksaan dan atau oleh penyelia tim pemeriksaan

dan ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian menjadi ketua tim pemeriksaan.


KKKetua tim pemeriksaan bertanggung jawab atas pelaksanaan

seluruh proses kegiatan pemeriksaan oleh tim pemeriksaan yang

diketuainya.

Untuk dapat ditunjuk sebagai ketua tim pemeriksaan, harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pemeriksaan.

2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perundang-

undangan di bidang usaha perasuransian.

3) Memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal teknik perasuransian.

4) Mampu melakukan analisis atas laporan keuangan dan atau laporan

operasional perusahaan perasuransian.

5) Bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan penyelia ataupun

koordinator pemeriksaan.

6) Mampu mengkoordinasikan anggota tim pemeriksaan dalam

pelaksanaan pemeriksaan.


UUUntuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, ketua tim

pemeriksaan berwenang untuk melakukan ha-hal sebagai berikut:

1) Melakukan pembagian tugas anggota tim pemeriksaan.

2) Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas anggota tim

pemeriksaan.

3) Bersama-sama dengan penyelia menandatangani berita acara

pemeriksaan.

4) Mengusulkan kepada penyelia untuk menghentikan pemeriksaan.





2222222244444444



22..22..44..33.. TTuuggaass

DDDengan kewenangan tersebut, ketua tim pemeriksaan


1) Menelaah dan menyetujui kertas kerja pemeriksaan yang dibuat

anggota tim pemeriksaan.

2) Melakukan koordinasi atas pelaksanaan tugas anggota tim

pemeriksaan.

3) Ikut aktif melakukan pemeriksaan.

4) Bersama dengan anggota tim menentukan besarnya sampel yang

akan diambil dalam pemeriksaan.

5) Mengajukan konsep surat konfirmasi (bila diperlukan) kepada

penyelia/ koordinator.

6) Memantau perkembangan pemeriksaan setiap perusahaan yang

diperiksa.

7) Memastikan semua dokumen yang berhubungan dengan

pemeriksaan telah diarsip dengan rapi.

8) Memastikan ketaatan anggota tim pemeriksaan terhadap pedoman


9) Bersama anggota tim pemeriksaan menyusun konsep laporan hasil

pemeriksaan sementara dan laporan hasil pemeriksaan final.

10) Memastikan laporan hasil pemeriksaan dibuat tepat waktu.

11) Memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan yang

disampaikan oleh perusahaan perasuransian.

22..22..55.. AAnnggggoottaa TTiimm PPeemmeerriikkssaaaann

AAAnggota tim pemeriksaan adalah pegawai Bagian Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian dan atau pegawai Biro Perasuransian yang ditunjuk

oleh Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian bersama-sama

dengan Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian dan

ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian menjadi anggota tim pemeriksaan

untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian.





2222222255555555


AAAnggota tim pemeriksaan bertanggung jawab atas data yang

tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan.

Untuk dapat ditunjuk sebagai anggota tim pemeriksaan, harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang pemeriksaan

(auditing).

2) Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai peraturan perundang-

undangan di bidang usaha perasuransian.

3) Memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal teknik perasuransian.

5) Mampu melakukan analisis atas laporan keuangan dan atau laporan

operasional perusahaan perasuransian.

6) Bertanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan ketua tim dan

anggota tim pemeriksaan lainnya.


UUUntuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, anggota tim

pemeriksaan berwenang untuk melakukan ha-hal sebagai berikut:

1) Melakukan wawancara dengan direksi dan atau pegawai perusahaan.

2) Meminta dan atau meminjam dokumen-dokumen/data pendukung

pemeriksaan.

3) Melakukan pengembangan hasil temuan untuk lebih memperoleh

keyakinan.

4) Menandatangani kertas kerja pemeriksaan.

22..22..55..33.. TTuuggaass

DDDengan kewenangan tersebut, anggota tim pemeriksaan


1) Melaksanakan seluruh proses pemeriksaan sesuai dengan pedoman


2) Membuat dan menandatangani kertas kerja pemeriksaan.

3) Bersama dengan ketua tim menentukan besarnya sampel yang akan

diambil dalam pemeriksaan.





2222222266666666

4) Membuat/mengisi laporan kegiatan harian pemeriksaan.

5) Membuat konsep surat konfirmasi bila diperlukan.

6) Membantu ketua tim menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan

sementara dan laporan hasil pemeriksaan final secara tepat waktu.

7) Melakukan entry data ke dalam SIMDA mulai dari penerbitan SPP

sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

8) Melakukan pengarsipan atas semua dokumen yang berhubungan

dengan pemeriksaan dengan rapi.




BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN PPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIKKKKKKKKSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN

2222222277777777

BBAABB

IIIIII PPEERREENNCCAANNAAAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

KKKegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Biro Perasuransian perlu

direncanakan dengan baik. Perencanaan yang baik, khususnya perencanaan untuk

pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian secara berkala, perlu dilakukan

agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dalam

rangka pembinaan dan pengawasan dapat efektif dan efisien. Untuk itu,

pengalokasian sumber daya manusia, anggaran, dan waktu yang terbatas perlu

dilakukan dengan cermat agar tujuan kegiatan pemeriksaan tetap dapat dicapai.

Perencanaan pemeriksaan tersebut mencakup penyusunan rencana

kegiatan pemeriksaan tahunan, pemilihan objek pemeriksaan, penentuan tim

pemeriksa, alokasi waktu pemeriksaan, serta pembuatan Surat Tugas (ST), Surat

Perintah Pemeriksaan (SPP), dan Surat Pemberitahuan (SP).

33..11.. RREENNCCAANNAA KKEEGGIIAATTAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN TTAAHHUUNNAANN

RRRencana pemeriksaan tahunan untuk kegiatan satu tahun berikutnya

sudah harus selesai disusun dan disampaikan oleh Kepala Biro Perasuransian

kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat

tanggal 15 Desember. Rencana tersebut mencakup rencana pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian dan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang

dilakukan terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan

pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi. Rencana kegiatan

pemeriksaan tahunan tersebut berfungsi sebagai pedoman penggunaan sumber

daya manusia, anggaran, dan waktu untuk kegiatan pemeriksaan selama satu tahun

anggaran serta tolok ukur kinerja kegiatan pemeriksaan selama satu tahun

anggaran.

33..11..11.. RReennccaannaa PPeemmeerriikkssaaaann DDii KKaannttoorr PPeerruussaahhaaaann PPeerraassuurraannssiiaann

RRRencana pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian disusun

oleh bagian pemeriksaan perusahaan perasuransian. Penyusunan rencana

kegiatan pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian tahunan sekurang-

kurangnya mencakup:

a. Daftar perusahaan perasuransian yang akan dilakukan pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian secara berkala untuk 1 (satu) tahun berikutnya.





2222222288888888

b. Pertimbangan terhadap perusahaan perasuransian yang dipilih untuk masuk

dalam daftar perusahaan perasuransian yang akan dilakukan pemeriksaan di

kantor perusahaan perasuransian secara berkala.

c. Jumlah perusahaan perasuransian yang dicadangkan untuk dilakukan

pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian setiap waktu.

d. Jumlah kantor cabang perusahaan perasuransian di beberapa kota di

Indonesia yang dialokasikan untuk diperiksa sebagai bagian pemeriksaan di

kantor perusahaan perasuransian secara berkala.

e. Jumlah kantor cabang perusahaan perasuransian di beberapa kota di

Indonesia yang dicadangkan untuk dilakukan pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian setiap waktu.

Contoh Rencana Pemeriksaan terlampir dalam Lampiran II.

Rencana pemeriksaan tahunan di kantor perusahaan perasuransian

tersebut di atas disampaikan oleh Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian kepada Kepala Biro Perasuransian dan seluruh Kepala Bagian di

lingkungan Biro Perasuransian paling lambat pada awal bulan Desember. Kepala

Biro Perasuransian mengadakan rapat dengan seluruh Kepala Bagian di

lingkungan Biro Perasuransian dengan agenda rapat yaitu rencana pemeriksaan

tahunan. Penetapan rencana pemeriksaan tahunan di kantor perusahaan

perasuransian dilakukan oleh Kepala Biro Perasuransian setelah dilakukan

rapat antara Kepala Biro Perasuransian dan para kepala bagian di lingkungan

Biro Perasuransian.

Kepala Biro Perasuransian memberitahukan kepada perusahaan

perasuransian yang masuk dalam daftar perusahaan perasuransian yang akan

diperiksa dalam pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian secara

berkala paling lambat tanggal 31 Januari tahun yang bersangkutan.

33..11..22.. RReennccaannaa PPeemmeerriikkssaaaann DDii KKaannttoorr BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann

RRRencana pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian disusun oleh

masing-masing bagian di lingkungan Biro Perasuransian. Rencana pemeriksaan

tersebut mencakup:

a. Rencana pemeriksaan yang bersifat tematik.

b. Jumlah perusahaan perasuransian yang dicadangkan untuk dilakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian sebagai tindaklanjut proses

analisis.





2222222299999999

c. Jumlah perusahaan perasuransian yang dicadangkan untuk dilakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian karena alasan khusus seperti

tindaklanjut dari pengaduan.

Pemeriksaan tematik dilakukan apabila pemeriksaan dimaksud

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai praktik

penyelenggaraan usaha perasuransian tertentu khususnya dalam rangka

memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan perasuransian kepada

tertanggung.

Rencana pemeriksaan tematik disampaikan kepada Kepala Biro

Perasuransian dalam bentuk Nota Dinas dengan tembusan kepada seluruh

kepala bagian di lingkungan Biro Perasuransian. Di dalam Nota Dinas sekurang-

kurangnya harus disampaikan tujuan pemeriksaan dan hasil yang ingin dicapai,

jumlah perusahaan perasuransian yang masuk di dalam daftar sampling, dan

rencana pelaksanaan. Pengajuan usulan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian tersebut harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan proposal

pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

a. Latar belakang dibutuhkannya pemeriksaan termasuk di dalamnya analisis

mengenai kondisi yang ada.

b. Tujuan pemeriksaan.

c. Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemeriksaan.

d. Program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

1) Tujuan pemeriksaan.

2) Ruang lingkup pemeriksaan yang memberikan gambaran mengenai aspek

penyelenggaraan usaha yang akan diperiksa.

3) Data dan informasi yang dibutuhkan.

4) Waktu pelaksanaan pemeriksaan.

e. Daftar perusahaan perasuransian yang menjadi sampling.

Penetapan usulan pemeriksaan bersifat tematik dilakukan oleh Kepala

Biro Perasuransian setelah dilakukan rapat antara Kepala Biro Perasuransian

dan para kepala bagian di lingkungan Biro Perasuransian.





3333333300000000

33..22.. TTAATTAA CCAARRAA PPEENNEENNTTUUAANN OOBBJJEEKK PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

33..22..11.. PPeemmeerriikkssaaaann DDii KKaannttoorr PPeerruussaahhaaaann PPeerraassuurraannssiiaann

OOObjek pemeriksaan adalah seluruh perusahaan asuransi, perusahaan

reasuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi.

Objek pemeriksaan dapat merupakan objek pemeriksaan secara berkala

maupun pemeriksaan setiap waktu.

Penentuan objek pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian

secara berkala yang masuk dalam daftar perusahaan perasuransian yang akan

diperiksa di kantor perusahaan perasuransian secara berkala untuk 1 (satu)

tahun berikutnya dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketersediaan jumlah pemeriksa dan jumlah tim pemeriksaan yang dapat

dibentuk dengan jumlah pemeriksa yang tersedia.

b. Jumlah pemeriksaan yang dapat dilakukan setiap bulannya dengan

mempertimbangkan ketersediaan jumlah tim pemeriksaan yang dapat

dibentuk.

c. Perusahaan perasuransian yang masuk daftar skala prioritas yang diusulkan

dengan mempertimbangkan:

1) Tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan perasuransian. Pertimbangan

mengenai tingkat risiko tersebut antara lain diperoleh dari hasil analisis

yang dilakukan oleh masing-masing bagian di lingkungan Biro

Perasuransian khususnya hasil analisis terhadap laporan triwulanan dan

tahunan serta informasi lainnya yang diperoleh bagian pemeriksaan dari

hasil pemeriksaan periode sebelumnya.

2) Penetapan oleh Kepala Biro yang disertai dengan pertimbangan tingkat

urgensinya.

3) Usulan dari bagian lain untuk melakukan pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup pemeriksaan untuk

aspek tertentu yang disertai dengan pertimbangan tingkat urgensinya.

4) Terdapat keterkaitan afiliasi dengan perusahaan perasuransian yang

masuk dalam skala prioritas.

g. Pemantauan terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan

sebelumnya.





3333333311111111

Sedangkan penentuan obyek pemeriksaan setiap waktu dilakukan

berdasarkan instruksi khusus yang tidak dapat ditentukan sebelumnya pada

saat dilakukan penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan tahunan. Instruksi

khusus tersebut dapat berasal dari Menteri Keuangan, Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Kepala Biro Perasuransian. Ruang

lingkup pemeriksaan setiap waktu dapat mencakup seluruh aspek pemeriksaan

atau aspek tertentu saja sesuai dengan instruksi tersebut. Instruksi khusus

dikeluarkan dengan pertimbangan antara lain:

aa.. IInnffoorrmmaassii PPiihhaakk KKeettiiggaa

Informasi dari pihak ketiga dapat sebagai dasar dilakukannya

pemeriksaan setiap waktu. Informasi tersebut dapat berupa laporan

pengaduan secara tertulis maupun tidak tertulis atas perusahaan

perasuransian. Terhadap informasi dari pihak ketiga tersebut perlu dilakukan

check dan cross check agar dapat diketahui tingkat kebenaran dan

keakuratannya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pemilihan objek

pemeriksaan setiap waktu.

bb.. HHaassiill aannaalliissiiss

Hasil analisis merupakan informasi yang diperoleh dari analisis yang

dilakukan oleh masing-masing bagian di lingkungan Biro Perasuransian. Apabila

dari hasil analisis dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan setiap waktu,

maka masing-masing kepala bagian di lingkungan Biro Perasuransian

mengajukan usulan pemeriksaan setiap waktu kepada Kepala Biro

Perasuransian. Selanjutnya, apabila sependapat dengan usulan tersebut,

Kepala Biro Perasuransian akan mengeluarkan instruksi untuk melakukan

pemeriksaan setiap waktu.

Pemeriksaan setiap waktu juga dapat dilakukan sebagai tindak lanjut

dari pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

Berdasarkan daftar perusahaan perasuransian yang akan dilakukan

pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian secara berkala untuk 1 (satu)

tahun berikutnya, pada setiap awal bulan dibuat rencana pemeriksaan untuk

bulan yang bersangkutan. Selain itu, penetapan rencana pemeriksaan bulanan

mempertimbangkan pula adanya perintah untuk melakukan pemeriksaan di

kantor perusahaan perasuransian setiap waktu.





3333333322222222

33..22..11.. PPeemmeerriikkssaaaann DDii KKaannttoorr BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann

PPPemilihan perusahaan perasuransian yang akan diperiksa

berdasarkan pemeriksaan tematik dilakukan dengan prioritas untuk perusahaan

perasuransian yang tidak termasuk dalam daftar perusahaan perasuransian

dalam rencana pemeriksaan tahunan di kantor perusahaan perasuransian.

Berkenaan dengan skala prioritas tersebut, penyusunan rencana pemeriksaan

tematik harus mempertimbangkan daftar perusahaan perasuransian yang

masuk dalam rencana pemeriksaan tahunan di kantor perusahaan

perasuransian, termasuk ruang lingkup pemeriksaan yang direncanakan. Namun

demikan, dengan pertimbangan tertentu, di dalam rencana pemeriksaan tematik

tersebut dimungkinkan adanya perusahaan perasuransian yang juga masuk di

dalam rencana pemeriksaan tahunan di kantor perusahaan perasuransian.

Usulan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang diajukan oleh

bagian-bagian di lingkungan Biro Perasuransian untuk pemeriksaan sebagai

tindak lanjut dari proses analisis atau pemeriksaan dengan alasan khusus

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses analisis

terhadap laporan periodik yang disampaikan atau analisis terhadap

permohonan pengesahan cadangan premi dilakukan apabila:

1) Diperlukan penjelasan lebih lanjut dari perusahaan perasuransian untuk

aspek tertentu dari laporan periodik dan/atau cadangan premi yang

dimohonkan pengesahannya.

2) Patut diduga bahwa terdapat ketidakwajaran di dalam laporan periodik

yang disampaikan perusahaan perasuransian dan atau ketidakwajaran

angka cadangan premi yang dimohonkan pengesahannya.

b. Pemeriksaan lainnya dilakukan apabila terdapat alasan khusus yang

mendasari perlunya dilakukan pemeriksaan tersebut antara lain dalam

rangka menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan tertanggung bahwa

perusahaan perasuransian yang akan diperiksa diduga tidak menjalankan

praktik usaha yang sehat dan/atau tidak memenuhi kewajiban kepada

tertanggung.

Pemilihan perusahaan perasuransian yang akan diperiksa sebagai

tindak lanjut analisis terhadap laporan periodik yang disampaikan atau analisis

terhadap perhtungan cadangan premi serta pemeriksaan dengan alasan khusus

dilakukan dengan prioritas untuk perusahaan perasuransian yang tidak

termasuk dalam daftar perusahaan perasuransian yang akan diperiksa di kantor





3333333333333333

perusahaan yang bersangkutan pada tahun berjalan. Berkenaan dengan skala

prioritas tersebut, bagian-bagian di lingkungan Biro Perasuransian harus

mempertimbangkan daftar perusahaan perasuransian yang akan diperiksa di

kantor perusahaan yang bersangkutan pada tahun berjalan yang telah

ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian, termasuk ruang lingkup

pemeriksaan yang direncanakan. Namun demikan, dengan pertimbangan

tertentu, bagian-bagian di lingkungan Biro Perasuransian dapat mengajukan

usulan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian sebagai tindak lanjut dari

proses analisis terhadap laporan periodik yang disampaikan atau analisis

terhadap perhitungan cadangan premi serta pemeriksaan dengan alasan khusus

terhadap perusahaan perasuransian yang masuk dalam daftar perusahaan

perasuransian yang akan diperiksa di kantor perusahaan yang bersangkutan

pada tahun berjalan.

Untuk pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang dilakukan

sebagai tindak lanjut dari proses analisis terhadap laporan periodik yang

disampaikan atau analisis terhadap perhitungan cadangan premi serta

pemeriksaan lainnya, usulan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Biro

Perasuransian dalam bentuk Nota Dinas dengan tembusan kepada Kepala

Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Di dalam Nota Dinas sekurang-

kurangnya harus disampaikan tujuan pemeriksaan dan permasalahan yang

menjadi penyebab diperlukannya pemeriksaan dimaksud. Pengajuan usulan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian tersebut harus dilengkapi sekurang-

kurangnya dengan:

a. Kertas kerja analisis yang memuat mengenai permasalahan yang menjadi

penyebab diperlukannya pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian. Kertas

kerja yang disampaikan merupakan kertas kerja yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam manual mengenai analisis.

b. Program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan

pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan yang memberikan gambaran

mengenai aspek laporan atau cadangan premi yang akan diperiksa, serta

data dan informasi yang dibutuhkan. Program pemeriksaan tersebut dibuat

oleh analis dan ditetapkan oleh kepala sub bagian yang menangani.

c. Konsep surat pemberitahuan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Biro

Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan yang paling kurang memuat:

1) permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan

di kantor Biro Perasuransian;





3333333344444444

2) permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan;

3) waktu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian; dan

4) pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan pemeriksaan di kantor

Biro Perasuransian.

Usulan pemeriksaan harus disampaikan kepada Kepala Biro

Perasuransian paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan

pemeriksaan dimulai.

33..33.. TTAATTAA CCAARRAA PPEENNEENNTTUUAANN TTIIMM PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

33..33..11.. TTiimm PPeemmeerriikkssaaaann DDii KKaannttoorr PPeerruussaahhaaaann PPeerraassuurraannssiiaann

TTTim pemeriksaan dibentuk setiap akan dilakukan pemeriksaan

terhadap perusahaan perasuransian di kantor perusahaan perasuransian.

Penentuan pemeriksa yang masuk dalam tim pemeriksaan dilakukan oleh

Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian bersama dengan

seluruh kepala sub bagian di lingkungan Bagian Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian.

Penentuan pemeriksa dalam tim pemeriksaan dilakukan dengan

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah pemeriksa di Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

b. Obyek pemeriksaan termasuk ruang lingkup pemeriksaan untuk obyek

tersebut.

c. Kemampuan masing-masing pemeriksa yang ada untuk disesuaikan dengan

obyek pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan.

Secara umum penentuan tim pemeriksaan dilakukan pada setiap awal

bulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditetapkan tim pemeriksa

yang terdiri dari ketua tim dengan sekurang-kurangnya satu anggota tim

pemeriksaan dan sebanyak-banyaknya empat anggota tim pemeriksaan.

Selanjutnya, tim pemeriksaan tersebut akan melakukan pemeriksaan terhadap

satu atau dua perusahaan perasuransian untuk setiap bulannya. Selain

menetapkan tim pemeriksaan, pada setiap awal bulan juga ditetapkan penyelia

untuk masing-masing tim pemeriksaan tersebut. Penetapan penyelia dan tim

pemeriksaan di bawah supervisi penyelia tersebut tidak harus merupakan

hubungan antara kepala sub bagian di lingkungan Bagian Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian dan staf pemeriksa yang menjadi tanggung

jawabnya.





3333333355555555

33..33..11.. TTiimm PPeemmeerriikkssaaaann DDii KKaannttoorr BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann

TTTim pemeriksaan yang akan melakukan pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian di kantor Biro Perasuransian baik untuk pemeriksaan

sebagai tindak lanjut proses analisis, pemeriksaan tematik, maupun

pemeriksaan dengan alasan khusus merupakan pegawai atau pejabat struktural

yang secara langsung merupakan person in charge (PIC) untuk perusahaan

perasuransian yang akan diperiksa. Namun demikian, dengan pertimbangan

tertentu seperti kemampuan masing-masing PIC yang ada untuk disesuaikan

dengan obyek pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan yang akan

dilakukan, Kepala Bagian dapat menunjuk pegawai lain dalam lingkungan

bagian tersebut untuk melakukan pemeriksaan dimaksud. Dengan penunjukan

Kepala Biro Perasuransian, pemeriksa pada bagian pemeriksaan perusahaan

perasuransian dapat pula ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian.

33..44.. TTAATTAA CCAARRAA PPEENNEENNTTUUAANN WWAAKKTTUU PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

JJJumlah hari pelaksanaan pemeriksaan ditentukan dengan memperhatikan

jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, jenis perusahaan perasuransian,

jumlah aset dan kewajiban perusahaan perasuransian, dan hasil analisis

pendahuluan.

Secara umum pemeriksaan di kantor perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi dengan ruang lingkup pemeriksaan yang mencakup seluruh aspek

pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari

kerja atau satu bulan kalender. Periode pemeriksaan tersebut mencakup pula

pemeriksaan terhadap kantor cabang atau kantor pemasaran perusahaan

perasuransian yang bersangkutan yang dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari

kerja. Sedangkan pemeriksaan di kantor perusahaan pialang asuransi dan

perusahaan pialang reasuransi atau pemeriksaan di kantor perusahaan

perasuransian dengan ruang lingkup pemeriksaan aspek tertentu dilakukan dengan

jangka waktu selama kurang lebih 10 (dua puluh) hari kerja atau 15 (lima belas) hari

kalender.

Sementara itu, secara umum jumlah hari pelaksanaan pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian membutuhkan yang lebih pendek dibandingkan dengan

waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan di kantor perusahaan

perasuransian. Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian membutuhkan waktu

paling lama 5 (lima) hari kerja untuk setiap pemeriksaan terhadap satu perusahaan

perasuransian.





3333333366666666

33..55.. WWAAKKTTUU YYAANNGG DDIIBBUUTTUUHHKKAANN UUNNTTUUKK MMEELLAAKKUUKKAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN


WWWaktu yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan perusahaan

perasuransian adalah sebagai berikut:

aa.. PPeerrssiiaappaann ppeemmeerriikkssaaaann

Tahap ini merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh staf

pemeriksa di lingkungan Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

yang akan masuk dalam tim pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap perusahaan perasuransian yang terdiri dari kegiatan antara lain

melakukan analisis pendahuluan, mengusulkan program audit, menyiapkan

daftar kuesioner dan permintaan dokumen awal yang akan disampaikan

kepada perusahaan perasuransian, serta menyiapkan surat perintah

pemeriksaan, surat tugas, dan surat pemberitahuan pemeriksaan. Tahap

persiapan harus sudah harus selesai dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sebelum

dilakukan pemeriksaan lapangan.

Staf pemeriksa kemudian menyampaikan dokumen-dokuemn

tersebut di atas kepada kepala sub bagian di lingkungan Bagian Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian yang akan menjadi penyelia untuk tim

pemeriksaan dimaksud. Setelah meneliti dan melakukan koreksi yang

diperlukan, kepala sub bagian tersebut menyampaikan dokumen-dokumen

tersebut kepada Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Selanjutnya, setelah meneliti dan melakukan koreksi yang diperlukan, Kepala

Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian tersebut menyampaikan

dokumen-dokumen tersebut kepada Kepala Biro Perasuransian untuk

memperoleh penetapan terhadap surat perintah pemeriksaan, surat tugas,

dan surat pemberitahuan pemeriksaan. Surat pemberitahuan pemeriksaan

yang dilengkapi dengan daftar kuesioner dan permintaan dokumen awal

sudah harus disampaikan kepada perusahaan perasuransian yang akan

diperiksa sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya

pemeriksaan lapangan.

bb.. PPeemmeerriikkssaaaann llaappaannggaann

Pemeriksaan lapangan merupakan tahap pelaksanaan pemeriksaan

di kantor perusahaan perasuransian. Secara umum, jangka waktu yang

diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan terdiri dari:





3333333377777777

1) Pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

dengan ruang lingkup seluruh aspek pemeriksaan kurang lebih selama 20

(dua puluh) hari kerja.

2) Pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

dengan ruang lingkup aspek pemeriksaan tertentu kurang lebih selama 10

(sepuluh) hari kerja.

2) Pemeriksaan terhadap perusahaan pialang asuransi atau perusahaan

pialang reasuransi kurang lebih selama 10 (sepuluh) hari kerja.

3) Pemeriksaan terhadap kantor cabang perusahaan perasuransian kurang

lebih selama 3 (tiga) hari kerja.

Penentuan jumlah hari kerja pemeriksaan lapangan dilakukan

bersama-sama antara Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian dan para kepala sub bagian di lingkungan Bagian Pemeriksaan


cc.. PPeennyyuussuunnaann LLaappoorraann

Penyusunan laporan terdiri dari penyusunan laporan hasil

pemeriksaan sementara dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan final.

1) Proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan sementara paling lambat

sudah harus diselesaikan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemeriksaan

lapangan selesai.

2) Proses pembahasan atas tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan

Sementara sudah harus diselesaikan 20 (dua puluh) hari kerja sejak

diterimanya surat tanggapan.

3) Proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan final sudah harus

diselesaikan 20 (dua puluh) hari kerja setelah selesainya pembahasan.

Untuk pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian yang tidak

memberikan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan sementara,

proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan final sudah harus

diselesaikan 20 (dua puluh) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu

penyampaian tanggapan.


WWWaktu yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian sebagai berikut:

aa.. PPeerrssiiaappaann ppeemmeerriikkssaaaann





3333333388888888

11)) PPeemmeerriikkssaaaann ddii kkaannttoorr BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann yyaanngg ddiillaakkuukkaann sseebbaaggaaii ttiinnddaakk

llaannjjuutt ddaarrii pprroosseess aannaalliissiiss sseerrttaa ppeemmeerriikkssaaaann llaaiinnnnyyaa

Untuk pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang dilakukan



pemeriksaan lainnya, usulan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala

Biro Perasuransian dalam bentuk Nota Dinas dengan tembusan kepada

Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Di dalam Nota

Dinas sekurang-kurangnya harus disampaikan tujuan pemeriksaan dan

permasalahan yang menjadi penyebab diperlukannya pemeriksaan

dimaksud. Pengajuan usulan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian

tersebut harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan:

a) Kertas kerja analisis yang memuat mengenai permasalahan yang

menjadi penyebab diperlukannya pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian. Kertas kerja yang disampaikan merupakan kertas kerja

yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam manual

mengenai analisis.

b) Program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan


mengenai aspek laporan atau cadangan premi yang akan diperiksa,

serta data dan informasi yang dibutuhkan. Program pemeriksaan

tersebut dibuat oleh analis dan ditetapkan oleh kepala sub bagian yang

menangani.

c) Konsep surat pemberitahuan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala

Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan yang paling kurang memuat:

(1) permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian;

(2) permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan;

(3) waktu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian; dan

d) pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian.

Usulan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang dilakukan







3333333399999999

pemeriksaan lainnyaharus disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian

paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan dimulai.

Apabila Kepala Biro Perasuransian menyetujui usulan pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian tersebut, surat pemberitahuan pemeriksaan

harus disampaikan kepada perusahaan perasuransian yang akan diperiksa

paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan pemeriksaan di kantor

Biro Perasuransian.

22)) PPeemmeerriikkssaaaann ddii kkaannttoorr BBiirroo PPeerraassuurraannssiiaann yyaanngg mmeerruuppaakkaann ppeemmeerriikkssaaaann

tteemmaattiikk

Untuk pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian yang merupakan

pemeriksaan tematik, usulan pemeriksaan disampaikan kepada Kepala

Biro Perasuransian dalam bentuk Nota Dinas dengan tembusan kepada

seluruh kepala bagian di lingkungan Biro Perasuransian. Di dalam Nota

Dinas sekurang-kurangnya harus disampaikan tujuan pemeriksaan dan

hasil yang ingin dicapai, jumlah perusahaan perasuransian yang masuk di

dalam daftar sampling, dan rencana pelaksanaan.

Pengajuan usulan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian

tersebut harus dilengkapi sekurang-kurangnya dengan proposal

pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

a) Latar belakang dibutuhkannya pemeriksaan termasuk di dalamnya

analisis mengenai kondisi yang ada.

b) Tujuan pemeriksaan.

c) Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemeriksaan.

d) Program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

(1) Tujuan pemeriksaan.

(2) Ruang lingkup pemeriksaan yang memberikan gambaran mengenai

aspek penyelenggaraan usaha yang akan diperiksa.

(3) Data dan informasi yang dibutuhkan.

(4) Waktu pelaksanaan pemeriksaan.

e) Daftar perusahaan perasuransian yang menjadi sampling.

Penetapan terhadap usulan pemeriksaan bersifat tematik tersebut

dilakukan oleh Kepala Biro Perasuransian setelah dilakukan rapat antara





4444444400000000

Kepala Biro Perasuransian dan para kepala bagian di lingkungan Biro

Perasuransian.

Apabila usulan tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Biro

Perasuransian, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian, bagian yang mengusulkan

pemeriksaan tematik dimaksud menyampaikan kembali nota dinas kepada

Kepala Biro Perasuransian dengan tembusan kepada Kepala Bagian

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian untuk menyampaikan konsep

surat pemberitahuan pemeriksaan. Konsep surat pemberitahuan

pemeriksaan tersebut merupakan surat yang ditetapkan oleh Kepala Biro

Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan yang paling kurang memuat:

a) Latar belakang yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dan tujuan pemeriksaan.

b) Permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan.

c) Waktu pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

d) Pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian.

Surat pemberitahuan pemeriksaan harus disampaikan kepada

perusahaan perasuransian yang akan diperiksa paling lama 3 (tiga) hari

kerja sebelum dilakukan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

bb.. PPeellaakkssaannaaaann ppeemmeerriikkssaaaann

Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilaksanakan oleh

pegawai Biro Perasuransian yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam

surat pemberitahuan pemeriksaan, dan dilaksanakan pada waktu yang telah

ditentukan di dalam surat pemberitahuan pemeriksaan. Pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) hari kerja. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan pada tanggal yang

berurutan atau dengan jeda tertentu. Penentuan lama pemeriksaan dilakukan

sesuai dengan objek pemeriksaan dan ditentukan oleh masing-masing bagian

yang mengusulkan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

cc.. PPeennyyuussuunnaann hhaassiill ppeemmeerriikkssaaaann

Berdasarkan pemeriksaan, pegawai Biro Perasuransian yang

melakukan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian membuat laporan hasil

pemeriksaan dalam bentuk konsep surat Kepala Biro Perasuransian atas





4444444411111111

nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada

direksi perusahaan perasuransian yang diperiksa yang sekurang-kurangnya

memuat:


2) Kesimpulan hasil pemeriksaan.

3) Jika diperlukan, rekomendasi kepada perusahaan perasuransian yang

diperiksa untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang

dilakukan oleh Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dan/atau

perbaikan terhadap aspek penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang

tidak sesuai dengan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang

sehat.

Konsep surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai hasil pemeriksaan

tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian oleh kepala bagian

yang mengusulkan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian disertai dengan

Nota Dinas yang memberikan penjelasan sekurang-kurangnya mengenai

tujuan pemeriksaan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, kesimpulan

pemeriksaan, dan jika diperlukan rekomendasi kepada perusahaan


Nota Dinas mengenai laporan hasil pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian dengan

tembusan kepada Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.

Sedangkan untuk pemeriksaan tematik, Nota Dinas mengenai laporan hasil

pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian

dengan tembusan kepada seluruh kepala bagian di lingkungan Biro

Perasuransian.

Hasil pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian disampaikan kepada

perusahaan perasuransian yang diperiksa dalam waktu paling lama 15 (lima

belas) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian.

Apabila berdasarkan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian,

pegawai Biro Perasuransian yang melakukan pemeriksaan tidak dapat

menyusun kesimpulan pemeriksaan karena data, dokumen, dan/atau

keterangan dari perusahaan perasuransian yang diperiksa atau pihak lain

tidak dapat memberikan dasar yang cukup bagi pegawai Biro Perasuransian





4444444422222222

tersebut untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian, kepala bagian yang mengusulkan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian mengajukan usulan kepada Kepala Biro Perasuransian untuk

menindaklanjuti pemeriksaan tersebut dengan pemeriksaan di kantor


Usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian

melalui Nota Dinas dengan tembusan kepada Kepala Bagian Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian. Di dalam Nota Dinas tersebut sekurang-

kurangnya harus diuraikan pertimbangan, alasan, atau permasalahan yang

menjadi penyebab tidak dapat disusunnya kesimpulan pemeriksaan di kantor

Biro Perasuransian serta usulan untuk melakukan pemeriksaan di kantor

perusahaan perasuransian. Melalui Nota Dinas yang sama, disampaikan pula

konsep surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang menyampaikan penjelasan bahwa

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian akan ditindaklanjuti dengan

pemeriksaan di kantor perusahaan perasuransian yang bersangkutan.

33..66.. DDOOKKUUMMEENN UUNNTTUUKK PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN


SSSebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian,

Kepala Biro Perasuransian menerbitkan surat perintah pemeriksaan, surat

pemberitahuan pemeriksaan, dan surat tugas. Surat-surat tersebut harus sudah

ditetapkan oleh Kepala Biro Perasuransian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari

kerja sebelum pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

Biro Perasuransian akan memberitahukan kepada perusahaan yang

akan diperiksa tentang rencana pemeriksaan terhadap perusahaan dimaksud

dengan mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan yang dilengkapi daftar

kuesioner dan permintaan dokumen awal. Surat tersebut tersebut sudah harus

diterima oleh perusahaan paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan

lapangan. Contoh format surat perintah pemeriksaan dan surat pemberitahuan

pemeriksaan terdapat dalam Lampiran III dan Lampiran IV.

Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksaan dilengkapi dengan

Surat Perintah Pemeriksaan (SPP), Surat Tugas (ST) Pemeriksaan, dan Tanda

Pengenal Pemeriksa. Perusahaan dapat menolak dilakukannya pemeriksaan,

jika Tim Pemeriksaan tidak dapat menunjukkan SPP dan ST tersebut. Contoh

format Surat Tugas terdapat dalam Lampiran V.





4444444433333333


SSSebelum dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian

di kantor Biro Perasuransian, Kepala Biro Perasuransian menerbitkan surat

pemberitahuan pemeriksaan. Surat tersebut harus sudah ditetapkan oleh

Kepala Biro Perasuransian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum

pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.




BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB IIIIIIIIVVVVVVVV DDDDDDDDOOOOOOOOKKKKKKKKUUUUUUUUMMMMMMMMEEEEEEEENNNNNNNN PPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIKKKKKKKKSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN

4444444444444444

BBAABB

IIVV DDOOKKUUMMEENN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

BBerkas pemeriksaan merupakan data, kertas kerja, laporan pemeriksaan

dan semua dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan. Dokumen

tersebut merupakan bukti otentik pelaksanaan pemeriksaan dan sebagai dasar

dalam pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, berkas pemeriksaan dapat

digunakan oleh Penyelia dan Koordinator untuk penilaian kinerja pemeriksa. Agar

berkas pemeriksaan mudah diperoleh kembali jika dibutuhkan, penyimpanannya

perlu dilakukan dengan tertib dan teratur.

44..11.. PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDII KKAANNTTOORR PPEERRUUSSAAHHAAAANN PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

44..11..11.. KKllaassiiffiikkaassii BBeerrkkaass PPeemmeerriikkssaaaann

BBBerkas pemeriksaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Berkas Umum.

b. Kertas Kerja Pemeriksaan.

c. Dokumen Pendukung Kertas Kerja Pemeriksaan.

d. Laporan Hasil Pemeriksaan.

44..11..11..11.. BBeerrkkaass UUmmuumm

BBBerkas umum merupakan dokumen-dokumen administratif

yang dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Berkas

umum mencakup:

44..11..11..11..11.. SSuurraatt PPeemmbbeerriittaahhuuaann PPeemmeerriikkssaaaann

SSSurat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat

pemberitahuan dari Kepala Biro Perasuransian kepada direksi

perusahaan perasuransian mengenai rencana pemeriksaan

terhadap perusahaan dimaksud. Surat tersebut sudah harus

diterima perusahaan sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

Tembusan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dikirimkan

kepada Ketua Badan dan Sekretaris Badan.

44..11..11..11..22.. SSuurraatt PPeerriinnttaahh PPeemmeerriikkssaaaann

SSSurat Perintah Pemeriksaan merupakan surat

perintah Kepala Biro Perasuransian kepada Tim Pemeriksaan





4444444455555555

untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan

Perasuransian tertentu. Informasi yang harus dimuat dalam

Surat Perintah Pemeriksaan sekurang-kurangnya adalah nomor

dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan, nama dan NIP

Koordinator, nama dan NIP Penyelia, nama dan NIP Ketua dan

Anggota Tim Pemeriksa, nama dan alamat Perusahaan

Perasuransian yang akan diperiksa, jenis pemeriksaan, tujuan

pemeriksaan, dan periode kegiatan yang diperiksa. Tembusan

Surat Perintah Pemeriksaan dikirimkan kepada Ketua Badan

dan Sekretaris Badan.

44..11..11..11..33.. SSuurraatt TTuuggaass aattaauu ccooppyy SSuurraatt PPeerriinnttaahh

PPeerrjjaallaannaann DDiinnaass

SSSurat Tugas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas

dibuat untuk keperluan administratif guna mendapatkan

penggantian biaya perjalanan dinas dari Sekretariat Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Untuk

pemeriksaan Perusahaan Perasuransian yang berlokasi di

Jakarta, Tangerang, dan Bekasi digunakan Surat Tugas,

sementara untuk pemeriksaan Perusahaan Perasuransian di

kota-kota lain digunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Biro

Perasuransian dan berisi informasi mengenai nomor dan

tanggal Surat Tugas, nama dan NIP Penyelia Pemeriksaan,

nama dan NIP Ketua dan Anggota Tim Pemeriksa. Tembusan

Surat Tugas disampaikan kepada Sekretaris Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kepala Bagian

Kepegawaian, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Bagian

Keuangan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas disiapkan oleh Bagian

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan. Untuk mendapatkan Surat Perintah Perjalanan

Dinas, Kepala Biro Perasuransian mengajukan surat

permohonan perjalanan dinas. Surat permohonan ini dikirimkan

kepada Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan, dengan tembusan kepada Kepala Bagian

Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian

Umum. Surat permohonan perjalanan dinas dibuat sesuai





4444444466666666

dengan standar yang dipakai di lingkungan Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

44..11..11..11..44.. SSuurraatt PPeenngghheennttiiaann PPeemmeerriikkssaaaann

SSSurat Penghentian Pemeriksaan dikeluarkan apabila

berdasarkan pemeriksaan pendahuluan pemeriksa

menyimpulkan bahwa pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Format surat penghentian pemeriksaan terdapat dalam

Lampiran VII.

44..11..11..11..55.. AAnnaalliissiiss PPeennddaahhuulluuaann

AAAnalisis Pendahuluan merupakan analisis yang

dilakukan Tim Pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan

untuk mengetahui aspek-aspek pemeriksaan yang perlu

mendapatkan perhatian khusus. Bahan-bahan yang diperlukan

dalam melakukan analisis pendahuluan dapat berasal bagian

lain di Biro Perasuransian atau sumber lain yang dapat

dipercaya. Format Analisis Pendahuluan terdapat dalam

Lampiran VIII.

44..11..11..11..66.. DDaaffttaarr PPeerrmmiinnttaaaann ddaann PPeemmiinnjjaammaann

DDaattaa//DDookkuummeenn

DDDaftar ini merupakan daftar permintaan dan

peminjaman data/dokumen yang dibutuhkan oleh Tim

Pemeriksaan dan disampaikan kepada perusahaan. Daftar ini

berisi rincian data/dokumen yang dibutuhkan, tanggal diberikan

atau kesanggupan perusahaan memberikan data, dan tanggal

pengembalian data. Daftar ini dibuat 2 (dua) rangkap (satu

untuk Tim Pemeriksaan dan satu lagi untuk perusahaan) dan

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan. Format Daftar

Permintaan dan Peminjaman Data/Dokumen terdapat dalam

Lampiran IX.

44..11..11..11..77.. BBeerriittaa AAccaarraa PPeennoollaakkaann PPeemmeerriikkssaaaann aattaauu

BBeerriittaa AAccaarraa PPeennuunnddaaaann PPeemmeerriikkssaaaann

BBBerita Acara Penolakan Pemeriksaan merupakan

dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan menolak

dilakukan pemeriksaan. Dalam hal perusahaan meminta





4444444477777777

penundaan pemeriksaan, perusahaan harus menandatangani

Berita Acara Penundaan Pemeriksaan dan mencantumkan

permintaan penundaan dalam Berita Acara tersebut. Berita

Acara tersebut sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat

tempat Perusahaan Perasuransian, tanggal Berita Acara, dan

alasan penolakan atau penundaan. Berita Acara ini

ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan salah satu dari

Direksi Perusahaan Perasuransian. Dalam hal Ketua Tim

Pemeriksa berhalangan sehingga tidak dapat menandatangani,

Berita Acara ini ditandatangani oleh Penyelia Tim Pemeriksaan

atau Anggota Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Penyelia

Pemeriksaan. Format Berita Acara Penolakan Pemeriksaan

terdapat dalam Lampiran X, sedangkan Berita Acara Penundaan

Pemeriksaan terdapat dalam Lampiran XI.

44..11..11..11..88.. BBeerriittaa AAccaarraa PPeemmeerriikkssaaaann,, aattaauu BBeerriittaa AAccaarraa

PPeennoollaakkaann PPeennaannddaattaannggaannaann BBeerriittaa AAccaarraa

PPeemmeerriikkssaaaann,, aattaauu PPeerrnnyyaattaaaann PPeennoollaakkaann

PPeennaannddaattaannggaannaann BBeerriittaa AAccaarraa PPeennoollaakkaann

PPeennaannddaattaannggaannaann BBeerriittaa AAccaarraa

PPeemmeerriikkssaaaann

BBBerita Acara Pemeriksaan merupakan dokumen yang

menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap

Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan. Berita Acara

Pemeriksaan sekurang-kurangnya berisi nama Perusahaan

Perasuransian, alamat tempat pemeriksaan dilakukan serta

tanggal dimulai dan diakhirinya pemeriksaan. Berita Acara ini

ditandatangani oleh Penyelia dan Ketua Tim Pemeriksaan, serta

Direksi perusahaan setelah berakhirnya pemeriksaan di

kantor Perusahaan Perasuransian. Format Berita Acara

Pemeriksaan terdapat dalam Lampiran XII.

Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara

Pemeriksaan dibuat apabila pengurus Perusahaan

Perasuransian menolak untuk menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan sekurang-kurangnya

berisi nama Perusahaan Perasuransian, alamat tempat

pemeriksaan dilakukan serta tanggal dimulai dan diakhirinya

pemeriksaan. Berita Acara ini ditandatangani oleh Penyelia dan

Ketua Tim Pemeriksaan, serta Direksi perusahaan setelah





4444444488888888

berakhirnya pemeriksaan di kantor Perusahaan Perasuransian.

Format Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara

Pemeriksaan terdapat dalam Lampiran XIII.

Pernyataan Penolakan Penandatanganan Berita Acara

Penolakan Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan adalah

pernyataan yang dibuat oleh Tim Pemeriksa dalam hal pengurus

menolak menandatangani Berita Acara Penolakan

Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan. Surat Pernyataan

ini ditandatangani oleh Koordinator, Penyelia, dan Ketua Tim

Pemeriksa. Format Pernyataan Penolakan Penandatanganan

Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara

Pemeriksaan terdapat dalam Lampiran XIV.

44..11..11..11..99.. SSuurraatt ppeennggaannttaarr LLaappoorraann HHaassiill PPeemmeerriikkssaaaann

SSeemmeennttaarraa ddaann LLaappoorraann HHaassiill PPeemmeerriikkssaaaann

FFiinnaall

SSSurat pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan

Sementara maupun surat pengantar Laporan Hasil

Pemeriksaan Final ditandatangani oleh Direktur Asuransi, atas

nama Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, dan ditujukan

kepada Direksi Perusahaan Perasuransian. Dalam surat

pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara harus

diberitahukan tentang jangka waktu penyampaian tanggapan

terhadap laporan dimaksud dan kemungkinan diadakannya

pembahasan apabila Direksi Perusahaan yang diperiksa

keberatan terhadap temuan hasil pemeriksaan yang tertuang

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

Contoh Format Surat Pengantar Laporan Hasil

Pemeriksaan Sementara terdapat dalam Lampiran XV dan

format Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Final

terdapat dalam Lampiran XVI dan XVII.

44..11..11..11..1100.. BBeerriittaa AAccaarraa PPeemmbbaahhaassaann LLaappoorraann HHaassiill


BBBerita Acara Pembahasan Laporan Hasil

Pemeriksaan dibuat apabila dilakukan pembahasan atas

permintaan Direksi Perusahaan Perasuransian yang keberatan

terhadap temuan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam





4444444499999999

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara. Dokumen ini

menyatakan bahwa pembahasan telah dilakukan dan

menyebutkan tanggal dan tempat dilakukannya pembahasan.

Dokumen ini juga harus dilampiri dengan materi yang dibahas

dan hasil dari pembahasan tersebut.

Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan

ditandatangani oleh wakil dari Perusahaan Perasuransian dan

wakil dari Tim Pemeriksa pada akhir acara pembahasan.

Format Berita Acara Pembahasan Laporan Hasil

Pemeriksaan terdapat dalam Lampiran XVIII.

44..11..11..11..1111.. NNoottaa DDiinnaass ppeennggaannttaarr LLaappoorraann HHaassiill

PPeemmeerriikkssaaaann kkeeppaaddaa KKeettuuaa BBaaddaann

NNNota Dinas pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan

disampaikan oleh Kepala Biro Perasuransian kepada Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berisi

laporan mengenai pemeriksaan terhadap Perusahaan

Perasuransian tertentu beserta hasil-hasilnya. Nota Dinas ini

dilampiri ringkasan hasil-hasil pemeriksaan. Nota Dinas

tersebut dibuat untuk pemeriksaan yang bersifat khusus dan

atas instruksi atau informasi dari Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan. Bentuk Nota Dinas ini sesuai

dengan bentuk baku yang telah diterapkan di lingkungan Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

44..11..11..11..1122.. LLeemmbbaarr KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaa

LLLembar ini berisi tentang pekerjaan yang telah

dilakukan setiap pemeriksa, tanggal penyelesaian pekerjaan

tersebut, dan kertas kerja yang dihasilkan. Format Lembar

Kerja Pemeriksa terdapat dalam Lampiran XIX.

44..11..11..11..1133.. LLeemmbbaarr MMoonniittoorriinngg

LLLembar Monitoring dibuat oleh Penyelia dan Ketua

Tim Pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui

perkembangan pemeriksaan. Format Label Monitoring untuk

Penyelia dan Ketua Tim Pemeriksaan terdapat dalam Lampiran

XX dan XXI.





5555555500000000

44..11..11..11..1144.. SSuurraatt ddaarrii PPeerruussaahhaaaann aattaauu ppiihhaakk llaaiinn

SSSurat dari perusahaan merupakan semua surat yang

berhubungan dengan pemeriksaan dan berasal dari

perusahaan yang diperiksa, misalnya Surat Tanggapan atas

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara. Sedangkan surat yang

berasal dari pihak lain misalnya adalah balasan surat

konfirmasi.

44..11..11..22.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann

KKKertas Kerja Pemeriksaan merupakan kertas kerja yang

dibuat oleh pemeriksa selama melakukan kegiatan pemeriksaan. Kertas

Kerja Pemeriksaan minimal mencakup semua kertas kerja standar yang

terdapat dalam Lampiran XXII. Kertas Kerja tersebut diberi nomor

indeks dan diparaf oleh Pemeriksa yang membuat kertas kerja dan

Penyelia. Kertas Kerja selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam

membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian semua yang

tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan didukung oleh kertas kerja

pemeriksaan. Secara garis besar Kertas Kerja Pemeriksaan mencakup:

44..11..11..22..11.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeerrssiiaappaann PPeemmeerriikkssaaaann

KKKertas kerja persiapan pemeriksaan, mencakup:

a. Analisis pendahuluan gabungan.

b. Kuisioner.

c. KKP Lain.

44..11..11..22..22.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann SSiisstteemm ddaann

PPrroosseedduurr

KKKertas kerja pemeriksaan aspek sistem dan

prosedur, mencakup: a. KKP sistem dan prosedur akuntansi.

b. KKP sistem dan prosedur underwriting.

c. KKP sistem dan prosedur klaim.

d. KKP sistem dan prosedur investasi.

e. KKP sistem dan prosedur manajemen risiko.

f. KKP sistem dan prosedur penilaian sendiri pelaksanaan

prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Analisis

Pendahuluan merupakan analisis yang dilakukan Tim





5555555511111111

Pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan untuk

mengetahui aspek-aspek pemeriksaan yang perlu

mendapatkan perhatian khusus. Bahan-bahan yang

diperlukan dalam melakukan analisis pendahuluan dapat

berasal bagian lain di Biro Perasuransian atau sumber lain

yang dapat dipercaya. Format Analisis Pendahuluan terdapat

dalam Lampiran VIII.

44..11..11..22..33.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann KKeelleemmbbaaggaaaann

KKKertas kerja pemeriksaan aspek kelembagaan,

mencakup:

a. KKP anggaran dasar.

b. KKP struktur organisasi.

c. KKP permodalan.

d. KKP tenaga asing.

e. KKP tenaga ahli.

f. KKP direksi dan komisaris.

g. KKP kantor cabang, kantor pemasaran, dan kantor lainnya

yang terpisah dari kantor pusat.

h. KKP program pengembangan sumber daya manusia.

i. KKP keanggotaan pada asosiasi.

44..11..11..22..44.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann KKeeuuaannggaann

KKKertas kerja pemeriksaan aspek keuangan untuk

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, mencakup:

a. KKP tingkat solvabilitas.

b. KKP kekayaan.

c. KKP investasi, yang terdiri dari KKP untuk masing-masing

jenis investasi.

d. KKP non investasi, yang terdiri dari KKP untuk masing-

masing jenis non investasi.

e. KKP kewajiban, yang terdiri dari KKP untuk masing-masing

jenis kewajiban.

f. KKP dana jaminan.

g. KKP rasio keuangan.





5555555522222222

Sedangan kertas kerja aspek keuangan untuk

perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang

reasuransi, mencakup:

a. KKP kekayaan.

b. KKP investasi, yang terdiri dari KKP untuk masing-masing

jenis investasi.

c. KKP non investasi, yang terdiri dari KKP untuk masing-

masing jenis non investasi.

d. KKP kewajiban, yang terdiri dari KKP untuk masing-masing

jenis kewajiban.

44..11..11..22..55.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann OOppeerraassiioonnaall

KKKertas kerja pemeriksaan aspek operasional untuk


a. KKP pendapatan.

b. KKP beban.

c. KKP produk asuransi.

d. KKP polis.

e. KKP dukungan reasuransi.

f. KKP pembayaran klaim.

g. KKP saluran distribusi pemasaran.

h. KKP penerapan prinsip mengenal nasabah.

Sedangan kertas kerja aspek operasional untuk



a. KKP pendapatan.

b. KKP beban operasional.

c. KKP perimbangan premi yang ditahan dengan modal sendiri.

d. KKP fungsi pialang.

e. KKP penerapan prinsip mengenal nasabah.

44..11..11..22..66.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann MMaannaajjeemmeenn

KKKertas kerja pemeriksaan aspek manajemen untuk


a. KKP hasil underwriting.

b. KKP rasio beban usaha dibandingkan dengan premi neto.





5555555533333333

c. KKP rasio beban klaim neto dibandingkan dengan premi

neto.

d. KKP rasio hasil investasi.

e. KKP combined ratio.

Sedangkan kertas kerja aspek manajemen untuk



a. KKP kinerja usaha.

b. KKP efisiensi.

44..11..11..22..77.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann KKaannttoorr CCaabbaanngg

aattaauu KKaannttoorr PPeemmaassaarraann

KKKertas kerja pemeriksaan kantor cabang atau kantor

pemasaran mengungkapkan sekurang-kurangnya mengenai

alamat kantor cabang/kantor pemasaran, izin pembukaan

kantor cabang atau pelaporan kantor pemasaran, keberadaan

pimpinan dan tenaga ahli, struktur organisasi dalam kantor

cabang/kantor pemasaran, dan kondisi infrastruktur kantor

cabang/kantor pemasaran.

44..11..11..22..88.. KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann LLaaiinn--llaaiinn

KKKertas kerja pemeriksaan lain-lain merupakan KKP

untuk pemeriksaan yang tidak termasuk dalam aspek

pemeriksaan tersebut di atas namun merupakan temuan

penting yang harus diungkapkan dalam pemeriksaan untuk

dapat memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan perasuransian.

44..11..11..33.. DDookkuummeenn PPeenndduukkuunngg KKeerrttaass KKeerrjjaa PPeemmeerriikkssaaaann

KKKelompok berkas ini berisi dokumen-dokumen yang

diperoleh pemeriksa dari berbagai pihak untuk mendukung Kertas Kerja

Pemeriksaan. Pendukung KKP yang perlu dicopy dan dibawa ke kantor

untuk diarsip hanyalah dokumen pendukung yang relevan dengan

kertas kerja pemeriksaan.

44..11..11..44.. LLaappoorraann HHaassiill PPeemmeerriikkssaaaann

KKKelompok berkas ini terdiri dari:





5555555544444444

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara.

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Final.

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara maupun Laporan Hasil

Pemeriksaan Final memuat hasil-hasil pemeriksaan yang mencakup

semua aspek yang diperiksa. Hasil-hasil pemeriksaan yang dituangkan

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara dapat disanggah oleh

pengurus Perusahaan Perasuransian yang diperiksa melalui Surat

Tanggapan Tanggapan dan atau pembahasan terhadap Laporan Hasil

Pemeriksaan Sementara. Oleh karena itu Laporan tersebut dapat

dikoreksi. Laporan Hasil Pemeriksaan Final disusun berdasarkan

Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara, Surat Tanggapan Tanggapan

atas Laporan Pemeriksaan Sementara, dan Berita Acara Pembahasan

Temuan Hasil Pemeriksaan.

Format Laporan Hasil pemeriksaan terdapat dalam Lampiran

XXIII.

44..11..22.. PPrroosseedduurr PPeennyyiimmppaannaann

SSSetelah pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian selesai

dilakukan (Laporan Hasil Pemeriksaan telah dikirim), pemeriksa wajib

melakukan pengarsipan seluruh berkas pemeriksaan dengan cara yang

sistematis, sehingga berkas pemeriksaan tersebut mudah ditemukan kembali

apabila diperlukan. Dokumen-dokumen elektronik dari satu pemeriksaan harus

disimpan dalam satu direktori yang tidak bercampur dengan dokumen lain pada

jaringan komputer. Berkas pemeriksaan yang berupa dokumen kertas harus

disimpan dalam dua bundel yang terpisah, yaitu:

a. Bundel 1 berisi berkas Umum, Surat dari Perusahaan atau pihak lain, Laporan

Hasil Pemeriksaan Sementara, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final.

b. Bundel 2 berisi Kertas Kerja Pemeriksaan dan dokumen pendukung Kertas

Kerja Pemeriksaan.

Masing-masing bundel dari seluruh pemeriksaan harus dikumpulkan

dalam suatu tempat yang aman dan tersusun rapi.

aaaaaaaa........ BBBBBBBBuuuuuuuunnnnnnnnddddddddeeeeeeeellllllll 11111111

Bundel 1 disusun dengan urutan sebagai berikut:

1) Daftar isi.

2) Analisis pendahuluan.





5555555555555555

3) Program audit.

4) Surat perintah pemeriksaan.

5) Surat pemberitahuan pemeriksaan.

6) Surat tugas atau copy surat perintah perjalanan dinas.

7) Memo untuk peminjaman dan pengembalian dokumen.

8) Berita acara penolakan pemeriksaan atau berita acara penundaan

pemeriksaan.

9) Berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan.

10) Pernyataan penolakan penandatanganan berita acara penolakan

penandatanganan berita acara pemeriksaan.

12) Berita acara pembahasan temuan hasil pemeriksaan.

13) Rekapitulasi waktu pemeriksaan.

14) Surat tanggapan perusahaan dan surat dari pihak lain.

15) Laporan hasil pemeriksaan sementara dan surat pengantarnya.

16) Laporan hasil pemeriksaan final dan surat pengantarnya.

bbbbbbbb........ BBBBBBBBuuuuuuuunnnnnnnnddddddddeeeeeeeellllllll 22222222

Bundel 2 disusun sesuai dengan urutan Kertas Kerja Pemeriksaan dan

dokumen pendukungnya yaitu sesuai dengan nomor indeks KKP.

44..22.. PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDII KKAANNTTOORR BBIIRROO PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

BBBerkas pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian secara umum terdiri

dari berkas usulan pemeriksaan, berkas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkas

laporan hasil pemeriksaan.

aaaaaaaa........ BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaassssssss UUUUUUUUssssssssuuuuuuuullllllllaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Berkas terkait dengan usulan pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut

dari proses analisis atau pemeriksaan dengan alasan khusus, terdiri dari:

1) Kertas kerja analisis yang memuat mengenai permasalahan yang menjadi

penyebab diperlukannya pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian. Kertas

kerja yang disampaikan merupakan kertas kerja yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam manual mengenai analisis.

2) Program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan


mengenai aspek laporan atau cadangan premi yang akan diperiksa, serta data

dan informasi yang dibutuhkan. Program pemeriksaan tersebut dibuat oleh

analis dan ditetapkan oleh kepala sub bagian yang menangani.





5555555566666666

3) Nota Dinas pengajuan usulan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat

tujuan pemeriksaan dan permasalahan yang menjadi penyebab diperlukannya

pemeriksaan.

4) Surat pemberitahuan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Biro


Keuangan, dan memuat:

a) permasalahan yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian;

b) permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan;

c) waktu pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Biro Perasuransian; dan

d) pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan pemeriksaan di kantor

Biro Perasuransian.

Berkas terkait dengan usulan pemeriksaan tematik, terdiri dari:

1) Proposal pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

a) Latar belakang dibutuhkannya pemeriksaan termasuk di dalamnya analisis

mengenai kondisi yang ada.

b) Tujuan pemeriksaan.

c) Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemeriksaan.

d) Program pemeriksaan yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

(1) Tujuan pemeriksaan.

(2) Ruang lingkup pemeriksaan yang memberikan gambaran mengenai

aspek penyelenggaraan usaha yang akan diperiksa.

(3) Data dan informasi yang dibutuhkan.

(4) Waktu pelaksanaan pemeriksaan.

e) Daftar perusahaan perasuransian yang menjadi sampling.

2) Nota Dinas usulan pemeriksaan tematik yang sekurang-kurangnya memuat

tujuan pemeriksaan dan hasil yang ingin dicapai, jumlah perusahaan

perasuransian yang masuk di dalam daftar sampling, dan rencana

pelaksanaan.

3) Nota dinas pengantar konsep surat pemberitahuan pemeriksaan.





5555555577777777

4) Surat pemberitahuan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Biro


Keuangan, dan memuat:

a) Latar belakang yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan pemeriksaan di

kantor Biro Perasuransian dan tujuan pemeriksaan.

b) Permintaan data atau dokumen yang dibutuhkan.

c) Waktu pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

d) Pegawai Biro Perasuransian yang akan melakukan pemeriksaan di kantor

Biro Perasuransian.

bbbbbbbb........ BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaassssssss PPPPPPPPeeeeeeeellllllllaaaaaaaakkkkkkkkssssssssaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Berkas terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian terdiri dari kertas kerja analisis untuk pemeriksaan yang dilakukan

sebagai bagian dari proses serta pemeriksaan lainnya. Sementara, untuk

pemeriksaan tematik, pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan di dalam

kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan tematik tersebut disesuaikan

dengan objek atau aspek yang menjadi fokus pemeriksaan. Selain kertas kerja,

berkas lain yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan antara lain adalah

dokumen-dokumen yang diperoleh pemeriksa dari perusahaan perasuransian

yang diperiksa untuk mendukung kertas kerja analisis atau kertas kerja

pemeriksaan.

cccccccc........ BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaassssssss LLLLLLLLaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Berkas terkait dengan laporan hasil pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian adalah surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada direksi perusahaan

perasuransian yang diperiksa yang sekurang-kurangnya memuat:


2) Kesimpulan hasil pemeriksaan.

3) Jika diperlukan, rekomendasi kepada perusahaan perasuransian yang

diperiksa untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang dilakukan oleh

Perusahaan Perasuransian yang diperiksa dan/atau perbaikan terhadap aspek

penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang tidak sesuai dengan praktik

penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.





5555555588888888

Setelah melakukan pemeriksaan, pegawai Biro Perasuransian yang

melakukan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian wajib menyimpan dokumen

terkait dengan pemeriksaan dengan cara yang sistematis. Untuk pemeriksaan yang

merupakan tindak lanjut dari proses analisis, seluruh dokumen pemeriksaan

disimpan dan merupakan bagian dari berkas analisis. Sedangkan untuk pemeriksaan

tematik dan pemeriksaan lainnya, dokumen pemeriksaan tersebut di atas, disimpan

dalam folder tersendiri.




BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB VVVVVVVV PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOSSSSSSSSEEEEEEEESSSSSSSS PPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIKKKKKKKKSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN

5555555599999999

BBAABB

VV PPRROOSSEESS PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

PPProses pemeriksaan merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan berkaitan

dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian baik untuk

pemeriksaan yang dilakukan di kantor perusahaan perasuransian maupun

pemeriksaan yang dilakukan di kantor Biro Perasuransian. Proses tersebut dimulai

diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan secara

berkala di kantor perusahaan perasuransian atau surat pemberitahuan pemeriksaan

untuk pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

Proses pemeriksaan mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Lapangan.

3. Pelaporan.

4. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan.

55..11.. PPRROOSSEESS PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN PPEERRUUSSAAHHAAAANN AASSUURRAANNSSII DDAANN PPEERRUUSSAAHHAAAANN

RREEAASSUURRAANNSSII

55..11..11.. PPeerrssiiaappaann PPeemmeerriikkssaaaann

PPPersiapan Pemeriksaan merupakan persiapan yang dilakukan Tim

Pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh

pemahaman atas perusahaan yang akan diperiksa dan untuk mengetahui

aspek-aspek pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam

tahap ini persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

55555555........11111111........11111111........11111111........ MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaattttttttaaaaaaaa,,,,,,,, IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssssiiiiiiii,,,,,,,, LLLLLLLLaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn,,,,,,,, ddddddddaaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss

ddddddddaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii PPPPPPPPiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaakkkkkkkk IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaallllllll BBBBBBBBiiiiiiiirrrrrrrroooooooo PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

DDData atau dokumen yang diperlukan dalam analisis

pendahuluan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Data perizinan, susunan pengurus dan komisaris, alamat perusahaan

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, pemegang saham,

data sanksi dan data umum lainnya, serta data pengaduan yang

terdapat di Bagian Kelembagaan Perusahaan Perasuransian (Bagian

I).

b. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi atau

perusahaan reasuransi dan hasil analisis atas laporan dimaksud





6666666600000000

yang dilakukan oleh Bagian Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Perasuransian (Bagian II).

c. Laporan operasional perusahaan asuransi atau perusahaan

reasuransi, laporan treaty, laporan produk yang dipasarkan,

pengesahan cadangan teknis, dan hasil analisis atas laporan

tersebut yang dilakukan oleh Bagian Analisis Penyelenggaran Usaha

Perusahaan Perasuransian (Bagian III).

d. Laporan perhitungan solvabilitas/tingkat solvabilitas, perusahaan

asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah dan

hasil analisis atas laporan dimaksud yang dilakukan oleh Bagian

Perasuransian Syariah (Bagian V).

e. Laporan operasional perusahaan asuransi atau perusahaan

reasuransi dengan prinsip syariah, laporan treaty, laporan produk

yang dipasarkan, pengesahan cadangan teknis, dan hasil analisis

atas laporan tersebut yang dilakukan oleh Bagian Perasuransian

Syariah (Bagian V).

f. Data atau dokumen dari sumber lain yang dianggap perlu.

55555555........11111111........11111111........22222222........ MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaaggggggggiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa

DDDalam tahap ini, staf pemeriksa yang akan menjadi calon

anggota tim pemeriksaan dipimpin oleh calon ketua tim pemeriksaan

melakukan pembagian kerja atau tugas pemeriksaan di antara anggota

tim.

55555555........11111111........11111111........33333333........ MMMMMMMMeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuulllllllluuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn

BBBerdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari internal

Biro Perasuransian dan sumber lain yang dianggap perlu, staf pemeriksa

yang akan menjadi calon anggota tim pemeriksaan menyusun analisis

pendahuluan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, staf

pemeriksa tersebut menyusun program audit. Analisis pendahuluan dan

program audit tersebut kemudian disampaikan kepada kepala sub

bagian di lingkungan Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

yang akan menjadi penyelia untuk tim pemeriksaan yang bersangkutan.

Setelah meneliti dan melakukan koreksi yang diperlukan, analisis

pendahuluan dan program audit ditandatangani oleh calon penyelia dan

calon ketua tim pemeriksaan, dan disampaikan kepada Kepala Bagian





6666666611111111

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Format Analisis Pendahuluan

dan Program Audit terdapat dalam Lampiran VII-a.

55555555........11111111........11111111........44444444........ MMMMMMMMeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt KKKKKKKKuuuuuuuueeeeeeeessssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr ddddddddaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaaffffffffttttttttaaaaaaaarrrrrrrr PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnttttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDooooooookkkkkkkkuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn

AAAAAAAAwwwwwwwwaaaaaaaallllllll

SSStaf pemeriksa yang akan menjadi calon anggota tim

pemeriksaan menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner dan daftar

permintaan dokumen awal yang akan disampaikan kepada perusahaan

asuransi atau perusahaan reasuransi yang akan diperiksa. Daftar

pertanyaan atau kuesioner tersebut merupakan bahan yang akan

digunakan sebagai dasar melakukan wawancara dengan karyawan inti

perusahaan (key person). Format daftar pertanyaan terdapat dalam

Lampiran XX.

55555555........11111111........11111111........55555555........ MMMMMMMMeeeeeeeemmmmmmmmppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiiaaaaaaaappppppppkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDooooooookkkkkkkkuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg DDDDDDDDiiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuuttttttttuuuuuuuuhhhhhhhhkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSeeeeeeeellllllllaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaa

PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


pemeriksaan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan

selama pemeriksaan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain:

a. Surat perintah pemeriksaan, surat tugas, dan surat pemberitahuan

pemeriksaan.

b. Laporan hasil analisis pendahuluan.

c. Surat permintaan dokumen.

d. Berita acara pemeriksaan.

e. Kertas kerja pemeriksaan (KKP).

f. Daftar pertanyaan (kuestioner).

g. Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan selama tugas

pemeriksaan.

55..11..22.. PPeemmeerriikkssaaaann LLaappaannggaann

PPPemeriksaan lapangan dilakukan di kantor perusahaan asuransi atau

perusahaan reasuransi. Tujuan pemeriksaan lapangan adalah memperoleh

keyakinan mengenai kondisi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi

yang sebenarnya, meneliti kesesuaian kondisi perusahaan asuransi atau

perusahaan reasuransi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, dan standar lainnya,





6666666622222222

mengidentifikasi risiko-risiko yang melekat dalam penyelenggaraan kegiatan

usaha perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, serta memastikan

bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi telah melakukan

langkah-langkah yang cukup dalam rangka memenuhi kepentingan pemegang

polis.

Dalam tahap ini dilakukan 2 (dua) tahap pemeriksaan lapangan yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan.

2. Pemeriksaan Berdasarkan Program Pemeriksaan (Audit).

55555555........11111111........22222222........11111111........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuulllllllluuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn

PPPemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang

dilakukan dalam rangka menilai sistem pengendalian internal

perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang diperiksa.

Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya mencakup pemeriksaan

terhadap sistem dan prosedur serta struktur organisasi yang ada

khususnya mengenai keberadaan pengendalian internal di dalam

masing-masing sistem dan prosedur serta struktur organisasi tersebut.

Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan terhadap penerapan sistem

dan prosedur serta pembagian tugas dan wewenang pada setiap unit

organisasi yang ada.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksaan melakukan

kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:

a. Melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak direksi dan

divisi di bawahnya untuk memperoleh gambaran umum mengenai

kondisi pengendalian internal perusahaan asuransi atau perusahaan

reasuransi yang diperiksa.

Dalam melakukan wawancara, tim pemeriksaan harus mampu

mengembangkan pertanyaan yang sudah termuat dalam kuestioner

dan pada saat yang bersamaan dapat meminta dokumen tambahan

yang mendukung keterangan yang didapat pada saat dilakukan

wawancara.

b. Memahami dan menilai struktur pengendalian internal perusahaan

yang ada. Pemahaman mengenai pengendalian internal tersebut

terutama akan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Tim pemeriksaan perlu mendapatkan informasi yang cukup

mengenai integritas manajemen dan kecukupan catatan





6666666633333333

akuntansi, sehingga bukti yang kompeten tersedia untuk

mendukung saldo laporan keuangan.

2) Pemahaman terhadap struktur pengendalian internal

memungkinkan tim pemeriksaan untuk mendeteksi potensi salah

saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan.

3) Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern

memungkinkan tim pemeriksaan untuk merancang pengujian

saldo laporan keuangan secara efektif.

c. Menelusuri kembali (trace back) hasil atau output laporan keuangan

dari awal hingga akhir (jurnal, buku pembantu/sub ledger, buku

besar/ledger, dan laporan keuangan) dengan melakukan

pemeriksaan atas saldo-saldo yang ada di laporan keuangan dengan

saldo yang ada di buku rinciannya/pendukungnya.

d. Pembuktian antara dokumen pendukung dengan pembukuan yang

ada pada perusahaan dengan berdasarkan sampel yang dilakukan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk meyakinkan bahwa akun-akun

perusahaan telah dicatat dan dinilai dengan benar.

Setelah memperoleh pemahaman tentang struktur

pengendalian internal yang ada di perusahaan, pemeriksa dapat

menentukan tingkat sampling pada periode yang diperiksa.

Prosedur pemeriksaan dan dokumen yang dibutuhkan untuk

pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut:

11.. SSIISSTTEEMM DDAANN PPRROOSSEEDDUURR

KKeetteennttuuaann UUmmuumm

-

DDaassaarr HHuukkuumm

1. Pasal 8 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Pasal 8 dan Pasal 27 huruf b dan huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

TTuujjuuaann PPeemmeerriikkssaaaann

Untuk memperoleh keyakinan bahwa:





6666666644444444

1. Sistem dan prosedur kerja telah dibakukan dalam manual akuntansi, akseptasi, reasuransi, klaim, investasi, dan manajemen risiko. Pembakuan sistem dan prosedur kerja tersebut dilakukan dengan keputusan direksi.

2. Sistem dan prosedur kerja telah mencakup pengendalian intern yang cukup.

3. Sistem dan prosedur didukung dengan pendelegasian kewenangan yang cukup.

4. Sistem dan prosedur mampu digunakan untuk menunjang kegiatan perusahaan.

5. Sistem dan prosedur didukung dengan sistem teknologi informasi atau sistem komputerisasi atau sistem database manajemen yang terintegrasi antar bagian terkait.

6. Sistem dan prosedur kerja telah diterapkan secara konsisten di dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr KKKKKKKKeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa

DDookkuummeenn PPeemmeerriikkssaaaann PPrroosseedduurr PPeemmeerriikkssaaaann

1. Manual akuntansi, akseptasi, reasuransi, klaim, investasi, manajemen risiko, dan manajemen penilaian sendiri pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

1. Minta dan pelajari manual (buku pedoman) yang dimiliki oleh perusahaan (antara lain: manual akuntansi, akseptasi, reasuransi, klaim, investasi, manajemen risiko, dan manajemen penilaian sendiri pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik).

2. Flow chart dokumen maupun flow chart aktifitas.

3. Manual akseptasi, mengenai Kendaraan Bermotor.

2. Pastikan bahwa manual telah dibakukan oleh direksi.

4. Limit Otorisasi Keuangan, Akseptasi dan Klaim

3. Minta dan pelajari flow chart dokumen maupun flow chart aktifitas.

5. Keputusan direksi/surat edaran/memo internal mengenai sistem dan prosedur kerja.

4. Teliti apakah manual tersebut telah cukup mencakup sistem dan prosedur kerja yang standar berlaku umum, dan mencakup pengendalian intern yang cukup.

7. Kepemilikan kode etik atau code of conduct.





6666666655555555

6. Manual sistem komputerisasi dan bentuk laporan yang dapat dihasilkan dari sistem komputer.

5. Jika perusahaan telah menerapkan manajemen risiko, teliti apakah pembagian risiko telah sesuai dengan pembagian risiko sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang berlaku. Jika tidak sesuai, mintakan penjelasan kepada perusahaan mengenai alasan pembagian risiko yang ada.

6. Teliti apakah perusahaan sudah menerapkan PAKASI dan KODASI dalam proses akuntansinya.

7. Minta dan pelajari kode etik atau code of conduct

8. Lakukan uji petik terhadap masing-masing prosedur kerja

9. Pastikan bahwa sampel tersebut telah sesuai dengan limit otorisasi keuangan, akseptasi, klaim, dan investasi.

10. Minta penjelasan mengenai sistem komputerisasi/data base dan contoh informasi/laporan yang dapat dihasilkan.

11. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya.

22.. SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII


-


1. Pasal 3 ayat (1) huruf b.2, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Pasal 8, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang





6666666666666666

Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.



1. Struktur organisasi telah memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan yang terpisah satu dengan yang lainnya.

2. Struktur organisasi telah dilengkapi dengan uraian mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja.

3. Struktur organisasi dan kelengkapannya telah dibakukan dengan keputusan direksi.

4. Struktur organisasi memiliki pengendalian internal yang cukup.

5. Struktur organisasi telah diterapkan secara konsisten di dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, termasuk pengisian jabatan pada masing-masing unit organisasi.

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSttttttttrrrrrrrruuuuuuuukkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrr OOOOOOOOrrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Struktur organisasi. 1. Minta dan pelajari struktur organisasi (terutama fungsi underwriting, reasuransi, klaim, administrasi dan keuangan).

2. Uraian tugas, wewenang, dan pembagian kerja (job description).

2. Minta dan pelajari job description (antara lain: batas kewenangan, kewajiban, dan laporan yang dihasilkan).

3. Pelajari apakah telah ada pemisahan fungsi yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan, termasuk di dalamnya uraian mengenai level pemisahan tersebut, apakah pemisahan tersebut pada level direksi atau di bawah direksi.

4. Cek apakah struktur organisasi telah diisi/dilengkapi dengan pejabat di masing-masing unit yang ada.

5. Review apakah mengenai pengendalian internal sudah





6666666677777777

tercermin dari struktur organisasi yang ada.

6. Lakukan penilaian apakah struktur organisasi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.


33.. PPEENNEELLUUSSUURRAANN KKEEMMBBAALLII SSIIKKLLUUSS AAKKUUNNTTAANNSSII


Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu.

Siklus tersebut dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode.

Siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut: transaksi usaha -> pembuatan bukti asli -> pencatatan dalam buku harian (jurnal) -> pencatatan ke buku besar dan buku tambahan -> neraca lajur penyesuaian -> laporan keuangan -> jurnal penutup -> neraca saldo setelah penutupan.

Siklus akuntansi mengacu pada standar akuntansi keuangan di Indonesia.


Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.10/2008 tanggal 28 Oktober 2008.



1. Siklus akuntansi perusahaan telah cukup untuk mendukung penyajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

2. Saldo yang ada di laporan keuangan sesuai dengan saldo yang ada di buku rinciannya/pendukungnya.

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSiiiiiiiikkkkkkkklllllllluuuuuuuussssssss AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan keuangan. 1. Review alur pembukuan akuntansi baik yang dilakukan secara manual maupun yang dilakukan





6666666688888888

menggunakan sistem komputer.

2. Buku besar/ general ledger account.

2. Cek kesesuian saldo-saldo yang ada di laporan keuangan dengan saldo yang ada di buku rinciannya/ pendukungnya.

3. Buku besar pembantu/ subsidiary ledger account.

3. Pelajari apakah kebijakan/perlakuan akuntansi terhadap akun dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Review apakah kebijakan dan perlakuan akuntansi telah diterapkan secara konsisten.


44.. PPEENNEELLUUSSUURRAANN KKEE BBUUKKTTII PPEENNDDUUKKUUNNGG


1. Saldo di dalam laporan keuangan harus dapat diuji kewajarannya sesuai dengan bukti fisik dan/atau dokumen legalnya.

2. Penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Contoh: Obligasi diperoleh dengan premium/discount. Saldo yang dilaporkan adalah saldo setelah amortisasi dari premium/discount tersebut.


Pasal 27 huruf b dan huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.



1. Laporan keuangan telah disusun dengan wajar sesuai dengan bukti–bukti pendukungnya

2. Perusahaan telah membukukan dan mendokumentasikan transaksi keuangan dengan tertib.

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeelllllllluuuuuuuussssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKeeeeeeee BBBBBBBBuuuuuuuukkkkkkkkttttttttiiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnndddddddduuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnngggggggg


1. Laporan keuangan. 1. Cek saldo yang ada di laporan keuangan dengan saldo yang ada di buku





6666666699999999

rinciannya/ pendukungnya.

2. Buku besar/ general ledger account.

2. Ambil sampel secukupnya dan telusuri pencatatannya sampai ke bukti fisik, dan/atau dokumen legalnya.

3. Buku besar pembantu/ subsidiary ledger account.


Dari hasil penilaian terhadap struktur pengendalian internal dan

penelusuran kembali siklus akuntansi serta pemeriksaan pendahuluan

tersebut di atas, pemeriksa dapat menentukan apakah pemeriksaan

akan dilanjutkan atau dihentikan. Penentuan dilanjutkan atau

dihentikannya pemeriksaan tergantung kepada tingkat materialitas

kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk penghentian

pemeriksaan terdapat 2 (dua) pilihan yang dapat dilakukan yaitu:

a. Pemeriksaan dihentikan dan perusahaan diberikan waktu untuk

memperbaiki kesalahannya. Apabila perusahaan tidak sanggup

memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu yang ditentukan

(maksimal 5 (lima) hari kerja maka pemeriksa dapat langsung

membuat LHPS.

b. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara yang bersifat

sementara dinyatakan bahwa pemeriksaan hanya terbatas pada

sistem dan prosedur pembukuan dan menghasilkan angka-angka

dan pembukuan yang tidak mendukung isi dari laporan keuangan

sehingga dapat dikenakan sanksi dengan diberikan jangka waktu

untuk perbaikan pembukuan perusahaan.

55555555........11111111........22222222........22222222........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrddddddddaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ((((((((AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiitttttttt))))))))

SSSetelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, tim

pemeriksaan melakukan pemeriksaan sesuai dengan program audit

yang telah disusun. Pelaksanaan pemeriksaan pada tahap ini dilakukan

sesuai dengan tahapan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam

pedoman ini.


masing-masing aspek pemeriksaan sebagai berikut:

AA.. AASSPPEEKK KKEELLEEMMBBAAGGAAAANN

11.. AANNGGGGAARRAANN DDAASSAARR





7777777700000000


-


1. Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

3. Pasal 42 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa anggaran dasar perusahaan telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk hal yang terkait dengan:

1. Maksud dan tujuan perusahaan telah sesuai dengan asas spesialisasi usaha.

2. Pelaporan setiap perubahaan anggaran dasar.

OObbjjeekk,, DDookkuummeenn,, ddaann PPrroosseedduurr PPeemmeerriikkssaaaann

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: AAAAAAAAnnnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrr


1. Akta notaris pendirian. 1. Minta akta notaris pendirian dan anggaran dasar perusahaan, serta perubahan anggaran dasar.

2. Anggaran dasar serta perubahannya.

2. Review anggaran dasar dan buat kertas kerjanya tentang:

a. Maksud & tujuan perusahaan.

b. Pengesahan anggaran dasar dari Kementerian Kehakiman dan pemuatan dalam lembaran Berita Negara.

3. Bukti pengesahan atau pernyataan pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Tulis dalam kertas kerja perubahan-perubahan anggaran dasar yang mencakup antara lain akta notaris, nomor, tanggal, dan perubahan dalam anggaran





7777777711111111

dasar.

4. Notulen rapat perusahaan.

4. Minta bukti bahwa perubahan anggaran dasar telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.


22.. PPEERRIIZZIINNAANN


-


1. Pasal 9, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

3. Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa Perusahaan telah beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk hal yang terkait dengan:

1. Kantor pusat dan kantor cabang perusahaan telah beroperasi sesuai dengan izin yang diperoleh.

2. Perusahaan telah melaporkan setiap pembukaan kantor pemasaran/perwakilan dan melaporkan setiap perubahaan atau penutupan kantor.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn


1. Izin usaha perusahaan. 1. Mintakan dan catat dalam kertas kerja izin usaha perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor cabang.

2. Izin pembukaan kantor kantor cabang.

2. Bandingkan jumlah kantor cabang dengan izin pembukaan kantor cabang.





7777777722222222

3. Bukti pelaporan kantor pemasaran.

3. Minta bukti pelaporan pembukaan kantor perwakilan.

4. Bukti pelaporan perubahan alamat kantor.

4. Minta bukti pelaporan tentang perubahan alamat kantor.

5. Periksa secara spesifik atas polis-polis yang diterbitkan di luar kantor pusat dan bandingkan dengan kewenangan kantor cabang yang bersangkutan.


33.. PPEERRMMOODDAALLAANN


-





Untuk memperoleh keyakinan bahwa permodalan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmooooooooddddddddaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnn


1. Anggaran dasar pendirian perusahaan dan perubahannya berserta akta notaris.

1. Review pasal tentang permodalan dalam anggaran dasar perusahaan dan perubahannya.

2. Pelaporan mengenai anggaran dasar dan perubahannya kepada Kementerian Keuangan.

2. Catat share masing-masing pemegang saham, termasuk perubahannya bila terdapat perubahan modal disetor, komposisi kepemilikan, dan susunan pemegang saham.

3. Laporan keuangan. 3. Minta bukti bahwa perubahan permodalan telah





7777777733333333

dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

4. Bukti penyetoran modal untuk tambahan modal disetor.

4. Lihat cash flow tentang pembayaran modal disetor dari pemegang saham dan minta bukti-bukti pendukungnya.

5. Company profile pemegang saham.

5. Teliti modal sendiri (SAK) perusahaan.


44.. TTEENNAAGGAA AASSIINNGG


Perusahaan dapat memperkerjakan tenaga asing untuk program/proyek tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional di bidang usaha perasuransian dengan jangka waktu maksimum lima tahun.

Penempatan tenaga asing sebagai eksekutif di luar direksi pada perusahaan perasuransian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing dan posisi yang ditempati oleh tenaga asing tersebut merupakan posisi yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja WNI.



2. Pasal 28, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.



1. Penggunaan tenaga asing di dalam perusahaan baik yang berfungsi sebagai tenaga ahli maupun pemegang jabatan pada unit organisasi perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Pelaporan penggunaan tenaga asing, program pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penggunaan tenaga asing tersebut, serta laporan realisasi pelaksanaan program





7777777744444444

pendidikan dan pelatihan kepada Biro Perasuransian telah dilaksanakan secara tertib.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAssssssssiiiiiiiinnnnnnnngggggggg


1. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan pihak ke tiga tentang tenaga asing.

1. Minta perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga tentang tenaga asing.

2. Dokumen penggunaan tenaga asing.

2. Mintakan kelengkapan dokumen penggunaan tenaga asing.

3. Bukti bahwa tenaga asing tersebut telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan program kerja dan program pendidikan dan pelatihan.

3. Minta bukti bahwa tenaga asing tersebut telah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan tentang program kerja serta program pendidikan dan pelatihan. Termasuk dalam pelaporan adalah laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

4. Teliti apakah tenaga asing tersebut telah melaksanakan program yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan tersebut.

5. Teliti apakah konsultan/ tenaga asing melakukan fungsi pengelolaan sehari-hari.

a. Minta secara spesifik surat-surat yang ditanda tangani.

b. Teliti apakah konsultan tenaga asing ikut menandatangani surat tersebut.

Jika ya, catat surat-surat yang ditandatangani oleh konsultan tenaga asing tersebut.


55.. TTEENNAAGGAA AAHHLLII


-





7777777755555555



2. Pasal 12 s.d. Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memiliki tenaga ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai:

1. Kualifikasi keahlian setingkat ahli atau ajun ahli baik dari asosiasi profesi di dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan jenis usaha/bagian, termasuk tenaga ahli investasi.

2. Pegawai yang diangkat sebagai tenaga ahli, termasuk tenaga ahli kantor cabang.

3. Pelaporan tenaga ahli tersebut kepada Biro Perasuransian yang mencakup pula pernyataan registrasi dari Biro Perasuransian.

4. Penempatan tenaga ahli kantor cabang pada kantor cabang yang bersangkutan.

5. Program pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kepemilikan pegawai yang memiliki kualifikasi keahlian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAhhhhhhhhlllllllliiiiiiii


1. Daftar karyawan dan direksi yang memiliki kualifikasi ahli asuransi dan ajun ahli asuransi yang dimiliki perusahaan, termasuk keahlian lainnya.

1. Minta daftar tenaga ahli dan ajun ahli yang dimiliki perusahaan, serta daftar termasuk tenaga ahli bidang lainnya.

2. Bukti sertifikasi dari pihak yang berwenang untuk masing-masing karyawan dan direksi yang memiliki kualifiksi tersebut.

2. Minta bukti sertifikat keahlian tersebut.





7777777766666666

3. Keputusan direksi mengenai pengang-katan tenaga ahli.

3. Teliti apakah kantor pusat memiliki tenaga ahli perusahaan termasuk tenaga ahli bidang lainnya, dan kantor cabang memiliki tenaga ahli kantor cabang.

4. Tulis dalam kertas kerja nama tenaga ahli, nomor, dan tanggal sertifikat keahlian, serta institusi yang mengeluarkan sertifikat keahlian.

5. Cek keberadaaan tenaga ahli yang bersangkutan. Apakah tenaga ahli bekerja secara penuh waktu serta apakah tenaga ahli kantor cabang bekerja penuh waktu di kantor cabang bersangkutan.


66.. DDIIRREEKKSSII DDAANN KKOOMMIISSAARRIISS


-




3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian khususnya yang berkaitan dengan direksi dan komisaris, antara lain:

1. Kualifikasi dan pengalaman direksi, pernyataan tidak merangkap





7777777777777777

jabatan, dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

2. Komisaris independen, termasuk dewan pengawas syariah bila memiliki unit usaha syariah dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

3. Kepemilikan separoh dari direksi yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan risiko yang relevan dengan jabatannya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeekkkkkkkkssssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKoooooooommmmmmmmiiiiiiiissssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiissssssss


1. Surat pernyataan direksi tidak merangkap jabatan eksekutif di perusahaan lain.

1. Minta dan catat akta notaris atau SK pengangkatan: a. Komisaris. b. Direksi.

2. Daftar riwayat hidup untuk masing-masing direksi dan komisaris.

2. Teliti apakah perubahan susunan pengurus perusahaan telah disahkan dalam RUPS dan diaktakan-notariskan.

3. Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya.

3. Minta bukti bahwa perubahan susunan komisaris dan direksi perusahaan telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.


4. Minta surat pernyataan direksi tidak merangkap jabatan eksekutif di perusahaan lain.

5. Keputusan mengenai lulus atau tidaknya dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris.

5. Teliti kemungkinan adanya perangkapan jabatan executive di perusahaan lain.

6. Minta dan pelajari notulen rapat perusahaan.

Jika belum mengikuti, bukti bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris.

7. Minta bukti bahwa direksi dan komisaris telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, atau kalau tidak bukti bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris.

8. Catat dalam kertas kerja dan





7777777788888888

buat kesimpulannya.

77.. KKAANNTTOORR CCAABBAANNGG,, KKAANNTTOORR PPEEMMAASSAARRAANN,, DDAANN KKAANNTTOORR

LLAAIINNNNYYAA YYAANNGG TTEERRPPIISSAAHH DDAARRII KKAANNTTOORR PPUUSSAATT


-


1. Pasal 29 s.d Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.



Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan kantor selain kantor pusat termasuk izin pembukaan kantor unit usaha syariah bila memiliki unit usaha syariah, yang mencakup antara lain:

1. Izin pembukaan kantor cabang dan pelaporan kantor pemasaran atau kantor lainnya.

2. Penyelenggaraan kegiatan kantor tersebut sesuai dengan fungsinya.

3. Kepemilikan tenaga ahli untuk masing-masing kantor cabang.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr CCCCCCCCaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggg,,,,,,,, KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn,,,,,,,, DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnn

KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaa YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrppppppppiiiiiiiissssssssaaaaaaaahhhhhhhh DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii

KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPuuuuuuuussssssssaaaaaaaatttttttt


1. Surat izin usaha. 1. Cek list seluruh kantor perusahaan berserta surat izin yang dimiliki untuk kantor cabang, surat pelaporan kepada Biro Perasuransian, dan pernyataan terdaftar sebagai kantor pemasaran/perwakilan dari Biro Perasuransian.

2. Surat izin pembukaan kantor cabang.

3. Bukti pelaporan pembukaan kantor perwakilan dan kantor lainnya.

4. Bukti pelaporan perubahan nama dan alamat.





7777777799999999

5. Limit otorisasi akseptasi dan persetujuan klaim seluruh kantor perusahaan.

2. Bandingkan limit otorisasi akseptasi dan persetujuan klaim yang dimiliki pimpinan kantor selain kantor pusat dan penerapannya.

6. Daftar tenaga ahli yang dimiliki dan keputusan pengang-katan sebagai tenaga ahli beserta penempatannya.

3. Cek apakah setiap kantor cabang memiliki tenaga ahli di kantor yang bersangkutan.


88.. PPRROOGGRRAAMM PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN SSUUMMBBEERR DDAAYYAA MMAANNUUSSIIAA


-


1. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Pasal 29 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan program pengembangan sumber daya manusia, yang mencakup antara lain

1. Kepemilikan program pengembangan sumber daya manusia termasuk realisasinya.

2. Dukungan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia termasuk realisasinya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSuuuuuuuummmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr DDDDDDDDaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaa

MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuussssssssiiiiiiiiaaaaaaaa


1. Program pengembangan sumber daya manusia (jangka pendek maupun jangka panjang).

1. Minta program pengembangan sumber daya manusia (jangka pendek maupun jangka panjang).





8888888800000000

2. Data tentang pendidikan antara lain, pelatihan, seminar, dan kursus selama 1 tahun.

2. Minta data tentang pendidikan antara lain pelatihan, seminar, kursus selama 1 tahun yang telah diikuti dan biaya yang telah dikeluarkan. 3. Rincian dan sample biaya

yang dikeluarkan untuk pendidikan & pelatihan.

3. Sample biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan & pelatihan.

4. Bandingkan dan catat prosentase jumlah biaya-biaya tersebut dengan jumlah biaya pegawai untuk periode yang sama.


99.. KKEEAANNGGGGOOTTAAAANN PPAADDAA AASSOOSSIIAASSII


-


Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan keanggotaan pada asosiasi perusahaan sejenis.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKeeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggoooooooottttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa AAAAAAAAssssssssoooooooossssssssiiiiiiiiaaaaaaaassssssssiiiiiiii


Bukti / sertifikat keanggotaan 1. Minta bukti keanggotaan dan cek masa berlakunya


1100..LLAAIINN--LLAAIINN


-






8888888811111111

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, peraturan perundang-undangan lainnya, dan standar/praktik yang berlaku umum (international best practise).


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: HHHHHHHHuuuuuuuubbbbbbbbuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAffffffffiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaassssssssiiiiiiii



1. Minta pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan.

2. Disclosure pada laporan keuangan auditi/pernyataan manajemen berkaitan dengan transaksi dengan pihak afiliasi/hubungan istimewa.

2. Teliti share pemegang saham perusahaan afiliasi, jika hubungan afiliasi tersebut karena kepemilikan saham.

3. Ambil sampel transaksi dengan pihak afiliasi.

4. Teliti dan nilai apakah transaksi tersebut wajar.

5. Minta daftar piutang dan teliti apakah terdapat pinjaman kepada pemegang saham dan afiliasinya.

6. Nilai apakah ada transaksi yang merupakan bentuk pengalihan modal ke pihak group/afiliasi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaannnnnnnnjjjjjjjjiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn ddddddddeeeeeeeennnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn ppppppppiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaakkkkkkkk kkkkkkkkeeeeeeeettttttttiiiiiiiiggggggggaaaaaaaa






8888888822222222

Perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

1. Minta dan pelajari perjanjian perusahaan dengan pihak lain, antara lain: dengan broker, agen, tertanggung, dan perusahaan lain.

2. Lakukan penilaian apakah perjanjian/transkasi tersebur wajar & tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


BB.. AASSPPEEKK KKEEUUAANNGGAANN

11.. TTIINNGGKKAATT SSOOLLVVAABBIILLIITTAASS


1. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tingkat solvabilitas antara perusahaan dan pemeriksa, pemeriksa harus mengungkapkan terjadinya perbedaan tersebut dan penyebab terjadinya perbedaan.

2. Perbedaan perhitungan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan kekayaan, kewajiban, dan hasil perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM).

3. Pemeriksa dapat melakukan koreksi terhadap hasil perhitungan tingkat solvabilitas sepanjang pemeriksa dapat melakukan koreksi terhadap kekayaan, kewajiban, atau perhitungan BTSM yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dengan tingkat keyakinan yang cukup terhadap hasil perhitungan tersebut. Apabila pemeriksa tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk melakukan koreksi karena keterbatasan data untuk melakukan koreksi, maka perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan tidak perlu dikoreksi. Di dalam laporan hasil pemeriksaan tetap disajikan hasil perhitungan perusahaan, namun disertai dengan catatan pengungkapan bahwa pemeriksa tidak dapat meyakini kewajaran perhitungan tingkat solvabilitas disertai dengan alasan pemeriksa untuk tidak meyakini kewajaran tersebut.








8888888833333333

3. Pasal 2 s.d Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

4. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tingkat solvabilitas, yang mencakup antara lain:

1. Tingkat solvabilitas yang dicapai perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Perhitungan tingkat solvabilitas, termasuk pengakuan dan perhitungan kekayaan yang diperkenankan, kewajiban, dan BTSM, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTiiiiiiiinnnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaatttttttt SSSSSSSSoooooooollllllllvvvvvvvvaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaassssssss


1. Laporan perhitungan tingkat solvabilitas.

1. Review perhitungan tingkat solvabilitas yang dilakukan perusahaan.

2. Laporan keuangan audited. 2. Review perhitungan analisis kekayaan yang diperkenankan dan bandingkan dengan rincian masing-masing kekayaan, batasan-batasan kekayaan yang diperkenankan, dan dasar penilaiannya.

3. Kertas kerja perhitungan schedule BTSM.

3. Review perhitungan masing-masing schedule BTSM dan bandingkan dengan rinciannya.

4. Cek formula perhitungan yang digunakan termasuk





8888888844444444

link antara masing-masing data.

5. Catat pada kertas kerja dan buat kesimpulannya.

22..KKEEKKAAYYAAAANN


1. Dalam hal terjadi perbedaan pengakuan kekayaan dan perhitungan kekayaan yang diperkenankan, pemeriksa harus mengungkapkan terjadinya perbedaan tersebut dan penyebab terjadinya perbedaan.

2. Pemeriksa dapat melakukan koreksi terhadap kekayaan dan atau kekayaan yang diperkenankan apabila terdapat tingkat keyakinan yang cukup terhadap hasil koreksi tersebut. Apabila pemeriksa tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk melakukan koreksi karena keterbatasan data untuk melakukan koreksi, maka kekayaan menururt perusahaan tidak perlu dikoreksi. Di dalam laporan hasil pemeriksaan tetap disajikan hasil perhitungan perusahaan, namun disertai dengan catatan pengungkapan bahwa pemeriksa tidak dapat meyakini kewajaran saldo kekayaan dan atau kekayaan yang diperkenankan disertai dengan alasan pemeriksa untuk tidak meyakini kewajaran tersebut.


1. Pasal 10 s.d. Pasal 26 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

2. Pasal 5 s.d. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah



1. Saldo kekayaan secara SAK dan SAP disajikan dengan wajar.

2. Kecukupan kekayaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan.





8888888855555555


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKeeeeeeeekkkkkkkkaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


1. Laporan keuangan. 1. Telusuri kesesuaian saldo kekayaan pada laporan keuangan ke buku besar, buku besar pembantu, dan dokumen pendukungnya.

2. Neraca saldo serta ledger dan sub ledger.

2. Cek saldo kekayaan dengan dasar penilaian kekayaan (fair value/nilai pasar, nilai perolehan, amortisasi, dan impairment) dan cek perhitungan saldo kekayaan.

3. Dokumen pendukung kekayaan.

3. Cek kecukupan kekayaan terhadap kewajiban (liabilitas).

4. Review kebijakan pengelolaan kekayaan perusahaan.


33..IINNVVEESSTTAASSII


1. Penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran investasi secara SAK diatur sesuai dengan PSAK 50 dan PSAK 55.

2. Sesuai dengan PSAK tersebut Perusahaan harus menetapkan tujuan investasi dari setiap jenis investasi yang dibuat pada kebijakan investasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dan harus diterapkan secara konsisten.

3. Surat berharga sesuai dengan tujuan kepemilikannya terdiri dari tiga yaitu surat berharga untuk diperdagangkan (for trading), tersedia untuk dijual (available for sale), serta ditahan hingga jatuh tempo (held for maturity).

4. Surat berharga untuk diperdagangkan (for trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) dinilai berdasarkan harga pasar/fair value, sedangkan ditahan surat berharga ditahan hingga jatuh tempo (held for maturity) dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dilakukan amortisasi premium/diskon.


1. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah





8888888866666666

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.


3. Pasal 5 s.d. Pasal 13 serta Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.



Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pengelolaan investasi yang mencakup antara lain:

1. Saldo investasi secara SAK dan SAP disajikan dengan wajar.

2. Kerja sama pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan dengan pihak lain dilakukan dengan wajar dan mempertimbangkan tingkat keamanan dana investasi/risiko dan hasil yang optimum.

3. Konsistensi kebijakan investasi dan penerapannya.

4. Kecukupan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii


1. Kebijakan investasi. 1. Pelajari kebijakan investasi perusahaan apakah telah cukup untuk dapat digunakan sebagai arahan dalam pengelolaan investasi.

2. Akta notariil atas perjanjian kerjasana pengelolaan investasi dengan pihak lain.

2. Review akta notariil atas perjanjian kerjasama pengelolaan investasi dengan





8888888877777777

pihak lain. Cek apakah terdapat ketentuan dalam perjanjian yang tidak wajar.

3. Bukti kepemilikan investasi yang asli dan sah.

3. Telusuri kesesuaian saldo investasi pada laporan keuangan ke buku besar, buku besar pembantu, dan bukti kepemilikan yang asli dan sah.

4. Rincian investasi berdasarkan nilai buku dan nilai pasar.

4. Cek saldo kekayaan dengan dasar penilaian investasi yaitu fair value atau nilai pasar, nilai perolehan, amortisasi atau penyusutan, dan impairment. Selanjutnya, cek perhitungan saldo investasi.

5. Rincian hasil investasi. 5. Cek kecukupan investasi terhadap kewajiban.

6. Mutasi (penempatan dan pencairan) investasi dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

6. Cek dan lakukan penilaian apakah kebijakan investasi dilaksanakan secara konsisten khususnya penetapan klasifikasi tujuan investasi surat berharga (untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan ditahan sampai dengan jatuh tempo) serta penilaian telah dilakukan sesuai dengan SAK dan dilakukan secara konsisten.



8. Bukti pendukung penempatan/ pembelian dan penjualan investasi.

aa.. DDeeppoossiittoo BBeerrjjaannggkkaa ddaann SSeerrttiiffiikkaatt DDeeppoossiittoo


-


1. Pasal 11 s.d. Pasal 21 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang





8888888888888888

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

2. Pasal 5 s.d Pasal 7, Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan deposito berjangka dan sertifikat deposito.

2. Saldo deposito berjangka dan sertifikat deposito telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

3. Saldo deposito berjangka dan sertifikat deposito secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

4. Saldo deposito berjangka dan sertifikat deposito secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttoooooooo BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaannnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaa ddddddddaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiiiffffffffiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaatttttttt

DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttoooooooo


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat deposito dan sertifikat deposito.

b. Ledger & sub ledger deposito dan sertifikat deposito.

c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung.

2. Rincian deposito per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Rincian hasil investasi deposito.

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) deposito dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

2. Cek hasil penerimaan bunga ke dalam rekening giro serta ledger dan sub ledger perusahaan. Cek pula





8888888899999999


apakah bunga yang diterima melebihi suku bunga penjaminan LPS.

6. Bukti dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

3. Cek apakah terdapat deposito berjangka yang dijadikan jaminan atau agunan.

7. Bukti pendukung penempatan/ pencairan.

4. Cek jika ada penempatan deposito di luar negeri.

5. Dapatkan CAR Bank tempat penempatan deposito.

6. Hitung jumlah admitted asset dan non admitted asset.

7. Masukkan saldo hasil pemeriksaan deposito dan sertifikat deposito dalam neraca hasil pemeriksaan.

8. Masukkan saldo admitted asset dan non admitted assets ke dalam kertas kerja analisa kekayaan.

9. Masukkan admitted assets investasi saham tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

10. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo SAK dan SAP, saldo admitted asset dan non admitted asset, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

bb.. SSaahhaamm



2. Saham harus dimiliki dan dikuasai, apabila saham direpokan ke pihak lain maka dikategorikan menjadi kekayaan yang tidak diperkenankan dan disajikan menjadi kelompok investasi lain.





9999999900000000


1. Pasal 11 s.d. Pasal 21 serta Pasal 26A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

2. Pasal 5 s.d. Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Saldo saham telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo saham secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo saham secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan saham.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaammmmmmmm


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah jika saham tercatat di BEI serta posisi yang tercatat di KSEI.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat saham/statement of account dari kustodian/KSEI.

b. Ledger & sub ledger saham. c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung.

2. Rincian saham per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Harga pasar saham. 2. Dapatkan nilai pasar saham per tanggal neraca.

4. Rincian hasil investasi saham berupa dividen atau capital

3. Cek konsistensi pengkategorian pencatatan





9999999911111111

gain/loss. investasi saham.

5. Mutasi (penempatan dan pencairan) saham dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

4. Cek apakah terdapat saham yang dijaminkan atau merupakan saham yang direpokan.


5. Hitung nilai saham menurut SAK dan SAP.


6. Cek apakah saham tersebut termasuk dalam indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia atau yang setara.

7. Cek jika ada penempatan investasi saham di luar negeri.

8. Hitung admitted assets dan non admitted assets investasi saham tersebut.

9. Masukkan saldo hasil pemeriksaan saham dalam neraca hasil pemeriksaan.


11. Masukkan admitted assets investasi saham tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

12. Cek hasil investasi (dividen).


cc.. OObblliiggaassii ddaann MMeeddiiuumm TTeerrmm NNootteess ((MMTTNN))






9999999922222222

Penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran investasi secara SAK diatur sesuai dengan PSAK 50 dan PSAK 55.



2. Pasal 5 s.d. Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Saldo obligasi dan MTN telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo obligasi dan MTN secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo obligasi dan MTN secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan obligasi dan MTN.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: OOOOOOOObbbbbbbblllllllliiiiiiiiggggggggaaaaaaaassssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn MMMMMMMMTTTTTTTTNNNNNNNN



1. Dapatkan rating sertifikat obligasi dan MTN pada saat penempatan dan terkini.

2. Rating obligasi. 2. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat asli. 3. Bukti kepemilikan yang asli

dan sah.





9999999933333333

4. Rincian obligasi dan MTN per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

b. Ledger & sub ledger obligasi dan MTN.


5. Harga pasar obligasi dan MTN.

3. Hitung nilai investasi obligasi dan MTN menurut SAK dan SAP. 6. Rincian hasil investasi

obligasi dan MTN berupa bunga atau capital gain/loss.

4. Cek apakah terdapat obligasi dan MTN yang dijaminkan.

7. Mutasi (penempatan dan pencairan) obligasi dan MTN dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

5. Cek perhitungan amortisasi bila dinilai berdasarkan harga perolehan.

6. Cek konsistensi pengkategorian pencatatan investasi obligasi dan MTN.

8. Bukti pendukung penempatan atau pencairan.

9. Soft file perhitungan amortisasi bila obligasi dan MTN dinilai berdasarkan harga perolehan.

7. Cek jika ada penempatan investasi dalam bentuk obligasi dan MTN di luar negeri.

8. Cek apakah obligasi dan MTN tersebut merupakan transaksi turunan (credit linked note/ CLN).

9. Hitung admitted assets dan non admitted assets investasi obligasi dan MTN tersebut.

10. Masukkan saldo hasil pemeriksaan obligasi dan MTN dalam neraca hasil pemeriksaan.


12. Masukkan admitted assets investasi tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

13. Cek hasil investasi (pendapatan bunga/ kupon).





9999999944444444


dd.. SSuurraatt BBeerrhhaarrggaa YYaanngg DDiitteerrbbiittkkaann PPeemmeerriinnttaahh aattaauu BBaannkk

IInnddoonneessiiaa





2. Pasal 5 s.d. Pasal 7, Pasal 12, serta Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Saldo surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di





9999999955555555

bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaatttttttt BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrggggggggaaaaaaaa YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg DDDDDDDDiiiiiiiitttttttteeeeeeeerrrrrrrrbbbbbbbbiiiiiiiittttttttkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn

PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnttttttttaaaaaaaahhhhhhhh aaaaaaaattttttttaaaaaaaauuuuuuuu BBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkk IIIIIIIInnnnnnnnddddddddoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssssiiiiiiiiaaaaaaaa


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah. Jika surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI disimpan pada kustodian maka bukti statement of account dari bank kustodian.

1. Apabila bukti kepemilikan disimpan pada safety deposit atau kustodian, mintakan juga bukti pendukung penyimpanan tersebut atau perjanjian dengan pihak penyimpan sertifikat tersebut

2. Rincian sertifikat surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

2. Minta bukti pendukung pembelian surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

3. Cek apakah terdapat surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI yang dijaminkan.

3. Harga pasar surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

4. Rincian hasil investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

4. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat asli. b. Ledger & sub ledger surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.


5. Mutasi (penempatan dan pencairan) surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dari awal periode sampai saat pemeriksaan. 5. Hitung jumlah nilai investasi

surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI menurut SAK dan SAP.


7. Soft file perhitungan amortisasi bila surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dinilai berdasarkan harga perolehan.

6. Cek konsistensi pengaktegorian pencatatan investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

7. Cek perhitungan amortisasi bila surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dinilai berdasarkan harga





9999999966666666

perolehan.

8. Hitung admitted assets investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI tersebut.Masukan admitted assets investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

9. Masukkan saldo hasil pemeriksaan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dalam neraca hasil pemeriksaan.


11. Cek hasil investasi (pendapatan bunga).


ee.. UUnniitt PPeennyyeerrttaaaann RReekkssaaddaannaa





2. Pasal 5 s.d. Pasal 8, Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal





9999999977777777

12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Saldo unit penyertaan reksadana telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo unit penyertaan reksadana secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo unit penyertaan reksadana secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan unit penyertaan reksadana.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiitttttttt PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeekkkkkkkkssssssssaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah. Jika unit penyertaan reksadana disimpan pada kustodian maka bukti statement of account dari bank kustodian.

1. Cocokkan rincian dengan: a. SOA /sertifikat reksadana. b. Ledger & sub ledger unit penyertaan reksadana.


2. Rincian unit penyertaan reksadana per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

2. Cocokkan rincian dengan NAB unit penyertaan reksadana.

3. Hitung nilai unit penyertaan reksadana menurut SAK dan SAP.

3. Nilai aktiva bersih (NAB) unit penyertaan reksadana.

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) unit penyertaan reksadana dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

4. Cek apakah terdapat unit penyertaan reksadana yang dijaminkan.

5. Masukkan saldo hasil pemeriksaan unit penyertaan reksadana dalam neraca hasil pemeriksaan.






9999999988888888


7. Hitung admitted assets unit penyertaan reksadana tersebut. Masukan admitted assets investasi unit penyertaan reksadana tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.


ff.. PPeennyyeerrttaaaann LLaannggssuunngg








1. Saldo penyertaan langsung telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo penyertaan langsung secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo penyertaan langsung secara SAP telah dihitung dan





9999999999999999

disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan penyertaan langsung.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnggggggggssssssssuuuuuuuunnnnnnnngggggggg

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat saham. b. Ledger & sub ledger penyertaan langsung.


2. Rincian penyertaan langsung per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Rincian hasil investasi penyertaan langsung.

2. Review metode yang dipakai perusahaan dalam menentukan nilai investasi (menggunakan metode cost atau equity).

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) penyertaan langsung dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

3. Hitung nilai penyertaan langsung menurut SAK dan SAP.

4. Cek jika ada penempatan investasi penyertaan langsung di luar negeri.


5. Masukkan saldo hasil pemeriksaan penyertaan langsung dalam neraca hasil pemeriksaan.


7. Hitung admitted assets penyertaan langsung tersebut. Masukan admitted assets investasi penyertaan langsung tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.







111111110000000000000000

gg.. BBaanngguunnaann aattaauu TTaannaahh DDeennggaann BBaanngguunnaann UUnnttuukk

IInnvveessttaassii


-






1. Saldo bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: BBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn aaaaaaaattttttttaaaaaaaauuuuuuuu TTTTTTTTaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaahhhhhhhh ddddddddeeeeeeeennnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn

UUUUUUUUnnnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkk IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah. Bila bukti kepemilikan disimpan di bank kustodian statement of account

1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat tanah asli atau akta pembelian.

b. Ledger & sub ledger bangunan atau tanah dan bangunan.





111111110000000011111111

dari bank kustodian. c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung.

2. Rincian bangunan atau tanah dan bangunan per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

2. Cek apakah terdapat bangunan atau tanah dengan bangungan yang dijaminkan.

3. Hitung nilai bangunan atau tanah dan bangunan menurut SAK dan SAP (berdasarkan nilai aprraisal atau NJOP).

3. Nilai aprraisal atau NJOP.

4. Rincian hasil investasi bangunan atau tanah dan bangunan.

4. Hitung admitted assets dan non admitted assets investasi bangunan atau tanah dan bangunan.

5. Mutasi (pembelian dan penjualan) bangunan atau tanah dan bangunan dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

5. Cek hasil investasi (sewa), dan kelompokkan yang hasil investasinya lebih dari 4% dan kurang dari 4%.


6. Masukkan saldo hasil pemeriksaan investasi bangunan atau tanah dan bangunan dalam neraca hasil pemeriksaan.


8. Masukkan admitted assets investasi tersebut ke schedule dalam perhitungan BTSM.


hh.. PPiinnjjaammaann HHiippoottiikk




1. Pasal 11 s.d. Pasal 20 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang





111111110000000022222222

Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.




1. Saldo pinjaman hipotik telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo pinjaman hipotik secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo pinjaman hipotik secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pinjaman hipotik.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPiiiiiiiinnnnnnnnjjjjjjjjaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHiiiiiiiippppppppoooooooottttttttiiiiiiiikkkkkkkk

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Bukti adanya transaksi pinjaman hipotik berupa surat perjanjian pinjaman hipotik.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Perjanjian pinjaman. b. Ledger & sub ledger pinjaman hipotik.


2. Rincian pinjaman hipotik per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

2. Cek sertifikat tanah dan atau tanah dan bangunan sebagai jaminan apakah telah dihipotikkan tingkat pertama.

3. Rincian hasil investasi pinjaman hipotik.

3. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan konfirmasi besarnya pinjaman hipotik.

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) Pinjaman Hipotik dari awal periode sampai

4. Teliti kemungkinan adanya jaminan hipotik yang tidak cukup.

5. Teliti mutasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman hipotik.





111111110000000033333333

saat pemeriksaan.


6. Teliti kemungkinan adanya pinjaman hipotik kepada pemegang saham perusahaan atau pihak terafiliasi lainnya.

7. Hitung admitted asset dan non admitted assets atas pinjaman hipotik.

8. Masukkan saldo hasil pemeriksaan pinjaman hipotik dalam neraca hasil pemeriksaan.


10. Masukkan admitted assets investasi pinjaman hipotik tersebut ke schedule dalam perhitungan BTSM.


ii.. PPiinnjjaammaann PPoolliiss










111111110000000044444444



1. Saldo pinjaman polis telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo pinjaman polis secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo pinjaman polis secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pinjaman polis.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPiiiiiiiinnnnnnnnjjjjjjjjaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssss

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Bukti berupa perjanjian pinjaman polis, kebijakan mengenai pemberian pinjaman polis otomatis, atau syarat terpenuhinya pinjaman polis otomatis.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Perjanjian pinjaman. b. Ledger & sub ledger pinjaman polis. c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung.

2. Telusuri nomor polis dan nilai nominal pinjaman polis ke rincian cadangan premi untuk menentukan apakah polis masih berlaku. 2. Rincian pinjaman polis

per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Lakukan verifikasi besarnya nilai tunai.

3. Dokumen permohonan pinjaman polis dan persetujuan pinjaman polis.

4. Teliti besarnya prosentase pinjaman polis tertanggung dengan nilai tunai yang dimiliki per periode pemeriksaan, saldo pada saat pinjaman diberikan, serta saldo pada saat pemeriksaan.

4. Rincian hasil investasi pinjaman polis.

5. Mutasi (pemberian dan pencairan) pinjaman polis dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

5. Telusuri pengeluaran kas dalam memberikan pinjaman polis dan bandingkan dengan permohonan pinjaman polis.


6. Telusuri penerimaan bunga pinjaman polis dan pembayaran kembali pokok pinjaman polis, dan





111111110000000055555555

cek kebenaran saldo pinjaman polis.

7. Apabila dipandang perlu, lakukan konfirmasi saldo pinjaman polis kepada tertanggung.

8. Masukkan saldo hasil pemeriksaan pinjaman hipotik dalam neraca hasil pemeriksaan.


10. Masukkan admitted assets investasi pinjaman polis tersebut ke schedule dalam perhitungan BTSM.


jj.. IInnvveessttaassii LLaaiinn


Penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran investasi untuk instrumen keuangan secara SAK diatur sesuai dengan PSAK 50 dan PSAK 55.










111111110000000066666666

1. Saldo investasi lain telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo investasi lain secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Tidak terdapat jenis investasi lain yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah investasi lain.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Bukti kepemilikan. b. Ledger & sub ledger. c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung.

2. Rincian investasi lain per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Rincian hasil investasi Investasi lain.

2. Cek penilaian investasi lain menurut SAK.

4. Mutasi (pembelian dan pencairan) investasi lain dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

3. Teliti kemungkinan penempatan investasi yang melanggar ketentuan yang berlaku


4. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo SAK, saldo non admitted asset, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

44..NNOONN IINNVVEESSTTAASSII


-


1. Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

2. Pasal 14 s.d. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan





111111110000000077777777

Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Saldo non investasi secara SAK telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

2. Saldo non investasi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan non investasi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: NNNNNNNNoooooooonnnnnnnn IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii


1. Bukti kepemilikan non investasi yang asli dan sah dan bukti pendukung lainnya.

1. Telusuri kesesuaian saldo non investasi pada laporan keuangan ke buku besar, buku besar pembantu, dan bukti kepemilikan atau bukti pendukung lainnya yang asli dan sah.

2. Rincian non investasi (nilai buku dan nilai pasar).

3. Mutasi non investasi dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

2. Cek kesesuaian perhitungan saldo kekayaan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.



aa.. KKaass ddaann BBaannkk


Kas dan bank terdiri dari kas dalam bentuk petty cash di perusahaan dan rekening giro perusahaan pada bank.


1. Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16





111111110000000088888888

ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

2. Pasal 14 s.d. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.




1. Saldo kas dan bank telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo kas dan bank secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo kas dan bank secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan kas dan bank.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKaaaaaaaassssssss ddddddddaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkk

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Neraca saldo. 1. Bila perusahaan telah melakukan cash opname, minta dan review berita acara tersebut.

2. Ledger dan sub ledger kas dan bank serta daftar rincian kas dan bank dalam original currency.

2. Telaah kesesuaian pengklasifikasian kas dalam penghitungan kas.

3. Telaah mutasi kas sejak tanggal neraca sampai tanggal penghitungan kas yang sifatnya material. 3. Buku harian kas kecil.

4. Laporan cash flow. 4. Lakukan pengujian secara sampling





111111110000000099999999

5. Bukti transaksi dan otorisasi pengeluaran serta penerimaaan kas dan bank.

atas mutasi pengeluaran dan penerimaan kas yang sifatnya material, periksa kelengkapan dokumen dan otorisasinya, catat di kertas kerja dan buat kesimpulannya untuk mengetahui kewajaran dari pengeluaran ataupun penerimaan tersebut.

6. Berita acara penghitungan fisik penghitungan kas (cash opname).

7. Rekening koran bank. 5. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo kas SAK, saldo admitted asset, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

8. Kertas kerja rekonsiliasi bank.

6. Telaah rekonsiliasi bank per tanggal neraca, telusuri pos-pos yang direkonsiliasi pada rekening koran bulan berikutnya, catat di kertas kerja dan buat kesimpulannya.

7. Lakukan pengujian secara sampling atas mutasi pengeluaran dan penerimaan melalui bank yang sifatnya material, periksa dokumen kelengkapan dokumen dan otorisasinya untuk melihat kewajaran transaksi tersebut.

8. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo bank SAK, saldo admitted asset, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.


10. Masukkan saldo hasil pemeriksaan kas dan bank dalam neraca hasil pemeriksaan.


12. Masukkan admitted assets kas dan bank tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.





111111111111111100000000

bb.. TTaaggiihhaann PPrreemmii


1. Tagihan premi adalah tagihan premi kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masih dalam masa keleluasaan.

2. Tagihan premi meliputi, tagihan premi kepada tertanggung/ agen/broker, dan perusahaan asuransi (ceding company) sebagai akibat adanya transaksi asuransi. Tagihan premi dicatat sebesar jumlah nominalnya dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima (piutang ragu-ragu). Dalam hal perusahaan memberikan discount premi kepada tertanggung, maka discount tersebut langsung dikurangkan dari tagihan preminya.

3. Permasalahan yang berpotensi untuk terjadi adalah perusahaan menghitung saldo tagihan premi yang belum jatuh tempo (un due) sebagai bagian dari saldo tagihan premi. Tagihan premi yang belum jatuh tempo (un due) tersebut seharusnya belum dapat dihitung sebagai tagihan premi.

4. Koreksi yang dilakukan pemeriksa.

a. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan asuransi melakukan kesalahan di dalam penyajian saldo Piutang premi atau kesalahan dalam melakukan perhitungan saldo Piutang premi yang diperkenankan, koreksi hanya dilakukan apabila didukung dengan data yang cukup.

b. Apabila data dimaksud tidak dapat disediakan oleh perusahaan karena keterbatasan sistem teknologi informasi yang dimiliki perusahaan, maka terhadap kesalahan penyajian atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tersebut tidak perlu dilakukan koreksi.

c. Terhadap kondisi tersebut pada huruf b, harus dinyatakan bahwa saldo Piutang premi dan atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tidak dapat diyakini kewajarannya. Pernyataan keyakinan mengenai kewajaran tersebut juga harus dinyatakan untuk perhitungan tingkat solvabilitas.

d. Perusahaan asuransi yang memiliki permasalahan tersebut pada huruf b harus diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.

5. Penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran tagihan secara SAK diatur sesuai dengan PSAK 50 dan PSAK 55.


1. Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4) Keputusan





111111111111111111111111

Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.





1. Saldo tagihan premi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan premi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo tagihan premi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan premi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar tagihan premi. 1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger tagihan. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


2. Review kebijakan pencadangan dan penghapusan tagihan premi tak tertagih.

3. Buku produksi.

4. Aging schedule. 3. Lakukan uji petik atas tagihan premi (terutama untuk tagihan premi yang umurnya kurang dari 2 bulan).

5. Dokumen pendukung atas sample yang diambil.





111111111111111122222222

6. Kebijakan pencadangan dan penghapusan tagihan premi tidak tertagih.

Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Review aging schedule tagihan premi.

5. Telusuri nomor nota tagihan, nomor polis, dan nama tertanggung dari catatan ke nota dan berkas polis.

6. Telusuri dari nota tagihan ke pengakuan pendapatan premi.

7. Periksa kelayakan catatan-catatan otorisasi. Untuk lebih meyakinkan, periksa apakah polis masih berlaku.

8. Minta penjelasan bila ada tagihan premi yang diragukan.

9. Telusuri jumlah pembayaran sample tagihan premi yang telah dilakukan (baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca).

10. Apabila perusahaan menggunakan jasa perusahaan agen atau broker, minta perjanjian dengan perusahaan tersebut dan pelajari klausula yang berhubungan dengan pembayaran premi.

11. Untuk sample tagihan premi yang melalui agen/broker, yakinkan bahwa agen/broker tersebut masih aktif melakukan kegiatan usaha.

12. Apabila dipandang perlu, lakukan konfirmasi atas saldo tagihan premi.


14. Masukkan saldo hasil pemeriksaan tagihan premi dalam neraca hasil pemeriksaan.


16. Masukkan admitted assets tagihan premi tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

17. Catat dalam kertas kerja dan buat





111111111111111133333333

kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo tagihan premi SAK, saldo admitted asset dan non admitted assets, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

cc.. TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii


11.. PPeennyyaajjiiaann TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii ddaann UUttaanngg RReeaassuurraannssii.

Pencatatan tagihan dan utang reasuransi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Menyajikan secara bruto.

1) Transaksi reasuransi yang menyebabkan timbulnya hak penerimaan premi dan klaim dicatat pada sisi debit sebagai tagihan premi reasuransi atau tagihan klaim reasuransi sebesar jumlah tagihan bruto.

2) Sebaliknya, transaksi reasuransi yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran premi atau klaim dicatat pada sisi kredit sebagai utang premi atau utang klaim reasuransi sebesar jumlah utang bruto.

3) Apabila terdapat endorsement yang mengakibatkan adanya perubahan hak tagih menjadi kewajiban pembayaran atau sebaliknya, maka dilakukan reklasifikasi penyajian akun dari semula disajikan sebagai tagihan menjadi utang atau sebaliknya. Masing-masing tagihan atau utang tidak dapat disajikan menggunakan saldo negatif atau saldo positif.

b. Menyajikan secara neto.

1) Transaksi reasuransi yang menyebabkan timbulnya hak penerimaan (premi atau klaim) dan kewajiban pembayaran (premi atau klaim) dicatat jumlah neto melalui mekanisme off-set antara hak dan kewajiban.

2) Off-set antara hak dan kewajiban tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian tertulis antara asuradur dan reasuradur yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat di off-set.

3) Pada umumnya perjanjian reasuransi yang memuat adanya kesepakatan off-set tersebut adalah perjanjian reasuransi dalam bentuk treaty reinsurance.

4) Untuk transaksi dengan satu perusahaan yang sama, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi reasuransi berdasarkan treaty reinsurance tidak dapat disajikan secara off-set dengan transaksi reasuransi berdasarkan





111111111111111144444444

facultative reinsurance.

22.. PPeerrmmaassaallaahhaann OOffff--SSeett TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii ddeennggaann UUttaanngg

RReeaassuurraannssii

a. Dalam kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi diketahui bahwa terdapat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang melakukan pencatatan tagihan reasuransi dan utang reasuransi secara off-set meskipun mekanisme tersebut dilakukan tidak berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam perjanjian reasuransi atau dilakukan untuk perjanjian reasuransi yang berbeda.

b. Penyajian tagihan reasuransi dan utang reasuransi secara neto melalui mekanisme off-set seringkali menimbulkan permasalahan khususnya permasalahan untuk menentukan saldo tagihan reasuransi yang dapat dikategorikan sebagai tagihan reasuransi yang diperkenankan. Permasalahan tersebut timbul disebabkan perusahaan asuransi umumnya melakukan proses pengumuran tagihan reasuransi berdasarkan saldo tagihan reasuransi sebelum dilakukannya off-set dengan utang reasuransi. Pelaksanaan off-set tersebut menyebabkan timbulnya:

1) saldo negatif tagihan reasuransi yang diperkenankan untuk reasuradur tertentu yang akan menyebabkan berkurangnya saldo tagihan reasuransi yang diperkenankan;

2) saldo positif utang reasuransi untuk reasuradur tertentu yang akan menyebabkan berkurangnya saldo utang reasuransi; dan atau

3) total tagihan reasuransi yang diperkenankan menjadi lebih besar dari pada total tagihan reasuransi berdasarkan saldo SAK yang terjadi khususnya apabila tagihan reasuransi bersaldo negatif memiliki umur lebih dari 2 (dua) bulan.

c. Dampak dari permasalahan off-set tagihan reasuransi dengan utang reasuransi tersebut adalah ketidakwajaran perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan.

33.. KKeebbiijjaakkaann UUnnttuukk OOffff--SSeett TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii ddeennggaann UUttaanngg


a. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari mekanisme off-set terhadap perhitungan tingkat solvabilitas tersebut di atas serta menyesuaikan penyajian tagihan reasuransi dan utang reasuransi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi seharusnya menyajikan tagihan reasuransi dan utang reasuransi secara off-set dengan ketentuan sebagai berikut:





111111111111111155555555

1) Pelaksanaan off-set tagihan reasuransi dengan utang reasuransi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan tertulis (perjanjian kerjasama) dari kedua belah pihak yang terkait dengan of-fset tagihan reasuransi dan utang reasuransi tersebut.

2) Pengumuran tagihan reasuransi dihitung berdasarkan tanggal yang dinyatakan pada tanggal off-set.

3) Off-set tagihan reasuransi dengan utang reasuransi hanya dapat dilakukan untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi pada asuradur/reasuradur yang sama. Secara umum, untuk asuradur/reasuradur yang sama, tagihan reasuransi dan utang reasuransi yang timbul dari perjanjian reasuransi yang berbeda tidak dapat di off-set.

b. Apabila diketahui terdapat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki sistem dan prosedur yang menyebabkan dilakukannya off-set tagihan reasuransi dan utang reasuransi untuk asuradur atau reasuradur yang sama namun pelaksanaan off-set tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka kepada perusahaan direkomendasikan untuk tidak melakukan off-set dimaksud. Selanjutnya, apabila diperlukan, kepada perusahaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengubah sistem dan prosedur akuntansinya agar penyajian secara off-set untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a.

c. Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas pada periode pemeriksaan, terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki kondisi sebagaimana tersebut pada huruf b dan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbaikan pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan, maka saldo negatif tagihan reasuransi dan saldo positif utang reasuransi untuk masing-masing asuradur/reasuradur yang timbul karena adanya off-set tersebut harus direklasifikasikan masing-masing menjadi utang reasuransi dan tagihan reasuransi.

44.. KKoorreekkssii

a. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi melakukan kesalahan di dalam penyajian saldo tagihan reasuransi/utang reasuransi atau kesalahan dalam melakukan perhitungan saldo tagihan reasuransi yang diperkenankan, koreksi hanya dilakukan apabila didukung dengan data yang cukup.

b. Apabila data dimaksud tidak dapat disediakan oleh perusahaan karena keterbatasan sistem teknologi informasi





111111111111111166666666

yang dimiliki perusahaan, maka terhadap kesalahan penyajian atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tersebut tidak perlu dilakukan koreksi.

c. Terhadap kondisi tersebut pada huruf b, harus dinyatakan bahwa saldo tagihan reasuransi/utang reasuransi dan atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tidak dapat diyakini kewajarannya. Pernyataan keyakinan mengenai kewajaran tersebut juga harus dinyatakan untuk perhitungan tingkat solvabilitas.

d. Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki permasalahan tersebut pada huruf b harus diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.







1. Saldo tagihan reasuransi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan reasuransi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

a. Penyajian secara off-set untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi dilakukan hanya apabila terdapat perjanjian reasuransi yang memberikan kewenangan untuk melakukan off-set.

b. Penyajian secara off-set untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi dilakukan hanya untuk satu perjanjian reasuransi.

c. Tagihan reasuransi dan utang reasuransi tidak disajikan





111111111111111177777777

dengan saldo negatif.

3. Saldo tagihan reasuransi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan reasuransi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar tagihan reasuransi.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger tagihan. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


2. Minta perjanjian reasuransi untuk periode tahun yang diperiksa (bila perlu mintakan ringkasan perjanjian treaty tersebut).

3. Aging schedule. 3. Pelajari treaty reasuransi tersebut, terutama:


a. Cakupan penutupan/ coverage yaitu jenis kontrak proporsional atau non proprsional, batasan nilai risiko, pembatasan dalam underwriting, serta kelas risiko dan wilayah.

5. Kebijakan pencadangan dan penghapusan tagihan reasuransi tidak tertagih.

b. Periode pertanggungan yaitu tanggal efektif, tanggal ekspirasi, serta klausula pembatalan dan persyaratan pemberitahuan pembatalan.

c. Periode pelaporan dan persyaratan penyelesaian pelunasan (settlement).

4. Minta daftar rincian tagihan reasuransi dalam rupiah dan original currency, serta aging schedule-nya.

5. Dari daftar rincian tersebut, pilih beberapa sampling pemeriksaan yang dapat mewakili populasi tagihan reasuransi (pemilihan sample diutamakan yang berumur kurang dari 2 bulan).





111111111111111188888888

6. Dari sampling yang dipilih lakukan penelusuran ke buku pembantu (sub ledger) dan bukti pendukungnya.

7. Periksa kesesuaian perhitungan pada masing-masing data sampling dengan perjanjian reasuransi.

8. Periksa penerimaan atas pembayaran tagihan reasuransi.

9. Jika terdapat tagihan reasuransi yang sudah lama dan belum diterima pembayarannya, tanyakan penyebabnya kepada perusahaan.

10. Jika perusahaan melakukan off-set atas utang/tagihan reasuransi, mintakan kebijakan tertulis tentang offset tersebut dan persetujuan pihak reasuradur.

11. Periksa dan verifikasi secara rinci transaksi off-set pada periode pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan.

12. Apabila dipandang perlu lakukan konfirmasi.

13. Periksa dan verifikasi aging schedule yang dibuat perusahaan.


15. Masukkan saldo hasil pemeriksaan tagihan reasuransi dalam neraca hasil pemeriksaan.


17. Masukkan admitted assets tagihan premi tersebut ke dalam schedule





111111111111111199999999

perhitungan BTSM.

18. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo tagihan reasuransi SAK, saldo admitted asset dan non admitted assets, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

dd.. AAkkttiivvaa TTeettaapp


-






1. Saldo aktiva tetap telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo aktiva tetap secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo aktiva tetap secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan aktiva tetap.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: AAkkttiivvaa TTeettaapp


1. Daftar aktiva tetap (termasuk perangkat keras komputer).

1. Cocokkan rincian dengan: a. Bukti kepemilikan.





111111112222222200000000


b. Ledger & sub ledger. c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung.

3. Sertifikat dan akta jual beli asli.

2. Apabila terdapat revaluasi aktiva tetap mintakan dokumen pendukungnya.



5. Kebijakan akuntansi mengenai penyusutan aktiva tetap.

4. Masukkan saldo hasil pemeriksaan aktiva tetap dalam neraca hasil pemeriksaan.


6. Masukkan admitted assets tagihan premi tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

7. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo aktiva tetap SAK, saldo admitted asset dan non admitted assets, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

ee.. AAkkttiivvaa LLaaiinn


Kewajaran saldo aset yang masuk dalam kelompok akun aktiva lain perlu diukur karena saldo aset tersebut memiliki pengaruh terhadap jumlah modal sendiri perusahaan.


-



1. Saldo aktiva lain telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo aktiva lain secara SAK telah disajikan sesuai dengan





111111112222222211111111

standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Tidak terdapat jenis kekayaan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: AAkkttiivvaa LLaaiinn


1. Daftar aktiva tetap (termasuk perangkat keras komputer).

1. Cek penilaian aktiva lain menurut SAK.


2. Teliti kemungkinan adanya jenis kekayaan yang melanggar ketentuan yang berlaku

3. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo SAK serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

55..KKEEWWAAJJIIBBAANN


Kewajiban adalah seluruh kewajiban perusahaan kepada pemegang polis/tertanggung dan pihak ketiga lainnya. Kewajiban terdiri dari utang dan cadangan teknis.


1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

4. Pasal 17 s.d. 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.





111111112222222222222222

5. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi



1. Saldo SAK kewajiban (liabilitas) telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

2. Saldo SAP kewajiban (liabilitas) telah disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKeewwaajjiibbaann


Neraca saldo serta ledger dan sub ledger.

1. Telusuri rincian kewajiban ke buku besar dan laporan keuangan, catat kesesuaian rincian dengan buku besar dan laporan keuangan.

2. Ambil sampel atas utang dan dokumen pendukungnya, teliti pencatatannya apakah sesuai dengan dokumen pendukungnya.


aa.. UUttaanngg KKllaaiimm


-


1. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Pasal 25 s.d. Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.





111111112222222233333333

3. Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.




1. Saldo utang klaim telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang klaim secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo utang klaim secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pembayaran klaim yaitu pembayaran klaim dilakukan tidak lebih dari 30 hari sejak klaim disetujui untuk dibayar.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUttaanngg KKllaaiimm

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar utang klaim. 1. Minta rincian utang klaim yang mencakup sekurang-kurangnya informasi mengenai nomor register klaim, nomor polis, nama tertanggung, tanggal kejadian, tanggal laporan klaim pasti, jumlah klaim dalam rupiah dan original currency, serta share perusahaan dan reasuradur.


3. Klaim register.


2. Minta klaim register untuk tahun yang diperiksa yang mencakup sekurang-kurangnya informasi mengenai klaim yang terjadi, klaim yang sudah diselesaikan, klaim yang ditolak, dan klaim masih dalam proses.





111111112222222244444444

3. Lakukan uji petik atas utang klaim.

4. Periksa kemungkinan adanya salvage atau hak subrogasi.

5. Teliti akun-akun yang ada hubungannya dengan utang klaim untuk mengetahui adanya klaim yang sudah settle dan belum dibayar namun tidak tercantum dalam daftar utang klaim, dengan cara meneliti transaksi dalam subsequent event yang berhubungan dengan utang klaim.

6. Teliti kemungkinan adanya penyajian utang klaim hanya sebesar retensi sendiri. Utang Klaim seharusnya disajikan secara bruto.

7. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain total utang klaim, koreksi bila ada, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan.

bb.. UUttaanngg RReeaassuurraannssii


11.. PPeennyyaajjiiaann TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii ddaann UUttaanngg RReeaassuurraannssii

Pencatatan tagihan dan utang reasuransi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Menyajikan secara bruto.

1) Transaksi reasuransi yang menyebabkan timbulnya hak penerimaan premi dan klaim dicatat pada sisi debit sebagai tagihan premi reasuransi atau tagihan klaim reasuransi sebesar jumlah tagihan bruto.

2) Sebaliknya, transaksi reasuransi yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran premi atau klaim dicatat pada sisi kredit sebagai utang premi atau utang klaim reasuransi sebesar jumlah utang bruto.

3) Apabila terdapat endorsment yang mengakibatkan adanya perubahan hak tagih menjadi kewajiban pembayaran atau sebaliknya, maka dilakukan reklasifikasi penyajian akun dari semula disajikan sebagai tagihan menjadi utang atau sebaliknya. Masing-masing tagihan atau utang tidak dapat disajikan menggunakan saldo negatif atau saldo positif.





111111112222222255555555

b. Menyajikan secara neto.

1) Transaksi reasuransi yang menyebabkan timbulnya hak penerimaan (premi atau klaim) dan kewajiban pembayaran (premi atau klaim) dicatat jumlah neto melalui mekanisme off-set antara hak dan kewajiban.

2) Off-set antara hak dan kewajiban tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian tertulis antara asuradur dan reasuradur yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat di off-set.

3) Pada umumnya perjanjian reasuransi yang memuat adanya kesepakatan off-set tersebut adalah perjanjian reasuransi dalam bentuk treaty reinsurance.

4) Untuk transaksi dengan satu perusahaan yang sama, hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi reasuransi berdasarkan treaty reinsurance tidak dapat disajikan secara off-set dengan transaksi reasuransi berdasarkan facultative reinsurance.

22.. PPeerrmmaassaallaahhaann OOffff--SSeett TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii ddeennggaann UUttaanngg


a. Dalam kegiatan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan asuransi dan reasuransi diketahui bahwa terdapat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang melakukan pencatatan tagihan reasuransi dan utang reasuransi secara off-set meskipun mekanisme tersebut dilakukan tidak berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam perjanjian reasuransi atau dilakukan untuk perjanjian reasuransi yang berbeda.

b. Penyajian tagihan reasuransi dan utang reasuransi secara neto melalui mekanisme off-set seringkali menimbulkan permasalahan khususnya permasalahan untuk menentukan saldo tagihan reasuransi yang dapat dikategorikan sebagai tagihan reasuransi yang diperkenankan. Permasalahan tersebut timbul disebabkan perusahaan asuransi umumnya melakukan proses pengumuran tagihan reasuransi berdasarkan saldo tagihan reasuransi sebelum dilakukannya off-set dengan utang reasuransi. Pelaksanaan off-set tersebut menyebabkan timbulnya:

1) saldo negatif tagihan reasuransi yang diperkenankan untuk reasuradur tertentu yang akan menyebabkan berkurangnya saldo tagihan reasuransi yang diperkenankan;

2) saldo positif utang reasuransi untuk reasuradur tertentu yang akan menyebabkan berkurangnya saldo utang reasuransi; dan atau





111111112222222266666666

3) total tagihan reasuransi yang diperkenankan menjadi lebih besar dari pada total tagihan reasuransi berdasarkan saldo SAK yang terjadi khususnya apabila tagihan reasuransi bersaldo negatif memiliki umur lebih dari 2 (dua) bulan.

c. Dampak dari permasalahan off-set tagihan reasuransi dengan utang reasuransi tersebut adalah ketidakwajaran perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan.

33.. KKeebbiijjaakkaann UUnnttuukk OOffff--SSeett TTaaggiihhaann RReeaassuurraannssii ddeennggaann UUttaanngg


a. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari mekanisme off-set terhadap perhitungan tingkat solvabilitas tersebut di atas serta menyesuaikan penyajian tagihan reasuransi dan utang reasuransi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi seharusnya menyajikan tagihan reasuransi dan utang reasuransi secara off-set dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan off-set tagihan reasuransi dengan utang reasuransi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan tertulis (perjanjian kerjasama) dari kedua belah pihak yang terkait dengan off-set tagihan reasuransi dan utang reasuransi tersebut.

2) Pengumuran tagihan reasuransi dihitung berdasarkan tanggal yang dinyatakan pada tanggal off-set.

3) Off-set tagihan reasuransi dengan utang reasuransi hanya dapat dilakukan untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi pada asuradur/reasuradur yang sama. Secara umum, untuk asuradur/reasuradur yang sama, tagihan reasuransi dan utang reasuransi yang timbul dari perjanjian reasuransi yang berbeda tidak dapat di off-set.

b. Apabila diketahui terdapat perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki sistem dan prosedur yang menyebabkan dilakukannya off-set tagihan reasuransi dan utang reasuransi untuk asuradur atau reasuradur yang sama namun pelaksanaan off-set tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka kepada perusahaan direkomendasikan untuk tidak melakukan off-set dimaksud. Selanjutnya, apabila diperlukan, kepada perusahaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengubah sistem dan prosedur akuntansinya agar penyajian secara off-set untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a.

c. Dalam rangka perhitungan tingkat solvabilitas pada periode





111111112222222277777777

pemeriksaan, terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki kondisi sebagaimana tersebut pada huruf b dan perusahaan yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbaikan pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan, maka saldo negatif tagihan reasuransi dan saldo positif utang reasuransi untuk masing-masing asuradur/reasuradur yang timbul karena adanya off-set tersebut harus direklasifikasikan masing-masing menjadi utang reasuransi dan tagihan reasuransi.

44.. KKoorreekkssii

a. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi melakukan kesalahan di dalam penyajian saldo tagihan reasuransi/utang reasuransi atau kesalahan dalam melakukan perhitungan saldo tagihan reasuransi yang diperkenankan, koreksi hanya dilakukan apabila didukung dengan data yang cukup.


c. Terhadap kondisi tersebut pada huruf b, harus dinyatakan bahwa saldo tagihan reasuransi/utang reasuransi dan atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tidak dapat diyakini kewajarannya. Pernyataan keyakinan mengenai kewajaran tersebut juga harus dinyatakan untuk perhitungan tingkat solvabilitas.

d. Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki permasalahan tersebut pada huruf b harus diberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.


1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.

2. Pasal 17 s.d. 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

3. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas





111111112222222288888888

Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi



1. Tagihan reasuransi dan utang reasuransi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Tagihan reasuransi dan utang reasuransi saldo SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

a. Penyajian secara off-set untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi dilakukan hanya apabila terdapat perjanjian reasuransi yang memberikan kewenangan untuk melakukan off-set.

b. Penyajian secara off-set untuk tagihan reasuransi dan utang reasuransi dilakukan hanya untuk satu perjanjian reasuransi.

c. Tagihan reasuransi dan utang reasuransi tidak disajikan dengan saldo negatif.

3. Tagihan reasuransi yang diperkenankan telah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUttaanngg RReeaassuurraannssii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar utang reasuransi.

1. Bandingkan jumlah dalam daftar rincian utang reasuransi dengan saldo buku besar dan jumlah yang disajikan dalam neraca. Jika terdapat perbedaan minta penjelasan perusahaan, kemudian minta bukti pendukung.



2. Dari daftar perincian tersebut, jika tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan menyeluruh (full audit), pilih beberapa sampling pemeriksaan yang dapat mewakili dari populasi utang reasuransi.

3. Periksa pelunasan/pembayaran utang reasuransi.

4. Jika terdapat utang reasuransi yang sudah lama belum dilunasi, tanyakan penyebabnya kepada





111111112222222299999999

perusahaan.

5. Jika perusahaan melakukan off-set atas utang dan tagihan reasuransi, mintakan kebijakan tertulis tentang off-set tersebut dan persetujuan pihak reasuradur.

6. Periksa dan verifikasi secara rinci transaksi off-set pada periode pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan.

7. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain total utang reasuransi, koreksi bila ada, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan.

cc.. UUttaanngg KKoommiissii


-


1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.






1. Saldo utang komisi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.





111111113333333300000000

2. Saldo utang komisi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo utang komisi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pemberian komisi kepada pihak ketiga.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUttaanngg KKoommiissii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar utang komisi. 1. Bandingkan jumlah dalam daftar utang komisi dengan saldo buku besar dan jumlah yang disajikan dalam neraca. Jika terdapat perbedaan minta penjelasan perusahaan, kemudian minta bukti pendukung.

2. Kebijakan mengenai komisi.

3. Perjanjian dengan broker/agen atau pihak lain tentang komisi.


2. Lakukan uji petik (sample) dari daftar utang komisi.


3. Periksa keakuratan jumlah utang komisi untuk setiap sampel. Identifikasi penentuan jumlah komisi sesuai kontrak dengan perusahaan/agen atau persetujuan penerbitan polis.

4. Periksa penghitungan komisi jatuh tempo dan terutang, serta persetujuannya.

5. Periksa pemotongan PPh 23 dan pembayarannya ke kantor pajak.

6. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain total utang komisi, koreksi bila ada, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan.

dd.. CCaaddaannggaann PPrreemmii


11.. GGaammbbaarraann UUmmuumm

Bagi perusahaan asuransi jiwa, akun cadangan premi (bagian





111111113333333311111111

dari akun cadangan teknis) umumnya merupakan akun kewajiban yang dominan (saldonya paling besar). Akun ini mencerminkan estimasi dari kewajiban perusahaan di masa yang akan datang.

22.. TTaahhaappaann PPeemmeerriikkssaaaann

Pemeriksaan akun cadangan premi dapat dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Cek saldo dari siklus akuntansi (neraca, rugi laba, neraca percobaan, buku besar, serta buku pembantu/rincian cadangan premi dari bagian aktuaria)

b. Cek proses perhitungan dari data input, proses penentuan jumlah polis inforce, proses perhitungan cadangan premi per polis/produk di IT perusahaan, dan kualitas output.

c. Analisis produk asuransi yang dijual yang mencakup analisis terhadap tingkat bunga yang dijanjikan dengan tingkat bunga yang dihasilkan serta nature dari benefit menyangkut ketentuan umum polis apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi. Analisis dilakukan terutama terhadap produk-produk andalan perusahaan serta produk paket/blended dengan produk lain antara lain produk bank dan produk investasi.

d. Cek asumsi-asumsi yang digunakan yang mencakup asumsi mengenai tingkat bunga, table mortalita, dan metode perhitungan.

33.. KKoorreekkssii

a. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi melakukan kesalahan di dalam penyajian saldo cadangan premi, koreksi hanya dilakukan apabila didukung dengan data yang cukup.

b. Apabila data dimaksud tidak dapat disediakan oleh perusahaan karena keterbatasan sistem teknologi informasi yang dimiliki perusahaan, maka terhadap kesalahan penyajian tersebut tidak perlu dilakukan koreksi.

c. Terhadap kondisi tersebut pada huruf b, harus dinyatakan bahwa saldo cadangan premi tidak dapat diyakini kewajarannya. Pernyataan keyakinan mengenai kewajaran tersebut juga harus dinyatakan untuk perhitungan tingkat solvabilitas.


44.. KKeerrttaass KKeerrjjaa





111111113333333322222222

Semua tahapan kegiatan pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan harus dituangkan di dalam kertas kerja pemeriksaan untuk memudahkan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan sementara.



2. Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.






1. Saldo cadangan premi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo cadangan premi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo cadangan premi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pembentukan cadangan premi.

5. Proses pembentukan cadangan premi telah memiliki pengendalian internal yang cukup yang ditandai dengan adanya pemisahan fungsi dalam tahapan pembentukan cadangan premi





111111113333333333333333

sehingga terdapat adanya fungsi cross check data.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSaaaaaaaallllllllddddddddoooooooo DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii SSSSSSSSiiiiiiiikkkkkkkklllllllluuuuuuuussssssss AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Neraca dan laporan laba rugi.

1. Cek kesesuaian saldo cadangan premi yang disajikan di dalam neraca dan laporan laba rugi (saldo awal dan akhir).


2. Pastikan bahwa saldo tersebut telah sesuai dengan saldo cadangan premi yang disajikan di dalam neraca percobaan, buku besar, buku pembantu, laporan operasional, serta rincian cadangan premi per produk dan per polis (soft copy).

3. Laporan operasional.

3. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain penyajian saldo cadangan premi di dalam neraca dan laporan laba rugi telah didukung (atau belum) dengan dokumen akuntasi yang cukup.

4. Rincian cadangan premi per produk dan cadangan premi per polis (soft copy).

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


KKKKKKKKoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssssppppppppoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiii aaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrr bbbbbbbbaaaaaaaaggggggggiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn tttttttteeeeeeeerrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaaiiiiiiiitttttttt

1. Surat dari bagian aktuaria kepada bagian pertanggungan mengenai permintaan data polis inforce.

1. Lakukan proses komunikasi dengan bagian terkait.

a. Lakukan wawancara dengan bagian aktuaria, bagian policyholder service (bagian pertanggungan), dan bagian IT mengenai proses perhitungan cadangan premi, khususnya terkait dengan peran masing-masing bagian terkait untuk turut serta memastikan kredibilitas data portofolio pertanggungan yang akan digunakan dalam pembentukan cadangan premi, termasuk di dalamnya kegiatan untuk melakukan rekonsiliasi data antar bagian tersebut.

2. Surat jawaban dari bagian pertanggungan kepada bagian aktuaria, termasuk bukti penyerahan datanya..





111111113333333344444444

3. Surat dari bagian aktuaria kepada bagian lain yang terkait mengenai permintaan data seperti data biaya asuransi, data pinjaman polis, data tagihan premi, dan data produksi premi.

b. Cek apakah penjelasan yang disampaikan telah sesuai dengan bukti pendukungnya.

2. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan mengenai mekanisme yang ada di Perusahaan terkait dengan upaya untuk memastikan kredibilitas data portofolio pertanggungan yang digunakan dalam pembentukan cadangan premi.

4. Surat dari bagian terkait kepada bagian aktuaria, termasuk bukti penyerahan datanya.

5. Kertas kerja perhitungan cadangan premi yang memuat data polis awal, polis yang dikoreksi, dan polis akhir.

6. Bukti konfirmasi kepada bagian pertanggungan bila ada ketidak cocokan data.

7. Bukti hasil rekonsiliasi polis inforce yang diketahui dan disetujui oleh semua bagian terkait (misalnya bagian pertanggungan dan bagian aktuaria).

8. Bukti penyampaian data polis inforce yang telah bersih





111111113333333355555555

kepada bagian IT untuk dihitung cadangan preminya.

9. Data rincian cadangan premi dan tanda serah terima dari bagian IT kepada bagian aktuaria.

10. Rekapitulasi cadangan premi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan baik internal maupun eksternal.

11. Serah terima saldo cadangan premi dari bagian aktuaria ke bagian akuntansi untuk pembuatan laporan perhitungan tingkat solvabilitas.

KKKKKKKKeeeeeeeewwwwwwwwaaaaaaaajjjjjjjjaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn ppppppppoooooooolllllllliiiiiiiissssssss iiiiiiiinnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrcccccccceeeeeeee

1. Cadangan premi per polis yang dipisah antara cadangan premi pokok dan cadangan untuk rider-nya antara lain PA, kesehatan, dan investasi.

1. Pastikan bahwa data soft copy diminta di hari pertama pemeriksaan dan dijelaskan spesifikasinya untuk menghindari salah tarik data dari sistem perusahaan.

2. Pastikan bahwa data soft copy dalam bentuk MS Access agar dapat langsung diproses.

2. Tagihan premi per cut-of laporan keuangan yang diperiksa.

3. Pastikan bahwa tipe “nomor polis” di semua dokumen terkait harus sama (number atau text) agar data tersebut dapat diperbandingkan.





111111113333333366666666

Dokumen tersebut diusahakan agar dapat digunakan juga untuk proses pemeriksaan kewajaran saldo tagihan premi dan pengumurannya.

4. Apabila data perusahaan tidak dalam bentuk MS Access, konversikan terlebih dahulu data-data tersebut (*.xls, *.xxls, *.txt, *.dbf, dsb) dengan cara sebagai berikut:

a. Simpan data perusahaan dalam hard disk pada folder yang telah kita tentukan.

b. Buka , dan buat data base

baru dengan klik pada menu

File dengan klik dan tulis nama database baru. Kemudian klik

pada tampilan sebagai berikut:

3. Produksi premi dari tanggal 1 Januari s.d. tgl cut off laporan.

4. Pembayaran klaim tahapan selama satu tahun terakhir.

5. Pembayaran klaim setelah tanggal neraca (subsequent events).

c. Setelah muncul tampilan berikut:

pilih dan klik “Import Table”, kemudian buka file yang akan diolah.

6. Pinjaman polis per polis, diusahakan data tersebut juga dapat digunakan untuk pemeriksaan kewajaran saldo pinjaman polis dan perhitungan pinjaman polis yang diperkenankan (admitted asset).

d. Setelah ada keterangan “data successfully imported” maka data siap diolah sesuai dengan teknik-teknik pemeriksaan yang ada.

7. Data polis inforce awal (misalnya data awal per

5. Verifikasi dan keluarkan data-data yang janggal/aneh/ ganjil dari data polis inforce.





111111113333333377777777

31/12/2009, untuk pemeriksaan cadangan cadangan prmei sepanjang tahun 2010). Data tersebut agar didukung juga dengan data beban klaim dari tanggal 1 Januari s.d. tgl cut off laporan.

a. Contoh data yang janggal antara lain adalah polis dengan UP negative, cadangan negative, dan telah maturity sebelum tgl cut-off.

b. Cari data saldo cadangan negative antara lain dengan menggunakan MS Access.

c. Buka file MS Access yang memuat tabel cadangan premi per polis.

d. Pilih dan klik dan klik pada tampilan berikut:

e. Pilih nama tabel yang akan kita olah pada tampilan berikut:

f. Pilih field-field yang dibutuhkan untuk pencarian semua saldo negative dalam data cadangan premi dan tentukan kriterianya ("<0") sesuai dengan tampilan berikut:





111111113333333388888888

g. Untuk melihat hasil pencarian, klik datasheet view sebagaimana ditunjukkan pada tampilan berikut:

h. Kemudian simpan query ini dengan nama “Cadangan Saldo Negatif’.

6. Cek kembali saldo cadangan premi per produk sebagai mana terdapat di dalam data aktuaria/akuntansi yang ada, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pilih dan klik dan klik

pada tampilan berikut:

b. Pilih nama tabel yang akan kita olah pada tampilan berikut:

c. Pilih field-field yang digunakan untuk menghitung UP, premi, dan cadangan premi per produk, kemudian klik

� sehingga tampilan sebagai berikut:





111111113333333399999999

d. Untuk melihat hasilnya, klik datasheet view sebagaimana ditunjukkan pada tampilan berikut:

e. Kemudian simpan query di atas dengan nama “Subtotal per Produk”.

f. Setelah didapat data cadangan per produk, bandingkan dengan rekapitulasi yang dimiliki perusahaan, lakukan konfirmasi bila ada ketidak cocokan. Buat kesimpulan untuk tahap ini.

7. Periksa kelengkapan data polis inforce yang dipakai sebagai input dalam perhitungan cadangan premi.

Contoh:

a. Membandingkan data pinjaman polis dengan portfolio cadangan premi (polis inforce), dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua pinjaman polis telah dimasukkan dalam perhitungan cadangan premi.

b. Sebagai alasan, polis yang dapat digadaikan adalah polis yang memiliki nilai tunai yang otomatis memiliki cadangan premi sehingga semua polis yang terdaftar sebagai pinjaman polis, harus ada di data cadangan premi.





111111114444444400000000

Langkah untuk melakukan pembandingan:

a. Pilih dan klik dan klik pada

tampilan berikut:

b. Pilih nama tabel pertama yang akan kita bandingkan, misalnya tabel pinjaman polis pada tampilan berikut:

c. Klik pilih nama tabel pembanding, misalnya tabel cadangan premi untuk menyakinkan bahwa semua pinjaman polis telah dimasukkan dalam portofolio cadangan premi, pada tampilan berikut:





111111114444444411111111

d. Pilih field-field yang dibutuhkan untuk membandingkan data pinjaman polis dengan portfolio cadangan premi (polis inforce) dan tentukan kriteria yang akan dibandingkan (misalnya: nomor polis) sesuai dengan tampilan berikut:

e. Pilih field-field yang akan ditampilkan (tabel: pinjaman polis) untuk melihat pinjaman polis yang tidak termasuk dalam portofolio cadangan premi dengan tampilan berikut:

f. Klik , tulis nama query tersebut

dan klik untuk melihat hasilnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tampilan berikut:





111111114444444422222222

8. Apabila terdapat pinjaman polis yang tidak dicadangkan, copy data tersebut ke dalam MS Excel, print data tersebut, dan mintakan konfirmasi status polis ke bagian policyholder service.

9. Bila ternyata masih inforce, tanyakan ke bagian aktuaria mengapa tidak ada di file cadangan. (Bedakan antara tecnical errorr atau human errorr atau fraud).

10. Lakukan langkah langkah yang sama untuk data indikator lain, yaitu produksi premi, tagihan premi, tahapan dibayar, dan lain-lain.

11. Khusus data rincian cadangan premi awal dan beban klaim ada dua proses matching data, yaitu sebagai berikut:

a. Lakukan proses unmatching dari data cadangan premi awal ke data beban klaim. Langkah tersebut untuk memastikan bahwa semua polis yang ada di data awal cadangan premi, dan selama periode berjalan tidak terjadi klaim, maka polis-polis tersebut harusnya inforce pada akhir periode.

b. Lakukan proses unmatching antara data di atas (hasil di tahap a) dengan data cadangan per polis di akhir periode).

c. Apabila ada data yang tidak matching, lakukan konfirmasi ke bagian policyholder service untuk mengetahui status polisnya.

d. Apabila ada polis yang sebenarnya masih inforce, lakukan konfirmasi





111111114444444433333333

ke bagian aktuaria dan bagian terkait lainnya.

e. Rekomendasikan (pada saat pemeriksaan) kepada bagian aktuaria untuk menghitung cadangan premi atas polis yang unmatch tersebut, untuk mendapatkan estimasi kekurangan cadangan premi.

12. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan.

AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii yyyyyyyyaaaaaaaannnnnnnngggggggg DDDDDDDDiiiiiiiijjjjjjjjuuuuuuuuaaaaaaaallllllll PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

1. Cadangan premi per produk.

1. Dapatkan rincian cadangan premi per produk dan data produksi premi per produk.

2. Data produksi premi per produk.

2. Ambil sampel yang mewakili atas produk yang dominan dari aspek produksi dan cadangan premi.

3. Deskripsi produk. 3. Dapatkan deskripsi produknya.

4. Dokumen pelaporan produk baru.

4. Pelajari asumsi-asumsi yang digunakan. Contohnya tingkat bunga aktuaria.

5. Rincian hasil investasi.

5. Peroleh data pendukung lainnya, misalnya rincian hasil investasi dari bagian keuangan/investasi.

6. Bandingkan data tingkat bunga.

7. Analisis jenis benefit dan ketentuan lainnya, pastikan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi.

8. Periksa kelengkapan data pelaporan produk baru kepada Kementerian Keuangan (Bapepam-LK), dan pastikan bahwa proses perlaporan produk telah selesai.


FFFFFFFFoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmuuuuuuuullllllllaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhiiiiiiiittttttttuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

1. Cadangan premi per produk.

1. Dapatkan rincian cadangan premi per produk dan data produksi premi per produk.

2. Data produksi 2. Ambil sampel yang mewakili atas produk





111111114444444444444444

premi per produk. yang dominan dari aspek produksi dan cadangan premi.

3. Deskripsi produk. 3. Dapatkan deskripsi produknya.

4. Dokumen pelaporan produk baru.

4. Pelajari asumsi-asumsi yang digunakan. Contohnya tingkat bunga aktuaria, tabel mortalita, dan rumus cadangan.

5. Cek ke bagian terkait (IT atau aktuaria) yang menghitung cadangan di sistem. Pelajari rumus algoritmik.

6. Pastikan bahwa semua benefit telah ada rumus cadangannya di sistem. Contohnya, benefit utama dan rider.

7. Apabila belum lengkap, lakukan konfirmasi ke bagian terkait.

8. Rekomendasikan perusahaan untuk menghitung estimasi kekuarangannya.


ee.. CCaaddaannggaann AAttaass PPrreemmii YYaanngg BBeelluumm MMeerruuppaakkaann

PPeennddaappaattaann ((CCAAPPYYBBMMPP))


1. Pembentukan CAPYBMP memiliki fungsi yang berbeda-beda jika ditinjau dari aspek yang berbeda. Fungsi tersebut antara lain adalah sebagai konsekuensi adanya pengakuan pendapatan berdasarkan periode risiko atau untuk mengantisipasi adanya pengembalian premi jika terjadi penghentian pertanggungan. Terdapat pula pandangan yang mengaitkan pembentukan CAPYBMP tersebut dengan antisipasi terhadap risiko di masa depan mengingat pertanggungan masih berjalan.

2. Sesuai ketentuan yang berlaku, CAPYBMP dibentuk berdasarkan metode aggregate, masing-masing sebesar 40% dari premi neto untuk pertanggungan yang periode asuransinya lebih dari 1 bulan dan 10% untuk pertanggungan yang periode asuransinya kurang dari 1 bulan.

Berdasarkan metode aggregate tersebut, premi neto yang diperhitungkan dalam pembentukan CAPYBMP adalah seluruh premi neto yang diterima perusahaan untuk kurun waktu satu tahun terakhir. Untuk laporan tahunan, pembentukan CAPYBMP didasarkan kepada premi neto yang diperoleh pada tahun berjalan, sementara untuk laporan triwulanan, pembentukan CAPYBMP didasarkan pada premi neto 4 triwulan terakhir.

Penggunaan premi neto satu tahun atau empat triwulan tersebut





111111114444444455555555

didasarkan pada periode pertanggungan jangka pendek yang umumnya adalah satu tahun.

3. Standar akuntansi keuangan (SAK), memberikan pilihan penggunaan metode pembentukan tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten. Perusahaan dapat menggunakan metode individual polis atau aggregate polis.

4. Perbedaan penggunaan metode pembentukan CAPYBMP antara ketentuan yang berlaku (SAP) dan SAK dapat menyebabkan adanya perbedaan besar CAPYBMP yang disajikan di dalam laporan keuangan atau laporan perhitungan tingkat solvabilitas antara laporan SAP dan laporan SAK. Pada kasus demikian, pemeriksaan lebih difokuskan pada kecukupan CAPYBMP berdasarkan SAP.

5. Secara umum, pertanggungan asuransi umum memiliki periode pertanggungan jangka pendek yaitu sampai dengan satu tahun. Namun dalam perkembangannya beberapa kontrak asuransi umum mencakup periode lebih dari satu tahun. Beberapa contoh kontrak asuransi yang mencakup periode lebih dari satu tahun antara lain adalah kontrak asuransi yang menutup risiko debitur bank, kontrak asuransi kendaraan bermotor yang melibatkan perusahaan pembiayaan atau perbankan, dan kontrak asuransi yang menutup objek pertanggungan berupa agunan pinjaman bank.

6. Untuk kontrak asuransi tersebut pada nomor 5, pemeriksa perlu memastikan bahwa seluruh pertanggungan asuransi yang masih berjalan harus dibentuk cadangannya. Namun untuk memastikan kecukupan cadangan tersebut, pemeriksa perlu terlebih dahulu untuk memahami isu terkait dengan metode pengakuan premi untuk pertanggungan asuransi dengan kontrak lebih dari satu tahun tersebut.

7. Pada kontrak asuransi berjangka waktu lebih dari satu tahun, sewajarnya pendapatan premi diakui secara proporsional untuk setiap periode kontrak asuransi yang dijalani. Untuk kontrak asuransi berjangka panjang yang isi kontrak/yang diperjanjikan tidak berubah maka pengakuan pendapatan premi dapat dilakukan secara sekaligus karena pada umumnya isi dari kontrak jangka panjang tidak berubah sampai berakhirnya kontrak. Walaupun perusahaan mengakui pendapatan secara sekaligus, CAPYBMP harus dibentuk secara proporsional sesuai periode risiko yang akan dijalani yaitu sebesar 40% dari premi neto tahun pertama ditambah dengan 100% dari premi neto tahun selanjutnya. Pembentukan CAPYBMP tersebut harus diikuti pula dengan metode pencairan CAPYBMP secara bertahap. Sebagai contoh: pada tahun kedua, CAPYBMP yang dicairkan adalah 40% dari premi neto tahun pertama dan 60%





111111114444444466666666

dari premi neto tahun kedua. Dengan metode tersebut, pada tahun kedua, perusahaan masih memiliki CAPYBMP sebesar 40% dari premi neto tahun kedua ditambah dengan 100% dari premi neto tahun selanjutnya. Proses pencairan secara bertahap tersebut dilakukan sampai berakhirnya kontrak asuransi.

8. Kebijakan akuntansi lainnya terkait dengan pengakuan pendapatan premi tersebut adalah mengakui pendapatan premi secara proporsional sesuai periode risiko yang dijalani. Premi diakui sebagai pendapatan untuk bagian premi satu tahun. Sedangkan bagian premi yang belum diakui sebagai pendapatan dicatat sebagai pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka, dan merupakan bagian dari kewajiban teknis (kewajiban kepada pemegang polis).

Dalam praktiknya, pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka tersebut diakui oleh perusahaan sebagai bagian dari kelompok akun utang lain. Pengakuan tersebut memberikan dampak terhadap hasil perhitungan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis ditambah dengan utang klaim retensi sendiri.

Mengingat bahwa pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka tersebut merupakan bagian dari kewajiban kepada pemegang polis, dalam rangka perhitungan rasio perimbangan investasi tersebut, pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka seharusnya ikut diperhitungkan di dalam perhitungan rasio perimbangan investasi dimaksud.

Pemeriksa perlu mengungkapkan hasil perhitungan rasio perimbangan investasi tanpa memasukkan unsur pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka dan dengan memasukkan unsur pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka.

9. Dalam praktiknya, kedua kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan pendapatan premi tersebut pada nomor 7 dan nomor 8 digunakan oleh perusahaan, sehingga terdapat ketidakseragaman metode pengakuan pendapatan premi tersebut. Selain itu, tidak terdapat kriteria yang jelas mengenai batasan penggunaan metode pengakuan pendapatan premi tersebut.



2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003





111111114444444477777777

tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

3. Pasal 28 dan Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.


5. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi



1. Saldo CAPYBMP telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo CAPYBMP secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo CAPYBMP secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pembentukan CAPYBMP.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAttttttttaaaaaaaassssssss PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg BBBBBBBBeeeeeeeelllllllluuuuuuuummmmmmmm

MMMMMMMMeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuuppppppppaaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan surplus underwriting.

1. Minta perhitungan CAPYBMP.

2. Minta laporan surplus underwriting/ laporan laba rugi, dan neraca saldo untuk akun nominal (laba rugi).

2. Premi penutupan langsung, premi reasuransi masuk dan keluar, komisi diterima dan dibayar, dan premi neto.

3. Minta daftar rincian premi penutupan langsung , premi reasuransi masuk dan keluar, serta komisi diterima dan dibayar setahun terakhir.





111111114444444488888888

3. Daftar CPYBMP jika dihitung secara harian.

4. Tentukan jumlah premi neto berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Hitung jumlah CAPYBMP.

6. Bandingkan dengan hasil perhitungan CAPYBMP perusahaan.

7. Bila terdapat perbedaan, cari penyebab perbedaan dan mintakan penjelasan pada perusahaan.

8. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain jumlah CAPYBMP serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

ff.. CCaaddaannggaann KKllaaiimm DDaallaamm PPrroosseess


1. Cadangan klaim dalam proses adalah cadangan yang dibentuk untuk seluruh klaim yang telah dilaporkan namun masih dalam proses penyelesaian.

Secara umum, klaim yang telah dinyatakan layak bayar namun masih dalam proses kesepakatan dengan tertanggung terkait dengan jumlah ganti rugi termasuk dalam cadangan klaim dalam proses.

2. Cadangan klaim dalam proses dibentuk berdasarkan estimasi wajar klaim retensi sendiri yaitu estimasi klaim bruto pada laporan klaim sementara (preliminary loss advised) setelah dikurangi dengan estimasi bagian dari beban reasuradur ditambah dengan perkiraan mengenai biaya loss adjuster, jika ada.

3. Secara umum, penetapan klaim dinyatakan layak bayar atau ditolak merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan. Proses tersebut dapat dilakukan tanpa harus menunggu kesepakatan dari tertanggung. Dengan demikian, untuk klaim yang dinyatakan ditolak oleh perusahaan, perusahaan dapat tidak membentuk cadangan klaim meskipun tertanggung belum menyatakan menerima keputusan klaim yang dibuat oleh perusahaan.

4. Apabila tertanggung tidak menerima keputusan perusahaan yang menolak klaim yang diajukan tertanggung, dan tertanggung melakukan gugatan hukum melalui pengadilan, perusahaan perlu membentuk cadangan dalam bentuk contingent liability. Pembentukan tersebut sepenuhnya mengacu pada SAK.





111111114444444499999999

Di dalam SAK dinyatakan bahwa contingent liability (kewajiban kontijensi) adalah kewajiban yang mungkin atau mungkin tidak dikeluarkan oleh entitas tergantung pada hasil dari peristiwa masa depan, seperti kasus pengadilan. Utang tersebut dicatat dalam rekening perusahaan dan ditampilkan dalam neraca ketika kedua kemungkinan dapat diduga. Sebuah catatan kaki neraca menggambarkan sifat dan besar kewajiban kontijensi. Kemungkinan kerugian yang digambarkan sebagai mungkin, cukup mungkin, atau kecil kemungkinannya. Kemampuan untuk memperkirakan kerugian digambarkan sebagai diketahui, cukup diduga, atau tidak wajar diduga.








1. Saldo cadangan klaim dalam proses telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo cadangan klaim dalam proses secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo cadangan klaim dalam proses secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pembentukan cadangan klaim dalam proses.





111111115555555500000000


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm DDDDDDDDaaaaaaaallllllllaaaaaaaammmmmmmm PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeessssssss

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Klaim register. 1. Cek saldo dalam daftar cadangan klaim perusahaan ke daftar outstanding klaim, buku besar, dan buku pembantu. Bila terdapat perbedaan minta penjelasan perusahan.

2. Rincian klaim dalam proses (outstanding claims) dari bagian klaim dan bagian akuntansi.

2. Bandingkan rincian klaim dari bagian klaim dengan rincian klaim dari bagian akuntansi. Bila terdapat perbedaan minta penjelasan perusahan.

3. Dokumen pendukung atas sample yang diambil yang mencakup antara lain: laporan kerugian sementara, laporan loss adjuster, serta perhitungan share reasuransi dan retensi sendiri.

3. Lakukan uji petik (sample sebaiknya diambil baik dari rincian klaim dalam proses (outstanding) maupun register klaim).

4. Telusuri sample klaim tersebut ke bukti pendukungnya antara lain laporan klaim, polis, loss adjuster report, perhitungan dengan reasuradur, dan laporan kerugian sementara. Jika pada saat pemeriksaan lapangan berlangsung klaim tersebut sudah diselesaikan mintakan juga laporan klaim pasti dan bukti pembayaran.

5. Teliti kemungkinan adanya klaim yang ada dalam klaim register dan klaim tersebut belum selesai atau tidak ditolak, tetapi belum masuk dalam daftar klaim outstanding.

6. Teliti kemungkinan adanya penyajian sebesar perkiraan klaim bruto. Saldo cadangan klaim retensi sendiri seharusnya disajikan sebesar klaim retensi sendiri.

8. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain jumlah cadangan klaim serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

gg.. CCaaddaannggaann KKllaaiimm IIBBNNRR





111111115555555511111111


1. Cadangan klaim IBNR adalah cadangan yang dibentuk dalam rangka mengantisipasi adanya klaim yang sudah terjadi namun tertanggung belum melaporkan/mengajukan klaim tersebut kepada perusahaan.

Terdapat kemungkinan adanya kontrak asuransi yang memberikan batasan waktu yang sempit kepada tertanggung untuk mengajukan klaim. Dengan adanya ketentuan tersebut, klaim yang diajukan melebihi batas waktu pengajuan secara otomatis menjadi tidak layak bayar. Namun secara umum tiap kontrak asuransi memberikan batas waktu yang cukup kepada tertanggung untuk mengajukan klaim. Dengan pertimbangan tersebut, cadangan klaim IBNR perlu dibentuk untuk tiap lini usaha asuransi kerugian, kesehatan, dan kecelakaan diri.

2. Cadangan klaim IBNR dibentuk berdasarkan estimasi wajar klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari triangle method, berikut perkiraan mengenai biaya loss adjuster setelah dikurangi dengan estimasi bagian klaim beban reasuradur.

3. Secara umum, cadangan klaim IBNR perlu dibentuk apabila proyeksi klaim yang seharusnya terjadi pada periode tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi klaim yang dilaporkan oleh tertanggung.

a. Proyeksi klaim dihitung dengan cara mengalikan rata-rata loss ratio untuk sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir dengan realisasi premi neto periode berjalan yaitu premi neto periode satu tahun terakhir atau 4 triwulan terakhir.

1) Loss ratio yang digunakan di dalam penetapan proyeksi klaim yang seharusnya terjadi tersebut merupakan loss ratio retensi sendiri yang diperoleh dari premi neto dibagi dengan klaim neto. Premi neto adalah premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi, masing-masing setelah dikurangi dengan komisi, sedangkan klaim neto adalah klaim bruto dikurangi dengan klaim reasuransi.

Data rata-rata loss ratio tersebut tidak harus menggunakan data loss ratio untuk tahun yang berurutan. Secara statistik, data loss ratio pada tahun tertentu dapat saja tidak digunakan apabila data tersebut menunjukkan merupakan data pencilan atau data yang memiliki deviasi yang signifikan dengan rata-rata loss ratio.

2) Premi neto yang digunakan dalam penetapan proyeksi klaim yang seharusnya terjadi tersebut merupakan premi neto yang diperoleh dari perhitungan premi bruto dikurangi dengan premi reasuransi, masing-masing setelah dikurangi





111111115555555522222222

dengan komisi.

b. Pada akhir periode atau pada tanggal laporan, realisasi klaim yang sudah dilaporkan oleh tertanggung dapat berbentuk klaim yang dinyatakan layak bayar, klaim yang dinyatakan ditolak, dan klaim yang masih dalam proses.

1) Mempertimbangkan pemahaman mengenai realisasi klaim yang dilaporkan tertanggung tersebut, kewajaran pembentukan cadangan klaim IBNR ditentukan oleh ketersediaan data yang cukup mengenai nilai klaim retensi sendiri yang dibayar, nilai klaim retensi sendiri yang ditolak, dan nilai cadangan klaim dalam proses.

2) Permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan data nilai klaim yang telah dilaporkan oleh tertanggung adalah kendala dalam penyediaan informasi mengenai nilai klaim retensi sendiri untuk klaim yang dinyatakan ditolak perusahaan. Bila informasi mengenai nilai klaim retensi sendiri untuk klaim yang dinyatakan ditolak tidak tersedia di perusahaan maka perhitungan nilai klaim yang dilaporkan oleh tertanggung tersebut dapat bertumpu hanya pada nilai klaim retensi sendiri yang dibayar dan nilai cadangan klaim dalam proses.

4. Beberapa perusahaan melakukan perhitungan cadangan klaim IBNR menggunakan metode pendekatan antara lain menggunakan metode persentase tertentu dari cadangan klaim dalam proses.

Untuk kasus tersebut, pemeriksa perlu memastikan bahwa perusahaan telah melakukan analisis dan kajian yang cukup terhadap penetapan persentase tersebut serta review secara berkala terhadap kecukupan penggunaan metode tersebut.

Pemeriksa perlu pula melakukan pembandingan antara hasil perhitungan perusahaan dengan perhitungan pemeriksa menggunakan metode sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pembentukan cadangan klaim IBNR perlu dilakukan dengan tingkat kewajaran yang cukup, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Untuk itu, pemeriksa perlu melakukan pembandingan antara hasil perhitungan cadangan klaim IBNR dan cadangan klaim dalam proses yang dibentuk perusahaan.

Secara umum, cadangan klaim IBNR yang dibentuk perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan cadangan klaim dalam proses. Namun, terdapat kemungkinan cadangan klaim IBNR memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan cadangan klaim dalam proses. Kondisi tersebut dapat terjadi antara lain disebabkan bila rasio klaim tahun berjalan jauh lebih baik dibandingkan dengan rasio klaim tahun sebelumnya, dan kemungkinan adanya





111111115555555533333333

kesalahan dalam in put data.

6. Metode Rasio Klaim

Rumus:

CK IBNR = PK – (Kn + CDKP + Kt)

CK IBNR = Cadangan klaim IBNR. PK = Proyeksi klaim. Kn = Klaim dibayar retensi sendiri. CDKP = Cadangan klaim dalam proses. Kt = Klaim ditolak retensi sendiri.

PK = RK x Pnt

PK = Proyeksi klaim. RK = Rasio klaim sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Pnt = Premi neto satu tahun terakhir atau 4 triwulan

terakhir.

RK = Kn t-3 + Kn t-2 + Kn t-1

Pn t-3 + Pn t-2 + Pn t-1

RK = Rasio klaim (loss/claim ratio) sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir.

Pnt = Premi neto satu tahun terakhir atau 4 triwulan terakhir.

Knt = Klaim neto satu tahun terakhir atau 4 triwulan terakhir, termasuk biaya-biaya antara lain biaya survey dan loss adjuster.

Penggunaan data.

Contoh: Data yang akan digunakan untuk perhitungan cadangan klaim IBNR untuk TW II/2010 dengan metode rasio klaim sebagai berikut:

a. Rasio klaim untuk triwulan II/2011 yaitu data rata-rata rasio klaim dari tahun sekurang-kurangnya untuk tahun 2010, 2009, dan 2008.

b. Proyeksi klaim = rasio klaim 3 tahun (atau lebih) x jumlah premi neto 4 triwulan terakhir yakni premi neto TW II/2010, TW I/2010, TW IV/2009, dan TW III/2009.

c. Cadangan klaim dalam proses tahun berjalan yaitu per TWII/2010.

d. Klaim dibayar selama periode TW II/2010, TW I/2010, TW IV/2009, dan TW III/2009.

e. Klaim ditolak selama periode TW II/2010, TW I/2010, TW IV/2009, dan TW III/2009.






111111115555555544444444






1. Saldo cadangan klaim IBNR telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo cadangan klaim IBNR secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo cadangan klaim IBNR secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pembentukan cadangan klaim IBNR.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm IIIIIIIIBBBBBBBBNNNNNNNNRRRRRRRR


1. Rincian Perhitungan Klaim IBNR.

1. Minta kebijakan penghitungan Klaim IBNR (metode yang digunakan dan cara penghitungannya).

2. Data premi neto untuk periode laporan tahunan atau 4 triwulan terakhir. 2. Lakukan review atas

perhitungan Cadangan Klaim IBNR.

3. Data rasio klaim neto selama 3 tahun atau lebih.

4. Data klaim dibayar periode laporan tahunan atau 4 triwulan terakhir.

3. Bandingkan metode yang dipakai perusahaan dengan metode menurut ketentuan yang berlaku.





111111115555555555555555





111111115555555566666666

5. Data klaim ditolak periode laporan tahunan atau 4 triwulan terakhir.

4. Lakukan koreksi apabila terdapat perbedaan yang material.

6. Cadangan klaim dalam proses periode laporan.

5. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain jumlah cadangan klaim serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

hh.. PPiinnjjaammaann SSuubboorrddiinnaassii


-






1. Saldo pinjaman subordinasi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo pinjaman subordinasi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pinjaman subordinasi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPiiiiiiiinnnnnnnnjjjjjjjjaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSuuuuuuuubbbbbbbboooooooorrrrrrrrddddddddiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaassssssssiiiiiiii


Perjanjian Pinjaman Subordinasi dan Akta notaris

1. Telusuri mutasi Pinjaman Subordinasi tersebut ke buku besar, buku besar





111111115555555577777777

pembantu.

2. Telusuri aliran dana (kas masuk dan/atau keluar) yang timbul dari pinjaman Subordinasi dan penempatan assetnya.

3. Teliti perjanjian pinjaman subordinasi mengenai:

a. Jumlah pokok pinjaman.

b. Tanggal peminjaman.

c. Tanggal jatuh tempo perjanjian.

d. Tingkat bunga.

e. Bunga yang terutang dan jatuh tempo.

f. Sisa pinjaman.

g. Klausula tentang pembayaran/peluna-san.

h. Ketentuan lain mengenai pinjaman subordinasi.

4. Bandingkan perjanjian pinjaman subordinasi tersebut dengan ketentuan di bidang usaha perasuransian mengenai pinjaman subordinasi.

5. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain jumlah pinjaman subordinasi serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

ii.. DDaannaa JJaammiinnaann






111111115555555588888888

-



2. Pasal 36 s.d. Pasal 37D Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008.




1. Saldo dana jaminan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo dana jaminan secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo dana jaminan secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan dana jaminan.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa JJJJJJJJaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn


1. Statement of account (SOA)/laporan dana jaminan dari bank kustodian.

1. Bandingkan saldo dan rincian dari dana jaminan pada SOA dengan buku besar dan laporan keuangan.

2. Sertifikat kepemilikan dana jaminan.

2. Teliti isi perjanjian penyimpanan dana jaminan dengan bank kustodian apakah telah memuat ketentuan yang dipersyaratkan di dalam

3. Perjanjian penyimpanan dana jaminan dengan bank kustodian.





111111115555555599999999

peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

3. Hitung kecukupan saldo dana jaminan sesuai ketentuan.

4. Lakukan uji petik terhadap pencairan dari dana jaminan.

5. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain jumlah dana jaminan serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

jj.. RRaassiioo PPrreemmii NNeettoo TTeerrhhaaddaapp MMooddaall SSeennddiirrii


-


1. Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.




1. Rasio premi neto terhadap modal sendiri telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Rasio premi neto terhadap modal sendiri telah disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii NNNNNNNNeeeeeeeettttttttoooooooo TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp MMMMMMMMooooooooddddddddaaaaaaaallllllll

SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii


1. Buku produksi premi, komisi, dan reasuransi

1. Pemeriksaan tehradap rasio ini terkait dengan





111111116666666600000000

2. Laporan keuangan. pemeriksaan terhadap premi, komisi, reasuransi, dan saldo modal sendiri.

2. Bandingkan jumlah premi neto (premi bruto-komisi dibayar- premi reasuransi+ komisi diterima) dengan saldo modal sendiri.

3. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain rasio premi neto terhadap modal sendiri serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

jj.. RRaassiioo IInnvveessttaassii TTeerrhhaaddaapp CCaaddaannggaann TTeekknniiss DDaann UUttaanngg

KKllaaiimm RReetteennssii SSeennddiirrii


-



2. Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.



1. Rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri telah disajikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn





111111116666666611111111

TTTTTTTTeeeeeeeekkkkkkkknnnnnnnniiiiiiiissssssss ddddddddaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm RRRRRRRReeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiii

SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii


1. Neraca saldo serta ledger dan sub ledger investasi.

1. Pemeriksaan terhadap rasio ini terkait dengan pemeriksaan terhadap investasi, cadangan teknis, dan utang klaim.

2. Neraca saldo serta ledger dan sub ledger cadangan teknis.

3. Neraca saldo serta ledger dan sub ledger utang klaim retensi sendiri.

2. Bandingkan saldo investasi dengan saldo cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri.

3. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain rasio investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim retensi sendiri serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang usaha perasuransian.

PPeerruussaahhaaaann AAssuurraannssii DDaann PPeerruussaahhaaaann RReeaassuurraannssii DDeennggaann

PPrriinnssiipp SSyyaarriiaahh

1. Pemeriksaan terhadap akun-akun khusus untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah mengacu pada prosedur di bawah ini.

2. Untuk akun yang sama dengan akun yang ada di laporan untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional, prosedur pemeriksaan mengacu pada prosedur pemeriksaan untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional.

11.. TTIINNGGKKAATT SSOOLLVVAABBIILLIITTAASS DDAANN QQAARRDDHH


1. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menjalankan program asuransi dengan prinsip syariah umumnya akan mengenal tiga jenis laporan keuangan yaitu:

a. Laporan keuangan dana tabarru’;

b. Laporan keuangan dana investasi peserta; dan

c. Laporan keuangan dana perusahaan.





111111116666666622222222

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011, terdapat dua jenis kesehatan keuangan yaitu:

a. Kesehatan keuangan dana tabarru’; dan

b. Kesehatan keuangan dana perusahaan.

Oleh karena itu terdapat dua jenis tingkat solvabulitas yaitu:

a. Tingkat solvabilitas dana tabarru’.

b. Tingkat solvabilitas dana Perusahaan.

3. Hal Penting terkait BTSM:

a. Secara umum cara perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) untuk usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah sama dengan cara perhitungan BTSM untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi syariah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b. Diskon faktor risiko yang terdapat dalam PER-02/BL/2009 tidak diterapkan lagi.

c. Komponen risiko sama untuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian, dan terdiri dari:

1) Kegagalan pengelolaan kekayaan.

2) Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban.

3) Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang.

4) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan.

5) Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh.

6) Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

d. Terdapat skedul pemenuhan secara bertahap. Pentahapan tersebut diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

4. Qardh: dana yang wajib disediakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau





111111116666666633333333

kewajiban ditambah Dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan.

5. Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tingkat solvabilitas antara perusahaan dan pemeriksa, pemeriksa harus mengungkapkan terjadinya perbedaan tersebut dan penyebab terjadinya perbedaan. Perbedaan perhitungan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan kekayaan, kewajiban, dan hasil perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM).

6. Pemeriksa dapat melakukan koreksi terhadap hasil perhitungan tingkat solvabilitas sepanjang pemeriksa dapat melakukan koreksi terhadap kekayaan, kewajiban, atau perhitungan BTSM yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan dengan tingkat keyakinan yang cukup terhadap hasil perhitungan tersebut. Apabila pemeriksa tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk melakukan koreksi karena keterbatasan data untuk melakukan koreksi, maka perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan tidak perlu dikoreksi. Di dalam laporan hasil pemeriksaan tetap disajikan hasil perhitungan perusahaan, namun disertai dengan catatan pengungkapan bahwa pemeriksa tidak dapat meyakini kewajaran perhitungan tingkat solvabilitas disertai dengan alasan pemeriksa untuk tidak meyakini kewajaran tersebut.




3. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

4. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 07/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pedoman perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’ Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.





111111116666666644444444


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tingkat solvabilitas, yang mencakup antara lain:

1. Tingkat solvabilitas yang dicapai perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

2. Perhitungan tingkat solvabilitas, termasuk pengakuan dan perhitungan kekayaan yang diperkenankan, kewajiban, dan BTSM, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku.


Objek, dokumen, dan prosedur pemeriksaan mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk prosedur pemeriksaan terhadap usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional. Namun, jumlah laporan untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah lebih banyak dibandingkan dengan laporan untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional.

22.. TTAAGGIIHHAANN KKOONNTTRRIIBBUUSSII ((DDAANNAA PPEESSEERRTTAA))


1. Tagihan kontribusi sesuai dengan standar akuntansi keuangan:

a. Kontribusi (contribution) adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujrah. (PSAK 108 Par 13)

b. Kontribusi dari peserta diakui sebagai bagian dari dana tabarru’ dalam dana peserta (PSAK 108 Par 14)

c. Tagihan Kontribusi adalah tagihan kontribusi kepada peserta yang telah jatuh tempo dan masih dalam masa keleluasaan.

2. Tagihan kontribusi meliputi, tagihan kontribusi kepada tertanggung/ agen/broker, dan perusahaan asuransi (ceding company) sebagai akibat adanya transaksi asuransi. Tagihan kontribusi dicatat sebesar jumlah nominalnya dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima (piutang ragu-ragu). Dalam hal perusahaan memberikan discount kontribusi kepada tertanggung, maka discount tersebut langsung dikurangkan dari tagihan kontribusi.

3. Permasalahan yang berpotensi untuk terjadi adalah perusahaan menghitung saldo tagihan kontribusi yang belum jatuh tempo (un due) untuk tagihan yang belum dibukukan sebagai pendapatan dan belum dibentuk cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, sebagai bagian dari saldo tagihan kontribusi. Tagihan kontribusi yang belum jatuh tempo (un due) tersebut





111111116666666655555555

seharusnya belum dapat dihitung sebagai tagihan kontribusi.


a. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan asuransi melakukan kesalahan di dalam penyajian saldo tagihan kontribusi atau kesalahan dalam melakukan perhitungan saldo tagihan kontribusi yang diperkenankan, koreksi hanya dilakukan apabila didukung dengan data yang cukup.


c. Terhadap kondisi tersebut pada huruf b, harus dinyatakan bahwa saldo tagihan kontribusi dan atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tidak dapat diyakini kewajarannya. Pernyataan keyakinan mengenai kewajaran tersebut juga harus dinyatakan untuk perhitungan tingkat solvabilitas.


5. Penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran tagihan secara SAK diatur sesuai dengan PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 108.


1. Pasal 14 huruf b dan 5 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

2.Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 07/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’ Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.



1. Saldo tagihan kontribusi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.





111111116666666666666666

2. Saldo tagihan kontribusi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo tagihan kontribusi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan kontribusi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKoooooooonnnnnnnnttttttttrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuussssssssiiiiiiii


1. Daftar tagihan kontribusi. 1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger tagihan. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


3. Buku produksi yaitu akun “kontribusi para peserta” yang berasal dari kontribusi para peserta yang diakumulasikan ke dana tabarru’.

2. Review kebijakan pencadangan dan penghapusan tagihan kontribusi tak tertagih.

3. Lakukan uji petik atas tagihan kontribusi (terutama untuk tagihan kontribusi yang umurnya kurang dari 2 bulan). Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Aging schedule.


6. Kebijakan akuntansi mengenai kontribusi yang diterima dan perubahannya serta pembatalan polis asuransi dan konsekuensinya.

4. Review aging schedule tagihan kontribusi.

5. Telusuri nomor nota tagihan, nomor polis, dan nama tertanggung dari catatan ke nota dan berkas polis.

7. Kebijakan mengenai pencadangan dan penghapusan tagihan kontribusi tidak tertagih.

6. Telusuri dari nota tagihan ke pengakuan pendapatan “kontribusi para peserta”.

7. Periksa kelayakan catatan-catatan otorisasi. Untuk lebih meyakinkan, periksa apakah polis masih berlaku.

8. Minta penjelasan bila ada tagihan kontribusi yang diragukan.





111111116666666677777777

9. Telusuri jumlah pembayaran sample tagihan kontribusi yang telah dilakukan (baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca).

10. Apabila perusahaan menggunakan jasa perusahaan agen atau broker, minta perjanjian dengan perusahaan tersebut dan pelajari klausula yang berhubungan dengan pembayaran kontribusi.

11. Untuk sample tagihan kontribusi yang melalui agen/broker, yakinkan bahwa agen/broker tersebut masih aktif melakukan kegiatan usaha.

12. Apabila dipandang perlu, lakukan konfirmasi atas saldo tagihan kontribusi.


14. Masukkan saldo hasil pemeriksaan tagihan kontribusi dalam neraca hasil pemeriksaan.


16. Masukkan admitted assets tagihan kontribusi tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

17. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo tagihan kontribusi SAK, saldo admitted asset dan non admitted assets, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang





111111116666666688888888

berlaku.

33.. TTAAGGIIHHAANN IINNVVEESSTTAASSII ((DDAANNAA PPEESSEERRTTAA DDAANN DDAANNAA

PPEERRUUSSAAHHAAAANN))


1. Tagihan investasi adalah jumlah investasi yang telah diputuskan untuk dicairkan namun dananya belum masuk ke rekening Perusahaan. Dalam hal ini, saldo investasi telah berkurang dan sebagai akun lawannya adalah tagihan investasi yang saldonya sebesar nilai sisa tagihan.

2. Tagihan investasi yang diakui sebagai admitted asset adalah tagihan investasi yang umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (Pasal 15 huruf e).


a. Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perusahaan asuransi melakukan kesalahan di dalam penyajian saldo tagihan investasi atau kesalahan dalam melakukan perhitungan saldo tagihan investasi yang diperkenankan, koreksi hanya dilakukan apabila didukung dengan data yang cukup.


c. Terhadap kondisi tersebut pada huruf b, harus dinyatakan bahwa saldo tagihan investasi dan atau perhitungan kekayaan yang diperkenankan tidak dapat diyakini kewajarannya. Pernyataan keyakinan mengenai kewajaran tersebut juga harus dinyatakan untuk perhitungan tingkat solvabilitas.



1. Pasal 15 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

2. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 07/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru’ Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan





111111116666666699999999

Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.



1. Saldo tagihan investasi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan investasi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Saldo tagihan investasi secara SAP telah dihitung dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan investasi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii


1. Daftar tagihan investasi. 1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger tagihan. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


3. Buku Pencairan Investasi. 2. Lakukan uji petik atas tagihan kontribusi (terutama untuk tagihan premi yang umurnya kurang dari 2 bulan). Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Aging schedule.


3. Review aging schedule tagihan investasi.

4. Telusuri dokumen pencairan investasi dan Periksa kelayakan catatan-catatan otorisasi. Untuk lebih meyakinkan, periksa apakah perintah pencairan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

5. Minta penjelasan bila ada tagihan investasi yang diragukan.

6. Telusuri jumlah pembayaran





111111117777777700000000

sample tagihan investasi yang telah dilakukan (baik sebelum maupun sesudah tanggal neraca).

7. Apabila dipandang perlu, lakukan konfirmasi atas saldo tagihan investasi.


9. Masukkan saldo hasil pemeriksaan tagihan investasi dalam neraca hasil pemeriksaan.


11. Masukkan admitted assets tagihan kontribusi tersebut ke dalam schedule perhitungan BTSM.

12. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulannya yang mencakup antara lain: saldo tagihan investasi SAK dan SAP, saldo admitted asset dan non admitted assets, serta ketaatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

44.. TTAAGGIIHHAANN UUJJRRAAHH KKEEPPAADDAA PPEESSEERRTTAA ((DDAANNAA



1. Perusahaan akan memiliki hak ujrah dari pengelolaan dana tabarru’ peserta.

2. Tagihan ujrah merupakan hak ujrah Perusahaan atas polis-polis dana tabarru’ yang telah diterbitkan “dana tabarru’’” yang telah jatuh tempo namun belum diterima oleh Perusahaan.

3. Tagihan ujrah kepada peserta dapat di cross check dengan akun ”utang ujrah kepada perusahaan” di sisi kewajiban neraca dana tabarru’.

4. Hal penting yang harus diperhatikan adalah memisahkan





111111117777777711111111

polis/produk mana yang dikelola dengan akad wakalah (timbul akun ujrah) dan yang dikelola dengan akad mudharabbah (timbul akun bagi hasil).


1. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Bentuk dan Susunan laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah berserta lampiran II



1. Saldo tagihan ujrah kepada peserta telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan ujrah kepada peserta secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan ujrah kepada peserta.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUjjjjjjjjrrrrrrrraaaaaaaahhhhhhhh


1. Daftar tagihan tagihan ujrah kepada peserta.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger tagihan

tagihan ujrah kepada peserta. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


3. Laporan surplus underwriting dan informasi porsi ujrah.

2. Review kebijakan ujrah kepada peserta.

4. Kebijakan mengenai ujrah kepada peserta (wakalah) yang ada di unit syariah.

3. Lakukan uji petik atas tagihan ujrah kepada peserta. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Pelajari tata cara perhitungan ujrah dan lakukan cek silang ke pembukuan di dana tabarru’ khususnya perhitungan surplus underwriting dan pengakuan utang ujrah kepada





111111117777777722222222

Perusahaan.


55.. TTAAGGIIHHAANN AALLOOKKAASSII SSUURRPPLLUUSS UUNNDDEERRWWRRIITTIINNGG DDAANNAA

TTAABBAARRRRUU’’ ((DDAANNAA PPEERRUUSSAAHHAAAANN))


1. Perusahaan harus memiliki kebijakan perlakuan surplus atau deficit underwriting dana tabarru’. (PSAK 108 Par 36)

2. Apabila dana tabarru’ mendapatkan surplus underwriting dan terdapat kebijakan/perjanjian bahwa surplus tersebut dibagi ke dana tabarru’ (akun di ekuitas dengan nama “akumulasi dana tabarru’” dan ke perusahaan, perusahaan dapat mengakui adanya “tagihan alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

3. Tagihan alokasi surplus dana tabarru’ dapat dicross check ke akun ”utang alokasi surplus kepada perusahaan” di sisi kewajiban neraca dana tabarru’.

4. Permasalahan yang berpotensi untuk terjadi adalah apabila perusahaan memiliki beberapa produk yang kebijakan atas alokasi surplus underwritingnya berbeda, misalnya porsi suprlus underwriting ke dana perusahaan berbeda antara produk satu dengan produk lainnya. Ada kemungkinan terjadi, satu produk surplus, sementara produk yang lain mengalami defisit. Harus dilihat kebijakan alokasi apakah per produk atau secara keseluruhan.

5. Akun tagihan alokasi surplus underwriting dana tabarru’bukan merupakan jenis kekayaan yang diperkenankan bagi Dana Perusahaan.


Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Bentuk dan Susunan laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah berserta lampiran II



1. Saldo tagihan alokasi surplus dana tabarru’ telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan alokasi surplus dana tabarru’ secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di





111111117777777733333333

bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan alokasi surplus dana tabarru’.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAllllllllooooooookkkkkkkkaaaaaaaassssssssiiiiiiii SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrrpppppppplllllllluuuuuuuussssssss UUUUUUUUnnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwwrrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa TTTTTTTTaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuu’’’’’’’’

DDookkuummeenn PPeemmeerriikkssaaaann DDookkuummeenn PPeemmeerriikkssaaaann

1. Daftar tagihan alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger tagihan

alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


3. Laporan surplus underwriting masing-masing produk dan class of business.

2. Review kebijakan alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

3. Lakukan uji petik atas tagihan alokasi surplus underwriting dana tabarru’. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Kebijakan alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

4. Pelajari tata cara perhitungan alokasi surplus underwriting dana tabarru’ dan lakukan cek silang ke pembukuan di dana tabarru’ khususnya perhitungan surplus underwriting dan pengakuan utang alokasi surplus underwriting dana tabarru’.


66.. TTAAGGIIHHAANN BBAAGGII HHAASSIILL PPEENNGGLLOOLLAAAANN IINNVVEESSTTAASSII DDAANNAA

TTAABBAARRRRUU’’ ((DDAANNAA PPEERRUUSSAAHHAAAANN))


Tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ terjadi sebagai konsekuensi dikelolanya dana tabarru’ oleh perusahaan. Apabila terdapat hasil investasi, terdapat bagian dari hasil investasi tersebut yang menjadi hak perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal





111111117777777744444444

15 Januari 2011 tentang Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.



1. Saldo tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBaaaaaaaaggggggggiiiiiiii HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeelllllllloooooooollllllllaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa TTTTTTTTaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuu’’’’’’’’


1. Daftar tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger bagi hasil

pengelolaan investasi dana tabarru’.



3. Laporan hasil investasi dan perhitungan alokasinya.

2. Review kebijakan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’.

4. Kebijakan alokasi hasil investasi dana tabarru’.

3. Lakukan uji petik atas tagihan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Pelajari tata cara perhitungan alokasi bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ dan lakukan cek silang ke pembukuan di dana tabarru’ khususnya perhitungan hasil investasi dan pengakuan utang alokasi bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’.





111111117777777755555555


77.. UUTTAANNGG UUJJRRAAHH KKEEPPAADDAA PPEERRUUSSAAHHAAAANN ((DDAANNAA

TTAABBAARRRRUU’’))


1. Dana tabarru’ akan memiliki kewajiban pembayaran ujrah/ fee kepada perusahaan sebagai konsekuensi dari jasa pengelolaan dana tabaru’ yang dilakukan oleh perusahaan untuk kepentingan peserta.

2. Akun utang ujrah kepada perusahaan merupakan kewajiban dana tabarru’ atas polis-polis yang telah diterbitkan “dana tabarru’” yang telah jatuh tempo namun belum dibayar kepada Perusahaan.

3. Utang ujrah kepada perusahaan dapat dicross check dengan akun ”tagihan ujrah kepada peserta” di sisi kekayaan neraca perusahaan.

4. Hal penting yang harus diperhatikan adalah memisahkan polis/produk yang dikelola dengan akad wakalah yang menyebabkan timbulnya kewajiban ujrah dan yang dikelola dengan akad mudharabbah yang menyebabkan timbulnya kewajiban bagi hasil.


Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Bentuk dan Susunan laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah



1. Utang ujrah kepada perusahaan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang ujrah kepada perusahaan berdasarkan SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan utang ujrah kepada perusahaan.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg UUUUUUUUjjjjjjjjrrrrrrrraaaaaaaahhhhhhhh






111111117777777766666666

1. Daftar utang ujrah kepada perusahaan.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger utang

ujrah kepada perusahaan. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


3. Laporan surplus underwriting dan informasi porsi ujrah.

2. Review kebijakan ujrah.

3. Lakukan uji petik atas utang ujrah kepada perusahaan. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Kebijakan mengenai ujrah (wakalah) yang ada di unit syariah.

4. Pelajari tata cara perhitungan ujrah dan lakukan cek silang ke pembukuan di perusahaan khususnya pengakuan tagihan ujrah kepada peserta.


88.. UUTTAANNGG AALLOOKKAASSII SSUURRPPLLUUSS UUNNDDEERRWWRRIITTIINNGG KKEEPPAADDAA

PPEERRUUSSAAHHAAAANN DDAANN UUTTAANNGG AALLOOKKAASSII SSUURRPPLLUUSS

UUNNDDEERRWWRRIITTIINNGG KKEEPPAADDAA PPEESSEERRTTAA ((DDAANNAA TTAABBAARRRRUU’’))


1. Utang alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta diperiksa secara bersamaan.

2. Perusahaan harus memiliki kebijakan mengenai perlakuan surplus atau defisit underwriting dana tabarru’. (PSAK 108 Par 36). Surplus underwriting dana tabarru’ dapat dialokasikan ke dana tabarru’, perusahaan, dan peserta/tertanggung.

3. Akun utang alokasi surplus underwriting berhubungan erat dengan akun lainnya yaitu akun alokasi dana tabarru’ pada kelompok akun ekuitas dana tabarru’ dan tagihan alokasi dana tabarru’ pada kelompok akun dana Perusahaan.


Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Bentuk dan Susunan laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah berserta lampiran I







111111117777777777777777

1. Saldo utang alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang utang alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan utang utang alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg AAAAAAAAllllllllooooooookkkkkkkkaaaaaaaassssssssiiiiiiii SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrrpppppppplllllllluuuuuuuussssssss UUUUUUUUnnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwwrrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg

KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ddddddddaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg AAAAAAAAllllllllooooooookkkkkkkkaaaaaaaassssssssiiiiiiii

SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrrpppppppplllllllluuuuuuuussssssss UUUUUUUUnnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwwrrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeesssssssseeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaa


1. Daftar utang alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger utang

alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta.



3. Laporan surplus underwriting masing-masing produk dan class of business.

2. Review kebijakan alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

4. Kebijakan alokasi surplus underwriting dana tabarru’.

3. Lakukan uji petik atas utang alokasi surplus underwriting kepada perusahaan dan utang alokasi surplus underwriting kepada peserta. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Pelajari tata cara perhitungan alokasi surplus underwriting dana tabarru’ dan lakukan cek silang ke pembukuan di neraca perusahaan khususnya





111111117777777788888888

perhitungan dan pengakuan tagihan alokasi surplus dana tabarru’ serta alokasi dana tabarru’ pada kelompok akun ekuitas dana tabarru’.


99.. UUTTAANNGG BBAAGGII HHAASSIILL IINNVVEESSTTAASSII DDAANNAA TTAABBAARRRRUU’’

KKEEPPAADDAA PPEERRUUSSAAHHAAAANN DDAANN UUTTAANNGG BBAAGGII HHAASSIILL

IINNVVEESSTTAASSII DDAANNAA PPEESSEERRTTAA ((DDAANNAA TTAABBAARRRRUU’’ DDAANN

DDAANNAA PPEESSEERRTTAA))


Utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan terjadi sebagai konsekuensi dari dikelolanya dana tabarru’ dan dana peserta oleh perusahaan. Apabila terdapat hasil investasi, terdapat bagian untuk perusahaan sesuai dengan kebijakan mengenai bagi hasil yang telah ditentukan.


1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

2.Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 06/BL/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Bentuk dan Susunan laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah



1. Saldo utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan.





111111117777777799999999


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg BBBBBBBBaaaaaaaaggggggggiiiiiiii HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa

TTTTTTTTaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrruuuuuuuu’’’’’’’’ KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ddddddddaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg BBBBBBBBaaaaaaaaggggggggiiiiiiii HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeesssssssseeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaa

KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


1. Daftar utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan.

1. Cocokkan rincian dengan:

a. Ledger & sub ledger utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan.



3. Laporan hasil investasi dan perhitungan alokasinya.

2. Review kebijakan bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ dan investasi dana peserta.

4. Kebijakan alokasi hasil investasi dana tabarru’ dan investasi dana peserta.

3. Lakukan uji petik atas utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil dana peserta kepada perusahaan. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Pelajari tata cara perhitungan alokasi bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ dan pengelolaan investasi dana peserta. Selanjutnya, lakukan cek silang ke pembukuan di perusahaan khususnya perhitungan pengakuan tagihan alokasi bagi hasil pengelolaan investasi dana tabarru’ dan alokasi bagi hasil pengelolaan investasi dana peserta.


99.. UUTTAANNGG UUJJRRAAHH PPEENNGGEELLOOLLAAAANN IINNVVEESSTTAASSII ((DDAANNAA





111111118888888800000000

PPEESSEERRTTAA))


Utang ujrah pengelolaan dana investasi terjadi sebagai konsekuensi dari dikelolanya dana peserta oleh perusahaan. Apabila terdapat hasil investasi, terdapat bagian untuk perusahaan sesuai dengan kebijakan mengenai ujrah yang telah ditentukan.

DDaassaarr HHuukkuumm,, TTuujjuuaann PPeemmeerriikkssaaaann,, sseerrttaa OObbjjeekk,,

DDookkuummeenn,, ddaann PPrroosseedduurr PPeemmeerriikkssaaaann

Dasar Hukum, Tujuan Pemeriksaan, serta Objek, Dokumen, dan Prosedur Pemeriksaan utang ujrah pengelolaan investasi mengacu pada Dasar Hukum, Tujuan Pemeriksaan, serta Objek, Dokumen, dan Prosedur Pemeriksaan utang bagi hasil investasi dana tabarru’ kepada perusahaan dan utang bagi hasil investasi dana peserta kepada perusahaan.

1111.. UUTTAANNGG QQAARRDDHH ((DDAANNAA TTAABBAARRRRUU’’))


1. Utang qardh merupakan utang dana tabarru’ kepada dana perusahaan dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dana tabarru’.

2. Dalam neraca, utang qardh disajikan setelah jumlah kewajiban sebelum akun ekuitas. Penyajiannya serupa dengan akun pinjaman subordinasi dalam neraca perusahaan.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 15 Januari 2011 tentang Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.



1. Saldo utang qardh telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang qardh secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan utang qardh.


Prosedur pemeriksaan terhadap utang qardh mengacu pada prosedur pemeriksaan terhadap pinjaman subordinasi.





111111118888888811111111

1122.. UUTTAANNGG ZZAAKKAATT ((DDAANNAA TTAABBAARRRRUU’’ DDAANN DDAANNAA



-


-



1. Saldo utang zakat telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang zakat secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg ZZZZZZZZaaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaatttttttt


1. Daftar utang zakat. 1. Cocokkan rincian dengan: a. Ledger & sub ledger utang

zakat. b. Daftar mutasi. c. Bukti pendukung.


3. Kebijakan mengenai perhitungan zakat dan alokasi penyebarannya.

2. Review kebijakan mengenai perhitungan zakat dan penyebarannya.

3. Lakukan uji petik atas utang zakat. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.

4. Pelajari tata cara perhitungan zakat dan penyebarannya.


1133.. UUTTAANNGG PPEENNAARRIIKKAANN DDAANNAA IINNVVEESSTTAASSII ((DDAANNAA

PPEESSEERRTTAA))


-


-





111111118888888822222222



1. Saldo utang penarikan dana investasi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang penarikan dana investasi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


Objek, Dokumen, dan Prosedur Pemeriksaan utang penarikan dana investasi mengacu kepada Objek, Dokumen, dan Prosedur Pemeriksaan utang klaim untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional

1144.. UUTTAANNGG UUJJRRAAHH RREEAASSUURRAANNSSII


-


-



1. Saldo utang ujrah reasuransi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang ujrah reasuransi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg UUUUUUUUjjjjjjjjrrrrrrrraaaaaaaahhhhhhhh RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii


1155.. PPEENNYYIISSIIHHAANN KKOONNTTRRIIBBUUSSII UUNNTTUUKK PPOOLLIISS DDEENNGGAANN

MMAASSAA AASSUURRAANNSSII LLEEBBIIHH DDAARRII 11 TTAAHHUUNN,, AAKKUUMMUULLAASSII

DDAANNAA PPEESSEERRTTAA,, PPEENNYYIISSIIHHAANN KKOONNTTRRIIBBUUSSII YYAANNGG

BBEELLUUMM MMEERRUUPPAAKKAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN,, DDAANN PPEENNYYIISSIIHHAANN

KKLLAAIIMM ((DDAANNAA TTAABBAARRRRUU’’ DDAANN DDAANNAA PPEESSEERRTTAA))

1. Ketentuan umum, dasar hukum, tujuan pemeriksaan, serta objek, dokumen, dan prosedur pemeriksaan terhadap penyisihan kontribusi untuk polis dengan masa asuransi lebih dari satu tahun, akumulasi dana peserta, penyisihan kontribusi yang belum merupakan pendapatan, dan penyisihan klaim masing-masing mengacu pada ketentuan umum, dasar hukum, tujuan pemeriksaan, serta objek, dokumen, dan prosedur pemeriksaan





111111118888888833333333

terhadap cadangan premi, cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan, dan cadangan klaim untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional.

2. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam metode dan asumsi mengenai pembentukan kelompok akun cadangan teknis tersebut antara metode dan asumsi yang digunakan untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional. Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan dalam pengaturan mengenai cadangan dimaksud.

CC.. AASSPPEEKK OOPPEERRAASSIIOONNAALL

11.. PPEENNDDAAPPAATTAANN


1. Premi untuk produk-produk yang sepenuhnya memberikan manfaat proteksi diakui sebagai pendapatan sesuai dengan periode proteksinya.

2. Pengakuan pendapatan premi pada dasarnya merupakan pengakuan adanya potensi kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Untuk itu, setiap pengakuan pendapatan premi selalu diikuti dengan pengakuan beban berupa beban cadangan teknis yaitu cadangan premi dan atau CAPYBMP.

3. Secara umum, pertanggungan asuransi umum memiliki periode pertanggungan jangka pendek yaitu sampai dengan satu tahun. Namun dalam perkembangannya beberapa kontrak asuransi umum mencakup periode lebih dari satu tahun. Beberapa contoh kontrak asuransi yang mencakup periode lebih dari satu tahun antara lain adalah kontrak asuransi yang menutup risiko debitur bank, kontrak asuransi kendaraan bermotor yang melibatkan perusahaan pembiayaan atau perbankan, dan kontrak asuransi yang menutup objek pertanggungan berupa agunan pinjaman bank. Untuk kontrak asuransi tersebut, premi juga dapat dibayar sekaligus pada awal pertanggungan untuk jangka waktu pertanggungan lebih dari satu tahun.

4. Dalam praktiknya terdapat dua kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan pendapatan premi untuk kontrak asuransi umum berjangka waktu lebih dari satu tahun tersebut.

a. Premi diakui sekaligus pada awal pertanggungan.

Dengan metode tersebut, perusahaan harus membentuk CAPYBMP secara proporsional sesuai periode risiko yang akan dijalani yaitu sebesar 40% dari premi neto tahun pertama ditambah dengan 100% dari premi neto tahun selanjutnya. Pembentukan CAPYBMP tersebut harus diikuti pula dengan metode pencairan CAPYBMP secara bertahap. Sebagai contoh:





111111118888888844444444

pada tahun kedua, CAPYBMP yang dicairkan adalah 40% dari premi neto tahun pertama dan 60% dari premi neto tahun kedua. Dengan metode tersebut, pada tahun kedua, perusahaan masih memiliki CAPYBMP sebesar 40% dari premi neto tahun kedua ditambah dengan 100% dari premi neto tahun selanjutnya. Proses pencairan secara bertahap tersebu t dilakukan sampai berakhirnya kontrak asuransi.

b. Premi diakui per tahun.

Bagian premi yang belum diakui sebagai pendapatan dibukukan sebagai pendapatan premi ditangguhkan/deferred premium atau premi diterima dimuka, dan merupakan bagian dari kewajiban. Deferred premium atau premi diterima dimuka tersebut seharusnya diakui dalam kelompok kewajiban kepada pemegang polis.

5. Pengelolaan pertanggungan asuransi berjangka waktu lebiha dari satu tahun yang dilakukan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori bisnis retail dengan jumlah tertanggung yang besar. untuk itu, pengelolaan pertanggungan asuransi tersebut sangat membutuhkan dukungan sistem teknologi informasi yang cukup. ketidakcukupan dukungan sistem teknologi informasi memberikan potensi ketidakakuratan dalam pengakuan pendapatan, tagihan premi, dan pembentukan cadangan, dan Deferred premium atau premi diterima dimuka.

6. Kontrak asuransi jiwa khususnya untuk kontrak asuransi yang mengandung benefit investasi umumnya merupakan kontrak berjangka panjang. Namun, telah beberapa tahun berkembang produk asuransi jiwa yang memberikan kemungkinan kepada tertanggung untuk melakukan penebusan sebelum jatuh tempo kontrak asuransi tersebut, bahkan penebusan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek seperti satu bulan. Selanjutnya, jika perusahaan tetap memberikan benefit investasi yang menarik, tertanggung akan cenderung menempatkan kembali dananya kepada perusahaan.

Untuk transaksi tersebut, banyak perusahaan yang menempuh kebijakan akuntansi untuk mengakui premi atas pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung dan mengakui beban klaim atau benefit pada saat tertanggung melakukan penebusan. Selanjutnya, jika setelah penebusan tertanggung menempatkan kembali dananya, perusahaan akan mengakui penerimaan tersebut sebagai pendapatan premi. Dengan metode demikian, dalam satu periode akuntansi dapat terjadi adanya pengakuan pendapatan premi dan beban klaim atau benefit berulang kali untuk satu tertanggung.

Perusahaan yang memasarkan produk asuransi tersebut akan





111111118888888855555555

memiliki karakteristik pendapatan premi dan beban klaim yang cukup besar dan hampir berimbang.

7. Pengakuan pendapatan premi semestinya dapat diikuti pula dengan pengakuan beban reasuransi khususnya untuk kontrak asuransi yang masuk dalam cakupan kontrak reasuransi proportional quota share.


-



1. Pendapatan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Pendapatan secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Pengakuan pendapatan premi telah diikuti dengan pengakuan cadangan premi dan atau CAPYBMP yang dibentuk secara wajar serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. Selain itu, pengakuan pendapatan premi juga telah diikuti dengan pengakuan beban reasuransi yang relevan.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttaaaaaaaannnnnnnn


1. Buku produksi premi per line bisnis serta per pertanggungan langsung dan tidak langsung.

1. Review kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan

2. Cek jumlah pendapatan premi baik premi yang berasal dari pertanggungan langsung maupun premi dari pertanggungan tidak langsung,

2. Buku produksi reasuransi masuk dan keluar per lini usaha asuransi.





111111118888888866666666

3. Penerimaan komisi per lini usaha asuransi serta per pertanggungan langsung dan tidak langsung.

3. Cek proporsi premi tidak langsung dibandingkan dengan premi langsung.

4. Cek apakah setiap pengakuan pendapatan premi telah diikuti dengan pengakuan cadangannya.

4. Hasil investasi.

5. Kebijakan akuntansi terkait dengan pendapatan premi. 5. Cek jumlah pendapatan

premi neto pada periode pemeriksaan, termasuk komposisi pendapatan premi neto terhadap premi bruto perusahaan.

6. Analisa sumber utama pendapatan premi perusahaan ditinjau dari lini usaha asuransi dan tertanggung.

7. Cek pendapatan dari hasil investasi, termasuk komposisi hasil investasi terhadap premi bruto perusahaan.

8. Cek sumber utama hasil investasi ditinjau dari penempatan investasi yang dimiliki perusahaan.

9. Lakukan uji petik terhadap produksi premi, beban klaim, reasuransi, dan hasil investasi yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan akun-akun terkait lainnya.

10. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain lini usaha yang memberikan kontribusi pendapatan yang paling signifikan dan kesesuaian pengakuan pendapatan premi dengan standar yang ada.





111111118888888877777777

22.. BBEEBBAANN


1. Metode pengakuaan beban perusahaan mempengaruhi laba rugi yang dilaporkan pada laporan keuangan.

2. Kewajaran metode pengakuan beban perusahaan merupakan kondisi yang perlu menjadi perhatian khususnya untuk beban akusisi yang ditangguhkan termasuk metode amortisasi dan jangka waktu amortisasi. Selain itu, kewajaran pengakuan beban akuisisi juga perlu ditinjau dari kategorinya yaitu apakah suatu beban dapat diakui sebagai beban akuisisi atau tidak.

3. Pemeriksa dapat menditeksi adanya unsur fraud/window dressing yang dilakukan manajemen dilihat dari pemilihan kebijakan akuntansi pengakuan beban. Pemilihan metode pengakuan beban berpotensi untuk digunakan dalam melakukan manipulasi terhadap laba atau rugi perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan. Terdapat potensi bahwa manajemen akan melakukan manipulasi dalam pengakuan beban untuk kepentingan mendapatkan laba sehingga dapat memberikan dividen bagi pemegang saham dan bonus/tantiem bagi pengurus perusahaan.

4. Kontrak asuransi jiwa khususnya untuk kontrak asuransi yang mengandung benefit investasi umumnya merupakan kontrak berjangka panjang. Namun, telah beberapa tahun berkembang produk asuransi jiwa yang memberikan kemungkinan kepada tertanggung untuk melakukan penebusan sebelum jatuh tempo kontrak asuransi tersebut, bahkan penebusan tersebut dapat dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek seperti satu bulan. Selanjutnya, jika perusahaan tetap memberikan benefit investasi yang menarik, tertanggung akan cenderung menempatkan kembali dananya kepada perusahaan.

Untuk transaksi tersebut, banyak perusahaan yang menempuh kebijakan akuntansi untuk mengakui premi atas pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung dan mengakui beban klaim atau benefit pada saat tertanggung melakukan penebusan. Selanjutnya, jika setelah penebusan tertanggung menempatkan kembali dananya, perusahaan akan mengakui penerimaan tersebut sebagai pendapatan premi. Dengan metode demikian, dalam satu periode akuntansi dapat terjadi adanya pengakuan pendapatan premi dan beban klaim atau benefit berulang kali untuk satu tertanggung.

Perusahaan yang memasarkan produk asuransi tersebut akan memiliki karakteristik pendapatan premi dan beban klaim yang cukup besar dan hampir berimbang.

5. Pengakuan pendapatan premi semestinya dapat diikuti pula





111111118888888888888888

dengan pengakuan beban reasuransi khususnya untuk kontrak asuransi yang masuk dalam cakupan kontrak reasuransi proportional quota share.


-



1. Beban telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Beban secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

3. Beban khususnya beban yang terkait dengan pertanggungan asuransi telah diakui sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn


1. Kebijakan akuntansi mengenai pembebanan biaya akusisi yang ditangguhkan.

1. Review kebijakan akuntansi pengakuan beban.

2. Cek pengklasifikasian akun-akun yang termasuk beban dalam buku besar.

2. Beban Klaim per lini usaha asuransi serta per pertanggungan langsung dan tidak langsung.

3. Cek beban klaim neto termasuk komposisi beban klaim neto terhadap premi bruto perusahaan dan pendapatan premi neto perusahaan.

3. Beban komisi per lini usaha asuransi serta per pertanggungan langsung dan tidak langsung.

4. Cek sumber utama kewajiban klaim perusahaan ditinjau dari lini usaha asuransi dan tertanggung.

5. Cek beban usaha, termasuk komposisi beban usaha terhadap premi bruto perusahaan.

4. Beban usaha.

5. Rincian biaya yang ditangguhkan.

6. Cek pembebanan cadangan teknis.

7. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang





111111118888888899999999

diperlukan.

33.. PPRROODDUUKK AASSUURRAANNSSII


-



2. Pasal 2 s.d. Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa produk asuransi yang dipasarkan perusahaan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian dan produk asuransi yang dipasarkan telah sesuai dengan produk asuransi yang dilaporkan kepada Biro Perasuransian, Bapepam dan LK.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii


1. Deskripsi produk. 1. Cek apakah ada produk yang telah dipasarkan namun belum dilaporkan kepada Biro Perasuransian.

2. Bukti pelaporan kepada Biro Perasuransian atau Direktorat Asuransi untuk produk yang dipasarkan.

3. Contoh polis dan bukti pendukung pembayaran benefit.

2. Minta deskripsi produk asuransi yang dipasarkan perusahaan dan pelajari.

4. Hasil analisis atau review terhadap kinerja produk yang dilakukan secara berkala.

3. Lakukan review atas deskripsi produk. Cek apakah terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku atau ketentuan yang merugikan kepentingan tertanggung.

4. Lakukan sample atas polis, dan cek apakah ketentuan dalam polis telah sesuai





111111119999999900000000

dengan deskripsi produk.

5. Dari sample tersebut, cek apakah benefit kepada tertanggung telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam polis (deskripsi produk). Pelaksanaan sampel dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap klaim.

6. Minta hasil analisis yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kinerja masing-masing produk yang dipasarkan. Cek apakah terdapat produk yang memberikan kinerja buruk atau merugikan perusahaan.

7. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain pemenuhan pelaporan produk, kesesuaian produk yang dipasarkan dengan produk yang dilaporkan, pemenuhan ketentuan yang berlaku untuk klausul di dalam polis termasuk masalah benefit yang dijanjikan dalam produk, serta adanya produk yang merugikan perusahaan.

44.. PPRROODDUUKK AASSUURRAANNSSII KKEENNDDAARRAAAANN BBEERRMMOOTTOORR


1. Penetapan unsur premi murni dilakukan berdasarkan perhitungan yang didukung dengan data profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun.

2. Apabila perusahaan tidak memiliki data risk and loss profile kendaraan bermotor, perusahaan wajib menggunakan tarif referensi premi murni sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga





111111119999999911111111

Keuangan yang mengatur mengenai referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor. Peraturan tersebut akan diterbitkan setiap tahun.

3. Penerapan unsur premi murni sesuai peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan secara umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Unsur premi murni berlaku untuk penutupan dasar bagi kendaraan berumur sampai dengan 3 (tiga) tahun. Untuk kendaraan berumur lebih dari 3 (tiga) tahun, harus dikenakan premi tambahan yang wajar.

b. Untuk perluasan Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), Flood, Earthquake, danThird Party Liability (TPL) harus dikenakan premi tambahan. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia biasanya menerbitkan petunjuk mengenai besar premi tambahan tersebut.

c. Unsur premi murni di atas merupakan persentase dari uang pertanggungan.

d. Deductible minimum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

e. Premi murni paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari premi bruto.

4. Tarif premi yang dibebankan pada tertanggung adalah tarif premi murni ditambah biaya administrasi dan umum, biaya akusisi, dan marjin keuntungan perusahaan.

5. Tata cara penggunaan faktor kredibilitas dalam menetapkan unsur premi murni perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan asuransi umum yang memiliki data profil risiko dan kerugian untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih menghitung unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimilikinya sendiri (RRRRPSPSPSPS) untuk tiap-tiap kategori.

b. Perusahaan asuransi umum menghitung faktor kredibilitas untuk RRRRPSPSPSPS, selanjutnya dinyatakan dengan Z, dengan formula sebagai berikut:

Z = min (N/K,1)

Z = faktor kredibilitas

N = besar seluruh klaim perusahaan untuk tiga tahun terakhir. Sebagai contoh untuk perhitungan tarif premi tahun 2010 digunakan data tahun underwriting 2005, 2006, dan 2007.

K = Rp7.500.000.000,00 untuk pertanggungan Total Loss





111111119999999922222222

Only (TLO), atau Rp15.000.000.000,00 untuk pertanggungan comprehensive.

c. Perusahaan asuransi umum dapat menetapkan unsur premi murni perusahaan (R) dengan mengkombinasikan premi murni sendiri dan unsur premi murni referensi berdasarkan formula sebagai berikut:

R = Z x RR = Z x RR = Z x RR = Z x RPSPSPSPS + ( 1+ ( 1+ ( 1+ ( 1---- Z Z Z Z ) x R) x R) x R) x RREFREFREFREF

R = unsur premi murni perusahaan.

Z = faktor kredibilitas.

RRRRPSPSPSPS ==== unsur premi murni berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan.

RRRRREFREFREFREF ==== unsur premi murni referensi berdasarkan ketentuan yang berlaku.



2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK 010/2011.

3. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per- 04/BL/2011 Tanggal 18 Maret 2011 tentang Referensi Unsur Premi Murni Serta Unsur Biaya Administrasi Dan Biaya Umum Lainnya Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2011.



Untuk memperoleh keyakinan bahwa lini usaha asuransi kendaraan bermotor telah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik penyelenggaraan usaha asuransi yang sehat, khususnya untuk hal yang terkait dengan:

1. Penetapan kebijakan tarif premi.

2. Pelaporan tarif premi, data profil risiko dan kerugian, serta biaya





111111119999999933333333

administrasi dan umum lainnya.

3. Penetapan tarif premi bruto, tarif premi murni, asumsi biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, profit, dan asumsi lainnya, termasuk di dalamnya metode penetapan tarif premi dan perhitungan asumsi biaya.

4. Ketersediaan data profil risiko dan kerugian asuransi kendaraan bermotor, biaya administrasi dan umum lainnya, dan populasi kendaraan bermotor.

5. Ketersediaan dukungan untuk pengelolaan lini usaha asuransi kendaraan bermotor yang meliputi ketersediaan tenaga yang secara khusus melakukan pengelolaan lini usaha asuransi kendaraan bermotor serta sistem teknologi informasi.

6. Penerapan kebijakan tarif premi yang meliputi antara lain konsistensi penerapan kebijakan tarif, praktik pemasaran lini usaha asuransi kendaraan bermotor, dan transparansi tarif premi kepada tertanggung.

7. Pembentukan CAPYBMP.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii KKKKKKKKeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmoooooooottttttttoooooooorrrrrrrr


PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeettttttttaaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn kkkkkkkkeeeeeeeebbbbbbbbiiiiiiiijjjjjjjjaaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffff pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii kkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn bbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmoooooooottttttttoooooooorrrrrrrr

1. Keputusan direksi/ internal memo dan perubahaannya mengenai kebijakan tarif premi kendaraan bermotor.

1. Lakukan wawancara mengenai kebijakan penetapan tarif premi sebelum adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor (PMK 74) dan setelah adanya peraturan dimaksud.

2. Surat edaran kepada divisi pemasaran/ bagian pemasaran/ kantor cabang/ kantor pemasaran/ kantor perwakilan.





111111119999999944444444

2. Cek apakah kebijakan tarif premi ditetapkan secara formal dengan keputusan direksi/internal memo baik untuk kebijakan sebelum dan sesudah PMK 74 diberlakukan.

3. Cek kebijakan tarif yang digunakan di kantor cabang/ kantor pemasaran/ kantor perwakilan.

4. Review apakah kebijakan tarif premi tersebut telah cukup sebagai pedoman bagi bagian pemasaran.


PPPPPPPPeeeeeeeellllllllaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn kkkkkkkkeeeeeeeebbbbbbbbiiiiiiiijjjjjjjjaaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffff pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii,,,,,,,, ddddddddaaaaaaaattttttttaaaaaaaa pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffiiiiiiiillllllll rrrrrrrriiiiiiiissssssssiiiiiiiikkkkkkkkoooooooo ddddddddaaaaaaaannnnnnnn

kkkkkkkkeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn,,,,,,,, sssssssseeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaa ddddddddaaaaaaaattttttttaaaaaaaa bbbbbbbbiiiiiiiiaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaa

1. Kebijakan tarif yang berlaku pada divisi pemasaran/bagian pemasaran/kantor cabang/kantor pemasaran/kantor perwakilan beserta revisi-revisinya.

1. Cek bukti pelaporan kepada Biro Perasuransian mengenai kebijakan tarif yang berlaku dan revisinya.

2. Cek apakah perusahaan secara konsisten melaporkan setiap perubahan kebijakan tarif kepada Biro Perasuransian.

2. Surat pelaporan kepada biro perasuransian dan dokumen pendukungnya, serta tanggapan dari Biro, jika ada.

3. Cek apakah revisi-revisi yang dilakukan didasari oleh bukti-bukti yang cukup dan asumsi yang wajar.

4. Cek apakah asumsi biaya yang digunakan dalam penetapan tarif premi yang paling akhir telah dilaporkan kepada Biro Perasuransian.

5. Cek apakah yang dilaporkan sesuai dengan yang tertuang di kebijakan tarif yang diberlakukan di kantor pusat maupun di kantor cabang/kantor pemasaran/





111111119999999955555555

kantor perwakilan.


PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeettttttttaaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn ttttttttaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffff pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

1. Data profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun untuk tiap-tiap kategori kendaraan bermotor.

1. Cek pendekatan perhitungan premi murni perusahaan berdasarkan data profil risiko dan kerugian yang dimiliki perusahaan untuk tiap-tiap kategori kendaraan bermotor. 2. Rekapitulasi total uang

pertanggungan masing-masing kategori kendaraan bermotor.

2. Cek apakah perhitungan premi murni telah menggunakan rumusan: R = Z x RPS + ( 1- Z ) x RREF.

3. Jumlah unit kendaraan masing-masing kategori kendaraan bermotor.

3. Pastikan bahwa nilai Z (kredibilitas data) adalah dari 0 sampai dengan 1 (0 ≤ Z ≥ 1). 4. Rekapitulasi total klaim

masing-masing kategori kendaraan bermotor. 4. Pastikan bahwa rumusan Z

telah sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK.

5. Lembar Kerja Perhitungan Faktor Z.

6. Data asumsi yang digunakan perusahaan: a. Deductible. b. Biaya administrasi dan

biaya umum lainnya. c. Biaya akuisisi. d. Profit. e. Asumsi lainnya.

5. Cocokkan besaran N dengan data rekapitulasi risk and loss profile perusahaan khususnya mengenai kesesuaian nilai akumulasi klaim 3 (tiga) tahun dengan ketentuan yang berlaku.

6. Lakukan uji data rekapitulasi total uang pertanggungan dengan membandingkan jumlah unit kendaraan pada masing-masing kategori kendaraan bermotor.





111111119999999966666666

9. Periksa dasar atau pertimbangan dalam penetapan asumsi tersebut dan formula yang digunakan dalam penetapan asumsi mengenai biaya.

10. Cek apakah tarif premi untuk kendaraan yang telah berusia lebih dari 3 tahun dikenakan premi tambahan atau loading premium.

11. Lakukan uji petik terhadap implementasi kebijakan tarif yang telah ditetapkan.


DDDDDDDDaaaaaaaattttttttaaaaaaaa pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffiiiiiiiillllllll rrrrrrrriiiiiiiissssssssiiiiiiiikkkkkkkkoooooooo ddddddddaaaaaaaannnnnnnn kkkkkkkkeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn sssssssseeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaa ddddddddaaaaaaaattttttttaaaaaaaa bbbbbbbbiiiiiiiiaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaa aaaaaaaaddddddddmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrraaaaaaaassssssssiiiiiiii

ddddddddaaaaaaaannnnnnnn uuuuuuuummmmmmmmuuuuuuuummmmmmmm llllllllaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaa

1. Data profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun untuk tiap-tiap kategori kendaraan bermotor.

1. Cek data profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) untuk periode paling singkat 5 (lima) tahun untuk tiap-tiap kategori kendaraan bermotor.

2. Data loss ratio untuk 5 tahun terakhir.

2. Cek proses yang dilakukan terhadap data yang ada sehingga perusahaan dapat menetapkan tarif premi murni untuk tiap-tiap kategori kendaraan bermotor.

3. Data biaya administrasi dan umum lainnya untuk 5 tahun terakhir.

4. Data akumulasi beban klaim 3 tahun terakhir.

3. Cek kesesuaian data beban klaim 3 tahun terakhir dengan ketentuan dan periksa perhitungan faktor Z yang dilakukan perusahaan.

5. Data yang perlu diungkapkan antara lain data uang pertanggungan,





111111119999999977777777

klaim, premi, serta populasi kendaraan bermotor untuk masing-masing kategori kendaraan bermotor dan per jenis pertanggungan (TLO dan comprehensive) sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir.

4. Cek konsistensi dan validitas data premi dan klaim 5 tahun terakhir untuk perhitungan loss ratio serta data biaya administrasi dan umum lainnya selama 5 tahun terakhir untuk perhitungan ratio biaya.

6. Jika data tersebut di atas tidak sepenuhnya tersedia, data yang ada di perusahaan.

5. Cek kesesuaian data biaya premi, klaim, serta biaya administrasi dan umum lainnya dengan data underwriting surplus 5 tahun terakhir dan data laporan laba rugi 5 tahun terakhir.

6. Bandingkan data biaya administrasi dan umum untuk lini usaha asuransi kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir dengan premi bruto selama lima tahun untuk memperoleh rasio rata-rata realisasi biaya terhadap premi bruto.


IIIIIIIInnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaassssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuukkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrr ppppppppeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeelllllllloooooooollllllllaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn lllllllliiiiiiiinnnnnnnniiiiiiii uuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa aaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii kkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

bbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmoooooooottttttttoooooooorrrrrrrr

1. Keputusan direksi/memo internal tentang komite/tim perumus tarif premi kendaraan bermotor.

1. Uji keandalan sistem teknologi informasi pengelolaan database lini usaha asuransi kendaraan bermotor, apakah telah menghasilkan data yang realible antara lain dengan melakukan test trials and errors, menelusuri sample polis ke dalam pembukuan sampai kepada rekapitulasi data-data polis dan biaya yang dikeluarkan.

2. Uraian tugas dan kewenangan dari komite/tim perumus tarif premi kendaraan bermotor.

3. Manual sistem komputer pengelolaan database lini usaha asuransi kendaraan bermotor.

4. Print out informasi dari database sistem informasi komputer untuk lini usaha

2. Cek kelengkapan database kendaraan bermotor yang dapat disajikan dari sistem





111111119999999988888888

kendaraan bermotor, misalnya:

informasi komputer.

3. Review kewajaran tugas dan kewenangan tim yang dibentuk oleh direksi.

a. Data objek pertanggungan.

1) Identitas tunggal, yaitu nomor mesin, nomor rangka, dan nomor polisi.


2) Identitas objek, antara lain yaitu merk & jenis mobil, tahun pembuatan, dan warna.

b. Data pertanggungan:

1) Identitas pemilik kendaraan.

2) Identitas pengemudi.

3) Awal pertanggungan.

4) Jangka waktu pertanggungan.

5) Harga pertanggungan.

6) Premi asuransi.

c. Data klaim:

1) Saat & tempat terjadinya klaim.

2) Penyebab terjadi klaim.

3) Biaya penggantian.

4) Biaya ongkos perbaikan.

5) Biaya penggantian “spare part”.

6) Kode “ spare part”.

d. Data Jasa Layanan Klaim

1) Identitas bengkel.

2) Kategori bengkel.

3) Jenis layanan bengkel.

4) Standar biaya perbaikan.





111111119999999999999999

e. Data historikal:

1) Identitas kendaraan.

2) Jenis pertanggungan.

3) Lokasi pertanggungan.

4) Identitas klaim yang mencakup antara lain saat dan tempat terjadinya klaim, penyebab klaim, bagian yang diganti, dan beban sendiri.

PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn ddddddddaaaaaaaallllllllaaaaaaaammmmmmmm ppppppppeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn uuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa aaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii kkkkkkkkeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

bbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmoooooooottttttttoooooooorrrrrrrr

1. Daftar tarif premi, diskon dan komisi yang ditetapkan direksi.

PPeemmaassaarraann LLaannggssuunngg//DDiirreecctt

SSeelllliinngg

2. Buku produksi premi, dan biaya akusisi.

1. Lakukan uji petik terhadap produksi premi, dan biaya akusisi.

3. Sampel polis dan dokumen pendukungnya antara lain ikhtisar polis, SPPA, nota debet/nota kredit/nota pembayaran.

2. Cek kesesuaian sampel dengan data produksi.

4. Perjanjian kerjasama pemasaran dengan pihak lain.

3. Bandingkan tarif premi pada sampel dengan kebijakan tarif premi yang telah ditetapkan.

4. Cek apakah tarif yang dipasarkan/dicantumkan di dalam polis adalah tarif premi bruto dan bukan premi neto.

5. Jika terdapat perbedaan tarif premi yang dipasarkan dengan yang ditetapkan dalam kebijakan tertulis mengenai tarif premi, minta penjelasan alasan perlakuan tersebut.

6. Pastikan bahwa tarif premi dibuat secara transparan.


PPeemmaassaarraann MMeellaalluuii PPeerrbbaannkkaann,,

PPeerruussaahhaaaann PPeemmbbiiaayyaaaann,,

PPeerruussaahhaaaann PPiiaallaanngg AAssuurraannssii,,





222222220000000000000000

ddaann aattaauu AAggeenn

1. Periksa isi dan legalitas perjanjian kerjasama antara lain dengan cara melakukan pengecekan pihak yang menandatangani perjanjian, tarif premi yang ditetapkan, diskon dan komisi yang diberikan, serta persyaratan pembayaran premi.

2. Cek kesesuaian tarif premi bruto dan biaya akuisisi yang dituangkan dalam perjanjian tersebut dengan kebijakan tarif premi yang ditetapkan secara formal. Cek pula realisasi tarif premi dan biaya akuisisi dibandingkan dengan tarif premi dan biaya akuisisi yang ditetapkan dalam perjanjian.

3. Jika terdapat perbedaan minta penjelasan alasan perlakuan tersebut.

4. Lakukan uji petik terhadap produksi premi dan biaya akusisi.

5. Cek kesesuaian sampel dengan data produksi.

6. Cek tarif yang dipasarkan apakah dicantumkan di dalam polis dan apakah yang dicantumkan adalah tarif premi bruto dan bukan premi neto.

7. Cek kesesuaian realisasi pembayaran premi dengan tata cara pembayaran premi yang diperjanjikan.

8. Pastikan bahwa tarif premi dibuat secara transparan.


PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn CCCCCCCCAAAAAAAAPPPPPPPPYYYYYYYYBBBBBBBBMMMMMMMMPPPPPPPP

1. Ketentuan/kebijakan pembentukan CAPYBMP pada manual underwriting/manual akuntansi.

1. Lakukan uji petik terhadap daftar rincian produksi premi.

2. Dapatkan kesesuaian antara





222222220000000011111111

2. Data produksi premi dan biaya akusisi untuk tarif premi dengan menggunakan tarif premi referensi sesuai ketentuan yang berlaku.

produksi premi dengan nota debet/nota kredit/nota pembayaran.

3. Periksa tata cara pembentukan CAPYBMP bagi pembayaran premi lebih dari 1 (satu) tahun.

4. Pastikan pembentukan CAPYBMP dilakukan sesuai dengan metode pengakuan pendapatan premi pada laporan keuangan.

5. Pastikan pula pembentukan CAPYBMP adalah sekurang-kurangnya sebesar 40% dari premi neto yang dihitung dari tarif premi referensi.

6. Apabila perusahaan membentuk CAPYBMP dengan metode invvidual daily basis, maka pastikan bahwa CAPYBM yang dibentuk tersebut sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sebesar 40% dari premi neto yang dihitung dari tarif premi referensi.


55.. PPRROODDUUKK SSUURREETTYYSSHHIIPP


1. Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan principal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara principal dan obligee.

2. Surety adalah perusahaan asuransi umum yang memasarkan produk asuransi pada lini usaha suretyship.

3. Principal atau debitur adalah pihak dalam perjanjian suretyship yang harus memenuhi kewajiban kepada obligee berdasarkan perjanjian pokok.

4. Obligee atau kreditur adalah pihak dalam perjanjian suretyship yang berhak menerima pemenuhan kewajiban dari principal atau debitur berdasarkan perjanjian pokok.






222222220000000022222222


2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.


4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.10/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship dan Ralat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KM.10/2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Daftar Perusahaan Asuransi Umum Yang Dapat Memasarkan Produk Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship tanggal 25 Maret 2011. Keputusan Menteri Keuangan tersebut secara berkala akan diterbitkan.



1. Produk asuransi suretyship yang dipasarkan sesuai dengan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

2. Perusahaan asuransi umum yang memasarkan telah memenuhi perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeettttttttyyyyyyyysssssssshhhhhhhhiiiiiiiipppppppp


1. Buku produksi suretyship. 1. Teliti apakah perusahaan memasarkan produk suretyship. Apabila ya periksa apakah perusahaan termasuk dalam daftar di dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai perusahaan asuransi yang dapat memasarkan produk suretyship.

2. Manual underwriting yang disahkan direksi.

3. Tarip imbal jasa yang ditetapkan direksi.

4. Program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga yang bertanggung jawab dalam

2. Teliti manual underwriting suretyship, apakah telah cukup menunjang kegiatan





222222220000000033333333

pengelolaan produk suretyship.

akseptasi, kecukupan pengendalian intern, dan telah diterapkan secara konsisten.

5. Surat keputusan pengangkatan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi yang khusus ditugaskan untuk mengelola lini usaha suretyship.

3. Teliti keberadaan tenaga ahli yang ditunjuk untuk mengelola lini usaha suretyship. Pastikan bahwa tenaga ahli tersebut memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Manual sistem komputer

pengelolaan database lini usaha suretyship. 4. Teliti apakah perusahaan

memiliki program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan yang menangani suretyship.

5. Teliti keandalan dari sistem informasi apakah memungkinkan bagi debitur atau principal, kreditur atau obligee, dan Menteri melakukan pengecekan mengenai kebenaran penerbitan suretyship.

6. Ambil sampel terhadap berkas akseptasi dan klaim suretyship.


66.. PPRROODDUUKK AASSUURRAANNSSII TTEENNAAGGAA KKEERRJJAA IINNDDOONNEESSIIAA


-



2. Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi





222222220000000044444444

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai asuransi tenaga kerja Indonesia.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa produk asuransi tenaga kerja yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang usaha perasuransian dan bidang ketenagakerjaan, termasuk penerapannya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa

IIIIIIIInnnnnnnnddddddddoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssssiiiiiiiiaaaaaaaa


1. Deskripsi polis asuransi TKI.

1. Pelajari deskripsi produk termasuk kecukupan pembentukan cadangan premi atau CAPYBMP.

2. Perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa TKI atau dengan pihak lainnya.

2. Lakukan uji petik terhadap pelayan klaim atas produk asuransi TKI. 3. Buku produksi asuransi

TKI. 3. Cek apakah pelaksanaan

pemasaran asuransi TKI termasuk pembagian premi dan klaim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan mengenai ruang lingkup usaha.

4. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain premi dan klaim konsorsium dan pembagiannya di antara anggota konsorsium serta pemenuhan ketentuan yang berlaku.

77.. PPOOLLIISS


-


1. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang





222222220000000055555555

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Pasal 7 s.d. Pasal 18, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa polis telah dibuat sesuai dengan deskripsi produk dan memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk kesesuaian antara polis yang dilaporkan kepada Menteri terkait dengan pelaporan produk dengan polis yang dipasarkan.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssss


PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssss

1. Polis yang dipasarkan. 1. Pelajari ketentuan polis dan catat hal-hal yang penting yang diperjanjikan.

2. Specimen polis yang dilaporkan dalam pelaporan produk.

2. Lakukan penilaian apakah ketentuan dalam polis tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Cek apakah polis yang dipasarkan sesuai dengan specimen polis yang terdapat pada pelaporan produk asuransi.

4. Cek penggunaan bahasa dalam polis. Jika bahasa dalam polis tidak memenuhi ketentuan yang berlaku mintakan penjelasan dari perusahaan mengenai penyebabnya.


TTTTTTTTaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffff PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

1. Daftar tarif yang ditetapkan direksi

1. Pelajari kebijakan tarif premi perusahaan dan tarif premi





222222220000000066666666

dalam perjanjian penutupan asuransi.

2. Asumsi biaya administrasi dan umum, biaya akuisisi, dan keuntungan

2. Lakukan sample tarif premi atas polis yang diterbitkan. Untuk tiap sample mintakan komposisi unsur premi (premi murni, biaya (loading), dan profit. Untuk produk asuransi jiwa mintakan pula perkiraan hasil investasi dari premi.

3. Untuk asuransi kerugian, bandingkan tarif yang dipasarkan perusahaan dengan tarif premi referensi yang dikeluarkan oleh asosiasi perusahaan asuransi umum.


PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaattttttttaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssss

1. Buku produksi. 1. Mintakan penjelasan dan bukti pendukung pengembalian premi atas premi yang dibatalkan (jika ada).

2. Bukti pendukung pembatalan polis dan bukti pembayaran pengembalian premi atau nilai tunai polis.

2. Periksa jika pembatalan premi asuransi jiwa memiliki unsur tabungan, apakah pengembalian premi paling sedikit sejumlah nilai tunainya


88.. DDUUKKUUNNGGAANN RREEAASSUURRAANNSSII


-



2. Pasal 21 dan Pasal 22 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.





222222220000000077777777

3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: KEP-5443/LK/2004 tentang Dukungan Reasuransi Otomatis Dalam Negeri Dan Retensi Sendiri.



1. Perusahaan memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk setiap lini asuransi yang dipasarkan.

2. Perusahaan memiliki retensi sendiri untuk setiap lini asuransi yang dipasarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perusahaan menempatkan reasuransi tersebut pada reasuradur yang memiliki rating sesuai ketentuan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: DDDDDDDDuuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


DDDDDDDDuuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

1. Perjanjian treaty dan fakultatif reasuransi masing-masing beserta ringkasannya yang antara lain mencakup informasi mengenai skim reasuransi yaitu quota share, surplus, atau excess of loss, daftar reasuradur baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan dukungan reasuransi, besar retensi perusahaan, sesi untuk masing-masing reasuradur, serta lini usaha asuransi yang dicover.

1. Pemeriksaan terhadap dukungan reasuransi dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap tagihan dan utang reasuransi.

2. Pelajari dan lakukan review terhadap perjanjian reasuransi.

3. Lakukan sample atas pelaksanaan penerapan perjanjian asuransi treaty dan fakultatif tersebut.

2. Daftar penyebaran risiko/premi dan klaim (spreading risk).

4. Bandingkan fakta yang ditemukan di dalam perjanjian reasuransi tersebut serta penerapannya dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bukti pelaporan treaty

reasuransi kepada





222222220000000088888888

Biro Perasuransian.

4. Statement of account atau bordero reasuransi.

5. Minta penjelasan alasan penggunaan reasuransi fakultatif.

5. Bukti pembayaran premi reasuransi dan penerimaan klaim reasuransi.

6. Slip Fakultatif dan definite loss advice (DLA).

6. Hitung proporsi untuk masing-masing premi reasuransi otomatis dan reasuransi fakultatif terhadap total premi reasuransi keluar. 7. Dokumen dari rating

agency untuk reasuradur.

8. Daftar reasuradur yang memberikan dukungan reasuransi fakultatif.


9. Rekapitulasi premi reasuransi yang mencakup premi reasuransi otomatis dan reasuransi fakultatif serta total premi reasuransi keluar.

RRRRRRRReeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiii SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii

1. Perhitungan retensi sendiri masing-masing lini usaha asuransi yang dimiliki.

1. Tentukan batas maksimum dan minimum retensi sendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Treaty summary yang memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai skim reasuransi yang digunakan antara lain yaitu quota share, surplus, dan atau excess of loss, daftar reasuradur baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan

2. Lakukan pemeriksaan sample terhadap penempatan reasuransi perusahaan. Catat besarnya premi retensi sendiri untuk tiap risiko.

3. Perhatikan kemungkinan perusahaan melakukan praktek fronting (tidak menahan premi sama sekali). Catat bila ditemukan perusahaan melakukan praktek fronting tersebut.





222222220000000099999999

dukungan reasuransi, besar retensi perusahaan, sesi untuk masing-masing reasuradur, serta lini usaha asuransi yang dicover.

4. Bandingkan fakta yang ditemukan sehubungan dengan pemeriksaan sample terhadap retensi sendiri tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

5. Catat dalam kertas kerja dan buat kesimpulan yang mencakup antara lain mengenai pemenuhan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.

99.. PPEEMMBBAAYYAARRAANN KKLLAAIIMM


1. Dalam praktik mungkin ditemukan adanya utang klaim yang memiliki umur lebih dari 30 hari. Namun tidak semua klaim yang berumur lebih dari 30 hari tersebut mencerminkan bahwa perusahaan terlambat atau lalai untuk melakukan pembayaran klaim.

2. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya utang klaim berumur lebih dari 30 hari yang perlu dicermati sebagai berikut:

a. Perusahaan asuransi jiwa

Pada perusahaan asuransi jiwa, terdapat kemungkinan adanya utang klaim yang belum dibayar yang berasal dari klaim tahapan yang telah jatuh tempo atau dividen polis. Tahapan atau dividen tersebut seringkali sengaja tidak diambil oleh tertanggung dengan maksud tetap ditempatkan pada perusahaan asuransi jiwa untuk memperoleh pengembangan hasil investasi.

Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya utang klaim yang timbul dari klaim yang masih belum selesai proses administrasinya karena adanya kendala pemenuhan dokumen oleh tertanggung atau pemegang polis.





222222221111111100000000

Kondisi lain yang perlu dicermati adalah adanya layanan klaim yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti layanan klaim untuk asuransi kesehatan. Pada kondisi demikian utang klaim yang tercatat pada perusahaan pada dasarnya merupakan utang klaim kepada pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga tersebut secara umum dilakukan dengan perjanjian tertulis termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pembayaran klaim. Di dalam perjanjian tersebut dapat diatur bahwa pembayaran klaim melebihi 30 hari.

Pada kondisi demikian, terdapat potensi bahwa utang klaim perusahaan yang berumur lebih dari 30 hari menjadi besar.

b. Perusahaan asuransi umum

Pada perusahaan asuransi umum, kondisi lain yang perlu dicermati adalah adanya layanan klaim yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti layanan klaim untuk asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kesehatan. Pada kondisi demikian utang klaim yang tercatat pada perusahaan pada dasarnya merupakan utang klaim kepada pihak ketiga. Kerja sama dengan pihak ketiga tersebut secara umum dilakukan dengan perjanjian tertulis termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pembayaran klaim. Di dalam perjanjian tersebut dapat diatur bahwa pembayaran klaim melebihi 30 hari.

Pada kondisi demikian, terdapat potensi bahwa utang klaim perusahaan yang berumur lebih dari 30 hari menjadi besar.

3. Terkait dengan tahapan atau dividen polis yang tidak diambil oleh tertanggung tersebut hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah:

a. Praktik tersebut seharusnya didukung prosedur adanya konfirmasi tertulis dari tertanggung atau pemegang polis mengenai status tahapan atau dividen polis tersebut. Dokumen tersebut akan memberikan bukti bahwa tertanggung menempatkan dananya di perusahaan untuk memperoleh hasil pengembangan yang akan diakumulasikan ke dalam total nilai tunai polis tersebut.

b. Mengingat manfaat yang tidak diambil oleh tertanggung merupakan manfaat tahapan dan dividen, periode pertanggungan/polis masih ada atau belum jatuh tempo, dan atas penempatan kembali manfaat tahapan dan dividen tersebut tertanggung menerima hasil pengembangannya, manfaat tahapan dan dividen yang diterima kembali oleh perusahaan tersebut lebih tepat diakui sebagai bagian dari cadangan premi dan bukan merupakan utang klaim.





222222221111111111111111



2. Pasal 13, Pasal 15, serta Pasal 25 s.d Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa penyelesaian klaim telah dilakukan dengan wajar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeelllllllleeeeeeeessssssssaaaaaaaaiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Klaim register. 1. Teliti klaim dalam proses yang sudah lama tetapi belum selesai. Tanyakan penyebabnya dan perhatikan kemungkinan adanya kesengajaan penguluran waktu.

2. Daftar klaim dalam proses.

3. Daftar utang klaim.

4. Berkas klaim lengkap. 2. Ambil sampel pembayaran klaim. Hitung tanggal pembayaran dengan klaim dinyatakan disetujui untuk dibayar. Secara umum, untuk klaim yang besar selain DLA ada surat yang menunjukkan adanya konfirmasi jumlah klaim yang telah disetujui tertanggung maupun penanggung.

3. Mintakan penjelasan bila ada klaim yang sudah settle namun proses pembayarannya lebih dari 30 hari.






222222221111111122222222

1100.. SSAALLUURRAANN DDIISSTTRRIIBBUUSSII PPEEMMAASSAARRAANN


-



2. Pasal 38 dan Pasal 39 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.


Untuk mengetahui saluran distribusi yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produk asuransi dan memperoleh keyakinan bahwa pelaksanaan pemasaran produk asuransi tersebut telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSaaaaaaaalllllllluuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDiiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuussssssssiiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Perjanjian kerjasama pemasaran dengan pihak lain yang mencakup antara lain agen perorangan, agen badan hukum, dan perbankan.

1. Minta penjelasan tentang saluran distribusi yang dimiliki perusahaan serta pangsa pasar untuk masing-masing-masing saluran distribusi tersebut.

2. Pelajari perjanjian kerrrrjasama yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Daftar tenaga agen dan sertifikat keagenan yang dimiliki.

3. Periksa apakah seluruh tenaga agen telah memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan jenis asuransi yang dipasarkan.

4. Ambil sampel tenaga agen dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

5. Cek izin usaha dari Kementerian Keuangan untuk perusahaan keagenan yang berkerjasama dengan perusahaan.





222222221111111133333333

6. Cek apakah kerja sama bancassurance telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.


1111.. PPEENNEERRAAPPAANN PPRRIINNSSIIPP MMEENNGGEENNAALL NNAASSAABBAAHH


-


1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.010/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

2. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 01/BL/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan transaksi-transaksi yang dikategorikan dalam suspicious transaction dan cash transaction kepada PPATK.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnssssssssiiiiiiiipppppppp MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaallllllll NNNNNNNNaaaaaaaassssssssaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaahhhhhhhh

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Pedoman PMN. 1. Dapatkan surat penyampaian pedoman PMN kepada Kementerian Keuangan. Penyampaian paling lambat tanggal 9 April 2011.

2. Manual sistem informasi mengenai PMN.

3. Struktur organisasi & keputusan mengenai pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pegawai

2. Pelajari struktur organisasi perusahaan apakah ada unit kerja khusus atau pegawai khusus yang menangani PMN serta kertas kerja dan laporan yang dihasilkan





222222221111111144444444

khusus yang menangani PMN.

unit atau pegawai tersebut.

4. Bukti pelaporan PMN kepada Kementerian Keuangan.

3. Telaah sistem informasi perusahaan, apakah mampu mengidentifikasi adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan.

5. Program dan realisasi sosialisasi Pedoman PMN.

4. Lakukan sampling terhadap transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan khususnya untuk produk dengan risiko tinggi seperti produk yang dikombinasikan dengan investasi, nasabah berrisiko tinggi, dan jumlah premi yang tinggi > Rp25 juta. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan analisis, identifikasi, dan verifikasi terhadap tertanggung atau beneficial owner sesuai dengan pedoman P4MN dan memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan transaksi-transaksi yang dikategorikan dalam suspicious transaction dan cash transaction kepada PPATK.

6. Bukti pelaporan transaksi yang mencurigakan atau transaksi kas kepada PPATK.

7. Form SPPA yang menunjukkan ada atau tidaknya informasi mengenai sumber dana premi.

5. Cek apakah formulir SPPA telah mencacantumkan informasi mengenai sumber dana nasabah.

6. Minta bukti pelaporan atas transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan. Permintaan tersebut dilakukan secara sampling.

7. Dapatkan program pelatihan karyawan mengenai penerapan PMN dan realisasi dari program tersebut.

8. Minta hasil audit PPATK dan pelaksanaan rekomedasi PPATK.





222222221111111155555555


PPeerruussaahhaaaann AAssuurraannssii DDaann PPeerruussaahhaaaann RReeaassuurraannssii DDeennggaann

PPrriinnssiipp SSyyaarriiaahh

1. Pemeriksaan terhadap aspek operasional untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah secara umum mengacu pada prosedur pemeriksaan aspek operasional untuk usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional.

2. Beberapa kondisi yang perlu mendapat perhatian pemeriksa terkait dengan kekhususan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah sebagai berikut:

a. Produk

1) Penerapan prinsip dasar berupa tolong menolong (ta’awuni) dan saling menanggung (takafuli).

2) Penerapan akad tabarru’ (yaitu digunakan di antara para peserta) dan akad tijari (yaitu digunakan antara peserta dengan entitas pengelola).

3) Pembayaran dari peserta: a) Kontribusi saja. b) Kontribusi dan investasi.

4) Penggunaan akad wakalah atau mudarobbah dalam kontrak antara perusahaan sebagai entitas pengelola dan peserta.

b. Dukungan Reasuransi

Terdapat perbedaan pengaturan mengenai dukungan reasuransi antara usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah dan usaha asuransi dan usaha reasuransi konvensional

DD.. AASSPPEEKK MMAANNAAJJEEMMEENN

11.. HHAASSIILL UUNNDDEERRWWRRIITTIINNGG


Rasio Pertumbuhan Premi

Rasio ini menjadi penting karena memberikan indikasi keberhasilan perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Selain itu, rasio ini dapat juga dijadikan input untuk menilai kesiapan, kemampuan, dan kapasitas perusahaan dalam menghadapi pertumbuhan premi yang terlalu cepat (tinggi).

Rasio Pertumbuhan = Kenaikan (Penurunan) Premi





222222221111111166666666

Premi Premi Neto Thn Sebelumnya

Kenaikan (penurunan) yang tajam pada volume premi neto menunjukkan indikasi kurangnya tingkat kestabilan kegiatan operasi perusahaan.

Hasil rasio ini sebaiknya diinterpretasikan bersama dengan sejarah dan operasi perusahaan. Dalam melakukan analisis rasio ini harus diperhatikan pula alasan-alasan yang dikemukakan perusahaan yang menyebabkan angka rasio menjadi berfluktuasi. Di samping itu perlu pula dipertimbangkan adanya perubahan yang terjadi dalam industri asuransi dan perekonomian nasional.


-


Untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil underwriting telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll UUUUUUUUnnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwwrrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Chart of account. 1. Prosedur pemeriksaan untuk

objek hasil underwriting dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pendapatan dan beban serta akun-akun terkait lainnya.

2. Laporan laba rugi.

3. Buku besar:

a. Premi bruto, premi reasuransi masuk, dan premi reasuransi keluar.

2. Cek hasil underwriting dan bandingkan dengan:

b. CAPYBMP periode pemeriksaan dan periode sebelumnya.

a. Periode sebelumnya.

b. Periode satu tahun sebelumnya.

c. Rata-rata industri.

c. Beban klaim dan manfaat dan klaim reasuransi.

3. Lakukan analisis trend perkembangan hasil underwriting

d. Cadangan klaim periode pemeriksaan dan sebelumnya.


e. Cadangan premi





222222221111111177777777

periode pemeriksaan dan sebelumnya.

f. Beban akusisi.

22.. RRAASSIIOO BBEEBBAANN UUSSAAHHAA TTEERRHHAADDAAPP PPRREEMMII NNEETTOO


Rasio Biaya Manajemen

Merupakan salah satu rasio terpenting karena dapat dijadikan ukuran dalam melihat rentabilitas perusahaan dan komitmen manajemen terhadap pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Perolehan laba sangat ditentukan oleh biaya operasi, administrasi, dan umum, terutama pada perusahaan asuransi yang tidak terlalu besar.

Rasio Biaya Manajemen

= Biaya Manajemen

Pendapatan Premi Neto

Rasio ini mengukur biaya manajemen yang terjadi dalam kegiatan usaha serta memberikan indikasi tentang tingkat efisiensi operasi perusahaan.

Analisis terhadap rasio ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam terhadap setiap unsur biaya manajemen, terutama unsur yang memberikan kontribusi terbesar. Misalnya dalam hal rasio ini meningkat atau cukup tinggi, maka perlu dilakukan analisis terhadap setiap komponen biaya manajemen untuk mengetahui adanya pembebanan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode lalu.


-


Untuk memperoleh keyakinan bahwa rasio beban usaha terhadap premi neto telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

NNNNNNNNeeeeeeeettttttttoooooooo

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


Buku besar beban usaha yang mencakup antara lain beban pemasaran,

1. Cek rasio beban usaha terhadap premi neto untuk menilai kinerja efisiensi perusahaan.





222222221111111188888888

beban umum dan administrasi, serta beban umum lainnya.

2. Bandingkan rasio tersebut dengan:


b. Rata-rata industri khususnya untuk pemeriksaan dengan periode pemeriksaan tahunan.

3. Lakukan analisis trend kinerja efisiensi perusahaan dan minta penjelasan kendala yang dihadapi perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak seperti yang ditargetkan.


33.. RRAASSIIOO BBEEBBAANN KKLLAAIIMM NNEETTOO TTEERRHHAADDAAPP PPRREEMMII NNEETTOO


Pengukuran kinerja underwriting tersebut pada dasarnya tidak sepenuhnya dapat diterapkan untuk usaha asuransi jiwa kecuali untuk penyelenggaraan beberapa lini usaha asuransi yang merupakan asuransi dengan kontrak berjangka pendek (yearly renewable term) seperti asuransi kematian, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan. Beberapa karakteristik yang menyebabkan ukuran tersebut tidak sepenuhnya dapat digunakan antara lain adalah:

1. Kontrak asuransi jiwa umumnya merupakan kontrak jangka panjang.

Untuk kontrak jangka panjang tersebut terdapat kesulitan untuk melakukan pembandingan antara klaim dan premi secara tepat karena adanya perbedaan periode pengakuan klaim dan premi.

2. Produk asuransi jiwa secara umum mengandung komponen manfaat investasi.

Untuk produk investasi tersebut terdapat kesulitan untuk melakukan pembandingan antara beban klaim dan premi karena terjadinya perbedaan pengakuan untuk komponen investasi. Pada beban klaim, komponen investasi telah diakui sebagai bagian dari cadangan premi. Namun, kondisi tersebut tidak berlaku untuk sisi pendapatan. Pendapatan terkait dengan produk investasi tersebut diakui dalam bentuk pendapatan premi dan pendapatan hasil investasi.

Namun demikian, pengungkapan mengenai rasio beban klaim neto tersebut tetap diperlukan khususnya dalam rangka





222222221111111199999999

pengungkapan mengenai combined ratio.

Karakterisitik lain hasil dari rasio tersebut untuk perusahaan asuransi jiwa adalah tingginya angka rasio yang dicapai oleh perusahaan asuransi jiwa. Tingginya angka rasio tersebut secara umum dipengaruhi oleh jenis produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan khususnya produk asuransi yang memberikan manfaat investasi. Untuk itu, pemeriksa perlu menambahkan pengungkapan tambahan mengenai komposisi produk asuransi khususnya yang mengandung manfaat investasi, penjelasan mengenai penyebab tingginya angka rasio tersebut yang disebabkan adanya asimetri dalam pengakuan beban dan pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, dan penjelasan perlunya membaca angka rasio tersebut bersama dengan rasio hasil investasi dibandingkan dengan pendapatan premi neto.


-


Untuk memperoleh keyakinan bahwa rasio beban klaim neto terhadap premi neto telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm NNNNNNNNeeeeeeeettttttttoooooooo TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp

PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii NNNNNNNNeeeeeeeettttttttoooooooo

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Chart of account. 1. Cek rasio beban klaim neto terhadap premi neto untuk menilai kinerja akseptasi perusahaan.

2. Laporan laba rugi.

3. Buku besar:

a. Premi bruto, premi reasuransi masuk, dan premi reasuransi keluar.







222222222222222200000000

b. CAPYBMP periode pemeriksaan dan periode sebelumnya.

b. rata-rata industri khususnya untuk pemeriksaan dengan periode pemeriksaan tahunan.

3. Lakukan analisis trend kinerja akseptasi perusahaan dan minta penjelasan kendala yang dihadapi perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak seperti yang ditargetkan.

c. Beban klaim dan manfaat dan klaim reasuransi.

d. Cadangan klaim periode pemeriksaan dan sebelumnya.


e. Cadangan premi periode pemeriksaan dan sebelumnya.

f. Beban akusisi.

44.. RRAASSIIOO HHAASSIILL IINNVVEESSTTAASSII


Rasio ini menjadi penting dalam menentukan sehat tidaknya perusahaan asuransi karena merupakan komponen penting dalam menentukan jumlah laba yang diperoleh. Namun lebih dari itu, rasio ini dapat pula dimanfaatkan untuk menilai kebijakan investasi yang dijalankan oleh perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi harus menempatkan kekayaannya pada jenis-jenis investasi yang aman dan likuid, dan tidak hanya memperhatikan kemungkinan perolehan keuntungan yang besar.

Rasio Hasil Investasi =

Pendapatan Bersih Investasi Tahun Berjalan

Rata-rata Investasi 2 Periode

Rasio ini memberikan indikasi secara umum mengenai kualitas setiap jenis investasi serta mengukur hasil (return) dari investasi. Rendahnya rasio menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan kurang tepat, yang dapat disebabkan oleh penempatan investasi yang salah dalam aktiva tetap, investasi spekulatif atau alasan lain seperti metode penilaian aktiva, stabilitas, dan likuditas investasi.


-


Untuk memperoleh keyakinan bahwa rasio hasil investasi telah





222222222222222211111111

disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan laba rugi. 1. Cek rasio hasil investasi untuk menilai kinerja investasi perusahaan.

2. Buku besar, yang mencakup hasil investasi periode berjalan dan investasi dua periode.




3. Lakukan analisis trend kinerja investasi perusahaan dan minta penjelasan kendala yang dihadapi perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak seperti yang ditargetkan.


55.. CCOOMMBBIINNEEDD RRAATTIIOO


1. Combined ratio merupakan gabungan antara rasio beban klaim neto terhadap premi neto dan beban usaha terhadap premi neto. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan premi yang dapat digunakan untuk menutup beban underwriting dan beban usaha.

2. Combined ratio juga dapat diperluas dengan memasukkan unsur rasio hasil investasi terhadap premi neto selain rasio beban klaim neto terhadap premi neto dan beban usaha terhadap premi neto. Rasio ini digunakan khususnya untuk mengukur kinerja perusahaan asuransi jiwa mengingat manfaat yang diperjanjikan di dalam kontrak asuransi jiwa mengandung unsur investasi.


-






222222222222222222222222


1. Combined ratio telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Perusahaan memiliki kinerja yang cukup untuk menunjang kelangsungan kegiatan usahanya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: CCCCCCCCoooooooommmmmmmmbbbbbbbbiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeedddddddd RRRRRRRRaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooo

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


Data mengenai beban usaha, beban klaim neto, hasil investasi, dan premi neto.

1. Cek combined ratio untuk menilai kinerja investasi perusahaan.




3. Lakukan analisis trend kinerja perusahaan dan minta penjelasan kendala yang dihadapi perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak seperti yang ditargetkan.


EE.. KKAANNTTOORR CCAABBAANNGG DDAANN AATTAAUU KKAANNTTOORR PPEEMMAASSAARRAANN


Prosedur pemeriksaan ini merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kantor cabang dan atau kantor pemasaran perusahaan yang dilakukan di kantor cabang dan atau kantor pemasaran yang bersangkutan.



2. Pasal 31 s.d. Pasal 37 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan





222222222222222233333333

Perusahaan Reasuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa kantor cabang atau kantor pemasaran beroperasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr CCCCCCCCaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggg ddddddddaaaaaaaannnnnnnn aaaaaaaattttttttaaaaaaaauuuuuuuu KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr

PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


KKKKKKKKeeeeeeeelllllllleeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaaggggggggaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan dokumen dan prosedur pemeriksaan terhadap perizinan kantor cabang dan atau pelaporan pembukaan kantor cabang/pemasaran/perwakilan yang dilakukan di kantor pusat perusahaan.

TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAhhhhhhhhlllllllliiiiiiii

Dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan dokumen dan prosedur pemeriksaan terhadap tenaga ahli yang dilakukan di kantor pusat perusahaan. Selain itu, lakukan wawancara secara langsung dengan tenaga ahli mengenai ruang lingkup tanggung jawabnya untuk mengetahui kesesuaian penunjukan sebagai tenaga ahli dan ruang lingkup tanggung jawabnya.

SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

Laporan yang harus disampaikan kepada kantor pusat, jika ada.

1. Cek apakah kantor cabang atau kantor perwakilan melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan secara berkala.

2. Cek sistem yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pencatatan transaksi dan penyusunan laporan tersebut.


AAAAAAAAkkkkkkkksssssssseeeeeeeeppppppppttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm

Dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan dokumen dan prosedur pemeriksaan terhadap prosedur akseptasi, prosedur klaim, serta





222222222222222244444444

pembayaran klaim yang dilakukan di kantor pusat perusahaan.

IIIIIIIInnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaassssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuukkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrr

- 1. Lakukan pengamatan infrastruktur yang dimiliki kantor cabang atau kantor perwakilan yang meliputi antara lain gedung, sistem komputerisasi, customer services, serta sumber daya manusia yang dimiliki. Cek apakah infrastruktur tersebut telah dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kantor cabang atau kantor perwakilan.


LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn--------llllllllaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn

1. Kondisi lain yang dianggap perlu diungkapkan untuk memberikan informasi yang sewajarnya diketahui oleh para stakeholder.

2. Penilaian kantor cabang dan atau kantor perwakilan yang dimiliki oleh perusahaan dilihat dari efisiensi dan efektifitasnya. Pemeriksa dapat menilai kinerja masing-masing kantor cabang dan atau kantor perwakilan yang ada dari tingkat hasil operasi bersih yang diperoleh dan efektifitasnya dalam menyumbang hasil operasi perusahaan secara keseluruhan.

FF.. LLAAIINN--LLAAIINN


Apabila dalam proses pemeriksaan, pemeriksa menemukan kondisi yang perlu diungkapkan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan namun temuan tersebut tidak termasuk dalam aspek sebagaimana telah diuraikan di atas, pemeriksa tetap perlu melakukan pendalaman terhadap kondisi atau permasalahan tersebut.


Dasar hukum yang digunakan tergantung kepada kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.


Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.





222222222222222255555555


Objek, dokumen, dan prosedur pemeriksaan tergantung kepada kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

55..22.. PPRROOSSEESS PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN PPEERRUUSSAAHHAAAANN PPIIAALLAANNGG AASSUURRAANNSSII DDAANN PPEERRUUSSAAHHAAAANN

PPIIAALLAANNGG RREEAASSUURRAANNSSII

55..22..11.. PPeerrssiiaappaann PPeemmeerriikkssaaaann

PPPersiapan Pemeriksaan merupakan persiapan yang dilakukan Tim

Pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh

pemahaman atas perusahaan yang akan diperiksa dan untuk mengetahui

aspek-aspek pemeriksaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam

tahap ini persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

55555555........22222222........11111111........11111111........ MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaattttttttaaaaaaaa,,,,,,,, IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssssiiiiiiii,,,,,,,, LLLLLLLLaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn,,,,,,,, ddddddddaaaaaaaannnnnnnn HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss

ddddddddaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii PPPPPPPPiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaakkkkkkkk IIIIIIIInnnnnnnntttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaallllllll BBBBBBBBiiiiiiiirrrrrrrroooooooo PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

DDData atau dokumen yang diperlukan dalam analisis

pendahuluan antara lain adalah sebagai berikut:

a. data perizinan, susunan pengurus dan komisaris, alamat, pemegang

saham, sanksi administrasi, data umum lainnya, serta data

pengaduan yang terdapat di Bagian Kelembagaan Perusahaan

Perasuransian (Bagian I).

b. laporan posisi keuangan (neraca) perusahaan dan hasil analisis atas

laporan posisi keuangan (neraca) yang dilakukan oleh Bagian Analisis

Laporan posisi keuangan (neraca) Perusahaan Perasuransian (Bagian

II).

c. laporan operasional perusahaan, dan hasil analisis atas laporan

tersebut yang dilakukan oleh Bagian Analisis Penyelenggaran Usaha

Perusahaan Perasuransian (Bagian III).

d. data atau dokumen dari sumber lain yang dianggap perlu.

55555555........22222222........11111111........22222222........ MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeennnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaaggggggggiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa

DDDalam tahap ini, staf pemeriksa yang akan menjadi calon

anggota tim pemeriksaan dipimpin oleh calon ketua tim pemeriksaan





222222222222222266666666

melakukan pembagian kerja atau tugas pemeriksaan di antara anggota

tim.

55555555........22222222........11111111........33333333........ MMMMMMMMeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt AAAAAAAAnnnnnnnnaaaaaaaalllllllliiiiiiiissssssssiiiiiiiissssssss PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuulllllllluuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiitttttttt

BBBerdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari internal

Biro Perasuransian dan sumber lain yang dianggap perlu, staf pemeriksa

yang akan menjadi calon anggota tim pemeriksaan menyusun analisis

pendahuluan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut, staf

pemeriksa tersebut menyusun program audit. Analisis pendahuluan dan

program audit tersebut kemudian disampaikan kepada kepala sub

bagian di lingkungan Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian

yang akan menjadi penyelia untuk tim pemeriksaan yang bersangkutan.

Setelah meneliti dan melakukan koreksi yang diperlukan, analisis

pendahuluan dan program audit ditandatangani oleh calon penyelia dan

calon ketua tim pemeriksaan, dan disampaikan kepada Kepala Bagian

Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Format Analisis Pendahuluan

dan Program Audit terdapat dalam Lampiran VII-a.

55555555........22222222........11111111........44444444........ MMMMMMMMeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbuuuuuuuuaaaaaaaatttttttt KKKKKKKKuuuuuuuueeeeeeeessssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrr ddddddddaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaaffffffffttttttttaaaaaaaarrrrrrrr PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnttttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDooooooookkkkkkkkuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn

AAAAAAAAwwwwwwwwaaaaaaaallllllll


pemeriksaan menyusun daftar pertanyaan atau kuesioner dan daftar

permintaan dokumen awal yang akan disampaikan kepada perusahaan

asuransi atau perusahaan reasuransi yang akan diperiksa. Daftar

pertanyaan atau kuesioner tersebut merupakan bahan yang akan

digunakan sebagai dasar melakukan wawancara dengan karyawan inti

perusahaan (key person). Format daftar pertanyaan terdapat dalam

Lampiran XX.

55555555........22222222........11111111........55555555........ MMMMMMMMeeeeeeeemmmmmmmmppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiiiaaaaaaaappppppppkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDooooooookkkkkkkkuuuuuuuummmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg DDDDDDDDiiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuuttttttttuuuuuuuuhhhhhhhhkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSeeeeeeeellllllllaaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaa

PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


pemeriksaan mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan

selama pemeriksaan. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

a. Surat perintah pemeriksaan, surat tugas, dan surat pemberitahuan

pemeriksaan.

b. Laporan hasil analisis pendahuluan.





222222222222222277777777

c. Surat permintaan dokumen.

d. Berita acara pemeriksaan.

e. Kertas kerja pemeriksaan (KKP).

f. Daftar pertanyaan (kuestioner).

g. Dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan selama tugas

pemeriksaan.

55..22..22.. PPeemmeerriikkssaaaann LLaappaannggaann

PPPemeriksaan lapangan dilakukan di kantor perusahaan pialang

asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Tujuan pemeriksaan lapangan

adalah memperoleh keyakinan mengenai kondisi perusahaan pialang asuransi

atau perusahaan pialang reasuransi yang sebenarnya, meneliti kesesuaian

kondisi perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, praktik penyelenggaraan

usaha yang sehat, dan standar lainnya, mengidentifikasi risiko-risiko yang

melekat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pialang asuransi

atau perusahaan pialang reasuransi, serta memastikan bahwa perusahaan

pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi telah melakukan langkah-

langkah yang cukup dalam bertindak mewakili kepentingan pemegang polis.

Dalam tahap ini dilakukan 2 (dua) tahap pemeriksaan lapangan yaitu:

a. Pemeriksaan Pendahuluan.

b. Pemeriksaan Berdasarkan Program Pemeriksaan (Audit).

55555555........22222222........22222222........11111111........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaahhhhhhhhuuuuuuuulllllllluuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn

PPPemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang

dilakukan dalam rangka menilai sistem pengendalian internal

perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang

diperiksa. Pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya mencakup

pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur serta struktur organisasi

yang ada khususnya mengenai keberadaan pengendalian internal di

dalam masing-masing sistem dan prosedur serta struktur organisasi

tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pemeriksaan terhadap

penerapan sistem dan prosedur serta pembagian tugas dan wewenang

pada setiap unit organisasi yang ada.

Dalam pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksaan melakukan

kegiatan pemeriksaan sebagai berikut:





222222222222222288888888

a. Melaksanakan wawancara secara langsung dengan pihak direksi dan

divisi di bawahnya untuk memperoleh gambaran umum mengenai

kondisi pengendalian internal perusahaan pialang asuransi atau

perusahaan pialang reasuransi yang diperiksa.

Dalam melakukan wawancara, tim pemeriksaan harus mampu

mengembangkan pertanyaan yang sudah termuat dalam kuestioner

dan pada saat yang bersamaan dapat meminta dokumen tambahan

yang mendukung keterangan yang didapat pada saat dilakukan

wawancara.

b. Memahami dan menilai struktur pengendalian internal perusahaan

yang ada. Pemahaman mengenai pengendalian internal tersebut

terutama akan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Tim pemeriksaan perlu mendapatkan informasi yang cukup

mengenai integritas manajemen dan kecukupan catatan

akuntansi, sehingga bukti yang kompeten tersedia untuk

mendukung saldo laporan keuangan.

2) Pemahaman terhadap struktur pengendalian internal

memungkinkan tim pemeriksaan untuk mendeteksi potensi salah

saji yang material dalam laporan posisi keuangan (neraca)

perusahaan.

3) Pemahaman terhadap struktur pengendalian intern

memungkinkan tim pemeriksaan untuk merancang pengujian

saldo laporan posisi keuangan (neraca) secara efektif.

c. Menelusuri kembali (trace back) hasil atau output laporan posisi

keuangan (neraca) dari awal hingga akhir (jurnal, buku

pembantu/sub ledger, buku besar/ledger, dan laporan keuangan)

dengan melakukan pemeriksaan atas saldo-saldo yang ada di

laporan posisi keuangan (neraca) dengan saldo yang ada di buku

rinciannya/pendukungnya.

d. Pembuktian antara dokumen pendukung dengan pembukuan yang

ada pada perusahaan dengan berdasarkan sampel yang dilakukan.

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk meyakinkan bahwa akun-akun

perusahaan telah dicatat dan dinilai dengan benar.

Setelah memperoleh pemahaman tentang struktur

pengendalian internal yang ada di perusahaan, pemeriksa dapat

menentukan tingkat sampling pada periode yang diperiksa.





222222222222222299999999


pemeriksaan pendahuluan sebagai berikut:

11.. SSIISSTTEEMM DDAANN PPRROOSSEEDDUURR


-


1. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

2. Pasal 12 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi.



1. Sistem dan prosedur kerja telah dibakukan dalam manual akuntansi, pelayanan akseptasi, pelayanan penempatan reasuransi, pelayanan klaim, investasi, dan manajemen risiko dan diterapkan secara konsisten.

2. Sistem dan prosedur kerja telah mencakup pengendalian intern yang cukup.

3. Sistem dan prosedur yang dimiliki perusahaan mampu untuk menunjang kegiatan perusahaan

4. Adanya integrasi dari sistem-sistem yang bersifat sistem elektronik (komputerisasi) atau sistem database manajemen yang ada di perusahaan.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr KKKKKKKKeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Manual akuntansi, pelayanana akseptasi, pelayanan penempatan reasuransi, pelayanan klaim, investasi, dan manajemen risiko.

1. Minta dan pelajari manual atau buku pedoman yang dimiliki oleh perusahaan antara lain: manual akuntansi, pelayanan akseptasi, pelayanan penempatan reasuransi, dan pelayanan klaim.

2. Flow chart dokumen 2. Pastikan bahwa manual telah





222222223333333300000000

maupun flow chart aktifitas.

dibakukan secara formal oleh direksi.

3. Limit otorisasi keuangan.

3. Minta dan pelajari flow chart dokumen maupun flow chart aktifitas.

4. Keputusan direksi, surat edaran, atau memo internal mengenai sistem dan prosedur kerja.

4. Teliti apakah manual tersebut telah mencakup sistem dan prosedur kerja standar yang berlaku secara umum dan mencakup pengendalian intern yang cukup.

5. Manual sistem komputerisasi dan bentuk laporan yang dapat dihasilkan dari sistem komputer.

5. Lakukan uji petik terhadap masing-masing prosedur kerja.

6. Pastikan bahwa sampel tersebut telah sesuai dengan limit otorisasi keuangan.

7. Minta penjelasan mengenai sistem komputerisasi atau database dan contoh informasi atau laporan yang dapat dihasilkan.


22.. SSTTRRUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII


-


1. Pasal 3 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.




1. Perusahaan telah memiliki struktur organisasi yang memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan.

2. Struktur organisasi telah dilengkapi dengan pejabat/pegawai di





222222223333333311111111

dalam unit organisasi yang ada serta kelengkapan uraian mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja.

3. Kecukupan pengendalian internal yang tercermin dari struktur organisasi yang ada.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSttttttttrrrrrrrruuuuuuuukkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrr OOOOOOOOrrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Struktur organisasi. 1. Minta dan pelajari struktur organisasi terutama fungsi operasional, administrasi, dan keuangan.

2. Uraian tugas, wewenang, dan pembagian kerja (job description).

2. Minta dan pelajari job description antara lain: limit kewenangan, tanggung jawab, dan laporan yang dihasilkan.

3. Pelajari apakah telah ada pemisahan fungsi yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan, termasuk di dalamnya uraian mengenai level pemisahan tersebut, apakah pemisahan tersebut pada level direksi atau di bawah direksi.

4. Cek apakah struktur organisasi diisi/dilengkapi dengan pejabat.

5. Review apakah pengendalian internal sudah tercermin dari struktur organisasi yang ada.

6. Lakukan penilaian apakah struktur organisasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.


33.. PPEENNEELLUUSSUURRAANN KKEEMMBBAALLII SSIIKKLLUUSS AAKKUUNNTTAANNSSII


1. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan posisi keuangan (neraca) perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu.





222222223333333322222222

2. Siklus akuntansi dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode.

3. Siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut: transaksi usaha-> pembuatan bukti asli -> pencatatan dalam buku harian (jurnal) -> pencatatan ke dalam buku besar (general ledger) dan buku tambahan (subsidiary ledger) -> neraca lajur penyesuaian -> laporan posisi keuangan (neraca) -> jurnal penutup -> neraca saldo setelah penutupan.

4. Siklus akuntansi tersebut mengacu pada standar akuntansi keuangan di Indonesia.






1. Siklus akuntansi perusahaan telah cukup mendukung dalam menghasilkan informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

2. Saldo yang ada di laporan posisi keuangan (neraca) sesuai dengan saldo yang ada di buku rinciannya atau pendukungnya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeelllllllluuuuuuuussssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaalllllllliiiiiiii SSSSSSSSiiiiiiiikkkkkkkklllllllluuuuuuuussssssss

AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan posisi keuangan (neraca).

1. Review alur pembukuan akuntansi baik yang secara manual maupun yang ada di sistem komputerisasi.

2. Buku besar/general ledger account.

3. Buku besar pembantu/subsidiary ledger account.

2. Cek saldo-saldo yang ada di laporan posisi keuangan (neraca) dengan saldo yang ada di buku rinciannya/pendukungnya.

3. Pelajari apakah perlakuan





222222223333333333333333

akuntansi atau kebijakan akuntansi terhadap akun laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

4. Review apakah penerapan akuntansi telah dilakukan secara konsisten.


44.. PPEENNEELLUUSSUURRAANN KKEE BBUUKKTTII PPEENNDDUUKKUUNNGG


Keberadaan saldo-saldo laporan posisi keuangan (neraca) harus dapat diuji kewajarannya sesuai dengan bukti fisik dan/atau dokumen legalnya dan penyajian di laporan posisi keuangan (neraca) sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Contoh: Obligasi diperoleh dengan premium/discount. Saldo yang dilaporkan adalah saldo setelah amortisasi dari premium/discount tersebut.






1. Laporan keuangan telah disusun dengan wajar sesuai dengan bukti–bukti pendukungnya.

2. Perusahaan telah membukukan dan mendokumentasikan transaksi keuangan dengan tertib.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeelllllllluuuuuuuussssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKeeeeeeee BBBBBBBBuuuuuuuukkkkkkkkttttttttiiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnndddddddduuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnngggggggg

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan posisi keuangan (neraca).

1. Cek saldo yang ada di dalam laporan keuangan neraca dengan





222222223333333344444444

2. Buku besar/general ledger account.

saldo yang ada di buku rinciannya atau pendukungnya.

3. Buku besar pembantu/subsidiary ledger account.

2. Ambil sampel secukupnya dan telusuri pencatatannya sampai ke bukti fisik, dan/atau dokumen legalnya.






222222223333333355555555

Dari hasil penilaian terhadap struktur pengendalian internal dan

penelusuran kembali siklus akuntansi serta pemeriksaan pendahuluan

tersebut di atas, pemeriksa dapat menentukan apakah pemeriksaan

akan dilanjutkan atau dihentikan. Penentuan dilanjutkan atau

dihentikannya pemeriksaan tergantung kepada tingkat materialitas

kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk penghentian

pemeriksaan terdapat 2 (dua) pilihan yang dapat dilakukan yaitu:

a. Pemeriksaan dihentikan dan perusahaan diberikan waktu untuk

memperbaiki kesalahannya. Apabila perusahaan tidak sanggup

memperbaiki kesalahannya dalam jangka waktu yang ditentukan

(maksimal 5 (lima) hari kerja) maka pemeriksa dapat langsung

membuat LHPS.

b. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara yang bersifat

sementara dinyatakan bahwa pemeriksaan hanya terbatas pada

sistem dan prosedur pembukuan dan menghasilkan angka-angka

dan pembukuan yang tidak mendukung isi dari laporan posisi

keuangan (neraca) sehingga dapat dikenakan sanksi dengan

diberikan jangka waktu untuk perbaikan pembukuan perusahaan.

55555555........22222222........22222222........22222222........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrddddddddaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ((((((((AAAAAAAAuuuuuuuuddddddddiiiiiiiitttttttt))))))))

SSSetelah melakukan pemeriksaan pendahuluan, tim

pemeriksaan melakukan pemeriksaan sesuai dengan program audit

yang telah disusun. Pelaksanaan pemeriksaan pada tahap ini dilakukan

sesuai dengan tahapan proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam

pedoman ini.


masing-masing aspek pemeriksaan sebagai berikut:

AA.. AASSPPEEKK KKEELLEEMMBBAAGGAAAANN

11.. AANNGGGGAARRAANN DDAASSAARR


-








222222223333333366666666





Untuk memperoleh keyakinan bahwa anggaran dasar perusahaan telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk hal yang terkait dengan:

1. Maksud dan tujuan perusahaan telah sesuai dengan asas spesialisasi usaha.

2. Pelaporan setiap perubahaan anggaran dasar.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: AAAAAAAAnnnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrr

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Akta notaris pendirian. 1. Minta akta notaris pendirian dan anggaran dasar perusahaan, serta perubahan anggaran dasar.

2. Anggaran dasar serta perubahannya.

2. Review anggaran dasar dan buat kertas kerjanya tentang:

3. Bukti pengesahan atau pernyataan pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

a. Maksud & tujuan perusahaan.

b. Pengesahan anggaran dasar dari Kementerian Kehakiman dan pemuatan dalam lembaran Berita Negara.

4. Notulen rapat perusahaan.

3. Tulis dalam kertas kerja perubahan-perubahan anggaran dasar yang mencakup antara lain akta notaris, nomor, tanggal, dan perubahan dalam anggaran dasar.

4. Minta bukti bahwa perubahan anggaran dasar telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.






222222223333333377777777

22.. PPEERRIIZZIINNAANN


-



2. Pasal 9 dan Pasal 10, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.



Untuk memperoleh keyakinan bahwa Perusahaan telah beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk hal yang terkait dengan:

1. Kantor pusat dan kantor cabang perusahaan telah beroperasi sesuai dengan izin yang diperoleh.

2. Perusahaan telah melaporkan setiap pembukaan kantor pemasaran/perwakilan dan melaporkan setiap perubahaan atau penutupan kantor.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiizzzzzzzziiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Izin usaha perusahaan. 1. Mintakan dan catat dalam kertas kerja izin usaha perusahaan, baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor cabang.

2. Izin pembukaan kantor kantor cabang.

3. Bukti pelaporan kantor pemasaran.

4. Bukti pelaporan perubahan alamat kantor.

2. Bandingkan jumlah kantor cabang dengan izin pembukaan kantor cabang.

3. Minta bukti pelaporan pembukaan kantor perwakilan.

4. Minta bukti pelaporan tentang perubahan alamat kantor.





222222223333333388888888

5. Cek produksi jasa yang diberikan apakah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.


33.. PPEERRMMOODDAALLAANN


-





Untuk memperoleh keyakinan bahwa permodalan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmooooooooddddddddaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Anggaran dasar pendirian perusahaan dan perubahannya berserta akta notaris.

1. Review pasal tentang permodalan dalam anggaran dasar perusahaan dan perubahannya.


2. Catat share masing-masing pemegang saham, termasuk perubahannya bila terdapat perubahan modal disetor, komposisi kepemilikan, dan susunan pemegang saham.

3. Laporan keuangan. 3. Minta bukti bahwa perubahan permodalan telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.

4. Bukti penyetoran modal untuk tambahan modal disetor.

4. Lihat cash flow tentang pembayaran modal disetor dari pemegang saham dan minta bukti-bukti pendukungnya.





222222223333333399999999


5. Teliti modal sendiri (SAK) perusahaan.


44.. TTEENNAAGGAA AASSIINNGG


-






1. Penggunaan tenaga asing di dalam perusahaan baik yang berfungsi sebagai tenaga ahli maupun pemegang jabatan pada unit organisasi perusahaan telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Pelaporan penggunaan tenaga asing, program pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan penggunaan tenaga asing tersebut, serta laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada Biro Perasuransian telah dilaksanakan secara tertib.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAssssssssiiiiiiiinnnnnnnngggggggg

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan pihak ke tiga tentang tenaga asing.

1. Minta perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga tentang tenaga asing.

2. Dokumen penggunaan tenaga asing.

2. Mintakan kelengkapan dokumen penggunaan tenaga asing.

3. Bukti bahwa tenaga asing tersebut telah

3. Minta bukti bahwa tenaga asing tersebut telah menyampaikan





222222224444444400000000

menyampaikan kepada Kementerian Keuangan program kerja dan program pendidikan dan pelatihan.

kepada Kementerian Keuangan tentang program kerja serta program pendidikan dan pelatihan. Termasuk dalam pelaporan adalah laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

4. Teliti apakah tenaga asing tersebut telah melaksanakan program yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan tersebut.

5. Teliti apakah konsultan/ tenaga asing melakukan fungsi pengelolaan sehari-hari.

a. Minta secara spesifik surat-surat yang ditanda tangani.

b. Teliti apakah konsultan tenaga asing ikut menandatangani surat tersebut.

Jika ya, catat surat-surat yang ditandatangani oleh konsultan tenaga asing tersebut.


55.. TTEENNAAGGAA AAHHLLII


-



2. Pasal 7 s.d. Pasal 11 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memiliki tenaga ahli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain mengenai:





222222224444444411111111

1. Kualifikasi keahlian setingkat ahli atau ajun ahli baik dari asosiasi profesi di dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan jenis usaha/bagian.

2. Pegawai yang diangkat sebagai tenaga ahli, termasuk tenaga ahli kantor cabang.

3. Pelaporan tenaga ahli tersebut kepada Biro Perasuransian yang mencakup pula pernyataan registrasi dari Biro Perasuransian.

4. Penempatan tenaga ahli kantor cabang pada kantor cabang yang bersangkutan.

5. Program pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kepemilikan pegawai yang memiliki kualifikasi keahlian.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAhhhhhhhhlllllllliiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar karyawan dan direksi yang memiliki kualifikasi ahli asuransi dan ajun ahli asuransi yang dimiliki perusahaan, termasuk keahlian lainnya.

1. Minta daftar tenaga ahli dan ajun ahli yang dimiliki perusahaan, serta daftar termasuk tenaga ahli bidang lainnya.

2. Bukti sertifikasi dari pihak yang berwenang untuk masing-masing karyawan dan direksi yang memiliki kualifiksi tersebut.

2. Minta bukti sertifikat keahlian tersebut.

3. Keputusan direksi mengenai pengang-katan tenaga ahli.

3. Teliti apakah kantor pusat memiliki tenaga ahli perusahaan termasuk tenaga ahli bidang lainnya, dan kantor cabang memiliki tenaga ahli kantor cabang.

4. Tulis dalam kertas kerja nama tenaga ahli, nomor, dan tanggal sertifikat keahlian, serta institusi yang mengeluarkan sertifikat keahlian.

5. Cek keberadaaan tenaga ahli yang bersangkutan. Apakah





222222224444444422222222

tenaga ahli bekerja secara penuh waktu serta apakah tenaga ahli kantor cabang bekerja penuh waktu di kantor cabang bersangkutan.


66.. DDIIRREEKKSSII DDAANN KKOOMMIISSAARRIISS


-




3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian khususnya yang berkaitan dengan direksi dan komisaris, antara lain:

1. Kualifikasi dan pengalaman direksi, pernyataan tidak merangkap jabatan, dan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

2. Kepemilikan separoh dari direksi yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan risiko yang relevan dengan jabatannya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeekkkkkkkkssssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKoooooooommmmmmmmiiiiiiiissssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiissssssss

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Surat pernyataan direksi tidak merangkap jabatan eksekutif di perusahaan lain.

1. Minta dan catat akta notaris atau SK pengangkatan: a. Komisaris. b. Direksi.





222222224444444433333333

2. Daftar riwayat hidup untuk masing-masing direksi dan komisaris.

2. Teliti apakah perubahan susunan pengurus perusahaan telah disahkan dalam RUPS dan diaktakan-notariskan.

3. Anggaran dasar perusahaan dan perubahannya.

3. Minta bukti bahwa perubahan susunan komisaris dan direksi perusahaan telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan.


4. Minta surat pernyataan direksi tidak merangkap jabatan eksekutif di perusahaan lain.

5. Keputusan mengenai lulus atau tidaknya dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris.

5. Teliti kemungkinan adanya perangkapan jabatan executive di perusahaan lain.

6. Minta dan pelajari notulen rapat perusahaan.

Jika belum mengikuti, bukti bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris.

7. Minta bukti bahwa direksi dan komisaris telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan, atau kalau tidak bukti bahwa perusahaan telah mengajukan permohonan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris.


77.. KKAANNTTOORR CCAABBAANNGG,, KKAANNTTOORR PPEEMMAASSAARRAANN,, DDAANN KKAANNTTOORR

LLAAIINNNNYYAA YYAANNGG TTEERRPPIISSAAHH DDAARRII KKAANNTTOORR PPUUSSAATT


-


Pasal 31 s.d. Pasal 37 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan kantor selain kantor pusat termasuk izin pembukaan kantor unit usaha syariah bila memiliki unit usaha





222222224444444444444444

syariah, yang mencakup antara lain:

1. Izin pembukaan kantor cabang dan pelaporan kantor pemasaran atau kantor lainnya.

2. Penyelenggaraan kegiatan kantor tersebut sesuai dengan fungsinya.

3. Kepemilikan tenaga ahli untuk masing-masing kantor cabang.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr CCCCCCCCaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggg,,,,,,,, KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn,,,,,,,,

DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaa YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrppppppppiiiiiiiissssssssaaaaaaaahhhhhhhh

DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPuuuuuuuussssssssaaaaaaaatttttttt

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Surat izin usaha. 1. Cek list seluruh kantor perusahaan berserta surat izin yang dimiliki untuk kantor cabang, surat pelaporan kepada Biro Perasuransian, dan pernyataan terdaftar sebagai kantor pemasaran/perwakilan dari Biro Perasuransian.

2. Surat izin pembukaan kantor cabang.

3. Bukti pelaporan pembukaan kantor perwakilan dan kantor lainnya.

4. Bukti pelaporan perubahan nama dan alamat.

2. Cek apakah setiap kantor cabang memiliki tenaga ahli di kantor yang bersangkutan.


88.. PPRROOGGRRAAMM PPEENNGGEEMMBBAANNGGAANN SSUUMMBBEERR DDAAYYAA MMAANNUUSSIIAA


-





Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian





222222224444444455555555

yang berkaitan dengan program pengembangan sumber daya manusia, yang mencakup antara lain:

1. Kepemilikan program pengembangan sumber daya manusia termasuk realisasinya.

2. Dukungan anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia termasuk realisasinya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSuuuuuuuummmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr

DDDDDDDDaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaa MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuussssssssiiiiiiiiaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Program pengembangan sumber daya manusia (jangka pendek maupun jangka panjang).

1. Minta program pengembangan sumber daya manusia (jangka pendek maupun jangka panjang).

2. Minta data tentang pendidikan antara lain pelatihan, seminar, kursus selama 1 tahun yang telah diikuti dan biaya yang telah dikeluarkan.

2. Data tentang pendidikan antara lain, pelatihan, seminar, dan kursus selama 1 tahun.

3. Rincian dan sample biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan & pelatihan.

3. Sample biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan & pelatihan.

4. Bandingkan dan catat prosentase jumlah biaya-biaya tersebut dengan jumlah biaya pegawai untuk periode yang sama.


99.. PPOOLLIISS PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL IINNDDEEMMNNIITTYY


-



2. Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor





222222224444444466666666

425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan polis professional indemnity.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssss PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffffeeeeeeeessssssssssssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll IIIIIIIInnnnnnnnddddddddeeeeeeeemmmmmmmmnnnnnnnniiiiiiiittttttttyyyyyyyy

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Polis professional indemnity.

1. Telaah polis professional indemnity, klausula yang diperjanjikan, perusahaan asuransi penanggung, nilai pertanggungan, dan periode pertanggungan.

2. Bukti pembayaran premi asuransi.


1100.. KKEEAANNGGGGOOTTAAAANN PPAADDAA AASSOOSSIIAASSII


-


Pasal 19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan keanggotaan pada asosiasi perusahaan sejenis.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKeeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggoooooooottttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa AAAAAAAAssssssssoooooooossssssssiiiiiiiiaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


Bukti / sertifikat keanggotaan

1. Minta bukti keanggotaan dan cek masa berlakunya





222222224444444477777777


1111..LLAAIINN--LLAAIINN


-


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

2. Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Asuransi.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian, peraturan perundang-undangan lainnya, dan standar/praktik yang berlaku umum (international best practise).


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: HHHHHHHHuuuuuuuubbbbbbbbuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAffffffffiiiiiiiilllllllliiiiiiiiaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Minta pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan.

2. Disclosure pada laporan keuangan auditi/pernyataan manajemen berkaitan dengan transaksi dengan pihak afiliasi/hubungan istimewa.

2. Teliti share pemegang saham perusahaan afiliasi, jika hubungan afiliasi tersebut karena kepemilikan saham.

3. Ambil sampel transaksi dengan pihak afiliasi.

4. Teliti dan nilai apakah transaksi tersebut wajar.

5. Minta daftar piutang dan teliti apakah terdapat pinjaman kepada pemegang saham dan afiliasinya.





222222224444444488888888

6. Nilai apakah ada transaksi yang merupakan bentuk pengalihan modal ke pihak group/afiliasi.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaannnnnnnnjjjjjjjjiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn ddddddddeeeeeeeennnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn ppppppppiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaakkkkkkkk kkkkkkkkeeeeeeeettttttttiiiiiiiiggggggggaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


Perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

1. Minta dan pelajari perjanjian perusahaan dengan pihak lain, antara lain: dengan broker lainnya, agen, tertanggung, dan perusahaan lain.

2. Lakukan penilaian apakah perjanjian/transkasi tersebur wajar & tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.


BB.. AASSPPEEKK KKEEUUAANNGGAANN

11.. KKEEKKAAYYAAAANN ((AASSEETT))


-


1. Pasal 13A Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008.









222222224444444499999999

1. Saldo kekayaan disajikan dengan wajar.

2. Perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian khususnya ketentuan mengenai pengelolaan aset


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKeeeeeeeekkkkkkkkaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ((((((((AAAAAAAAsssssssseeeeeeeetttttttt))))))))

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan keuangan 1. Telusuri kesesuaian saldo kekayaan pada laporan posisi keuangan (neraca) ke dalam buku besar, buku besar pembantu, dan dokumen pendukungnya.

2. Neraca Saldo, general ledger, dan sub ledger.

3. Dokumen pendukung kekayaan

2. Cek saldo kekayaan dengan dasar penilaian kekayaan (fair value/nilai pasar, nilai perolehan, amortisasi dan impairment) dan cek perhitungan saldo kekayaan.

3. Cek kecukupan kekayaan terhadap kewajiban (liabilitas).

4. Review kebijakan pengelolaan kekayaan perusahaan.


22.. IINNVVEESSTTAASSII



2. Sesuai dengan PSAK tersebut Perusahaan harus menetapkan tujuan investasi dari setiap jenis investasi yang dibuat pada kebijakan investasi sesuai dengan karakteristiknya masing-masing dan harus diterapkan secara konsisten.

3. Surat berharga sesuai dengan tujuan kepemilikannya terdiri dari tiga yaitu surat berharga untuk diperdagangkan (for trading), tersedia untuk dijual (available for sale), serta ditahan hingga jatuh tempo (held for maturity).

4. Surat berharga untuk diperdagangkan (for trading) dan tersedia untuk dijual (available for sale) dinilai berdasarkan harga pasar/fair value, sedangkan ditahan surat berharga ditahan





222222225555555500000000

hingga jatuh tempo (held for maturity) dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dilakukan amortisasi premium/diskon.




Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian yang berkaitan dengan pengelolaan investasi yang mencakup antara lain:

1. Saldo investasi secara SAK dan SAP disajikan dengan wajar.

2. Pengelolaan dana yang dilakukan perusahaan telah mempertimbangkan tingkat keamanan dana investasi, risiko yang dihadapi, dan optimalisasi hasil.

3. Konsistensi kebijakan investasi dan penerapannya.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Kebijakan investasi. 1. Pelajari kebijakan investasi perusahaan apakah telah cukup untuk dapat digunakan sebagai arahan dalam pengelolaan investasi.


3. Rincian investasi berdasarkan nilai buku dan nilai pasar.

4. Rincian hasil investasi.

2. Telusuri kesesuaian saldo investasi pada neraca ke dalam buku besar, buku besar pembantu, dan bukti kepemilikan yang asli dan sah.

5. Mutasi (penempatan dan pencairan) investasi dari awal periode sampai saat pemeriksaan lapangan berlangsung.

3. Cek saldo kekayaan dengan dasar penilaian investasi yaitu fair value atau nilai pasar, nilai perolehan, amortisasi atau penyusutan, dan impairment. Selanjutnya, cek perhitungan saldo investasi. 6. Neraca saldo, ledger,

dan sub ledger. 4. Cek kecukupan investasi terhadap liabilitas. 7. Bukti pendukung





222222225555555511111111

penempatan atau pembelian dan penjualan investasi.

5. Cek dan lakukan penilaian apakah kebijakan investasi dilaksanakan secara konsisten khususnya penetapan klasifikasi tujuan investasi surat berharga (untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan ditahan sampai dengan jatuh tempo) serta penilaian telah dilakukan sesuai dengan SAK dan dilakukan secara konsisten.


aa.. DDeeppoossiittoo BBeerrjjaannggkkaa ddaann SSeerrttiiffiikkaatt DDeeppoossiittoo


-





1. Saldo deposito berjangka dan sertifikat deposito telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo deposito berjangka dan sertifikat deposito secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttoooooooo BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaannnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaa ddddddddaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSeeeeeeeerrrrrrrrttttttttiiiiiiiiffffffffiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaatttttttt

DDDDDDDDeeeeeeeeppppppppoooooooossssssssiiiiiiiittttttttoooooooo

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat deposito dan sertifikat deposito.

b. Ledger & sub ledger deposito dan sertifikat deposito.


2. Rincian deposito per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Rincian hasil investasi deposito.





222222225555555522222222

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) deposito dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

2. Cek hasil penerimaan bunga ke dalam rekening giro serta ledger dan sub ledger perusahaan.

3. Cek apakah terdapat deposito berjangka yang dijadikan jaminan atau agunan. 5. Neraca saldo serta

ledger dan sub ledger.

6. Bukti dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

4. Cek jika ada penempatan deposito di luar negeri.

5. Masukkan saldo hasil pemeriksaan deposito dan sertifikat deposito dalam neraca hasil pemeriksaan.



bb.. SSaahhaamm



2. Saham harus dimiliki dan dikuasai, apabila saham direpokan ke pihak lain maka dikategorikan menjadi kekayaan yang tidak diperkenankan dan disajikan menjadi kelompok investasi lain.





1. Saldo saham telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo saham secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaammmmmmmm

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr






222222225555555533333333

1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah jika saham tercatat di BEI serta posisi yang tercatat di KSEI.

1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat saham/statement of account dari kustodian/KSEI.

b. Ledger & sub ledger saham. c. Daftar mutasi. d. Bukti pendukung. 2. Rincian saham per

periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

2. Dapatkan nilai pasar saham per tanggal neraca.

3. Harga pasar saham. 3. Cek konsistensi pengkategorian pencatatan investasi saham.

4. Rincian hasil investasi saham berupa dividen atau capital gain/loss.

4. Cek apakah terdapat saham yang dijaminkan atau merupakan saham yang direpokan.

5. Mutasi (penempatan dan pencairan) saham dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

5. Cek jika ada penempatan investasi saham di luar negeri.

6. Masukkan saldo hasil pemeriksaan saham dalam neraca hasil pemeriksaan.





cc.. OObblliiggaassii ddaann MMeeddiiuumm TTeerrmm NNootteess ((MMTTNN))







1. Saldo obligasi dan MTN telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo obligasi dan MTN secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.






222222225555555544444444

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: OOOOOOOObbbbbbbblllllllliiiiiiiiggggggggaaaaaaaassssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn MMMMMMMMTTTTTTTTNNNNNNNN

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat asli. b. Ledger & sub ledger obligasi dan MTN.


2. Rating obligasi.


4. Rincian obligasi dan MTN per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

2. Hitung nilai investasi obligasi dan MTN menurut SAK.

3. Cek apakah terdapat obligasi dan MTN yang dijaminkan.

5. Harga pasar obligasi dan MTN.

4. Cek perhitungan amortisasi bila dinilai berdasarkan harga perolehan. 6. Rincian hasil investasi

obligasi dan MTN berupa bunga atau capital gain/loss.

5. Cek konsistensi pengkategorian pencatatan investasi obligasi dan MTN.

7. Mutasi (penempatan dan pencairan) obligasi dan MTN dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

6. Cek jika ada penempatan investasi dalam bentuk obligasi dan MTN di luar negeri.

7. Cek apakah obligasi dan MTN tersebut merupakan transaksi turunan (credit linked note/ CLN).

8. Bukti pendukung penempatan atau pencairan.

8. Masukkan saldo hasil pemeriksaan obligasi dan MTN dalam neraca hasil pemeriksaan.

9. Soft file perhitungan amortisasi bila obligasi dan MTN dinilai berdasarkan harga perolehan.

9. Cek hasil investasi (pendapatan bunga/ kupon).


dd.. SSuurraatt BBeerrhhaarrggaa YYaanngg DDiitteerrbbiittkkaann PPeemmeerriinnttaahh aattaauu BBaannkk

IInnddoonneessiiaa




Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor





222222225555555555555555




1. Saldo surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaatttttttt BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaarrrrrrrrggggggggaaaaaaaa YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg DDDDDDDDiiiiiiiitttttttteeeeeeeerrrrrrrrbbbbbbbbiiiiiiiittttttttkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn

PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnttttttttaaaaaaaahhhhhhhh aaaaaaaattttttttaaaaaaaauuuuuuuu BBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkk IIIIIIIInnnnnnnnddddddddoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssssiiiiiiiiaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah. Jika surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI disimpan pada kustodian maka bukti statement of account dari bank kustodian.

1. Apabila bukti kepemilikan disimpan pada safety deposit atau kustodian, mintakan juga bukti pendukung penyimpanan tersebut atau perjanjian dengan pihak penyimpan sertifikat tersebut

2. Minta bukti pendukung pembelian surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

2. Rincian sertifikat surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Cek apakah terdapat surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI yang dijaminkan.

4. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat asli. b. Ledger & sub ledger surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.


3. Harga pasar surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

4. Rincian hasil investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

5. Hitung jumlah nilai investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI menurut SAK.





222222225555555566666666

5. Mutasi (penempatan dan pencairan) surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

6. Cek konsistensi pengaktegorian pencatatan investasi surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI.

7. Cek perhitungan amortisasi bila surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dinilai berdasarkan harga perolehan.


8. Masukkan saldo hasil pemeriksaan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dalam neraca hasil pemeriksaan.

7. Soft file perhitungan amortisasi bila surat berharga yang diterbitkan Pemerintah atau SBI dinilai berdasarkan harga perolehan.

9. Cek hasil investasi (pendapatan bunga).


ee.. UUnniitt PPeennyyeerrttaaaann RReekkssaaddaannaa







1. Saldo unit penyertaan reksadana telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo unit penyertaan reksadana secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiitttttttt PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeekkkkkkkkssssssssaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr






222222225555555577777777

1. Bukti kepemilikan yang asli dan sah. Jika unit penyertaan reksadana disimpan pada kustodian maka bukti statement of account dari bank kustodian.

1. Cocokkan rincian dengan: a. SOA /sertifikat reksadana. b. Ledger & sub ledger unit penyertaan reksadana.


2. Cocokkan rincian dengan NAB unit penyertaan reksadana.

2. Rincian unit penyertaan reksadana per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Hitung nilai unit penyertaan reksadana menurut SAK.

4. Cek apakah terdapat unit penyertaan reksadana yang dijaminkan.

3. Nilai aktiva bersih (NAB) unit penyertaan reksadana.

5. Masukkan saldo hasil pemeriksaan unit penyertaan reksadana dalam neraca hasil pemeriksaan.

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) unit penyertaan reksadana dari awal periode sampai saat pemeriksaan.



ff.. PPeennyyeerrttaaaann LLaannggssuunngg







1. Saldo penyertaan langsung telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo penyertaan langsung secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.





222222225555555588888888


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeerrrrrrrrttttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn LLLLLLLLaaaaaaaannnnnnnnggggggggssssssssuuuuuuuunnnnnnnngggggggg

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Cocokkan rincian dengan: a. Sertifikat saham. b. Ledger & sub ledger penyertaan langsung.


2. Rincian penyertaan langsung per periode pemeriksaan dan posisi terakhir.

3. Rincian hasil investasi penyertaan langsung.

2. Review metode yang dipakai perusahaan dalam menentukan nilai investasi (menggunakan metode cost atau equity).

4. Mutasi (penempatan dan pencairan) penyertaan langsung dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

3. Hitung nilai penyertaan langsung menurut SAK.

4. Cek jika ada penempatan investasi penyertaan langsung di luar negeri. 5. Neraca saldo serta

ledger dan sub ledger 5. Masukkan saldo hasil pemeriksaan penyertaan langsung dalam neraca hasil pemeriksaan.

.



33.. NNOONN IINNVVEESSTTAASSII


Penyajian dan pengungkapan serta pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan khususnya tagihan secara SAK diatur sesuai dengan PSAK 50 dan PSAK 55.




Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo non investasi secara SAK telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan di





222222225555555599999999

Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: NNNNNNNNoooooooonnnnnnnn IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Bukti kepemilikan non investasi yang asli dan sah dan bukti pendukung lainnya.

1. Telusuri kesesuaian saldo non investasi pada laporan keuangan ke buku besar, buku besar pembantu, dan bukti kepemilikan atau bukti pendukung lainnya yang asli dan sah.

2. Rincian non investasi (nilai buku dan nilai pasar).

3. Mutasi non investasi dari awal periode sampai saat pemeriksaan.

2. Cek kesesuaian perhitungan saldo kekayaan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.



aa.. KKaass ddaann BBaannkk


Kas dan bank terdiri dari kas dalam bentuk petty cash di perusahaan dan rekening giro perusahaan pada bank.





1. Saldo kas dan bank telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo kas dan bank secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKaaaaaaaassssssss ddddddddaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBaaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkk

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Neraca saldo. 1. Bila perusahaan telah melakukan





222222226666666600000000

2. Ledger dan sub ledger kas dan bank serta daftar rincian kas dan bank dalam original currency.

cash opname, minta dan review berita acara tersebut.

2. Telaah kesesuaian pengklasifikasian kas dalam penghitungan kas.

3. Buku harian kas kecil. 3. Telaah mutasi kas sejak tanggal neraca sampai tanggal penghitungan kas yang sifatnya material.

4. Laporan cash flow.

5. Bukti transaksi dan otorisasi pengeluaran serta penerimaaan kas dan bank.

4. Lakukan pengujian secara sampling atas mutasi pengeluaran dan penerimaan kas yang sifatnya material, periksa kelengkapan dokumen dan otorisasinya, catat di kertas kerja dan buat kesimpulannya untuk mengetahui kewajaran dari pengeluaran ataupun penerimaan tersebut.

6. Berita acara penghitungan fisik penghitungan kas (cash opname).

7. Rekening koran bank. 5. Telaah rekonsiliasi bank per tanggal neraca, telusuri pos-pos yang direkonsiliasi pada rekening koran bulan berikutnya, catat di kertas kerja dan buat kesimpulannya.

8. Kertas kerja rekonsiliasi bank.

6. Lakukan pengujian secara sampling atas mutasi pengeluaran dan penerimaan melalui bank yang sifatnya material, periksa dokumen kelengkapan dokumen dan otorisasinya untuk melihat kewajaran transaksi tersebut.

7. Masukkan saldo hasil pemeriksaan kas dan bank dalam neraca hasil pemeriksaan.


bb.. TTaaggiihhaann JJaassaa KKeeppeerraannttaarraaaann


11111111........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn JJJJJJJJaaaaaaaassssssssaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

a. Praktik yang terjadi di perusahaan pialang asuransi/reasuransi mengenai penyajian tagihan jasa keperantaraan sebagai berikut:





222222226666666611111111

1) Perusahaan menyajikan secara khusus saldo tagihan jasa keperantaraan di dalam neraca.

2) Perusahaan tidak menyajikan secara khusus saldo tagihan jasa keperantaraan di dalam neraca.

b. Secara umum kedua praktik tersebut dapat diterima karena keduanya akan dipengaruhi oleh mekanisme transaksi yang terjadi di dalam perusahaan pialang asuransi/reasuransi. Selain itu, kedua metode penyajian tersebut juga akan dipengaruhi bentuk dokumen pendukung yang dimiliki oleh perusahaan pialang asuransi/reasuransi.

c. Perusahaan pialang asuransi/reasuransi dapat menyajikan secara khusus saldo tagihan jasa keperantaraan di dalam neraca khususnya apabila perusahaan yang bersangkutan menerbitkan nota tagihan jasa keperantaraan kepada perusahaan asuransi/reasuransi pada saat/bersamaan dengan penerbitan nota debit premi atau setelah premi diterima dari tertanggung. Dengan adanya nota tagihan kepada perusahaan asuransi/reasuransi tersebut, perusahaan mengakui adanya transaksi jasa keperantaraan.

1) Meskipun secara umum nota tagihan jasa keperantaraan tersebut disampaikan kepada perusahaan asuransi/reasuransi, di dalam praktiknya, jasa keperantaraan tersebut dapat juga langsung ditagihkan kepada kepada tertanggung apabila mekanisme tersebut disepakati di antara para pihak yang bertransaksi.

2) Untuk perusahaan pialang asuransi/reasuransi yang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan premi kepada tertanggung, terdapat kemungkinan bahwa pada saat penutupan asuransi mulai berjalan, perusahaan yang bersangkutan akan menerbitkan nota tagihan jasa keperantaraan kepada perusahaan asuransi/reasuransi.

3) Selain mekanisme transaksi tersebut di atas, praktek penyajian tagihan jasa keperantaraan di dalam neraca dapat pula dipengaruhi adanya penyajian akun tagihan jasa keperantaraan di dalam format laporan keuangan untuk perusahaan pialang asuransi/reasuransi yang diatur dalam ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan untuk perusahaan pialang asuransi/reasuransi. Meskipun secara umum seharusnya dipahami bahwa akun di dalam format laporan keuangan tersebut pada prinsipnya disediakan untuk menampung transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pialang asuransi/reasuransi. Dengan demikian, apabila memang tidak terdapat adanya transaksi yang harus dilaporkan, saldo akun di dalam format laporan keuangan tersebut tidak akan diisi (atau diisi nihil) oleh





222222226666666622222222

perusahaan pialang asuransi/reasuransi.

d. Perusahaan pialang asuransi/reasuransi dapat pula tidak menyajikan secara khusus tagihan jasa keperantaraan di dalam neraca. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila perusahaan yang bersangkutan tidak menerbitkan nota tagihan jasa keperantaraan.

1) Telah menjadi mekanisme umum pula bahwa dalam transaksi keperantaraan tersebut perusahaan pialang asuransi/reasuransi tidak menerbitkan nota tagihan jasa keperantaraan. Secara umum di dalam perjanjian antara perusahaan asuransi/reasuransi dan perusahaan pialang asuransi/reasuransi disepakati bahwa perusahaan pialang asuransi/reasuransi diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan premi dan selanjutnya menyampaikan pembayaran premi tersebut kepada perusahaan asuransi/reasuransi setelah dipotong bagian untuk jasa keperantaraan. Pada kasus tersebut, dokumen pendukung yang diterbitkan biasanya berupa nota debit premi yang ditujukan kepada tertanggung dengan nilai sebesar premi bruto. Perusahaan pialang asuransi/reasuransi secara internal memiliki perhitungan dan membuat catatan mengenai besar jasa keperantaraan, namun catatan tersebut tidak disajikan di dalam neraca perusahaan.

2) Untuk perusahaan yang tidak menyajikan secara khusus tagihan jasa keperantaraan, maka di dalam laporan keuangan khususnya pada catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan/disclose bahwa pada saldo tagihan premi terdapat bagian dari saldo tagihan jasa keperantaraan.

e. Kedua metode penyajian tersebut di atas memberikan dampak yang berbeda terhadap penyajian aset perusahaan pialang asuransi/reasuransi.





222222226666666633333333

1) Penyajian secara khusus saldo tagihan jasa keperantaraan memberikan efek adanya tambahan aset perusahaan pialang asuransi/reasuransi khususnya apabila nota debit premi yang diterbitkan oleh perusahaan pialang asuransi/reasuransi mencantumkan tagihan premi sebesar premi brutonya. Pada kondisi tersebut aset perusahaan pialang asuransi/reasuransi yang menyajikan secara khusus tagihan jasa keperantaraan akan lebih besar dengan nilai sebesar tagihan jasa keperantaraan dibandingkan dengan perusahaan pialang asuransi/reasuransi yang tidak menyajikan secara khusus saldo tagihan jasa keperantaraan di dalam neraca perusahaan.

2) Meskipun jumlah aset di dalam neraca berbeda, namun jumlah aset neto seharusnya tetap sama sepanjang perusahaan pialang asuransi/reasuransi melakukan penyajian/pencatatan tagihan jasa keperantaraan, tagihan premi, dan kewajiban pembayaran premi secara konsisten.

3) Perbandingan kedua metode penyajian tagihan jasa keperantaraan sebagai berikut:

Sebagai contoh: premi yang ditransaksikan sebesar Rp10.000,00 juta dengan besar jasa keperantaraan adalah 15%.

TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDiiiiiiiissssssssaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn

SSSSSSSSeeeeeeeeccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa KKKKKKKKhhhhhhhhuuuuuuuussssssssuuuuuuuussssssss TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTTiiiiiiiiddddddddaaaaaaaakkkkkkkk DDDDDDDDiiiiiiiissssssssaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn

SSSSSSSSeeeeeeeeccccccccaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaa KKKKKKKKhhhhhhhhuuuuuuuussssssssuuuuuuuussssssss

AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnn SSSSSSSSaaaaaaaallllllllddddddddoooooooo AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnn SSSSSSSSaaaaaaaallllllllddddddddoooooooo

Tagihan Jasa Keperantaraan (aset)

1.500 Tagihan Jasa Keperantaraan (aset)

-

Tagihan Premi (aset)

10.000 Tagihan Premi (aset)

10.000

Utang Premi (utang)

10.000 Utang Premi (utang)

8.500

Pendapatan Jasa Keperantaraan (saldo laba)

1.500 Pendapatan Jasa Keperantaraan (saldo laba)

8.500

Aset perusahaan 11.500 Aset perusahaan 10.000

Utang perusahaan 10.000 Utang perusahaan 8.500

Aset neto (saldo Aset neto (saldo Aset neto (saldo Aset neto (saldo laba)laba)laba)laba)

1.5001.5001.5001.500 Aset neto (saldo Aset neto (saldo Aset neto (saldo Aset neto (saldo laba)laba)laba)laba)

1.5001.5001.5001.500

22222222........CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnttttttttoooooooohhhhhhhh JJJJJJJJuuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaallllllll

aaaaaaaa........ TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn JJJJJJJJaaaaaaaassssssssaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDiiiiiiiissssssssaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn ddddddddiiiiiiii ddddddddaaaaaaaallllllllaaaaaaaammmmmmmm NNNNNNNNeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaccccccccaaaaaaaa

NNNNNNNNoooooooo UUUUUUUUrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn JJJJJJJJuuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaallllllll

11.. Apabila Perusahaan mempunyai kewajiban menagih premi





222222226666666644444444

aa.. maka jurnal pada saat pengakuan pandapatan/produksi premi berdasarkan dokumen pendukung (Debit Note/DN) – pembayaran utang premi berdasarkan referensi (Credit Note/CN) adalah sebagai berikut:

Tagihan/Piutang Premi (Net) DRxx

Tagihan/Piutang Jasa Keperantaraan DRxx

Utang Premi (net) CRxx

Pendapatan Jasa Keperantaraan CRxx

bb.. Apabila Perusahaan mempunyai kewajiban menagih premi maka jurnal pada saat pengakuan pandapatan/produksi premi berdasarkan dokumen pendukung (Debit Note/DN) – Pembayaran utang premi juga berdasarkan referensi DN yg telah diterbitkan (Perusahaan tidak menerbitkan (Credit Note/CN) adalah sebagai berikut:

Tagihan/Piutang Premi (Gross) DRxx


Utang Premi (Gross) CRxx


Dampak dari penjurnalan secara gross yaitu kenaikan jumlah asset dan kewajiban sebesar Piutang Jasa Keperantaraan.

22.. Apabila Perusahaan menggunakan jasa agen maka jurnal beban komisi adalah:

Beban Komisi (agen) DRxx

Utang Komisi CRxx

33.. Apabila tertanggung membayar premi langsung ke asuradur, maka Perusahaan tidak menjurnal produksi premi tersebut. Jurnal pengakuan pendapatan yang belum diterima dari asuradur seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:



44.. Pencatatan yang seharusnya dilakukan pada saat penerimaan pembayaran premi dari tertanggung adalah:

Kas/Bank DRxx

Tagihan/Piutang premi (Gross) CRxx

55.. Pencatatan yang seharusnya dilakukan saat Perusahaan membayar premi kepada asuradur (komisi dipotong langsung dari utang premi) adalah:

Utang premi (Gross) DRxx

Tagihan/Piutang Jasa Keperantaraan CRxx

Kas/Bank CRxx

66.. aa..

Apabila komisi dibayarkan oleh asuradur dan Perusahaan tidak menjurnal produksi premi yang dibayarkan langsung oleh tertanggung ke asuradur maka jurnal penerimaan komisi dari asuradur yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Kas DRxx





222222226666666655555555


bb.. Atau apabila Perusahaan telah mencatat seluruh produksi baik untuk premi yang dibayarkan langsung oleh tertanggung ke asuradur maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kas DRxx

Utang Premi (Gross) DRxx

Tagihan Jasa Keperantaraan CRxx

Piutang Premi (Gross) CRxx

77.. Apabila Perusahaan membayarkan komisi ke agen/pembawa bisnis maka jurnal pembayaran komisi adalah:

Utang Komisi (agen) DRxx

Kas CRxx

88.. Jurnal pengakuan pajak PPN yang dipungut dan beban PPh atas komisi maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Beban PPh DRxx

Kas DRxx

Utang PPN CRxx

Utang PPh CRxx

99.. Jurnal pembayaran pajak PPN dan PPh maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Utang PPN DRxx

Utang PPh DRxx

Kas/Bank CRxx

1100.. Jurnal Endorsement/Refund maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Utang premi DRxx

Pendapatan Jasa Keperantaraan DRxx

Tagihan/Piutang premi CRxx


bbbbbbbb........ TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn JJJJJJJJaaaaaaaassssssssaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTTiiiiiiiiddddddddaaaaaaaakkkkkkkk DDDDDDDDiiiiiiiissssssssaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn ddddddddiiiiiiii ddddddddaaaaaaaallllllllaaaaaaaammmmmmmm NNNNNNNNeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaccccccccaaaaaaaa

NNNNNNNNoooooooo UUUUUUUUrrrrrrrraaaaaaaaiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn JJJJJJJJuuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaallllllll

11.. Apabila Perusahaan mempunyai kewajiban menagih premi maka jurnal pada saat pengakuan pandapatan/produksi premi berdasarkan dokumen pendukung (Debit Note/DN) – Pembayaran utang premi juga berdasarkan referensi DN yg telah diterbitkan (Perusahaan tidak menerbitkan (Credit Note/CN). Perusahaan mengakui adanya jasa keperantaraan pada saat polis mulai berjalan.

Tagihan/Piutang Premi (Gross) DRxx

Utang Premi (Net) CRxx


Tagihan jasa keperantaraan tidak disajikan tersendiri namun





222222226666666666666666

jumlahnya masuk dalam tagihan premi. Perusahaan biasanya memiliki catatan atas tagihan tersebut yang sifat off balance sheet.

22.. Perusahaan mungkin ada yang baru mulai mengakui adanya pendapatan jasa keperantaraan pada saat premi diterima dari tertanggung. Untuk kasus tersebut, perusahaan perlu didorong untuk mengakui adanya pendapatan jasa keperantaraan pada saat pertanggungan mulai berjalan agar sesuai dengan prinsip akrual.

33.. Apabila Perusahaan menggunakan jasa agen maka jurnal beban komisi adalah:

Beban Komisi (agen) DRxx

Utang Komisi CRxx

44.. Apabila tertanggung membayar premi langsung ke asuradur, maka Perusahaan tidak menjurnal produksi premi tersebut. Jurnal pengakuan pendapatan yang belum diterima dari asuradur seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Tagihan/ Piutang Jasa Keperantaraan DRxx


aa.. Apabila komisi dibayarkan oleh asuradur dan Perusahaan tidak menjurnal produksi premi yang dibayarkan langsung oleh tertanggung ke asuradur maka jurnal penerimaan komisi dari asuradur yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Kas DRxx


bb.. Atau apabila Perusahaan telah mencatat seluruh produksi baik untuk premi yang dibayarkan langsung oleh tertanggung ke asuradur maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kas DRxx

Utang Premi (Net) DRxx

Tagihan Premi (Gross) CRxx

55.. Pencatatan yang seharusnya dilakukan pada saat penerimaan pembayaran premi dari tertanggung adalah:

Kas/Bank DRxx

Tagihan/Piutang premi (Gross) CRxx

66.. Pencatatan yang seharusnya dilakukan saat Perusahaan membayar premi kepada asuradur (komisi dipotong langsung dari utang premi) adalah:

Utang premi (Net) DRxx

Kas/Bank CRxx

77.. Apabila Perusahaan membayarkan komisi ke agen/pembawa bisnis maka jurnal pembayaran komisi adalah:

Utang Komisi (agen) DRxx

Kas CRxx

88.. Jurnal pengakuan pajak PPN yang dipungut dan beban PPh atas komisi maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan





222222226666666677777777

adalah:

Beban PPh DRxx

Kas DRxx

Utang PPN CRxx

Utang PPh CRxx

99.. Jurnal pembayaran pajak PPN dan PPh maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Utang PPN DRxx

Utang PPh DRxx

Kas/Bank CRxx

1100.. Jurnal Endorsement/Refund maka jurnal yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan adalah:

Utang premi DRxx

Pendapatan Jasa Keperantaraan DRxx

Tagihan/Piutang premi CRxx






1. Saldo tagihan jasa keperantaraan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan jasa keperantaraan secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn JJJJJJJJaaaaaaaassssssssaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Rincian tagihan jasa keperantaraan.

1. Bandingkan antara rincian tagihan jasa keperantaraan, saldo ledger dan saldo sub ledger, dan saldo dalam laporan keuangan.

2. Buku produksi.

3. Neraca saldo, ledger dan sub ledger.

2. Lakukan uji petik atas tagihan jasa keperantaraan. Periksa apakah sampel yang diambil didukung dengan dokumen pendukung.





222222226666666688888888

4. Dokumen pendukung atas sample yang diambil antara lain copy polis, debit note, dan credit note.

3. Telusuri nomor tagihan, nomor polis, nama tertanggung dan perusahaan asuransi/reasuransi dari catatan ke nota dan berkas aplikasi.

4. Telusuri dari nota tagihan ke pengakuan pendapatan jasa keperantaraan.

5. Telusuri jumlah pembayaran atas sample tagihan jasa keperantaraan.

6. Minta penjelasan bila ada tagihan yang tidak didukung dengan dokumen sebagai contoh jika jumlah tagihan dan jumlah yang diterima berbeda.

7. Apabila dipandang perlu, lakukan konfirmasi terhadap saldo tagihan jasa keperantraan kepada tertanggung atau perusahaan asuransi tersebut.


cc.. TTaaggiihhaann PPrreemmii


PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn ttttttttaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn////////uuuuuuuuttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

1. Berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia secara umum transaksi dicatat dan disajikan di dalam laporan keuangan menggunakan prinsip akrual.

2. Dalam praktiknya masih terdapat perusahaan pialang asuransi/reasuransi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip akrual di dalam pencatatan dan penyajian transaksi keuangan khususnya transaksi yang terkait dengan premi. Sebagai dampaknya perusahaan tersebut tidak sepenuhnya menyajikan tagihan dan utang premi.

3. Praktik yang terjadi antara lain sebagai berikut:

a. Tagihan premi reasuransi disajikan hanya apabila terdapat transaksi offset antara utang klaim reasuransi dan tagihan premi reasuransi.

b. Tagihan premi disajikan apabila perusahaan telah melakukan pembayaran premi terlebih dahulu ke perusahaan asuransi.

c. Perusahaan tidak mencatat dan menyajikan adanya tagihan





222222226666666699999999

premi asuransi/reasuransi di dalam laporan keuangan.

4. Beberapa alasan perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi tidak membukukan tagihan atau utang premi antara lain sebagai berikut:

a. Tagihan premi asuransi/reasuransi tersebut bukan menjadi aset dari perusahaan pialang asuransi/reasuransi melainkan aset dari perusahaan asuransi/reasuransi.

b. Dengan membukukan tagihan premi dan utang premi maka perusahaan juga harus membukukan tagihan jasa keperantaraan dengan konsekuensi perusahaan harus membebankan pajak atas komisi maupun atas premi. Pembebanan pajak tersebut menimbulkan konsekuensi adanya pembayaran pajak meskipun tagihan premi tersebut tidak tertagih atan penutupan menjadi batal atau bila terjadi endorsement.

5. Perusahaan seharusnya menyajikan tagihan/utang premi di dalam neraca khususnya apabila perusahaan diberikan hak untuk menagih premi dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perusahaan pialang mempunyai potensi menerima manfaat atas tertagihnya premi tersebut antara lain berupa jasa keperantaraan yang akan diterima sebagai bagian dari tagihan premi.

Manfaat lain yang dapat diterima oleh perusahaan pialang timbul khususnya apabila perusahaan pialang memperoleh keleluasaan untuk melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi/reasuransi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat manfaat ekonomis yang dapat dinikmati perusahaan pialang dengan adanya rentang waktu antara penerimaan premi dari tertanggung dengan pembayaran premi kepada penanggung.

b. Penyajian tagihan/utang premi di dalam neraca merupakan bentuk adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan hak untuk menagih premi.

c. Penyajian tagihan/utang premi di dalam neraca memudahkan di dalam pelaksanaan analisis perimbangan premi yang ditahan perusahaan dan modal sendiri perusahaan. Kemudahan analisis tersebut memberikan kontrol yang cukup agar perusahaan tidak berlebihan di dalam menahan premi.

6. Mengingat tagihan premi dan utang premi tersebut memiliki kaitan yang erat, pemeriksaan terhadap tagihan premi dan utang premi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.


Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor





222222227777777700000000




1. Saldo tagihan premi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo tagihan premi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Daftar tagihan premi. 1. Cocokan saldo pada daftar tagihan premi ke ledger dan sub ledger.

2. Buku produksi.


2. Telusuri rincian tagihan premi pada buku produksi.

4. Dokumen pendukung atas sample yang diambil antara lain copy polis, debit note, dan credit note.

3. Ambil sample polis dan dokumen pendukung yaitu nota debet atau nota kredit, perhatikan periode schedule pembayaran premi untuk menilai keberadaan saldo tagihan premi.

4. Telusuri nomor tagihan, nomor polis, nama tertanggung, dan perusahaan asuransi/reasuransi dari catatan ke nota dan berkas aplikasi.

5. Minta penjelasan jika terdapat tagihan yang tidak didukung dengan dokumen, sebagai contoh jika terdapat perbedaan antara jumlah tagihan dan jumlah premi yang diterima.

6. Apabila dipandang perlu, lakukan konfirmasi atas saldo tagihan premi kepada tertanggung atau perusahaan asuransi tersebut.






222222227777777711111111

44.. KKEEWWAAJJIIBBAANN


-





Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo SAK kewajiban (liabilitas) telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKeeeeeeeewwwwwwwwaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Telusuri rincian kewajiban ke buku besar dan laporan keuangan, catat kesesuaian rincian dengan buku besar dan laporan keuangan.

2. Ambil sampel atas utang dan dokumen pendukungnya, teliti pencatatannya apakah sesuai dengan dokumen pendukungnya.


aa.. UUttaanngg PPrreemmii


PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn ttttttttaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn////////uuuuuuuuttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

1. Berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia secara umum transaksi dicatat dan disajikan di dalam laporan keuangan menggunakan prinsip akrual.

2. Dalam praktiknya masih terdapat perusahaan pialang





222222227777777722222222

asuransi/reasuransi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip akrual di dalam pencatatan dan penyajian transaksi keuangan khususnya transaksi yang terkait dengan premi. Sebagai dampaknya perusahaan tersebut tidak sepenuhnya menyajikan tagihan dan utang premi.

3. Praktik yang terjadi antara lain sebagai berikut:

a. Tagihan premi reasuransi disajikan hanya apabila terdapat transaksi offset antara utang klaim reasuransi dan tagihan premi reasuransi.

b. Tagihan premi disajikan apabila perusahaan telah melakukan pembayaran premi terlebih dahulu ke perusahaan asuransi.

c. Perusahaan tidak mencatat dan menyajikan adanya tagihan premi asuransi/reasuransi di dalam laporan keuangan.

4. Beberapa alasan perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi tidak membukukan tagihan atau utang premi antara lain sebagai berikut:

a. Tagihan premi asuransi/reasuransi tersebut bukan menjadi aset dari perusahaan pialang asuransi/reasuransi melainkan aset dari perusahaan asuransi/reasuransi.

b. Dengan membukukan tagihan premi dan utang premi maka perusahaan juga harus membukukan tagihan jasa keperantaraan dengan konsekuensi perusahaan harus membebankan pajak atas komisi maupun atas premi. Pembebanan pajak tersebut menimbulkan konsekuensi adanya pembayaran pajak meskipun tagihan premi tersebut tidak tertagih atan penutupan menjadi batal atau bila terjadi endorsement.

5. Perusahaan seharusnya menyajikan tagihan/utang premi di dalam neraca khususnya apabila perusahaan diberikan hak untuk menagih premi dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Perusahaan pialang mempunyai potensi menerima manfaat atas tertagihnya premi tersebut antara lain berupa jasa keperantaraan yang akan diterima sebagai bagian dari tagihan premi.

Manfaat lain yang dapat diterima oleh perusahaan pialang timbul khususnya apabila perusahaan pialang memperoleh keleluasaan untuk melakukan pembayaran premi kepada perusahaan asuransi/reasuransi dalam jangka waktu tertentu. Terdapat manfaat ekonomis yang dapat dinikmati perusahaan pialang dengan adanya rentang waktu antara penerimaan premi dari tertanggung dengan pembayaran premi kepada penanggung.

b. Penyajian tagihan/utang premi di dalam neraca merupakan





222222227777777733333333

bentuk adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan hak untuk menagih premi.

c. Penyajian tagihan/utang premi di dalam neraca memudahkan di dalam pelaksanaan analisis perimbangan premi yang ditahan perusahaan dan modal sendiri perusahaan. Kemudahan analisis tersebut memberikan kontrol yang cukup agar perusahaan tidak berlebihan di dalam menahan premi.

6. Mengingat tagihan premi dan utang premi tersebut memiliki kaitan yang erat, pemeriksaan terhadap tagihan premi dan utang premi tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.





1. Saldo utang premi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo utang premi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


UUttaanngg PPrreemmii ((pprreemmii yyaanngg ssuuddaahh ddiitteerriimmaa nnaammuunn bbeelluumm

ddiisseettoorr))

1. Daftar utang premi (premi yang belum diterima dan premi diterima namun belum disetor).

1. Cocokan saldo pada daftar utang premi ke ledger dan sub ledger.

2. Telusuri rincian utang premi pada buku produksi.


3. Ambil sample polis dan dokumen pendukung yaitu nota debet atau nota kredit, dan bukti pembayaran premi dari tertangggung dan pembayaran utang premi kepada asuradur.

3. Perjanjian dengan perusahaan asuransi (warranty payment clause).

4. Dokumen pendukung atas Sample yang

4. Teliti lama pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan





222222227777777744444444

diambil. kepada penanggung setelah premi diterima dari tertanggung.

5. Teliti apakah seluruh tagihan premi telah dicatat sebagai utang premi.


PPeerrjjaannjjiiaann ddeennggaann ppiihhaakk aassuurraannssii//rreeaassuurraannssii ((WWaarraannttyy

PPaayymmeenntt CCllaauussee//WWPPCC))

Perjanjian dengan pihak asuransi/reasuransi (waranty payment clause/WPC)

1. Pemeriksaan untuk objek ini dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan utang premi.

2. Minta wording dan daftar perjanjian WPC dengan perusahaan asuransi maupun reasuransi yang mencakup antara lain nama perusahaan, jenis perusahaan (asuransi atau reasuransi, lokal atau luar negeri), serta tenggang waktu penyetoran premi yang diberikan.

3. Pelajari dan lakukan review terhadap perjanjian tersebut.

4. Lakukan sample atas pelaksanaan WPC. Pemeriksaan sampling tersebut dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sampling utang premi.

5. Bandingkan fakta yang ditemukan sehubungan dengan WPC tersebut dengan ketentuan yang berlaku.


CC.. AASSPPEEKK OOPPEERRAASSIIOONNAALL

11.. PPEENNDDAAPPAATTAANN


-







222222227777777755555555




Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo SAK pendapatan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Telusuri rincian pendapatan ke buku besar dan laporan keuangan, catat kesesuaian rincian dengan buku besar dan laporan keuangan.

2. Ambil sampel atas pendapatan dan dokumen pendukungnya, teliti pencatatannya apakah sesuai dengan dokumen pendukungnya.


aa.. JJaassaa KKeeppeerraannttaarraaaann


-









222222227777777766666666


1. Saldo jasa keperantaraan telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo jasa keperantaraan secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: JJJJJJJJaaaaaaaassssssssaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeeppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Cek saldo yang ada di dalam laporan keuangan dengan saldo yang ada di buku rinciannya/pendukungnya.

2. Buku produksi.

3. Perjanjian dengan perusahaan asuransi/reasuransi tentang komisi.

2. Ambil sampel secukupnya dan telusuri pencatatannya sampai ke bukti fisik dan/atau dokumen legalnya.



bb.. HHaassiill IInnvveessttaassii


-






1. Saldo hasil investasi telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo hasil investasi secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.






222222227777777777777777

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr







cc.. HHaassiill LLaaiinnnnyyaa


-






1. Saldo hasil lainnya telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Saldo hasil lainnya secara SAK telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr








222222227777777788888888



3. Telaah apakah hasil lainnya yang diperoleh oleh perusahaan tidak berasal dari kegiatan usaha diluar izin usaha yang dimiliki.


22.. BBEEBBAANN OOPPEERRAASSIIOONNAALL


-




Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo SAK beban operasional telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn OOOOOOOOppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Neraca saldo, ledger, dan sub ledger.

1. Cek saldo yang ada di ledger dan sub ledger. Bandingkan dengan yang ada saldo yang terdapat di dalam laporan rugi laba.

2. Buku produksi. 2. Ambil sampel atas beban operasional. Cocokan dengan dokumen pendukungnya.

3. Rincian beban operasional perusahaan.

3. Telaah apakah beban operasional tersebut wajar atau berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.







222222227777777799999999

33.. BBEEBBAANN NNOONN OOPPEERRAASSIIOONNAALL


-




Untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo SAK beban non operasional telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn NNNNNNNNoooooooonnnnnnnn OOOOOOOOppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Cek saldo yang ada di ledger dan sub ledger. Bandingkan dengan yang ada saldo yang terdapat di dalam laporan rugi laba.

2. Buku produksi.

3. Rincian beban operasional perusahaan.

2. Ambil sampel atas beban operasional. Cocokan dengan dokumen pendukungnya.


3. Telaah apakah beban operasional tersebut wajar atau berkaitan langsung dengan kegiatan usaha serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.


44.. PPEERRIIMMBBAANNGGAANN PPRREEMMII DDIISSEETTOORR TTEERRHHAADDAAPP MMOODDAALL

SSEENNDDIIRRII


-






222222228888888800000000

1. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008

2. Pasal 17 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi



1. Rasio perimbangan premi belum disetor terhadap modal sendiri telah disajikan dengan wajar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Rasio perimbangan premi belum disetor terhadap modal sendiri telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii BBBBBBBBeeeeeeeelllllllluuuuuuuummmmmmmm DDDDDDDDiiiiiiiisssssssseeeeeeeettttttttoooooooorrrrrrrr

TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp MMMMMMMMooooooooddddddddaaaaaaaallllllll SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Neraca, neraca saldo, ledger, dan sub ledger.

1. Prosedur pemeriksaan untuk objek perimbangan premi belum disetor terhadap modal sendiri dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap tagihan dan utang premi serta akun-akun terkait lainnya.

2. Buku produksi.

2. Lakukan cross check antara saldo premi yang ditahan dengan analisis tagihan premi dikurangi utang premi dan dikurang saldo tagihan jasa keperantaraan.

3. Cek rationya apakah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


44.. FFUUNNGGSSII PPIIAALLAANNGG


-





222222228888888811111111


1. Pasal 3 huruf b, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.



Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah menjalankan fungsi pialang asuransi atau reasuransi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnggggggggssssssssiiiiiiii PPPPPPPPiiiiiiiiaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggg

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr



1. Pelajari laporan keuangan neraca perusahaan. Teliti akun-akun yang mengindikasikan adanya praktik penyelenggaraan usaha di luar izin usaha yang dimiliki. Sebagai contoh, pialang asuransi melakukan kegiatan usaha pialang reasuransi.

2. Buku produksi


2. Telaah kegiatan pelayanan klaim yang dilakukan apakah telah optimum atau belum. Apakah perusahaan membantu tertanggung dalam menyelesaikan klaimnya, termasuk tidak menahan dana klaim yang telah diterima dari penanggung.


55.. PPEENNEERRAAPPAANN PPRRIINNSSIIPP MMEENNGGEENNAALL NNAASSAABBAAHH


-


1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.010/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal





222222228888888822222222

Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

2. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per 01/BL/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Perusahaan Perasuransian.



1. Perusahaan telah menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2. Perusahaan telah melaporkan transaksi-transaksi yang dikategorikan dalam suspicious transaction dan cash transaction kepada PPATK.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnssssssssiiiiiiiipppppppp MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaallllllll NNNNNNNNaaaaaaaassssssssaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaahhhhhhhh

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Pedoman PMN. 1. Dapatkan surat pengantar penyampaian pedoman PMN kepada Kementerian Keuangan dan revisinya.

2. Manual sistem informasi mengenai PMN.

3. Struktur organisasi dan keputusan mengenai pembentukan unit kerja khusus atau penunjukan pegawai yang ditugaskan secara khusus menangani PMN.

2. Pelajari struktur organisasi perusahaan apakah terdapat adanya unit kerja khusus atau pegawai khusus yang menangani PMN serta kertas kerja dan laporan yang dihasilkan oleh unit atau pegawai tersebut.

3. Telaah sistem informasi perusahaan, apakah mampu mengidentifikasi adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan.

4. Bukti pelaporan pedoman PMN kepada Kementerian Keuangan.

4. Lakukan sampling atas transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan terutama untuk produk yang memiliki risiko tinggi khususnya produk yang dikombinasikan dengan investasi, nasabah yang berisiko tinggi,

5. Program dan realisasi sosialisasi pedoman PMN.





222222228888888833333333

6. Bukti pelaporan adanya transaksi yang mencurigakan atau transaksi tunai kepada PPATK.

jumlah premi di atas Rp25 juta, untuk memastikan bahwa perusahaan telah meminta dokumen indentitas tertanggung, melakukan analisis, identifikasi, dan verifikasi tertanggung sesuai dengan pedoman P4MN dan memastikan bahwa perusahaan telah melaporkan transaksi-transaksi yang dikategorikan dalam suspicious transaction dan cash transaction kepada PPATK.

7. Form SPPA.

8. Dokumen pendukung pelayanan akseptasi.

5. Cek apakah di dalam formulir SPPA telah tercantum informasi mengenai sumber dana nasabah.

6. Lakukan sampling terhadap bukti pelaporan atas transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan atau transaksi tunai.

7. Dapatkan program pelatihan karyawan mengenai penerapan PMN dan realisasi dari program tersebut.

8. Minta hasil audit PPATK dan pelaksanaan rekomedasi dari PPATK.


DD.. AASSPPEEKK MMAANNAAJJEEMMEENN

11.. KKIINNEERRJJAA UUSSAAHHAA


-


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah menjalankan usaha dengan baik melalui perolehan jasa keperantaraan secara optimum sesuai dengan yang ditargetkan.






222222228888888844444444

OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa UUUUUUUUssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan laba rugi periode pemeriksaan dan tahun sebelumnya.

1. Pemeriksaan terhadap objek ini dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pendapatan jasa keperantaraan.


2. Bandingkan jasa keperantaraan pada laporan laba rugi dengan saldo yang terdapat pada buku produksi. Jika terdapat perbedaan, telusuri penyebabnya.

3. Buku produksi.

4. Rasio rata-rata industri.

3. Ambil sample polis dan dokumen pendukungnya yaitu nota debet atau nota kredit serta bukti penerimaan dan pembayaran komisi yang mewakili setiap jenis penutupan asuransi. Teliti kesesuaian pencatatan dengan dokumen pendukungnya.

4. Bandingkan jumlah jasa keperantaraan periode pemeriksaan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

5. Bandingkan kenaikan jasa keperantaraan dengan rata-rata kenaikan jasa keperantaraan industri khususnya untuk pemeriksaan dengan periode pemeriksaan tahunan.

6. Lakukan analisis mengenai kinerja usaha yang diukur dari jasa keperantaraan yang diperoleh perusahaan yang mencakup antara lain jasa keperantaraan pada periode pemeriksaan, perkembangan jasa keperantaraan berdasarkan analisis trend, perbandingan dengan rata-rata industri, dan kendala yang dihadapi perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak





222222228888888855555555

seperti yang ditargetkan.


22..EEFFIISSIIEENNSSII


Tingkat efisiensi diukur berdasarkan perbandingan antara beban operasional dan pendapatan jasa keperantaraan yang diperoleh perusahaan.


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.


Untuk memperoleh keyakinan bahwa perusahaan telah menjalankan usaha dengan tingkat efisiensi yang cukup.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: EEEEEEEEffffffffiiiiiiiissssssssiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


1. Laporan laba rugi periode pemeriksaan dan tahun sebelumnya.

1. Pemeriksaan terhadap objek ini dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan terhadap pendapatan jasa keperantaraan dan beban operasional. 2. Neraca saldo, ledger,

dan sub ledger. 2. Cek kinerja efisiensi perusahaan yang diukur dari rasio beban usaha terhadap jasa keperantaraan yang mencakup sekurang-kurangnya:

3. Buku produksi.

4. Rasio rata-rata industri.

a) Rasio yang dicapai perusahaan untuk periode pemeriksaan dengan pembanding periode tahun sebelumnya.

b) Perbandingan rasio yang dicapai perusahaan dibandingkan dengan rata-rata industri khususnya untuk pemeriksaan dengan periode pemeriksaan tahunan.

c) Lakukan analisis mengenai kinerja perusahaan yang





222222228888888866666666

mencakup antara lain kinerja pada periode pemeriksaan, perkembangan kinerja berdasarkan analisis trend, perbandingan dengan rata-rata industri, dan kendala yang dihadapi perusahaan yang menyebabkan kinerja perusahaan menjadi tidak seperti yang ditargetkan.


EE.. KKAANNTTOORR CCAABBAANNGG DDAANN AATTAAUU KKAANNTTOORR PPEEMMAASSAARRAANN


Prosedur pemeriksaan ini merupakan prosedur pemeriksaan terhadap kantor cabang dan atau kantor pemasaran perusahaan yang dilakukan di kantor cabang dan atau kantor pemasaran yang bersangkutan.


-


Untuk memperoleh keyakinan bahwa kantor cabang atau kantor pemasaran beroperasi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


OObbjjeekk PPeemmeerriikkssaaaann:: KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr CCCCCCCCaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggg ddddddddaaaaaaaannnnnnnn aaaaaaaattttttttaaaaaaaauuuuuuuu KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr


DDookkuummeenn


PPrroosseedduurr


KKKKKKKKeeeeeeeelllllllleeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaaggggggggaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

Dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan dokumen dan prosedur pemeriksaan terhadap perizinan kantor cabang dan atau pelaporan pembukaan kantor cabang/pemasaran/perwakilan yang dilakukan di kantor pusat perusahaan.

SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

Laporan yang harus disampaikan kepada kantor pusat, jika ada.

1. Cek apakah kantor cabang atau kantor perwakilan melakukan pencatatan transaksi dan





222222228888888877777777

penyusunan laporan secara berkala.

2. Cek sistem yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pencatatan transaksi dan penyusunan laporan tersebut.


PPPPPPPPeeeeeeeellllllllaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAkkkkkkkksssssssseeeeeeeeppppppppttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeellllllllaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm

Dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pemeriksaan yang digunakan sesuai dengan dokumen dan prosedur pemeriksaan terhadap prosedur pelayanan akseptasi dan prosedur pelayanan klaim yang dilakukan di kantor pusat perusahaan.

IIIIIIIInnnnnnnnffffffffrrrrrrrraaaaaaaassssssssttttttttrrrrrrrruuuuuuuukkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrr

- 1. Lakukan pengamatan infrastruktur yang dimiliki kantor cabang atau kantor perwakilan yang meliputi antara lain gedung, sistem komputerisasi, customer services, serta sumber daya manusia yang dimiliki. Cek apakah infrastruktur tersebut telah dapat digunakan untuk menunjang kegiatan kantor cabang atau kantor perwakilan.


LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn--------llllllllaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn

1. Kondisi lain yang dianggap perlu diungkapkan untuk memberikan informasi yang sewajarnya diketahui oleh para stakeholder.

2. Penilaian kantor cabang dan atau kantor perwakilan yang dimiliki oleh perusahaan dilihat dari efisiensi dan efektifitasnya. Pemeriksa dapat menilai kinerja masing-masing kantor cabang dan atau kantor perwakilan yang ada dari tingkat hasil operasi bersih yang diperoleh dan efektifitasnya dalam menyumbang hasil operasi perusahaan secara keseluruhan.

FF.. LLAAIINN--LLAAIINN


Apabila dalam proses pemeriksaan, pemeriksa menemukan kondisi yang perlu diungkapkan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi atau permasalahan





222222228888888888888888

yang dihadapi oleh perusahaan namun temuan tersebut tidak termasuk dalam aspek sebagaimana telah diuraikan di atas, pemeriksa tetap perlu melakukan pendalaman terhadap kondisi atau permasalahan tersebut.


Dasar hukum yang digunakan tergantung kepada kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.


Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi atau permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.


Objek, dokumen, dan prosedur pemeriksaan tergantung kepada kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.


PPPemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilaksanakan oleh pegawai Biro

Perasuransian yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan

pemeriksaan, dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan di dalam surat

pemberitahuan pemeriksaan.

Pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian dilakukan antara lain dengan

cara:

a. Proses Pemeriksaan

1) Melakukan wawancara dengan pihak yang mewakili perusahaan perasuransian yang diperiksa atau pihak ketiga yang terkait dengan permasalahan yang ada.

2) Meminta pihak yang mewakili perusahaan perasuransian yang diperiksa atau pihak ketiga yang terkait dengan permasalahan yang ada untuk memberikan

penjelasan, paparan, atau presentasi.

3) Melakukan telaahan terhadap data, informasi, atau dokumen.

b. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 3) harus dilakukan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana

tercantum dalam program pemeriksaan.

c. Pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan di dalam kertas kerja analisis untuk pemeriksaan yang dilakukan sebagai bagian dari proses analisis terhadap laporan

periodik yang disampaikan atau analisis terhadap permohonan pengesahan

cadangan premi serta pemeriksaan lainnya. Sedangkan untuk pemeriksaan





222222228888888899999999

tematik, pelaksanaan pemeriksaan harus dituangkan di dalam kertas kerja

pemeriksaan.

55..44.. LLAAPPOORRAANN HHAASSIILL PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDII KKAANNTTOORR PPEERRUUSSAAHHAAAANN PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

55..44..11.. JJeenniiss LLaappoorraann HHaassiill PPeemmeerriikkssaaaann

LLLaporan hasil pemeriksaan terdiri dari laporan hasil pemeriksaan

sementara (LHPS) dan laporan hasil pemeriksaan final (LHPF).

LHPS merupakan laporan atas hasil pemeriksaan yang sifatnya masih

sementara. Pada tahap ini, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan

perasuransian sebagai auditee masih diberikan kesempatan untuk memberikan

tanggapan antara lain berupa keberatan terhadap temuan pemeriksaan,

penjelasan lebih lanjut mengenai temuan pemeriksaan, pemberian bukti-bukti

baru terkait dengan temuan pemeriksaan, atau pernyataan menerima temuan

pemeriksaan. Sedangkan LHPF merupakan laporan atas hasil pemeriksaan yang

sifatnya telah final. Pada tahap ini, perusahaan perasuransian sebagai auditee

tidak lagi dapat memberikan tanggapan dan harus menerima hasil pemeriksaan.

Selanjutnya dengan diterimanya hasil pemeriksaan, perusahaan perasuransian

sebagai auditee harus melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh

pemeriksa.

Berdasarkan karakteristik tersebut, sistematika LHPS dan LHPF sebagai

berikut:

a. LHPS terdiri dari:

1) Laporan singkat pemeriksaan. 2) Informasi umum. 3) Hasil pemeriksaan. 4) Kesimpulan.

b. LHPF terdiri dari:

1) Laporan singkat pemeriksaan. 2) Informasi umum. 3) Hasil pemeriksaan. 4) Kesimpulan. 5) Rekomendasi dan saran.

55..44..22.. IIssii LLaappoorraann HHaassiill PPeemmeerriikkssaaaann





222222229999999900000000

LLLaporan hasil pemeriksaan sekurang-kurangnya mengungkapkan

sebagai berikut:

55555555........44444444........22222222........11111111........ LLLLLLLLaaaaaaaappppppppoooooooorrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSiiiiiiiinnnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaatttttttt PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

LLLaporan singkat pemeriksaan menguraikan sekurang-

kurangnya informasi sebagai berikut:

55555555........44444444........22222222........11111111........11111111........ SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaatttttttt PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnttttttttaaaaaaaahhhhhhhh PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn ddddddddaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaatttttttt TTTTTTTTuuuuuuuuggggggggaaaaaaaassssssss

SSSurat perintah pemeriksaan dan surat tugas

merupakan dasar dilaksanakannya pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian. Surat perintah pemeriksaan dan

surat tugas yang disajikan dalam laporan singkat mencakup

pula surat perintah pemeriksaan dan surat tugas untuk

pemeriksaan kantor cabang/kantor pemasaran serta surat

perintah pemeriksaan dan surat tugas untuk pemeriksaan

perpanjangan, jika ada.

55555555........44444444........22222222........11111111........22222222........ AAuuddiitteeee

AAAuditee adalah perusahaan perasuransian yang

diperiksa. Jika dilakukan pemeriksaan terhadap kantor

cabang/kantor pemasaran, maka kantor cabang/kantor

pemasaran tersebut diungkapkan pula di dalam laporan

singkat.

55555555........44444444........22222222........11111111........33333333........ TTTTTTTTuuuuuuuujjjjjjjjuuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

TTTujuan pemeriksaan yang diungkapkan di dalam

laporan singkat pemeriksaan harus sejalan dengan tujuan

pemeriksaan sebagaimana diungkapkan di dalam informasi

pemeriksaan pada bagian selanjutnya.

55555555........44444444........22222222........11111111........44444444........ PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaattttttttuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiii MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuuaaaaaaaallllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

MMManual pemeriksaan merupakan landasan di dalam

pelaksanaan pemeriksaan. Pengungkapan ketentuan tersebut

perlu dilakukan sebagai upaya transparansi kepada semua

pihak termasuk auditee mengenai prosedur pemeriksaan yang

dilakukan.

55555555........44444444........22222222........11111111........55555555........ HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn





222222229999999911111111

PPPengungkapan mengenai hasil pemeriksaan pada

prinsipnya merupakan uraian yang lebih singkat dari

kesimpulan hasil pemeriksaan sebagaimana disajikan di

dalam bab mengenai kesimpulan. Seluruh aspek penting di

dalam kesimpulan hasil pemeriksaan harus disajikan pada

bagian ini.

Secara umum, hasil pemeriksaan yang diungkapkan

mencakup rincian di dalam kesimpulan hasil pemeriksaan

yang antara lain terdiri dari kesimpulan mengenai pemenuhan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

lain-lain yang mencakup antara lain pengungkapan mengenai

sistem dan prosedur, aspek manajemen, serta permasalahan

lainnya.

Untuk laporan hasil pemeriksaan final, di dalam

lapran singkat pemeriksaan diungkapkan pula mengenai

tanggapan perusahaan perasuransian terhadap laporan hasil

pemeriksaan sementara.

55555555........44444444........22222222........22222222........ IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssssiiiiiiii UUUUUUUUmmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmm

DDDi dalam bab ini diungkapkan sekurang-kurangnya informasi

mengenai:

55555555........44444444........22222222........22222222........11111111........ IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssssiiiiiiii MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

IIInformasi mengenai perusahaan yang diungkapkan sekurang-kurangnya informasi mengenai:

1) Nama perusahaan.

2) Alamat lengkap termasuk nomor telepon, fax, dan alamat e-mail.

3) NPWP.

4) Izin usaha.

5) Anggaran dasar yang mencakup akta pendirian, perubahan nama perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir.

Informasi yang perlu disajikan dalam bagian ini mencakup

pula informasi mengenai nama notaris serta persetujuan





222222229999999922222222

dan atau pernyataan pencatatan terhadap akta/anggaran

dasar tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

CatatanCatatanCatatanCatatan:

Pemeriksa harus dapat secara akurat menyajikan informasi

mengenai persetujuan atau pernyataan pencatatan dalam

sisminbakum mengingat adanya perbedaan prosedur di

dalam pelaporan perubahan anggaran dasar kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6) Jumlah kantor cabang/perwakilan.

7) Pelaporan yang mencakup laporan auditor, laporan

perhitungan tingkat solvabilitas, laporan operasional, dan

laporan treaty.

aa)) PPeerruussaahhaaaann AAssuurraannssii ddaann PPeerruussaahhaaaann RReeaassuurraannssii

(1) Informasi mengenai laporan auditor independen

terakhir mencakup sekurang-kurangnya informasi

mengenai nama kantor akuntan publik yang

melakukan audit terhadap laporan keuangan terakhir,

tahun buku pelaporan, pendapat auditor, dan tanggal

penyampaian laporan auditor.

(2) Informasi mengenai laporan perhitungan tingkat

solvabilitas terakhir mencakup sekurang-kurangnya

informasi mengenai periode pelaporan, tingkat

solvabilitas yang dicapai, dan tanggal penyampaian

laporan.

(3) Informasi mengenai laporan operasional terakhir

mencakup sekurang-kurangnya informasi mengenai

periode pelaporan dan tanggall penyampaian laporan.

(4) Informasi mengenai laporan treaty terakhir mencakup

sekurang-kurangnya informasi mengenai periode

treaty dan tanggal penyampaian laporan.

bb)) PPeerruussaahhaaaann PPiiaallaanngg AAssuurraannssii ddaann PPeerruussaahhaaaann PPiiaallaanngg


(1) Informasi mengenai laporan auditor independen

terakhir mencakup sekurang-kurangnya informasi

mengenai nama kantor akuntan publik yang





222222229999999933333333

melakukan audit terhadap laporan keuangan terakhir,

tahun buku pelaporan, pendapat auditor, dan tanggal

penyampaian laporan auditor.

(2) Informasi mengenai laporan keuangan terakhir



(3) Informasi mengenai laporan operasional terakhir



8) Sanksi yang dikenakan kepada perusahaan.

Informasi yang disajikan sekurang-kurangnya mencakup

informasi mengenai dasar pengenaan sanksi, penyebab

dikenakannya sanksi, serta jangka waktu perbaikan.

9) Pemegang saham.

Informasi yang disajikan sekurang-kurangnya mencakup

informasi mengenai rincian nama pemegang saham dan

besar kepemilikan (berdasarkan nilai nominal dan

persentase kepemilikan).

10) Komisaris.

11) Direksi.

12) Perusahaan afiliasi.

13) Produk yang dipasarkan.

55555555........44444444........22222222........22222222........22222222........ IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmaaaaaaaassssssssiiiiiiii MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

IIInformasi mengenai pemeriksaan yang diungkapkan sekurang-kurangnya menakup informasi mengenai dasar

hukum, jenis pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, ruang lingkup

pemeriksaan, serta periode dilakukannya pemeriksaan. Selain

itu diungkapkan pula hasil pemeriksaan sebelumnya yang

mencakup kesimpulan dan rekomendasi hasil pemeriksaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........ HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

DDDi dalam bab ini diungkapkan sekurang-kurangnya hasil

temuan pemeriksaan mengenai:





222222229999999944444444

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr

DDDi dalam sub bab sistem dan prosedur harus

diungkapkan sekurang-kurangnya empat sistem dan prosedur

pokok yang dimiliki oleh perusahaan perasuransian, yaitu

sistem dan prosedur akuntansi, underwriting/akseptasi, klaim,

serta investasi. Selain itu, pemeriksa juga perlu

mengungkapkan sistem dan prosedur manajemen risiko dan

penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan prinisip tata

kelola perusahaan yang baik.

Pemeriksa dapat menambahkan temuan mengenai

sistem dan prosedur lain khususnya apabila sistem dan

prosedur tersebut memiliki pengaruh yang cukup penting di

dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........11111111........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr AAAAAAAAkkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDDi dalam bagian ini, pemeriksa harus

mengungkapkan temuan mengenai sistem dan

prosedur akuntansi perusahaan, yang sekurang-

kurangnya mencakup sebagai berikut:

a) Kepemilikan sistem dan prosedur akuntansi

termasuk di dalamnya kepemilikan manual

akuntansi.

b) Dasar penetapan sistem dan prosedur tersebut

untuk dapat digunakan dalam

penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan.

Sebagai catatan, dasar penetapan tersebut

tidak selalu merupakan keputusan direksi.

Untuk itu, pemeriksa harus mengungkapkan

dasar penetapan tersebut tidak terbatas hanya

keputusan direksi.

c) Kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh

perusahaan termasuk dasar penetapannya.

Selain itu, pemeriksa harus menguraikan

secara singkat kebijakan akuntansi yang dipilih

perusahaan, serta menguraikan kebijakan

akuntansi penting yang memiliki pengaruh





222222229999999955555555

yang signifikan terhadap laporan keuangan

perusahaan.

d) Kecukupan pengendalian internal di dalam

pelaksanaan proses akuntansi.

e) Kecukupan proses akuntansi yang dilakukan

oleh perusahaan, termasuk proses yang

melibatkan kantor cabang/pemasaran.

Pengungkapan ini juga mencakup kemudahan

untuk melakukan proses tracing back yang

dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu,

pemeriksa juga perlu mengungkapkan

dukungan sistem informasi teknologi di dalam

proses akuntansi tersebut termasuk adanya

dukungan sistem yang terintegrasi antar

bagian serta antar kantor pusat dan kantor

cabang.

f) Penerapan sistem dan prosedur tersebut di

dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

terutama kesesuaian antara penyelenggaraan

kegiatan dan prosedur yang ada.

g) Meskipun tidak terkait langsung dengan sistem

dan prosedur akuntansi, di dalam bagian ini

pemeriksa perlu pula mengungkapkan

mengenai sistem dan prosedur yang terkait

dengan kebijakan pengeluaran dana.

Di dalam melakukan penilaian terhadap

sistem dan prosedur akuntansi pemeriksa perlu

menggunakan pembanding (benchmarking), tidak

hanya peraturan perundang-undangan yang

berlaku, namun juga PSAK, prinsip akuntansi

yang berlaku umum, prinsip tata kelola

perusahaan yang baik, dan praktik

penyelenggaraan usaha yang sehat.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........22222222........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr AAAAAAAAkkkkkkkksssssssseeeeeeeeppppppppttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii////////

UUUUUUUUnnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwwrrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg





222222229999999966666666



prosedur underwriting perusahaan, yang

sekurang-kurangnya mencakup sebagai berikut:

a) Kepemilikan sistem dan prosedur underwriting


underwriting. Selain sistem dan prosedur,

perusahaan asuransi dan perusahaan

reasuransi seharusnya memiliki manual

underwriting yang merupakan petunjuk teknis

bagi underwriter dalam melakukan tugasnya.








keputusan direksi.

c) Uraian singkat mengenai kegiatan yang

dilakukan oleh perusahaan dalam proses

underwriting, dan bukan merupakan copy dari

kegiatan/alur kerja di dalam sistem dan

prosedur perusahaan. Pemeriksa juga perlu

untuk menguraikan unit organisasi yang

terlibat di dalam kegiatan underwriting mulai

dari penerimaan permohonan sampai dengan

pengambilan keputusan akseptasi.


pelaksanaan proses underwriting.

e) Pendelegasian kewenangan akseptasi

termasuk untuk kantor cabang, dan penilaian

mengenai kecukupan pendelegasian tersebut.







222222229999999977777777



g) Penilaian pemeriksa terhadap kecukupan

sistem dan prosedur perusahaan untuk

mendukung proses akseptasi.


sistem dan prosedur underwriting pemeriksa

perlu menggunakan pembanding (benchmarking),

tidak hanya peraturan perundang-undangan yang

berlaku, namun juga prinsip tata kelola

perusahaan yang baik dan praktik


Untuk perusahaan pialang asuransi dan

pialang reasuransi, pada prinsipnya perusahaan

tidak melakukan proses akseptasi. Proses yang

dilakukan oleh perusahaan pialang lebih

ditujukan untuk membantu tertanggung dan

penanggung dalam proses underwriting/

akseptasi.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........33333333........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm



prosedur klaim perusahaan, yang sekurang-


a) Kepemilikan sistem dan prosedur klaim


klaim. Selain sistem dan prosedur, perusahaan

asuransi dan perusahaan reasuransi

seharusnya memiliki manual klaim yang

merupakan petunjuk teknis bagi petugas klaim

dalam melakukan tugasnya.










222222229999999988888888



keputusan direksi.



klaim, dan bukan merupakan copy dari




terlibat di dalam kegiatan klaim mulai dari

penerimaan permohonan sampai dengan

pengambilan keputusan dan pembayaran

klaim. Pemeriksa juga perlu mengungkapkan

ada tidaknya petugas front office atau layanan

on line untuk klaim tersebut.


pelaksanaan proses klaim.

e) Pendelegasian kewenangan akseptasi







g) Penilaian pemeriksa terhadap kecukupan

sistem dan prosedur perusahaan untuk

mendukung proses penyelesaian klaim.


sistem dan prosedur klaim pemeriksa perlu






Untuk perusahaan pialang asuransi dan

pialang reasuransi, pada prinsipnya perusahaan





222222229999999999999999

tidak melakukan proses klaim. Proses yang

dilakukan oleh perusahaan pialang lebih

ditujukan untuk membantu tertanggung dan

penanggung dalam proses klaim.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........44444444........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii



prosedur investasi perusahaan, yang sekurang-


a) Kepemilikan sistem dan prosedur investasi

termasuk di dalamnya kepemilikan kebijakan

investasi dan komite investasi.








keputusan direksi.


dilakukan oleh perusahaan dalam penempatan

investasi, dan bukan merupakan copy dari




terlibat di dalam kegiatan investasi. Selain itu,

perlu pula diuraikan keanggotaan komite

investasi, kedudukan komite di dalam struktur

organisasi perusahaan, dan tugas komite

investasi.


pelaksanaan proses investasi.

e) Pendelegasian kewenangan investasi







333333330000000000000000

f) Penilaian pemeriksa terhadap kecukupan

sistem dan prosedur investasi untuk

mendukung pengelolaan investasi perusahaan.

g) Penerapan sistem dan prosedur tersebut di





sistem dan prosedur investasi pemeriksa perlu






Secara umum, perusahaan pialang

asuransi dan perusahaan pialang reasuransi tidak

melakukan kegiatan investasi, karena secara

umum tidak banyak dana yang dimiliki oleh

perusahaan dimaksud. Perusahaan pialang

asuransi dan pialang reasuransi besar saja yang

memiliki potensi untuk melakukan kegiatan

investasi. Namun demikian, jenis investasi yang

dipilih pun tidak banyak. Dengan demikian proses

investasi yang dilakukan oleh perusahaan pialang

asuransi dan perusahaan pialang reasuransi

relatif lebih sederhana.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........55555555........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn

RRRRRRRRiiiiiiiissssssssiiiiiiiikkkkkkkkoooooooo



prosedur manajemen risiko perusahaan, yang

sekurang-kurangnya mencakup sebagai berikut:

a) Kepemilikan sistem dan prosedur manajemen

risiko, termasuk di dalamnya kepemilikan

komite manajemen risiko atau unit khusus





333333330000000011111111

yang diberikan tugas untuk melaksanakan

manajemen risiko.








keputusan direksi.



manajemen risiko, dan bukan merupakan copy

dari kegiatan/alur kerja di dalam sistem dan

prosedur perusahaan. Di dalam uraian

tersebut, pemeriksa juga perlu menguraikan

jenis-jenis risiko yang telah diidentifikasi oleh

perusahaan.

d) Penilaian pemeriksa terhadap kecukupan

sistem dan prosedur tersebut dalam

pelaksanan penerapan manajemen risiko

perusahaan, termasuk kesesuaian jenis-jenis

risiko yang telah diidentifikasi oleh perusahaan

dengan jenis risiko sesuai ketentuan yang

berlaku.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........66666666........ SSSSSSSSiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmm ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrroooooooosssssssseeeeeeeedddddddduuuuuuuurrrrrrrr PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnniiiiiiiillllllllaaaaaaaaiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeellllllllaaaaaaaakkkkkkkkssssssssaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnssssssssiiiiiiiipppppppp TTTTTTTTaaaaaaaattttttttaaaaaaaa

KKKKKKKKeeeeeeeelllllllloooooooollllllllaaaaaaaa PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg BBBBBBBBaaaaaaaaiiiiiiiikkkkkkkk



prosedur penilaian sendiri pelaksanaan prinsip

tata kelola perusahaan yang baik, yang sekurang-


a) Kepemilikan sistem dan prosedur penilaian

sendiri pelaksanaan prinsip tata kelola

perusahaan yang baik.





333333330000000022222222








keputusan direksi.

c) Kepemilikan kode etik atau code of conduct.

d) Uraian singkat mengenai kegiatan yang


penilaian sendiri pelaksanaan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik, dan bukan

merupakan copy dari kegiatan/alur kerja di

dalam sistem dan prosedur perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........11111111........77777777........ LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn--------llllllllaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnn

PPPemeriksa harus pula mengungkapkan

adanya temuan penting lainnya terkait dengan

sistem dan prosedur tersebut di atas.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........ KKKKKKKKeeeeeeeelllllllleeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaaggggggggaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan temuan yang sekurang-kurangnya mencakup

sebagai berikut:

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........11111111........ AAAAAAAAnnnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrr

DDDi dalam bagian ini, pemeriksa

sekurang-kurangnya harus mengungkapkan

mengenai maksud dan tujuan perusahaan

khususnya untuk memastikan adanya asas

spesialisasi usaha serta ketaatan terhadap

pelaporan perubahan anggaran dasar terakhir.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........22222222........ SSSSSSSSttttttttrrrrrrrruuuuuuuukkkkkkkkttttttttuuuuuuuurrrrrrrr OOOOOOOOrrrrrrrrggggggggaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiissssssssaaaaaaaassssssssiiiiiiii





333333330000000033333333


mengungkapkan mengenai struktur organisasi

perusahaan yang mencakup sekurang-kurangnya:

a) Uraian mengenai pemisahaan fungsi yaitu

fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan

keuangan, fungsi dan pelayanan, termasuk di

dalamnya uraian mengenai level pemisahan

tersebut, apakah pemisahan tersebut pada

level direksi atau di bawah direksi.

b) Uraian mengenai adanya uraian mengenai

tugas, wewenang, tanggung jawab, dan

prosedur kerja.

c) Pendapat pemeriksa mengenai pengendalian

internal yang tercermin dari struktur organisasi

yang ada.

d) Penerapan struktur organisasi yang tercermin

dari kelengkapan pejabat di dalam unit

organisasi yang ada.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........33333333........ PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmooooooooddddddddaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai permodalan


a) Uraian mengenai modal dasar dan disetor

pada awal pendirian dan komposisi pemegang

saham, termasuk pula akta notaris yang

menjadi dasarnya.

b) Perkembangan modal dasar, modal disetor,

dan pemegang saham sampai kondisi terakhir.

c) Rencana pengembangan permodalan, jika ada.

d) Jumlah modal sendiri periode terakhir.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........44444444........ TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAssssssssiiiiiiiinnnnnnnngggggggg





333333330000000044444444


mengungkapkan mengenai penggunaan tenaga

asing yang mencakup sekurang-kurangnya:

a) Keberadaan tenaga asing di dalam

perusahaan baik yang berfungsi sebagai

tenaga ahli maupun pemegang jabatan pada

unit organisasi perusahaan.

b) Dasar penggunaan tenaga asing tersebut yang

dapat berupa kontrak kerja atau surat

keputusan direksi, atau lainnya.

c) Pertimbangan perusahaan untuk

mempekerjakan tenaga asing tersebut.

d) Persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu

dari Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

e) Pelaporan penggunaan tenaga asing kepada

Biro Perasuransian, program pendidikan dan

pelatihan yang terkait dengan penggunaan

tenaga asing tersebut, dan laporan realisasi

pelaksanaan program pendidikan dan

pelatihan.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........55555555........ TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa AAAAAAAAhhhhhhhhlllllllliiiiiiii


mengungkapkan mengenai kepemilikan tenaga

ahli yang mencakup sekurang-kurangnya:

a) Jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi

keahlian setingkat ahli atau ajun ahli baik dari

asosiasi profesi di dalam negeri maupun dari

luar negeri.

b) Perbandingan pegawai yang memiliki keahlian

dibandingkan dengan seluruh jumlah pegawai

perusahaan.

c) Pegawai yang diangkat sebagai tenaga ahli,

termasuk tenaga ahli kantor cabang. Selain itu,





333333330000000055555555

diungkapkan juga mengenai dasar penetapan

pegawai yang bersangkutan sebagai tenaga

ahli.

d) Pelaporan tenaga ahli tersebut kepada Biro

Perasuransian yang mencakup pula

pernyataan registrasi dari Biro Perasuransian.

e) Penempatan tenaga ahli kantor cabang pada

kantor cabang yang bersangkutan.

f) Program pengembangan sumber daya manusia

untuk meningkatkan kepemilikan pegawai

yang memiliki kualifikasi keahlian.

Keahlian yang perlu diungkapkan dalam

bagian ini tidak terbatas hanya keahlian yang

terkait dengan bidang teknis asuransi, namun

termasuk keahlian lain seperti tenaga ahli

investasi.

Untuk perusahaan asuransi atau

perusahaan reasuransi konvensional yang

memiliki unit usaha syariah, maka uraian di

dalam bagian ini harus mencakup pula tenaga

ahli yang ditunjuk untuk unit usaha dimaksud.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........66666666........ DDDDDDDDiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeeekkkkkkkkssssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKoooooooommmmmmmmiiiiiiiissssssssaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiissssssss


mengungkapkan mengenai direksi dan komisaris

yang mencakup sekurang-kurangnya:

a) Rincian mengenai direksi yang mencakup

mengenai nama, jabatan direksi, kualifikasi

dan pengalaman direksi, pernyataan tidak

merangkap jabatan, dan pelaksanaan

penilaian kemampuan dan kepatutan.

b) Rincian mengenai komisaris yang mencakup

mengenai nama, jabatan komisaris, termasuk

komisaris independen, dan pelaksanaan

penilaian kemampuan dan kepatutan.





333333330000000066666666

c) Pemeriksa juga perlu memberikan penilaian

terhadap komposisi direksi terkait dengan

kepemilikan separoh dari direksi harus

memiliki pengalaman dan pengetahuan

mengenai pengelolaan risiko yang relevan

dengan jabatannya.


perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah

atau perusahaan asuransi atau perusahaan

reasuransi konvensional yang memiliki unit usaha

syariah, maka uraian di dalam bagian ini harus

mencakup pula dewan pengawas syariah.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........77777777........ KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr CCCCCCCCaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggg,,,,,,,, KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr

PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn,,,,,,,, ddddddddaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr LLLLLLLLaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyaaaaaaaa

YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrppppppppiiiiiiiissssssssaaaaaaaahhhhhhhh DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiii KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr PPPPPPPPuuuuuuuussssssssaaaaaaaatttttttt


mengungkapkan mengenai kantor-kantor


a) Rincian mengenai kantor-kantor tersebut.

b) Izin pembukaan kantor cabang dan pelaporan

kantor pemasaran atau kantor lainnya.

b) Penyelenggaraan kegiatan kantor tersebut

sesuai dengan fungsinya. Pemeriksa juga

harus mengungkapkan adanya kantor

pemasaran yang melakukan fungsi sebagai

kantor cabang atau sebaliknya.

c) Kepemilikan tenaga ahli untuk masing-masing

kantor cabang.




dalam bagian ini harus mencakup pula mengenai

unit usaha syariah termasuk di dalamnya

pengungkapan mengenai izin pembukaan unit

usaha syariah.





333333330000000077777777

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........88888888........ PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSuuuuuuuummmmmmmmbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr

DDDDDDDDaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaa MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuussssssssiiiiiiiiaaaaaaaa


mengungkapkan mengenai program

pengembangan sumber daya manusia yang

mencakup sekurang-kurangnya:

a) Kepemilikan program pengembangan sumber

daya manusia termasuk realisasinya.

b) Dukungan anggaran untuk pengembangan

sumber daya manusia termasuk realisasinya.

Anggaran tersebut mencakup anggaran pada

periode pemeriksaan dan subsequent even.

55555555........44444444........22222222........33333333........22222222........99999999........ KKKKKKKKeeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnnggggggggggggggggoooooooottttttttaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPaaaaaaaaddddddddaaaaaaaa AAAAAAAAssssssssoooooooossssssssiiiiiiiiaaaaaaaassssssssiiiiiiii

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSeeeeeeeejjjjjjjjeeeeeeeennnnnnnniiiiiiiissssssss


mengungkapkan mengenai keanggotaan

perusahaan pada asosiasi perusahaan sejenis

yang mencakup sekurang-kurangnya bukti

keanggotaan dan masa berlakunya.

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........ KKKKKKKKeeeeeeeeuuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan temuan yang sekurang-kurangnya mencakup

sebagai berikut:

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........11111111........ TTTTTTTTiiiiiiiinnnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaatttttttt SSSSSSSSoooooooollllllllvvvvvvvvaaaaaaaabbbbbbbbiiiiiiiilllllllliiiiiiiittttttttaaaaaaaassssssss


mengungkapkan mengenai tingkat solvabilitas


a) Perhitungan tingkat solvabilitas menurut

perusahaan.

b) Perhitungan tingkat solvabilitas menurut

pemeriksa.





333333330000000088888888

c) Pernyataan apakah perhitungan perusahaan

dan pemeriksa sama atau berbeda, dan

seberapa signifikan perbedaan tersebut.

d) Uraian mengenai penyebab perbedaan

perhitungan antara perusahaan dan

pemeriksa.

e) Tabel yang menguraikan mengenai

perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan

dan pemeriksa.




dalam bagian ini harus mencakup uraian untuk

tingkat solvabilitas usaha asuransi konvensional

dan unit usaha syariah.

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........22222222........ KKKKKKKKeeeeeeeekkkkkkkkaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai kekayaan perusahaan


a) Jumlah kekayaan berdasarkan SAK.

b) Jumlah kekayaan berdasarkan SAP.

c) Jumlah kekayaan yang diperkenankan.

d) Tabel yang menguraikan mengenai kekayaan

berdasarkan SAP, kekayaan yang

diperkenankan, dan kekayaan yang tidak

diperkenankan, yang terdiri dari investasi dan

non investasi.





kekayaan yang bersumber dari produk asuransi

konvensional dan kekayaan unit usaha syariah.

aaaaaaaa)))))))) IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii





333333330000000099999999


mengungkapkan mengenai investasi perusahaan


(1) Jumlah investasi berdasarkan SAK.

(2) Jumlah investasi berdasarkan SAP.

(3) Jumlah investasi yang diperkenankan.

(4) Tabel yang menguraikan mengenai investasi

berdasarkan SAP, investasi yang

diperkenankan, dan investasi yang tidak

diperkenankan, untuk masing-masing jenis

investasi yang dimiliki perusahaan.

(5) Uraian mengenai masing-masing jenis

investasi yang dimiliki oleh perusahaan yang


(a) Saldo SAP.

(b) Investasi yang diperkenankan.

(c) Uraian mengenai penyebab investasi

menjadi tidak diperkenankan.

(d) Tabel yang menguraikan mengenai

investasi berdasarkan SAP, investasi yang

diperkenankan, dan investasi yang tidak

diperkenankan, yang dirinci untuk masing-

masing penempatan seperti bank untuk

deposito berjangka dan sertifikat deposito,

emiten untuk saham, penerbit untuk

obligasi, MTN, dan reksadana, perusahaan

untuk penyertaan langsung, dan lokasi

daerah untuk tanah dan bangunan.

Sebagai catatan: apabila rincian tersebut

sangat banyak, pemeriksa dapat

menyajikan tabel tersebut sebagai bagian

dari lampiran laporan hasil pemeriksaan.

(e) Pengungkapan mengenai dana jaminan.

Untuk dana jaminan yang berbentuk surat

utang negara, di dalam bagian ini





333333331111111100000000

diungkapkan saldo dana jaminan sesuai

dengan nilai yang disajikan dalam laporan

perhitungan tingkat solvabilitas.

(f) Permasalahan-permasalahan yang

ditemukan dalam pemeriksaan terkait

dengan penempatan investasi antara lain

namun tidak terbatas pada permasalahan

kepemilikan, pengakuan dan penilaian

investasi berdasarkan SAK atau SAP, dana

yang tertahan pada pihak lain, serta

penempatan yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

(g) Kerja sama pengelolaan dana yang

dilakukan perusahaan dengan pihak lain

yang mecakup perjanjian kerja sama,

uraian singkat mengenai kerja sama, serta

penilaian pemeriksa mengenai kerja sama

tersebut.

(h) Pengungkapan mengenai masing-masing

jenis investasi tersebut berlaku juga untuk

investasi yang masuk ke dalam kelompok

akun investasi lain-lain.







bbbbbbbb)))))))) NNNNNNNNoooooooonnnnnnnn IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii


mengungkapkan mengenai kekayaan non

investasi perusahaan yang mencakup sekurang-

kurangnya:

(1) Jumlah kekayaan non investasi berdasarkan

SAK.





333333331111111111111111

(2) Jumlah kekayaan non investasi berdasarkan

SAP.

(3) Jumlah kekayaan non investasi yang

diperkenankan.

(4) Tabel yang menguraikan mengenai saldo

kekayaan non investasi berdasarkan SAP,

kekayaan yang diperkenankan, dan kekayaan

yang tidak diperkenankan, untuk masing-

masing jenis kekayaan non investasi yang

dimiliki perusahaan.


kekayaan non investasi yang dimiliki oleh

perusahaan yang mencakup sekurang-

kurangnya:

(a) Saldo SAP.

(b) Kekayaan yang diperkenankan.

(c) Uraian mengenai penyebab kekayaan non

investasi menjadi kekayaan yang tidak

diperkenankan.

(d) Tabel yang menguraikan mengenai

kekayaan non investasi berdasarkan SAP,

kekayaan yang diperkenankan, dan

kekayaan yang tidak diperkenankan, yang

dirinci untuk masing-masing jenis

kekayaan, dengan ketentuan sebagai

berikut:

iiiiiiii........ KKKKKKKKaaaaaaaassssssss ddddddddaaaaaaaannnnnnnn bbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnkkkkkkkk

Kas atau petty cash di perusahaan serta

bank dimana perusahaan memiliki atau

menempatkan dananya dalam bentuk

giro.

iiiiiiiiiiiiiiii........ TTTTTTTTaaaaaaaaggggggggiiiiiiiihhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn

Tagihan premi dan tagihan reasuransi

dirinci berdasarkan debitur khususnya

untuk 10 debitur terbesar. Sedangkan





333333331111111122222222

tagihan hasil investasi dirinci

berdasarkan sumber investasinya.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ TTTTTTTTaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaahhhhhhhh ddddddddaaaaaaaannnnnnnn bbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggguuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn

Tanah dan bangunan dirinci

berdasarkan unitnya, dan di dalam tabel

diuraikan pula lokasi unit tersebut.

Sebagai catatan: apabila rincian

tersebut sangat banyak, pemeriksa

dapat menyajikan tabel tersebut

sebagai bagian dari lampiran laporan

hasil pemeriksaan.

(e) Dukungan sistem informasi teknologi

dalam proses pengumuran tagihan

khsususnya untuk tagihan premi dan

tagihan reasuransi. Selanjutnya, pemeriksa

juga harus mengungkapkan penilaian

terhadap kecukupan proses pengumuran

tagihan tersebut yang berpengaruh

terhadap kewajaran jumlah tagihan yang

diperkenankan.

(f) Permasalahan-permasalahan yang

ditemukan dalam pemeriksaan antara lain

namun tidak terbatas pada permasalahan

kepemilikan, pengakuan dan penilaian

kekayaan non investasi berdasarkan SAK

atau SAP, serta tagihan yang telah berumur

lebih dari satu tahun.

Khusus untuk tagihan reasuransi,

pemeriksa juga harus mengungkapkan

mengenai kewajaran penyajian tagihan

reasuransi khususnya terkait dengan

disajikannya tagihan atau utang reasuransi

bersaldo negatif. Pemeriksa juga perlu

menilai kewajaran tagihan reasuransi

tersebut khususnya terkait dengan





333333331111111133333333

konfirmasi jumlah tagihan dari pihak

reasuradur.

(g) Pengungkapan mengenai masing-masing

jenis kekayaan non investasi tersebut

berlaku juga untuk kekayaan yang masuk

ke dalam kelompok akun aktiva lain-lain.







55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........33333333........ KKKKKKKKeeeeeeeewwwwwwwwaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai kewajiban


a) Jumlah kewajiban berdasarkan SAK.

b) Jumlah kewajiban berdasarkan SAP, jika

terdapat perbedaan pengakuan antara SAK

dan SAP khususnya untuk cadangan atas

premi yang belum merupakan pendapatan.

c) Tabel yang menguraikan mengenai kewajiban

berdasarkan SAK dan SAP yang dirinci

berdasarkan jenis kewajiban.





kewajiban yang bersumber dari produk asuransi

konvensional dan kewajiban unit usaha syariah.

aaaaaaaa)))))))) UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg



perusahaan khususnya yang terkait langsung





333333331111111144444444

dengan penyelenggaraan pertanggungan asuransi

yaitu utang klaim dan utang reasuransi.

Untuk utang klaim, pemeriksa harus

mengungkapkan rincian utang klaim sekurang-

kurangnya untuk beberapa tertanggung dengan

nilai klaim yang cukup signifikan. Selanjutnya,

pemeriksa harus mengungkapkan rata-rata umur

klaim tersebut, dan menguraikan mengenai

penyebab belum dibayarnya klaim khususnya

untuk utang klaim yang memiliki umur lebih dari 1

(satu) bulan.

Khusus untuk utang reasuransi,

pemeriksa juga harus mengungkapkan mengenai

kewajaran penyajian utang reasuransi khususnya

terkait dengan disajikannya tagihan atau utang

reasuransi bersaldo negatif. Pemeriksa juga perlu

menilai kewajaran utang reasuransi tersebut

khususnya terkait dengan konfirmasi jumlah

tagihan dari pihak asuradur atau reasuradur.

Pemeriksa juga harus mengungkapkan

adanya utang selain utang klaim dan utang

reasuransi khususnya jika terdapat utang yang

memiliki jumlah yang signifikan.





utang yang bersumber dari produk asuransi

konvensional dan utang unit usaha syariah.

bbbbbbbb)))))))) CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTTeeeeeeeekkkkkkkknnnnnnnniiiiiiiissssssss


mengungkapkan mengenai cadangan teknis


((11)) CCaaddaannggaann AAttaass PPrreemmii YYaanngg BBeelluumm

MMeerruuppaakkaann PPeennddaappaattaann





333333331111111155555555


harus mengungkapkan mengenai cadangan

atas premi yang belum merupakan

pendapatan (CAPYBMP) yang mencakup

sekurang-kurangnya:

(a) Saldo CAPYBMP berdasarkan SAK dan

SAP, jika terdapat perbedaan metode

pengakuan CAPYBMP.

(b) Tabel yang memuat rincian CAPYBMP

berdasarkan lini usaha asuransi.

(c) Uraian mengenai metode pembentukan

CAPYBMP yang digunakan oleh

perusahaan, termasuk penilaian

pemeriksa mengenai kecukupan metode

yang digunakan oleh perusahaan. Jika

terdapat pertanggungan yang memiliki

periode pertanggungan lebih dari satu

tahun, pemeriksa perlu mengungkapkan

bagaimana perusahaan mengakui premi

dan membentuk CAPYBMP. Sebagai

catatan: terdapat dua model pengakuan

premi yang berpengaruh terhadap

pembentukan CAPYBMP. Model pertama

adalah premi selama periode

pertanggungan diakui seluruhnya pada

tahun berjalan, dan model kedua adalah

premi diakui secara merata sepanjang

periode pertanggungan.

(d) Uraian mengenai kecukupan data yang

digunakan dalam perhitungan CAPYBMP.

Kecukupan data tersebut menjadi penting

khususnya untuk pertanggungan yang

memiliki jangka waktu lebih dari satu

tahun dengan jumlah tertanggung yang

banyak. Selain itu juga perlu diungkapkan

dukungan sistem informasi teknologi

untuk memelihara data pertanggungan.





333333331111111166666666

Untuk pertanggungan yang berasal dari

pihak perbankan atau perusahaan

pembiayaan, dan merupakan

pertanggungan terhadap objek yang

berkaitan dengan kredit yang diberikan

kepada nasabah, secara umum

pertanggungan yang diberikan memiliki

periode lebih dari satu tahun karena

mengikuti jangka waktu kredit. Selain itu,

umumnya tertanggung yang ditutup

memiliki jumlah yang banyak dengan nilai

pertanggungan yang relatif tidak besar.

Dalam bagian ini pemeriksa perlu

mengungkapkan penilain terhadap

kecukupan proses untuk menentukan

kewajaran data yang digunakan dan

kecukupan dukungan sistem informasi

teknologi dalam proses tersebut.

(e) Permasalahan-permasalahan yang


dengan proses pembentukan CAPYBMP.

((22)) CCaaddaannggaann PPrreemmii



premi yang mencakup sekurang-kurangnya:

(a) Saldo cadangan premi berdasarkan SAK

dan SAP, jika terdapat perbedaan metode

pengakuan cadangan premi.

(b) Tabel yang memuat rincian cadangan

premi berdasarkan lini usaha asuransi

atau jenis produk.

(c) Uraian mengenai proses pembentukan

cadangan premi yang meliputi sekurang-

kurangnya:





333333331111111177777777

i. Proses yang dilakukan oleh

perusahaan untuk menentukan

kewajaran data polis inforce.

Dalam bagian ini pemeriksa juga harus

mengungkapkan penilaian terhadap

kecukupan proses yang dilakukan oleh

perusahaan termasuk dukungan

sistem dan prosedur atau manual yang

ada serta kecukupan dukungan sistem

teknologi informasi. Berdasarkan

penilaian tersebut pemeriksa harus

mengungkapkan mengenai kewajaran

data polis inforce yang digunakan

dalam perhitungan cadangan premi.

ii. Asumsi yang digunakan oleh

perusahaan dalam melakukan

perhitungan cadangan premi yang

meliputi mortalita, tingkat bunga, dan

metode yang digunakan.

iii. Penilaian terhadap konsistensi

penggunaan asumsi di dalam

perhitungan cadangan premi yang

meliputi konsistensi penggunaan

asumsi dalam deskripsi produk dan

asumsi yang digunakan untuk

melakukan perhitungan cadangan

premi. Untuk asumsi yang digunakan

dalam perhitungan cadangan premi,

pemeriksa juga perlu memberikan

penilaian terhadap asumsi yang

diformulasikan di dalam program

software yang digunakan oleh

perusahaan untuk melakukan

perhitungan cadangan premi.

(d) Permasalahan-permasalahan yang






333333331111111188888888

dengan proses pembentukan cadangan

premi.

((33)) CCaaddaannggaann KKllaaiimm



klaim yang mencakup sekurang-kurangnya:

(a) Saldo cadangan klaim yang terdiri dari

cadangan klaim dalam proses dan

cadangan klaim IBNR.

(b) Tabel yang memuat rincian cadangan

klaim berdasarkan lini usaha asuransi

atau jenis produk.

(c) Uraian mengenai pembentukan cadangan

klaim yang meliputi sekurang-kurangnya:

i. Kewajaran cadangan klaim dalam

proses yang dibentuk oleh perusahaan.

Dalam bagian ini pemeriksa harus


kecukupan cadangan klaim dalam

proses yang meliputi penilaian bahwa

cadangan klaim yang dibentuk telah

mencakup seluruh klaim yang

dilaporkan dan penilaian terhadap

metode yang digunakan untuk

menentukan besar cadangan yang

dibentuk untuk masing-masing klaim

tersebut.

ii. Kewajaran cadangan klaim IBNR yang

dibentuk oleh perusahaan.

Dalam bagian ini pemeriksa harus


kecukupan cadangan IBNR yang

meliputi penilaian mengenai metode

yang digunakan dan kecukupan data





333333331111111199999999

yang digunakan untuk menghitungan

cadangan klaim tersebut.

(d) Permasalahan-permasalahan yang


dengan proses pembentukan cadangan

klaim.




dalam bagian ini harus mencakup uraian

untuk cadangan teknis yang bersumber dari

produk asuransi konvensional dan cadangan

teknis unit usaha syariah.

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........44444444........ DDDDDDDDaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaa JJJJJJJJaaaaaaaammmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai dana jaminan


a) Jumlah dana jaminan yang dimiliki oleh

perusahaan, termasuk rincian perhitungan

dana jaminan dalam bentuk tabel. Dalam

rangka perhitungan kecukupan dana jaminan,

pemeriksa perlu berhati-hati untuk

menentukan nilai dana jaminan dalam bentuk

surat berharga negara/surat utang negara

(SBN/SUN) karena kemungkinan terdapat

perbedaan penilaian antara nilai pada

perhitungan tingkat solvabilitas dan nilai untuk

menentukan kecukupan dana jaminan.

b) Bentuk penempatan dana jaminan, termasuk

rinciannya.

c) Penggunaan bank kustodian, termasuk

perjanjian yang mendasari kerja sama dengan

bank kustodian. Di dalam perjanjian tersebut,

pemeriksa perlu pula mengungkapkan

kesesuaian ketentuan di dalam perjanjian





333333332222222200000000

kerja sama dengan ketentuan di dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Permasalahan-permasalahan lain yang

ditemukan selama pemeriksaan, khususnya

permasalahan yang terkait dengan dana

jaminan.

Perhitungan kecukupan dana jaminan

dilakukan untuk seluruh jenis usaha yang ada

yaitu usaha asuransi konvensional, usaha

asuransi dengan prinsip syariah, dan unit link

atau yang setara.

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........55555555........ RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo KKKKKKKKeeeeeeeeuuuuuuuuaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai rasio keuangan yang

terkait dengan ketentuan mengenai kesehatan

keuangan yang mencakup sekurang-kurangnya:

aaaaaaaa)))))))) RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii NNNNNNNNeeeeeeeettttttttoooooooo TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp MMMMMMMMooooooooddddddddaaaaaaaallllllll SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii


mengungkapkan mengenai rasio premi neto

terhadap modal sendiri yang mencakup sekurang-

kurangnya:

(1) Perhitungan rasio untuk 2 (dua) periode

terakhir.

Untuk periode triwulanan akan menjadi lebih

baik apabila bisa diperbandingkan pula

dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Perbandingan tersebut diperlukan mengingat

karakterisitk usaha asuransi yang memiliki

siklus dalam perolehan premi.

(2) Perbandingan dengan rata-rata industri.

(3) Penilaian pemeriksa mengenai kinerja

perusahaan berdasarkan trend dan

perbandingan dengan rata-rata industri.





333333332222222211111111

bbbbbbbb)))))))) RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii TTTTTTTTeeeeeeeerrrrrrrrhhhhhhhhaaaaaaaaddddddddaaaaaaaapppppppp CCCCCCCCaaaaaaaaddddddddaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn

TTTTTTTTeeeeeeeekkkkkkkknnnnnnnniiiiiiiissssssss ddddddddaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUttttttttaaaaaaaannnnnnnngggggggg KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm RRRRRRRReeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiii SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii


mengungkapkan mengenai rasio investasi

terhadap cadangan teknis dan utang klaim

retensi sendiri yang mencakup sekurang-

kurangnya:

(1) Perhitungan rasio untuk 2 (dua) periode

terakhir.

Untuk periode triwulanan akan menjadi lebih

baik apabila bisa diperbandingkan pula

dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Perbandingan tersebut diperlukan mengingat

karakterisitk usaha asuransi yang memiliki

siklus dalam perolehan premi.

(2) Perbandingan dengan rata-rata industri.

(3) Penilaian pemeriksa mengenai kinerja

perusahaan berdasarkan trend dan

perbandingan dengan rata-rata industri.

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPiiiiiiiiaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggg AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn

PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPiiiiiiiiaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggg RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii

DDDi dalam bagian ini pemeriksa harus

mengungkapkan mengenai kondisi keuangan

yang meliputi jumlah kekayaan, kewajiban, dan

modal sendiri. Selanjutnya untuk kekayaan dan

kewajiban diungkapkan lebih lanjut sebagai

berikut:

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........11111111........ KKKKKKKKeeeeeeeekkkkkkkkaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai kekayaan perusahaan


aaaaaaaa)))))))) IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii





333333332222222222222222



yang mencakup sekurang-kurangnya saldo

investasi dan tabel yang memuat mengenai

rincian penempatan investasi.

Sesuai PSAK, penempatan deposito

berjangka pendek masuk dalam kategori akun

kas dan setara kas. Sementara itu, dalam format

laporan keuangan untuk perusahaan pialang

asuransi dan pialang reasuransi, penempatan

deposito berjangka tersebut dimasukkan sebagai

bagian dari kelompok akun investasi. Untuk itu,

pemeriksa perlu secara lebih seksama melihat

rincian akun kas dan setara kas. Selanjutnya,

pemeriksa perlu melakukan koreksi apabila

perusahaan pialang asuransi dan pialang

reasuransi menyajikan deposito berjangka dalam

kelompok akun kas dan setara kas menjadi

masuk dalam kelompok akun investasi.

Apabila perusahaan pialang asuransi dan

pialang reasuransi memiliki dana yang cukup

untuk dapat dinvestasikan, pemeriksa perlu

mengungkapkan ada atau tidaknya sistem dan

prosedur investasi termasuk kebijakan investasi

pada bagian yang mengungkapkan temuan hasil

pemeriksaan mengenai sistem dan prosedur.

Permasalahan lain yang ditemukan

selama pemeriksaan terkait dengan penempatan

investasi perusahaan perlu diungkapkan oleh

pemeriksa.

bbbbbbbb)))))))) NNNNNNNNoooooooonnnnnnnn IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii



yang mencakup sekurang-kurangnya saldo

investasi dan tabel yang memuat mengenai

rincian penempatan investasi.





333333332222222233333333

Di dalam bagian ini, pemeriksa harus

mengungkapkan mengenai kekayaan non

investasi perusahaan yang mencakup sekurang-

kurangnya sebagai berikut:

(1) Jumlah kekayaan non investasi.

(2) Tabel yang menguraikan mengenai saldo

kekayaan non ivestasi untuk masing-masing

jenis kekayaan.


kekayaan non investasi yang dimiliki oleh


kurangnya:

(a) Saldo kekayaan.

(b) Kas dan bank

Uraian mengenai penerimaan serta

penggunaan kas dan bank.

(c) Tagihan

Khususnya untuk tagihan premi dan

tagihan jasa keperantaraan, rincian 5

debitur besar. Selain itu perlu

diungkapkan pula mekanisme

pengumuran tagihan dan metode

monitoring tagihan dimaksud.

Apabila terdapat tagihan yang memiliki

umur lebih dari satu tahun, pemeriksa

perlu mengungkapkan permasalahan

mengenai tagihan dimaksud.

Beberapa perusahaan pialang tidak

menyajikan adanya tagihan jasa

keperantaraan. Pada kondisi demikian,

pemeriksa perlu melihat konsistensi

penyajian dengan dokumen

pendukungnya dan konsitensi dengan

penyajian utang premi.

(d) Aktiva tetap





333333332222222244444444

Rincian mengenai aktiva tetap yang

dimiliki perusahaan.

(e) Aktiva lain

Rincian mengenai aktiva lain.

Apabila di dalam kelompok aktiva lain

terdapat tagihan kepada pemegang

saham atau pihak terafiliasi lain serta

beban ditangguhkan yang tidak lazim,

pemeriksa perlu mengungkapkan

mengenai kondisi tersebut dan penyebab

terjadinya kondisi tersebut.

(4) Permasalahan lain yang ditemukan selama

pemeriksaan terkait dengan kekayaan non

investasi yang dimiliki oleh perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........33333333........22222222........ KKKKKKKKeeeeeeeewwwwwwwwaaaaaaaajjjjjjjjiiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn




a) Saldo kewajiban perusahaan.

b) Tabel yang memuat mengenai rincian

kewajiban.

c) Uraian mengenai masing-masing kewajiban


(1) Saldo kewajiban

(2) Utang premi

Uraian mengenai rincian utang premi yang

preminya belum dibayar oleh tertanggung

dan utang premi yang preminya sudah

diterima dari tertanggung namun oleh

perusahaan belum disetorkan kepada

penanggung. Selain itu, pemeriksa perlu

pula menguraikan rincian 5 besar

penanggung yang menjadi kreditur

perusahaan.





333333332222222255555555

Terkait dengan penyajian mengenai

tagihan premi dan tagihan jasa

keperantaraan, pemeriksa perlu

mengungkapkan konsistensi penyajian

kedua tagihan tersebut dengan penyajian

utang premi. Mengingat bahwa di dalam

bagian premi terdapat hak perusahaan

pialang berupa jasa keperantaraan, utang

premi tersebut dapat disajikan secara

bruto atau neto setelah dikurangi dengan

hak perusahaan pialang sepanjang

penyajian tersebut konsisten dengan

penyajian tagihan premi dan tagihan jasa

keperantaraan.

(3) Utang komisi, biaya yang masih harus

dibayar, dan utang pajak.

Uraian mengenai rincian ketiga kewajiban

tersebut khususnya apabila terdapat

kewajiban yang memiliki jumlah yang

material.

(4) Utang lain

Uraian mengenai rincian kewajiban

tersebut khususnya apabila terdapat

kewajiban yang memiliki jumlah yang

material.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeelllllllleeeeeeeennnnnnnnggggggggggggggggaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa ((((((((OOOOOOOOppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll))))))))



55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........11111111........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai pendapatan


a) Pendapatan premi baik premi yang berasal dari

pertanggungan langsung maupun premi dari

pertanggungan tidak langsung, termasuk





333333332222222266666666

proporsi premi tidak langsung dibandingkan

dengan premi langsung.

b) Pendapatan premi neto pada periode

pemeriksaan, termasuk komposisi pendapatan

premi neto terhadap premi bruto perusahaan.

c) Sumber utama pendapatan premi perusahaan

ditinjau dari lini usaha asuransi dan

tertanggung. Khusus untuk tertanggung,

pemeriksa perlu mengungkapkan 5 (lima)

besar tertanggung yang memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap pendapatan premi

perusahaan.

d) Pendapatan dari hasil investasi, termasuk

komposisi hasil investasi terhadap premi bruto

perusahaan.

e) Sumber utama hasil investasi ditinjau dari

penempatan investasi yang dimiliki

perusahaan.

f) Permasalahan-permasalahan yang ditemukan

selama pemeriksaan khususnya untuk

permasalahan yang terkait dengan pengakuan

pendapatan premi oleh perusahaan. Beberapa

pertanggungan yang perlu mendapat perhatian

dari pemeriksa terkait dengan metode

pengakuan pendapatan premi antara lain

namun tidak terbatas pada pertanggungan

yang pada prinsipnya merupakan kontrak

jangka pendek namun perusahaan memiliki

kontrak jangka panjang untuk pertanggungan

tersebut. Selain itu, pertanggungan asuransi

jiwa yang mengandung unsur investasi yang

dijamin yang memberikan janji dapat ditarik

dalam jangka waktu pendek perlu pula

mendapat perhatian pemeriksa. Pada kasus

pertanggungan asuransi jiwa tersebut, terdapat

potensi bahwa premi dan juga klaim untuk





333333332222222277777777

satu periode akuntansi diakui beberapa kali

dengan tertanggung yang sama.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........22222222........ BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai beban perusahaan


a) Beban klaim neto pada periode pemeriksaan,

termasuk komposisi beban klaim neto

terhadap premi bruto perusahaan dan

pendapatan premi neto perusahaan.

b) Sumber utama kewajiban klaim perusahaan

ditinjau dari lini usaha asuransi dan

tertanggung. Khusus untuk tertanggung,

pemeriksa perlu mengungkapkan 5 (lima)

besar tertanggung yang memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap pembayaran klaim

perusahaan.

c) Beban usaha, termasuk komposisi beban

usaha terhadap premi bruto perusahaan.

d) Permasalahan-permasalahan yang ditemukan



beban klaim oleh perusahaan. Beberapa

pertanggungan yang perlu mendapat perhatian

dari pemeriksa terkait dengan metode

pengakuan pendapatan premi antara lain

namun tidak terbatas pada pertanggungan

asuransi jiwa yang mengandung unsur

investasi yang dijamin yang memberikan janji

dapat ditarik dalam jangka waktu pendek.

Pada kasus pertanggungan asuransi jiwa

tersebut, terdapat potensi bahwa premi dan

juga klaim untuk satu periode akuntansi diakui

beberapa kali dengan tertanggung yang sama.







333333332222222288888888



beban yang bersumber dari produk asuransi

konvensional dan beban unit usaha syariah.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........33333333........ PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii


mengungkapkan mengenai produk asuransi yang

masih aktif dipasarkan perusahaan, yang


aaaaaaaa)))))))) PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk aaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssss iiiiiiii yyyyyyyyaaaaaaaannnnnnnngggggggg ddddddddiiiiiiiippppppppaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn

Pemeriksa perlu mengungkapkan rincian

produk asuransi yang dipasarkan oleh

perusahaan.

bbbbbbbb)))))))) PPPPPPPPrrrrrrrroooooooodddddddduuuuuuuukkkkkkkk uuuuuuuunnnnnnnngggggggggggggggguuuuuuuullllllllaaaaaaaannnnnnnn

Pemeriksa perlu mengungkapkan produk

asuransi unggulan yang memiliki premi atau

portofolio yang signifikan sekurang-kurangnya

untuk 3 (tiga) produk unggulan. Untuk masing-

masing produk tersebut perlu pula diuraikan

komposisi dibandingkan keseluruhan premi

atau portoflio pertanggungan.

cccccccc)))))))) UUUUUUUUnnnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkk ppppppppeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn aaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii jjjjjjjjiiiiiiiiwwwwwwwwaaaaaaaa

Pemeriksa perlu mengungkapkan produk-

produk yang memiliki spesifikasi tertentu

misalnya produk yang menjanjikan manfaat

investasi yang dijamin dalam periode tertentu

dan memiliki jangka waktu pertanggungan

yang pendek atau terdapat kemungkinan

untuk ditebus tanpa dibebani biaya, serta

produk-produk tertentu yang unik.

Hal-hal yang perlu diungkap antara lain namun

tidak terbatas pada manfaat yang dijanjikan di

dalam produk tersebut serta pengelolaan

produk yang dilakukan oleh perusahaan.





333333332222222299999999

dddddddd)))))))) UUUUUUUUnnnnnnnnttttttttuuuuuuuukkkkkkkk ppppppppeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn aaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii kkkkkkkkeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuuggggggggiiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnn

Pemeriksa perlu mengungkapkan produk-

produk tertentu yaitu produk asuransi

kendaraan bermotor, produk sutetyship,

produk asuransi TKI, dan produk spesifik

lainnya.

Produk spesifik yang perlu diungkapkan oleh

pemeriksa merupakan produk yang memiliki

karakteristik antara lain merupakan produk

unggulan perusahaan atau produk unik yang

dimiliki oleh perusahaan ditinjau dari antara

lain manfaat yang ditawarkan ataupun kerja

sama pemasaran yang dilakukan oleh

perusahaan.

Pengungkapan untuk produk asuransi

kendaraan bermotor, produk sutetyship, dan

produk asuransi TKI tersebut mencakup

sekurang-kurangnya sebagai berikut:

aaaaaaaa)))))))) KKKKKKKKeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmoooooooottttttttoooooooorrrrrrrr

PPPengungkapan mengenai penyeleng-

garaan lini usaha asuransi kendaraan

bermotor mencakup sekurang-kurangnya

sebagai berikut:

(((((((( 11111111 )))))))) KKKKKKKK eeeeeeeebbbbbbbb iiiiiiii jjjjjjjj aaaaaaaa kkkkkkkk aaaaaaaannnnnnnn pppppppp eeeeeeee nnnnnnnn eeeeeeee tttttttt aaaaaaaapppppppp aaaaaaaannnnnnnn pppppppp rrrrrrrr eeeeeeeemmmmmmmm iiiiiiii

Pada bagian ini pemeriksa perlu

mengungkapkan mengenai kebijakan

penetapan tarif premi sebelum adanya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

74/PMK.010/2007 tanggal 29 Juni 2007

tentang Penyelenggaraan Pertanggungan

Asuransi pada Lini Usaha Asuransi

Kendaraan Bermotor dan setelah adanya

peraturan dimaksud.

Hal-hal yang perlu diungkapkan pada

bagian ini antara lain adalah kebijakan





333333333333333300000000

khusus mengenai penetapan tarif asuransi

kendaraan bermotor sebelum adanya

peraturan mengenai penyelenggaraan lini

usaha asuransi kendaraan bermotor dan

dasar diberlakukannya kebijakan tersebut.

Sedangkan untuk kebijakan setelah adanya

peraturan dimaksud, pemeriksa perlu

mengungkapkan dasar kebijakan terakhir

yang dikeluarkan oleh perusahaan dan

pelaporan kebijakan tersebut kepada Biro

Perasuransian. Selain itu, pemeriksa juga

perlu mengungkapkan seberapa sering

perusahaan melakukan revisi terhadap

kebijakan tersebut, dan pemenuhan

pelaporan kepada Biro Perasuransian

mengenai revisi tersebut.

(((((((( 22222222 )))))))) KKKKKKKKoooooooommmmmmmm iiiiiiii tttttttt eeeeeeee pppppppp eeeeeeeennnnnnnn eeeeeeee tttttttt aaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn tttttttt aaaaaaaa rrrrrrrr iiiiiiii ffffffff aaaaaaaa ssssssss uuuuuuuu rrrrrrrr aaaaaaaannnnnnnn ssssssss iiiiiiii

kkkkkkkk eeeeeeee nnnnnnnnddddddddaaaaaaaa rrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnn bbbbbbbb eeeeeeee rrrrrrrrmmmmmmmmoooooooo tttttttt oooooooo rrrrrrrr


mengungkapkan mengenai ada atau

tidaknya komite yang khusus mengangani

pengelolaan lini usaha asuransi kendaraan

bermotor. Jika ada komite khusus,

pemeriksa perlu mengungkapkan mengenai

dasar penetapan komite tersebut,

keanggotaan komite, dan tugas komite.

(((((((( 33333333 )))))))) PPPPPPPP rrrrrrrr oooooooo ffffffff iiiiiiii llllllll RRRRRRRR iiiiiiii ssssssss iiiiiiii kkkkkkkkoooooooo SSSSSSSSeeeeeeee rrrrrrrr tttttttt aaaaaaaa BBBBBBBB iiiiiiii aaaaaaaa yyyyyyyy aaaaaaaa AAAAAAAAddddddddmmmmmmmm iiiiiiii nnnnnnnn iiiiiiii ssssssss tttttttt rrrrrrrr aaaaaaaa ssssssss iiiiiiii

ddddddddaaaaaaaa nnnnnnnn UUUUUUUUmmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmm AAAAAAAA ssssssss uuuuuuuu rrrrrrrr aaaaaaaa nnnnnnnn ssssssss iiiiiiii KKKKKKKK eeeeeeeennnnnnnndddddddd aaaaaaaa rrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

BBBBBBBBeeeeeeee rrrrrrrrmmmmmmmmoooooooo tttttttt oooooooo rrrrrrrr


mengungkapkan sekurang-kurangnya

mengenai:

(a) Data profil risiko dan kerugian

perusahaan untuk periode sekurang-

kurangnya lima tahun terakhir. Data

yang perlu diungkapkan antara lain data

uang pertanggungan, klaim, premi, serta





333333333333333311111111

populasi kendaraan bermotor untuk

masing-masing kategori kendaraan

bermotor dan per jenis pertanggungan

(TLO dan comprehensive).

Jika data tersebut tidak tersedia,

pemeriksa perlu mengungkapkan data

yang ada di perusahaan. Pada kondisi

demikian, pemeriksa perlu

mengungkapkan proses yang dilakukan

terhadap data yang ada sehingga

perusahaan dapat menetapkan tarif

premi murni untuk tiap-tiap kategori

kendaraan bermotor.

(b) Data biaya administrasi dan umum

untuk lini usaha asuransi kendaraan

bermotor selama lima tahun terakhir.

Data tersebut diperbandingkan dengan

premi bruto selama lima tahun untuk

memperoleh rasio rata-rata realisasi

biaya terhadap premi bruto.

(c) Dukungan sistem informasi dan

teknologi dalam pemeliharaan data

profil risiko dan kerugian serta data

biaya.

(d) Data loss ratio perusahaan selama lima

tahun terakhir.

(((((((( 44444444 )))))))) PPPPPPPP eeeeeeee llllllll aaaaaaaapppppppp oooooooo rrrrrrrr aaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDaaaaaaaa tttttttt aaaaaaaa PPPPPPPP rrrrrrrr oooooooo ffffffff iiiiiiii llllllll RRRRRRRR iiiiiiii ssssssss iiiiiiii kkkkkkkk oooooooo AAAAAAAAssssssss uuuuuuuu rrrrrrrr aaaaaaaa nnnnnnnn ssssssss iiiiiiii

KKKKKKKK eeeeeeeennnnnnnn ddddddddaaaaaaaa rrrrrrrr aaaaaaaaaaaaaaaa nnnnnnnn BBBBBBBBeeeeeeee rrrrrrrrmmmmmmmmoooooooo tttttttt oooooooo rrrrrrrr


mengungkapkan konsistensi pemenuhan

pelaporan data profil risiko dan kerugian

milik perusahaan.

(((((((( 55555555 )))))))) PPPPPPPP eeeeeeee nnnnnnnn eeeeeeee tttttttt aaaaaaaapppppppp aaaaaaaannnnnnnn TTTTTTTT aaaaaaaa rrrrrrrr iiiiiiii ffffffff PPPPPPPP rrrrrrrr eeeeeeeemmmmmmmm iiiiiiii

((((((((aaaaaaaa)))))))) TTTTTTTTaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiiffffffff pppppppprrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii mmmmmmmmuuuuuuuurrrrrrrrnnnnnnnniiiiiiii





333333333333333322222222


mengungkapkan mengenai penetapan

tarif premi murni yang mencakup

sekurang-kurangnya formula yang

digunakan oleh perusahaan untuk

menetapkan premi murni per jenis

pertanggungan, perhitungan faktor

kredibilitas data yang diukur dari nilai

klaim, dan tarif premi murni yang

ditetapkan.

Tarif premi murni yang disajikan pada

bagian ini untuk masing-masing kategori

kendaraan bermotor per jenis

pertanggungan adalah tarif premi murni

yang ditetapkan paling akhir dan telah

dilaporkan kepada Biro Perasuransian.

((((((((bbbbbbbb)))))))) AAAAAAAAssssssssuuuuuuuummmmmmmmssssssssiiiiiiii bbbbbbbbiiiiiiiiaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaa ddddddddaaaaaaaannnnnnnn mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrggggggggiiiiiiiinnnnnnnn kkkkkkkkeeeeeeeeuuuuuuuunnnnnnnnttttttttuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai asumsi

biaya dan keuntungan yang digunakan

dalam perhitungan tarif premi, termasuk

dasar atau pertimbangan dalam

penetapan asumsi tersebut dan formula

yang digunakan dalam penetepan

asumsi mengenai biaya. Asumsi biaya

yang disajikan dalam bagian ini adalah

asumsi biaya yang digunakan dalam

penetapan tarif premi yang paling akhir

dan telah dilaporkan kepada Biro

Perasuransian.

((((((((cccccccc)))))))) PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii bbbbbbbbrrrrrrrruuuuuuuuttttttttoooooooo


mengungkapkan mengenai tarif premi

bruto yang ditetapkan oleh perusahaan

dan asumsi mengenai komposisi

masing-masing komponen premi bruto.





333333333333333333333333

((((((((dddddddd)))))))) DDDDDDDDeeeeeeeedddddddduuuuuuuuccccccccttttttttiiiiiiiibbbbbbbblllllllleeeeeeee


mengungkapkan mengenai asumsi

dedcutible yang digunakan dalam

penetapan tarif premi bruto. Perusahaan

mungkin menggunakan beberapa

asumsi deductible.

((((((((eeeeeeee)))))))) LLLLLLLLooooooooaaaaaaaaddddddddiiiiiiiinnnnnnnngggggggg PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiiuuuuuuuummmmmmmm


mengungkapkan mengenai tambahan

premi yang dikenakan kepada

tertanggung khususnya yang terkait

dengan tambahan usia kendaraan

bermotor yang dipertanggungkan.

(((((((( 66666666 )))))))) IIIIIIIImmmmmmmmpppppppp llllllll eeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn tttttttt aaaaaaaa ssssssss iiiiiiii KKKKKKKKeeeeeeeebbbbbbbb iiiiiiii jjjjjjjj aaaaaaaa kkkkkkkkaaaaaaaa nnnnnnnn TTTTTTTT aaaaaaaa rrrrrrrr iiiiiiii ffffffff PPPPPPPP rrrrrrrr eeeeeeeemmmmmmmm iiiiiiii


mengungkapkan antara lain:

(a) Konsistensi antara tarif premi yang

ditetapkan dalam kebijakan dan tarif

premi yang digunakan dalam

pemasaran produk asuransi kendaraan

bermotor.

(b) Pemenuhan ketentuan mengenai biaya

akuisisi dalam pemasaran asuransi

kendaraan bermotor.

(c) Perbandingan antara realisasi loss ratio

terakhir dan rata-rata loss ratio selama

lima tahun terakhir.

(d) Perbandingan antara realisasi rasio

biaya terakhir dan rata-rata rasio biaya

selama lima tahun terakhir.

(e) Transparansi premi kepada tertanggung

khususnya untuk pemasaran asuransi

yang dilakukan melalui pihak lain.

(((((((( 77777777 )))))))) AAAAAAAA nnnnnnnn aaaaaaaa llllllll iiiiiiii ssssssss iiiiiiii ssssssss PPPPPPPP eeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeee rrrrrrrr iiiiiiii kkkkkkkk ssssssss aaaaaaaa





333333333333333344444444


mengungkapkan penilaian mengenai

penyelenggaraan lini usaha asuransi

kendaraan bermotor yang mencakup

sekurang-kurangnya:

(a) Kecukupan data profil risiko dan

kerugian serta data biaya yang dimiliki

oleh perusahaan untuk dapat digunakan

dalam penetapan tarif premi, termasuk

di dalamnya kecukupan data yang

dihitung berdasarkan faktor kredibilitas

klaim sesuai ketentuan yang berlaku

dan tinjauan dari sisi populasi

pertanggungan yang dimiliki

perusahaan. Dalam kecukupan data

tersebut, pemeriksa perlu pula

mengungkapkan mengenai dukungan

sistem informasi dan teknologi yang

digunakan oleh perusahaan dalam

pemeliharaan data dimaksud.

(b) Kecukupan proses penetapan tarif

premi yang mencakup proses

penetapan premi murni, asumsi biaya,

dan asumsi margin keuntungan.

(c) Analisis mengenai perbandingan antara

realisasi dan asumsi loss ratio dan rasio

biaya.

(8) Permasalahan-permasalahan lain yang

ditemukan dalam pemeriksaan mengenai

penyelenggaraan lini usaha asuransi

kendaraan bermotor.

bbbbbbbb)))))))) SSSSSSSSuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeettttttttyyyyyyyysssssssshhhhhhhhiiiiiiiipppppppp


garaan lini usaha suretyship mencakup

sekurang-kurangnya sebagai berikut:





333333333333333355555555

(1) Hak perusahaan untuk melakukan

pemasaran produk suretyship yang

dibuktikan dengan masuknya perusahaan

dalam daftar perusahaan yang dapat

memasarkan produk tersebut.

(2) Pemenuhan persyaratan untuk dapat

memasarkan produk suretyship antara lain

adalah kepemilikan tenaga ahli dan

pegawai yang telah memenuhi persyaratan

untuk melakukan pengelolaan produk

suretyship, manual underwriting, sistem

informasi, dan program pendidikan

berkelanjutan.

(3) Pemenuhan ketentuan mengenai biaya

akuisisi maksimum sebesar 20% dan

transparansi mengenai fee penjaminan.

(4) Cara pemasaran yang digunakan oleh

perusahaan khususnya terkait dengan

pemasaran yang dilakukan melalui

perantara seperti agen atau broker.

Pemeriksa juga perlu mengungkapkan

mengenai bentuk kerja sama yang dimiliki

oleh perusahaan dengan perantara. Selain

itu, pemeriksa juga perlu mengungkapkan

apakah dalam pemasaran dengan

perantara tersebut perusahaan

menggunakan pre-signed sertifikat bonding.

bbbbbbbb)))))))) AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii TTTTTTTTeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaaggggggggaaaaaaaa KKKKKKKKeeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa IIIIIIIInnnnnnnnddddddddoooooooonnnnnnnneeeeeeeessssssssiiiiiiiiaaaaaaaa


garaan asuransi TKI mencakup sekurang-

kurangnya sebagai berikut:

(1) Surat penunjukan menteri tenaga kerja dan

transmigrasi kepada konsorsium asuransi

TKI dimana perusahaan menjadi anggota

konsorsium.





333333333333333366666666

(2) Keanggotaan konsorsium termasuk di

dalamnya pembagian untuk masing-masing

anggota konsorsium.

(3) Perusahaan pialang yang ditunjuk untuk

menangani konsorsium tersebut.

(4) Mekanisme kerja sama yang dilakukan di

antara anggota konsorsium termasuk di

dalamnya mekanisme pembagian premi

dan klaim, serta mekanisme kerja sama

antara konsorsium dan perusahaan pialang

asuransi.

(5) Tabel yang menguraikan mengenai

perolehan premi dan pembayaran klaim

yang dilakukan oleh konsorsium.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........44444444........ PPPPPPPPoooooooolllllllliiiiiiiissssssss


mengungkapkan mengenai polis yang umum

digunakan perusahaan yang mencakup sekurang-

kurangnya:

aaaaaaaa)))))))) PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii JJJJJJJJiiiiiiiiwwwwwwwwaaaaaaaa

(1) Kesesuaian antara polis yang dipasarkan

dan specimen polis yang disampaikan

kepada Biro Perasuransian, khususnya

untuk produk-produk yang telah

mendapat pernyataan pencatatan dari

Biro Perasuransian.

(2) Penggunaan bahasa Indonesia dalam

polis yang dipasarkan oleh perusahaan.

bbbbbbbb)))))))) PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrruuuuuuuussssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn AAAAAAAAssssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii UUUUUUUUmmmmmmmmuuuuuuuummmmmmmm

(1) Penggunaan polis yang memiliki format

standar yang diterbitkan oleh asosiasi.

Dalam bagian ini, pemeriksa juga harus

mengungkapkan penggunaan polis yang





333333333333333377777777

belum memiliki format standar yang

diterbitkan oleh asosiasi.

(2) Kesesuaian antara polis yang dipasarkan

dan specimen polis yang disampaikan

kepada Biro Perasuransian, khususnya

untuk produk-produk yang telah

mendapat pernyataan pencatatan dari

Biro Perasuransian.

(3) Penggunaan bahasa Indonesia dalam

polis yang dipasarkan oleh perusahaan.

Pengungkapan tersebut di atas berlaku

pula untuk perusahaan asuransi dengan prinsip

syariah dan unit usaha syariah. Untuk polis

asuransi dengan prinsip syariah, pemeriksa harus

mengungkapkan pula kesesuaian polis dengan

ketentuan mengenai akad asuransi dengan

prinsip syariah.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........55555555........ DDDDDDDDuuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii


mengungkapkan mengenai dukungan reasuransi

yang dimiliki oleh perusahaan yang mencakup

sekurang-kurangnya:

aaaaaaaa)))))))) DDDDDDDDuuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii TTTTTTTTrrrrrrrreeeeeeeeaaaaaaaattttttttyyyyyyyy



reasuransi treaty yang dimiliki oleh


kurangnya:

(1) Dukungan treaty yang dimiliki oleh

perusahaan untuk semua jenis treaty dan

semua lini usaha asuransi, yang

mencakup sekurang-kurangnya skim

reasuransi, daftar reasuradur baik dalam

negeri maupun luar negeri yang

memberikan dukungan, besar retensi





333333333333333388888888

perusahaan, dan sesi untuk masing-

masing reasuradur.

(2) Kesesuaian retensi perusahaan dengan

ketentuan yang berlaku.

(3) Kesesuaian penempatan sesi reasuransi

treaty dalam negeri dengan ketentuan

yang berlaku.

(4) Realisasi penempatan sesi terhadap

dukungan reasuransi treaty tersebut.

(5) Proporsi premi reasuransi treaty terhadap

total premi reasuransi keluar.

(6) Jika untuk lini usaha tertentu perusahaan

tidak dapat memiliki dukungan reasuransi

treaty.

bbbbbbbb)))))))) DDDDDDDDuuuuuuuukkkkkkkkuuuuuuuunnnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn RRRRRRRReeeeeeeeaaaaaaaassssssssuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnnssssssssiiiiiiii FFFFFFFFaaaaaaaakkkkkkkkuuuuuuuullllllllttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiiffffffff



reasuransi fakultatif yang dimiliki oleh


kurangnya gambaran secara umum

mengenai alasan penggunaan dukungan

reasuransi fakultatif, daftar reasuradur yang

memberikan dukungan reasuransi fakultatif,

dan proporsi premi reasuransi fakultatif

terhadap total premi reasuransi keluar.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........66666666........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaayyyyyyyyaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm


mengungkapkan mengenai dukungan reasuransi

yang dimiliki oleh perusahaan yang mencakup

sekurang-kurangnya:

a) Rata-rata lama pembayaran klaim yang

dilakukan kepada perusahaan.





333333333333333399999999

b) Jika terdapat pembayaran klaim melebihi 30

(tiga puluh) hari, pemeriksa harus

mengungkapkan sekurang-kurangnya:

(1) Untuk klaim yang dibayarkan kepada

tertanggung langsung, penyebab

keterlambatan pembayaran tersebut,

termasuk di dalamnya adanya kesepakatan

dengan tertanggung mengenai pembayaran

klaim.

(2) Untuk klaim yang dibayarkan kepada pihak

lain seperti bengkel atau provider,

penyebab keterlambatan pembayaran

tersebut, termasuk adanya kesepakatan

dengan pihak lain tersebut mengenai

pembayaran klaim.

(3) Untuk perusahaan asuransi jiwa, terdapat

potensi kasus keterlambatan klaim yang

disebabkan tertanggung belum mau

menerima pembayaran manfaat khususnya

untuk manfaat tahapan. Perlakuan

akuntansi untuk kasus ini masih belum

seragam, sebagian perusahaan mengakui

klaim tersebut sebagai utang klaim, namun

sebagian yang lain mengakuinya sebagai

bagian dari cadangan premi.

Mempertimbangkan karakteristik transaksi

tersebut, pada dasarnya pengakuan

manfaat tahapan yang diinvestasikan

kembali tersebut lebih tepat diakui sebagai

bagian dari cadangan premi.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........77777777........ SSSSSSSSaaaaaaaalllllllluuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDiiiiiiiissssssssttttttttrrrrrrrriiiiiiiibbbbbbbbuuuuuuuussssssssiiiiiiii PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaassssssssaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai saluran distribusi

yang digunakan oleh Perusahaan dalam rangka

permasaran produknya yang mencakup

sekurang-kurangnya rincian mengenai saluran





333333334444444400000000

distribusi yang digunakan berikut uraian singkat

mengenai saluran distribusi tersebut serta pangsa

pasar untuk masing-masing-masing saluran

distribusi tersebut.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........88888888........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnssssssssiiiiiiiipppppppp MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaallllllll

NNNNNNNNaaaaaaaassssssssaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaahhhhhhhh


mengungkapkan mengenai pelaksanaan

penerapan prinsip mengenal nasabah yang

ditandai dengan sekurang-kurangnya adanya:

a) Pedoman penerapan prinsip mengenal

nasabah yang sekurang-kurangnya memuat

kebijakan dan prosedur tertulis mengenai

penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi

nasabah, pemantauan terhadap rekening dan

transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang

berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal

nasabah.

b) Unit kerja khusus atau penugasan direksi atau

pejabat setingkat di bawah direksi yang

bertanggung jawab mengenai penerapan

prinsip mengenal nasabah.

c) Penyampaian secara formal pedoman

penerapan prinsip mengenal nasabah dan

perubahannya kepada Biro Perasuransian.

d) Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal

nasabah dalam kegiatan penyelenggaraan

usaha perusahaan.



55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........11111111........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaappppppppaaaaaaaattttttttaaaaaaaannnnnnnn


mengungkapkan mengenai pendapatan






333333334444444411111111

a) Pendapatan jasa keperantaraan, yang

mecakup sekurang-kurangnya:

(1) Pendapatan jasa keperantaraan.

(2) Rata-rata jasa keperantaraan yang

dibebankan kepada tertanggung.

(3) Sumber utama pendapatan jasa

keperantaraan perusahaan ditinjau dari lini

usaha asuransi dan tertanggung. Khusus

untuk tertanggung, pemeriksa perlu

mengungkapkan tertanggung yang

memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap pendapatan jasa keperantaraan

perusahaan.

b) Pendapatan dari hasil investasi, termasuk

komposisi hasil investasi terhadap premi bruto

perusahaan.

c) Pendapatan lain khususnya pendapatan yang

diperoleh dari jasa lain yang diberikan

perusahaan kepada tertanggung.

d) Permasalahan-permasalahan yang ditemukan



jasa keperantaraan dan premi oleh

perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........22222222........ BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn OOOOOOOOppppppppeeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooonnnnnnnnaaaaaaaallllllll


mengungkapkan mengenai beban operasional


a) Rincian beban operasional perusahaan.

b) Permasalahan-permasalahan yang ditemukan

selama pemeriksaan terkait dengan beban

operasional perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........33333333........ PPPPPPPPeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiimmmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii YYYYYYYYaaaaaaaannnnnnnngggggggg

DDDDDDDDiiiiiiiittttttttaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn MMMMMMMMooooooooddddddddaaaaaaaallllllll SSSSSSSSeeeeeeeennnnnnnnddddddddiiiiiiiirrrrrrrriiiiiiii





333333334444444422222222


mengungkapkan mengenai rasio perimbangan

premi yang ditahan dibandingkan dengan modal

sendiri perusahaan yang mencakup sekurang-

kurangnya:

a) Rincian perhitungan rasio perimbangan premi

ditahan dibandingkan dengan modal sendiri.


selama pemeriksaan terkait dengan komponen

yang digunakan di dalam perhitungan rasio

tersebut.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........44444444........ FFFFFFFFuuuuuuuunnnnnnnnggggggggssssssssiiiiiiii PPPPPPPPiiiiiiiiaaaaaaaallllllllaaaaaaaannnnnnnngggggggg


mengungkapkan mengenai pelaksanaan fungsi

pialang yang dilakukan oleh perusahaan yang


a) Rincian mengenai fungsi yang dijalankan oleh

perusahaan dalam rangka membantu

tertanggung melakukan penempatan asuransi

atau reasuransi, termasuk di dalamnya

pelaksanaan fungsi konsultasi yang dilakukan

oleh perusahaan.


selama pemeriksaan terkait dengan

pelaksanaan fungsi pialang tersebut.

55555555........44444444........22222222........33333333........44444444........44444444........ PPPPPPPPeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaappppppppaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnssssssssiiiiiiiipppppppp MMMMMMMMeeeeeeeennnnnnnnggggggggeeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaallllllll

NNNNNNNNaaaaaaaassssssssaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaahhhhhhhh


mengungkapkan mengenai pelaksanaan

penerapan prinsip mengenal nasabah yang

ditandai dengan sekurang-kurangnya adanya:

a) Pedoman penerapan prinsip mengenal

nasabah yang sekurang-kurangnya memuat

kebijakan dan prosedur tertulis mengenai

penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi





333333334444444433333333

nasabah, pemantauan terhadap rekening dan

transaksi nasabah, dan manajemen risiko yang

berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal

nasabah.

b) Unit kerja khusus atau penugasan direksi atau

pejabat setingkat di bawah direksi yang

bertanggung jawab mengenai penerapan

prinsip mengenal nasabah.

c) Penyampaian secara formal pedoman

penerapan prinsip mengenal nasabah dan

perubahannya kepada Biro Perasuransian.

d) Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal

nasabah dalam kegiatan penyelenggaraan

usaha perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........ MMMMMMMMaaaaaaaannnnnnnnaaaaaaaajjjjjjjjeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnn



55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........11111111........ HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll UUUUUUUUnnnnnnnnddddddddeeeeeeeerrrrrrrrwwwwwwwwrrrrrrrriiiiiiiittttttttiiiiiiiinnnnnnnngggggggg


mengungkapkan mengenai hasil underwriting

yang diperoleh perusahaan yang mencakup

sekurang-kurangnya:

a) Hasil underwriting yang diperoleh perusahaan

untuk periode pemeriksaan dengan

pembanding periode sebelumnya. Untuk

periode pemeriksaan yang merupakan

triwulanan, periode sebelumnya yang

digunakan sebagai pembanding adalah

periode yang sama untuk tahun sebelumnya.

Sebagai contoh apabila periode pemeriksaan

adalah triwulan I tahun 2010, periode

sebelumnya yang digunakan sebagai

pembanding adalah triwulan I tahun 2009.





333333334444444444444444

b) Perbandingan kenaikan hasil undewriting

dibandingkan dengan rata-rata kenaikan hasil

underwriting industri khususnya untuk

pemeriksaan dengan periode pemeriksaan

tahunan.

c) Analisis pemeriksa mengenai kinerja hasil

underwriting perusahaan yang mencakup

antara lain hasil underwriting pada periode

pemeriksaan, perkembangan hasil undewriting

berdasarkan analisis trend, perbandingan

dengan rata-rata industri, dan kendala yang

dihadapi perusahaan yang menyebabkan

kinerja perusahaan menjadi tidak seperti yang

ditargetkan.

Pengungkapan mengenai hasil

underwriting tersebut berlaku pula bagi

perusahaan asuransi jiwa khususnya untuk

mengukur kinerja pengelolaan produk asuransi

berjangka pendek (yearly renewable term) seperti

asuransi kematian, asuransi kecelakaan diri, dan

asuransi kesehatan.

55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........22222222........ RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn UUUUUUUUssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa

DDDDDDDDiiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiinnnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii



mengungkapkan mengenai kinerja efisiensi

perusahaan yang diukur dari rasio beban usaha

dibandingkan dengan premi neto yang mencakup

sekurang-kurangnya:

a) Rasio yang dicapai perusahaan untuk periode

pemeriksaan dengan pembanding periode

sebelumnya. Untuk periode pemeriksaan yang

merupakan triwulanan, periode sebelumnya

yang digunakan sebagai pembanding adalah








333333334444444455555555



b) Perbandingan rasio yang dicapai perusahaan

dibandingkan dengan rata-rata industri

khususnya untuk pemeriksaan dengan periode


c) Analisis pemeriksa mengenai kinerja efisiensi

perusahaan yang mencakup antara lain kinerja

efisiensi pada periode pemeriksaan,

perkembangan kinerja efisiensi berdasarkan

analisis trend, perbandingan dengan rata-rata

industri, dan kendala yang dihadapi

perusahaan yang menyebabkan kinerja

perusahaan menjadi tidak seperti yang

ditargetkan.

55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........33333333........ RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo BBBBBBBBeeeeeeeebbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKllllllllaaaaaaaaiiiiiiiimmmmmmmm NNNNNNNNeeeeeeeettttttttoooooooo

DDDDDDDDiiiiiiiibbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiinnnnnnnnggggggggkkkkkkkkaaaaaaaannnnnnnn DDDDDDDDeeeeeeeennnnnnnnggggggggaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiii



mengungkapkan mengenai kinerja underwriting

perusahaan yang diukur dari rasio beban klaim

neto dibandingkan dengan premi neto yang


















333333334444444466666666



c) Analisis pemeriksa mengenai kinerja

underwriting perusahaan yang mencakup

antara lain kinerja underwriting pada periode

pemeriksaan, perkembangan kinerja

underwriting berdasarkan analisis trend,

perbandingan dengan rata-rata industri, dan

kendala yang dihadapi perusahaan yang

menyebabkan kinerja perusahaan menjadi

tidak seperti yang ditargetkan.

Pengukuran kinerja underwriting tersebut

pada dasarnya tidak sepenuhnya dapat

diterapkan untuk usaha asuransi jiwa kecuali

untuk penyelenggaraan beberapa lini usaha

asuransi yang merupakan asuransi dengan

kontrak berjangka pendek (yearly renewable

term) seperti asuransi kematian, asuransi

kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan.

Beberapa karakteristik yang menyebabkan

ukuran tersebut tidak sepenuhnya dapat

digunakan antara lain adalah:

a) Kontrak asuransi jiwa umumnya merupakan

kontrak jangka panjang.

Untuk kontrak jangka panjang tersebut

terdapat kesulitan untuk melakukan

pembandingan antara klaim dan premi secara

tepat karena adanya perbedaan periode

pengakuan klaim dan premi.

b) Produk asuransi jiwa secara umum

mengandung komponen manfaat investasi.

Untuk produk investasi tersebut terdapat

kesulitan untuk melakukan pembandingan

antara beban klaim dan premi karena

terjadinya perbedaan pengakuan untuk

komponen investasi. Pada beban klaim,





333333334444444477777777

komponen investasi telah diakui sebagai

bagian dari cadangan premi. Namun, kondisi

tersebut tidak berlaku untuk sisi pendapatan.

Pendapatan terkait dengan produk investasi

tersebut diakui dalam bentuk pendapatan

premi dan pendapatan hasil investasi.

Namun demikian, pengungkapan mengenai

rasio beban klaim neto tersebut tetap

diperlukan khususnya dalam rangka

pengungkapan mengenai combined ratio.

Karakterisitk lain hasil dari rasio tersebut

untuk perusahaan asuransi jiwa adalah

tingginya angka rasio yang dicapai oleh

perusahaan asuransi jiwa. Tingginya angka

rasio tersebut secara umum dipengaruhi oleh

jenis produk asuransi yang dipasarkan oleh

perusahaan khususnya produk asuransi yang

memberikan manfaat investasi. Untuk itu,

pemeriksa perlu menambahkan pengungkapan

tambahan mengenai komposisi produk

asuransi khususnya yang mengandung

manfaat investasi, penjelasan mengenai

penyebab tingginya angka rasio tersebut yang

disebabkan adanya asimetri dalam pengakuan

beban dan pendapatan sebagaimana

dijelaskan di atas, dan penjelasan perlunya

membaca angka rasio tersebut bersama

dengan rasio hasil investasi dibandingkan

dengan pendapatan premi neto.

55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........44444444........ RRRRRRRRaaaaaaaassssssssiiiiiiiioooooooo HHHHHHHHaaaaaaaassssssssiiiiiiiillllllll IIIIIIIInnnnnnnnvvvvvvvveeeeeeeessssssssttttttttaaaaaaaassssssssiiiiiiii


mengungkapkan mengenai kinerja investasi

perusahaan yang diukur dari rasio hasil investasi

perusahaan yang terdiri dari:

a) Rasio hasil investasi terhadap rata-rata

investasi dua periode.





333333334444444488888888

b) Rasio hasil investasi terhadap pendapatan

premi neto.

Pengungkapan mengenai kinerja

investasi tersebut mencakup sekurang-

kurangnya:















c) Analisis pemeriksa mengenai kinerja investasi


investasi pada periode pemeriksaan,

perkembangan kinerja investasi berdasarkan

analisis trend, perbandingan dengan rata-rata

industri, dan kendala yang dihadapi

perusahaan yang menyebabkan kinerja

perusahaan menjadi tidak seperti yang

ditargetkan.

55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........55555555........ CCCCCCCCoooooooommmmmmmmbbbbbbbbiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeedddddddd RRRRRRRRaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooo


mengungkapkan mengenai kinerja

penyelenggaran usaha yang diukur dari

penggabungan beberapa rasio yaitu rasio beban

usaha terhadap pendapatan premi neto, rasio

beban klaim neto terhadap pendapatan premi





333333334444444499999999

neto, dan rasio hasil investasi terhadap

pendapatan premi neto.

Pengungkapan mengenai penyeleng-

garaan usaha tersebut mencakup sekurang-

kurangnya:

















pada periode pemeriksaan, perkembangan

kinerja berdasarkan analisis trend,






AAApabila dalam pelaksanaan

pemeriksaan lapangan, pemeriksa menemukan

adanya kondisi terkait dengan kinerja manajemen

yang tidak sesuai dengan tolok ukur seperti

peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau praktik-praktik terbaik (best practices),

pemeriksa harus mengungkapkan kondisi





333333335555555500000000

tersebut, termasuk di dalamnya penyebab

terjadinya kondisi tersebut.



55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........11111111........ KKKKKKKKiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrrjjjjjjjjaaaaaaaa UUUUUUUUssssssssaaaaaaaahhhhhhhhaaaaaaaa


mengungkapkan mengenai kinerja usaha

perusahaan yang diukur dari perolehan jasa

keperantaraan yang mencakup sekurang-

kurangnya:

a) Jasa keperantaraan yang diperoleh

perusahaan untuk periode pemeriksaan

dengan pembanding periode sebelumnya.

Untuk periode pemeriksaan yang merupakan

triwulanan, periode sebelumnya yang

digunakan sebagai pembanding adalah






b) Perbandingan kenaikan jasa keperantaraan

dibandingkan dengan rata-rata kenaikan jasa

keperantaraan industri khususnya untuk

pemeriksaan dengan periode pemeriksaan

tahunan.

c) Analisis pemeriksa mengenai kinerja jasa

keperantaraan perusahaan yang mencakup

antara lain jasa keperantaraan pada periode

pemeriksaan, perkembangan jasa

keperantaraan berdasarkan analisis trend,









333333335555555511111111

55555555........44444444........22222222........33333333........55555555........22222222........ EEEEEEEEffffffffiiiiiiiissssssssiiiiiiiieeeeeeeennnnnnnnssssssssiiiiiiii


mengungkapkan mengenai kinerja efisiensi

perusahaan yang diukur dari rasio beban usaha

terhadap jasa keperantaraan yang mencakup

sekurang-kurangnya:

















pada periode pemeriksaan, perkembangan

kinerja berdasarkan analisis trend,







mengungkapkan temuan pemeriksaan yang tidak

termasuk dalam kategori kelima aspek tersebut di

atas namun temuan tersebut penting untuk

diungkapkan dalam rangka memberikan





333333335555555522222222

gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi

perusahaan.

55555555........44444444........22222222........33333333........66666666........ PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr CCCCCCCCaaaaaaaabbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnngggggggg////////KKKKKKKKaaaaaaaannnnnnnnttttttttoooooooorrrrrrrr



mengungkapkan temuan pemeriksaan kantor cabang atau

kantor pemasaran perusahaan. Pengungkapan mengenai

temuan pemeriksaan disesuaikan dengan tujuan dan ruang

lingkup pemeriksaan kantor cabang.

Namun demikian, dalam setiap pemeriksaan kantor

cabang atau kantor pemasaran tersebut, pemeriksa harus

mengungkapkan mengenai alamat kantor cabang/kantor

pemasaran, izin pembukaan kantor cabang atau pelaporan

kantor pemasaran, keberadaan pimpinan dan tenaga ahli,

struktur organisasi dalam kantor cabang/kantor pemasaran,

dan kondisi infrastruktur kantor cabang/ kantor pemasaran.

HHaall YYaanngg PPeerrlluu DDiippeerrhhaattiikkaann

DDDi dalam melakukan pengungkapan atau analisis terhadap

kondisi dan permasalahan yang merupakan temuan hasil pemeriksaan,

di dalam bab ini, pemeriksa tidak diharapkan menyatakan adanya

kesimpulan karena kesimpulan merupakan bab yang terpisah.

Paparan di dalam bab temuan hasil pemeriksaan merupakan

paparan mengenai kondisi dan permasalahan serta analisis terhadap

kondisi dan permasalahan tersebut.

55555555........44444444........22222222........44444444........ KKKKKKKKeeeeeeeessssssssiiiiiiiimmmmmmmmppppppppuuuuuuuullllllllaaaaaaaannnnnnnn PPPPPPPPeeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiikkkkkkkkssssssssaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnn

DDDi dalam bab ini pemeriksa menarik kesimpulan terhadap

temuan hasil pemeriksaan yang telah dipaparkan di dalam bab

mengenai temuan hasil pemeriksaan. Di dalam paparan mengenai

kesimpulan tersebut, pemeriksa harus senantiasa memperhatikan

bahwa terdapat hubungan antara bab kesimpulan dan bab mengenai

temuan hasil pemeriksaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemeriksa

tidak dapat menarik kesimpulan terhadap kondisi dan permasalahan

yang tidak diungkapkan di dalam bab mengenai temuan hasil

pemeriksaan.





333333335555555533333333

Pada prinsipnya, kesimpulan yang harus dibuat oleh pemeriksa

harus dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi dan

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Seluruh aspek penting di

dalam temuan hasil pemeriksaan harus dapat ditarik kesimpulannya

dan disajikan di dalam bab ini. Pemeriksa juga harus memperhatikan

keterkaitan antara kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang akan

diberikan kepada perusahaan. Pemeriksa tidak dapat memberikan

saran atau rekomendasi kepada perusahaan untuk permasalahan yang

tidak diungkapkan dalam bab ini.

Secara umum, kesimpulan mengenai hasil pemeriksaan yang

diungkapkan mencakup kesimpulan mengenai pemenuhan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku namun telah diperbaiki oleh

perusahaan, dan kesimpulan lain-lain yang mencakup antara lain

pengungkapan mengenai sistem dan prosedur, aspek manajemen,

kondisi kantor cabang atau kantor pemasaran, serta permasalahan

lainnya.

55555555........44444444........22222222........55555555........ RRRRRRRReeeeeeeekkkkkkkkoooooooommmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnddddddddaaaaaaaassssssssiiiiiiii ddddddddaaaaaaaannnnnnnn SSSSSSSSaaaaaaaarrrrrrrraaaaaaaannnnnnnn

DDDi dalam bab ini pemeriksa memberikan rekomendasi dan

saran kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana telah

disajikan di dalam bab mengenai kesimpulan hasil pemeriksaan.

Pemeriksa tidak dapat memberikan rekomendasi atau saran untuk

permasalahan yang tidak diungkapkan dalam bab mengenai temuan

hasil pemeriksaan dan disimpulkan di dalam bab mengenai kesimpulan.

Pemberian rekomendasi kepada perusahaan dilakukan dengan

mempertimbangkan dampak permasalahan yang dihadapi oleh

perusahaan. Untuk permasalahan yang menyebabkan perusahaan tidak

dapat melaksanakan penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, standar praktik penyelenggaraan

usaha terbaik, standar akuntansi yang berlaku, prinsip tata kelola

perusahaan yang baik, atau standar lainnya, pemeriksa perlu

memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan

perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Pemberian rekomendasi

kepada perusahaan tersebut harus diikuti dengan jangka waktu yang

diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan rekomendasi





333333335555555544444444

tersebut. Untuk rekomendasi yang tidak dapat dipantau

pelaksanaannya berdasarkan laporan pelaksanaan rekomendasi,

pemeriksa harus menyatakan bahwa pemantauan terhadap

pelaksanaan rekomendasi dilakukan dengan cara melakukan kembali

pemeriksaan langsung terhadap perusahaan.

Di dalam bab mengenai rekomendasi ini, pemeriksa dapat

memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Biro

Perasuransian, termasuk di dalamnya rekomendasi kepada Biro

Perasuransain untuk mengenakan sanksi peringatan kepada

perusahaan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pemberian saran kepada perusahaan dilakukan untuk

permasalahan yang tidak menyebabkan perusahaan tidak dapat

melaksanakan penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, standar praktik penyelenggaraan

usaha terbaik, standar akuntansi yang berlaku, prinsip tata kelola

perusahaan yang baik, atau standar lainnya. Pemberian saran diberikan

kepada perusahaan dengan maksud agar perusahaan dapat

menyelenggarakan kegiatan usaha dengan lebih baik. Namun, saran

yang diberikan kepada perusahaan tersebut tidak bersifat mengikat.

55..44..33.. LLaappoorraann HHaassiill PPeemmeerriikkssaaaann UUnnttuukk PPeemmeerriikkssaaaann MMeennyyeelluurruuhh

DDaann PPeemmeerriikkssaaaann AAssppeekk TTeerrtteennttuu

LLLaporan hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan menyeluruh

(keseluruhan aspek) dan pemeriksaan aspek tertentu pada prinsipnya sama

yaitu:

1. Terdiri dari LHPS dan LHPF.

2. LHPS terdiri dari:

a. Laporan singkat pemeriksaan.

b. Informasi umum.

c. Hasil pemeriksaan.

d. Kesimpulan.

3. LHPF terdiri dari:

a. Laporan singkat pemeriksaan.

b. Informasi umum.





333333335555555555555555

c. Hasil pemeriksaan.

d. Kesimpulan.

e. Rekomendasi dan saran.

Perbedaan antara laporan hasil pemeriksaan untuk pemeriksaan

menyeluruh dan pemeriksaan aspek tertentu mengikuti perbedaan mengenai

ruang lingkup pemeriksaan di antara kedua jenis pemeriksaan tersebut.

Perbedaan ruang lingkup pemeriksaan tersebut mempengaruhi substansi yang

akan diungkapkan di dalam hasil pemeriksaan yang merupakan salah satu bab

di dalam laporan hasil pemeriksaan.

Pengungkapan di dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana

dijelaskan pada bagian “II. Isi Laporan Hasil Pemeriksaan” tersebut di atas

merupakan petunjuk pengungkapan untuk laporan hasil pemeriksaan

menyeluruh.

Pengungkapan di dalam laporan hasil pemeriksaan aspek tertentu

sedapat mungkin mengikuti petunjuk pengungkapan di dalam laporan hasil

pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada bagian “II. Isi Laporan Hasil

Pemeriksaan” tersebut di atas.

55..55.. LLAAPPOORRAANN HHAASSIILL PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDII KKAANNTTOORR BBIIRROO PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

BBBerdasarkan pemeriksaan, pegawai Biro Perasuransian yang melakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian membuat laporan hasil pemeriksaan

dalam bentuk konsep surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada direksi perusahaan

perasuransian yang diperiksa yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Tujuan pemeriksaan.

b. Kesimpulan hasil pemeriksaan.

c. Jika diperlukan, rekomendasi kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa untuk melakukan perbaikan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang usaha perasuransian yang dilakukan oleh Perusahaan

Perasuransian yang diperiksa dan/atau perbaikan terhadap aspek

penyelenggaraan kegiatan usaha tertentu yang tidak sesuai dengan praktik

penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

Konsep surat Kepala Biro Perasuransian atas nama Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai hasil pemeriksaan tersebut

disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian oleh kepala bagian yang





333333335555555566666666

mengusulkan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian disertai dengan Nota Dinas

yang memberikan penjelasan sekurang-kurangnya mengenai tujuan pemeriksaan,

waktu pelaksanaan pemeriksaan, kesimpulan pemeriksaan, dan jika diperlukan

rekomendasi kepada perusahaan perasuransian yang diperiksa.

Nota Dinas mengenai laporan hasil pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian dengan tembusan

kepada Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian. Sedangkan untuk

pemeriksaan tematik, Nota Dinas mengenai laporan hasil pemeriksaan tersebut

disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian dengan tembusan kepada seluruh

kepala bagian di lingkungan Biro Perasuransian.




BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB VVVVVVVVIIIIIIII PPPPPPPPEEEEEEEENNNNNNNNGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNN PPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIKKKKKKKKSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN

333333335555555577777777

BBAABB

VVII PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

KKegiatan pemeriksaan merupakan salah satu sarana Biro Perasuransian

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian.

Kegiatan pemeriksaan dimaksud perlu dilakukan dengan manajemen yang modern

dan professional agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Salah satu kharakteristik manajemen yang modern dan profesional adalah adanya

pengendalian.

Pengendalian pemeriksaan meliputi kegiatan penilaian kinerja yang dimulai

dari penyusunan rencana pemeriksaan sampai dengan kegiatan tindak lanjut atas

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tujuan utama pengendalian

pemeriksaan adalah memastikan agar proses dan kegiatan pemeriksaan terhadap

perusahaan perasuransian dilakukan sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan

Perusahaan Perasuransian dan agar secara keseluruhan tujuan kegiatan

pemeriksaan dapat tercapai. Objek pengendalian pemeriksaan adalah pemeriksa

dan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan. Pengendalian tersebut

mencakup:

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pemeriksaan.

2. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan.

66..11.. PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN DDII KKAANNTTOORR PPEERRUUSSAAHHAAAANN PPEERRAASSUURRAANNSSIIAANN

66..11..11.. PPeennggeennddaalliiaann TTeerrhhaaddaapp RReennccaannaa PPeemmeerriikkssaaaann

PPPengendalian terhadap rencana pemeriksaan dilakukan oleh

Penanggung Jawab, Koordinator, dan Penyelia Pemeriksaan yang meliputi antara

lain:

a. Penyusunan rencana pemeriksaan.

b. Penggunaan waktu kerja dan jumlah pemeriksa yang diperlukan untuk

menyelesaikan kegiatan pemeriksaan.

c. Pencapaian target jumlah pemeriksaan.

Penanggung Jawab, Koordinator, dan Penyelia Pemeriksaan secara

berkala (semesteran dan tahunan) membandingkan antara realisasi kegiatan

pemeriksaan dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan. Jika terjadi

penyimpangan yang signifikan atau potensi penyimpangan teridentifikasi,

Penanggung Jawab, Koordinator dan Penyelia Pemeriksaan harus segera





333333335555555588888888

mengambil tindakan untuk melakukan perbaikan atas penyimpangan tersebut.

Selanjutnya Penanggung jawab Pemeriksaan melaporkan penyimpangan yang

telah atau berpotensi terjadi dan tindakan yang telah diambilnya kepada Ketua

Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Koordinator Pemeriksaan secara tahunan dan semesteran harus

menyusun Laporan Kegiatan Pemeriksaan dan selanjutnya Penanggungjawab

Pemeriksaan menyampaikan Laporan tersebut kepada Ketua Bapepam dan

Lembaga Keuangan dan Menteri Keuangan. Format Laporan Kegiatan

Pemeriksaan Tahunan/ Semesteran terdapat pada Lampiran XXV.

66..11..22.. PPeennggeennddaalliiaann TTeerrhhaaddaapp PPeellaakkssaannaaaann PPeemmeerriikkssaaaann

PPPengendalian ini merupakan pengendalian atas pelaksanaan seluruh

proses pemeriksaan mulai dari persiapan pemeriksaan, pemeriksaan lapangan,

penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, hingga monitoring tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh Koordinator, Penyelia,

dan Ketua Tim Pemeriksaan.

Bentuk-bentuk pengendalian atas pelaksanaan proses pemeriksaan

antara lain:

a. Evaluasi terhadap persiapan pemeriksaan sebelum pemeriksaan lapangan

dilaksanakan.

b. Evaluasi atas prosedur pemeriksaan yang telah dilaksanakan Tim Pemeriksa,

data dan informasi yang diperoleh Tim Pemeriksa, atau Kertas Kerja

Pemeriksaan.

c. Evaluasi atas hasil pemeriksaan dan penuangannya dalam konsep Laporan

Hasil Pemeriksaan Sementara dan Laporan Hasil Pemeriksaan Final.

d. Evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

e. Pemantauan status pemeriksaan melalui Lembar Monitoring baik oleh

Penyelia maupun Ketua Tim.

Jika terjadi penyimpangan yang signifikan atau potensi penyimpangan

teridentifikasi, harus segera diambil tindakan untuk melakukan perbaikan atas

penyimpangan tersebut. Dalam hal ini, Ketua Tim harus selalu berkonsultasi

dengan Penyelia dan Koordinator yang selanjutnya membahas tindakan koreksi

atau perbaikan yang akan dilakukan.





333333335555555599999999


66..11..11.. PPeennggeennddaalliiaann TTeerrhhaaddaapp RReennccaannaa PPeemmeerriikkssaaaann

PPPengendalian terhadap rencana pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian khususnya pemeriksaan tematik dilakukan oleh Kepala Biro

Perasuransian serta Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Biro

Perasuransian. Pengendalian terhadap rencana pemeriksaan tersebut

mencakup antara lain penyusunan rencana pemeriksaan termasuk program

pemeriksaan, alokasi waktu dan pegawai yang diperlukan untuk menyelesaikan

kegiatan pemeriksaan, serta pencapaian target jumlah pemeriksaan yang

menjadi sampling.

Kepala Biro Perasuransian, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Biro Perasuransian yang melakukan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian, serta Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian,

secara berkala (semesteran dan tahunan) melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan rencana pemeriksaan tematik khususnya evaluasi terhadap

kendala dalam pelaksanaan rencana pemeriksaan tersebut.

Kepala Bagian di lingkungan Biro Perasuransian yang melakukan

pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian secara tahunan dan semesteran

harus menyusun Laporan Kegiatan Pemeriksaan. Laporan tersebut

dikonsolidasikan dengan Laporan Kegiatan Pemeriksaan di kantor perusahaan

perasuransian yang disiapkan oleh Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan

Perasuransian selaku Koordinator Pemeriksaan.

66..11..22.. PPeennggeennddaalliiaann TTeerrhhaaddaapp PPeellaakkssaannaaaann PPeemmeerriikkssaaaann

PPPengendalian ini merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan

seluruh proses pemeriksaan mulai dari persiapan pemeriksaan, pelaksanaan

pemeriksaan, penyusunan hasil pemeriksaan, sampai monitoring tindak lanjut

hasil pemeriksaan, jika ada rekomendasi. Pelaksanaan pengendalian dilakukan

oleh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan pegawai di lingkungan Biro

Perasuransian yang melaksanakan pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian.

Pengendalian terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut dilakukan antara

lain dengan cara melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya kendala dalam

pelaksanaan seluruh proses pemeriksaan.

Kepala Biro Perasuransian, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Biro Perasuransian yang melakukan pemeriksaan di kantor Biro

Perasuransian, serta Kepala Bagian Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian,





333333336666666600000000

secara berkala (semesteran dan tahunan) melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan seluruh proses pemeriksaan bersamaan dengan evaluasi terhadap

rencana pemeriksaan.

Kegiatan evaluasi secara berkala terhadap rencana dan pelaksanaan

seluruh proses pemeriksaan di kantor Biro Perasuransian tersebut dapat

dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi berkala untuk pemeriksaan

di kantor perusahaan perasuransian.




BBBBBBBBAAAAAAAABBBBBBBB VVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIII PPPPPPPPEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIKKKKKKKKSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNN BBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRBBBBBBBBAAAAAAAASSSSSSSSIIIIIIIISSSSSSSS KKKKKKKKOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPUUUUUUUUTTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRR

333333336666666611111111

BBAABB

VVIIII PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN BBEERRBBAASSIISS KKOOMMPPUUTTEERR

DDewasa ini, banyak perusahaan perasuransian yang telah menggunakan

sistem informasi yang terkomputerisasi dalam operasional sehari-hari. Sistem

informasi yang terkomputerisasi ini diciptakan untuk mengimbangi meningkatnya

volume dan kerumitan transaksi perusahaan. Sistem ini juga biasanya mengurangi

penggunaan dokumen-dokumen fisik (paperless) sehingga teknik pemeriksaan

konvensional seringkali tidak lagi efektif dan efisien untuk dijalankan. Untuk

mengatasi permasalahan ini, perlu kiranya dibuat suatu panduan untuk

menggantikan teknik pemeriksaan konvensional dengan suatu teknik pemeriksaan

dengan berbantuan komputer (computer assisted audit techniques).

77..11.. PPEERRAALLAATTAANN YYAANNGG DDIIBBUUTTUUHHKKAANN

UUntuk melaksanakan pemeriksaan berbantuan komputer dibutuhkan

peralatan baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software).

Peralatan untuk hardware yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Peralatan untuk merumuskan sistem dan prosedur kegiatan pemeriksaan

langsung perusahaan perasuransian:

1) Processor sekurang-kurangnya pentium 1 kecepatan 166 MHZ.

2) Minimal mempunyai memory RAM 32 MB.

3) Hardisk dengan space kosong .

b. Peralatan external hardisk berupa zip drive (+/- 200 Mega bytes).

Sedangkan software yang digunakan adalah:

a. Operating system windows 95 /98/2000.

b. Microsoft Access 2000.

c. Microsoft SQL.

d. Property 2000.

Perangkat lunak yang disarankan digunakan untuk melaksanakan teknik

pemeriksaan berbantuan komputer adalah Microsoft Access 2000, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

a. Microsoft Access 2000 memiliki kemampuan untuk mengkompilasi program-

program tertentu seperti Microsoft SQL, Data Base File (DBF), Oracle, Microsoft

Excel, Lotus (WK*).





333333336666666622222222

b. Microsoft Access 2000 memiliki kemudahan operasi. Microsoft Access 2000

biasanya telah memiliki software tertentu seperti SQL dan Visual Basic. Dengan

demikian, orang yang belum pernah mengoperasikan Microsoft Access 2000

namun pernah mengoperasikan SQL dan Visual Basic, akan dapat

mengoperasikan Microsoft Access 2000.

c. Microsoft secara teratur mengembangkan software tersebut sehingga

memungkinkan software tersebut tetap up to date terhadap berbagai operating

system yang ada.

d. Pengguna database Microsoft Acess tersebut di industri asuransi semakin banyak

sehingga kemampuan untuk mengambil data-data di perusahaan dapat cepat

dilaksanakan apabila software audit yang digunakan adalah Microsoft Acces

2000.

77..22.. PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN IINNTTEERRNNAALL

PPerusahaan dengan sistem informasi yang terkomputerisasi memiliki

struktur pengendalian internal yang sedikit berbeda. Proses identifikasi kecukupan

pengendalian internal perusahaan yang telah memiliki sistem informasi dilakukan

antara lain dengan melakukan pengecekan sebagai berikut:

a. Ketersediaan bagian atau departemen tersendiri yang mengurus EDP (Electronic

Data Processing).

b. Adanya pembatasan akses informasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

c. Penggunaan kata kunci (password) untuk setiap orang yang akan mengakses

informasi di dalam database.

77..33.. PPEENNYYIIAAPPAANN DDAATTAA

DDalam rangka audit menggunakan komputer, pemeriksa harus

mempersiapkan data perusahaan dalam bentuk soft file antara lain *.txt, dan *.dbf.

Data tersebut merupakan data perusahaan yang diperoleh dari perusahaan sehingga

dapat diolah dengan Ms Acces. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk

menyesuaikan data perusahaan tersebut sebagai berikut:

a. Simpan data perusahaan dalam hard disk dalam folder yang telah kita tentukan.

b. Buka , dan buat database baru dengan klik pada

menu file dengan klik dan tulis nama database baru.

Kemudian klik pada tampilan sebagai berikut:





333333336666666633333333

b. Setelah muncul tampilan berikut:

pilih dan klik “Import Table”, kemudian buka file yang akan diolah.

c. Data siap diolah sesuai dengan teknik-teknik pemeriksaan yang ada.

77..44.. TTEEKKNNIIKK--TTEEKKNNIIKK PPEEMMEERRIIKKSSAAAANN

TTeknik-teknik pemeriksaan yang dapat dilaksanakan dengan

menggunakan software ini sebagai berikut:

77..44..11.. EExxcceeppttiioonn RReeppoorrttss

PPPemeriksaan exception reports merupakan teknik untuk melakukan

pengujian record guna menentukan kualitas, kelengkapan, konsistensi, dan

kebenaran suatu data.

Contoh: Melakukan pencarian semua saldo negatif dalam data cadangan premi.

LLaannggkkaahh yyaanngg ddiillaakkuukkaann sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt..

a. Pilih dan klik dan klik pada tampilan berikut:





333333336666666644444444


c. Pilih field-field yang dibutuhkan untuk pencarian semua saldo negatif dalam

data cadangan premi dan tentukan kriterianya ("<0") sesuai dengan tampilan

berikut:

d. Untuk melihat hasil pencarian, klik datasheet view.

e. Kemudian simpan query ini dengan nama “Cadangan Saldo Negatif”.





333333336666666655555555

77..44..22.. RReeccoommppuuttee DDaattaa

RRRecompute data merupakan teknik untuk melakukan penghitungan

kembali atas data akuntansi yang ada.

Contoh: Penghitungan kembali uang pertanggungan, premi, dan data cadangan

premi yang diklasifikasikan per produk.

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahhnnyyaa sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::



c. Pilih field-field yang untuk menghitung UP, premi, dan cadangan premi per

produk, kemudian klik � sehingga tampilan sebagai berikut:





333333336666666666666666

d. Untuk melihat hasilnya, klik datasheet view sebagaimana ditunjukkan pada

tampilan berikut:

e. Kemudian simpan query ini dengan nama “Subtotal per Produk”.

77..44..33.. CCoommppaarree//ccoommbbiinnee DDaattaa

CCCompare/combine data yaitu teknik membandingkan dan

menggabungkan data dari file-file terpisah dengan acuan kepada indeks atau

melakukan prosedur audit yang menggabungkan data di file-file yang terpisah ke

dalam suatu file dengan indeks yang tertentu.

Contoh: Membandingkan data produksi premi dengan portfolio cadangan premi

(polis inforce), dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua produksi premi

atas polis pada periode berjalan telah dimasukkan dalam perhitungan cadangan

premi.






333333336666666677777777

b. Pilih nama tabel pertama yang akan kita bandingkan, misalnya tabel

pinjaman polis pada tampilan berikut:

c. Klik pilih nama tabel pembanding, misalnya tabel cadangan premi

untuk menyakinkan bahwa semua pinjaman polis telah dimasukkan dalam

portofolio cadangan premi, pada tampilan berikut:

d. Pilih field-field yang dibutuhkan untuk membandingkan data pinjaman polis

dengan portfolio cadangan premi (polis inforce) dan tentukan kriteria yang

akan dibandingkan (misalnya : nomor polis) sesuai dengan tampilan berikut:





333333336666666688888888

e. Pilih field-field yang akan ditampilkan (tabel: pinjaman polis) untuk melihat

pinjaman polis yang tidak termasuk dalam portofolio cadangan premi dengan

tampilan berikut:

f. Klik , tulis nama query tersebut dan klik untuk melihat

hasilnya, sebagaimana ditunjukkan dalam tampilan berikut:





333333336666666699999999

77..44..44.. PPeemmiilliihhaann ddaann SSeelleekkssii SSaammppllee

PPPemilihan dan seleksi sample merupakan teknik untuk melakukan

seleksi dan pemilihan sample dari data yang ada dalam suatu file untuk

melakukan pengujian subsequent event.

Contoh: Memilih sample atas pinjaman polis berdasarkan periode tertentu.

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahhnnyyaa sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::







333333337777777700000000

c. Memilih kolom yang akan ditampilkan dan menentukan kriteria sample

berdasarkan periode sample.

d. Untuk melihat hasilnya, klik datasheet view sebagaimana ditunjukkan pada

tampilan berikut:

e. Kemudian simpan query ini dengan nama “sample_pinjpolis”.

77..44..55.. PPeennggiikkhhttiissaarraann DDaattaa uunnttuukk AAnnaalliissiiss

Pengikhtisaran data untuk analisis merupakan tahapan untuk

melakukan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan indeks tertentu yang dapat

digunakan untuk melakukan analisis tertentu.

Contoh:

a. Menyortir suatu indeks cabang dari file produksi maupun klaim untuk

menghitung rasio-rasio seperti rasio klaim dan rasio surplus.

b. Mengklasifikasikan portofolio cadangan premi berdasarkan jenis produk.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengikhtisaran data untuk analisis sama

seperti langkah dalam pemilihan sample, namun dengan kriteria yang

disesuaikan dengan akun yang diperiksa.

Documents

Draft-Pemeriksaan-Perusahaan-Perasuransian.pdf