Upload
ngohanh
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Penanaman Modal
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) Sumatera Barat
telah menyusun program kerja dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan
penanaman modal di daerah. Didalam mewujudkan program kerjanya, BKPMP untuk
tahun 2013 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 7.510.980.068 ,- dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 6.956.948.491,- (92,62%). Untuk Belanja Tidak
Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan
Pegawai, serta Tambahan Penghasilan PNS) mendapat dukungan dana APBD sebesar
Rp. 3.410.522.298,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.273.992.322,- (96%).
Sedangkan program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana rencana
program kerja yang konstribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur,
dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok dan
Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah dana Rp. 4.100.457.770,- dengan
realisasi sebesar Rp. 3.682.956.169,- (89,82%). Program BKPMP adalah sebagai
berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dukungan dana
sebesar Rp. 547.694.970,- dengan realisasi sebesar Rp. 500.151.616,- (91,32%).
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 151.420.000,-
dengan realisasi sebesar Rp 148.328.523,-(97,96%).
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan dukungan dana sebesar
Rp. 17.500.000,- dengan realisasi Rp. 16.450.000,- (94%).
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan dukungan
dana sebesar Rp 37.989.000,- dengan realisasi Rp. 37.807.500,- (99,52%).
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan dengan dukungan dana sebesar Rp. 277.100.000,- dengan
realisasi sebesar Rp. 257.628.800,- ( 92,97%).
f. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dengan dukungan
dana sebesar Rp. 1.559.669.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.334.030.899,-
(85,53%).
2
g. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan dukungan
dana sebesar Rp. 965.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.859.315.031,-
(89,05%).
h. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah dengan dukungan dana
sebesar Rp. 544.084.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 529.243.800,- (97,27%).
Untuk mewujudkan program kerja BKPMP Sumatera Barat telah disusun
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
I. BELANJA LANGSUNG POKOK
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Meubeleur
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
E. Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penatausahaan Keuangan SKPD
3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
II. BELANJA LANGSUNG URUSAN
A. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task Force)
3. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi
Sumatera Barat
4. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat
5. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan IUT
dan Pencabutan Surat Persetujuan
6. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal
7. Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE)
8. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi
Aparatur Prov./Kab./Kota
9. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
10. Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi
11. Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
12. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal
13. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal
B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Peningkatan Kerjasama Investasi
2. Promosi Investasi Luar Negeri
3. Promosi Investasi Dalam Negeri
4
4. Gelar Potensi dan Temu Usaha
5. Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi dengan Dunia Usaha
6. Pemutakhiran Data Website
7. Pembuatan Materi Promosi Investasi
C. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah
1. Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air
2. Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao
3. Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Dari program dan kegiatan yang telah disusun oleh BKPMP dan telah
dianggarkan didalam Belanja Langsung Urusan hampir semua kegiatan dapat
terlaksana sesuai dengan sasaran dan rencana, kecuali kegiatan Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
(Operasional Task Force), Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses
Penerbitan IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan, Penyusunan Ranperda Penanaman
Modal, dan Peningkatan Kerjasama Investasi. Adapun uraian pelaksanaan kegiatan
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
A. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan jumlah dana
sebesar Rp. 216.740.000,- dan realisasi sebesar Rp. 164.420.900,- (75,86%).
Untuk realisasi fisik tercapai 90%, hal ini disebabkan pencetakan bahan informasi
PTSP tidak dapat dilaksanakan karena belum terhimpunnya data yang cukup dari
SKPD Teknis terkait.
Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BKPMP Sumatera Barat dalam penyelengaraan pelayanan
5
perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Provinsi Sumatera
Barat. Sedangkan tujuan kegiatan adalah untuk membantu penanam modal dalam
memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan serta informasi
mengenai penanaman modal. Ruang lingkup Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atau
pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi yang memiliki
kewenangan untuk melaksanakan proses perizinan mulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen perizinan/nonperizinan bagi perusahaan
penanaman modal yang berlokasi di Sumatera Barat. Uraian penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang Penanaman Modal adalah sebagai
berikut:
� Melayani permohonan perizinan dan nonperizinan serta informasi dibidang
penanaman modal sesuai kewenangan
� Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari penanam modal
� Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan penanam
modal
� Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan instansi terkait
bila diperlukan
� Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal melalui Sistim
Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
� Menerbitkan dokumen perizinan/nonperizinan di bidang penanaman modal
Hasil yang dicapai pada tahun 2013 ini adalah telah dapat melayani dan merealisir
sebanyak 644 (enam ratus empat puluh empat) izin/non izin serta rekomendasi
dari berbagai sektor yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan
Peraturan Gubenur Sumatera Barat melalui UPTB-PTSP BKPMP Sumatera Barat
(jauh melebihi target 30 perizinan/nonperizinan). Untuk pengerjaan desain bahan
informasi PTSP yang terdiri dari 10 desain brosur, 1 desain leaflet, dan 3 desain
pamflet, hanya terealisir 10 desain brosur. Sedangkan untuk pencetakan media
informasi PTSP yang terdiri dari 5.000 brosur, 900 leaflet, 140 buku SOP, dan 3
pamflet, hanya terealisir pecetakan 5.000 brosur.
b. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi (Operasional Task
Force) dengan jumlah dana sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 52.139.214,- (52,14%). Penyerapan anggaran di bawah 90% dikarenakan sisa
6
anggaran perjalanan dinas dalam daerah yang tidak terlaksana karena tidak ada
lagi permasalahan investasi yang akan difasilitasi, anggaran untuk makan minum
kegiatan yang tidak terlaksana karena pembahasan dilakukan di kantor BKPMP
dengan menggunakan anggaran makan minum rapat, dan anggaran untuk
pembahasan Task Force yang tidak jadi direalisasir karena seluruh pembahasan
tidak melibatkan 4 SKPD (sesuai aturan). Untuk realisasi fisik capaiannya adalah
75%, hal ini dikarenakan target 8 fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi
dan 8 pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan PMA/PMDN
tidak tercapai.
Maksud dari kegiatan ini adalah implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah
dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan BKPMP
Sumbar sebagai instansi yang mengkoordinir kegiatan investasi supaya dapat
membantu para investor agar dapat merealisasikan proyeknya dengan lancar dan
aman. Tujuan kegiatan adalah agar permasalahan investasi yang dapat
mengganggu dan menghambat kelancaran investasi di Sumatera Barat dapat
difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan terkoordinir melalui suatu
tim koordinasi penanaman modal yang melibatkan Instasi/lembaga terkait sesuai
dengan kewenangannya masing-masing. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksana
proses fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi sebanyak 6 permasalahan
perusahaan PMA/PMDN di Provinsi Sumatera Barat dan telah terlaksana juga 6
kali pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan PMA/PMDN,
dengan upaya tindak lanjut sebagai berikut:
(a) PT. Pelalu Raya (perkebunan kepala sawit dan industri minyak makan dari
nabati) yang berlokasi di Kab.Agam, terdapat permasalahan gugatan Drs.
Syafrial Dt.Garang selaku tokoh masyarakat atas 20 Ha tanah yang masuk ke
dalam HGU PT. Pelalu Raya. Pembahasan telah dilakukan pada tanggal 22
Februari 2013 oleh BKPMP Sumbar, Biro Hukum, Dinas Perkebunan beserta
PT.Pelalu Raya yang diwakili oleh Kepala Humas dan TU beserta jajarannya.
Hasil pembahasan adalah tim menyarankan agar PT.Pelalu Raya
menyelesaikan dulu secara kekeluargaan, dipanggil secara baik untuk
menyelesaikan karena penggugat tersebut merupakan tokoh masyarakat
disana, dan jika tidak bisa sebaiknnya ditempuh saja jalur hukum karena
dilihat dari izin dan persyaratan yang lain PT.Pelalu Raya sudah memiliki izin
7
yang lengkap dan mempunyai surat penyerahan tanah oleh tokoh masyarakat
dahulu.
(b) PT. Sumatera Ina Minerindo (SIM) di Kabupaten Pasaman Barat, yang
bergerak dibidang usaha pertambangan biji besi, terkendala karena belum
keluarnya clear and clean (C&C) dari Direktorat Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian ESDM. Pembahasan telah dilakukan pada tanggal pada
tanggal 17 Juni 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar dan Dinas Teknis
Terkait. Hasil pembahasan adalah BKPMP Sumbar, Dinas ESDM dan
Pemerintah Kab.Pasaman Barat mendukung PT.SIM dalam melakukan
investasi di bidang pertambangan biji besi di Kab.Pasaman Barat. Semua
urusan yang menyangkut surat dan yang lainnya di Kabupaten dan Provinsi
sudah tidak ada masalah, tetapi izin C&C belum juga dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan oleh sebab
itu diminta kepada BKPM Pusat untuk memfasilitasi permasalahan ini di
tingkat Pusat dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. BKPMP
Sumbar dan Pemda Kab. Pasaman Barat siap untuk membantu sebagai
narasumber dan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.
(c) CV. Sahidsufi (Sawmill) yang berlokasi di Kota Payakumbuh,
permasalahannya adalah ditolaknya rekomendasi atas izin usaha CV.Sahidsufi
untuk mendapatkan IUIPHHK (Sawmill) dikarenakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Jo
Nomor P.9/Menhut-II/2009 dan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor
522.1/685/Perek-2009 tanggal 22 Mei 2009 perihal Pelaksanaan Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008. Pembahasan telah dilakukan
pada tanggal 25 Juli 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar, Dinas
Kehutanan , Biro Hukum, dan Biro Perekonomian. Hasil pembahasannya
adalah BKPMP Sumbar tidak bisa mengeluarkan izin Sawmill atas nama
CV.Sahidsufi dikarenakan atas rekomendasi Dinas Kehutanan yang
menyatakan bahwa tidak adanya jaminan ketersediaan bahan baku kayu dan
tidak mungkin melegalkan perusahaan yang ilegal dikarena perusahaan
tersebut telah dioperasikan sebelum pengurusan izin Sawmill.
(d) PT. Sumatera Central Mineral (SCM) yang bergerak dibidang usaha
pertambangan (lokasi di Kab.Limapuluh Kota, permasalahannya adalah belum
dikeluarkanya Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) dari Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kab.
8
Limapuluh Kota dikarenakan perbedaan KBLI PT.SCM dengan Surat
Rekomendasi Kelayakan Lingkungan yang telah dibuat. Pembahasan telah
dilakukan pada tangal 11 Desember 2013 antara BKPMP dengan BPMP2T
untuk membicarakan tindak lanjut permasalahan tersebut. Hasil
pembahasannya adalah akan dilakukan koordinasi dengan BKPM Pusat dan
PT. SCM dan akan dilakukan rapat teknis dengan mengundang BKPM Pusat
berserta utusan dari PT.SCM.
(e) PT. Intan Borneo Internasional (IBI) yang bergerak dibidang usaha
pertambangan dan perdagangan besar (lokasi di Kab.Solok).
Permasalahannya adalah Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang sudah
habis masa berlakunya sedangkan Surat Study Kelayakan
Lingkungan/dokumen AMDAL-nya belum selesai dilakukan karena terlambat
disebabkan masalah teknis di lapangan, salah satunya terlambatnya RTRW
Kab./Kota diterima oleh pemrakarsa. Pembahasan telah dilakukan telah
dilakukan di ruang rapat BKPMP Sumbar pada tanggal 16 Desember 2013
yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar, Dinas ESDM dan Bapedalda. Hasil
pembahasannya adalah diminta kepada pemrakarsa (PT.IBI dan Konsultan)
menyusun kembali jadwal Amdal dengan Bapedalda setelah itu Dinas ESDM,
BKPMP dan Bapedalda akan berkoordinasi kembali dalam mempercepat
penyelesaian permasalahan. Selain itu ditegaskan juga sebelum ada izin
pinjam pakai dari Kementrian Kehutanan maka diminta kepada PT.IBI jangan
melakukan kegiatan apapun di lokasi tambang karena itu menyalahkan
aturan dan izin bisa tidak diberikan.
(f) PT. Purnakawan Sumatera Indonesia (PSI) yang bergerak dibidang usaha
pertambangan dan perdagangan besar. Permasalahannya adalah
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan yang sudah habis masa berlakunya
sedangkan Surat Study Kelayakan Lingkungan/dokumen AMDAL-nya belum
selesai dilakukan karena terlambat disebabkan masalah teknis di lapangan,
salah satunya terlambatnya RTRW Kab./Kota diterima oleh pemrakarsa.
Pembahasan telah dilakukan telah dilakukan di ruang rapat BKPMP Sumbar
pada tanggal 16 Desember 2013 yang dihadiri oleh BKPMP Sumbar, Dinas
ESDM dan Bapedalda. Hasil pembahasannya adalah diminta kepada
pemrakarsa (PT.PSI dan Konsultan) menyusun kembali jadwal Amdal dengan
Bapedalda setelah itu Dinas ESDM, BKPMP dan Bapedalda akan berkoordinasi
kembali dalam mempercepat penyelesaian permasalahan. Selain itu
9
ditegaskan juga sebelum ada izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan
maka diminta kepada PT.PSI jangan melakukan kegiatan apapun di lokasi
tambang karena itu menyalahkan aturan dan izin bisa tidak dikuarkan oleh
Kementerian Kehutanan.
Dari target 8 permasalahan yang akan difasilitasi, hanya 6 permasalahan
perusahaan yang bisa difasilitasi dan dari target 8 kali pembahasan proses
penyelesaian permasalahan hanya terlaksana 6 kali . Hal ini dikarenakan beberapa
permasalahan dapat diselesaikan pada tingkat kab./kota, masih kurangnya
keterbukaan perusahaan PMA/PMDN menyampaikan permasalahan yang
dihadapinya, dan beberapa permasalahan perusahaan PMA/PMDN di tingkat
Kab./Kota langsung ditangani oleh masing-masing dinas teknis, Perangkat Daerah
Kab./Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) tidak terlibat langsung. Namun
telah dilakukan inventarisasi permasalahan PMDN/PMA ke 7 kab./kota (hasil
inventarisasi terlampir). Dari 6 permasalahan perusahaan yang difasilitasi telah
tercapai 4 solusi dan pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN
di Sumatera Barat (sesuai target), yaitu terhadap PT.SIM, CV.Sahidsufi, PT.IBI,
dan PT.PSI.
c. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi
Sumatera Barat dengan jumlah dana sebesar Rp. 129.289.000,- dan realisasi
sebesar Rp. 114.328.037,- (88,43%). Penyerapan anggaran di bawah 90%
disebabkan karena sisa tiket perjalanan dinas luar daerah, sisa akomodasi peserta
dan sisa perjalanan dinas dalam daerah yang dianggarkan untuk menghadiri
undangan terkait koordinasi/konsolidasi perencanaan penanaman modal. Untuk
realisasi fisik dapat tercapai 100%.
Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal ini
dimaksudkan untuk melakukan dan mengikuti pertemuan koordinasi kelembagaan
investasi daerah dalam lingkup Provinsi dan nasional untuk bertukar informasi dan
mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan
investasi daerah. Sedangkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk
mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam
kegiatan investasi dilihat dari aspek perencanaan dan kebijakan, promosi,
perizinan dan pengendalian penanaman modal.
10
Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan menyelenggarakan Pertemuan
Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) se-Sumatera Barat
yang diselenggarakan pada tanggal 26 s/d 28 Maret 2013, bertempat di Premier
Basko Hotel Padang, dengan peserta sebanyak 55 orang yang terdiri dari Aparatur
Instansi Penanaman Modal Kabupaten/kota dan Aparatur BKPMP Sumatera Barat.
Pertemuan ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan dengan metode diskusi
panel dan sidang kelompok, yang dibagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok bidang
Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal, bidang Promosi dan Kerjasama
Penanaman Modal, serta bidang Pelayanan Perizinan dan Pengendalian
Penanaman Modal. Masing-masing kelompok membahas permasalahan dan tindak
lanjut (program/kegiatan) di bidang penanaman modal. Selain itu juga telah
diikuti Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional
(KP3MN) di Batam pada tanggal 11 s/d 13 Juni 2013 dan telah dilaksanakan
koordinasi perencanaan ke kabupaten/kota.
Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait
permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan
dan pengendalian penanaman modal tingkat Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional. Hasil kegiatan ini adalah tercipta harmonisasi perencanaan dan
kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian penanaman modal pada 19
kab./kota di Sumatera Barat dan tingkat pusat (sesuai target).
d. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera
Barat dengan jumlah dana sebesar Rp. 384.438.000,- dan realisasi sebesar
Rp. 344.912.700,- (89,72%). Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan
karena adendum kontrak sehingga nilai kontrak berkurang. Untuk realisasi fisik
dapat tercapai 100%. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
• Penyusunan Buku Data dan Informasi Perkembangan Penanaman Modal
Sumatera Barat Tahun 2012.
• Penyusunan Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang
Berbadan Hukum di 3 Kabupaten/Kota (Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, dan
Kota Bukittinggi).
11
Kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera
Barat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaan
kegiatan dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2013. Penyusunan Buku Data
dan Informasi Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat Tahun 2012
dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan BKPMP Sumatera Barat. Sedangkan
Penyusunan Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang
Berbadan Hukum pada 3 (tiga) Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh pihak ketiga
atau jasa konsultan, dalam hal ini CV. Hang Tuah Konsultan sebagai konsultan
pemenang seleksi umum dengan nilai kontrak sebesar Rp.258.498.000,- (Dua
ratus lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
dengan waktu pelaksanaan selama 105 (seratus lima) hari kalender sejak
diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yaitu tanggal 26 Agustus–8
Desember tahun 2013. Sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 04/SPK-
Buku/Perenc-BKPMP/VIII-2013 tanggal 26 Agustus 2013.
Dalam upaya meningkatkan kualitas buku yang disusun oleh pihak ketiga
dilakukan Workshop pada tanggal 5 Desember 2013 di Plan B Hotel dengan
peserta dari 3 kabupaten/kota yang (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kota
Bukittinggi) yang terdiri dari: KP2T, PDKPM, Dinas Koperasi, Dinas Perindag, dan
Asisten Bidang Ekonomi.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
1. Buku Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Tahun 2012
sebanyak 100 (seratus) buah.
2. Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas yang Berbadan
Hukum sebanyak 90 (sembilan puluh) buah. Masing-masing kabupaten/Kota
(Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kota Bukittinggi) sebanyak 30 (tiga
puluh) buah.
3. Compact Disk (CD) Buku Data dan Informasi Penanaman Modal Non Fasilitas
yang Berbadan Hukum sebanyak 90 (sembilan puluh) buah. Masing-masing
Kabupaten/Kota (Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, dan Kota Bukittinggi)
sebanyak 30 (tiga puluh) buah.
e. Pemeriksaan Perusahaan PMA/PMDN dalam rangka Proses Penerbitan
IUT dan Pencabutan Surat Persetujuan dengan jumlah dana sebesar
Rp. 65.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 56.326.200,- (86,66%), untuk realisasi
12
fisik hanya tercapai 85%. Hal ini dikarenakan sisa perjalanan dinas dalam daerah
yang dianggarkan untuk pemeriksaan perusahaan PMA dalam rangka pembuatan
Berita Acara Pemeriksaan/Pengawasan (BAP) Penerbitan IUT/Pencabutan SP tidak
terlaksana dikarenakan belum ada konfirmasi dari BKPM RI dalam rangka
pencabutan SP PMA (pencabutan SP untuk PMA merupakan kewenangan BKPM
RI), sehingga dari 11 BAP proyek PMA/PMDN yang ditargetkan hanya tercapai 9
BAP proyek PMA/PMDN.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
� pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Proyek PMA/PMDN untuk
Penerbitan IUT, dilakukan terhadap perusahaan yang telah berproduksi dan
telah merealisir investasinya minimal tujuh puluh lima persen dari rencana.
� pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan dilakukan bagi perusahaan:
- tidak pernah merealisir investasinya sama sekali
- tidak lagi berproduksi atau macet
- tidak diketahui keberadaannya
- tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penenman Modal (LKPM)
- dalam berinvestasi tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku/penyimpangan.
Untuk selanjutnya Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMP) tidak lagi
mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data yang ada di BKPMP
Sumatera Barat akan lebih baik dari tahun sebelumnya.
Uraian pelaksanaan dari kegiatan ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap 9
perusahaan PMA/PMDN yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam
rangka proses penerbitan IUT dan pencabutan Surat Persetujuan. Sehingga
diperoleh hasil sebagai berikut:
• BAP untuk Pencabutan Surat Persetujuan (SP) dan pembatalan proyek yang
belum direalisir investasinya sebanyak 5 buah.
• BAP untuk Izin Usaha Tetap (IUT) sebanyak 4 buah perusahaan.
f. Updating Informasi Spasial Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar
Rp. 250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 243.032.148,- (97,21%), untuk
realisasi fisik tercapai 100%.
13
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
1. Tersedianya sistem informasi yang mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas
dan produktivitas organisasi-organisasi pemerintah dan dunia usaha.
2. Tersedianya data dan informasi tentang potensi dan peluang penanaman
modal secara spasial kepada calon investor secara cepat dan transparan.
3. Tersedianya informasi dasar spasial dan tematik spasial bagi pengambil
keputusan dan kegiatan perencanaan, pelayanan penanaman modal, evaluasi,
pemantauan, dan pengendalian investasi di Sumatera Barat.
Kegiatan updating informasi spasial penanaman modal merupakan kegiatan
lanjutan dan dimaksudkan untuk mengembangkan data dasar utama di bidang
investasi secara lengkap dan benar serta mengembangkan sistim bank data dan
jaringan data spasial sebagai faktor utama pembangunan dan operasionalisasinya.
Kegiatan updating informasi spasial penanaman modal dilaksanakan oleh pihak
ketiga (menggunakan jasa konsultan) melalui proses pelelangan LPSE dengan
pemenang PT. Multi Karya Interplan Konsultan dari tanggal 16 Agustus 2013
sampai dengan 16 Desember 2013 dengan objek data kabupaten/kota se
Sumatera Barat. Rincian kegiatan yang dilakukan oleh konsultan adalah:
penyusunan program, entry data, pengolahan data, analisa data, editing dan
penyusunan draft materi Informasi Spasial Penanaman Modal, serta
checking/updating data. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data/informasi
investasi berbasis GIS dalam 2 bahasa serta tersedianya 1.500 lembar peta
investasi. Disamping itu telah terlaksana juga konsultasi teknis ke Badan Geo
Spasial (sesuai target).
g. Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE) dengan jumlah dana sebesar Rp. 140.000.000,- dan
realisasi sebesar Rp. 136.970.900,- (97,84%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan melatih
kemampuan teknis sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara
elektronik kepada aparatur penanaman modal provinsi/kabupaten/kota di
Sumatera Barat. Sedangkan tujuan kegiatan ini untuk mempersiapkan
kemampuan dan keterampilan teknis tenaga pelaksana penanaman modal daerah
14
dalam melakukan pelayanan terhadap calon investor yang berminat dengan
potensi daerah Sumatera Barat.
Pelatihan Sistem Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
tahun anggaran 2013 dilaksanakan di The Hills Hotel Bukittinggi pada tanggal 27
s/d 30 Mei 2013. Peserta Pelatihan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara
Elektronik ini berjumlah 40 (empat) puluh orang sesuai dengan yang ditargetkan,
yang terdiri dari:
• Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM)
• BKPM Provinsi Sumatera Barat.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis
aparatur Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota tentang SPIPISE yang meliputi
tentang: Kebijakan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Izin Prinsip
(IP) Penanaman Modal melalui aplikasi SPIPISE, dan Izin Usaha (IU) Penanaman
Modal melalui Aplikasi SPIPISE.
g. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi
Aparatur Prov./Kab./Kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 37.206.200,- dan
realisasi sebesar Rp. 33.895.200,- (91,10%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman
kepada Aparatur Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tentang pengendalian
pelaksanaan penanaman modal, serta untuk menyamakan persepsi bagi Aparatur
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tentang Peraturan Perundang-undangan
terkait Penanaman Modal. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal ini diselenggarakan tanggal 17 Juni 2013 di Grand Zuri Hotels
Padang dengan peserta dari aparatur Provinsi dan Kab./Kota sebanyak 60 peserta.
Hasil dari kegiatan ini adalah:
• Meningkatnya pengetahuan aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Evaluasi Pelaporan,
sehingga Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan ke
BKPM sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
• Terciptanya kesamaan persepsi antara aparatur pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
15
h. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan
jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.844.900,- atau
sebesar 87,69%, realisasi fisiknya tercapai 100%. Penyerapan anggaran di bawah
90% disebabkan karena sisa anggaran BBM dan anggaran makan minum rapat
yang tidak terealisasi karena rapat pembahasan tindak lanjut hasil pembinaan
perusahaan PMA/PMDN dilaksanakan bersamaan dengan rapat dekon.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan bimbingan kepada
penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan melakukan
fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas kegiatan penanaman modal, serta
untuk melakukan upaya guna mencegah dan mengurangi terjadinya
penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan
penggunaan fasilitas penanaman. Melalui pembinaaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal terhadap perusahaan PMA/PMDN dapat diketahui
keadaaan yang sebenarnya, seperti:
• perusahaan masih dalam keadaan konstruksi atau tahap pembangunan;
• perusahaan sudah produksi komersil;
• perusahaan dalam keadaan macet maupun yang sedang bermasalah; atau
• perusahaan sedang mengahadapi masalah atau melakukan penyimpangan
dari ketentuan yang berlaku.
Hasil dari kegiatan ini adalah telah dilakukan pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal terhadap 11 perusahaan PMA/PMDN (sesuai
target).
i. Pembuatan Sistem Informasi Data Persetujuan dan Realisasi Investasi
dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.000.000,- serta realisasi sebesar
Rp. 49.235.000,- (98,47%) dan realisasi fisiknya sebesar 100%.
Maksud dan tujuan diadakan kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Data
Persetujuan dan Realisasi Investasi ini adalah:
1. Mempermudah dalam hal peng-entry-an data dan efesiensi waktu peng-
entry-an data (untuk memenuhi update-nya data dan informasi yang
ditampilkan)
2. Meningkatkan kevalidasian data
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pihak Ketiga atau Jasa Konsultan Perorangan yakni
Sdr. Ardia Ovidius, S.Kom, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 39.985.000,- (Tiga
16
puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Adapun
jangka waktu penyelesaian kegiatan ini adalah 150 (seratus lima puluh) hari
kalender sejak diterimanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau tanggal 12
Juli–8 Desember tahun 2013.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya sebuah
aplikasi komputer tentang sistem informasi data persetujuan dan realisasi
investasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang di-back up dalam sebuah hard
disk eksternal. Aplikasi persetujuan dan realisasi investasi ini diharapkan dapat
memberikan kemudahan dalam pengorganisasian data base dan penyajian data
persetujuan dan realisasi investasi sehingga akan memudahkan pihak-pihak yang
membutuhkan data investasi baik data persetujuan maupun data realisasi
investasi.
j. Sinkronisasi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal dengan jumlah dana
sebesar Rp. 50.000.000,- serta realisasi sebesar Rp. 44.050.800,- (88,10%).
Penyerapan anggaran di bawah 90% disebabkan karena sisa belanja makan
minum rapat yang tidak terealisasi dan sisa tiket pesawat perjalanan dinas luar
daerah. Sedangkan untuk realisasi fisiknya dapat tercapai 100% karena target
terlaksananya sinkronisasi pelayanan perizinan penanaman modal dengan 9
Kab./Kota dan 1 Kementrian telah tercapai. Maksud dari kegiatan Sinkronisasi
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah menyinkronkan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha dengan seluruh Kabupaten/Kota
di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat agar tercapai keseragaman sesuai
ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hasil koordinasi terhadap
pelaksanaan kegiatan sinkronisasi pelayanan perizinan ke PTSP di 9
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Kab.Pasaman, Kab.Tanah Datar, Kota
Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab.Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto,
Kab.Dharmasraya, Kab.Solok, dan Kab.Solok Selatan) untuk tahun 2013 ini masih
terdapat 4 Kabupaten/Kota yang penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belum
sesuai dengan Perpres No.27/2009 dan Instruksi Mendagri No. 570/3203/SJ
tanggal 29 Agustus 2012. Hal ini disebabkan oleh masih lambannya daerah
(kepala daerah) dalam merespon tuntutan yang telah dituangkan dalam aturan
perundang-undangan. Empat Kab./Kota yang belum
17
melimpahkan/mendelegasikan semua kewenangan perizinan/nonperizinan
berusaha (termasuk penanaman modal) kepada PTSP yaitu:
• Pemerintah Kota Sawahlunto
• Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya
• Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar
• Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
k. Penyusunan Ranperda Penanaman Modal dengan jumlah dana sebesar
Rp. 46.836.000,- serta realisasi sebesar Rp. 11.693.000,- (24,97%). Penyerapan
anggaran di bawah 90% disebabkan karena study banding Ranperda Penanaman
Modal dengan DPRD yang tidak jadi dilaksanakan pada TA 2013 karena Ranperda
Penanaman Modal Prov.Sumatera Barat diagendakan kembali pada tahun 2014
oleh Biro Hukum (terkait Prolegda tahun 2014). Untuk realisasi fisiknya tercapai
70%.
Kegiatan Penyusunan Ranperda Penanaman Modal dimaksudkan untuk
menyediakan aturan terkait Penanaman Modal yang dapat dijadikan pedoman
bagi pemerintah daerah, investor dan masyarakat didalam penyelenggaraan
Penanaman Modal di Sumatera Barat. Adapun tujuan dari Perda Penanaman
modal ini adalah : (1) Untuk memberikan kepastian hukum bagi investor; (2)
Mewujudkan kesamaan dan keseragaman secara umum atas penyelenggaraan
Penanaman Modal; (3) Memberikan kemudahan kepada investor didalam
menanamkan modalnya di Sumatera Barat. Adapun hasil kegiatan adalah
Ranperda dan Naskah Akademik yang telah disempurnakan oleh Tim bersama
dengan tenaga ahli, tetapi studi banding belum dapat dilaksanakan karena adanya
penundaaan jadwal pembahasan Ranperda Penanaman Modal oleh DPRD, yang
semula direncanakan dibahas pada tahun 2013 ditunda pada tahun 2014.
Kegiatan ini baru sampai pada tahap penyampaian Nota Penjelasan Gubernur
Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
tentang Penanaman Modal pada tanggal 19 Desember 2013 ke DPRD Provinsi
Sumatera Barat dan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penanaman Modal pada sidang Paripurna DPRD tanggal 24 Desember 2013.
18
l. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal dengan jumlah dana
sebesar Rp. 40.160.000,- dan realisasi sebesar Rp. 39.181.900,- atau sebesar
97,56%, realisasi fisiknya tercapai 100%.
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi penanaman modal
kepada masyarakat dunia usaha. Kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan
informasi terkait penanaman modal kepada masyarakat melalui media cetak dan
elektronik. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan informasi penanaman modal ini
terdiri dari peliputan 2 kali media cetak dan 1 kali media elektronik (sesuai target),
yaitu:
� Kegiatan publikasi dan informasi penanaman modal dilaksanakan dengan
melakukan pelaksanaan Talkshow melalui TVRI Sumatera Barat secara
langsung dengan menampilkan Bapak Gubernur Sumatera Barat dan Kepala
BKPM Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Desember 2013.
� Kegiatan publikasi dan informasi penanaman modal juga dilakukan melalui
media cetak dengan pariwara koran warna terdiri dari dua pariwara yaitu
melalui Harian Umum Singgalang yang terbit tanggal 31 Desember 2013
dengan judul “Penanaman Modal Asing di Sumatera Barat Tumbuh Pesat” dan
pada Pos Metro Padang wawancara dilaksanakan tanggal 30 Desember 2013
dan terbit tanggal 3 Januari 2014 pada pariwara BKPM Provinsi Sumatera
Barat dengan judul “Investasi di Sumbar Berkembang Pesat”.
B. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Didalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi baik dalam maupun
luar negeri, kegiatan yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Promosi Investasi Luar Negeri dengan jumlah dana sebesar Rp. 120.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 113.753.100,- (94,79%), untuk realisasi fisik tercapai
100%. Maksud diadakan Promosi Investasi Luar Negeri adalah menyebarluaskan
informasi potensi daerah dan peluang investasi yang tersedia di Sumatera Barat
ke dunia luar dan meyakinkan mereka bahwa Sumatera Barat masih merupakan
daerah tujuan investasi yang aman dan menguntungkan. Tujuan diadakannya
kegiatan ini adalah untuk membangun citra positif dan kepercayaaan dunia luar
19
terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi yang menguntungkan
serta meningkatkan kegiatan investasi di Sumatera Barat, terutama PMA.
Uraian pelaksanaan kegiatan ini meliputi perjalanan ke luar negeri dengan
mengikuti 1 event/expo (sesuai target), yaitu: Misi Investasi ke Swiss yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember s/d 2 Desember 2013. Pelaksana “Misi
Investasi ke Swiss” Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh Bapak Gubernur
Irwan Prayitno beserta rombongan terdiri dari BKPMP, Dinas Prasjal Tarkim, Dinas
ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, serta Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan tersebut
adalah tahap Persiapan serta Expose dan One on one business meeting. Untuk
expose peluang investasi disampaikan oleh Kepala BKPMP Sumatera Barat.
Adapun potensi yang disampaikan sesuai dengan yang diminati oleh calon investor
adalah potensi sampah perkotaan dan limbah perkebunan tandan sawit kosong.
Selama dilaksanakannya event tersebut terdapat 2 calon investor yang
menunjukkan ketertarikan antara lain:
1. Synergy Financial Concept A.G yang tertarik untuk berinvestasi pada sektor
energi terbarukan dari Negara Swiss. Disamping itu juga telah
ditandatangani MoU pada tanggal 29 November 2013 antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat dengan Synergy Financial Concept A.G.
2. Economi Swisse suatu perusahaan pemasok energy geothermal.
Target dari pelaksanaan kegiatan ini tidak tercapai karena dari 3 calon investor
yang ditargetkan hanya tercapai 2 calon investor yang menunjukkan ketertarikan
untuk berinvestasi di Sumatera Barat, hal ini dikarenakan beberapa calon investor
yang datang adalah yang membutuhkan pasokan listrik besar, sementara pasokan
listrik Sumatera Barat masih sangat terbatas.
b. Promosi Investasi Dalam Negeri dengan jumlah dana sebesar Rp.
200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 189.364.411,- (94,68%), untuk realisasi
fisik tercapai 100%.
Maksud dari kegiatan ini adalah agar potensi dan peluang investasi Sumatera
Barat dapat dikenal oleh kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan
Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi serta untuk menarik minat dari
calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat. Sedangkan tujuan dari
20
kegiatan ini adalah membangun citra positif yang dapat menimbulkan
kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat sebagai daerah tujuan investasi
yang aman dan kondusif, sehingga kegiatan investasi meningkat di Sumatera
Barat, baik PMA maupun PMDN. Promosi Investasi Dalam Negeri pada tahun
anggaran 2013 terdiri dari 4 event/expo (sesuai target) sebagai berikut:
1. Jogja TITexpo 2013 (Tourism Investment & Trade Expo) yang dilaksanakan
di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta dari tanggal 19 s/d 23
Juni 2013. Dalam kegiatan ini selain Pameran juga diadakan Seminar
Investasi yang memaparkan potensi investasi tentang sektor pariwisata.
2. Bali TITexpo 2013 (Tourism Investment & Trade Expo) yang dilaksanakan di
Mall Bali Galeria dari tanggal 27 s/d 30 Juni 2013. Selain kegiatan Pameran
juga diadakan Seminar Investasi yang memaparkan potensi investasi tentang
sektor pariwisata dan industri hilir.
3. Gelar Potensi Investasi Daerah dan Seminar Nasional Investasi di Jakarta
International Expo, Kemayoran Jakarta dari tanggal 17 s/d 18 Oktober 2013.
Selain pameran juga dilaksanakan talkshow interaktif, beberapa seminar yang
menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, serta diadakan one on
one meeting dengan calon investor. Dalam hal ini Sumatera Barat melakukan
meeting dengan calon investor dari Beijing yaitu Basil Yang dan Jerry dan
calon investor dari Korea yaitu Jiang Wei yang tertarik untuk berinvestasi
dalam bidang tekhnologi pengolahan limbah, tekhnologi optoelektronik dan
industry hardware and tools.
4. Sumbar Expo yang dilaksanakan di Parkir Timur Senayan Jakarta dari tanggal
14 s/d 17 November 2013. Kegiatan Sumatera Barat Expo dibuka oleh
Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno.
Hasil dari event ini adalah terdapat 13 calon investor menunjukkan ketertarikan
untuk berinvestasi di Sumatera Barat, melebihi target yang ditetapkan sebanyak
12 calon investor (daftar calon investor terlampir).
c. Gelar Potensi dan Temu Usaha dengan jumlah dana sebesar Rp.
100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 91.897.903,- (91,9%), untuk realisasi fisik
tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
• mensosialisasikan serta mempromosikan potensi pariwisata Sumatera Barat
pasca gempa 30 September 2009 kepada calon investor, asosiasi nasional atau
21
asosiasi internasional yang bergerak di bidang kepariwisataan bahwa Sumatera
Barat merupakan tujuan investasi, dan destinasi pariwisata yang laik-jual dan
memiliki daya saing yang tinggi;
• memfasilitasi Kabupaten/Kota untuk pengembangan ekonomi daerah dan
investasinya melalui kepariwisataan;
• meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan
antara pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang
berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang
mendukung pembangunan pariwisata; serta
• menarik calon investor baik domestik maupun internasional menanam
investasinya di Sumatera Barat khususnya di bidang kepariwisataan.
Kegiatan dilaksanakan BKPMP Sumatera Barat tanggal 18 September 2013 dalam
bentuk seminar bertempat di Hotel Balairung, Jalan Matraman Raya Nomor 19
Jakarta dan diikuti oleh 4 Kabupaten/Kota yaitu, Kota Padang Panjang, Kota
Sawahlunto, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman sebagai
Narasumber. Kegiatan GPTU bersifat interaktif dan diikuti oleh 70 orang peserta
(melebihi dari target 65 peserta) yang terdiri dari para pengusaha serta calon
investor dalam dan luar negeri (46 orang), utusan dari Kementerian Pariwisata (3
orang), BKPM RI (5 orang), dan para undangan lainnya sebanyak 16 orang. Acara
dilaksanakan dari jam 9.00 WIB–14.00 WIB dimulai dengan laporan oleh Ketua
Panitia (Kepala BKPMP Sumbar), kemudian kata sambutan dari Kepala BKPM RI
yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM RI, dan
sambutan dari Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka acara. Setelah
pembukaan oleh Gubernur Sumatera Barat, dilakukan penandatanganan
Kesepakatan Bersama antara Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Padang
Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman tentang
Pembangunan Cable Car. Acara dilanjutkan dengan expose oleh masing-masing
Bupati/Walikota sebagai Narasumber, kecuali Kabupaten Tanah Datar yang
diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar dengan dipandu
oleh Kabid Promosi dan Kerjasama BKPMP Sumbar sebagai moderator. Acara
diakhiri dengan makan siang sekaligus one on one meeting oleh pelaku usaha
dengan kabupaten/kota yang diminati. Dari hasil kegiatan ini, hanya terdapat 4
calon investor menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di Sumatera Barat
dari target 6 calon investor yang ditetapkan (daftar calon investor terlampir). Hal
ini dikarenakan 2 calon investor yang lain adalah investor cable car skala besar
22
dengan minimal panjang track 5 km, sedangkan yang ada di Kota Padang Panjang
hanya 1,8 km. Sehingga investasi yang ditanamkan tidak sesuai dengan yang
diinginkan. Untuk target 1 pertemuan GPTU (65 orang) telah dapat dilaksanakan
sesuai target.
d. Koordinasi Promosi dan Fasilitasi Misi Investasi dengan Dunia Usaha
dengan jumlah dana sebesar Rp. 70.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.
65.401.200,- (93,43%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
• Mengkoordinasikan rencana promosi dan hasil promosi Sumatera Barat secara
terintegrasi baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
• Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang berminat
terhadap potensi daerah Sumatera Barat ke daerah tempat tujuan rencana
investasi.
• Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam bentuk
koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai kebutuhan.
Kegiatan koordinasi promosi dan fasilitasi misi investasi dengan dunia usaha
melibatkan 7 kabupaten/kota di Sumatera Barat (sesuai target) yakni, Kabupaten
Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, dan Kota
Bukittinggi, dengan waktu pelaksanaan selama satu tahun anggaran 2013.
Disamping itu telah terlaksana 1 kali Pertemuan Koordinasi Promosi dengan
kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rangka penyiapan potensi sumber daya,
sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi yang akan dibawa
dalam kunjungan misi investasi ke Turki. Dalam rangka fasilitasi misi investasi
dengan dunia usaha, BKPMP Sumatera Barat telah memfasilitasi 6 calon investor
(sesuai target) yang mempunyai minat untuk menanamkan investasinya di
Sumatera Barat yaitu:
a. Mag Juergen Gallisti MA (Selangor Malaysia) yang berminat di sektor
Pariwisata
b. Seong YII BAE (Seoul, Korea Selatan) yang berminat di sektor Transportasi
c. HansruediFisch (Jerman) yang berminat di sektor Energi
d. Prakkhyat Sharma (Mumbai, India) yang berminat di sektor Infrastruktur
e. Naga Masaru (Chuoku, Jepang) yang berminat di sektor Energi
23
f. Chitayoshi Kishun (Tokyo, Jepang) yang berminat di sektor Permesinan
e. Pemutakhiran Data Website dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000,-
dan realisasi sebesar Rp. 12.510.700,- (50,04%). Penyerapan anggaran di bawah
90% disebabkan karena perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mengikuti
pelatihan SIPID yang dianggarkan untuk 2 orang hanya diikuti oleh 1 orang
karena bertepatan dengan pelaksanaan GPTU. Sedangkan untuk realisasi fisik
tercapai 100%.
Maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan website BKPMP ini adalah agar
tersedianya dan tersebarnya data dan informasi penanaman modal yang up to
date dan terpercaya melalui website BKPMP Sumatera Barat. Pelaksanaan
kegiatan meliputi: pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan
penanaman modal, baik peraturan, sarana prasarana maupun potensi dan
peluang investasi di Sumatera Barat; checking/updating data dan informasi; serta
entri data. Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh 1 unit data website BKPMP
yang terbaru (sesuai target) sehingga dapat memudahkan investor dan calon
investor memperoleh informasi penanaman modal Sumatera Barat melalui
internet.
f. Pembuatan Materi Promosi Investasi dengan jumlah dana sebesar
Rp. 250.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 243.531.841,- (97,41%), untuk
realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dari kegiatan ini adalah agar bahan informasi
tentang potensi dan peluang investasi Sumatera Barat tersedia lengkap dengan
data terkini dan cukup untuk keperluan promosi serta bisa dimengerti oleh
investor asing. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah menyediakan informasi
tentang potensi daerah agar calon investor tahu apa yang menjadi peluang untuk
berinvestasi di Sumatera Barat dan menyediakan bahan pendukung pelaksanaan
promosi.
Pada tahun 2013 ini, BKPMP Sumatera Barat melakukan kerjasama dengan pihak
ketiga untuk penyusunan Buku Profil Investasi Berbahasa Inggris. Pada
pertengahan bulan Juli 2013 dilakukan pelelangan kegiatan tersebut namun
karena ketidakcukupan jumlah peserta lelang maka dilakukan penunjukan
langsung dan PT. Retracindo ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan. Selanjutnya
24
pada tanggal 1 Oktober 2013 dibuatlah Surat Perjanjian Kerja dengan
PT. Retracindo dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan 60 (enam puluh) hari.
Adapun keluaran pada kegiatan ini adalah:
o Buku Profil Investasi Berbahasa Inggris sebanyak 150 eksempar
o Leaflet Berbahasa Inggris sebanyak 1.000 lembar
o Souvenir Promosi berupa termos sebanyak 230 buah
o Tas Promosi sebanyak 500 buah
o Map Investasi sebanyak 1.500 buah
o Pemanfaatan jasa konsultan sebanyak 2 konsultan untuk desain leaflet
berbahasa Inggris dan penyusunan buku profil berbahasa Inggris.
Keluaran tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
g. Peningkatan Kerjasama Investasi dengan jumlah dana sebesar
Rp. 200.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 142.855.876,- (71,43%). Untuk
realisasi fisik hanya tercapai 80%, hal ini disebabkan karena misi investasi ke
Vietnam yang tidak jadi dilaksanakan karena Kedutaan RI di Vietnam tidak jadi
melaksanakan TII (Tourism Trade Investment).
Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan Sumatera Barat
sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan
perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara
strategis, sistematis dan efisien, serta untuk menarik investor khususnya investor
asing untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat. Uraian
pelaksanaan kegiatan:
1. Kunjungan Misi Investasi ke Turki tanggal 12–18 April 2013.
Perjalanan misi investasi ke Turki dilakukan berdasarkan surat dari Pacific
Countries Social and Economic Solidarity Association (PASIAD)
No.153/XI/2012 tertanggal 9 November 2012 dan undangan langsung
pemerintah Turki pada saat mengadakan kunjungan ke Sumatera Barat
tanggal 10 Januari 2013. PASIAD mengundang Gubernur beserta jajaran yang
menangani sektor pendidikan dan ekonomi Pemerintah Sumatera Barat untuk
mengunjungi Turki yang secara khusus bertujuan untuk membuka kerjasama
di bidang investasi, ekonomi, dan pendidikan antara Turki dan Sumatera
Barat. Kunjungan Misi Investasi ke Istambul dan Provinsi Bursa Turki diikuti
oleh Gubernur Sumatera Barat didampingi BKPMP Sumatera Barat, Dinas
ESDM, Dinas Pendidikan, serta HIPMI Sumatera Barat. Gubernur Sumatera
25
Barat bertemu dengan investor panas bumi Emin Hitay melalui PT. Hitay Balai
Kaba Energy di Istambul. Pihak Hitay menyatakan bahwa mereka telah
mendapatkan izin eksplorasi pendahuluan untuk lokasi di Gunung Talamau
dan Singgalang disamping izin di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jawa
Timur. Hitay hanya diberi waktu selama 1 tahun untuk segera melakukan
eksplorasi dan selanjutnya akan diikuti dengan kegiatan eksploitasi. Untuk
pelaksanaan study eksplorasi di Sumatera Barat, Hitay meminta Gubernur
Sumatera Barat untuk dapat membantu menyediakan putra terbaik Sumatera
Barat dalam ilmu geologi untuk dapat terlibat langsung dalam eksplorasi.
2. Kunjungan Misi Investasi ke Hyderabad India tanggal 18 Agustus–23 Agustus
2013.
BKPM RI mengundang Sumatera Barat secara khusus untuk membantu
mempresentasikan bakal investasi Indonesia kepada calon investor dari India.
Sumatera Barat dipilih bersama Kalimantan Timur sebagai representasi
Indonesia terutama dalam kaitannya dengan investasi unggulan di sektor
industri perkebunan dan pertambangan. Investment Promotion Forum
Indonesia di Hyderabad India diadakan bersama oleh Konjen RI di Mumbai
dan KADIN Andra Pradesh. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah
memperkenalkan dan mengundang para pelaku investasi dan pedagang India
untuk melakukan bisnis dan investasi yang mempunyai prospek di Indonesia,
yang paling utama di Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Investment
Promotion Forum Indonesia di Hyderabad India terdiri dari beberapa kegiatan
seperti seminar dan one on one meeting. Event ini juga menyediakan forum
penting bagi para pelaku bisnis dan investor India untuk dapat mengetahui
kondisi yang lebih detail dan jelas untuk dapat lebih meyakinkan mereka
dalam berinvestasi. Hasil dari kunjungan Misi Investasi ke Hyderabad India ini
adalah:
• Beberapa investor yang tertarik dengan tawaran investasi Sumatera Barat
diantaranya adalah Varun dari Geo Syndicate yang berusaha di bidang
energy terbarukan, Shenaz Rangwala yang tertarik dengan tawaran
pembangunan infrastruktur kereta api, serta beberapa perusahaan
pertambangan batubara, dan pedagang rempah.
• Pembicaraan one on one meeting fokus pada kemungkinan kerjasama di
bidang energy, industri, sumberdaya, serta pembangunan infrastruktur
terutama kereta api. Perusahaan yang intens melakukan one on one
26
meeting dengan kami adalah Menu X Technology yang diwakili oleh
Marketing Manager Mohammed Samiudin.
3. Kunjungan Misi Investasi ke Vietnam, tidak jadi dilaksanakan karena Kedutaan
RI di Vietnam tidak jadi melaksanakan TII (Tourism Trade Investment).
Hasil akhir dari kegiatan ini adalah:
� Adanya rencana kerjasama di bidang pendidikan yang meliputi rencana
pendirian sekolah PASIAD untuk tingkat SMP dan SMA di Sumatera Barat
menyusul pendirian sekolah-sekolah yang sama yang telah dilakukan di Aceh,
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta.
� PASIAD juga telah membantu pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat
berupa karpet untuk seluruh ruang ibadah lantai 2 dengan luas lebih kurang
400 M2.
� Adanya kerjasama Sister Province antara Provinsi Sumatera Barat dengan
Provinsi Bursa Turki.
� Rencana kerjasama pengiriman pelajar Sumatera Barat untuk dapat
melanjutkan pendidikan tingkat sarjana dan master dengan persyaratan yang
telah ditentukan oleh pihak Universitas Bursa.
� Berdasarkan hasil pembicaraan one on one meeting dalam kunjungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke India, direncanakan beberapa
perusahaan India seperti Varun dari Geo Syndicate yang berusaha di bidang
energy terbarukan, Shenaz Rangwala yang tertarik dengan tawaran
pembangunan infrastruktur kereta api, dan Menu X Technology yang diwakili
oleh Marketing Manager Mohammed Samiudin di bidang energy, industri,
sumberdaya, serta pembangunan infrastruktur terutama kereta api, bermaksud
akan berkunjung ke Sumatera Barat.
� MoU yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah 4 MoU (melebihi dari 3 MoU yang
ditargetkan) dan selain itu ada juga LoI, yang terdiri dari:
• Sebagai tindak lanjut dari kunjungan misi investasi ke Turki, tanggal 19
Desember 2013 telah dilakukan Penandatanganan MoU/Nota Kesepakatan
Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Syabas Energy
Group tentang Kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi.
• Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan
PT.Bumi Hijau Subur Raya tentang Pengembangan agroindustri khususnya
budidaya tanaman hortikultura dan peternakan.
27
• Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan
PT.Berdikari (Persero) tentang Pengembangan Agribisnis Ternak Sapi di
Provinsi Sumatera Barat.
• Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan
Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang
Pariaman tentang Pembangunan Cable Car.
• Letter of Intens (LoI) dari PT.Baik Chance Multi Industri untuk
meningkatkan hubungan kerjasama dengan suatu MoU antara Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, dan PT.Baik
Chance Multi Industri yang tertarik untuk berinvestasi membangun pabrik
semen dan industri lainnya di wilayah Sumatera Barat, khususnya di
Kabupaten Sijunjung.
C. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini adalah
sebagai berikut :
a. Penyusunan Feasibility Study Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air
dengan jumlah dana sebesar Rp.245.135.600,- dan realisasi sebesar
Rp.243.710.200,- (99,42%), untuk realisasi fisik tercapai 100%. Maksud dari
kegiatan ini adalah:
1) Agar dapat memacu minat calon investor untuk berinvestasi karena telah
dilakukan Feasibility Study Pembangkit Listrik Tenaga Air. Dengan
terealisirnya investasi di bidang sumber daya air ini, akan muncul multiplier
effect ekonomi didaerah tersebut (penyerapan tenaga kerja,
bermunculannnya sektor ekonomi lain seperti bank, pasar dan lain
sebagainya), sehingga dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada di
daerah tersebut.
2) Memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat lebih pro aktif mencari
jalan keluar untuk mengantisipasi krisis energi yang ada saat ini.
Pengerjaan Feasibility Study Pembangkit Listrik Tenaga Air (mini hydro) oleh pihak
ke–3 pada tanggal 16 Agustus 2013 sampai 13 Desember 2013 dengan Surat
28
Perintah Kerja Nomor 01/SPK-PLTA/Perenc-BKPMP/VIII-2013 tanggal 16 Agustus
2013, lama pengerjaan selama 120 hari kalender mulai tanggal 16 Agustus–13
Desember 2013. Agar kualitas FS yang disusun oleh pihak ketiga tersebut
berkualitas, maka dilakukan Focus Group Discusion (FGD) pada tanggal 15
November 2013 di Plan B Hotel dengan peserta dari 3 kab./kota yang berpotensi,
yaitu Kab.Sijunjung, Kab.Pesisir Selatan, dan kab.Solok, yang terdiri dari ESDM,
PSDA, PDKPM, dan Bagian Perekonomian sebanyak 30 peserta, khusus untuk
Kab.Solok diundang beberapa Ketua KAN, Wali Nagari, dan Ketua Pemuda-nya.
Sedangkan untuk SKPD Provinsi terkait diundang Bappeda, PSDA, ESDM, dan Biro
Perekonomian. Selanjutnya diadakan juga Workshop pada tanggal 10 Desember
2013 di HW Hotel dengan peserta dari ESDM, PSDA, PDKPM, dan Bagian
Perekonomian Kab.Solok, serta beberapa Ketua KAN, Wali Nagari, dan Ketua
Pemuda-nya sebanyak 30 peserta.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya FS Investasi
Industri Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mini Hydro) di Sumatera Barat dengan versi
dua bahasa yang diserahkan berbentuk 10 buah laporan akhir, 10 buah eksekutif
Sammary serta adanya desain gambar Pembangkit Listrik Tenaga Air (Mini Hydro)
3 album yang diback up dalam soft copy CD sebanyak 53 unit. Kemudian
diperbanyak sejumlah 100 buah buku FS untuk didistribusikan ke calon investor
dan pihak yang membutuhkannya.
b. Penyusunan Feasibility Study Investasi Industri Pengolahan Kakao
dengan jumlah dana sebesar Rp. 198.949.000,- dan realisasi sebesar Rp.
185.854.100,- (93,42%), untuk realisasi fisik tercapai 100%.
Maksud dari kegiatan ini adalah agar dapat mamacu minat calon investor untuk
berinvestasi karena telah dilakukan Feasibility Study sehingga akan muncul
multiplier effect ekonomi daerah (penyerapan tenaga kerja, bermunculannnya
sektor ekonomi lain seperti bank, pasar dan lain sebagainya) dan membantu
masyarakat untuk menambah nilai jual kakao, sehingga dapat menambah income
perkapita penduduk.
Pengerjaan Feasibility Study Investasi Pengolahan Kakao oleh pihak ke–3 (PT.
Multikarya Interplan Konsultan) dimulai tanggal 16 Agustus 2013 dengan Surat
29
Perintah Kerja Nomor 02/SPK-Kakao/Perenc-BKPMP/VIII-2013, lama pengerjaan
selama 120 hari kalender mulai tanggal 16 Agustus–13 Desember 2013. Agar
kualitas FS yang disusun oleh pihak ketiga tersebut berkualitas, maka dilakukan
Focus Group Discusion (FGD) pada tanggal 27 November 2013 di HW Hotel
dengan peserta dari PDKPM, Dinas Pertanian/Perkebunan, dan Dinas Koperasi
Kabupaten/Kota penghasil kakao, SKPD Provinsi terkait, serta undangan dari
Universitas, Ketua KADIN Sumbar, dan Asosiasi pengusaha kakao sebanyak 50
peserta. Kemudian dilaksanakan Workshop pada tanggal 9 Desember 2013 di
Axana Hotal dengan peserta dari: PDKPM dan Dinas Pertanian/Perkebunan
Kab.Padang Pariaman, Kab.Pasaman Barat, Kab.Tanah Datar, Kab.Agam,
Kab.Pasaman, Kab.Lima Puluh Kota, Kab.Pesisir Selatan, dan Kota Pariaman; Dinas
Koperasi Kab.Padang Pariaman, Kab.Pasaman, dan Kab.Lima Puluh Kota; Asisten II
Kab.Padang Pariaman; SKPD Provinsi yang terdiri dari Bappeda, Dinas Perkebunan,
Disperindag, Dinas Koperasi, serta Biro Perekonomian; serta undangan dari
Fak.Ekonomi UNAND, Ketua KADIN Sumbar, dan Asosiasi pengusaha kakao
sebanyak 30 peserta.
Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya FS Investasi
Industri Pengolahan Kakao dengan versi dua bahasa di Sumatera Barat yang
diserahkan berbentuk 5 buah laporan akhir, 20 buah eksekutif summary yang
diback up dalam Soft Copy CD sebanyak 34 unit. Kemudian diperbanyak sejumlah
100 buah buku FS untuk didistribusikan ke calon investor dan pihak yang
membutuhkannya.
c. Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal dengan jumlah dana
sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 99.679.500,- atau sebesar
99,68%, realisasi fisiknya tercapai 100%.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan melatih
kemampuan teknis Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal kepada aparatur
penanaman modal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan dan keterampilan teknis
tenaga pelaksana penanaman modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang sistem
informasi spasial dalam melakukan pelayanan terhadap calon investor yang
berminat dengan potensi daerah Sumatera Barat.
30
Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal dilaksanakan di
Pangeran Beach Hotel pada tanggal 20 s/d 22 Maret 2013. Peserta pelatihan
berjumlah 50 (lima puluh) peserta sesuai dengan yang ditargetkan, yang terdiri
dari:
• Perangkat Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal
(PDKPM)
• BKPM Provinsi Sumatera Barat.
Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kemampuan teknis
aparatur Penanaman Modal Provinsi dan Kab/Kota tentang Sistem Informasi
Spasial Penanaman Modal yang meliputi: kebijakan penanaman modal; Sistem
Informasi dan Pengelolaan Data Investasi Nasional dan Daerah; Penginderaan
Jauh, Input Data Spasial dan Editing Data Spasial; Input Data Spasial; Sistem
Koordinat, Penyusunan Basis Data dan Lay Out Peta; Analisis Bufering; Editing
Data Spasial; dan Analisis GIS.
2. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Secara umum permasalahan penanaman modal di Sumatera Barat yang
teridentifikasi adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, hal ini
disebabkan karena masih kurangnya kemampuan aparatur terutama yang
bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan bidang
tugasnya dan dukungan sarana prasarana yang masih belum memadai.
2. Kelembagaan yang ada di kabupaten/kota yang masih berada pada level Eselon
III, sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi;
3. Masih terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum
melimpahkan/mendelegasikan semua kewenangan perizinan dan nonperizinan
kepada PTSP;
4. Masih kurangnya informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung
investasi (feasibility study, DED, Business plan) yang dibutuhkan oleh calon
investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah;
31
5. Belum optimalnya penyajian data perkembangan investasi, yang disebabkan
oleh kurang lancarnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) oleh para investor.
6. Promosi potensi dan peluang investasi masih belum maksimal;
7. Belum tuntasnya Ranperda Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat yang
sangat berpengaruh terhadap pengembangan penanaman modal;
8. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan
pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan
yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman
modal;
9. Perusahaan PMDN/PMA masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang
dihadapinya dan tidak melaporkan ke BKPMP Sumbar selaku Koordinator Tim
Task Force Investasi di tingkat Provinsi.
Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai berikut:
a. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya terutama
yang bersifat teknis dengan memberikan pelatihan teknis terkait sesuai dengan
bidang tugasnya dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan
investasi;
b. Mensosialisasikan kepada Bupati/Walikota dan DPRD tentang arti pentingnya
investasi dan perlunya keseragaman kelembagaan di bidang penanaman modal
di Kab/Kota;
c. Mensosialisasikan kepada Bupati/Walikota dan DPRD tentang pendelegasian
kewenangan perizinan dan nonperizinan dalam rangka PTSP;
d. Tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi
dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan
kabupaten/kota;
e. Meningkatkan pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan)
pelaksanaan penanaman modal terhadap PMA/PMDN yang terkendala didalam
penyampaian LKPM dengan diupayakan langsung ke lokasi proyek
f. Meningkatkan pelaksanaan promosi atau keikutsertaan dalam event/pameran
dan mengadakan pertemuan dibidang investasi dengan sasaran calon investor
dalam dan luar negeri dalam upaya menarik minat calon investor menanamkan
modalnya di Sumatera Barat serta melakukan misi investasi ke negara-negara
32
yang berpotensi dan berminat terhadap peluang investasi di Sumatera Barat,
disamping itu juga perlu meningkatkan kualitas bahan materi promosi.
g. Segera menyelesaikan Ranperda Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat;
h. Perlunya peningkatan sarana prasarana (Jalan, Bandara, Pelabuhan, Air bersih,
kelistrikan dan fasilitas umum lainnya);
i. Memberi dukungan terhadap permasalahan investasi dengan melakukan
pendekatan persuasif dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan investasi,
serta meningkatkan ketertiban dan meningkatkan kinerja tim task force
penanaman modal.
Padang, 23 Januari 2014 Kepala BKPMP,
d.t.o.
Ir. MASRUL ZEIN
Pembina Utama Madya, NIP. 19560514 198203 1 002