Upload
arif-budiarto
View
43
Download
16
Embed Size (px)
DESCRIPTION
DANA KAPITASI UPDATE AGT 2015
Citation preview
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 2015
PUSKESMAS NON BLUD1. Perpres 32 tahun 20142. Permenkes 19 tahun 20143. Permenkes 28 tahun 2014 - manlak JKN 4. SE mendagri 900 tahun 2014 - ttg akuntabilitas pengelolaan dana kapitasi JKN 5. Peraturan bupati/walikota tentang pedoman pemanfaatan dana kapitasi JKN Perwako ini yang dipakai oleh Puskesmas dalam pengelolaan dana kapitasi JKN
terbitnya permendagri 52 tahun 2015 tentang prdoman APBD tahun 2016
1-Jan-14JKN
dana kapitasi ditransfer BPJS kekas daerah
pemanfaatan dana kapitasibulan Jan - juni bisa dilakukansetelah ada perwal tentangpemanfaatan dana kapitasi caranya?Puskemas menyusun RKA/DPAbulan Jan - Juni 2014
harga satuan di RKA1. sesuai harga pasar yang berlaku2. ditambah pajak pajak3. inflasi
harga pasar 100 (+) PPN 10% 10 (+) PPh 22 = 3% 3 (+) inflasi =10% 10
jumlah 123
untuk pengadaan alkres yang habis pakai dan belanja modalbisa pakai Permenkes tentang Kompedium akes
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DANA KAPITASI 1. regulasi:
SE mendagri 900 tahun 2014Perwal tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN
2. Pembukuan transaksi pendapatan dan belanjabuku yang dipakai:1. BKU 2. BP bank3. BP kas tunai buku pembantu yang fungsinya merinci transaksi yang ada di BKU 4. BP pajak contoh:
saldo BKU informasi rincian ada di BP: misal: BP bank BP kas tunai
contoh transaksi:
1. menerima dana kapitasi dari BPJS bulan jan sebesar RP 100 jutaanalisis:1. dana/uang di puskesmas BERTAMBAH, dicatat di kolom Pendapatan di BKU2. setiap transaksi baik pendapatan dan belanja secara akuntansi harus dicatat minimal di 2 buku karena akuntansi pakai konsep double accounting prosedur3. penerimaan dana kapitasi oleh Puskesmas juga harus dicatat di BP Bank, kenapa??
jawab:dana kapitasi ditransfer BPJS ke rekening bendahara dana kapitasi JKN yang ada di Bank
4. ringkasanBKU pendapatan bertambah BPP bank pendapatan bertambah
5. ada masalah tentang nilaicontoh:transfer BPJS ke rek bank sebesar 99.990.000catatan BPJS dicatat ditransfer ke Puskesmas = Rp 100 jutaselisih sebesar Rp 10.000seliish ini ada ada biaya kliring antara bank ( biaya administrasi bank)solusinya???BKU pendapatan bertambah BPP bank pendapatan bertambah
di catatan bendahara:BKU pendapatan bertambah BKU pengeluaran bertambah
BPP bank pendapatan bertambah BPP bank pengeluaran ( adm bank)
saldo BPP bank
penarikan uang dari rek bank analisis
dana di bank berkurang 50,000,000
dana 50 juta dipegang oleh bendahara 50,000,000
pembayaran jasa pelayanan analisis:
dana di bendahara berkurang 25,000,000 di BKU dicatat pengeluaran 25,000,000 di BPP pajak PPh 21 ( jika ada)
mulai bukan Juni 2015 terbit PMK 22 tahun 2015tentang penyesuaian besaran PTKP = Penghasilan tidak kena pajakaturan baru: setahun sebulan
WP 36,000,000 3,000,000 kawin 3,000,000 250,000 tanggungan 3,000,000 250,000 mak 3 orang per orang
contoh:dokter Agaji sebulan 3,500,000 (+) tunjangan 1,500,000 bruto sebulan 5,000,000 (-) biaya jabatan (250,000) 5% x bruto, mak 500 rb sebulan
4,750,000 (-) iuran BPJS (100,000) 2%neto sebulan 4,650,000 neto setahun 55,800,000 (-) PTKP setahun (45,000,000) K/2 PKP setahun 10,800,000 PPH 21 setahun 540,000 tarif PPh 21 = 5% karena PKP setahun < Rp 50 juta PPh 21 sebulan 45,000 pasal 17 UU 36 tahun 2008 tentang PPH
pada bulan agustus 2015 dokter A menerima jasa pelayanan sebesar Rp 3 juta berapa PPh 21 yang dipotong oleh bendahara??jawab:
jasa pelayanan 3,000,000 (-) PPh 21 = 5% (150,000)
2,850,000
gaji sebulan 2,000,000 (+) tunjangan 1,500,000 bruto sebulan 3,500,000 (-) biaya jabatan (175,000)
3,325,000 (-) iuran BPJS (70,000)neto sebulan 3,255,000 neto setahun 39,060,000 (-) PTKP setahun (45,000,000)PKP setahun NIHIL PPH 21 setahun NIHIL PPh 21 sebulan
pada bulan agustus 2015 dokter A menerima jasa pelayanan sebesar Rp 3 juta berapa PPh 21 yang dipotong oleh bendahara??jawab:
jasa pelayanan 3,000,000 (-) PPh 21 -
3,000,000
Puskesmas toko ABC beli ATK = 3 juta
analisis:nilai belanja 3,000,000
(-) PPN 10% (300,000)(-) PPh 22 = 1,5% (45,000)jumlah dibayar ke toko 2,655,000 karena toko tidak mau diptomg pajak, maka pajak
dibebankan ke puskesmas nilai belanja (+) PPn 10% (+) PPh 22 = 1,5% kas keluar dari bendahara
jika di RKA/DPA nilai belanja untuk ATK 3,000,000 sudah termasuk Pajak analisis:nilai belanja termasuk paj 3,000,000 jika nilai belanja ATK sesuai harga pasar sebesar Rp 3 juta (-) PPN 10% (272,727) maka di RKA anggaran untuk ATK di GROSS UP (-) PPh 22 = 1,5% (49,091) contoh: nilai yang boleh 2,678,182 nilai belanja ATK non gross udibelanjakan nilai belanja Gross Up
(-) PPN dan PPH jumlah yang bisa dibelanja
PUSKESMAS WARUNG PADANG beli nasi boxnilai = 2 juta
analisisnilai belanja makan minum 2,000,000 (-) Pajak daerah 10% (200,000)(-) PPh 23 = 2% (40,000)
1,760,000
nilai belanja makan minum 2,000,000 (-) Pajak daerah 10% 200,000 (-) PPh 23 = 2% 40,000
2,240,000
analisis:1. belanja makan minum di warung, rumah makan dll BUKAN termasuk belanja yang dikenakan PPN ( UU 42 tahun 2009)2. belanja makan minum menjadi Obyek Pajak darah sesuai UU 28 tahun 20093. bendahara dana kapitasi tidak wajib memungut pajak daerah, karena akan terjadi double tax4. untuk belanja makan minum tidak dikenakan PPh 23, melainkan dikenakan PPh 22 jika nilai belanja > Rp 2 juta5. regulasi untuk PPh 22:
TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
untuk puskesmas BLUDnamanya: Remunerasi regulasi: Permenadgri 61/2007tidak berlaku semua regulasi yangditerbitkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan danakapitasi JKN
tata cara pembagian jasa pelayanan (remunerasipakai Perwal ttg sistem remunerasi di Dinkes
pola pembagian jasa pelayananbisa ikut Permenkes 12 tahun 2013atau permenkes 28 tahun 2014permenkes 12/2013:jasa sarana = 56% total pendapatan BLUD jasa pelayanan = 44% 1. kapitasi
2. non kapitasi permenkes 28/2014 3. hasil sewa jasa sarana 50% 4. lain-lai yang sah jasa pelayanan 50%
PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN 2015
4. SE mendagri 900 tahun 2014 - ttg akuntabilitas pengelolaan dana kapitasi JKN 5. Peraturan bupati/walikota tentang pedoman pemanfaatan dana kapitasi JKN Perwako ini yang dipakai oleh Puskesmas dalam pengelolaan dana kapitasi JKN
terbitnya permendagri 52 tahun 2015 tentang prdoman APBD tahun 2016
regulasi 2015 dan dst…dana kapitasiMay-14
pedoman: bisa pakaiPermenkes 28 tahun 2014
untuk pengadaan alkres yang habis pakai dan belanja modalbisa pakai Permenkes tentang Kompedium akes
Perwal tentang pemanfaatan dana kapitasi JKN
untuk mencatat semua transaksi pendpatan & belanja
buku pembantu yang fungsinya merinci transaksi yang ada di BKU
1,000,000 informasi rincian ada di BP:
500,000 BP kas tunai 500,000
1. menerima dana kapitasi dari BPJS bulan jan sebesar RP 100 juta
1. dana/uang di puskesmas BERTAMBAH, dicatat di kolom Pendapatan di BKU2. setiap transaksi baik pendapatan dan belanja secara akuntansi harus dicatat minimal di 2 buku karena akuntansi pakai konsep double accounting prosedur3. penerimaan dana kapitasi oleh Puskesmas juga harus dicatat di BP Bank, kenapa??
dana kapitasi ditransfer BPJS ke rekening bendahara dana kapitasi JKN yang ada di Bank
100 juta 100 juta
transfer BPJS ke rek bank sebesar 99.990.000catatan BPJS dicatat ditransfer ke Puskesmas = Rp 100 juta
seliish ini ada ada biaya kliring antara bank ( biaya administrasi bank)
99,990,000 pada sat rekonsiliasi dengan 99,990,000 BPJS/dinkes tidak samal
catatan di BPJScatatan di BKU
100,000,000 (10,000)
saldo 99,990,000 100,000,000 (10,000) data biaya administrasi
saldo BPP bank 99,990,000 dapat diperoleh bendaharadengan meminta rekening koranke bank ( gratis) biaya adm bank ( mutasi debit)
dicatat di BPP bank sebagai belanja ( pengeluaran)
dicatat di buku pembantu kas tunai ( pendapatan)
dicatat di koom pengeluaran di BPP kas tunaidicatat di kolom pengeluaran
PPh 21 ( jika ada)
tentang penyesuaian besaran PTKP = Penghasilan tidak kena pajak
JADI JIKA ADA JASPEL YANG DITERIMA < Rp 3 juta sebulanmaka tidak diptomg PPH 21
5% x bruto, mak 500 rb sebulan
tarif PPh 21 = 5% karena PKP setahun < Rp 50 juta pasal 17 UU 36 tahun 2008 tentang PPH
pada bulan agustus 2015 dokter A menerima jasa pelayanan sebesar Rp 3 juta
pada bulan agustus 2015 dokter A menerima jasa pelayanan sebesar Rp 3 juta
jika toko dapat menunjukkan SKB = surat keterangan bebas maka bendahara tidak perlu memungut pajakkhusus PPh 22 dan 23
karena toko tidak mau diptomg pajak, maka pajak dibebankan ke puskesmas
3,000,000 dibayar ke toko 300,000 disetor ke kas negara
(+) PPh 22 = 1,5% 45,000 disetor ke kas negara kas keluar dari bendahara 3,345,000
sudah termasuk Pajak
jika nilai belanja ATK sesuai harga pasar sebesar Rp 3 juta maka di RKA anggaran untuk ATK di GROSS UP
nilai belanja ATK non gross u 3,000,000 nilai belanja Gross Up 3,389,831 tampak di RKA (-) PPN dan PPH (389,831) jumlah yang bisa dibelanja 3,000,000
WARUNG PADANG
ke warung padangkas daerahkas negara
1. belanja makan minum di warung, rumah makan dll BUKAN termasuk belanja yang dikenakan PPN ( UU 42 tahun 2009)2. belanja makan minum menjadi Obyek Pajak darah sesuai UU 28 tahun 20093. bendahara dana kapitasi tidak wajib memungut pajak daerah, karena akan terjadi double tax4. untuk belanja makan minum tidak dikenakan PPh 23, melainkan dikenakan PPh 22 jika nilai belanja > Rp 2 juta
untuk Puskesmas yang belum BLUDwajib pakai Permenkes 19 2014 danpermenkes 28 tahun 2014masalah:jenis variabel penilaian1. permenkes 19/2014
a. ketenagaan dirasa beum adil b. jabatan sehingga perlu ditambah c. kehadiran variabel
permeneks 28 tahun 2014ada tambahan variabel daerah1. masa kerja menjadi kewenagan dinas 2. status pegawai kesehatan untuk mengusulkan3. kinerja perubahan dalam perwal
atau diatur dengan SK dinkes
2015 dan dst…
pada sat rekonsiliasi dengan
100 juta99,990 juta
data biaya administrasi dapat diperoleh bendaharadengan meminta rekening koran
biaya adm bank ( mutasi debit)