Upload
vuongkiet
View
265
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIi
DISERTASI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTANMENURUT HUKUM AGRARIA
BASRI030970522
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIii
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTANMENURUT HUKUM AGRARIA
DISERTASIUntuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Ilmu
HukumPada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
BASRI030970552
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUMFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIiii
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR
PROMOTOR : Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.
KO - PROMOTOR : Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIiv
LEMBAR PENGESAHAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTANMENURUT HUKUM AGRARIA
BASRI030970552
Promotor
Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.NIP 19590725 198303 1001
Ko Promotor
Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.NIP 19611005 198701 2001
MengetahuiKetua Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.NIP 19620325 198601 1001
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIv
Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (Ujian Tertutup)
Pada tanggal 16 Juni 2015
Panitia Penguji
Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.
2. Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.
3. Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
5. Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum.
6. Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.
Ditetapkan dengan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas
Airlangga
Nomor: 107/UN3.1.3/2015
Tanggal 16 Juni 2015
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIvi
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subahanahu Wa Ta’ala, atas
Berkat, Rahmat dan Hidayah yang dilimpahkanNya, akhirya saya diberikan
hikmat dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penulisan naskah disertasi ini.
Proses penyelesaian naskah disertasi ini tentu tidak terlepas dari dukungan serta
bantuan dari berbagai pihak yang dengan tulus dan ikhlas hingga akhimya proses
panjang dalam penulisan naskah disertasi ini dapat terselesaikan.
Pada kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Prof Dr Eman
Ramelan, S.H., M.S., selaku Promotor yang selama ini bersedia memberikan
arahan, bimbingan serta motivasi dan dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta
profesionalisme sebagai intelektual sekaligus ilmuan yang memiliki kekayaan
wawasan keilmuan yang luar biasa melakukan proses pembimbingan selaku
promotor sehingga saya dapat menyelesaikan proses penulisan naskah disertasi
ini. dan sekaligus Penasehat Akdemik dalam mengikuti pendidikan pada Program
Doktor. Ditengah-tengah kesibukan sebagai Pimpinan Fakultas (Wadek I) yang
luar biasa, beliau dapat menyisahkan waktu dan perhatian untuk memberikan
bimbingan bahkan memfasilitasi berbagai kebutuhan administrasi akademik
sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan dan proses aktfitas perkuliahan di
Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Ucapan terima kasih yang tulus dan pengarhagaan yang setinggi-
tingginya juga saya sampaikan kepada yang terhormat Dr. Dina Sunyowati, S.H.,
M.Hum., selaku Ko-Promotor, yang selama ini bersedia memberikan arahan,
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIvii
bimbingan serta motivasi dan dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta
profesionalisme sebagai intelektual sekaligus ilmuan yang memiliki kekayaan
wawasan keilmuan yang luar biasa melakukan proses pembimbingan selaku Ko-
promotor sehingga saya dapat menyelesaikan proses penulisan naskah disertasi
ini.
Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan
Timur dan Pemerintah Kota Tarakan yang telah memberikan Bantuan Dana
Stimulus Program Doktor selama saya mengikuti pendidikan pada Program Studi
Ilmu Hukum Program Doktor Ilmu Hukum, Fakults Hukum Program
Pascasarjana Universitas Airlangga. Rasa terima kasih juga disampaikan kepada
Prof. Dr. M. Nasih, M.T. Ak., sebagai Rektor Universitas Airlangga yang
memperkenankan saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor di Program
Pascasarjana Universitas Airlangga.
Kepada yang terhormat, Prof. Dr. M. Zaidun, S.H. M.Si, selaku Dekan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Saya menyampaikan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, atas bantuan serta kesempatan
yang diberikan kepada saya untuk dapat mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Segala bantuan dan
dorongan, motivasi, perhatian serta fasilitas yang diberikan kepada saya selama
mengikuti pendidikan. Ucapan terima kasih yang sama pula saya sampaikan
kepada yang terhormat, Wakil Dewan (Wadek) Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya, atas segala bantuan dan fasilitas pendidikan yang telah
membantu saya dalam mengikuti pendidikan hingga proses penyelesaian studi.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIviii
Kepada yang terhormat, Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono,
S.H.,M.H., selaku Ketua Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum, dan
Fifi Junita, S.H., CN., M.H., LLM., Ph.D., selaku Sekretaris Program Doktor,
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Iman
Prihandono, S.H., M.H., L.LM, Ph.D selaku mantan Sekretaris Program
Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, serta seluruh staf administrasi. Terima kasih atas segala bantuan
akademik yang selama ini diberikan kepada saya dalam mengikuti pendidikan.
Ditengah-tengah berbagai aktifitas dan kesibukan, namun pelayanan yang
bersahaja dan penuh dengan disiplin, telah menjadikan saya mendapatkan
pengalaman yang begitu berfaarga, dalam tugas dan tanggung jawab keilmuan.
Kepada yang terhormat, Dr. Bambang Widigdo, M.Sc., selaku Rektor
Universitas Borneo Tarakan, dan Dr. Ir. Jabarsyah., selaku Mantan Rektor
Universitas Borneo Tarakan, dan Para Wakil Rektor, saya menyampaikan
terima kasih, telah memberikan kesempatan sekaligus izin Belajar kepada saya
untuk mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga, Surabaya.
Ucapan yang sama pula, saya sampaikan kepada yang terhormat, Dr.
Marthin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo
Tarakan, serta Para Pembantu Dekan, staf administrasi Fakultas Hukum
Universitas Borneo yang memberikan bantuan dan fasilitas selama saya mengikuti
pendidikan Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIix
Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Zulvia Makkah, S.H.,
Safriani, S.H., M.H., Wiwin Dwi Ratna, S.H.,M.Hum., Dr. July Esther, S.H.,
M.H., yang telah membantu tugas-tugas di Fakultas Hukum Universitas Borneo
Tarakan. Rekan-rekan sejawat yang selama ini juga memberikan perhatian,
dukungan dan semangat kepada saya selama mengikuti pendidikan.
Terima kasih kepada rekan-rekan angkatan 2009/2010 Semester genap
Program Doktor, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, Ketua kelas Hardja Wandhira, S.H., M.Hum., Rekan-rekan
seperjuangan dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Dr. Marthin,
S.H., M.Hum., Syafruddin, S.H., M.Hum., Wiwin Dwi Ratna Febrianti, S.H.,
M.Hum., Dr. July Esther, S.H., M.H., Muhammad Astra, S.H., M.Kn.,
Darwis Manurung, S.H., M.Hum. Juga Terima kasih kepada Ilham Agang,
S.H., M.H., rekan Angkatan 2011/2012 dan Marthen Bokko Salinding, S.H.,
M.H., rekan angkatan 2012/2013 yang telah membantu dan memberikan
perhatian, dukungan dan semangat kepada saya selama mengikuti pendidikan.
Secara khusus, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus tak
terhingga kepada Ayahanda (Alm) H. Ismail dan Ibunda Hj. Habiba beserta
keluarga tercinta atas doa dan segala pengorbanan, cinta kasih serta perhatian
yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini.
Ucapan terima kasih juga, saya sampaikan kepada istri tercinta Hj. Muli yang
tak permah lelah berdoa untuk semua perjuangan dalam menempuh pendidikan.
Kesetiaan dan kesabaran itulah yang menjadi kekuatan bagi saya untuk tetap
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIx
berjuang sehingga dengan Pertolongan dan Ridho Allah, saya dapat
menyelesaikan perjuangan ini.
Saya menyadari sungguh bahwa proses pendidikan yang saya jalani
hingga pada akhir penyelesaian studi di Program Doktor, Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, juga tidak terlepas dari
bantuan baik bantuan moral maupun material, dari berbagai pihak yang diberikan
kepada saya, sehingga tidak berkelebihan jika pada kesempatan ini saya
menyampaikan ucapan terima kasih, kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Direktur Pascasarjana,
Universitas Airlangga, beserta para Asisten Direktur dan seluruh staf
administrasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
2. Para dosen, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Airlangga, masing-masing, Prof. Dr. M. Zaidun, S.H. M.SL., Prof.
Dr. F. Limahelu, S.H.,L.LM., Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki,
S.H., L.L.M., Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. Nurul
Barizah, S.H., LL.M., Ph.D;
3. Dosen Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD), masing-masing, Prof.
Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.S., Dr. Dina Sunyowati S.H., M.Hum., dan
Dr. Sukardi, S.H., M.H;
4. Dosen Mata Kuliah Pendidikan, Kealihan dan Ketrampilan (MKPKK),
masing-masing, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Dr. Aktieva Tri
Tjitrawati, S.H., M.Hum., Dr. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H., dan
Dr. Sukardi, S.H.,M.H;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxi
5. Para Penguji pada Ujian Kualifikasi, masing-masing Prof. Dr. Isnaini,
S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman
Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H.,
M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs.
Abd Shomad, S.H., M.H., Dr. Dina Sunyowati S.H., M.Hum;
6. Para Penguji pada Ujian Proposal Disertasi, masing-masing, Prof. Dr.
Ida Nurlinda, S.H., M.S., Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof.
Dr. Eman Ramelan, S.H.,M.S., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.S., Dr.
Dina Sunyowati S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Iman
Prihandono, S.H., M.H, L.LM, Ph.D;
7. Para Penguji pada Ujian Kelayakan Disertasi, masing-masing, Prof. Dr.
Hj. Sri Hajati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof.
Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., Dr. Agus Sekarmadji,
S.H., M.S., Dr. Dina Sunyowati S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsi, S.H.,
M.H., Iman Prihandono, S.H., M.H, L.LM, Ph.D;
8. Para Penguji pada Ujian Tertutup Disertasi, masing-masing, Prof. Dr. Ida
Nurlinda, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr.
Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H., Prof. Dr. Agus Yudha
Hernoko, S.H., M.H., Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.S., Dr. Dina
Sunyowati S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H;
9. Para penguji pada Ujian Terbuka Disertasi, masing-masing Prof. Dr. M.
Zaidun, S.H. M.SL., Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., Prof. Dr.
Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Lucianus Budi
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxii
Kagramanto, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd Shomad, S.H., M.H.,
Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.S., Dr. Sukardi, S.H., M.H., Dr. Dina
Sunyowati S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Dr.
Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
Akhimya, saya menyadari bahwa penulisan Naskah Disertasi ini masih
jauh dari kesempumaan, kesempurnaan adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa,
oleh karena itu, saya berharap semoga Naskah Disertasi ini dapat bermanfaat bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di masa yang akan
datang.
Surabaya, Agustus 2015
Penulis
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxiii
RINGKASAN
Pengelolaan sumber daya kelautan mempunyai perbedaan jika
dibandingkan dengan bidang yang ada didaratan misalnya kehutanan, terhadap
hutan dilakukan pengukuhan kawasan hutan untuk membedakan antara hutan
negara dengan hutan hak, tidak demikian terhadap bidang kelautan. Merumuskan
rezim “property rights” di wilayah pesisir dan laut tidak semudah seperti
merumuskannya di wilayah hutan. Pengelolaan sumber daya kelautan bagian dari
pengelolaan sumber daya alam (agraria dalam arti luas), sehingga pengelolaan
kelautan perlu untuk melihat dan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada
dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan demikian perlu digali seperti
apakah pengelolaan kelautan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum sumber
daya alam, termasuk terkait masalah konsepsi penguasaan negara atas sumber
daya alam, khusus dengan sumber daya kelautan hal ini akan berkaitan juga
dengan konsep kedaulatan dan hak berdaulat.
Pengelolaan sumber daya kelautan tidak dapat dipisahkan dengan kelautan
istilah kelautan secara umum berhubungan dengan kegiatan di laut yang meliputi
dasar laut dan tanah di bawahnya, badan air, landas kontinen termasuk sumber
kekayaan yang ada di dalamnya, kegiatan di permukaan laut, dan ruang di
atasnya. UUPA menjadikan laut sebagai bagian dari air dapat dilihat pada Pasal 1
ayat (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat
Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. (2) Seluruh bumi, air dan ruang
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxiv
ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Laut tidak
mungkin dipagari secara fisik sebagai tanda batas wilayah atau pun diduduki
sepanjang tahun sebagai penguasaan. Hak Penguasaan oleh Negara tidak lepas
dari wilayah yang di kuasai oleh Negara, demikian juga jika dikaitkan dengan hak
menguasai Negara atas sumber daya alam dalam hal ini khusunya sumber daya
kelautan juga sangat terkait dengan wilayah Negara.
Wilayah Hukum Kelautan Indonesia ialah wilayah atau daerah dimana
dapat dilakukan pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan terkait
langsung dengan wilayah laut Indonesia. Perairan Indonesia adalah laut teritorial
Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki: a. kedaulatan pada perairan pedalaman,
perairan Kepulauan, dan laut teritorial; b. yurisdiksi tertentu pada Zona
Tambahan; dan c. hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas
Kontinen. Sedang untuk pelaksanaannya lebih lanjut disebut dalam Kedaulatan,
yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam wilayah perairan dan wilayah
yurisdiksi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum Internasional.
Prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan tidak dapat lepas
dari prinsip hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, Jika dilihat secara garis
besar penerapan prinsip pengelolaan sumber daya alam dalam bidang kelautan
maka dapat di rangkum dalam tiga prinsip yaitu; (1) Prinsip keberlanjutan, Untuk
dapat memanfaatkan sumber daya kelautan bagi pengembangan wilayah nasional
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxv
secara berkelanjutan serta menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukan
sebuah konsep pengelolaan wilayah yang bertujuan agar seluruh sumber daya dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikelola dan dimanfaatkan
secara optimal. (2) Prinsip keterpaduan dan kordinasi, Pengelolaan kelautan
terkait dengan penataan ruang laut yang merupakan upaya untuk mewujudkan
keterpaduan penggunaan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan
pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian
antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan
ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional, salah satu prinsip
yang mendasar dalam kerangka penataan ruang yang berfungsi untuk memberikan
landasan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan baik yang bersifat
kewilayaan maupun sektoral. Hal ini disebabkan karena pengelolaan subsistem
yang satu berpengaruh terhadap subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat
mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Selain hal-hal
yang dikemukakan diatas, terdapat pula beberapa hal pokok yang menjadi dasar
dari prinsip keterpaduan yakni keterpaduan perencanaan sektoral secara horizontal
dan vertikal; keterpaduan ekosistem darat dan laut; keterpaduan sains dan
manejemen; dan keterpaduan antar negara. (3) Prinsip otonomi dan Desentralisasi
dalam Kerangka Negara Kesatuan, Pengelolaan sumber daya kelautan terkait
dengan konsep tata ruang, penataan ruang laut bersifat keseluruhan dalam wilayah
Negara Indonesia mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kebupaten kota
masing-masing mempunyai fungsi dan wewenang yang harus saling menguatkan.
dengan adanya otonomi daerah, penataan ruang juga laut menjadi bagian penting
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxvi
bagi daerah dalam pengaturan batas wilayah pengelolaan sumber daya di wilayah
laut sesuai dengan kewenangannya. Karena itu pengaturan yang jelas terhadap
batas wilayah perencanaan, khususnya dalam batas wilayah laut yang menjadi
batasan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, yang akan menjadi wilayah
kewenangannya.
Implementasi pengelolaan sumber daya kelautan dalam Perundang-
undangan di Indonesia, hendaknya merupakan perwujudan dari prinsip
keberlanjutan, prinsip keterpaduan dan kordinasi, dan prinsip otonomi dan
desentralisasi dalam kerangka Negara kesatuan. Beberapa permasalahan terkait
pengelolaan sumber daya kelautan ialah hak apa yang dapat diberikan dan
pembagian kewenangan serta kelembagaannya, peruntukan Kawasan dan Izin
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxvii
SUMMARY
Management of marine resources have differences when compared with
the existing fields on land eg forestry, forest conducted the inaugural forests to
distinguish between state forests with forest rights, not so for the maritime field.
Formulating the regime "property rights" in the coastal and marine areas is not as
easy as it formulates in forest areas. Management of marine resources section of
natural resource management (agrarian in the broad sense), so that the
management of marine needs to see and adjust the existing principles in the
management of natural resources, thus need to be explored such as whether
marine management based on the principles natural resources law, including
issues related to the conception of state control over natural resources, specifically
with marine resources this will relate well to the concept of sovereignty and
sovereign rights.
Management of marine resources can not be separated by marine marine
term generally associated with activities at sea which includes the seabed and the
subsoil thereof, bodies of water, including the continental shelf source of wealth
that is in it, the activities at sea level, and the space above it. UUPA make the sea
as part of the water can be seen in Article 1 (1) The whole territory of Indonesia is
the unity of the homeland of all Indonesian people, who are united as a nation of
Indonesia. (2) The whole earth, water and air space, including natural resources
contained within the territory of the Republic of Indonesia, as a gift of God
Almighty is the earth, water and space of Indonesia and is a national treasure. Sea
may not be physically fenced off as a sign of boundaries or occupied throughout
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxviii
the year as mastery. Tenure by the State can not be separated from the territory
controlled by the State, as well as if it is associated with the State the right to
control over natural resources in this regard especially marine resources is also
strongly linked to the territory.
Maritime Law Indonesian region is the area or areas where it can do the
management of marine resources under the provisions of the legislation of the
Republic of Indonesia and directly related to the sea area of Indonesia. Indonesia
is the territorial sea waters of Indonesia and archipelagic waters and inland waters.
Unitary Republic of Indonesia has: a. sovereignty in inland waters, the waters of
the islands, and the territorial sea; b. certain jurisdictions Supplement Zone; and c.
sovereign rights in the Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. As for
further implementation is called the sovereignty, jurisdictions, and the sovereign
rights in the waters and the territorial jurisdiction conducted under the provisions
of the legislation and international law.
Legal principles in the management of marine resources can not be
separated from the principle or principles of law in the management of natural
resources, If seen in outline the application of the principles of natural resource
management in the marine sector can be summarized in three principles, namely;
(1) The principle of sustainability, to be able to exploit marine resources for
sustainable development of national territory and ensure the public interest at
large, needed a concept that aims to make management of all resources and the
natural resources contained within it can be managed and utilized optimally. (2)
The principle of integration and coordination, management of marine related to
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxix
marine spatial planning which is an attempt to create an integrated use of various
resources, glue and balancing national development and unity of the national
territory, increasing intra-regional harmony, integration between the construction
sector through the process of spatial planning in order the achievement of national
development goals, one of the fundamental principles in spatial planning
framework that serves to provide a foundation for integrating the various interests
of both kewilayaan or sector. This is because the management subsystem that one
affects the other subsystems and can ultimately affect the system as a whole
territory of the national space. In addition to the things mentioned above, there are
also some key points that form the basis of the principle of integration of the
integration of sectoral planning horizontally and vertically; integration of
terrestrial and marine ecosystems; integration of science and the management; and
integration between countries. (3) The principle of autonomy and decentralization
in a unitary state framework, management of marine resources associated with the
concept of spatial, marine spatial planning is the overall in the territory of
Indonesia ranging from national, provincial and district cities each have the
functions and authority that should be mutually strengthen. with the regional
autonomy, marine spatial planning is also an important part of the region in
setting boundaries in the management of marine resources in accordance with
their authority. Because of the clear arrangement of the planning area boundaries,
especially in the sea boundaries that limit the authority of the central and local
governments, which would be within their authority.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxx
Implementation of the management of marine resources in the Legislation
in Indonesia, should be a manifestation of the principle of sustainability, the
principle of integration and coordination, and the principle of autonomy and
decentralization within the framework of unity. Some problems related to the
management of marine resources is what can be given rights and distribution of
authority and institutional designation Permit Areas and Marine Resources
Management.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxi
ABSTRACT
Management of Marine Resources on Legal Agrarian
Basri
The marine resource management is a part of natural resourcemanagement, which aims to improve people's welfare. Management of marineresources has characteristics typical utilization can be done in three dimensions,namely the sea surface, column and seabed and marine natural resourcescontained therein.
During this marine area management arrangements tend to be exploitative,inefficient, and unsustainable Many of the factors that led to the ineffectiveness ofthese coastal resources management, among others, the ambiguity of theownership and control of resources, legal uncertainty, and conflict management, itencourages the various stakeholders to exploit the resource coastal areas andmarine excessive, and trends. Various regulatory legislation related to naturalresource management activities in the field of marine had been enacted by thegovernment, either by the central government and local government, the activitiesstipulated in the legislation generally sectoral. This will hamper from the purposeof the prosperity of the People.
Type of this research is normative legal research, the approach consists of:Approach Statute, Conceptual Approach, Comparative Approach, Case Approach.Legal principles marine resources should be in line with the principles as set outin the Decree on Agrarian Reform and Natural Resources Management whichrequire, among other things, "Management of natural resources contained on land,sea and sky done optimally, equitable, sustainable and friendly environment"philosophy, principles and implementation of the characteristics of marineresources. in addition to the management of marine resources are some of themost important principles of covering the three principles, namely, (1). Theprinciple of sustainability; (2). The principle of integration and coordination; (3).The principle of autonomy and decentralization within the framework of unity.Implementation of the management of marine resources in Legislation inIndonesia, should be a manifestation of the principle of sustainability, theprinciple of integration and coordination, and the principle of autonomy anddecentralization within the framework of unity. In order to create a regulatoryharmonization should begin with a zoning plan for the marine spacemenharmoniskan institutional and marine management authority, designation andmanagement of marine resources permit.
Keywords: Management, Marine Resources, Agrarian Law.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxii
DAFTAR ISI
h
SAMPUL DEPAN i
SAMPUL DALAM ii
PROMOTOR DAN KO PROMOTOR iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
LEMBAR UJIAN TAHAP I v
UCAPAN TERIMA KASIH vi
RINGKASAN xiii
SUMMARY xvii
ABSTRACT xxi
DAFTAR ISI xxii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN xxvi
DAFTAR PUTUSAN xxix
DAFTAR SINGKATAN xxx
DAFTAR GAMBAR xxxii
DAFTAR TABEL xxxiii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1
1.2. Tujuan Penelitian 9
1.3. Kegunaan Penelitian 9
1.4. Orisinalitas Penelitian 10
1.5. Kerangka Konsepual 16
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxiii
1.5.1. Hukum Agraria 16
1.5.2. Sumber Daya Kelautan 20
1.5.3. Pengelolaan dan Penguasaan Sumber Daya Kelautan 25
1.6. Metode Penelitian 31
1.6.1. Tipe Penelitian 31
1.6.2. Pendekatan Masalah 32
1.6.3. Bahan Hukum 33
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum 34
1.6.5. Analisis Bahan Hukum 35
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika 36
BAB II. LANDASAN FILOSOFI PENGELOLAAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN HUKUM AGRARIA 37
2.1. Landasan Filosofi Pengaturan Hukum Agraria 37
2.2. Konsepsi Hukum Agraria Nasional 41
2.3. Hukum Adat Sebagai Dasar/sumber Pembentukan Hukum
Agraria Nasional 58
2.3.1. Hukum Adat Sebagai Dasar/sumber Utama 58
2.3.1.1. Konsepsi Hukum Adat Sebagai Dasar 59
2.3.1.2. Lembaga-Lembaga Hukum Adat 62
2.3.1.3. Sistem Hukum Adat 63
2.3.2. Hukum Adat Sebagai Hukum Pelengkap 65
2.4. Konsepsi Penguasaan Negara 68
2.5. Hak Menguasai Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 75
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxiv
2.5.1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 78
2.5.2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-I/2003 81
2.5.3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 058-059-060-063/PUU-
II/2004 dan No. 008/PUU-III/2005 83
2.6. Konsepi Sumber Daya Kelautan 88
2.6.1. Sumber Daya Kelautan Sebagai Bagian Dari Sumber
Daya Alam 88
2.6.2. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 99
2.6.3. Wilayah Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Indonesia 101
BAB III. PRINSIP HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN 120
3.1. Prinsip Hukum Agraria dalam UUPA dan Tap MPR Nomor
IX/MPR/2001 120
3.1.1. Prinsip Hukum Agraria Dalam UUPA 126
3.1.2. Prinsip Hukum Agraria Dalam Tap MPR Nomor
IX/MPR/2001 138
3.2. Prinsip Hukum Pengelolaan Sumber daya Kelautan 143
3.2.1 Prinsip Berkelanjutan 159
3.2.2. Prinsip Keterpaduan dan Koordinasi 168
3.2.3. Prinsip Otonomi dan Desentralisasi
dalam kerangka Negara Kesatuan. 176
BAB IV. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA 192
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxv
4.1. Ketentuan Yang Terkait Pengelolaan Sumber Daya
Kelautan 192
4.1.1. Ketentuan Nasional Terkait Pengelolaan Sumber daya
Kelautan. 192
4.1.2. Ketentuan Internasional Terkait Pengelolaan Kelautan 211
4.1.3. Kerangka Hukum Pengelolaan Kelautan Untuk Harmonisasi
Pengaturan Sumber Daya Kelautan 219
4.2. Penataan Ruang dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 228
4.3. Kelembagaan dan Kewengan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 244
4.4. Peruntukan Kawasan dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 249
4.5. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Amerika Serikat 261
4.6. Putusan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 269
Bab V. PENUTUP 279
5.1. Kesimpulan. 279
5.2. Saran. 280
DAFTAR BACAAN
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
TAP MPR RI No. IX/MPR-RI/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan PengelolaanSumberdaya Alam.
Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia (LNRINomor 22 Tahun 1960 - TLNRI Nomor 22)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokokAgraria (LNRI Nomor 104 Tahun 1960 - TLNRI Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen (LNRI Nomor 1Tahun 1972 - TLNRI Nomor 2994)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (LNRI Nomor 65Tahun 1974 - TLNRI Nomor 3046).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi EksklusifIndonesia(LNRI Nomor 44 Tahun 1983 - TLNRI Nomor 3260).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United NationsConvention On The Law Of The Sea (LNRI Nomor 76 Tahun 1985 –TLNRI Nomor 3319)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya (LNRI Nomor 49 Tahun 1990 - TLNRINomor 3419)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (LNRI Nomor73 Tahun 1996 - TLNRI Nomor 3647).
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRINomor 60 Tahun 1999 – TLNRI Nomor 3839)
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perikanan (LNRI Nomor 118Tahun 2004 - TLNRI Nomor 4433)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadiUndang-Undang (LNRI Nomor 86 Tahun 2004 - TLNRI Nomor 4412)
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxvii
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRINomor 244 Tahun 2014 - TLNRI Nomor 5587).
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LNRI Nomor68 Tahun 2007 - TLNRI Nomor 4725).
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil (LNRI Nomor 84 Tahun 2007 - TLNRI Nomor4739).
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara (LNRI Nomor 4 Tahun 2009 - TLNRI Nomor 4959).
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (LNRI Nomor 140 Tahun 2009 - TLNRI Nomor5059).
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU Perikanan (LNRINomor 154 Tahun 2009 - TLNRI Nomor 5073).
UU No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan(LNRI Nomor 130 Tahun 2013 – TLNRI Nomor 5432)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undangNomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (LNRI Nomor 2 Tahun 2014 – TLNRI Nomor 5490).
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRINomor 244 tahun 2014 - TLNRI Nomor 5587)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (LNRI Nomor 294Tahun 2014 - TLNRI Nomor 5603).
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber DayaAlam Hayati Di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (LNRI Nomor 23Tahun 1984 – TLNRI Nomor 3275)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (LNRI Nomor 58 Tahun1996 - TLNRI Nomor 3643)
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (LNRINomor 100 Tahun 2002 – TLNRI Nomor 4230)
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxviii
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenagan Pemerintah danKewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LNRI Nomor 54 Tahun2000 - TLNRI Nomor 3952)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Nomor 82 Tahun 2007– TLNRI Nomor 4737)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber DayaIkan (LNRI Nomor 134 Tahun 2007 – TLNRI Nomor 4779)
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-PulauKecil Terluar (LNRI Nomor 101 Tahun 2010 – TLNRI Nomor 5151
Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 TentangPerencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2009 Tentang TataCara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang UsahaPerikanan Tangkap di WPP-NRI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang PedomanPenegasan Batas Daerah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2013 TentangPengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxix
DAFTAR PUTUSAN
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
tentang Ketentuan ’Unbunding’ dan Penguasaan Negara terhadap Cabang
Produksi Listrik
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 tentang
Privatisasi Minyak dan Gas Bumi
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004
dan 008/PUU-III/2005 tentang Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Hak
Pengelolaan Perairan Pesisir
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxx
DAFTAR SINGKATAN
AMDAL : Analisis Dampak Lingkungan
AFZ : Australian Fishing Zone
BPHN : Badan Pembinaan Hukum Nasional
CMS : Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals
CZMA : Coastal Zone Management Act
DAK : Dana Alokasi Khusus
DAU : Dana Alokasi Umum
FAO : Food and Agriculture Organization
GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara
GT : Gross Ton
HGU : Hak Guna Usaha
MK : Mahkamah Konstitusi
HMN : Hak Menguasai Negara
ICM : Integrated Coastal Management
KP : Kelautan dan Perikanan
KKP : Kementerian Kelautan dan Perikanan
LNRI : Lembaran Negara Republik Indonesia
Perda : Peraturan Daerah
Permen : Peraturan Menteri
PP : Peraturan Pemerintah
RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah
RZWP3K : Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SDA : Sumber Daya Alam
RZR : Rencana Zonasi Rinci
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxxi
SIKPI : Surat Ijin Kapal Penganngkut Ikan
SIPI : Surat Ijin Penangkapan Ikan
SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan
TAP MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TLNRI : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
TR : Tata Ruang
TZMKO : Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie
UU : Undang-Undang
UUDNRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea
UUPA : Undang-Undang Pokok Agraria
UUPWP3K : Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau
Pulau Kecil
UUPL : Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UUZEE : Undang-Undang Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia
UULKI : Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia
UUKSDH : Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya
UNCED : United Nations Conference on Environment and Development
UNFSA : United Nations Fish Stocks Agreement
UUTR : Undang-Undang Tata Ruang
UU Pemda : Undang-Undang Pemerintahan Daerah
WNI : Warga Negara Indonesia
ZEE : Zona Ekonomi Ekslusif
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxxii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1: Bagan Ruang Lingkup Pengertian Agraria 47
Gambar 2: Bagan Lingkup Agraria Menurut UUPA 49
Gambar 3: Bagan Berbagai Bidang Hukum Agraria 52
Gambar 4: Bagan Objek Hukum Agraria 53
Gambar 5: Wilayah Negara Indonesia Sebelum Deklarasi Djuanda 103
Gambar 6: Pembagian Kewenagan di Wilayah laut Menurut UNCLOS 108
Gambar 7: Bagan Wilayah Laut dan Yurisdiksi Suatu Negara Menurut
UNCLOS 109
Gamabr 8: Wilayah Negara Indonesia Setelah Deklarasi Djuanda dan
ZEE Menurut UNCLOS 110
Gambar 9.1 : Kedaulatan Negara Pemanfaatan Wilayah Sumber Daya
Alamnya 114
Gambar 9.2: Kedaulatan Negara Pemanfaatan Wilayah Sumber Daya
Alamnya 114
Gambar 9.3: Kedaulatan Negara Pemanfaatan Wilayah Sumber Daya
Alamnya 115
Gambar 10: Bagan Urusan Pemerintahan 184
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
DISERTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA … BASRIxxxiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1: Perbandingan Asas UU Kelautan dan UUPWP3K dengan
Tap MPR No. IX tahun 2001 145
Tabel 2: Indikator Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir dan
Kelautan 162
Tabel 3: Klasifikasi Urusan Pemerintahan 184
Tabel 4: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 191
Tabel 5: Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan
Perikanan Dalam UU Pemda 208
Tabel 6: Perbandingan Tata Ruang Di Darat Dengan Rencana Zonasi
Di Perairan 238
Tabel 7: Perbandingan Asas TR dalam UUTR dangan Asas Pengelolaan
Dalam UUPWP3K 239
Tabel 8: Asas dalam CZMA 265