Embed Size (px)
Citation preview
MEKANISME
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JATENG
DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2018
Oleh :
ENI MISDAYANI, SAg, MM
KPU Kabupaten Kudus
28 JANUARI 2018
Disampakain pada acara Jogja Campus Fair Keluarga
Kudus Yogyakarta
PENGERTIAN
Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota selanjutnya disebut Pemilihan:
Adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan
Walikota dan Wakil Wali kota secara langsung dan demokratis
TAHAPAN DAN PROGRAM PILKADA SERENTAK UU NO 10 PSL 5
TAHAPAN PROGRAM
TAHAP PERSIAPAN
1. Perencanaan Program dan Anggaran
2. Penyusunan peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi Penetapan tata cara
dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
5. Pembentukan Panwas Kab/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan
Pengawas TPS
6. Pemberitahuan dan Pendaftaran pemantau Pemilihan
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih ( DP4)
8. Pemutakhiran data dan Penyusunan daftar pemilih
TAHAP PENYELENGGARAAN
1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan calon
2. Pendaftaran Pasangan Calon
3. Penelitian Persyaratan Pasangan Calon
4. Penetapan Pasangan Calon
5. Pelaksanaan Kampanye
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara
7. Penghitungan suara & Rekapitulasi hasil penghitungan suara
8. Penetapan Pasangan Calon terpilih
9. Penyelesaian pelanggaran dan Sengketa hasil pemilihan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan paslon terpilih
APA YANG BISA KITA LAKUKAN UNTUK
BERPARTISIPASI DALAM PEMILU ATAU PILKADA???
1. •Penyelenggara
2. •Peserta
3. •Pemilih
Adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri
atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu
untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil
Presiden dan untuk memilih anggota DPRD, secara
langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota
dan Wakil Walikota secara demokratis
NO. PENYELENGGARA PERSONALIA
JUMLAH ANGGOTA SEKRETARIAT
1. KPU 5 35 40
2. PPK 5 x 9 = 45 3 x 9 = 27 72
3. PPS 3 x 132 = 396 3 x 132 = 396 792
4. KPPS 9x1.491 = 13.419 - 13.419
5. PPDP 1x1.491 = 1.491 - 1.491
JUMLAH 15.814
2. PESERTA PILKADA
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama untuk mencalonkan diri dan
dicalonkan sebagai calon kepala daerah
PERSYARATAN BAKAL CABUP&CAWABUP/CAWAKOT &CA WAKIL WALIKOTA
DICALONKAN PARPOL PERSEORANGAN
Parpol /gabungan Parpol dapat mendaftarkan Capaslon jika memenuhi 20% jumlah kursi DPRD II atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu legislatif di daerah itu
Untuk Kudus : 20% dari 45 kursi = 9 kursi 25 % dari 463168 = 115 792 Dan persyaratan lain sebagaimana UU NO 10 2016 dan PKPU Pencalonan
1. Capaslon Perseorangan harus memenuhi syarat dukungan sbb : A. 10 % dari jumlah pemilih S/D
250.000 B. 8.5% dari jumlah pemilih lebih dari
250.000 S/D 500.000 C. 7.5% dari jumlah pemilih lebih dari
500.000 S/D 1 juta D. 6.5% dari jumlah pemilih lebih dari
1 juta
Pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu
Terakhir
2. Jumlah dukungan tersebut tersebar lebih dari 50% jumlah kecamatan yang ada di kab/kota tersebut
Untuk Kudus : 7,5% dari DPT Pilpres 604 305 = 45 323
. 3. PEMILIH Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam
Pemilu, Warga Negara Republik Indonesia harus
terdaftar sebagai pemilih.
SYARAT –SYARAT PEMILIH PKPU 10 2016
Usia 17 atau Lebih pada Hari Pemungutan Suara Tidak sedang terganggu Jiwa/ingatannyanya Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap
Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Dalam hal penduduk belum memiliki KTP El dapat menggunakan Surat Keterangan dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tidak sedang menjadi anggota TNI atau POLRI
POLITIK UANG ..... PASAL 73 UU NO. 10 TAHUN 2016
(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi
lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan
sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai
sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau
pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan
atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia
baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: mempengaruhi Pemilih untuk:
a. tidak menggunakan hak pilih;
b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.
Salah satu kendala dalam mensukseskan Pemilu adalah dengan adanya GOLPUT & PEMILIH YANG TIDAK CERDAS
GOLPUT (golongan putih) adalah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan
Pemilih yang tidak cerdas menjadi salah satu penyebab tujuan Pemilu untuk mewujudkan tujuan nasional sulit tercapai & dapat mendorong pemimpin baik eksekutif maupun legislatif YANG KORUP
1. Mencari informasi yang lengkap dan benar tentang pemilu dari
penyelenggara, media massa dan lembaga lain yang memiliki
wewenang dalam memberi informasi tentang pemilu;
2. Memastikan sudah terdaftar sebagai pemilih
3. Mencari tahu tentang latar belakang para calon sebelum menentukan
pilihan;
4. Mencari tahu tentang dasar dan program CALON memastikan
bahwa dasar dan program parpol sama dengan kepentingan anda
sebagai pemilih sebelum menentukan pilihan;
5. Menentukan pilihan secara mandiri tanpa paksaan, bujukan atau
karena hadiah dari pihak lain;
6. Melaporkan setiap kejanggalan atau pelanggaran dalam pelaksanaan
pemilu kepada panitia pengawas pemilu,pemantau pemilu atau
media masa setempat;
APA YANG DAPAT ANDA LAKUKAN SEBAGAI
PEMILIH CERDAS?
6. Mengikuti dan mengawal seluruh tahapan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara.
7. Jangan memberikan suara lebih dari satu kali pada waktu pemungutan suara ( Pidana
Penjara 36 Bulan paling lama 108 bulan dan denda paling sedikit Rp 36 jt paling banyak
Rp 108 jt)
8. Jangan menyuruh orang lain yang tdk berhak memberikan suara di TPS (Pidana penjara
36 bln paling lama 144 bln dan denda Rp 36 juta paling byk RP 144 jt)
9. Jangan menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan melaksanakan Tugas ( Pidana
21 bln paling byk 24bln dan denda Rp 12 jt paling byk RP 24 JT)
10. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yg terbuka, tidak tergiur tipuan-tipuan kampanye,
apalagi iming-iming politik uang.
11. Pemilih yg cerdas tidak akan menjadi Golput karena pesimis dan menyerah. Dengan ikut
memilih berarti Anda ambil bagian dalam menentukan arah perjalanan bangsa ke depan.
Penting disadari bagi para pemilih untuk tidak saja datang dan memberikan suara,
melainkan menentukan pilihannya dengan cerdas dan sesuai hati nurani.
12. Pemilih yang cerdas tidak asal menggunakan hak pilih, apalagi sekadar ikut-ikutan.
Siapa pun calon dan partai apa pun pilihan yang diyakini, hendaknya dipilih dengan
keyakinan calon tersebut dan partainya akan mewakili rakyat dengan berjuang bersama
seluruh komponen masyarakat mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia.
Kantor KPU Kabupaten Kudus Jl. Ganesha IV Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota
No Telp/fax. (0291)445544
www.kpu-kuduskab.go.id
Fb kpukudus
Twiter @kpukudus
Ig Kpu_kudus
Email [email protected]
KALAU BISA NYOBLOS KENAPA GOLPUT????
PEMILIH YANG CERDAS TOLAK POLITIK UANG
