33
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI GRAND STRATEGI SISTEM TRANPORTASI CERDAS INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI GRAND

STRATEGI SISTEM TRANPORTASI CERDAS INDONESIA

Page 2: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

KerugianEkonomi

PemborosanBBM

Waktu hilang

Masalah Utama Transportasi di Indonesia...Kemacetan Lalu Lintas...

Sumber: ADB (2019), Tomtom Traffic Index (2019), diolah Bappenas (2020)

Dampak dari kemacetan lalu lintas

Kemacetan lalu lintas yang tinggi di kota-kota di Indonesia menelan biaya setidaknya US $ 5,6 miliar secara nasional per tahun (setaradengan 0,5 persen dari PDB nasional) dalam hal waktu tempuh yang berlebihan, konsumsi bahan bakar dan emisi Gas Rumah Kaca(GRK).KemacetanpalingparahterjadidiwilayahJabodetabekdimanabiayakemacetanmelebihiUS$4miliarpertahundanmencapaihampir2persendariPDB.

Dampak BurukbagiLingkungan Salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemacetan tersebut adalah dengan penerapan

Teknologi Intelligent Transportation System (ITS).

Page 3: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …
Page 4: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …
Page 5: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

Rancangan Peraturan Menteri

Perhubungan

Pedoman dan Pengembangan SistemManajemen Transportasi Cerdas di BidangPerhubungan Darat(Dalam Proses Pembahasan denganKemenkumham)

Page 6: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …
Page 7: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

MANFAAT IMPLEMENTASI ITS

LEBIH EFISIEN1

MANFAAT EKONOMI2

EXTERNALITAS4

PENINGKATAN PENGGUNAAN KAPASITAS ANGKUTAN UMUM

MENCEGAH BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR BARU

PENGHEMATAN BIAYA PERJALANAN PER ORANG

BERKURANGNYA WAKTU PERJALANAN RATA2 ORANG ½ JAM/PERHARI

PENGURANGAN PENGGUNAAAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

PENGURANGAN EMISI KENDARAAN

BAIK LOKAL DAN GLOBAL

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT

PENURUNAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS

3 MANFAAT SOSIAL

MANFAAT IMPLEMENTASI ITS

Page 8: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

GRAND DESAIN ITS TAHUN 2020-2030

TRANSPORTASI DARAT

8

ITS

Setiap Jenis Implementasi ITS harus terintegrasi dalam satu unit yang dinamakan“KERANGKA ARSITEKTUR TERINTEGRASI”

Page 9: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

a. Sistem Manajemen Lalu Lintas Tingkat Lanjut (Advanced Traffic Management System);

b. Sistem Informasi Pengguna Jalan Tingkat Lanjut (Advanced Traveler Information System);

c. Sistem Keselamatan Dan Kontrol Kendaraan Tingkat Lanjut (Advanced Vehicle Control And Safety System);

d. Sistem Operasi Kendaraan Komersial (Commercial Vehicle Operation System);

e. Sistem Transportasi Umum Tingkat Lanjut (Advanced Public Transportation System);

f. Sistem Pembayaran Elektronik (Electronic Payment System);

g. Sistem Manajemen Darurat (Emergency Management System);

h. Sistem Transportasi Pedesaan Tingkat Lanjut (Advanced Rural Transportation Systems);

i. Sistem Manajemen Permintaan Perjalanan Tingkat Lanjut (Advance Travel Demand Management System); Atau

j. Sistem Manajemen Parkir Tingkat Lanjut (Advanced Parking Management System);

k. Sistem Mengemudi Otonom (Autonomus Driving System).

Sistem Manajemen Transportasi Cerdas

(Intelligent Transportation Management System)

Page 10: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

Detektor

Kendaraan Pusat Pengendali Lalu Lintas

Traffic Signals

Variable

Message

Signs

APILL terkoordinasi adalah APILL yang

pengaturan waktu siklusnya terkoordinasi

dan berinteraksi dengan APILL yang

dipasang pada lokasi lain. Waktu siklus

terkoordinasi berupa skema rencana siklus

antar APILL diatur oleh sistem yang terpusat

10

SISTEM PENGATURAN LALU LINTAS TERKOORDINASI (ATCS)

VMS

Page 11: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

NATIONAL MAINOPERATION CENTER

(Kemenhub)

Kota..1SUB-OPERATION CENTER

ETC

VIB

CCTV

Detector

HTCS

PROVINSI PROVINSI

PENGEMBANGANSISTEM ATCS YANGTERINTEGRASI DISELURUH JARINGANJALAN NASIONALYANG DIDUKUNGOLEH SISTEM ATCSDI KOTA-KOTA DIINDONESIA DENGANMENDORONGPENGGUNAANINOVASI TEKNOLOGIATCS DALAM NEGERI

INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGENDALI ATCS

Kota..1SUB-OPERATION CENTER

ETC

VIB

CCTV

Detector

HTCS

Kota..1SUB-OPERATION CENTER

ETC

VIB

CCTV

Detector

HTCS

Kota..1SUB-OPERATION CENTER

ETC

VIB

CCTV

Detector

HTCS

Page 12: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

PEMBANGUNAN ITS-ATCS DI INDONESIA (2006 – 2020)

ATCS (APBN) = 48 City/District

Jumlah Simpang = 283 loc

Sistem ITS pertama terdiri dari penerapan sistem lampu elektronik untuk jalan raya yaitu ATCS

Page 13: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

2006 : Batam

2007 : Tegal

2008 : Bukit Tinggi, Manado, Balikpapan, Pontianak

2009 : Sragen

2010 : Surakarta dan Kota Bogor

2011 : Samarinda, Sarbagita

2012 : Medan, Bandung, Surakarta, Samarinda , Denpasar, Yogyakarta

2013 : Medan, Bandung, Samarinda, Yogyakarta, Padang, Sarbagita

2014 : Medan, Batam, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Pekalongan, Yogyakarta

2015 : Medan, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bandung, Yogyakarta,

Pekalongan, Kediri, Sidoarjo, Palu, Depok, Purwokerto, Tasikmalaya

2016 : Kediri, Yogyakarta

2017 : Sragen, Kediri

2018 : Pekanbaru, Tanjungpinang, Jambi, Mataram, Palangkaraya, Kendari, Bengkulu,

Jayapura, Mamuju, Salatiga, Ungaran, Padang, Palembang, Palu13

PEMBANGUNAN ATCS DI INDONESIA (APBN)

Page 14: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

2019 : Pekanbaru Lanjutan, Tanjungpinang Lanjutan, Jambi Lanjutan, PalangkarayaLanjutan, Kendari Lanjutan, Bengkulu Lanjutan, Jayapura Lanjutan, MamujuLanjutan, Salatiga Lanjutan, Ungaran Lanjutan, Padang Lanjutan, Kupang Lanjutan,Palu Lanjutan, Bukit Tinggi, Banyumas, Situbondo, Makassar, Aceh

14

PEMBANGUNAN ATCS DI INDONESIA (APBN)

2020 : Kota Medan, Kota Bukit Tinggi, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Surakarta, KotaYogyakarta, Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Kendari, Kota Makasar, KotaPalu, Kota Gorontalo, Kota Bitung

PEMBANGUNAN ATCS - ITS DI INDONESIA (APBN)

PEMBANGUNAN ATCS - ITS DI INDONESIA (APBN)

2021 : Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Padang Panjang, Kota Tanjung Pinang, KotaJambi, Kota Palembang, Kota Bandung, Kabupaten Gunung Kidul, KabupatenBoyolali, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Situbondo, KotaDenpasar, Kota Kupang, Kota Palangkaraya, Kota Tarakan, Kota Kendari, KawasanAglomerasi Mamminasata, Kota Gorontalo, Kota Bitung

Page 15: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

Advanced Public Transportation System (APTS)

Sistem angkutan umum berbasis teknologi

yang berfungsi untuk meningkatkan

aksesibilitas informasi, meningkatkan

keselamatan pengguna angkutan umum,

meningkatkan efisiensi operasi angkutan

umum dan efektifitas sarana dan

prasarana jalan.

Sistem transportasi umum tingkat lanjut (advanced public

transportation system) terdiri dari sub sistem sebagai berikut:

a. sistem informasi transportasi umum (public transportation

information system); dan

b. manajemen lalu lintas angkutan umum (public traffic

management).

Prinsip Kerja:a. memberikan informasi rute;

b. memberikan informasi penjadwalan;

c. memberikan informasi perkiraan

keberangkatan dan kedatangan;

d. menggunakan sistem sinyal prioritas

bus untuk pengaturan perubahan fase

dan sinyal khusus pada simpang

bersinyal;dan

e. mengurangi waktu tundaan angkutan

umum prioritas pada simpang

bersinyal.

Page 16: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

BUY THE SERVICE PROGRAM

16

FULL SUBSIDYPemerintah Pusat Bertanggung Jawab Penuh terhadap Biaya

Operasional BRT yang dikembangkan Transportasi Perkotaan Di Kota-Kota di

Indonesia Yang Sebelumnya Dikelola Pemerintah Daerah

CITIES IN

2 0 2 1

10

IMPLEMENTASI APTS PADA LAYANAN TRANSPORTASI PERKOTAAN

Page 17: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

KEMUDAHAN MASYARAKAT MENGAKSES JADWAL LAYANAN

TEMAN BUS

Halaman Login Info Rute Info Jadwal

17

Info Halte

Page 18: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

CHANNEL INFORMASI LAYANAN TEMAN BUS

Halaman Home

18

Page 19: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

MAP TRAFFIC, ROUTE & BUS LOCATION

Page 20: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

PEMERINTAH MEMILIKI BASIS DATA REAL TIME

20

Page 21: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN KEBIJAKAN & STRATEGI

JUMLAH PENUMPANG

Page 22: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

22

DATA ANALISA MOBILE USER TEMAN BUS

Periode 02 Juni 2020 – 06 April 2021 Tren Downloader dalam 30 Hari

Downloader

Page 23: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

MONITORING DRIVING BEHAVIOUR UNTUK PENGAWASAN KESELAMATAN SELAMA PERJALANAN DI LAKUKAN SECARA REAL TIME DAN NON STOP

MEMINIMALISIR POTENSI KECELAKAAN

Pengemudi mengantuk

23JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG SELAMA MENIKMATI LAYANAN

Pengemudi mengoperasikan HP

Page 24: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

TEKNOLOGI DALAM PROGRAM

BUY THE SERVICE

24

J U M L A H P EN U M PA N G M O N I TO R I N G K A B I N

PERALATAN IOT (Internet Of Things) DIDALAM BUS

Page 25: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

Gabungan platform terintegrasi dan solusitelematika memberikan data pintar dan real-time yang akurat sehingga membantu pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan.

Semua pihak terkait memiliki akses atasinformasi yang akurat dan tepat waktusehingga memudahkan dalam prosespengambilan keputusan

Page 26: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI BTS

Page 27: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

MONITORING KINERJA OPERATOR UNTUK KETEPATAN WAKTU LAYANAN DAN OPTIMALISASI RUTE

Trip Analisis Report Map Tracking

27

Schematic dashboard

Page 28: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

REAL TIME INFORMASI PENGAWASAN TERHADAP

SOP & SPM

• Digitalisasi pengawasan SOP dan SPM oleh manajemen pengelola kepada operator dapat segera ditindaklanjuti untuk melakukanimprovement layanan secara real time

• Total kilometer sanksi sebagai pengurang kilometer prestasi yang dilakukan operator sampai 6 April 2021 sebesar 149 Ribu KM

Page 29: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

Electronic Payment/Financial System (EPS)

Sistem pembayaran secara elektronik

yang digunakan untuk pembayaran

layanan transportasi umum dan layanan

yang terintegrasi.

Sistem pembayaran elektronik terdiri dari sub sistem sebagai

berikut:

a. pembayaran dengan uang elektronik;dan

b. pembayaran dengan layanan aplikasi.

Near Field Communication (NFC) memiliki cara kerja

yang mirip dengan smart card. Perbedaan NFC

terhadap smart card adalah kecepatan transmisi data

yang lebih cepat dari smart card dan tidak adanya

mikrokontroler khusus yang digunakan untuk melayani

komunikasi dengan perangkat penerimanya

Penggunaan QR Code merupakan salah satu teknik yang dapatdigunakan oleh perangkat smart phone yang tidak memilikiperangkan NFC di dalamnya.

Page 30: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

PEMBANGUNAN PUBLIC TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM

DI KOTA SOLO

Page 31: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …
Page 32: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …

CONTOH PEMBANGUNAN

Page 33: DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PERAN …