Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

2

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

4. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dgn Kendaraan Umum

5. KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

3

.

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Tinjauan Hukum : Pasal 138 UU No. 22 Tahun 2009

(1). Angkutan Umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;

(2). Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum;

(3). Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum;

Pasal 139 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009

4

Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 5 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah, yang meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Dalam hal penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan angkutan orang dalam trayek, pemerintah mengendalikannya dengan menerbitkan Ijin. Hakekat diterbitkannya Ijin oleh pemerintah adalah dalam rangka untuk :

1. Memberikan jaminan bagi pengguna jasa angkutan untuk mendapatkan jasa angkutan sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Untuk mewujudkan kepastian pelayanan jasa angkutan umum tersebut maka setiap operator harus dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.

2. Memberikan perlindungan kepada penyedia jasa/operator dengan menjaga

keseimbangan antara penyediaan angkutan (supply) dan permintaan angkutan (demand), agar perusahaan dapat menjaga dan mengembangkan usahanya.

. Hakekat Penerbitan Izin :

SUBSTANSI PELAYANAN IZIN ANGKUTAN JALAN

5

Klasifikasi Angkutan sesuai UU. No.22/2009

ORANG BARANG

SEPEDA MOTOR MOBIL PENUMPANG B U S

KEND. UMUM

DALAM TRAYEK TETAP & TERATUR

ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

1. LINTAS BATAS NEGARA 2. AKAP 3. AKDP 4. PERKOTAAN 5. PERDESAAN

1. TAKSI

2. TUJUAN TERTENTU

3. PARIWISATA

4. KAWASAN TERTENTU

UMUM

ANGKUTAN

KENDARAAN BERMOTOR KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

KHUSUS

PERBANDINGAN KLASIFIKASI ANGKUTAN UU. NO.14 Tahun 1992 UU. NO.22 Tahun 2009

6

PERIZINAN ANGKUTAN (Pasal 173 dan 174)

Izin Penyelengaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan Barang Khusus / Alat Berat

Dokumen Kontrak dan/atau Kartu Elektronik Surat Keputusan Surat Pernyataan Kartu pengawasan

Pemberi dan Perpanjangan Izin

Seleksi atau Pelelangan

7

1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.

2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

3. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat.

4. Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor.

5. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

8


9


Pasal 173 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 22 Tahun 2009 :

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki: a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 2009 :

Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan peujian (Uji Tipe & Uji Berkala).

10

KEWENANGAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG

Pemberi Izin

Dalam Trayek Tidak Dalam Trayek

Menteri 1. lintas batas negara 2. antarkabupaten/kota melampaui wilayah 1 provinsi 3. angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 provinsi 4. Perdesaan melewati wilayah 1 provinsi.

1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 daerah provinsi;

2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau 3. angkutan pariwisata

Gubernur 1. Antarkota melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi

2. angkutan perkotaan melampaui wilayah 1 kab/kota dalam 1 provinsi

3. perdesaan yang melampaui wilayah 1 kab dalam 1 provinsi

4. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 daerah kab/kota dalam 1 provinsi

2. angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bupati 1. perdesaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten 2. perkotaan yang berada dalam 1wilayah kabupaten

taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.

Walikota perkotaan yang berada dalam 1 wilayah kota. taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota.

11

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

11

PERUSAHAAN BARU

PERUBAHAN IZIN

ADMINISTRATIF

TEKNIS

PERMOHONAN

KAJIAN

DIRJEN HUBDAT

DITOLAK

TAMBAHAN

SURAT PENOLAKAN

DISETUJUI

SYARAT LENGKAP

IZIN TRAYEK

SURAT PERSETUJUAN

(PERTIMBANGAN)

14 H

ari K

erja

14

Har

i Ker

ja

BUMN/BUMD SWASTA

KOPERASI

PEMBAHARUAN MASA BERLAKU

PEMOHON PERMOHONAN PROSES JAWABAN

SYARAT BELUM LENGKAP

12

KAJIAN PERIZINAN ANGKUTAN ORANG

Administrasi, Teknis dan Khusus

1. Melengkapi Persyaratan Administrasi : Izin Usaha Angkutan, Surat Pernyataan Kesanggupan, FC STNK & STUK, Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen Usaha.

2. Trayek /Kuota masih Memungkinkan. 3. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik. 4. Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal & Tujuan. (AKAP & AJAP) 5. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi domisili (Pariwisata & Taksi) 6. Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda. 7. Kerjasama dengan Pengelola Bandara (Taksi Bandara). 8. Umur kendaraan mak 3 thn (Taksi Bandara). 9. Rapat Teknis penetapan quota dg Ditjen Hubud, Ad. Bandara dan AP II.

Bentuk Perizinan

1. SK Izin Trayek (AKAP,AJAP), SK Izin Operasi (Pariwisata,Taksi Bandara Soekarno Hatta)

2. SK Pelaksanaan, Lampiran SK , Kartu Pengawasan, dan Surat Pernyataan.

13

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK (AKAP & AJAP)

13

PERUSAHAAN BARU

PERUBAHAN IZIN

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

PERUBAHAN TRY

RUBAH JAM

GANTI KEND

PENGALIHAN

KPS HILANG

ADMINISTRATIF 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan

Kesanggupan 3. FC STNK & STUK 4. Pool/Bengkel 5. SK Kondisi Usaha 6. SK Komitmen Usaha

TEKNIS 1. Trayek masih

Memungkinkan 2. Prioritas pada

Perusahaan dengan Kondite Baik

PERMOHONAN

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA

KAJIAN

POLISI & IKLAN

DIRJEN HUBDAT DITOLAK

TAMBAHAN Kerjasama dengan Pengelola atau Otorita untuk Pemadu Moda

SURAT PENOLAKAN

DISETUJUI

SYARAT LENGKAP

IZIN TRAYEK 1. SK Izin Trayek 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat

Pernyataan

SURAT PERSETUJUAN

(PERTIMBANGAN)

14 H

ari K

erja

14

Har

i Ker

ja

BUMN/BUMD SWASTA

KOPERASI


PEMOHON PERMOHONAN REKOMENDASI PROSES JAWABAN


1. Melengkapi Persyaratan

2. Berlaku 6 Bulan

TANPA BIAYA

14

BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TDK DLM TRAYEK (PARIWISATA)

PERMOHONAN DISPOSISI DIREKTUR

LLAJ

DISPOSISI KASUBDIT AJ

DISPOSISI KASI AB

Disp 2 hr (2 hr)

Disp 3 hr (1 hr)

Disp 0 hr

PENELITIAN PERSYARATAN

Disp 4 hr (1 hr)

PENYUSUNAN TELAAHAN & PENCETAKAN

DOKUMEN IZIN

Disp 5 hr (1 hr)

PARAF KASI

PARAF KASUBDIT AJ

TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ

Disp 9 hr (1 hr)

Disp 10 hr (1 hr)

PENOMORAN DOKUMEN IZIN

Disp 13 hr (3 hr)

PENYERAHAN DOKUMEN IZIN

Disp 14 hr (1 hr)

STAFF/OPERATOR E-LICENCE


DOKUMEN IZIN

Disp 8 hr (3 hr) Disp 1 hr (0 hr)

DISETUJUI

PENOLAKAN

Disp 2 hr (3 hr) Disp 3 hr (1 hr)

Disp 4 hr (1 hr)

Disp 7 hr (3 hr)

Disp 8 hr (1 hr)

PERUSAHAAN ANGKUTAN

15

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (PARIWISATA)

15

PERUSAHAAN BARU

PERUBAHAN IZIN

PENAMBAHAN

PENGALIHAN

GANTI KEND

KPS HILANG

ADMINISTRATIF 1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan


TEKNIS 1. Wilayah masih

Memungkinkan 2. Prioritas pada

Perusahaan dengan Kondite Baik

PERMOHONAN

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA

KAJIAN

POLISI & IKLAN

DIRJEN HUBDAT DITOLAK SURAT

PENOLAKAN

DISETUJUI

PERSYARATAN LENGKAP


IZIN OPERASI 1. SK Izin Operasi 2. SK Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat

Pernyataan

SURAT PERSETUJUAN

(PERTIMBANGAN)

14 H

ari K

erja

14

Har

i Ker

ja

BUMN/BUMD SWASTA

KOPERASI




2. Berlaku 6 Bulan

16

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK (Taksi Bandara Soekarno Hatta)

16

PERUSAHAAN BARU

PERUBAHAN IZIN

PENAMBAHAN

PENGALIHAN

GANTI KEND

KPS HILANG

ADMINISTRATIF

1. Izin Usaha Angkutan 2. Surat Pernyataan


TEKNIS 1. Rapat Teknis

penetapan quota dg Ditjen Hubud, AD. Bandara dan AP II

2. Prioritas pada Perusahaan dengan Kondite Baik

3. Umur kendaraan mak 3 thn

PERMOHONAN

GUBERNUR

BUPATI/ WALIKOTA

KAJIAN

POLISI & IKLAN

DIRJEN HUBDAT DITOLAK SURAT

PENOLAKAN

DISETUJUI

PERSYARATAN LENGKAP

SYARAT TIDAK LENGKAP

IZIN

OPERASI

1. SK Izin Operasi 2. SK

Pelaksanaan 3. Lampiran SK 4. KPS 5. Surat

Pernyataan

SURAT PERSETUJUAN

14 H

ari K

erja

14

Har

i Ker

ja

BUMN/BUMD SWASTA KOPERASI



1. Persetujuan Izin Operasi


3. Berlaku 6 Bulan

TAMBAHAN

Kerjasama dengan Pengelola

17

BAGAN ALIR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

PERMOHONAN

DISPOSISI DIREKTUR LLAJ

DISPOSISI KASUBDIT AJ

DISPOSISI KASI AB

PENELITIAN PERSYARATAN


DOKUMEN IZIN

PARAF KASI

PARAF KASUBDIT AJ

TANDATANGAN DIREKTUR LLAJ

PENOMORAN DOKUMEN IZIN


Disp 1 hr (0 hr)

DISETUJUI

PENOLAKAN


DOKUMEN IZIN

PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL PERMOHONAN

BERKAS TIDAK LENGKAP

PERUSAHAAN ANGKUTAN

18

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS

BUMN/BUMD/ BADAN HUKUM

PERMOHONAN

PERUSAHAAN BARU

PERUBAHAN IZIN


(PERPANJANGAN)

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

PERUBAHAN

SURAT IZIN HILANG

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT (DIREKTUR LLAJ)

PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL

CHECK LIST PERSYARATAN :

1.Surat Permohonan 2.Rekomendasi Instansi Terkait * 3.Akte Pendirian Perusahaan 4.Fotokopi STNK & Buku Uji Kendaraan 5.Foto Kendaraan (semua sisi) 6.Surat Keterangan ttg nama, jenis dan jumlah

barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS / Material Safety Data Sheet)

7.Prosedur penanggulangan keadaan darurat (Emergency Response)

8.Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan 9.Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

(khusus KPS Hilang)

ANALISA DAN EVALUASI

PERSYARATAN TIDAK SESUAI

TELAAH STAF & CETAK DOKUMEN

IZIN

SURAT PENOLAKAN

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSETUJUAN

KASI AB

KASUBDIT AJ

PENANDATANGAN IZIN OLEH

DIREKTUR LLAJ

PENOMORAN & ARSIP


*Rekomendasi Instansi Terkait :

a. Barang Berbahaya dan Limbah Barang Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup.

b. Minyak dan Gas (BBM,BBG,CNG, LGV dll.) dari Kementerian ESDM.

PERUSAHAAN BARU

PERUBAHAN STATUS

PENAMBAHAN

PENGALIHAN

GANTI KEND

SP HILANG

ADMINISTRATIF

1. Srt Ket ttg jenis & jml brng yg iangkut

2. Rekomendasi pengangkutan B3 dr Instansi yg berwenang

3. Ket ttg tempat pemuatan, pemberhentian, pembongkaran & lintasan, yg dilalui,

4. Daftar, foto, STNK & Buku Uji kendaraan yg digunakan untuk mengangkut

5. Waktu & jadwal pengangkutan 6. Izin usaha angkutan bagi

kendaraan umum 7. Prosedur penanggulangan

keadaan darurat yg diterapkan oleh perusahaan

PERMOHONAN

KLH

BPOM

KAJIAN

DITJEN MIGAS

DIRJEN HUBDAT DITOLAK SURAT PENOLAKAN

DISETUJUI

PERSYARATAN LENGKAP


14 H

ari K

erja

14

Har

i Ker

ja

BAGAN ALIR PROSES SURAT PERSETUJUAN ANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

BUMN/BUMD SWASTA

KOPERASI PERORANGAN



BATAN

POLISI & IKLAN

SURAT PERSETUJUAN PENGANGKUTAN B3

UU NO 22 TAHUN 2009

UJI TIPE UJI BERKALA

OLEH UP ATPM DGN IZIN

PEMERINTAH

OLEH UP BERKL PEMERINTAH

KAB/KOTA

UP PENGUJIAN SWASTA DGN IZIN

PEMERINTAH

MOBIL PNP UMUM

MOBIL BUS

MOBIL BARANG

KERETA TEMP/ GANDENGAN

OLEH UP UJI TIPE PEMERINTAH

KEND. YG DIIMPOR

KEND. YG DIBUAT/ DIRAKIT

KEND. YG DIMODIFIKASI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

21

STRUKTUR UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SESUAI KEPMENHUB NO. KM 9 TAHUN 2004

Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

UJI TIPE FISIK KENDARAAN BERMOTOR

≤10

UJI TIPE

LANDASAN (CHASSIS ENGINE)

UJI TIPE LENGKAP

>10

Pilihan

UJI TIPE

PENELITIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KB :

- Rumah2 (karoseri), - bak muatan, - kereta gandengan, - kereta tempelan, - KB yang dimodifikasi perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu - KB yang dibuat/dirakit dalam negeri << 10 unit

KB yang dimodifikasi selain perubahan sumbu atau modifikasi jarak sumbu

PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN

BERMOTOR

PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN

BERMOTOR

22

PROSEDUR SERTIFIKASI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Ya

Keterangan : Ditjen Hubdat : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPLJSKB : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor BTMP : Balai Termodinamika, Mesin, dan Propulsi ATPM : Agen Tunggal Pemegang Merek IU : Importir Umum Principle : Pabrik Asal Kendaraan Bermotor

PERMOHONAN UJI TIPE : ATPM DAN IU

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

LULUS

Ya Tidak

DITJEN HUBDAT

PERBAIKI ITEM TIDAK LULUS

PROSES UJI TIPE DI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *)

RESUME HASIL UJI TIPE DARI BPLJSKB DAN BTMP/PRINCIPLE *)

SURAT PENGANTAR UJI TERLAMPIR BIAYA UJI TIPE

UJI ULANG

DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT (SPEK. TEKNIS, TPT, FOTO)

BERKAS LENGKAP

LENGKAPI BERKAS

Tidak

Tidak

Ya

DOKUMEN UJI ULANG

PEMBAYARAN BIAYA UJI

Catatan : *) = sampai dengan tersedianya fasilitas uji tipe di BPLJSKB

PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE

PERSYARATAN (TIDAK LENGKAP)

SURAT PENGANTAR UJI TIPE BUKTI PEMBAYARAN UJI TIPE

UJI TIPE BPLJSKB

PERIKSA

BERKAS (LENGKAP)

LULUS

TIDAK LULUS UJI ULANG/PERBAIKI

ITEM TIDAK LULUS

DIRJEN HUBDAT

PEMOHON

RESUME HASIL UJI

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE* PER SERI KB DENGAN

TIPE YANG SAMA

LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

PENERBITAN SURAT IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR

SERTIFIKAT UJI TIPE

* Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan) dengan menunjukkan dan/atau melampirkan fotokopi Sertifikat Uji Tipe yang telah dikeluarkan

PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT UJI TIPE

PEMOHON

PENGANTAR UJI + BIAYA UJI

SURAT PERMOHONAN

+ BERKAS

STAF SAJ

ATM/BANK

PEMOHON + KEND UJI + BUKTI BAYAR

KA BALAI PLJSKB

PENGUJIAN KEND

SERTIFIKAT UJI TIPE

DIRJEN HUBDAT

KANTOR PUSAT KEMENHUB

DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ

1

2

3

4 5

6 7

8 9

10

11 12

13

14 15

PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA

PEMOHON/PERUSAHAAN KAROSERI

DIRJEN HUBDAT


DOKUMEN PERSYARATAN

PROSES PENELITIAN RANCANG BANGUN

TIDAK LULUS/REVISI PENGAJUAN

LULUS PENGESAHAN RANCANG BANGUN

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE*

* Sertifikat Registrasi Uji Tipe diberikan oleh Dishub Provinsi setelah diperiksa kesesuaian kendaraan dengan spesifikasi teknis pengesahan rancang bangun

26

PROSEDUR PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR

PEMOHON : - ATPM - PERSH. KAROSERI

DOKUMEN PENGAJUAN KE DITJEN HUBDAT

(SPEK. TEKNIS, GAMBAR TEKNIK)

PENELITIAN DAN PENILAIAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA

KENDARAAN BERMOTOR

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT)

KENDARAAN BERMOTOR Ya

Tidak

PERBAIKAN GAMBAR RANCANG BANGUN

Dokumen Pengajuan : Surat Permohonan Spesifikasi Teknis K.B Sertifikat Uji Tipe Landasan SIUP, NPWP, Akte Notaris Surat Penetapan Karoseri KB dari Propinsi Gambar Rancang Bangun Rekomendasi ATPM/Principal untuk modifikasi perubahan wheel base atau perpanjangan chassis.

Keterangan : Ditjen Hubdat = Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat ATPM = Agen Tunggal Pemegang Merek

PENGESAHAN RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR

LULUS ?

Ya

PENELITIAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN FISIK UNTUK SETIAP

UNIT PRODUKSI KAROSERI K.B

SESUAI ? PERBAIKAN FISIK K.B SAMPAI SESUAI

Tidak

DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ PROPINSI

PROSEDUR PENERBITAN PENGESAHAN PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR & SRUT DI PROVINSI

PEMOHON

SURAT PERMOHONAN

+ BERKAS

STAF SAJ

SK PENESAHAN RANCANG BANGUN & REKAYASA

DIRJEN HUBDAT

KANTOR PUSAT KEMENHUB

DIR. LLLAJ & KASUBDIT SAJ

1

2

4

5 6

DISHUB PROV

PEMOHON + SK RANC BANGUN +

KENDARAAN

SERTIFIKAT REGISTRASI

UJI TIPE 7

8

9

BERITA ACARA PENELITIAN &

PENILAIAN FISIK

KENDARAAN

3

10

Electronic License for Type Approval

Cetak bukti pengisian data teknis KM9

Pengisian formulir data teknis KM9 dan dilengkapi data TPT/

NIK

Pendaftaran dan pengisian data surat

pengantar uji tipe

Kendaraan siap untuk pengujian?

Ya

Mulai

Cetak bukti pendaftaran

Penjadwalan pelaksanaan uji

tipe

Pendaftaran uji tipe kendaraan sesuai jadwal

Pengisian data Hasil uji tipe kendaraan

Cek Fisik kendaraan, Pemeriksaan data permohonan (dokumen dan data

elektronik), Pelaksanaan Uji Tipe. Pemohon menunggu di ruang tunggu

Cetak resume hasil uji tipe berserta

pengantar surat

Penyerahan Surat Pengantar Uji ke pemohon

Tidak

Pengiriman resume hasil uji

Selesai

Ya

Sudah memiliki account?

Login Aplikasi

Ya

BelumDaftar

permintaan account baru

Validasi Account baru

Permohonan uji tipe baru?

ya

Tampilkan data

permohonan sebelumnya

Tidak(uji Ulang)

Pemeriksaan kelengkapan

dokumen uji tipe dan bukti

pendaftaran via web

Data permohonan

uji tipe kendaraan

Verifikasi hasil uji oleh Seksi Sertifikasi, Seksi Pengujian dan Kepala

BPLJSKB

SAJPEMOHON BPLJSKB

Informasi Status

permohonan uji

Dokumen kelengkapan uji tipe, bukti pendaftaran via web, bukti pendaftaran di

SAJ dan SPU

Dokumen kelengkapan uji tipe dan bukti

pendaftaran via web

Konfirmasi kesiapan

kendaraan

Resume Hasl uji di PLJSKB

Tampilkan data hasil uji

Lulus uji tipe?

Tidak

Update status permohonan






ITEM UJI & BIAYA UJI Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya Item uji Biaya

Uji rem utama √ √ √ √ √ Rp442.000 √ √Uji rem parkir √ √ √ √ × Rp0 √ √Uji lampu utama √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp380.000 √ Rp510.000 × Rp0Uji speedometer √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp932.000 √ Rp370.000 √ Rp932.000 × Rp0Uji klakson √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp423.000 √ Rp280.000 √ Rp423.000 × Rp0Uji berat kend √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000 √ Rp210.000 √ Rp432.000 √ Rp432.000uji dimensi √ Rp328.000 √ Rp328.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp340.000 √ Rp328.000 √ Rp328.000uji konstruksi √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000 √ Rp220.000 √ Rp923.000 √ Rp923.000uji CO-HC √ Rp645.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp645.000 √ Rp370.000 × Rp0 × Rp0Uji gas buang × Rp0 √ Rp889.000 √ Rp889.000 × Rp0 × Rp0 √ Rp889.000 × Rp0uji emisi euro 2 √ Rp6.584.000 √ Rp6.584.000 √ Rp6.584.000 × Rp0 √ Rp1.200.000 × Rp0 × Rp0Uji radius putar √ Rp233.000 √ Rp233.000 √ Rp233.000 √ Rp233.000 × Rp0 √ Rp233.000 √ Rp233.000Uji side slip √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 √ Rp510.000 × Rp0 √ Rp510.000 × Rp0

Total 12 item Rp12.496.000 12 item Rp12.740.000 11 item Rp12.412.000 10 item Rp5.584.000 9 item Rp3.812.000 11 item Rp6.156.000 6 item Rp2.892.000

Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000 Rp976.000Rp976.000

Kereta Tempelan/GandenganMobil CBU (Solar)Item Uji Mobil CBU (Bensin) Landasan (Solar) Sepeda Motor Karoseri (solar)Landasan (Bensin)

PP PNBP NO 6 TH 2009

SUT LENGKAP

SUT LENGKAP

SUT LANDASAN

SUT LANDASAN

SUT SEPEDA MOTOR SUT KAROSERI

SUT TRAILER

30

BENTUK-BENTUK PERIZINAN

sekian…

TERIMA KASIH Website : www.hubdat.web.id

www.dephub.go.id e-mail : [email protected]

Documents

Pelayanan Publik Ditjen Perhubungan Darat