Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

i


i


ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ............................... 44

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur .............. 46

Tabel 2.3 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PPM Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 ............................................................................ 49

Tabel 2.4 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PUS Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 ............................................................................ 50

Tabel 2.5 Pemakaian Alkon Permix oleh Peserta KB Baru Kabupaten Kutai Timur tahun 2015 ................................................................... 51

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur .................................................................... 52

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan TUPOKSI ..................................... 55

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ........................ 62

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur ................... 76

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .......................................... 78

Tabel 5.1 Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan OPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021 ................................................................................................. 82

Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ........................................................................... 101

Tabel 6.2 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada SPM ........................ 101


iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Dokumen Lainnya................... 10

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ................................... 41

Gambar 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal .............. 42

Gamabr 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ............................... 42

Gambar 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan ............................................. 43

Gambar 4.1 Hubungan Antar Elemen .................................................................. 68


iv

DAFTAR SINGKATAN

ASFR Age Spesifik Fertiliti Rate Alkon Alat Obat Kontrasepsi BKB Bina Keluarga Balita BKR Bina Keluarga Remaja BKL Bina Keluarga Lansia BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional CPR Concentrative Prevalence Rate DPPKB Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana DPA Daftar Perencanaan Anggaran DUK Daftar Urut Kepegawaian Faskes Fasilitas Kesehatan GenRe Generasi Berencana IMP Institusi Masyarakat Pedesaan IKU Indikator Kinerja Utama KIE Komunikasi Informasi Edukasi KB Keluarga Berencana KGB Kenaikan Gajih Berkala Karpeg Kartu Pegawai KS Keluarga Sejahtera KKBPK Kependudukan, Keluarga Berencana, dan

Pembangunan Keluarga KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategis LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan MOU Memorandum Of Understanding MKJP Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOP Medis Operatif Pria MOW Medis Operatif Wanita NSPK Norma, Standar, Prosedur, Kriteria OPD Organisasi Perangkat Daerah PUS Pasangan Usia Subur PIK Pusat Informasi Konseling PKB Penyuluh Keluarga Berencana PLKB Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PPKBD Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Renstra Rencana Strategis RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Renja Rencana Kerja RKA Rencana Kerja Anggaran SPM Standar Pelayanan Minimal SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah SPPN Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional


v

SDM Sumber Daya Manusia SSK Sekolah Siaga Kependudukan SK Surat Keputusan SWOT Strength Weaknesses Opportunities Threats Tupoksi Tugas Pokok & Fungsi TFR Total Fertility Rate TPD Tenaga Penggerak Desa Toma Tokoh Masyarakat Toga Tokoh Agama Todat Tokoh Adat UU Undang-undang UPPKS Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera UPT Unit Pelaksana Tugas WHO World Health Organization


vi

DAFTAR ISTILAH

A. KEPENDUDUKAN :

1. Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) Adalah rata rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh

seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya ( dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tersentu ). Angka Ini diperoleh dengan menjumkah angka fertilitas menurut umur.

2. Angka kelahiran Kasar atau Crude Birth Rate (CBR )

Banyaknya Kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode waktu tertentu bisasanya satu tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

3. Angka Kelahiran menurut kelompok umur

atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) banyaknya kelahiran tiap seribu wanita ada kelompok umur tertentu.

4. Bonus Demografi atau demographic dividend

Keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantuan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan fertilitas dalam jangka panjang.

5. Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

6. Demografi Ilmu yang memperlajri persoalan dan keadaan tentang perubahan penduduk dan kependudukan terutama yang berkaitan dengan komponen komponen kelahiran, kematian, migrasi/mobilitas penduduk. termasuk urbanisasi yang selanjutnya menghasilkan gambaran umun masalah atau komposisi penduduk, baik menurut umur jenis kelamin, pekerjaan lokasi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

7. Fertilitas atau “ Kelahiran “ Kemampuan riil (nyata) seorang wanita untuk melahirkan, yang dicerminkan dalan jumlah bayi yang dilahirkan.


vii

8. Kelurga Berencana Upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan kleuarga untuk mewujukkan keluarga kecil bahgia dan sejahtera.

9. Kependudukan Hal Ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social, budaya , agama serta lingkungan penduduk tersebut.

10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi ( KIE ) Suatu proses intervensi yang terencanan yang menggabungkan pesan pesan informasional, pendidikan dan motivasionalyang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komonikasi.

11. Kontrasepsi Obat/alat/cara untuk mencegak terjadinya konsepsi ( kehamilan ). Jenis kontrasepsi ada dua : hormonal ( seperti Pil, Suntik dan implant ) dan Nonhormonal ( seperti : kondom IUD ).

12. Kulitas Penduduk Kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kepada Tuhan YME, yang merupakan dasar utnuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, kepribadian dan layak.

13. Kuantitas Penduduk Jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara penduduk yang lahir, mati dan berpindah tempat tinggal.

14. Milinium Development Goals (MDG’S) Atau tujuan pembangunan millennium adalah kesepakatan Negara – negara didunia mengenai arah pembangunan global dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Arah bangunan dimaksud dituangkan dalam delapan tujuan ( dan jabarkan kedalam target target yang harus dicapai di tahun 2015 ). Delapan tujuan tersebut adalah : (1) menanggulangi kelaparan dan kemiskian, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) mengurangi angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7)


viii

melindungi kelestarian lingkungan, (8) meningkatkan kerja sama global tentang pembangunan.

15. Pasangan Usia Subur ( PUS ) Pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 s.d 49 tahun dan secara operasional juga berarti pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 49 tahun tetapi belum menopause.

16. Penduduk Orang dalam matranya sebagai seorang diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

17. Penduduk Tumbuh seimbang ( PTS ) Penduduk yang kecepatan perubahan jumlahnya bersifat konstan dan proporsi untuk masing masing kelompok umurnya relative tetap.

18. Pengendalian Penduduk Upaya mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah suatu angka pertumbunhan penduduk yang diinginkan, hal ini biasanya ditempuh melalui suatu kebijaksanaan pemerintah dibidang kependudukan.

19. R a s I o Perbandingan jumlah terhadap jumlah lainnya, dimana pembilang dan penyebut merupakan kelompok yang berlainan sama sekali, yang dinyatakan dalam suatu satuan tertentu.

20. Stakeholder

Segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalah yang sedang diangkat.

B. KELUARGA BERENCANA

1. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Adalah suatu kegiatan mencatatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh klinik KB pemerintah maupun swasta serta dokter/bidan praktek swasta sesuai dengan system yang telah ditetapkan.

2. Peserta KB Baru Adalah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau pasangan usia subur yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan / keguguran.


ix

3. Peserta KB Baru Pra Sejahtera ( KPS ) dan Keluarga sejahteraI (KSI)

Jamkes. Adalah pasangan usia subur dari keluarga pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I atau keluarga penerima jaminan kesehatan gratis ( JAMKES ) yang baru pertama kali menggunakan alat/cara kontrasepsi dan atau yang kembali menggunakan metode kontrasepsi setelah melahirkan/keguguran.

4. Peserta KB Aktif Adalah peserta KB yang sedang menggunakan salah satu metode kontrasepsi secara terus menerus tanpa diselingi kehamilan.

5. Pelayanan Peserta KB Ulang Adalah tindakan kepada peserta KB, meliputi pemberian kontrasepsi ulang.

6. Pelayanan Peserta KB Ulang KPS dan KS I / JAMKES Adalah tindakan kepada peserta KB dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I atau keluarga penerima jaminan kesehatan gratis ( JAMKES ).

7. Pelayanan KB Klinik Adalah semua kegiatan pelayanan di klinik KB baik berupa pelayanan kontrasepsi maupun pelayanan lain.

C. KEUARGA SEJAHTERA

1. Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP ) Adalah wadah pengelolaan dan pelaksaan program Keluarga Berencana Nasional (KBN) di tingkat desa/kelurahan, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, kelompok KB dan kelompok kelompok kegiatan (proktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB.

2. PPKBD ( Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) Adalah wadah organisasi di tingkat desa/kelurahan yang diketuai oleh seorang kades secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program KBN di tingkat desa/kelurahan atau yang setara.

3. Sub PPKBD ( Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) Adalah wadah organisasi di tingkat Dusun/RW yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan


x

aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.

4. Kelompok Keluarga Berencna ( KKB ) Adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga.

5. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

Merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, social dan intelektualnya.

6. Kelompok Bina Keluarga Remaja ( BKR ) Adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komonikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

7. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia ( BKL ) Adalah merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujutkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

8. Usha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS ) Adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama keluarga Pra Sejahtera ( Pra S ) dan Keluarga Pra Sejahtera I ( KS I ) yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera.

9. Keluarga. Adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

10. Keluarga Sejahtera ( KS ) Adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan metriil yang


xi

layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan atar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

11. KIE KIT

Adalah suatu unit alat peraga anatomi alat reproduksi, lembar balik, contoh alat kontrasepsi, VCD anemasi proses pembuahan dan VCD sosialisai kontrasepsi.

12. Pasangan Usia Subur ( PUS ) Adalah Pasangan Suami Istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampaidengan 49 tahun.

13. Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK – Remaja ) Adalah suatu wadah kegiatan program informasi dan konseling remaja dan maha siswa yang dikelola dari oleh dan untuk remaja dan mahasiswa, guna memberikan pelayanan informasi dan konseling remaja dan mahasiswa serta kegiatan kegiatan lainnya.


xii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR TABEL ......................................................................................... ii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... iii

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................... iv

DAFTAR ISTILAH ................................................................................... xiii

DAFTAR ISI ............................................................................................ xii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Landasan Hukum ......................................................................................... 4

C. Maksud Dan Tujuan .................................................................................... 7

D. Sistematika Penulisan ................................................................................. 8

E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......... 9

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD ........................................ 11

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD ............................................. 11

B. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana ................ 42

C. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD .............................................................. 46

D. Realisasi Pendanaan SKPD ........................................................................ 51

BAB III ISSU-ISSU STRATEGIS .................................................................. 55

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana ........................ 55

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ............................... 61

C. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. ......................................................................................... 62

D. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra Provinsi. ......... 64

E. Penentuan Isu- Isu Strategis ..................................................................... 65

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .. 68

A. Visi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana ..................... 68

B. Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana .................... 74

C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ........................................ 75

D. Strategi Dan Kebijakan OPD ...................................................................... 78

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .................. 81

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .................................................................... 101

BAB VII PENUTUP ............................................................................... 103

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari

pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya perubahan dalam

berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi,

diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Untuk memenuhi hal ini, diperlukan perencanaan yang matang

tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan

prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan, baik dalam aspek legal-formal

maupun untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan.

Perencanaan hendaknya mampu menjamin bahwa pembangunan daerah yang

dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal,

berdasarkan potensi sumberdaya yang tersedia. Aktivitas dan produk

perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan

dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen

rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka

panjang. Implementasi Desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

dan Undang-undang RI 23 Tahun 2014 menuntut adanya proses perencanaan

pembangunan yang lebih bersifat partisipatif. Perencanaan partisipatif

terutama diperlukan untuk melakukan usaha yang lebih sistematik dalam

mengantisipasi permasalahan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang

mengarah kepada upaya-upaya pertumbuhan pada skala ekonomi yang lebih

kecil (mikro, masyarakat/komunitas) yaitu suatu pendekatan kemasyarakatan

yang terfokus kepada pemberdayaan dan perluasan kegiatan ekonomi

2

masyarakat pada skala menengah dan kecil. Dalam hal ini, perencanaan

pembangunan daerah perlu dilakukan melalui prosedur dan teknik

perencanaan partisipatif.

Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana

dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif,

politis, bottom up dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan

daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang

sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana

lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi

aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam

proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk

memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi

implementasinya.

Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan

untuk mengarahkan pelayanan SKPD dan pembangunan daerah pada

umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Renstra SKPD menjadi ‘Instrument Penting’

pembangunan daerah karena memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah.

Renstra SKPD merupakan bagian integral dalamsistem perencanaan

pembangunan, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) atau rencana pembangunan

tahunan (annual plan). Selanjutnya, dari sisi substansi isi maka Renstra SKPD

pada dasarnya merupakan operasionalisasi RPJMD. Dengan demikian maka

Renstra SKPD memiliki kedudukan penting dalam pembangunan daerah,

disamping kewajiban bagi semua SKPD dalam pelaksanaan amanat peraturan

perundangan. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 merupakan

3

bagian dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur 2016-2021. Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen

perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu tahun

2016-2021.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai

Timur sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah tentunya

berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai

dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan

maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini

hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur yakni membantu Bupati dalam

Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka pada proses

perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders, baik yang

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang

dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan

pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat partisipatif

dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat

(keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun

perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun

pengawasan.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kutai Timur ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan

4

sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan,

program dan kegiatan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai

Timur sebagai SKPD dalam menyusun perencanaan menghadapi berbagai

persoalan internal maupun eksternal yang sangat mempengaruhi perencanaan

yang telah dibuat. Faktor internal meliputi kualitas sumberdaya manusia,

keterbatasan akses informasi dan infrastruktur, kelemahan dalam

manajemen/penatalaksanaan, kurangnya hubungan kelembagaan, koordinasi,

dan sinkronisasi, serta kelemahan dalam regulasi. Sedangkan faktor eksternal

berupa dinamika perubahan meliputi lingkungan global, perubahan kebijakan,

maupun perubahan kondisi sosial ekonomi domestik dalam hal Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana. Kondisi ini menjadi tantangan agar

program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap terarah,

terpadu, fokus serta responsif terhadap perubahan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai

Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan

Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Negara Republik

Indonesia 1999 Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada

Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik


8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik

6

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik


10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

danTugas Pembantuan.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman

pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau

evaluasi rencana Pembangunan Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-

2025(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No.11 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi :

7

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan penduduk

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Perkembangan

Kependudukan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pembangunan

Keluarga Sejahtera;

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur tahun

2016-2021 adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang

berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal

untuk dipedomani, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka

pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPJMD 2016

-2021 dan sebagai upaya untuk menjadikan renstra Dinas Pengendalian

Penduduk & KB sebagai acuan dan panduan dalam penyusunan rencana kerja

dan perencanaan lainnya yang bersifat terpadu, fokus dan responsif terhadap

perubahan.

Tujuan umum Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur tahun

2016-2021 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran

pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten

Kutai Timur yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan

melakukan pembangunan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di

wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui penetapan prioritas program dan

kegiatan yang strategis dan memberikan landasan taktis strategi lima tahun

dalam rangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur keberhasilan

pembangunan.

8

Adapun tujuan khusus Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 ini

adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam

manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam

lingkup Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur.

2. Mengeleminir terjadinya tumpang tindih perencanaan program, kebijakan

serta strategi pembangunan dan pelaksana program pembangunan bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Kutai

Timur.

3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas

Pengendalian Penduduk & KB dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang

pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

4. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-

langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah.

5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder

dalam proses perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 selaras dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN; berisi Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dan Hubungan

Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

9

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD; berisi Tugas Pokok dan Fungsi,

Struktur Organisasi, Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD,

dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI; berisi

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian,

Renstra SKPD Provinsi, Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN; berisi Visi dan

Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, dan Strategi dan

Kebijakan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF; berisi

Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII : PENUTUP.

E. Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD

Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan,

merupakan dokumen yang dijadikan dasar penyusunan Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

tahun 2016-2021 dan SKPD lain.

b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur merupakan dokumen

perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang

10

penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun

2016-2021, merupakan kompilasi kritis atas Renja SKPD setiap tahun

anggaran. Dalam penyusunannya Bappeda mengakomodasi proses

penyelenggaraan yang dilaksanakan dengan sistem bottom up secara

berjenjang mulai dari tingkat desa / kelurahan hingga Kabupaten melalui

Forum Musrenbang.

c) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kutai Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang

merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 untuk

melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang disusun sebagai

deriviasi Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan

tahunan yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan kerangka

regulasi serta indikasi pendanaan tahun depan.

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 dengan Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Dokumen Lainnya

11

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan semua

aktifitas pada unit kerja yang bersinggungan dengan masyarakat atau unit kerja lain

sehingga terlaksana urusan pemerintahan daerah beserta program dan kegiatan.

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 03 Tahun

2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Wilayah Kabupaten,

Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur dan Peraturan Bupati Kutai

Timur Nomor : 45 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Inspktorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Kabupaten Kutai Timur. Dalam hubungan tersebut Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

12

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur,

terdiri dari :

a. Kepala dinas;

b. Sekretaris, terdiri dari:

1. Sub Bagian Perencanaan Program.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:

1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).

2. Seksi Advokasi dan Penggerakan.

3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi.

2. Seksi Jaminan Pelayann KB.

3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan KB.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,terdiri dari:

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.

2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari:

1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.

2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

3. Seksi Data dan Informasi.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun uraian Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur ditetapkan sebagai berikut :

13

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Penyuluhan dan

Penggerakan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dan Keluarga Berencana;

b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan Kreteria dibidang

Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Pelaksanaan pemaduan dan sikronisasi kebijakan pengendalian

kuantitas penduduk;

d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;

e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian

kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;

f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

dan kader KB;

g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat

kontrasepsi;

h. Pelaksanaan pelayanan KB;

i. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan

ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

j. Penyelengaraan urusan kesekretariatan;

k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

Adapun uraian tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana adalah sebagai berikut :

14

a. Menetapkan program, kegiatan, dan kebijakan teknis bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan pemerintah daerah serta menyesuaikan

dengan kebijakan nasional dan provinsi;

b. Mengendalikan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

d. Mengkoordinasikan penghimpunan dan penganalisisan hasil

pelaksanaan program kegiatan badan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya;

e. Memimpin perumusan dan perencanaan teknis penyelenggaraan

pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan istansi terkait yang

berhubungan dengan lingkup tugas pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

g. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas pengendalian

penduduk dan keluarga berencana;

h. Membina kelompok jabatan fungsional;

i. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan;

j. Melakukan pembagian tugas, pembinaan, motivasi, arahan, dan

penilaian kinerja bawahan;

k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya serta sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan koordinasi

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana.

15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris

mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB Daerah.

b. Penyusunan rencana program dan anggaran.

c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian,

hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.

Adapun uraian tugas Sekretaris lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja dan kegiatan ketatausahaan di bidang

perencanaan, kepegawaian dan umum serta keuangan dan sarana

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

b. Mengkoordinasikan penyusunan program pengendalian penduduk dan

keluarga berencana dan penyelenggaraaan tugas tugas bidang secara

terpadu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama baik di lingkungan Dinas

maupun dengan lembaga/instansi terkait.

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan, bendahara, akuntasi,

verifikasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

e. Mengkoordinir penyusunan rencana strategi /renstra dan rencana

kerja/renja, laporan kinerja, pada dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.

f. Melaksanakan ganti rugi dan tindk lanjut LHP dan pengelolaan sarana

Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB.

h. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB.

16

i. Melaksanakan MOU/hubungan kemasyarakatan dan kelembagaan

serta keprotokolan.

j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan

fungsional penyuluh KB pada Pegawai fungsional Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB.

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya.

l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin

dan berkala kepada kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.

m. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas

Penduduk dan KB.

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris Dinas PP & KB Kabupaten Kutai

Timur dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

2.1. Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan administrasi rencana

program dan kegiatan tahunan, evaluasi, dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA);

- Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan

untuk penyusunan program;

- Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian program.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program PP & KB

adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran (RKA);

b. Pengumpulkan dan pengolahan data serta informasi sebagai bahan

untuk penyusunan program;

17

c. Penyusunan bahan evaluasi, monitoring dan pengendalian

program;

d. Menyiapkan bahan-bahan dan melaksanakan penyusunan rencana

kerja, anggaran badan, serta penyusunan standar pelayanan di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

e. Menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan Renstra,

RKA, DPA, dan LAKIP;

f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program,

evaluasi, serta pelaporan;

g. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana

dilingkungan badan serta penyiapan data/ informasi dalam rangka

penyajian dan penyebarluasan informasi Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana;

h. Membuat data analisis kegiatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan

program kerja Dinas dan Keluarga Berencana;

i. Mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi, danpelaporan realisasi

anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya;

j. Menyiapkan laporan progres kegiatan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;

k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait

dengan bidang tugasnya;

l. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

jabatan;

m. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan

penilaian terhadap kinerja bawahan;

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

18

2.2. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok

Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol

urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi,

perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis, ruang perkantoran

pada Dinas.


Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan

dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat

tulis, ruang perkantoran

b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan

dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis,

ruang perkantoran;

c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan

keperluan alat tulis, ruang perkantoran; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Umum & Kepegawaian adalah

sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian,

kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan

keperluan alat tulis, ruang perkantoran;

b. Melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan

pengelolaan surat masuk surat keluar, pengaturan pencatatan jadwal

kegiatan Dinas; dalam rangka kelancaran tugas;

c. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;

d. Menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;

e. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;

19

f. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang

lingkup Dinas;

g. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan,

pemeliharaan/penataan gedung kantor, dan keperluan alat tulis

kantor (ATK) Dinas;

h. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas

Perkebunan meliputi layanan admistrasi kenaikan pangkat, kenaikan

gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai,

kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak/

keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi

pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,

kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian

penghargaan, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep

usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep

pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan

pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau

mengusulkan perpindahan/ mutasi pegawai sesuai dengan peraturan

yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan

Pegawai (DP-3);

i. Mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Dinas;

j. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan Pegawai Tidak Tetap;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

n. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat

berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

20

o. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

p. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada

atasan;

r. Melaksanakan tugas kebadanan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan,

menyusun dan melaksanakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan

urusan keuangan.


Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi ;

a. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan akuntansi;

b. Pengelolaan penatausahaan keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Penyiapan administrasi pertanggungjawaban serta laporan

keuangan;

d. Pelaksanaan verifikasi keuangan secara berkala.

Adapun uraian tugas Sub Bagian Keuangan PP & KB adalah sebagai

berikut:

a. Melaksanakan penatausahaan akuntansi dan administrasi keuangan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

b. Melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana.

c. Menyiapkan bahan untuk koordinasi pada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kabupaten.

d. Membuat laporan keuangan secara berkala, pembukuan,

perhitungan anggaran dan verifikasi laporan keuangan serta

perbendaharaan.

21

e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban

keuangan.

f. Menyiapkan rencana anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana.

g. Menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka

pemeriksaan keuangan.

h. Menyelenggarakan perbendaharaan keuangan, pembukuan

keuangan, verifikasi, dan perhitungan anggaran keuangan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

i. Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai, pembayaran

belanja barang, belanja pemeliharaan, dan pembayaran biaya

perjalanan dinas.

j. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

k. Menyusun dan membuat laporan inventaris barang/asset secara

periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan

dan perlengkapan.

m. Penyiapan dan pengaturan ruang dan tempat pelaksanaan upacara,

acara kenegaraan serta resepsi pimpinan.

n. Melakukan pengadaan pembekalan dan perlengkapan.

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan, terkait dengan

bidang tugasnya.

p. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas jabatan.

q. Melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan dan

penilaian terhadap kinerja bawahan.

r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

22

3. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok

melaksanakan Kebijakan Tekhnis di bidang Penyuluh Dan Penggerakan.


Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penyuluhan, advokasi

dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Penyuluhan, advokasi

dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

c. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan tingkat kabupaten kutai timur dibidang pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD).

e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Penyuluhan, advokasi

dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penyuluhan,

advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana

Adapun uraian tugas Bidang Penyuluhan dan Penggerakan adalah

sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan

operasional dibidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB di bidang Penyuluhan dan

Penggerakan;

b. Melaksanakan Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk tehnis pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan penggerakan

pengendalian penduduk dan KB;

23

c. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/TPD) Dinas

Pengendalian Penduduk dan KB;

d. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi

kemasyarakatan di Kabupaten Kutai Timur;

e. Pembinaan dan evaluasi, monitoring terhadap pelaksanaan

penyuluhan, advokasi dan penggerakan;

f. Melaksanaan Monev kinerja tenaga penyuluh KB Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB;

g. Melakukan koordinasi dengan komponen instansi terkait organisasi

kemasyarakatan dalam pelaksanaan penyuluhan, advokasi dan

pergerakan serta pendayagunaan tenaga penyuluh KB, kader KB;

h. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan tehnis serta fasilitasi

penyuluhan, advokasi dan penggerakan, pendayagunaan tenaga

penyuluh KB dan tenaga kader KB ;

i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahnya;

j. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas

pada kepala Dinas;

k. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Penyuluhan dan

Penggerakan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

3.1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan,

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,

prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

penyuluhan dan KIE.


Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mempunyai

fungsi menyusun rencana, melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi

24

pelaksanaan pengendalian program Penyuluhan, KIE serta kehumasan

dibidang Penyuluhan dan Penggerakan

Adapun uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi

Edukasi (KIE) adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan

penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk dan KB.

b. Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi

penyuluhan dan KIE.

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk dan KB.

d. Melaksanakan NSPK penyuluhan dan KIE pengendalian penduduk

dan KB.

e. Melakukan identifikasi wilayah terkait dengan tingkat kualitas

program pada bidang di Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB.

f. Melakukan analisa pelaksanaan penyuluhan dan KIE yang terkait

dengan program Pengendalian kependudukan dan Keluarga

Berencana.

g. Melaksanakan koordinasi di dalam lingkup dinas pengendalian

penduduk dan KB.

h. Melaksanakan penyuluhan dan KIE KB melalui Media massa (TV,

KORAN, BALIHO, PAMERAN, CD, RADIO, KESENIAN

MASYARAKAT,SPANDUK).

i. Melaksanakan kegiatan sosialisasi / penyuluhan / saresahan /

talkshow / Road Show program Pengendalian Penduduk dan KB pada

kelompok masyarakat.

j. Mempersiapkan kebutuhan sarana penyuluhan dan KIE bagi tenaga

lapangan KB.

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya.

l. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas

pada kepala bidang penyuluhan dan pergerakan.

25

m. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.

3.2. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksaan

kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud di atas Seksi Advokasi

dan Penggerakan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja pada Seksi Advokasi dan penggerakan;

b. Melakukan upaya terciptanya pelaksanaan pengendalian kegiatan

advokasi dan penggerakan dibidang program Penyuluhan dan

Pergerakan;

c. Melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang

berkaitan dengan program penyebarluasan informasi program

Advokasi dan Pergerakan;

d. Melakukan upaya tercapainya pelaksanaan kegiatan advokasi dan

penyebarluasan informasi program melalui berbagai media.

Adapun uraian tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan adalah sebagai

berikut:

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan advokasi

dan penggerakan;

b. Menyiapkan pelaksaaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan


c. Menyiapkan pelaksanaan pemberdayaan pengendalian penduduk

dan keluarga berencana di kabupaten Kutai Timur;

d. Melaksanakan NSPK advokasi dan penggerakan;

e. Menyiapkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB

(PKB/TPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB;

f. Melaksanakan koordinasi dalam dinas pengendalian penduduk dan

KB;

26

g. Menyiapkan bahan bahan untuk penyusunan advokasi dan

pergerakan peningkatan program pengendalian penduduk dan KB;

h. Melakukan identifikasi wilayah dan analisa serta evaluasi

pelaksanaan advokasi dan pergerakan terkait dengan program


i. Melaksanakan advokasi pada tokoh formal dan informal di

Kabupaten Kutai Timur;

j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;

k. Pembentukan dan pembinaan kampung KB;

l. Melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas

pada kepala bidang penyuluhan dan pergerakan;

m. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan kepala bidang penyuluhan

dan pergerakan.

3.3. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria

serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB

(PKB/PLKB) dan IMP

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud di atas, Seksi

Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai fungsi:

a. Pendayagunaan PLKB/PKB dan IMP mempunyai fungsi

merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan

dan mengevaluasi program KB Nasional dan program pembangunan

lainnya di tingkat Desa/Kelurahan;

b. Tugas pokok pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP adalah melakukan

penyuluhan keluarga berencana nasional dan pelayanan keluarga

berencana.

Adapun uraian tugas Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

adalah sebagai berikut :

27

a. Menyiapkan pelaksanaan bahan pembinaan dan pembimbingan

pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis pendayagunaan PKB/PLKB

dan IMP;

c. Menyiapkan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB

(PKB/TPD) dan IMP;

d. Melaksanakan NSPK pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;

e. Melakukan pelaksanaan peningkatan tehnis SDM tenaga penyuluh

KB (PKB/TPD) dan IMP;

f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penilaian angka kredit tenaga

penyuluh KB dengan TIM PAK Kab;

g. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan monitoring tenaga

penyuluh KB dan IMP terhadap program dan kegiatan di lapangan;

h. Memfasilitasi peningkatan SDM Penyuluh KB dan IMP;

i. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pendayagunaan tenaga

penyuluh (PKB/TPD) dan IMP di tingkat Pusat dan Provinsi;

j. Melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga penyuluh KB /TPD

dan IMP;

k. Menyiapkan laporan hasil pelaksaaan tugas pada kepala bidang;

l. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan

Kebijakan Teknis dibidang Pelaksanaan Keluarga Berencana.


Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.

b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana.

c. Pelaksanaan penyelenggaraaan norma, standar prosedur dan kreteria

dibidang keluarga berencana.

28

d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan

pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten Kutai Timur.

e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Kutai Timur.

f. Pelaksaan pembinaan kesertaan ber KB di kabupaten Kutai Timur.

g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana.

h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana.

i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Adapun Uraian tugas Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai

berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dan strategi di bidang

keluarga berencana;

b. Menyusun pedoman, petunjuk pelaksana tehnis pelaksanaan program

keluarga berencana;

c. Melaksanakan koordinasi / kerjasama dan konsultasi dalam luar dinas


d. Melaksanakan upaya upaya pengembangan pelaksanaan program

keluarga berencana;

e. Melaksanakan Pembinaan dan monitoring evaluasi wilayah terhadap

pelaksanaan keluarga berencana;

f. Melaksanakan pembimbingan teknis pada tenaga lapangan KB dan

kader KB;

g. Melakukan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;

h. Menyampaikan laporan atas hasil pekerjaan yang di lakukan pada

kepala dinas;

i. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu

oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

4.1. Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi

Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi

mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan,

29

pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar,

prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian

dan distribusi alat obat Kontrasepsi di kabupaten Kutai Timur.


Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi mempunyai

Fungsi :

a. Melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, cara

kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin

dan kelompok rentan skala Daerah.

b. Melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan

cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala Daerah.

c. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, pembinaan, fasilitasi,

pemantauan dan evaluasi ketersedian alat/obat kontrasepsi.

Adapun Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Distribusi Alat Obat

Kontrasepsi adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan tentang

pengendalian dan distribusi alat obat kontrasepsi;

b. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengendalian

pendistribusian alat obat kontrasepsi;

c. Melaksanakan NSPK pengengalian dan distribusi alat obat

kontrasepsi;

d. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian

pendistribusian alat obat kontrasepsi;

e. Menyiapkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan,

pengendalian dan pendistribusaian alat obat kontrasepsi di

kabupaten Kutai Timur;

f. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan

kontrasepsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

g. Melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dalam pelaksanaan

pengendalian distribusi alat obat kontrasepsi;

30

h. Mengindentifikasi sasaran, menganalisa dan menyusun rencana

kebutuhan alat obat kontrasepsi di Kabupaten;

i. Melakukan peningkatan SDM bagi pengelola alat obat

kontrasepsi;

j. Memfasilitasi alat obat kontrasepsi pada pelayanan KB dari LOSM

dan mitra kerja;

k. Membuat dan melakukan pelaporan hasil pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi pengendalian pendistribusian alat obat

kontrasepsi pada kepala bidang (stock opname, FV/gudang Kab);

l. Melaksanakan pembinaan dan penilaian pada bawahannya;

m. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan yang diberikan

atasan.

4.2. Seksi Jaminan Pelayanan KB

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaaan kebijakan teknis,

norma, standar, prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi

jaminanan pelayanan KB di Kabupaten Kutai Timur.


Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan rencana kerja dan rencana kegiatan bahan

pelaksanaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana;

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan di Bidang

Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Adapun uraian tugas Seksi Jaminan Pelayanan KB adalah sebagai

berikut:

a. Melaksanakan kebijakan daerah tentang jaminan pelayanan KB;

b. Melaksanakan NSPK jaminan pelayanan KB;

c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana

kegiatan bahan pelaksanaan jaminan pelayanan KB;

31

d. Melaksanakan koordinasi di dalam lingkup dinas pengendalian

penduduk dan KB;

e. Melaksanakakn pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan

pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan tempat pelayanan KB

lainnya kebutuhan sarana prasarana pelayanan KB di fasilitas

kesehatan;

f. Menyiapkan peningkatan dan penyempurnaan mutu pelayanan

KB di fasilitas kesehatan;

g. Melaksanakan identifikasi sasaran, menganalisa dan

mengevaluasi jaminan pelayanan KB;

h. Melaksanakan dukungan terhadap pelayanan rujukan KB,

operasional jaminan dan pelayanan KB;

i. Memyampaikan laporan hasil pekerjaan pada kepala bidang;

j. Melaksanakan tugas tugas yang diberikan atasan

4.3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai

tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan

dalan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan

kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan

kesertaan ber - KB di kabupaten Kutai Timur.


Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pembinaan

dan peningkatan kesertaan KB.

b. Melaksanakan identifikasi, analisa dan evaluasi monitoring

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB pada tingkatan

wilayah.

32

Adapun uraian tugas Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan

KB adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembimbingan

pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;

b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan

kesertaan ber KB;

c. Melaksanakan NSPK pembinaan dan peningkatan kesertaan ber

KB;

d. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan

dan peningkatan kesertaan KB di Kabupaten Kutai Timur;

e. Melaksanakan koordinasi dalam dinas pengendalian penduduk

dan KB;

f. Melaksanakan pembinaan KB melalui KB lestari melalui

pembinaan pada PUS;

g. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi dalam upaya penurunan

angka kematian ibu;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi hasil pencapaian KB di

Kabupaten Kutai Timur;

i. Mengindentifikasi sasaran, menganalisa dan mengevaluasi

pasangan usia subur pra dan pasca pelayanan KB;

j. Melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB bagi pria/suami;

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap pelaksana di

bawahnya;

l. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan pada kepala bidang;

m. Melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan atasan.

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas

pokok Melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.

33


Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

a. Pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga;

b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

Adapun uraian tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga


a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan

dan kesejahteraan keluarga;

b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang ketahanan

dan kesejahteraan keluarga;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Balita

(BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja

(BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK R/ M) dan

Saka Kencana;

e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan

Rentan;

f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Kesejahteraan dan

Ketahanan Keluarga;

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

5.1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok

pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera,

34

menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan

pengendalian aspek Kesejahteraan Keluarga serta membantu Kepala

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan dan

memfasilitasi aspek Keluarga Sejahtera


Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi,

pembinaan, dan pengendalian aspek Keluarga Sejahtera;

b. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga

Sejahtera;

c. Pelaksanaan dan fasilitasi aspek Keluarga Sejahtera; dan

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Adapun uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera


a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok UPPKS;

c. Lomba UPPKS, Keluarga Harmonis;

d. Peningkatan Kapasitas / Orientasi Kader Kelompok UPPKS;

e. Pengadaan Sarana dan Operasional bagi Kelompok UPPKS;

f. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada

Kepala Bidang;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan.

5.2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

mempunyai tugas pokok menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah,

Pemantauan dan Evaluasi dibidang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Balita, Anak dan Lansia

35


seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan monitoring kegiatan pelaksanaan program seksi bina

ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;

b. Pelaksanaan evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi

pelaksanaan program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan

Lansia.

Adapun Uraian tugas Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak

dan Lansia adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Ketahanan

Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Ketahanan

Keluarga, Balita, Anak dan Lansia (BKB dan BKL);

c. Lomba Pemilihan Kelompok BKB dan BKL Terbaik;

d. Peningkatan Kapasitas/Orientasi Kader BKB, Pengelola BKB HI dan

BKL;

e. Pengadaan Sarana dan Operasional Kelompok BKB dan BKL;

f. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada

Kepala Bidang;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan

5.3. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Sub Bidang Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok

menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi

di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja.


Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :

a. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan

pengaturan teknis dalam bidang bina ketahanan remaja;

36

b. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di seksi bina

ketahanan remaja.

Adapun uraian tugas seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak

dan Lansia adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Ketahanan

Remaja;

b. Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Ketahanan Keluarga

Remaja (BKR, PIK Remaja/ Mahasiswa, Saka Kencana);

c. Peningkatan Kapasitas / Orientasi Kader BKR dan Pendidik

Sebaya, Konselor Sebaya PIK Remaja/ Mahasiswa dan Saka

Kencana;

d. Fasilitasi/ Sosialisasi PKBR bagi Kepala Sekolah, Guru Bimbingan

Konseling;

e. Jambore PIK Remaja/ Mahasiswa Tk Kabupaten, Propinsi dan

Nasional;

f. Lomba Duta Remaja/ Mahasiswa GenRe Tk. Kabupaten, Propinsi

dan Nasional;

g. Lomba PIK Remaja/ Mahasiswa;

h. Lomba Bina Keluarga Remaja (BKR);

i. Pengadaan Sarana Penunjang dan Operasional PIK Remaja/

Mahasiswa dan Saka Kencana;

j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada

Kepala Bidang;

k. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Atasan.

6. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk di Kabupaten.


Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

37

a. Penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan bidang

pengendalian penduduk;

b. Penetapan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang Pengendalian

Penduduk.

Uraian tugas untuk Bidang Pengendalian Penduduk adalah sebagai

berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk

dan Sistem Informasi Keluarga;

b. Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang

Pengendalian Penduduk dan Sistem Informasi Keluarga;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk

dan Sistem Informasi Keluarga;

d. Pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah

dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;

e. Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk;

f. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk;

g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian

Penduduk;

h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu:

6.1. Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk

Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian

Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi dibidang

Pemaduan Sinkronisasi Kebijakan Pemda dalam rangka Pengendalian

Penduduk.

38


Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan

dalam bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian

penduduk;

b. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk

pelaksanaan program pemaduan dan sinkronisasi kebijakan

pengendalian penduduk.

Adapun uraian Tugas Seksi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan

Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan pelaksanaan bahan-bahan kebijakan daerah tentang

pemaduan dan sinkronisasi kebijakan penduduk;

b. Menyiapkan pemantauan pemaduan sinkronisasi kebijakan

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk;

c. Menyiapkan evaluasi pemaduan sinkronisasi kebijakan

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk

dalam rangka pengendalian penduduk;

d. Menyiapkan pembimbingan tehnis dalam pelaksanaan

pengendalian penduduk Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan

hasil pekerjaan kepada Kepala Bidang;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain dari Atasan.

6.2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai

tugas pokok menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan

dan Evaluasi dibidang Pemetaan dan Perkiraan Pengendalian

Penduduk


Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :

39

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pemetaan

perkiraan pengendalian penduduk;

b. Penyiapan bahan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian

penduduk.

Adapun uraian Tugas Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian

Penduduk adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Perencanaan

dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;

b. Menyiapkan Pelaksanaan Pemantauan Pemetaan dan Perkiraan

Pengendalian Penduduk;

c. Menyiapakan Pelaksanan Evaluasi Pemetaan dan Perkiraan

Pengendalian Penduduk/ Parameter Penduduk;

d. Menyiapkan dan Menyajikan Parameter Kependudukan;

e. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada

Kepala Bidang;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan.

6.3. Seksi Data dan Informasi

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang

Pengendalian Penduduk.


Seksi Data dan Informasi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam bidang data dan informasi;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang data dan

informasi;

c. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian, dan

pengauran teknis dalam bidang data dan informasi.

Uraian Tugas Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

40

a. Menyiapkan Pelaksanaan Kebijakan Daerah tentang Informasi

Keluarga;

b. Melaksanakan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Sistem

Informasi Keluarga;

c. Menyiapkan Laporan Dallap Bulanan (Online);

d. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan hasil pekerjaan kepada

Kepala Bidang;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan

41

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

Renstra DPPKB Kab. Kutai Timur Tahun 2016-2021

42

B. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Keluarga Berencana

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai yang ada pada Dinas PP & KB Kab. Kutai Timur yang ada

pada Dinas PP & KB Kab. Kutai Timur sebanyak 47 orang, terdiri dari 11

orang laki-laki (23,40 %) dan 36 orang perempuan (76,60%), yang dapat

dikelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikan formal sebagaimana

tergambar dalam grafik 1 dibawah ini.

Berdasarkan gambar 1 diatas bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas PP

& KB Kabupaten Kutai Timur sebagian besar adalah setingkat sarjana yaitu 27

orang (53,19 %) dan baru 7 orang (14,89 %) berpendidikan setingkat S2, dan

sisanya adalah setingkat D3/D4 dan SLTA.

4

0

5

2 2

9

20

5

0

5

10

15

20

25

SLTA D3/D4 S1 S2

Gambar 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan

Tingkat Pendidikan Formal

Laki-Laki Perempuan

4 6

1

7

22

7

0

10

20

30

Gol II Gol III Gol IV

Gambar 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Laki-Laki Perempuan


43

Berdasarkan gambar 2 diatas bahwa tingkat golongan ruang pegawai

Dinas PP & KB Kabupaten Kutai Timur sebagian besar adalah golongan III

yaitu 28 orang (59,57 %) dan baru 8 orang (17,02 %) mempunyai golongan

IV dan sisanya adalah pegawai golongan II yaitu 11 orang (23,40 %).

Bila digambarkan kondisi pegawai berdasarkan jabatan dapat

dilihat pada gambar 3 dibawah ini

Berdasarkan gambar 3 diatas, menggambarkan bahwa

ketersediaan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu dalam hal ini

adalah jabatan staf penyuluh KB masih terbilang sangat minim yaitu 7

orang (14,89 %). Kondisi ini akan berdampak kepada efektifitas pemberian

pelayanan KB kepada masyarakat, dimana sangat dibutuhkan tenaga

fungsional penyuluh KB yang cukup baik secara kuantitas maupun

kompetensi yang dimiliki.

Memperhatikan kondisi ketenagaan tersebut, Dinas Pengendalian

Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur akan

mengupayakan mengusulkan kepada Pemkab Kutai Timur berupa formasi

PNS tenaga penyuluh KB serta dalam jangka pendek mengusulkan

0 0 0

5 5

1 1 1

4

10

14

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Ess. II B Ess. III A Ess. III A Ess. IV A JFU JFT

Gambar 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Laki-Laki Perempuan


44

rekruitmen tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) yang akan ditempat

sebagai tenaga penyuluh KB di setiap Kecamatan.

2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kutai Timur yang merupakan pemekaran dari Kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Timur, sangat

berdampak kepada proses penyediaan sarana dan prasarana pendukung

operasional kerja. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki sekarang ini

merupakan bekas dari Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana, Kabupaten Kutai Timur. Adapun gambaran sarana

dan prasarana kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Kabupaten Kutai Timur

JENIS SARPRAS

KONDISI KEBUTUHAN

JANGKA 5 TAHUN

PERLU PENAMBAH

AN

PERLU PEMELIHA

RAAN BAIK RUSAK

RINGAN RUSAK BERAT

JUMLAH

1. Gedung

- Gedung Kantor Dinas

1 0 0 1 1 0 0

- Unit Balai KB 1 0 0 1 18 17 0

2. Kendaraan

- Mobil Dinas 6 0 0 6 8 2 0

- Sepeda motor 15 0 0 15 15 0 15

3. Sarpras Elektronik

- Komputer PC 18 0 0 18 19 1 20

- Komputer Notebook

4 0 0 4 4 0 1

- Printer 10 0 0 10 11 1 3


45

- Kamera Digital 2 0 0 2 2 0 9

- Handycam 1 0 0 1 1 0 0

- Faksimile 1 0 0 1 1 0 1

- Televisi 3 0 0 3 3 0 3

- Air Conditioner (AC) 12 0 0 12 12 0 12

- Dispenser 7 0 0 7 7 0 0

- Sound Sistem 1 0 0 1 1 0 0

- Michrophone 1 0 0 1 1 0 0

4. Sarpras Kantor

- Meja Kerja 70 1 0 71 80 10 1

- Meja Komputer 6 0 0 6 0 0

- Lemari Arsip 23 0 0 23 25 2 1

- Kursi Kerja 74 4 3 81 91 17 1

- Kursi Rapat 50 0 0 50 0 0

- Filling Cabinet 0 0 0 0 1 1 1

Berdasarkan kondisi sarana dan prasarana diatas menggambarkan

bahwa dibutuhkan penambahan barang dalam kurun waktu 5 tahun

mendatang terutama meubelair (meja dan kursi kantor) kantor guna

mengantisipasi penambahan jumlah pegawai yang pada nantinya akan

meningkatkan kinerja dinas.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan keluarga berencana

bagi masyarakat, maka diupayakan dalamjangka 5 tahun mendatang,

DPPKB Kabupaten Kutai Timur akan membangun 1 (satu) Unit Balai KB di

setiap Kecamatan yang tentunya dilengkapi dengan tenaga penyuluh KB

danprasarana pendukung.


46

C. Capaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada

masyarakat di bidang Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana .

Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan pelayanan yang

disesuaikan dengan berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap

Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) Bidang KB dan KS sesuai dengan SK

BKKBN Nomor : 55/HK-10/B5/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS.

Pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur, tidak terlepas dari pelaksanaan kinerja

dari Badan Pemberdayaan Perempuan & KB sebagai induk organisasi yang

telah ada sebelumnya. Namun indikator yang digunakan sebagai dasar

mengukur pencapaian kinerja kinerja Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur adalah yang hanya terkait

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana. Sedangkan indikator yang lain merupakan penilaian kinerja

indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pencapaian Indikator Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 – 2015, sebagai berikut :


47

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD*

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 Cakupan PUS peserta KB aktif 65% - - 62% 64% 65% 65% 65% 38% 64% 121% 130% 100% 62% 100% 186% 200% 153%

2 Rasio Akseptor KB 87% - - 50% 76% 83% 85% 87% 76,0% 53,0% 61% 83% 99,0% 152% 70% 73% 98% 114%

3 Cakupan anggota BKB ber KB 90% - - 0% 80% 80% 90% 90%

4 Cakupan PUS anggota UPPKS yang ber KB 90% - - 0% 85% 90% 90% 90%

5 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)

100 - - 0 25 100 100 100

6 Rasio Pembantu Pembina KB (PPKBD), 1 petugas disetiap desa/keluarahan

27 - - 0 8 27 26 27

7 Cakupan Penyediaan alat & obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

100 - - 0 70 80 100 100

8 Cakupan penyediaan informasi & mikro keluarga disetiap desa/kelurahan

80 - - 0 40 50 65 80


48

Berdasarkan tabel 2. Diatas menggambarkan bahwa pencapaian

indikator utama pelayanan pengendalian penduduk dan KB, yaitu cakupan

PUS peserta KB aktif pada tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan

dalam renstra sebelumnya. Pada tahun 2015 cakupan PUS peserta KB aktif

mencapai 99,51 % atau 153 % dari target. Bila dibandingkan dengan target

nasional yang hanya mematok angka 65 %, ini berarti suatu pencapaian yang

sangat baik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini PUS

untuk ikut ber KB.

Selain itu pencapaian rasio akseptor KB pada tahun 2015 di

Kabupaten Kutai Timur mencapai 99 %. Angka ini lebih tinggi dari target

yang patok pada renstra sebeleumnya yaitu 87 % (114 %). Bila dibandingkan

dengan target nasional yang hanya mencapai 65 %, ini berarti Kabupaten

Kutai Timur mampu melampaui target nasional.

Pencapaian target tersebut didukung oleh beberapa pencapaian

antara lain :

a. Peserta KB Baru terhadap PPM

Berdasarkan pencapaian tahun 2015, realisasi peserta KB mencapai

7.175 perserta atau 68,90 % dari PPM. Adapun pencapaian peserta KB

berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.


49

Tabel 2.3 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PPM

Kabupaten Kutai Timur tahun 2015

No Kecamatan / PKM PPM Realisasi %

1 Muara Ancalong 345 251 72,8

2 Muara Wahau 605 292 48,3

3 Muara Bengkal 486 381 78,4

4 Sangatta Utara 1540 1682 109,2

5 Sangkulirang 374 418 111,8

6 Busang 751 418 55,7

7 Telen 754 530 70,3

8 Kongbeng 547 401 73,3

9 Bengalon 612 432 70,6

10 Kaliorang 827 268 32,4

11 Sandaran 444 81 18,2

12 Sangatta Selatan 563 454 80,6

13 Teluk Pandan 401 417 104,0

14 Rantau Pulung 680 474 69,7

15 Kaubun 327 156 47,7

16 Batu Ampar 362 168 46,4

17 Karangan 377 186 49,3

18 Long Mesangat 418 166 39,7

Jumlah 10.413 7.175 68,90

b. Peserta KB Baru terhadap PUS

Berdasarkan pencapaian tahun 2015, realisasi peserta KB mencapai

7.175 perserta atau 12,50 % dari PUS. Adapun pencapaian peserta KB

berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.


50

Tabel 2.4 Pencapaian Peserta KB baru terhadap PUS


No KECAMATAN TAHUN 2015

PUS REALISASI %

1 Muara Ancalong 2.412 251 10,4

2 Muara Wahau 4.119 292 7,1

3 Muara Bengkal 2.587 381 14,7

4 Sangatta Utara 16.609 1682 10,1

5 Sangkulirang 3.238 418 12,9

6 Busang 1.664 418 25,1

7 Telen 1.531 530 34,6

8 Kongbeng 2.760 401 14,5

9 Bengalon 4.359 432 9,9

10 Kaliorang 2.217 268 12,1

11 Sandaran 1.497 81 5,4

12 Sangatta Selatan 3.660 454 12,4

13 Teluk Pandan 3.016 417 13,8

14 Rantau Pulung 1.507 474 31,5

15 Kaubun 1.994 156 7,8

16 Batu Ampar 2.054 168 8,2

17 Karangan 966 186 19,3

18 Long Mesangat 1.254 166 13,2

Jumlah 57.444 7.175 12,5

c. Peserta KB Baru Per MIX Konstrasepsi

Berdasarkan data penggunaan alat dan obat kontrasepsi oleh

peserta KB baru aktif pada tahun 2015, didominasi oleh pemakaian alat

suntik KB yaitu mencapai 4,108 (57,27 %) dari 7.175 peserta baru.

Penggunaan alat kontrasepsi IMP yang paling tidak diminati oleh peserta,

yaitu hanya mencapai 7 peserta (0,09 %). Adapun gambaran pemakaian

alat kontrasepsi permix berdasarkan kecamatan di Kabupaten Kutai

Timur pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini.


51

Tabel 2.5 Pemakaian Alkon Permix oleh Peserta KB Baru


D. Realisasi Pendanaan SKPD

Berdasarkan data dibagian keuangan Badan pengendalian penduduk

dan KB menggambarkan bahwa realisasi keuangan pada tahun 2014 dan 2015

disetiap kegiatan berada diatas 90 %. Hal ini menunjukkan proses penyerapan

keuangan sangat baik. Hal ini selaras dengan pencapaian kinerja program KB

di Kabupaten Kutai Timur. Adapun gambaran realisasi keuangan keuangan

Badan pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Kutai Timur selama 2 (dua)

tahun terakhir dapat terlihat pada tabel 6 dibawah ini.

No Kecamatan Pemakaian Alat Kontrasepsi

Jumlah IUD MOW MOP Kondom IMP STK PIL

1 Muara Ancalong - - - - 6 180 65 251

2 Muara Wahau 16 - - 2 37 188 49 292

3 Muara Bengkal - 6 2 13 3 289 68 381

4 Sangatta Utara 74 197 3 377 121 684 226 1682

5 Sangkulirang 1 - - 5 23 304 85 418

6 Busang 6 - - 88 6 145 173 418

7 Telen 14 1 2 39 83 233 158 530

8 Kongbeng 23 - - - 41 233 104 401

9 Bengalon 6 10 - 7 27 298 84 432

10 Kaliorang 3 2 - 15 22 191 35 268

11 Sandaran - - - 3 1 76 19 81

12 Sangatta Selatan 9 2 - 8 18 328 89 454

13 Teluk Pandan 7 4 - 3 12 303 88 417

14 Rantau Pulung - - - 11 16 215 232 474

15 Kaubun 2 - - 5 16 118 15 156

16 Batu Ampar 19 14 - 9 27 79 20 168

17 Karangan 2 - - 12 7 106 59 186

18 Long Mesangat 1 - - 4 4 138 19 166

Jumlah 183 236 7 601 470 4.108 1.588 7.175


52

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata -Rata

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

- - - 724.590.000 1.225.025.200 - - - 712.821.000 1.168.165.300 - - - 98,38 95,36 974.807.600 96,87

- Penyedia Pelayanan dan Penyedia Kantor

- - - -

2.000.000.000 - - - - 1.934.820.300 - - - 96,74 2.000.000.000 96,74

- Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

- - - -

293.000.000 - - - - 285.828.000 - - - 97,55 293.000.000 97,55

- Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

- - -

287.300.000

- - - - 286.082.915 - - - - 99,58 287.300.000 99,58

Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

- - - - 330.350.345 - - - 320.543.541 - - - - 97.03 330.350.345 97.03

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- - - 500.000.000 799.375.855 - - - 490.166.962 704.406.275 - - - 98,03 88,12 597.286..618 93,08

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- - - 100.510.000 75.000.000 - - - 98.457.025 74.882.500 - - - 97,96 99,84 87.755.000 98,90

- Pembuatan Lakip - - - - 26.674.800 - - - - 22.704.080 - - - - 92,01 26.674.800 92,01

- Penyusunan Rencana Kerja SKPD

- - - 50.000.000 - - - - 49.884.100 - - - - 99,77 - 50.000.000 99,77

Program Keluarga Berencana

- Pengolahan dan Penyajian Data Klinik KB

- - - 100.000.000 100.000.000 - - - 99.810.000 100.000.000 - - - 99,81 100 100.000.000 99,91

- Pertemuan Medis Teknis dan Pengelola KB

- - - 100.000.000 - - - - 99.976.500 - - - - 99,98 - 100.000.000 99,98

- Temu Kerja Pengelola KB Tingkat kab

- - - 100.000.000 - - - - 92.334.000 - - - - 92,33 - 100.000.000 92,33

- Orientasi Program KB untuk Lini Lapangan

- - - - 556.133.800 - - - - 552.944.850 - - - - 99,28 556.133.800 99,28

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

- Jambore dan Pembinaan Kelompok PIK Remaja/

- - - - 157.000.000 - - - - 155.863.050 - - - 99,28 157.000.000 99,28


53



Mahasiswa dan PKBR

- Kegiatan Pelatihan PS dan KS - - - 121.350.000 - - - 119.514.000 - - - - 98,49 - 121.350.000 98,49

- Kegiatan Pembinaan Kelompok PIK

- - - 75.000.000 - - - 72.851.360 - - - - 97,14 - 75.000.000 97,14

- Kegiatan Jambore PIK - - - 150.000.000 - - - 148.705.000 - - - - 99,14 - 150.000.000 99,14

- Kegiatan Fasilitasi Promosi PKBR - - - 100.000.000 - - - 92.223.340 - - - - 92,22 - 100.000.000 92,22

- Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan

- - - 50.000.000 - - - 47.444.375 - - - - 94,89 - 50.000.000 94,89

- Kegiatan Lomba PIK - - - 100.000.000 - - - 97.955.875 - - - - 97,96 - 100.000.000 97,96

Program Penguatan KKB

- SPEKTRUM (Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Pendataan Keluarga Sejahtera)

- - - - 150.000.000 - - - - 148.627.400 - - - - 99,08 150.000.000 99,08

- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera

- - - - 50.000.000 - - - - 49.343.700 - - - - 98,69 50.000.000 98,69

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP)/ Penyediaan Dukungan Operasional IMP

- Pembinaan Ketahanan Keluarga yang Memiliki Balita, Remaja dan Lansia Dan Pendampingan Program BKKBN

- - - 100.000.000

91.180.000 - - - 98.091.600 90.061.700 - - - 98,09 98,77 95.590.000 98,43

- Lomba Kelompok IMP dan UPPKS Tk. Kabupaten dan Nasional

- - - - 75.000.000 - - - - 73.228.050 - - - - 97,64 75.000.000 97,64

- Peringatan hari Keluarga Nasional Tk. Kabupaten dan Nasional

- - - - 100.000.000 - - - - 99.506.200 - - - - 99,51 100.000.000 99,51

- Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Bidang Usaha (Pelatihan Tata Boga)

- - - - 41.180.000 - - - - 40.864.800 - - - - 99,23 41.180.000 99,23

- Pengadaan APE dan Pembentukan BKB

- - - - 60.000.000 - - - - 59.262.000 - - - - 98,77 60.000.000 98,77

Program Pelaksanaan Pendamping dan Magang bagi Anggota Kelompok UPPKS

- Pelaksanaan Pendamping dan Magang bagi Anggota Kelompok UPPKS

- - - - 91.750.000 - - - - 86.268.000 - - - - 94,03 91.750.000 94,03

Program Pelayanan Kontrasepsi

- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

- - - 100.000.000 157.360.000 - - - 98.565.000 156.429.400 - - - 98,57 99,41 128.680.000 98,99

- Kegiatan Pengadaan Obat Kontrasepsi

- - - 80.000.000 - - - - 78.248.000 - - - - 97,81 80.000.000 97,81

Program Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan


54



Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi GSI

- - - 100.000.000 - - - - 96.123.750 - - - - 96,12 100.000.000 96,12

- Kegiatan Lomba GSI Tingkat Kab/Kota

- - - 100.000.000 - - - - 83.066.000 - - - - 83,07 100.000.000 83,07

- Penyuluhan KHIBA melalui Kelompok di Masyarakat (Sosialisasi GSI)

- - - 100.000.000 75.000.000 - - - 98.784.220 74.424.000 - - - 98,78 99,23 87.500.000

99,01

- Kegiatan Gerakan Sayang Ibu & Lomba GSI

- - - - 50.000.000 - - - - 49.828.500 - - - - 99,66 50.000.000 99,66

Program Peningkatan Pembinaan Teknis Peningkatan Pengetahuan, Keterampilan, Kewirausahaan dan Manajemen Usaha bagi Keluarga Sejahtera

- Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Bidang Usaha

- - - - 50.000.000 - - - - 47.906.000 - - - 95,81 50.000.000 95,81

Program Pembinaan Kemitraan dan Permodalan bagi Kelompok UPPKS

- Pembinaan Kemitraan dan Permodalan bagi Kelompok UPPKS

- - - - 100.000.000 - - - - 96.702.340 96,70 100.000.000 96,70


55

BAB III ISSU-ISSU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kutai Timur (RPJMD) 2016-2021 menjadi acuan dalam pelaksanaan

pembangunan di daerah, dan menjadi prioritas karena menyangkut

Pembangunan Sumberdaya Manusia. Begitu pula dengan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana yang selalu mengacu pada RPJMD Kabupaten

Kutai Timur dalam pelaksanaan seluruh aspek kegiatannya. Dinas PP & KB

Kabupaten Kutai Timur mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya

mensukseskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur maupun

pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas PP & KB.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada, dapat disajikan

permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan TUPOKSI

Aspek Kajian Capaian/

Kondisi Saat Ini Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Internal (Kewenangan

SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

Kurangnya minat /perhatian dari fasilitas kesehatan dan kelompok KB dalam peningkatan kesertaan Ber – KB

Masih rendahnya cakupan kesertaan ber – KB sekitar 15%

65% Cakupan Pembinaan dalam peningkatan kesertaan ber KB

Minimnya dana yang dapat digunakan untuk Peningkatan Kesertaan ber KB

Kurangnya perhatian nya dari kelompok masyarakat dalam peningkatan kesertaan ber KB

Standar Pelayanan KB di Faskes Menurun

Masih Rendahnya pencapaian kesertaan ber – KB di Masyarakat

Masih rendahnya cakupan kesertaan ber KB (CPR = 37,6%)

65 % cakupan kesertaan ber KB dari pasangan usia subur

Minimnya dana yang di gunakan dalam peningkatan kesertaan ber KB rendah di Masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ber KB

Cakupan Kesertaan Pelayanan KB Akan Berkurang


56



Digunakan




SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

Belum terjalinnya komunikasi yang baik dengan mitra kerja dalam peningkatan kesertaan ber KB MKJP

Tidak adanya hubungan dengan mitra dalam peningkatan kesertaan ber KB MKJP = 5,6%

13,43% cakupan kesertaan ber KB MKPJ

Minimnya dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerjasama kesertaan ber-KB MKJP

Kurangnya perhatian dari mitra kerja pentingya KB MKJP

Program Kesertaan ber-KB tidak akan tercapai

Rendahnya peserta KB pada pasangan usia subur

Masih Rendahnya Cakupan peserta KB (AB : 68.9 % AA : 145.4 % )

70% di 18 Kec. dari 135 desa

Minimnya dana yang dapat digunakan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB

Tidak Tercapainya Target CPR Kabupaten

Kurangnya tenaga medis dan paramedis yang terlatih

18 tenaga medis dan paramedis yang terlatih dari 90 tenaga medis dan paramedic

80% dari tenaga medis dan paramedis yang tersedia

Minimnya dana untuk melakukan pelatihan

Sedikitnya tenaga medis yang terlatih dalam melakukan pelayanan KB

Pelayanan KB akan Terhambat

Rendahnya pengetahuan tentang KB MKJP oleh Masyarakat

PUS yang sudah menggunakan KB MKJP 3.901 (7%)

PUS 57.444 (Target 80%)

Minimnya dana untuk menutupi mahalnya biaya untuk ber-KB khususnya MKJP

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat untuk ber-KB

Kurangnya Minat Masyarakat untuk Memilih Alat Kontrasepsi MKJP

Kurangnya informasi/pengetahuan petugas Kabupaten mengenai Program Pelayanan KB

Masih kurangnya melakukan Koordinasi ke Provinsi dan Pusat

Pemerintah Provinsi dan Pusat

Minimnya dana untuk melakukan Konsultasi dan Koordinasi

Kurangnya informasi tentang Program Pelayanan KB yang diterima dari Provinsi dan Pusat

Pelayanan KB yang tidak optimal

Kurangnya ketersediaan Alat Obat Kontrasepsi di Kabupaten

Pemenuhan ALOKON Baru Mencapai 60% yang semuanya di penuhi oleh Pusat (CPR, Unmet Need, Akseptor Aktif?)

CPR, Unmet Need, Akseptor Aktif

Terbatasnya dana untuk pengadaan Alat Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten Kutai Timur

Kebijakan Pemerintah Daerah masih kurang maksimal

Rendahnya cakupan pengunaan alokon

Kurangnya sarana dan Prasana penunjang distribusi Alokon

15 Faskes dari 32 Faskes Pemerintah dan swasta di Kab Kutai Timur yg bisa terdistribusikan

1 Faskes 1 Kali dalam Setahun dalam pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi KB

Kurangnya Dana Untuk Melakukan Distribusi ALOKON

Kondisi Giografis Kab Kutai Timur dan Penempatan Faskes diwiiayah terpencil dgn medan jalan yang tidak memadai sehingga menyulitkan bagi pengelola kb untuk meminta Alokon ke KAB

Distribusi alokon ke seluruh faskes tidak optimal

Kurangnya pengetahuan petugas di Faskes mengenai Management ALOKON

32 Faskes yang belum termonitoring Alat Obat Kontrasepsi sampai saat ini

Setiap petugas alokon punya skill dan kemampuan dalam mengelola alokon

Minimnya dana untuk melakukan monitoring ke Fasilitas Kesehatan KB

Kurangnya sarana Pendukung di faskes dalam penyimpanan Alokon (Gudang)

Proses penyimpanan dan pencatatan penggunaan alokon tidak maksimal


57



Digunakan




SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

Pendataan Keluarga di semua kecamatan

5 dari 18 kecamatan (telah terdata sebanyak 17.500 KK)

Target Tahun 2015 adalah 40.000 KK

Keterbatasan kesediaan anggaran bagi pendataan

- Proses pendataan tergantung dengan pihak BKKBN

- Kendala geografis wilayah pendataan yang luas

- Keterbatasan waktu pendataan dan penginputan data yang telah ditetapkan

Penyediaan Data Base Keluarga Tidak Terpenuhi

Penyediaan Profil Kependudukan

Sejak 8 Tahun yang lalu Belum memiliki Profil Kependudukan

1 Profil per tahun - Keterbatasan anggaran;

- Forum Data belum diaktifkan kembali

Keterlibatan semua OPD terkait dengan Forum Data belum optimal

Belum Tersedianya Data Terpadu Profil Kependudukan di Tingkat Kabupaten

Penyediaan Data Spasial Kependudukan dan KB

Kelengkapan data kependudukan dan KB belum memadai untuk menyusun pemetaan

1 peta per kecamatan

- Dukungan anggaran untuk penyusunan peta belum tersedia

- SDM yang menangani Data Spasial Belum Tersedia

- Luasnya wilayah pendataan;

Tingkat akurasi pengisian data oleh responden

Belum Tersedianya Data Spasial Kependudukan dan KB di Tingkat Kabupaten

Belum adanya SLTA yang memasukkan pembelajaran Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ke dalam Muatan Lokal sekolah.

Sekolah Siaga Kependudukan Belum dibentuk

1 SSK per Kecamatan

Keterbatasan kesediaan anggaran bagi pembentukan SSK di setiap kecamatan

- Belum adanya orientasi/sosialisasi model SSK dari BKKBN

- Belum adanya MOU dengan Instansi Terkait

Belum optimalnya promosi Keluarga Berencana di GenRe

Pemenuhan Sarana Prasarana Advokasi dan Penyuluhan KB

Terdapat 18 kampung KB belum memiliki prototype/alat peraga

1 Kampung KB 1 paket prototype /alat peraga

DPPKB yang belum mempunyai dana untuk pengadaan prototype/alat peraga

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan program KKBPK

Kurang Optimalnya Penyuluhan Program KKBPK di Lapangan

Penyampaian Informasi Program KKBPK melalui Media Massa dan Media Luar Ruang

Kurangnya Publikasi atas Informasi Program KKBPK melalui Media Massa dan Media Luar Ruang

Penayangan Informasi Program KKBPK di Media Massa Cetak dan Elektronik, Media Luar Ruang(Target Penayangan)

DPPKB yang belum mempunyai dana untuk Biaya Publikasi

Kurangnya Respon Lembaga Pers dan Media Cetak terhadap kegiatan pengembangan Program KKBPK

Penyebar Luasan Informasi Program KKBPK kepada Masyarakat tidak Optimal

Tenaga pengelola Advokasi KKBPK yang terlatih masih kurang

Dari 135 Desa Baru 2 Desa, TOMA, TOGA & TODAT terlatih sebagai Tenaga Pengelola Advokasi tentang KKBPK

1 Desa (1 TOMA, 1 TOGA, 1 TODAT) yang terlatih

DPPKB belum mempunyai dana untuk pelatihan tenaga TOMA, TOGA & TODAT

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan kebutuhan program KKBPK

Penyebar Luasan Informasi Program KKBPK kepada Masyarakat tidak Optimal

Koordinasi Stakeholder dan mitra kerja belum Optimal

Terdapat 34 Mitra Kerja Terkait Program KKBPK yang belum terkoordinasi secara maksimal

34 nota kesepahaman yang telah dibuat

Belum tersedianya dana evaluasi kerjasama DPPKB dengan 34 mitra kerja

Kurangnya koordinasi mitra kerja terhadap program KKBPK

Optimalisasi percepatan program KKBPK tidak tercapai


58



Digunakan




SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

Buku Pedoman Advokasi KIE dan KIE KIT

Belum Terpenuhinya Pedoman dan Sarana KIE KIT kepada PLKB/TPD di 18 kecamatan

1 PLKB/TPD mendapatkan 1 Paket Buku Pedoman dan KIE KIT

minimnya dana akan pemenuhan Buku Panduan Advokasi KIE dan KIE KIT

Belum adanya perhatian dari Pemerintah terhadap program KKBPK

rendahnya capaian program KKBPK

KIE KIT bagi petugas Faskes KB

22 Faskes dari 37 Faskes yang mendapatkan KIE KIT

1 Faskes/Klinik KB mendapatkan 1 KIE KIT

Jumlah KIE KIT yang terbatas dan minimnya anggaran.

Belum adanya perhatian dari Pemerintah terhadap program KKBPK

rendahnya pelayanan KB, banyak droupout peserta KB, turunnya angka kesertaan ber-KB

Keterbatasan Tenaga Pengelola Advokasi dari Kelompok Masyarakat untuk Advokasi dan KIE Kependudukan

Belum terlatihnya tenaga Pengelola Advokasi dari Kelompok Masyarakat untuk Advokasi dan KIE Kependudukan

Setiap Kelompok Masyarakat di Desa memiliki tenaga Pengelola ADVOKASI

minimnya dana akan pemenuhan tenaga terlatih melalui pelatihan KIE Kependudukan dan KB Terpadu

Kurang Optimalnya Penyuluhan KB di Masyarakat Melalui Kelompok Masyarakat.

SATUAN KARYA KENCANA KAB.KUTIM

Baru terdapat 3 Kelompok Saka Kencana yang tersebar di 18 Kecamatan

1 Kecamatan memiliki 1 Kelompok Saka Kencana

Minimnya dana Sosialisasi dan Pelatihan Anggota Saka Kencana

banyaknya Satuan Karya lainya di Kabupaten Kutai Timur

Tidak Optimalnya Penyampaian Program GenRe pada kalangan Remaja

Kampung Keluarga Berencana

1 desa dari 139 desa pada 18 kecamatan di kabupaten kutai Timur.

bahwa setiap desa harus terbentuk Kampung Keluarga Berencana.

Belum Tersosialisasinya Program KKBPK Pada Petugas di Tingkat Kabupaten

Merupakan Kebijakan Baru di Tingkat Pusat

Tidak Tercapainya Program KKBPK Secara Optimal

Minimnya Tenaga PKB / PLKB di Lapangan

Jumlah PKB/PLKB saat ini baru mencapai 25 orang yang terdiri dari 8 PNS dan 17 Non PNS yang tersebar di 18 Kecamatan dan 139 Desa

berdasarkan Letak wilayah dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur 1 (Satu) orang tenaga PKB / PLKB Maksimal memegang Desa Binaan

Anggaran honorarium tenaga Non PNS untuk PLKB/TPD tidak tersedia

Recuitment tenaga PNS untuk PKB/PLKB tidak ada Formasi

Tidak Optimalnya Pelayanan Program KKBPK di Tingkat Desa

Kompetensi SDM Tenaga PKB / PLKB Belum Memadai

Seluruh Tenaga PKB/PLKB belum Terlatih

Tenaga PKB / PLKB Harus Mempunyai kemampuan untuk dapat mengembangkan pola kemitraan,bersosialisasi, penguasaaan lapangan serta mampu memberikan layanan informasi tentang Pelaksanaan Program

Tidak adanya Dukungan Dana Untuk dapat meningkatkan SDM Tenaga PKB / PLKB di Kabupaten

Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kompentensi SDM tenaga PKB/PLKB


Belum Terpenuhinya Pembentukan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (Kader PPKBD dan SUB PPKBD) di Setiap Desa

Jumlah Kader PPKBD saat ini 94 dan 264 SUB PPKBD dari 139 Desa / Kelurahan di 18 Kecamatan

1 Desa 1 PPKBD dan 1 RW/Dusun 1 Sub PPKBD

Tidak adanya Dukungan Dana Untuk Operasional Kader Baik di tingkat Desa / Kelurahan maupun di Tingkat Dusun / RW

Dukungan Pemerintah yang tidak Optimal



59



Digunakan




SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

Minimnya jumlah UPPKS

di kecamatan

94 Kelompok baru

terbentuk di 13

kecamatan

1 Desa 1 Kelompok

UPPKS

Minimnya tenaga

PLKB/PKB/TPD

Minimnya Koordinasi

Lintas Program dan

Sektor di Tingkat

Desa

Menurunya

cakupan Pelayanan

Peserta KB Aktif (KB

Mandiri)

Keaktifan UPPKS di

Tingkat Desa Masih

Kurang

26 UPPKS yang tidak

aktif dari 94

Kelompok UPPKS

94 Kelompok UPPKS

Aktif

Minimnya dana

yang digunakan

untuk pelatihan

kelompok UPPKS

Kurangnya perhatian

pemerintah Daerah

untuk pelatihan

kelompok UPPKS

Menurunya

cakupan Pelayanan


Mandiri)

Masih rendahnya

pembinaan kelompok

UPPKS

94 Kelompok UPPKS 94 Kelompok UPPKS Minimnya dana

yang digunakan

untuk pembinaan

kelompok UPPKS

Kurangnya perhatian

pemerintah Daerah

untuk pemenuhan

kebutuhan ini

Menurunya

cakupan Pelayanan


Mandiri)

Kurang tersedianya

sarana dan prasarana

kelompok UPPKS (alat

bantu)

Belum tersedianya

alat bantu untuk

kelompok UPPKS

94 Kelompok UPPKS Koordinasi dan

Sistem Pelaporan

Petugas

Kabupaten ke

Provinsi Masih

Kurang

Kurangnya perhatian

pemerintah Provinsi

untuk pemenuhan

kebutuhan kelompok

UPPKS

Penyediaan Alat

Bantu Kelompok

UPPKS Tidak

Teralokasi dengan

Baik

Masih rendah kompetensi kader BKB, BKL di lapangan

Seluruh kader BKL, BKB belum terlatih (BKB 49 Kelompok dan BKB 10 Kelompok)

Kader 1 Desa 2 orang

Minimnya dana yang digunakan untuk pembinaan kader BKL, BKB

Kurangnya perhatian pemerintah untuk memenuhi kader tahun ini

Cakupan pelayanan terhadap lansia dan balita kurang maksimal

Kurang tersedianya sarana buku panduan BKB, BKL di setiap kelompok di Desa

Masih kurangnya buku panduan di setiap kelompok BKL, BKB di Kecamatan (2 Paket Buku Panduan BKB dan BKL di kecamatan Busang dan Batu Ampar) jumlah kelompok BKB 49 kelompok , dan Jumlah kelompok BKL 2 kelompok Data tahun 2015

1 kelompok 1 paket buku panduan BKL dan BKB

Minimnya Penyediaan Buku Panduan BKL dan BKB

Droping Buku Panduan dari BKKBN Provinsi belum Maksimal

Cakupan pelayanan terhadap lansia dan balita kurang maksimal

Kurang tersedianya APE disetiap kelompok BKB

Masih kurangnya APE di setiap kelompok BKB(2 Paket APE, 1 Paket di Kec. Rantau Pulung, 1 Paket Kongbeng)

1 kelompok 1 paket Minimnya sarana APE BKB

Droping APE dari BKKBN Provinsi belum Maksimal

Cakupan pelayanan terhadap balita kurang maksimal

Kurang tersedianya KKA(kartu kembang anak)

Masih kurangnya KKA di kelompok BKB (1.111 Lembar KKA)

1 anak 1 kartu KKA Minimnya ketersedia KKA

Droping KKA dari BKKBN Provinsi belum Maksimal

Cakupan pelayanan terhadap anak kurang maksimal

Masih kurangnya

pembentukan kelompok

PIK R/M

49 Kelompok PIK

Remaja/ Mahasiswa

yang sudah

terbentuk

1 Kelompok 1

Sekolah

Minimnya dana yang

dapat digunakan

untuk membentuk

kelompok PIK

Remaja/ Mahasiswa

Kurangnya perhatian

dari sekolah untuk

pemenuhan

kebutuhan ini

Belum adanya MOU

dari Dinas


60



Digunakan




SKPD)

Eksternal (Diluar

Kewenangan SKPD)

Kurang tersedianya sarana buku panduan PIK R/M di setiap kelompok

30 Buku Panduan

BKR, PIK R/M

1 kelompok PIK R/M

1 Paket

- Minimnya dana

yang dapat

digunakan untuk

ketersediaan

buku panduan

kelompok PIK

R/M

- Belum

Optimalnya

Koordinasi

Daerah ke

Provinsi dan

Pusat

- Kurangnya

perhatian dari

pemerintah Daerah

untuk pemenuhan

kebutuhan ini

- Droping dari

Provinsi Belum ada

Penyediaan Sarana

Buku PIK yang

Belum Optimal

Kurangnya pelatihan

untuk pendidik sebaya

dan konselor sebaya

Pendidik sebaya

terlatih 21 orang

konselor sebaya

terlatih 176 orang

1 Kelompok PIK

R/M

5 pendidik sebaya

terlatih dan 5

konselor sebaya

terlatih

Minimnya dana

yang digunakan

untuk pelatihan

pendidik sebaya

dan konselor

sebaya

Kurangnya perhatian

dari pemerintah

untuk pemenuhan

kebutuhan ini

Kurangnya SDM

yang terlatih

Kurangnya pelatihan

untuk BKR

102 kelompok yang

beru terbentuk

1 Desa 1 BKR - Minimnya Dana

- Minimnya

Petugas PLKB di

Desa

Kurangnya Perhatian

Pemerintah Daerah

Kurangnya SDM

yang terlatih

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, maka dapat dianalisa issu-

issu strategis terkait dengan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga

berencana di Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. Perubahan tata laksana organisasi perangkat daerah sebagaimana amanat

Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, menyebabkan Badan

Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana terbagi menjadi 2 (dua)

OPD, hal ini berakibat terhadap rotasi tenaga yang berdampak kepada

kinerja organisasi.

2. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB di lapangan. Berdasarkan data tahun

2015, jumlah pelayanan KB di Kecamatan sebanyak 12 orang (66,67%), jadi

masih ada 8 kecamatan yang belum memiliki tenaga pelayanan KB.

3. Masih rendahnya cakupan pelayanan KB melalui metode MOW dan MOP.

Berdasarkan data pada tahun 2015, capaian penggunaaan metode MOW


61

pada peserta KB hanya mencapai 3,29 % sedangkan penggunaan MOP hanya

mencapai 0,09 %. Hal ini disebabkan terutama pada penggunaan MOP

adalah anggapan yang melekat pada masyarakat bahwa ber – KB merupakan

urusan perempuan bukan urusan laki-laki (BKKBN, 2015)

4. Menurunnya kapasitas keuangan daerah khususnya APBD Kabupaten Kutai

Timur. Hal ini akan berdampak kepada ketersediaan anggaran yang cukup

untuk pembiayaan pelayanan KB dilapangan.

5. Masih rendahnya pengetahuan dan motivasi masyarakat dalam

memanfaatkan pelayanan KB. Hal ini disebabkan masih lemahnya kendali

pergerakan dan partisipasi masyarakat untuk KIE.

6. Masih lemahnya kendali operasional pelayanan KB pada sarana dan

prasarana pelayanan khususnya di pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak

kepada penurunan kualitas pelayanan KB dan kecenderungan penurunan

cakupan kepesertaan pada fasilitas kesehatan.

7. Masih lemahnya sistem pengendalian informasi logistik KB yang berdampak

kepada inefisiensi logistik KB (alokon) dilapangan

8. Masih lemahnya kendali sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB

yang berdampak kepada lemahnya akurasi evaluasi dan perencanaan

program KB

B. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Didalam perkembangan sebuah organisasi khususnya Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Kutai Timur tidak akan lepas dari

isu-isu eksternal yang berkembang terkait dengan kependudukan dan keluarga

berencana. Proses identifikasi issu eksternal sangat bermanfaat dalam

menyusun rencana strategis terkait analisis ancaman dan kesempatan untuk

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan identifikasi isu-isu eksternal yang terkait dengan

kependudukan dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.


62

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Issue Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Regional/Lokal

Lain-Lain

15 juta dari 16,7 juta kehamilan adalah kehamilan yang tidak diinginkan (WHO,2016)

Bonus Demografi Indonesia yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030, dengan usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai + 70 %

Arus masuk penduduk dari luar wilayah ke Kab. Kutai Timur yg mencari pekerjaan, meningkatkan jumlah penduduk usia angkatan kerja dan pengangguran

Pemahahaman Masyarakat tentang Banyak Anak Banyak Rezeki

Disepakatinya Program Family Planning 2020 (FP2020) untuk menyediakan akses sukarela terhadap kontrasepsi berkualitas bagi 120 juta perempuan di seluruh dunia pada tahun 2020

Meningkatnya AKI, dimana pada tahun 2016 tercatat mencapai 359 per 100.000 KH

Program Keluarga Berencana ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah Kab. Kutai Timur

KB merupakan tanggung jawab istri, bukan merupakan urusan suami

Program Keluarga Berencana mempunyai dampak yang penting dalam mencapai target Sustainable Development Goals atau SDG's

Angka kelahiran yang masih Tinggi yaitu mencapai 2,6 pada tahun 2015 atau 4 juta bayi pertahun

- Masih rendahnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yaitu hanya mencapai 18 % dari

- Moratorium Penerimaan PNS yang menghambat penyediaan tenaga PLKB di lapangan

- Program Keluarga Berencana merupakan bagian daripada Nawacita Presiden RI

C. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan Visi Bupati

Kutai Timur :“Terwujudnya Kemandirian Kutai Timur yang Memiliki Daya saing

pada Sektor Agribisnis dan Agroindustri”


63

Misi Selanjutnya berkaitan dengan Visi Bupati Kutai Timur tersebut telah

ditetapkan 5 ( lima ) misi yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan

yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa

kepada Tuhan yang Maha Esa

2. Mewujudkan Daya saing Daerah melalui Penguatan Komoditas dan Produk

Unggulan pada sektor Agribisnis dan Agroindustri

3. Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang

berkualitas secara merata

4. Meningkatkan Pengelolaan Ruang untuk Mewujudkan Kualitas Lingkungan

yang lebih Baik, Lebih Sehat, dan Nyaman bagi Kehidupan Manusia

5. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan

Berorientasi pada Pelayanan Publik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang menjadi

penekanan adalah misi ke-1 yakni ”Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa”.

Untuk mewujudkan misi ke-1 yang dikaitkan dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka kebijakan

pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur adalah meningkatkan jumlah

keluarga sejahtera melalui pelaksanaan program keluarga berencana.

Untuk mencapai hal tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor

penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi bupati dan wakil

bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat :

- Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB dilapangan

- Kualifikasi, kompetensi dan distribusi tenaga penyuluh KB

- Rendahnya peran serta masyarakat dan belum optimalnya

pemberdayaan masyarakat


64

- Minimnya kepedulian lintas sektor terkait

2. Faktor Pendorong :

- Komitmen pimpinan daerah untuk melakukan perbaikan

- Dedikasi dan loyalitas SDM PP & KB untuk melaksanakan tugas di bidang

profesinya masing-masing

- Dukungan legislatif dalam hal regulasi dan penganggaran pembangunan

dibidang pelayanan KB

- Kebutuhan dari masyarakat akan pelayanan KB yang bermutu, merata

dan berkeadilan

- Dukungan peran serta sektor swasta dalam upaya peningkatan pelayanan

KB

D. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga Dan Renstra Provinsi.

Berdasarkan Renstra BKKBN 2015-2019, visi dan misi BKKBN adalah

sebagai berikut :

Visi

Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk

tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas

Misi

1. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan

2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi,

3. Memfasilitasi pembangunan keluarga

4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BKKBN menetapkan Arah kebijakan

dan strategi dalam menyelenggarakan pembangunan subbidang kependudukan

dan keluarga berencana yaitu :


65

1. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di

dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan

penyiapan kehidupan berkeluarga

3. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di

seluruh wilayah

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan

perawatan lanjut usia

5. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga

berencana

6. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan

kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah

7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan

yang memadai

8. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKB

Bila mengacu kepada nawa cita Presiden RI, program pengendalian

penduduk & Keluarga berencana sangat terkait dengan nawacita nomor 5 yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Hidup Manuasia Indonesia”, yang dicapai melalui

pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Berdasarkan hal tersebut, maka program pengendalian penduduk dan

keluarga berencana di Kabupaten Kutai Timur sangat relevan dan sangat

prioritas untuk dilaksanakan, guna mendukung program pembangunan tingkat

nasional.

E. Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalah yang berkaitan dengan fenomena

atau permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun

sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pembangunan,

sehingga perlu diatasi secara bertahap.


66

Hasil review faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD sasaran jangka menengah

pada Renstra BKKBN, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Pengendalian

Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten Kutai Timur serta

implikasi RT/RW dan KLHS bagi pelayanan SKPD dan , selanjutnya dikemukakan

isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB tahun rencana 2016-2021. Perumusan isu strategis

pembangunan daerah yang digunakan sebagai dasar penentuan arah kebijakan

pembangunan Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 dengan memperhatikan atau

mengacu pada:

1. Visi dan misi Bupati terpilih

2. Renstra BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kaltim serta implikasi RT/RW dan KLHS bagi pelayanan SKPD

3. Identifikasi permasalahan berdasarkan pelayanan SKPD Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Analisis SWOT

5. Capaian kinerja Pengendalian Penduduk dan KB tahun 2015-2016

6. Isu-isu strategis ditingkat regional, nasional, dan global

7. Arah kebijakan pembangunan lima tahun kedua RPJMD Kabupaten Kutai

Timur 2016-2021

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ketujuh elemen diatas, maka

dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas terhadap akses pelayanan keuarga

berencana

b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan KB

c. Masih rendahnya intensitas KIE terkait pelayanan KB

d. Belum terpenuhinya sarana pelayanan keluarga berencana sesuai dengan


67

standar

e. Disparitas kualitas, kuantitas dan sebaran SDM penyuluh KB yang belum

merata dan optimal.

f. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap partisipasi KB

g. Masih tingginya prosentase keluarga pra - sejahtera dan sejahtera I


68

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Dengan berpedoman pada Visi Bupati Kutai Timur, maka dirumuskan Visi

Dinas Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Kutai Timur yang sejahtera melalui pertumbuhan

penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas“.

Visi tersebut mengandung 3 elemen utama yaitu : 1) Keluarga Sejahtera, 2)

Pertumbuhan Penduduk Seimbang, dan 3) Keluarga Berkualitas.

Hubungan antara 3 elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera merupakan main goal dari seluruh upaya yang

dijawantahkan dalam bentuk program dan kegiatan selama kurun waktu 5

tahun mendatang.

Keluarga menurut undang-undang No. 01 Tahun 1992 adalah

merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari : 1). 1) Suami

dan istri, atau 2) Suami, istri dan anak, atau, 3) ibu dan anaknya, atau, 4)

ayah dan anaknya.

Keluarga

Sejahtera

Keluarga

Berkualitas

Gambar 4.1. Hubungan Antar Elemen

Pertumbuhan

Penduduk

Seimbang


69

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas

perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup dan spiritual

serta material yang layak , bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang atar anggota dan atar

keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan

program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan

ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan

keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan

kemiskinan. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai

berikut:

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera (Pra KS) adalah keluarga yang belum dapat

memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti

kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan, dan

pelayanan kesehatan yang sangat dasar. Indikatornya adalah sebagai

berikut:

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah.

2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau

lebih.

3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah,

bekerja/sekolah, dan bepergian.

4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.

5. Bila anak sakit dibawa ke sarana/petugas kesehatan atau diberi

pengobatan modern.


70

c. Keluarga Sejahtera II

Keluarga sejahtera II (KS II) adalah keluarga yang selain dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, juga dapat memenuhi

kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum dapat memenuhi

kebutuhan pengembangannya. Indikator yang digunakan adalah lima

indikator pertama pada indikator Keluarga Sejahtera I (indikator 1-5),

serta ditambah indikator sebagai berikut:

6. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur teratur

menurut agama yang dianutnya masing-masing.

7. Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan

daging/ikan/telur sebagai lauk pauk.

8. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel

pakaian baru setahun terakhir.

9. Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap penghuni

rumah.

10. Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan

sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.

11. Paling kurang satu anggota keluarga yang berumur 15 tahun ke atas

telah memiliki pekerjaan tetap.

12. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun telah mampu

membaca tulisan latin.

13. Seluruh anak yang berusia 6-15 tahun sedang bersekolah saat ini.

14. Anak hidup paling banyak 2 orang, atau bila anak lebih dari 2 orang

maka keluarga yang masih merupakan pasangan usia subur (PUS)

sedang menggunakan kontrasepsi saat ini.

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga sejahtera III (KS III) adalah keluarga yang dapat memenuhi

kebutuhan dasar minimum, kebutuhan sosial psikologisnya, dan

sekaligus juga dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya, namun

belum aktif dalam usaha kemasyarakatan dalam lingkungan desa atau


71

wilayahnya. Apapun indikator yang harus dipenuhi yaitu indikator 1-14

pada Keluarga Sejahtera II serta ditambah indikator sebagai berikut:

15. Upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama.

16. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan

keluarga.

17. Keluarga biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari.

18. Keluarga biasanya ikut seraya dalam kegiatan masyarakat dalam

lingkungan tepat tinggal.

19. Keluarga mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang

sekali dalam tiga bulan.

20. Keluarga dapat memperoleh berita dari surat kabar/radio/majalah.

21. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang

sesuai dengan kondisi daerah setempat.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga sejahtera II (KS III Plus) adalah keluarga yang telah dapat

memenuhi kebutuhan dasar minimum, kebutuhan dasar psikologis,

kebutuhan pengembangan, dan sekaligus secara teratur ikut

menyumbang dalam kegiatan sosial dan aktif mengikuti gerakan

semacam itu. Adapun syarat agar dapat dikatakan sebagai Keluarga

Sejahtera III Plus adalah mampu memenuhi indikator 1-21 ditambah

indikator sebagai berikut:

22. Keluarga atau anggota keluarga secara teratur memberikan

sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi

23. Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus

perkumpulan, yayasan, atau institusi masyarakat lainnya

2. Keluarga Berkualitas

Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan

perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,

memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab,

harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Angka 10


72

UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan

Pembangunan Keluarga).

Keluarga Berkualitas menurut definisi versi baru BKKBN, ialah

keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak ideal,

berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejahtera berarti sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan

pokoknya. Sehat mencakup sehat jasmani, rohani, dan sosial. Maju

bermakna memiliki keinginan untuk mengembangkan pengetahuan dan

kemampuan diri dan keluarganya guna meningkatkan kualitasnya. Berjiwa

mandiri diartikan memiliki wawasan, kemampuan, sikap dan perilaku tidak

tergantung pada orang lain.

Kemudian jumlah anak ideal ialah jumlah anak dalam keluarga yang

diinginkan dan dianggap sesuai dengan kemampuan keluarga, namun tetap

memperhatikan kepentingan sosial. Berwawasan berarti memiliki

pengetahuan dan pandangan yang luas, sehingga mampu, peduli, dan

kreatif dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat

secara sosial. Harmonis mencerminkan kondisi keluarga yang utuh dan

mempunyai hubungan yang serasi di antara semua anggota keluarga. Yang

terakhir, bertakwa berarti taat beribadah dan melaksanakan ajaran

agamanya.

Keluarga berkualitas tidak akan terbentuk begitu saja tanpa adanya

usaha/proses untuk membentuknya. Pembentukan keluarga yang

berkualitas memerlukan peran delapan fungsi keluarga secara utuh.

Delapan fungsi keluarga besutan BKKBN adalah (1) fungsi agama yang

mengajarkan nilai ketuhanan untuk membentuk generasi yang agamis,

beriman dan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa; (2) fungsi sosial

budaya, mengajarkan nilai gotong royong, kebersamaan, sopan santun,

kepedulian dan toleransi untuk mewujudkan hubungan yang harmonis

dalam masyarakat; (3) fungsi cinta kasih, mengajarkan tentang cinta kasih


73

dan kasih sayang antarsesama, empati, pengorbanan, tanggung jawab,

keadilan dan kesetiaan; (4) fungsi perlindungan, mengajarkan tentang rasa

aman, pemaaf, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup; (5) fungsi

ekonomi, mengajarkan tentang hemat, ketelitian, kedisiplinan, dan

keuletan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga; (6) fungsi

pendidikan, mengajarkan tentang penyiapan sumber daya manusia yang

berkualitas; (7) fungsi pelestarian lingkungan, mengajarkan tentang upaya

untuk mewujudkan kelestarian lingkungan ditengah kepadatan jumlah

penduduk yang makin tinggi; dan (8) fungsi reproduksi, mengajarkan

tentang upaya keluarga untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas.

3. Pertumbuhan Penduduk Seimbang

Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dan berharga

bagi setiap bangsadan negara, karena dengan kemampuannya, penduduk

dapat mengelola sumber daya alam dan lingkungannya sehingga mampu

memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya secara

berkelanjutan, di samping pengaturan hubungan sosial di antara mereka

sehingga mampu berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan sejahtera.

Dari segi kuantitas, jumlah penduduk merupakan potensi tenaga kerja

yang bermanfaat dalam rangka menghasilkan barang-barang produksi,

tetapi di lain pihak penduduk juga memerlukan barang-barang konsumsi

untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar, dengan

tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, serta persebaran penduduk

yang tidak seimbang sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung

lingkungan, akan menjadi masalah dan beban bagi masyarakat dan negara

yang bersangkutan. Bentuk hubungan antara pertumbuhan penduduk dan

pembangunan ekonomi adalah positif di negara maju, tetapi di negara yang

sedang berkembang hubungan tersebut masih negatif. Dalam upaya

menanggulangi kelaparan, kemiskinan dan peningkatan pendidikan, akan

sangat diuntungkan jika angka pertumbuhan penduduk dapat diturunkan,


74

karena jika tidak diturunkan, maka kuantitas dan kualitas sumber daya

alam akan mengalami penurunan, seiring dengan tingginya angka

pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data BKKBN menyatakan bahwa Indonesia akan

mengalami bonus demografi pada tahun 2025-2030 dimana jumlah

penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih mendominasi dari warga

tidak produktif (balita dan lansia) yakni jumlahnya 50 persen labih dari

jumlah penduduk usia lainnya. Bonus demografi bisa menjadi anugrah

apabila penduduknya berkualitas dan sebaliknya bisa juga menjadi

bencana apabila penduduknya tidak berkualitas.

Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yangs seimbang, maka

harus dicapai angka kelahiran total (Total Fertelity Rate/TFR) 2,1. Oleh

karena itu program keluarga berencana merupakan salah satu upaya untuk

mencapai kondisi tersebut.

B. Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan

cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama suatu

organisasi berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang

terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Berdasarkan visi di atas,

maka ditetapkan misi Dinas Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana

yaitu :

1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran

dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana

pelayanan keluarga berencana

3. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan,

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

4. Meningkatkan kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga


75

C. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk &

Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur

Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai

upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah . Berdasarkan

Misi pertama RPJMD Kabupaten Kutai Timur yaitu :“Meningkatkan Kualitas

Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha

Esa”, maka dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pengendalian Penduduk & keluarga Berencana, tujuan, sasaran dan kebijakan

yang disusun sebagai berikut :


76

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk & KB Kabupaten Kutai Timur

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama OPD)

Rumus Satuan Kondisi Saat Ini

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021

1 Menurunnya laju Pertumbuhan Penduduk

Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)

ln(

) Persen

1,25 1,25 1,23 1,21 1,19 1,17

Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15 – 49 Tahun

Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 Tahun) TFR = 5 ∑

Rate 2,13 2,33 2,31 2,28 2,25 2,24

2 Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Meningkatnya Pemakaian Kontrasepsi

Cakupan penggunaan kontrasepsi (CPR) (IKU)

∑

∑ X 100 %

Persen 54,34 65,6 65,8 66,0 66,2 66,4

Persentase Peserta KB Aktif MKJP ∑

∑ X 100 %

Persen 12,98 21,7 22,3 23,5 24,5 25,5

Persentase penurunan angka ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi

∑

∑ X 100 %

Persen 29 27 25 20 15 12

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (IKU)

∑

∑ x 100

%

Persen 19,09 10,26 10,14 9,91 9,79 9,67

Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) (IKU)

ASFR(15-19) =

X 1000

PER 1000 kelahiran

hidup 41,31 42 40 38 36 34


77

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran (Semua Indikator Kinerja Utama OPD)

Rumus Satuan Kondisi Saat Ini

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

2017 2018 2019 2020 2021

3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan KB

Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana BPPKB

Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB)

∑

∑ Rasio 1,33 1,33 3,78 3,78 3,78 3,78

Rasio Balai Penyuluh KB 1 unit setiap kecamatan

∑

∑ Rasio 0,11 0,11 0,22 0,67 1 1

Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 PPKBD

∑

∑

Rasio 0,67 0,67 1 1 1 1

4 Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Meningkatnya peran IMP, kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) dan kelompok UPPKS

Meningkatnya kemandirian keluarga dalam ber – KB UPPKS

∑

∑ x 100 % Persen 6,36 6,50 7,20 7,50 8,50 90

Meningkatnya kualitas (keaktifan) kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

∑

∑ x 100 persen 38,33 38,33 53 67 82,5 95

5 Meningkatnya kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

∑

∑ x 100 Persen 86,22 87,61 88 89 90 95


78

D. Strategi Dan Kebijakan OPD

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Kesehatan 2010-2015, maka perlu strategi dan arah kebijakan yang

terencana,terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara

konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensip. Strategi, Kebijakan

Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 –

2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 –

2021 yaitu : “peningkatan struktur keluarga sejahtera”.

Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam mewujudkan Visi dan

Misi Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Kabupaten Kutai

Timur, dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program dan

kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI TIMUR YANG SEJAHTERA MELALUI PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG SEIMBANG DAN KELUARGA BERKUALITAS

MISI I : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk

1 Menurunnya angka laju pertumbuhan penduduk

1.1. Meningkatnya penyediaan informasi dan data mikro Keluarga

1.1.1 Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu

2 Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS 15 – 49 Tahun

2.1 Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah

2.2.1 Mengintensifkan promosi keluarga berencana dan peningkatan kuantitas dan kualitas akses pelayanan keluarga berencana


79

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi

3.1 Meningkatkan keterjangkauan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada masyarakat

3.1.1 Mendorong terbentuknya kampung KB

3.1.2 Penguatan kapasitas kelembagaan program kependudukan dan Keluarga Berencana

3.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana KB

3.2.2 Pemenuhan kebutuhan ALOKON khususnya kepada masyarakat tidak mampu

MISI II : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pelayanan keluarga berencana

4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas sarana & prasarana pelayanan KB

4.1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.1.1 Meningkatkan kualitas manajemen dan kapasitas kelembagaan serta meningkatkan pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien

4.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan KB

4.2.1 Peningkatan kuantitas Balai Penyuluh KB ditingkat Kecamatan

5. Meningkatkatnya kapasitas pengelola program pelayanan KB

5.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan KB

5.1.1 Meningkatkan kuantitas pendidikan pelatihan teknis bagi pengelola program pelayanan KB

5.1.2 Mendorong terciptanya formasi kepegawaian yang maksimal terkait tenaga penyuluh KB

MISI III Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga


80

Meningkatkan jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana

6 Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana

6.1.1 Mengembangkan kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana

6.1.2 Memantapkan peran serta institusi masyarakat pedesaan dalam pelaksanaan program KB dan Keluarga Sejahtera

MISI IV Meningkatnya kualitas keluarga dan Ekonomi Keluarga

Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam peningkatan kesejahteraan keluarga

Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga

Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi di seluruh wilayah

Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi tribina (BKB,BKR, BKL), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga

Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

Peningkatan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga


81

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan

program prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Timur yang sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan

pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk

setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program

prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,

merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome

merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries

tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam

satu program.

Berdasarkan uraian visi dan misi, Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur mengagendakan Program Pembangunan

Pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2016 – 2021

disajikan pada table 5.1 dibawah ini.


82

Tabel 5.1

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan OPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

Tujuan Sasaran Program & Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcame) & Indikator Kinerja

Kegiatan (Output)

Satuan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)


Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kapasitas sarana & prasarana pelayanan KB

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terselenggaranya sistem pelayanan publik dengan baik

1. Penyediaan jasa

komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik di Lingkungan DPPKB Orang 83 25 83 37 100 56 100 67 100 69 100 91

- Jaringan Telpon

Line 2 12 2 15 2 18 2 20 2 23 2 26

- Jaringan Listrik Jaringan 1 5 1 10 1 20 1 25 1 30 1 35

- Jaringan Air Jaringan 1 8 1 12 1 18 1 22 1 26 1 30

2. Penyediaan jasa

administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan

Orang - - 5 37 12 250 12 250 12 250 12 250


83




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor

Unit/ Gedung 1 150 1 110 1 150 1 170 1 185 1 195

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor DPPKB Jenis - - 24 60 jt 26 75 28 95 31 120 35 150

5. Penyediaan Makan & Minum Rapat / Tamu

Terpenuhinya kebutuhan makan & minum rapat di lingkungan DPPKB

Orang 50 12 jt 55 50 jt 55 50 jt 55 50 jt 55 50 jt 55 50 jt

6. Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terlaksananya Rapat koordinasi dalam dan luar daerah

Kali 10 158 15 447 20 600 24 900 26 950 28 1 M

7. Pengadaan Peralatan Kantor

Tersedianya peralatan kantor

Unit - - 6 149 5 250 5 300 3 350 5 400

8. Pendidikan & Pelatihan Formal.

Tersedianya tenaga tekhnis DPPKB Orang - - 10 150 10 150 10 150 10 150 10 150

9. Rapat Koordinasi (RAKORDA) Pengendalian Penduduk & KB.

Terlaksananya RAKORDA Pengendalian Penduduk

Kali - - 2 50 2 100 2 150 2 200 2 300


84




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Surat Masuk & Surat Keluar

Lembar

- - - - 360 14 390 14 400 14 450 14



PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tersedianya peralatan dan perlengkapan penunjang kinerja Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas

Unit moto

r/ mobil

6 Mobil

14 Motor

106 jt

3 mobil

54 jt

8 mobil 26 motor

300 jt

9 Mobil & 26 Moto

r

400 jt

10 Mobil & 26 Moto

r

500 jt

10 Mobil &

26 Motor

500

2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Unit/ gedu

ng - - 1 66 1 75 1 80 1 90 1 90

3. Pengadaan kendaraan mobil jabatan

Tersedianya Mobil Jabatan

Unit/ Mobil

- - - - 3 600 jt 4 1.000 - - - -

4. Pengadaan kendaraan operasional

Tersedianya kendaraan operasional kantor

Unit/ Mobil

- - - - 2 900 2 900 2 900 2 900


85




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021




PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terciptanya Perencanaan dan Monev terintegrasi dan akuntabel berbasis data terkini dan akurat

1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Terdapatnya laporan prognosis realisasi anggaran.

Dokumen

2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 50

2. Penyusunan LKJ-IP DPPKB

Terdapatnya laporan kinerja instansi pemerintahan DPPKB

Dokumen

1 50 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75

3. Penyusunan Renstra DPPKB

Tersedianya Laporan Renstra DPPKB

Dokumen

- - 1 100 - - - - - - - -

4. Penyusunan Renja DPPKB

Tersedianya Laporan Renja DPPKB

Dokumen

1 50 1 75 1 75 1 75 1 75 1 75

5. Evaluasi Renstra DPPKB

Tersedianya Laporan Renstra DPPKB yang akurat

Dokumen

- - - - 1 75 jt 1 75 jt 1 75 jt 1 75 jt


86




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


6. Monitoring & Evaluasi Kegiatan DPPKB

Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Kegiatan DPPKB

Kecamata

n 18 200 - - 9 90 18 200 18 250 18 300

7. Laporan Keuangan akhir semester

Tersedianya Laporan Keuangan akhir semester

Dokumen

2 50 2 50 2 50 2 60 2 70 2 70



PROGRAM PENINGKATAN ADVOKASI PERGERAKAN DAN INFORMASI

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Advokasi

Tersedianya 5 Paket Prototipe Materi dan Media Advokasi

Paket - - 18 250 jt 18 250 jt 18 250 jt 18 250 jt 18 250 jt

2. Klaster Data Base Kampung KB

Terpenuhinya Data-Data Keluarga Berencana di Kampung KB

Desa/ Dok

- - 27 500 jt 27 500 jt 27 500 jt 27 500 jt 27 500 jt

3. Penayangan Informasi Pembangunan Kependudukan dan KB melalui Media Massa (Cetak dan Elektronik), Media Luar Ruang, Seni dan Budaya/Media Tradisional

Terlaksananya Penayangan Informasi Pembangunan Kependudukan dan KB di Kab. Kutai Timur

Paket/ Kec.

- - 18 250 jt 18 300 jt 18 350 jt 18 350 jt 18 350 jt


87




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021




PROGRAM PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN LINTAS SEKTOR PEMERINTAH DAN SWASTA SERTA PEMERINTAH DAERAH

1. Pelatihan Tenaga

Pengelola Advokasi KKBPK

Terpenuhinya Tenaga Pengelola Advokasi yang Kompeten (Stakeholder dan Mitra Kerja)

Orang - - 72 250 jt 72 250 jt 72 300 jt 72 300 jt 72 301

2. Pertemuan &

Sosialisasi program pembangunan kependudukan dan KB

Terlaksannya Sosialisasi Program KKBPK secara Berkesinambungan

Orang - - 300 500 jt 300 500 jt 300 500 jt 300 500 jt 300 500 jt



PROGRAM PENINGKATAN PENYULUH DAN KIE

Tersedianya Peningkatan Penyuluhan dan KIE

1. Penyuluhan KIE Kependudukan dan KB Terpadu di Kampung KB

Terlaksananya Penyuluhan KIE Kependudukan dan KB di Kampung KB

Kampung KB

- - - - 8 150 jt 12 200 jt 15 250 jt 19 350 jt

2. Pengadaan buku pedoman advokasi KIE dan KIE KIT

Tersedianya Buku Pedoman Advokasi KIE dan KIE KIT di Kab Kutim

Paket - -

500 Buku Pedoman dan 200 KIE KIT

250 jt


250 jt


250 jt


250 jt


250 jt


88




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


3. Penyediaan Materi KIE dan Sosialisasi Pada Klinik KB

Tersedianya Materi KIE di Klinik KB

Paket - -

200 Materi KIE

250 jt

200 Materi KIE

250 jt

200 Materi KIE

250 jt

200 Materi KIE

250 jt

200 Materi KIE

250 jt

4. Pertemuan KIE Kependudukan dan KB Terpadu

Tersedianya Tenaga pengelola advokasi dan KIE

Orang - - 72 250 jt 72 250 jt 100 300 jt 100 300 jt 100 300 jt

5. Sosialisasi penyuluhan/sarasehan/talkshow/roadshow/program pengendalian penduduk dan KB pada kelompok masyarakat

Terselengaranya Sosialisasi Penyuluhan/Sarasehan/Tolkshow/Roadshow program pengendalian penduduk dan KB

Desa - - 64 450 jt 64 450 jt 64 450 jt 64 450 jt 64 450 jt

6. Oreintasi dan Pembinaan Satuan Karya Keluarga Berencana (SAKA KENCANA)

Terdapatnya Anggota Saka Kencana yang terlaltih

Peserta

- - 100 75 jt 100 75 jt 100 75 jt 100 75 jt 100 75 jt

Mengembangkan kualitas dan kemampuan serta sarana bagi PKB/PLKB dan IMP

Tercapaianya Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB dan IMP di Kab. KUTIM yang terlatih

PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN PKB/PLKB DAN IMP

Kuantitas gerakan tenaga penyuluh Keluarga Berencana


89




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


1. Rakor Bidang

Penyuluhan & Penggerakan

Terlaksananya Rakor Bidang Penyuluh & Penggerak

Orang - - - - 138 300 jt 138 300 jt 145 350 jt 150 400 jt

2. Penyediaan sarana

dan prasarana pendukung lainnya bagi PKB/PLKB/TPD dan IMP

Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung lainnya bagi PKB/PLKB/TPD dan IMP

Orang - - - - 68 200 jt 68 200 jt 68 300 jt 68 350 jt

3. Peningkatan Tekhnis

SDM tenaga PKB/PLKB/TPD dan IMP

Terlatihnya tenaga PKB/PLKB/TPD dan IMP

Orang - - - - 68 250 jt 68 250 jt 68 350 jt 68 400 jt


Terkendalinya pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi

PROGRAM MENINGKATKAN DUKUNGAN OPERASIONAL PROGRAM KKBPK LINI LAPANGAN

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bagi petugas lapangan Keluarga Berencana

1. Operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB

Terintegrasinya program KKBPK di Kampung KB

Kec. - - 1 102 jt 1 102 jt 1 102 jt 1 102 jt 1 102 jt

2. Pembangunan Balai

Penyuluh Tersedianya Balai Penyuluh Kec. - - - - 2 700 jt 2 700 jt 3 850 jt 3 850 jt


90




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


3. Operasional Balai

Penyuluh

Tersedianya Operasional Balai Penyuluh

Balai/ Kec.

- - - - 18 900 jt 18 900 jt 18 1 M 18 1 M

4. Operasional Kampung

KB

Tersedianya Operasional kampung KB

Kampung KB/

Desa

- - - - 19 1, 9 M 19 1, 9 M 19 1, 9 M 19 1, 9 M

5. Pembangunan Sekretariat Kampung KB

Terlaksananya pembangunan sekretariat kampung KB

Desa - - - - 2 700 jt 2 700 jt 2 700 jt 2 700 jt

6. Pengembangan jejaring kemitraan pembinaan lini lapangan

Terwujudnya temu kader, jambore kabupaten dan kesatuan gerak Lini lapangan

Kader - - - - 30 200 jt 68 400 jt 70 420 jt 75 450 jt

7. Biaya Operasional Pembinaan kampung KB

Tersedianya Operasional Pembinaan kampung KB

Kampung KB / Kec.

- -

19 Kampng KB di 18 Kec.

540 jt


540 jt


540 jt


540 jt


540 jt

8. Bantuan Koordinasi Pelaksanaan Kampung KB

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kampung KB

Kec - - 8 200 jt 8 200 jt 8 200 jt 8 200 jt 8 200 jt

9. Pengadaan GenRe

KIT Tersedianya Genre KIT Set - - - - 50 100 jt 75 150 jt 100 200 jt 150 250 jt


91




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


10. Pengadaan BKL KIT Tersedianya BKL KIT Set - - - - 20 110 jt 40 250 jt 60 350 jt 75 450 jt



PROGRAM MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA PRASARANA PEYULUHAN KB

1. Pengadaan sarana

kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB

Tersedianya Sarana Petugas Lapangan KB

Set - - - - 33 264 jt 68 350 jt 68 400 jt 68 450

2. Pengadaan Sarana kerja PPKBD dan Sub PPKBD

Tersedianya Sarana Petugas Lapangan KB

Set _ _ _ _ 34 85 jt 94 250 jt 94 250 jt 94 300

3. Pengadaan Kendaraan

roda 2 ( Dua ) PLKB Tersedianya Kendaraan roda 2 (motor) Petugas PLKB

Unit _ _ _ _ 10 160 jt 20 400 jt 10 200 jt 18 200

4. Pengadaan Sarana KIT

dan Media Lini Lapangan (Pengadaan KIE KIT)

Tersedianya Sarana KIE KIT Set _ _ _ _ 34 157 jt 34 157 jt 34 157 jt 34 157


92




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


5. Pengadaan Personal

Computer untuk Balai Penyuluh KB dan Gudang

Tersedianya Computer untuk Balai Penyuluh dan Gudang

Unit _ _ _ _ 8 119 jt 10 200 jt 10 200 jt 10 200

6. Pengadaan Alat LCD

Proyektor untuk Balai Penyuluhan KB

Tersedianya Sarana (LCD) di Balai Penyuluh

Unit _ _ _ _ 8 80 jt 10 100 jt 5 60 jt 5 60 t

7. Pengadaan Note

BOOK/Laptop untuk Balai Penyuluhan KB

Tersedianya Sarana (Note BOOK/Laptop ) untuk Balai Penyuluh

Unit _ _ _ _ 8 76 jt 13 90 jt 16 120 jt 18 170

8. Pembanguna Gapura

Kampung KB Tersedianya Prasarana Kampung KB Unit _ _ _ _ 8 79 jt 8 79 jt 8 79 jt 8 79 t

9. Pengadaan Mobil

Operasional lapangan (MUYAN) KB

Tersedianya Mobil Pelayanan untuk Petugas KB Unit _ _ _ _ 1 1,2 M _ _ _ _ _ _

10. Pengadaan Mobil

Operasional lapangan (MUPEN) KB

Tersedianya Mobil Operasinal Penerangan KB Unit _ _ _ _ 1 650 jt _ _ _ _ _ _

11. Pengadaan Mobil

Jemput-antar Calon Akseptor

Tersedianya 1 unit Mobil Jemput-antar calon Akseptor

Unit - - - - 1 500 jt _ _ _ _ _ _


93




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


12. Pengadaan

Kendaraan Distribusi ALOKON

Tersedianya 1 Unit Kendaraan Distribusi ALOKON

Unit - - - - 1 400 jt _ _ _ _ _ _

13. Pengadaan Implan

KIT Tersedianya Sarana Implan KIT

Set - - - - 50 150 jt 50 165 jt 50 185 jt 50 200 jt

14. Pengadaan IUD KIT Tersedianya Sarana IUD KIT Set - - - - 50 237 jt 50 270 jt 50 275 jt 50 300 jt

15. Pengadaan Obgyn

Bed Tersedianya Sarana Obgyn Bed Unit - - - - 10 75 jt 10 85 jt 10 120 jt 10 150 jt

Meningkatkan pembelajaran untuk mengenal usaha skala rumah tangga melalui kelompok UPPKS mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera


PROGRAM PEMBINAAN KEMITRAAN DAN PERMODALAN BAGI KELOMPOK UPPKS

Meningkatnya partisipasi/ kualitas kelompok PUS, KPS dan KS 1 dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera

1. Pelaksanaan

Pendampingan dan magang bagi Anggota Kelompok UPPKS

Meningkatnya pngetahuan bagi anggota Kelompokm UPPKS

Kelmpok/ Kec.

_ _ _ _

4 Kel. di 4 Kec.

150 jt 4 Kel. di 4 Kec.

150 jt

6 Kel. di 6

Kec.


250 jt

Sangatta


94




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


2. Penilaian Kelompok

UPPKS Menuju Keluarga Sejahtera

Meningkatnya Motivasi Kelompok UPPKS agar tetap berkembang

Kelmpok/ Kec.

_ _ _ _ 6 Kel. di 6 Kec.


200 jt

8 Kel. di 8 Kec.


300 jt

Kab. Kutim

3. Pelatihan Bagi

Kelompok UPPKS bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Terlaksananya Pelatihan Bagi ibu rumah tangga Dalam membangun Keluarga Sejahtera

Kelmpok/ Kec.

_ _ _ _

4 Kel. di 4 Kec.


250 jt

5 Kel. di 5

Kec.


350 jt

Kab. Kutim

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan remaja dalam pelayanan Pusat Informasi Konseling (PIK R/M) dan kualitas kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang memiliki anak remaja

Meningkatnya kualitas pengurus PIK R/M dalam pengembangan dan pelayanan Pusat Informasi Konseling (PIK) dan kelompok BKR yang memiliki anak remaja

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING R/M

1. Jambore Pembinaan

Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa Terlaksananya

Jambore Pembinaan Kelompok PIK Remaja Mahasiswa

Kelmpok/ Kec.

_ _ _ _

4 Kel. di 4 Kec.


200 jt

12 Kel. di 12 Kec

.

300 jt

14 Kel. di 14 Kec.

350 jt

Sangatta


95




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


2. Lomba Duta

Remaja/Mahasiswa GenRe TK. Kabupaten ,Propinsi dan Nasional

Terlaksananya Lomba duta Remaja/Mahasiswa GenRe Tk Kabupaten ,Propinsi dan Nasional

Orang _ _ _ _ 20 100 jt 20 150 jt 25 200 jt 25 250 jt

Sangatta

3.Penyuluhan Bina

Keluarga Remaja (BKR) untuk Membangun Ketahanan Keluarga Sejahtera

Terlaksananya Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk Membangun Ketahanan Keluarga Sejahtara

Kelmpok/ Kec.

_ _ _ _

5 Kel. di 5 Kec.

100 jt

10 Kel. di

10 Kec.

200 jt

15 Kel. di 15 Kec

.

300 jt

17 Kel. di 17 Kec.

350 jt

Kab. Kutim



PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

1. Penyuluhan Bina Keluarga yang Memiliki Balita

Terlaksananya Bina Keluarga yang Memiliki Balita

Kec. _ _ _ _ 7 200 jt 11 350 jt 13 350 jt 15 400 jt

Kab. Kutim

2. Orentasi dan

Woskshop bagi kader Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Lansia

Terlaksananya orentasi dan Workshop bagi kader BKB dan BKL

Orang _ _ _ _ 50 150 jt 50 150 jt 100

300 jt 150 350 jt

Kab. Kutim

3. Penyuluhan Bina Keluarga yang Memiliki Lansia

Terlaksananya Bina Keluarga yang Memiliki Lansia

Kec. _ _ _ _ 7 200 jt 11 350 jt 13 400 jt 15 450 jt

Kab. Kutim


96




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021




PROGRAM BINA KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA

1.Peringatan Hari Keluarga TK. Kab, Prov & Nasional (HARGANAS) Terlaksananya Hari

Keluarga Nasional Kali 3 27 jt 3 57 jt 3 100 jt 3 120 jt 3 150 jt 3 160 jt

BKKBN

Nasional,

Prov. &

Kab. Kutim



PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Tercapainya Keluarga Kecil Bahagian dan Sejahtera

1. Distribusi Alat Kontrasepsi (ALOKON) ke tingkat lini lapangan

Terpenuhinya kebutuhan alat kontrasepsi di tingkat lini lapangan

Faskes

32 40 jt 37 48 jt 40 51 jt 45 57 jt 50 63 jt 50 63 jt

2. Bantuan Biaya

Operasional Dukungan Distribusi ALOKON KB

Terlaksananya Distribusi ALOKON

Faskes

_ _ _ _ 70 275 jt 70 280 jt 70 300 jt 70 300 jt


97




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


3. Pertemuan dan

pelatihan Medis Teknis dalam pengelola KB

Terlaksananya pertemuan Medis dan pengelola KB Setiap tahun

Orang _ _ _ _ 20 100 jt 30 150 jt 35 200 jt 40 250 jt

4. Pembinaan Lomba-

Lomba untuk Kesertaan Ber-KB Terbinanya

Kelompok KB Kelmpok

_ _ 4 50 jt 4 100 jt 4 100 jt 4 100 jt

5. Pembinaan

Pencapaian Kesertaan Ber-KB Rendah di Kecamatan

Terbinanya Peningkatan Kesertaan Ber-KB

Kec. _ _ 5 200 jt 9 300 jt 18 500 jt 18 500 jt

6. Pertemuan Dengan

Mitra Kerja Dalam Peningkatan Kesertaan Ber-KB MKJP

Tercapainya Kesepakatan dengan Mitra Kerja dalam peningkatan kesertaan Ber-KB MKJP

Orang _ _ 45 400 jt 45 400 jt 45 400 jt 45 400 jt



PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

Terpenuhinya Pelayan Kontrasepsi terhadap Peserta KB

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Terlaksananya pelayanan pemasangan kontrasepsi KB untuk PUS Peserta KB Baru & PUS Peserta KB aktif

PUS/ Kec.

150

PUS di 4

Kec.

100 jt

200

PUS di 5

Kec.

200 jt

2000 PUS di 18 Kec

.

750 jt

4000 PUS di 18 Kec

.

1 M

6000 PUS di 18 Kec.

1,5 M


98




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


2. Pengandaan Alat

Obat Kontrasepsi Tersedianya alat obat kontrasepsi KB

Faskes

_ _ 37 200 jt 40 400 jt 42 500 jt 45 600 jt 50 650 jt



PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

1. Sosialisasi dan Monev Kampung KB

Meningkatnya pengetahuan tentang Keluarga Berencana pada masyaraka di lingkungan Kampung KB

Kpung KB/ Kec.

_ _ 19/ 18

100 jt 19/ 18

100 jt 19/ 18

100 jt 19/ 18

100 jt 19/ 18

100 jt

2. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga

Tersedianya Data Informasi Kependudukan KB yang akurat

KK/ Dok

- - 10.000

KK 100 jt

50.000 KK di 3 Kec & 1 Dok

500 jt

70.000 KK di 3 Kec & 1 Dok

700 jt

70.000 KK di 3 Kec & 1 Dok

700 jt

70.000 KK di 3 Kec & 1

Dok

700 jt

3. Pemanduan &

Singkronisasi Kebijakan Kependudukan

Terselengaranya Rakor Pemanduan & Singkronisasi Data Kependudukan Kali _ _ _ _ 1 100 jt 2 200 jt 2 250 jt 2 300 jt

4. Pemetaan Perkiraan

Pengendalian Penduduk

Tersedianya Data Pemetaan Kependudukan Dok - - - - 1 200 jt 1 200 jt 1 200 jt 1 200 jt


99




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021


5. Sosialisasi Sekolah

Siaga Kependudukan Tercapainya Program Kependudukan KB Dan Pembangunan Keluarga

Orang/ Kec.

- - - -

120 Org

dari 3 Kec.

150 jt

160 Org

dari 4 Kec.

200 jt

160 Org

dari 4 Kec.

250 jt 320 Org

dari 8 Kec.

550 jt



PROGRAM ORIENTASI LINI LAPANGAN

1. Operasional Balai Penyuluh KB

Tersedianya Balai Penyuluh KB di Kecamatan Sangatta Utara

Unit/ Kec.

- - - - 1 50 jt 1 50 jt 1 65 jt 1 65 jt

2. Operasional Balai PKB Kongbeng

Tersedianya Balai Penyuluh KB di Kecamatan Kongbeng

Unit/ Kec.

- - 1 45 jt 1 50 jt 1 50 jt 1 65 jt 1 65 jt

3. Orientasi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan

Tersedianya Tenaga Penyuluh Kampung Keluarga Berencana di Kecamatan yang handal

Orang - - - - 68 100 jt 68 200 jt 68 300 jt 68 300 jt


100




Kegiatan (Output)

Satuan


2016 2017 2018 2019 2020 2021




PROGRAM PELAKSANAAN MODEL-MODEL KEGIATAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pembinaan Generasi Berencana (GenRe) Terpadu

Terbinya GenRe di Kampung KB

Kelompok

PIK R/M

- - 5 100 jt 5 100 JT

7 150 jt 7 150 jt 10 200 jt


101

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan

mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan Misi I

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021 :

Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa

Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator Kinerja

Kondisi Pada Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Cakupan Peserta KB Aktif

90,10 65 % 69 % 73 % 77 % 81 % 85 % 85 %

2 Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

20,93 % 20,78 % 19,58 % 18,38 % 18,7 % 17,97 % 16,87 % 16,87 %

Sedangkan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada SPM sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 6.2 Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada SPM

No Indikator Kinerja Kondisi Awal

Target Capaian Setiap Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun

1,6 1,2 1,19 1,17 1,15 1,13 3,5 %

2 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 82,6 47,3 48 50 54 58 65 %

4 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

29% 27% 25% 20% 15% 12% 5 %

5 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

- 86% 88% 90% 92% 94% 96%


102

No Indikator Kinerja Kondisi Awal

Target Capaian Setiap Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

6 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

86,22% 87,61% 88% 89% 90% 95% 100 %

7 Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan

8,88 36,76 47,05 63,23 73,52 88,32 100%

8 Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

- 62,96% 66,66% 78,01% 85,10% 95,02% 100%

9 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

11% - - 10% 20% 25% 30 %

10 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa

43,12% 43,12% 48,81% 95,36% 95,36% 95,36% 100 %


103

BAB VII PENUTUP

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu

urusan wajib dari Pemerintah Daerah didalam penyelenggaraan Pemerintahan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) didasarkan pada prinsip

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang setara. Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur yang memiliki sumber daya yang berlimpah dan sumber daya manusia yang

memadai. Kehadiran Lembaga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang menjunjung tinggi perwujudan keluarga yang berkualitas dalam

Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur.

Oleh karena itu, rencana strategis ini hendaknya dapat dijabarkan pula untuk

pembinaan sumberdaya manusia, seiring dengan rencana implementasi program

hingga perencanaan dan alokasi anggaran yang memadai.

Sebagai Lembaga baru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Kutai Timur sangat memerlukan dukungan dari SKPD lain.

Mengingat Lembaga ini bukan saja menangani urusan Keluarga Berencana tetapi juga

generasi penerus bangsa, lansia yang merupakan arus utama yang bukan hanya

berada pada bidang ini saja namun juga SKPD lain. Untuk itu komitmen dan

konsistensi Pemimpin dan Pengambil Kebijakan pada jajaran kepemerintahan dan

lembaga/institusi pendukung lainnya sangat dibutuhkan.

Selain itu letak dan posisi Kabupaten Kutai Timur yang terbuka, yang

berbatasan langsung dengan negara lain, telah menarik migrasi dari luar yang

membawa ekses limpahan seperti penyebaran narkoba, dan HIV/AIDs.

Aspek pembiayaan program/kegiatan untuk Dinas PP & KB tidak harus

dikelompokkan pada sektor tertentu, tapi dapat di sebarkan pada semua sektor

pembangunan sebagai bentuk komitmen sektoral terhadap keadilan dan kesetaraan

gender.

Documents

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana