Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. …banglikab.go.id/assets/instansi/26/pengumuman/RENSTRA... · 2019. 9. 11. · Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bangli

Rencana Strategis 2016-2021 i

KATA PENGANTAR

Perda Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Bab II pasal 2 (dua), memberikan arahan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bangli, dibentuk Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang memiliki kapasitas untuk

melaksanakan kewenangan Bupati sebagaimana Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Bangli. Oleh sebab itu

wajib menyusun Rencana Strategis seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negarra Republik Indonesia Nomor 5679).

Rencana Strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya menyiasati keterbatasan sumberdaya yang

dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai. Rencana Strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli merupakan dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021

guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 : “Membumikan Ajaran

Tri Sakti Bung Karno untuk Mewujudkan Bangli Yang Gita Shanti” .

Berdasarkan hal tersebut diatas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli merupakan penjabaran lebih lanjut

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2016-2021

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi

pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangli. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana

Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Bangli yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas Pelayanan Perizinan dan

Penanaman Modal kepada masyarakat dan dunia usaha.

Bangli, 1 Oktober 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bangli,

Ir. I MADE ALIT PARWATA, M.Si

NIP. 196602191992031012


Rencana Strategis 2016-2021 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................................. 3

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................................... 5

1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................................. 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD ..................................................................................... 8

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD .............................................................. 8

2.2. Sumber Daya PD .................................................................................................. 26

2.3. Kinerja Pelayanan PD ........................................................................................ 27

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD .......................................... 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PD ……………….......................................... 40

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD….............. 40

3.2.Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .......... 42

3.3.Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bali ……………………........................ 43

3.4. Telahaan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................... 44

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .................................................................................. 45

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN …………………………..................................................... 48

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.............................................................. 48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………………………………………. 50

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ................................. 51

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................................................ 52

BAB VIII PENUTUP .................................................................................................................. 53


Rencana Strategis 2016-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia yang secara efektif diberlakukan sejak

tanggal 1 Januari 2001, telah mendorong manajemen pembangunan daerah yang berorientasi

pada tata kepemimpinan yang baik (Good Governance) dalam kerangka mewujudkan nilai

kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Good

Governance lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai perilaku

pembangunan di daerah, baik didunia usaha maupun pemerintah daerah dengan diatur oleh

tiga pilar utama, yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi serta adanya kepastian hukum

(rule of law) yang jelas. Interaksi tersebut memberikan penekanan pada fungsi dan peran pada

berbagai pelaku pembangunan, yaitu :

a. Peran pemerintah adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan yang kondusif

bagi tumbuh dan kembangnya inisiatif lokal dalam rangka menghasilkan berbagai nilai dan

makna bagi pembangunan daerah.

b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam rangka mensejahterakan

masyarakat setempat. Dengan demikian penciptaan peluang dan lapangan pekerjaan serta

pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara insentif maupun

ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat setempat dan

pemerintah.

c. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai-nilai sosial bagi pengembangan modal sosial

kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan

terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Secara umum beberapa perubahan penting pada lingkungan strategis pemerintah yang perlu

mendapat perhatian adalah :

1. Berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan bebas KKN serta semakin besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah

yang bersih dari praktik-praktik KKN.

2. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;



3. Berlakunya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Perubahan paradigma tersebut mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan

berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan

yang baik. Sejalan dengan perubahan tersebut maka terjadi pula perubahan paradigma dalam

pembangunan, dari yang berorientasi keatas menjadi berorientasi pada kepentingan

masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam perencanaan dan pertanggungjawaban

pembangunan di era desentralisasi ini, kepentingan masyarakatlah yang lebih diperhatikan

dibandingkan kepentingan pemerintah itu sendiri.

Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih

efesien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun

2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan

membuat rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah lainnya. Untuk merealisasikan

hal tersebut Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah juga diwajibkan membuat

dokumen perencanaan yang diaplikasikan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen ini

berfungsi sebagai dokumen rencana kerja (Renja) PD untuk lima tahunan, juga dijadikan

sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan dan pembangunan sebagai perwujudan

visi dan misi kepala daerah.

Perencanaan Strategis merupakan proses penyusunan rencana strategis yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu (untuk periode lima

tahunan) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin

timbul. Dokumen yang dihasilkan dari perencanaan strategis disebut Rencana Strategis atau

populernya disebut Renstra.

Renstra diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan

dicapai dan bagamana cara pencapaiannya. Perencanaan strategis merupakan awal dari proses

akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu proses

penyusunan renstra memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan untuk

mencapai keberhasilan perencanaan strategis harus merupakan bagian dari satu siklus secara

makro yang berakhir pada pertanggungjawaban mandat yang diberikan kepada pemerintah

untuk melaksanakan tugas kepemerintahannya.

Untuk menjawab persoalan dan tantangan yang terjadi maka akan dirumuskan dalam

kebijakan pembangunan dibidang perekonomian yang akan tertuang dalam Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli.



1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Penanaman Modal

dan Pelatanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomr 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarra Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal;

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu;



13. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan

Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;

14. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu

Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009

Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009

Nomor 16);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali

Tahun 2014 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupateen Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten

Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daeah Kabupaten Bangli Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011

Nomor 8);



26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daeah Kabupaten Bangli Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013

Nomor 9);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

Tahun 2016 Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51 );

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun

2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

2016-2021 bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Bangli sebagai berikut :

1. Rumusan Program Kerja Perangkat Daerah terhadap jabaran Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah selama lima tahun.

2. Rumusan program dan rencana kegiatan yang merupakan penjabaran lokalitas

Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan Program kewilayahan yang dilengkapi

dengan indikasi pendanaan serta rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Bangli sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sebagai alat ukur dalam melakukan evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Bangli.

3. Mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangli terpilih yaitu “Membumikan Ajaran

Tri Sakti Bung Karno untuk Mewujudkan Bangli Yang Gita Shanti”



Rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana

diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Pasal 7 ayat 1). Rencana ini yang selanjutnya akan menjadi

acuan dalam membuat rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli yang menjadi Perencanaan daerah

selama 1 (satu) tahun (UU No.25/2004 pasal 7 ayat (2).

Selanjutnya dalam pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli telah diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organiasi

dan Tata Kerja Kabupaten Bangli.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra PD) Dinas Penanamann Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bangli 2016-2021 ini disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas,Fungsi dan struktur Organisasi PD

2.2 Sumber Daya PD

2.3 Kinerja Pelayanan PD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan PD.

3.2 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabuaten/Kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pemerintah daerah perlu didukung

dengan perangkat daerah efektif, efisien, rasional dan proporsional. Dengan ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana telah dubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka

dibentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 23 Nopember 2016 tentang Pembentukan

Susuran Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangli salah satunya

adalah Dinas Penanamann Modal dan PTSP Kabupaten Bangli yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Disamping hal tersebut dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bangli merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangli dalam

rangka meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Bangli.

Sesuai dengan BAB II pasal 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13

Tahun 2016 , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli

mempunyai tugas pokok sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam rangka

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non

perizinan.

Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijakan umum bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non perizinan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penanaman

Modal, Perizinan dan Nonperizinan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non

perizinan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas.

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja.

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan.

d. Menilai prestasi kerja bawahan.



e. Merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan

serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan.

f. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait

g. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal, perizinan dan

nonperizinan.

h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas.

i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis.

k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

l. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan

kegiatan Dinas pada setiap : bulan, triwulan, semester, dan tahunan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku.

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan.

b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing kepala sub bagian.

c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian dan bawahan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.


e. Melakukan koordinasi dengan para kepala bidang.

f. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi

dan monitoring, umum dan kepegawaian.

g. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran kegiatan pada sekretariat dan bidang untuk

disampaikan kepada kepala dinas.

h. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

kegiatan pada sekretariat dan bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan

untuk disampaikan kepada kepala dinas.

i. Menyelenggarakan telaahan, kajian dan analisis ketatalaksanaan organisasi.

j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu.



3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN

MODAL.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai

tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang.

b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Kepala Seksi.

c. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan sesuai dengan



e. Mengkaji, menyusun dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana

pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun

wilayah.

f. Mengkaji, menyusun dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup

daerah.

g. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan

memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan

kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.

h. Melaksanakan verifikasi/validasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data perizinan

dan nonperizinan Penanaman Modal.

i. Pembangunan dan Pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman

modal.

j. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas:








e. Penyusunan dan Pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal

lingkup daerah.

f. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar negeri.

g. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

h. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan


5. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :






e. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal.

f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

g. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban penanaman modal sesuai

ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.




j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan


6. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN A

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan A mempunyai

tugas :








e. Melaksanakan pelayanan secara elektronik (PSE) pada Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan A.

f. Mengkoordinir perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

yang meliputi Bidang Kesehatan, PU/ESDM, Perhubungan dan Infokom, Lingkungan

Hidup, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta koordinasi bidang kehutanan.

g. Memimpin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi

Bidang Kesehatan, PU/ESDM, Perhubungan dan Infokom, Lingkungan Hidup,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta mengkoordinasikan bidang kehutanan.

h. Mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang

meliputi Bidang Kesehatan, PU/ESDM, Perhubungan dan Infokom, Lingkungan Hidup,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta mengkoordinasikan bidang kehutanan.

i. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan


7. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan B mempunyai

tugas:






e. Melaksanakan pelayanan secara elektronik (PSE) pada Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan B.

f. Mengkoordinir perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

yang meliputi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Koperasi, Pariwisata,

Kebudayaan, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan.

g. Memimpin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Koperasi, Pariwisata, Kebudayaan,

Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan.

h. Mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang

meliputi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, Koperasi, Pariwisata,

Kebudayaan, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan.






k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal.

8. KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan pelaporan Layanan mempunyai tugas:






e. Mengkoordinir perencanaan penyelenggaraan Pelayanan Informasi, Penangananan

Pengaduan, Pengendalian, Pelayanan Secara Elektronik (PSE), Peningkatan Mutu

layanan dan Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

f. Memimpin penyelenggaraan pelayanan Informasi, Penangananan Pengaduan,

Pengendalian, Pelayanan Secara Elektronik (PSE), Peningkatan Mutu layanan dan

Pelaporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

g. Mengkoordinir penyusunan laporan pelayanan Informasi, Penangananan Pengaduan,

Pengendalian, Pelayanan Secara Elektronik (PSE), Peningkatan Mutu dan Pelayanan

Perizinan dan Nonperizinan.




h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu.

9. KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian.

b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan

ketentuan yang berlaku.

c. Menilai prestasi kerja bawahan;

d. Melakukan penyusunan anggaran kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada

Sekretaris.

e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksana kegiatan di Sub Bagian

setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris.



f. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat.

g. Melaksanakan urusan rumah tangga.

h. Melaksanakan administrasi Pegawai ASN.

i. Penatausahaan barang milik daerah.

j. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis ketatalaksanaan organisasi, analisis

jabatan dan pengukuran beban kerja.

k. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan

keprotokolan.

l. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

10. KASUBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Kasubag. Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian.



c. Menilai prestasi kerja bawahan.

d. Melakukan penyusunan anggaran kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada

Sekretaris.

e. Menghimpun penyusunan anggaran kegiatan pada sekretariat dan masing-masing

bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris.

f. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang setiap : bulan,

triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris.

g. Menghimpun bahan kebijakan dan melaksanakan penyusunan RENSTRA.

h. Melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas.

i. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas.

j. Melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas.

k. Menghimpun bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

pemerintah (LKjIP) Dinas.

l. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya.

m. Melaksanakan penatausahaan keuangan.

n. Melaksanakan pengawasan keuangan.

o. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;



p. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

11. KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi




d. Menyusun anggaran kegiatan Seksi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang.

e. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan

sektor usaha.

f. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana

strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan

wilayah dan rencana pegembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan

sektor usaha.

g. Melakukan verifikasi/validasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal.

h. Melakukan pengolahan data dan pelaporan perizinan dan non perizinan penanaman

modal.

i. Melakukan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal.

j. Melakukan pemeliharaan system informasi dan jaringan penanaman modal.

k. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

12. KEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah ,mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi.





e. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.



f. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan wilayah.

g. Melakukan analisa perkembangan data perizinan dan non perizinan penanaman

modal.

h. Melakukan evaluasi data perizinan dan non perizinan penanaman modal.




k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

13. KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA DAERAH

Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah, mempunyai tugas :






e. Melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil,menengah,

besar dan koperasi.

f. Melakukan pembinaan, meningkatkan kemitrausahaan dan daya saing terhadap

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, koperasi sedang dan besar.

g. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

14. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI

Kepala Seksi Pengembangan Promosi mempunyai tugas :





d. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi

penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.

e. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan /strategis promosi

penanaman modal berdasarkan wilayah.



f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan


h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

15. KEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :





d. Melakukan perencanaan promosi penanaman modal di dalam negeri dan di luar

negeri.

e. Melakukan promosi penanaman modal di dalam negeri dan luar negeri.





16. KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PROMOSI PENANAMAN MODAL

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :





d. Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

e. Melakukan Publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal.




h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

17. KEPALA SEKSI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :







d. Melakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.

e. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal melalui Laporan Kegiatan

Penanaman Modal.





18. KEPALA SEKSI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :





d. Melakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

e. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.





19. KEPALA SEKSI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :





d. Melakukan pengawasan atas kepatuhan penanaman modal sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

e. Melakukan pengawasan atas kewajiban penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan

usaha dan peraturan perundang-undangan.






h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

20. KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I, mempunyai tugas :





d. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi

Bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan

Kehutanan.

e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi

Bidang Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan

Kehutanan.

f. Menyusun laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor Pekerjaan Umum,

Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.





21. KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II, mempunyai tugas :






Bidang Kesehatan dan Peternakan.


Bidang Kesehatan dan Peternakan.

f. Menyusun laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang meliputi Bidang

Kesehatan dan Peternakan.







22. KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III, mempunyai tugas :






Bidang Perhubungan dan Infokom, Perkebunan dan Perikanan.


Bidang Perhubungan dan Infokom, Perkebunan dan Perikanan.


Perhubungan dan Infokom, Perkebunan dan Perikanan.




i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

23. KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/I

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I, mempunyai tugas :






Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, dan Koperasi.

e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang

meliputi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, dan Koperasi.


Kesatuan Bangsa dan Politik, Sosial, dan Koperasi.







24. KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/II

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II, mempunyai tugas :






Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.


Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

f. Menyusun laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan sector Pariwisata dan

Kebudayaan.





25. KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B/III

Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III, mempunyai tugas :


b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman

dan ketentuan yang berlaku.



Bidang Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan.


Bidang Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan.


Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan.







26. KEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan, mempunyai tugas :





d. Merencanakan administrasi pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan

pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan.

e. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data, merumuskan permasalahan,

mengkoordinasikan, dan membuat konsep administrasi pelayanan informasi,

penanganan pengaduan dan pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan.

f. Menyusun laporan pelayanan informasi, penanganan pengaduan dan pengendalian

pelayanan perizinan dan nonperizinan.





27. KEPALA SEKSI KEBIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN

Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :





d. Merencanakan administrasi Kebijakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE), memberikan

penyuluhan kepada masyrakat terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP),

dan mekanisme pelayanan.

e. Mengidentifikasi, mengolah data, menganalisis data, merumuskan permasalahan, dan

mengkoordinasikan) Pelayanan Secara Elektronik (PSE), memberikan penyuluhan

kepada masyrakat terkait dengan SOP, dan mekanisme pelayanan.

f. Menyusun laporan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dan penyuluhan kepada

masyrakat terkait dengan SOP, dan mekanisme pelayanan.







28. KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas :





d. Merencanakan administrasi peningkatan mutu layanan.

e. Mengidentifikasi, mengolah data, menganalisis data, merumuskan permasalahan, dan

mengkoordinasikan peningkatan mutu layanan.

f. Menyusun laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.





29. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan

kebutuhannya.

30. TIM TEKNIS.

Tim Teknis adalah Tim yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati. Tim Teknis

mempunyai tugas dan tanggungjawab :

a. Melaksanakan Pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

serta membuat analisa/kajian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam

rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan dan pembatalan izin.

b. Memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan,

penolakan dan pembatalan izin; dan

c. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

Bangli Cq. Pimpinan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tim Teknis Teknis dimaksud mempunyai Kompetensi dan Profesional di Bidang :

a. Bidang A:

1. Kesehatan

2. PU/ESDM

3. Perhubungan dan Kominfo

4. Lingkungan Hidup



5. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

6. Perikanan dan Kehutanan

b. Bidang B:

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

2. Sosial

3. Koperasi

4. Pariwisata Budaya

5. Penanaman Modal

6. Perindustrian

7. Perdagangan dan Tenaga Kerja

Dengan Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bangli diharapkan

memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi pemerintah Kabupaten

Bangli, dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan PTSP masyarakat dapat memperoleh

pelayanan publik yang lebih baik di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sesuai jenis izin yang dimiliki. Bagi

dunia usaha, Dinas Penanaman mdal dan PTSP Kabupaten Bangli diharapkan mampu

memberikan kemudahan dalam Perizinan usaha akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk

melakukan investasi dan mengembangkan usaha. Selain itu dunia usaha juga diharapkan

memperoleh manfaat dalam bentuk efesiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan

waktu dan biaya membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya

pada kegiatan-kegiatan produktif. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP di

Kabupaten Bangli diharapkan mampu :

a. Mengurangi beban administrasi karena pelayanan telah dapat dilaksanakan dengan efektif

dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bangli

dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (Data base), sehingga mengurangi beban-

beban pendataan di PD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang

tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan Perizinan dan non Perizinan juga

berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena masyarakat

akan semakin percaya dengan pelayanan publik pemerintah dan akan bersedia mengurus

izin dan non Perizinan yang diperlukannya.

b. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah. Dengan semakin mudahnya pelayanan

Perizinan investasi dan dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada

pendapatan daerah dari retribusi dan pajak akibat semakin banyaknya badan usaha yang

menjadi obyek pajak.



c. Terbangunnya citra yang baik, yang menungkinkan pemerintah daerah mendapatkan

manfaat dari partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

d. Mencegah terjadinya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan pungutan liar

dalam proses pengurusan perizinan dan non Perizinan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)

Kabupaten Bangli seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor :

51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 20016 Nomor 51 ) sebagai berikut :

SEKRETARIS

KABID. PERENCANAAN

PENGEMBANGAN PENANAMAN

MODAL

KASI. PERENCANAAN

PENANAMAN MODAL

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JAFUNG

KEPALA DINAS

KASUBAG. PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

KABID. PROMOSI PENANAMAN

MODAL

KABID. PENGENDALIAN

PENANAMAN MODAL

KABID. PELAYANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A

KABID. PELAYANAN


B

KABID. PENGADUAN,

KEBIJAKAN DAN PELAPORAN

PELAYANAN

KASI. DEREGULASI

PENANAMAN MODAL

KASI. PEMBERDAYAA

N USAHA DAERAH

KASI. PENGEMBANG

AN PROMOSI PENANAMAN

MODAL

KASI. PELAKSANAAN

PROMOSI PENANAMAN

MODAL

KASI. SARANA DAN

PRASARANA PENANAMAN

MODAL

KELOMPOK JAFUNG

KASI. PEMANTAUAN

PELAKSANAANPENANAMAN

MODAL

KASI. PEMBINAAN

PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL

KASI. PENGAWASAN PELAKSANAANPENANAMAN

MODAL

KASI. PELAYANAN


A/I

KASI. PELAYANAN


A/II

KASI. PELAYANAN


A/III

KELOMPOK JAFUNG

TIM TEKNIS

KASI. PELAYANAN


B/I

KASI. PELAYANAN


B/II

KASI. PELAYANAN


B/III

TIM TEKNIS

KASI. PENGADUAN

DAN INFORMASI LAYANAN

KASI. KEBIJAKAN DAN

PENYULUHAN LAYANAN

KASI. PELAPORAN DAN PENINGKATAN

LAYANAN

KELOMPOK JAFUNG



2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)

Kabupaten Bangli

Sumber daya yang dimilik baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bangli

adalah :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) menurut pangkat dan golongan :

NO PANGKAT/GOLONGAN JUMLAH

1 Pembina Utama Muda IV/c 1 orang

2 Pembina Tk. I, IV/b 4 orang

3 Pembina IV/a 3 orang

3 Penata Tk. I, III/d 6 orang

4 Penata, III/c 6 orang

5 Penata Muda Tk. I, III/b 4 orang

6 Penata Muda, III/a 7 orang

7 Pengatur, II/c 6 orang

8 Pengatur Muda Tk. I, II/b 8 orang

9 PTT 3 orang

J u m l a h 48 orang

b. Sumber Daya Manusia (SDM) menurut Pendidikan :

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 Pasca Sarjana (S2) 6 orang

2 Strata Satu (S1) 22 orang

3 SLTA 13 orang

4 SMK 7 orang

Jumlah Pejabat Struktural sebanyak 19 orang terdiri dari :

NO JABATAN JUMLAH

1 Kepala Dinas 1 orang

2 Sekretaris 1 orang

3 Kepala Bidang 4 orang

4 Kepala Sub. Bagian 2 orang

3 Kepala Seksi 11 orang



c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bangli (Sesuai Tabel)

NO.

JENIS

JUMLAH

KONDISI

BAIK SEDANG RUSAK

RINGAN

RUSAK

BERAT

1 Mobil Dinas 1 Unit - - 1 -

2 Sepeda Motor 1 Unit - 1 - -

3 Komputer 16 Unit 6 4 - 6

4 Mesin Ketik 1 buah - - 1 -

5 Meja 10 buah 9 1 - -

6 Kursi 21 buah 16 1 2 2

7 Printer 9 buah 3 1 - 5

8 Faxsimile 1 buah - - 1 -

9 Almari 4 buah 4 - - -

10 UPS 3 buah - 3 - -

11 LCD 1 buah - - - 1

12 Layar LDC 1 buah - - - 1

13 Handycam 1 buah - - - 1

14 Kamera Digital 1 buah 1 - - -

15 Almari Arsip 4 buah 2 2 - -

16 Laptop 3 buah 2 1 - -

17 iPed2 1 buah 1 - - -

18 Kursi Ruang Tunggu 3 set 3 - - -

19 Televisi 3 bh 3 - - -

20 Papan Petunjuk

Kantor

1 buah 1 - - -

2.3. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten

Bangli

A. Kinerja

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP)

Kabupaten Bangli sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli dalam upaya

meningkatkan penanaman modal dan peningkatan mutu pelayanan perizinan dan non



perizinan. Peningkatan pelayanan mutu perizinan akan lebih efektif tercapai apabila

ditunjang oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan deregulasi dan

debiroktratisasi pelayanan perizinan. Kelembagaan dinas penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu akan memiliki kewenangan dalam pengintegrasian jenis-jenis

perizinan dann non perizinan, penyusunan standar pelayanan yang mengacu pada SPM

serta adanya kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Peluang

investasi akan terbuka lebar apabila pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki

kepastian hukum. Dengan adanya PERBUP No. 15 Tahun 2010 ada 29 jenis perizinan yang

dilayani ditambah 13 izin usaha di bidang pariwisata sesuai dengan Keputusan Bupati

Bangli Nomor 53/201/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Perizinan Usaha Jasa Pariwisata kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten

Bangli. Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PMPTSP) Kabupaten Bangli sesuai dengan tupoksinya adalah bidang penanaman modal

dan pelayanan perizinan yang nantinya juga akan diberikan kewenangan di Bidang

Penanaman Modal dan semua perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bangli nantinya

melalui satu pintu. Perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Bangli sesuai Keputusan Bupati Bangli Nomor

503.05/291/2018, sebagai berikut :

NO JENIS PELAYANAN

1 Izin pemanfaatan Ruang a. Izin Prinsip b. Izin Lokasi c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah d. Izin Mendirikan Bangunan

2. Pendaftaran Penanaman Modal

3. Izin Usaha Penanaman Modal a. Izin Usaha (IU) b. Izin Usaha Perluasan (IU-PL) c.Izin Usaha Perubahan (IU-PB) d. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan

4. Izin Mendirikan Bangunan Bersyarat

5. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi

6. Izin mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

7. Izin Oprasional Menara Telekomunikasi

8. perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi

9. Surat Izin Jasa Kontruksi

10. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2PT).

11. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

12. Izin Usaha Toko Modern

13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

14. Surat Izin Usaha Pedagangan Minuman Beralkohol (SIUP – MB).



15. Izin Usaha Industri

16. Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan gas

17. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

18. Tanda Daftar Gudang (TDG)

19. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

20. Pendaftaran Usaha penyediaan Akomodasi

21. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman

22. Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata

23. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

24. Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata

25. Pendaftaran Usaha Penyenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

26. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata

27. Pendaftaran Usaha Jasa Penyenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konvensi dan Pameran

28. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

29. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata

30. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta

31. Pendaftaran Usaha Spa

32. Izin Klinik

33. Izin Rumah Sakit

34. Izin Apotik

35. Izin Optik

36. Izin Laboratorium

37. Izin Trayek Angkutan dengan Kendaraan Umum

38. Izin Usaha Angkutan dengan Kendaraan Umum

39. Izin Reklame

40. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

41. Izin Lingkungan

42. Izin Lingkungan Berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air

43. Izin Lingkungan Berkaitan Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah

44. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3

45. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3

46. Izin Pengolahan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan

47. Izin Usaha Simpan Pinjam(SIUSP)

48. Izin Usaha Obat Hewan

49. Izin Rumah Potong Hewan

50. Izin Praktek Dokter Hewan

51. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum

52. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi

53. Izin Penyelenggaraan Praktek Perorangan Dokter Spesialis

54. Izin Penyelenggaraan Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis

55. Izin Praktek Ahli Gizi

56. Izin Praktek Bidan

57. Izin Praktek Perawat



58. Izin Praktek Perawat Gigi

59. Izin Praktek Sarjana Keperawatan

60. Izin Praktek Sarjana Keperawatan Nurse

61. Izin Pengobatan Tradisional

62. Izin Toko Obat

63. Sertifikat Makanan Jajanan

64. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran

65. Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan

66. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

67. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga

68. Izin Registrasi dan Izin Praktek Fisioterafis

69. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

70. Izin Kerja Radiographer

71. Izin Kerja Tenaga Sanitarian

72. Izin Registrasi, Izin Praktek dan Izin Tenaga Kefarmasian

73. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

74. Izin Kerja Refraksionis Optisien

75. Izin Penyelenggaraan Praktek Psikolog Klinis

76. Izin Operasional Pendidikan Lembaga PAUD

77. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

78. Izin Operasional Pendidikan Lembaga Kursus

79. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB)

80. Rekomendasi Penelitian

81. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah

82. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial

B. Layanan Perizinan

Selama kurun waktu 2011-2015 data yang diperoleh tentang permohonan perizinan yang

dimohonkan oleh masyarakat dan telah diproses oleh SKPD sebelumnya yaitu Kantor

Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli dari jenis perizinan yang sering di mohonkan oleh

masyarakat dapat ditunjukkan sebagai berikut :

1. PERSETUJUAN PRINSIP

Izin Masuk Izin Diproses

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 jumlah

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015



Trend naik turunnya grafik pemohonan persetujuan prinsip dan proses persetujuan

prinsip terletak dari jumlah permohonan yang diajukan oleh masyarakat setiap tahunnya.

Prosentase persetujuan prinsip selama kurun waktu 2011-2015 adalah izin masuk sebanyak

225 dan diproses 195 atau 86,66 %.

2. IZIN GANGGUAN


0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 20150

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013 2014 2015

Permohonan Izin Gangguan yang masuk kurun waktu 2011-2015 sebanyak 225 dan

proses penyelesaiannya di Kantor Pelayanan Perizinan adalah sebanyak 199 atau

88,44 %

3. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)


0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

0

20

40

60

80

100

2011 2012 2013 2014 2015

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga mengalami trend tidak mengalami

kenaikan tergantung permohonan yang masuk atau dimohonkan masyarakat ke

Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli. Untuk kurun waktu 2011-2015 IMB

yang masuk sebanyak 357 dan selesai diproses sebanyak 343 atau 96,07 %



4. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)


0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 20150

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015

Untuk Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) mengalami kenaikan

yang sangat tinggi yaitu sebanyak 1210 dan telah diproses sebanyak 1170 atau 96,69

%. Hal ini disebabkan karena program Pemerintah Pusat yang menggalakkan Progam

Kredit Usaha Rakyat ( KUR ), dimana banyak bermunculan usaha-usaha kecil yang

mulai bergeliat dan membutuhkan permodalah untuk menjalankan usahanya dan salah

satu persyaratan untuk mmperoleh KUR tersebut adalah harus memiliki SIUP dan TDP.

5. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)


0 100 200 300 400

2011

2012

2013

2014

2015

0 100 200 300 400

2011

2012

2013

2014

2015

Sesuai dengan grafik tersebut di atas permohonan Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) juga mengalami kenaikan. Dari Permohonan izin yang masuk selama lima

tahun ( 2011 -2015 ) sebanyak 1193 telah dapat diproses sebanyak 1168 atau 97,90 %



6. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)


0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015

Tanda Daftar Industri (TDI) yang dimohonkan oleh masyarakat selama kurun

waktu 2011-2015 sebanyak 114 , selesai diproses sebanyak 102 atau 89,47 %. Kendala

yang dialami dalam rangka pemrosesan Tanda Daftar Industri (TDI) tersebut adalah

belum ditetapkannya zone industri di Kabupaten Bangli.

7. IZIN USAHA BAHAN BAKAR (IUBB)


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2011 2012 2013 2014 20150

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2011 2012 2013 2014 2015

Permohonan Izin Usaha Bahan Bakar (IUBB) yang masuk ke Kantor

Pelayanan Perizinan selama kurun waktu 2011-2015 sebanyak 4 dan semua

permohonan tersebut telah dapat diproses atau 100%.

8. IZIN USAHA PARIWISATA (IUP)


0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2011 2012 2013 2014 20150

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2011 2012 2013 2014 2015



Izin Usaha Pariwisata yang sekarang disebut Tanda Daftar Usaha Pariwisata

(TDUP) sesuai dengan Keputusan Bupati Bangli Nomor 503/201/2014 tentang

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Usaha Jasa Pariwisata

kepada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli telah dikeluarkan dan

diproses Tanda Dafar Usaha Pariwisata di tahun 2015 sebanyak 4.

9. IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUP-Mikol)


0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2011 2012 2013 2014 20150

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2011 2012 2013 2014 2015

Penyelesaian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol atau SIUP-MIKOL

selama kurun waktu 2011-2015 hanya 1 permohonan yang masuk ke Kantor

Pelayanan Perizinan dan telah selesai diproses sesuai peraturan.

Demikian gambaran singkat atau grafik tentang pelaksanaan Pelayanan Perizinan

dan Penyelesaian Proses Perizinan yang telah diselenggarakan di Kantor Pelayanan

Perizinan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

C. Perkembangan Penanaman Modal

7. Capaian Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan Promosi Dan

Kerjasama Investasi 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah kegiatan

promosi peluang penanaman modal (kali)

3 3 3 3 3

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha

unggulan (dok)

1 1 1 1 1



- Kegiatan promosi peluang PM yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian

informasi terkait dengan potensi investasi pada 3 ( tiga ) sektor yaitu sektor

primer, sekunder dan tersier dengan harapan para investor ( PMA / PMDN )

berminat untuk berinvestasi di Kabupaten Bangli.

- Agar lebih meyakinkan minat para investor untuk menanamkan modalnya di

Kabupaten Bangli tentunya sarana- sarana informasi dibuat melalui suatu kajian

yang konprehensif terutama sektor – sektor unggulan yang sudah siap ditawarkan

kepada pihak investor.

- Adapun sektor unggulan yang telah ditetapkan antara lain : Sektor Pertanian

( Kopi, Jeruk , Peternakan Ayam Ras, Sapi , Babi ), Sektor Sekunder : Kerajinan

Bambu dan Kayu. Sektor Tersier antara lain: Agrowisata, Desa Wisata, dan

Geopark.

8. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional ( PMDN/PMA) Tahun 2011 - 2015

( Juta Rupiah )

Investasi yang ada di Kabupaten Bangli sebagian besar bergerak disektor kerajinan dan

peternakan sehingga besarnya investasi yang ditanamkan setiap tahun sangat

ditentukan terhadap permintaan order, karena nilai tanah dan mesin tidak

dipertimbangkan dalam investasi dalam tahap operasional.

3. Jumlah Tenaga Kerja Yang Diserap Tahun 2011 -2015 ( orang )

4.

5.

6.

7.

8.

9.



D. Capaian Target PAD.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang dicapai selama kurun waktu 2011-2015

sebagai berikut :

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

TARGET

REALIASI

E. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ).

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif tas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Berdasarkan

Prinsip Pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Men.PAN Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan,

valid dan reliabel sebagai unsur yang harus ada untuk dasar pengukuran IKM. Dalam

Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-

2015 sebagai berikut :

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015

RESPONDEN

NILAI

Dari Tabel tersebut di atas rata-rata Nilai Interval Konversi selama lima tahun sebesar 84,06

dengan mutu pelayanan A dengan katagori Sangat Baik.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan

Tantangan dan Peluang yang dihadapi dalam pengembangan Penanaman Modal, Perizinan

dan Non Perizinan di Kabupaten Bangli disebabkan beberapa faktor antara lain :



2.4.1. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik (good governance)

2.4.2. Dalam rangka penciptaan iklim investasi yang sehat terobosan yang ditempuh sebagai

berikut:

a. Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan

memulai (start up) maupun tahapan operasi suatu bisnis. Inti dari kegiatan ini

adalah penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur

perizinan dan pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya. Upaya ini

akan bermanfaat dalam menekan sekecil-kecilnya barier to entries terutama UKM.

Langkah yang dapat ditempuh adalah melalui : Menata pelayanan, pemangkasan

birokrasi dalam prosedur perizinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip

transparansi dan tata pemerintahan yang baik.

b. Keinginan politik (political will) dan komitmen yang kuat akan sangat

mempengaruhi keberhasilan upaya ini. Revitalisasi pelaksanaan dan penegakan

semua peraturan serta perundangan sebagaimana digariskan di dalam Inpres

Nomor 5 tahun 2003 (White Paper) dapat menjadi titik awal untuk

penyelenggaraan kegiatan ini.

c. Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum, terutama

berkenaan dengan kepentingan untuk menghormati kontrak usaha, menjaga hak

kepemilikan (property rights), terutama berkenaan dengan kepemilikan lahan,

dan pengaturan yang adil pada mekanisme penyelesaian konflik atau perbedaan

pendapat (dispute settlements) terutama berkenaan dengan perselisihan niaga,

perkuatan implementasi persaingan usaha, perkuatan implementasi standardisasi

produk-produk yang dipasarkan, serta penyelesaian konflik antara produsen dan

konsumen untuk tujuan perlindungan konsumen.

d. Memperbaiki harmonisasi peraturan perundangan antara pusat dan daerah

terutama di dalam pengembangan (formalisasi) dan operasionalisasi usaha

di daerah-daerah dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, deregulasi

dan efisiensi dalam biaya dan waktu pengurusan.

2.4.3 Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan membangun

pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan

dengan :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.

b. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian kewenangan yang

jelas.

c. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat.



d. Penetapan Standar pelayanan minimal dan standar operasional yang jelas.

e. Penerapan azas-azas pelayanan publik secara konsekuen.

f. Prosudural dan mekanisme perizinan serta penyusunan sistem informasi pelayanan

yang up to date.

g. Adanya kemampuan manajerial dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait dan

para pengusaha.

h. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses

pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan

keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain-lain

yang sah;

i. Meningkatkan upaya menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi;

j. Memantapkan koordinasi pembinaan dan pengembangan kualitas aparat

pelayanan publik;

k. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan

publik;

l. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;

m. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara

berkala sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan berikutnya.

2.4.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penanaman modal sesuai

dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 41 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan

Minimal bagi Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota . Adapun

target SPM yang telah ditetapkan sebagai berikut :

SPM PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAYU PINTU

NO S P M INDIKATOR TARGET

1 Kebijakan Penanaman

Modal

Tersedianya informasi peluang usaha

sektor/bidang unggulan

1 (satu) sektor/

bidang usaha/

tahun

2 Kerjasama Penanaman

Modal

Terselenggaranya fasilitasi pemerintah

daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:

a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah

dan Koperasi (UMKMK) tingkat

provinsi dengan pengusaha

nasional/asing.

1 (satu) kali/

tahun



b. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah

dan Koperasi (UMKMK) tingkat

kabupaten/kota dengan pengusaha

tingkat provinsi/nasional

1 (satu) kali/

tahun

3 Promosi Penanaman Modal a. Terselenggaranya promosi peluang

penenaman modal provinsi. 1 (satu) kali/

tahun

b. Terselenggaranya promosi peluang

penenaman modal kabupaten. 1 (satu) kali/

tahun

4 Pelayanan Penanaman

Modal

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan

non perizinan bidang penanaman modal

melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) di bidang penanaman modal:

a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal

Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman

Modal Dalam Negeri, Perpanjangan

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) yang bekerja di lebih dari 1

(satu) kabupaten/kota, sesuai

kewenangan pemerintah provinsi.

100%

b. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam

Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal

Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman

Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar

Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin

Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing

(IMTA) yang bekerja di lebih dari 1

(satu) kabupaten/kota, sesuai

kewenangan pemerintah

kabupaten/kota.

100%

5 Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan

Kegiatan Penanaman Modal kepada

masyarakat dunia usaha.

1 (satu) kali/

tahun

6 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Penanaman Modal

Terimplementasikannya Sistem Pelayanan

Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik (SPIPISE).

100%

7

Penyebarluasan, Pendidikan

dan Pelatihan Penanaman

Modal.

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan

penanaman modal kepada masyarakat

dunia usaha

1 (satu) kali/

tahun



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan

perizinan oleh pemerintah yang berbelit-belit, tidak transparan, dan perlu biaya ekstra. Mereka

sering bolak balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan

perizinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat

pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan dinilai kurang memuaskan.

Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidak jelasan prosedur,

biaya dan waktu pemrosesan izin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang keluarkan

pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada

pemerintah menurun.

Merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli

mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan

dilingkungan pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan kewenangannya.

Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya internal dan eksternal, yang

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor Internal Pelayanan Perizinan

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Adanya dukungan dari Kepala

Daerah

2. Peningkatan PAD

3. Adanya kemauan masyarakat

untuk maju

4. Indek Kepuasan Masrarakat

( IKM ) sangat baik

5. Terciptanya iklim yang kondusif

bagi pengembangan investasi dan

penanaman modal di Kabupaten

Bangli.

6. Tersedianya regulasi sebagai dasar

hukum

7. Tersedianya potensi investasi di

Kabupaten Bangli

8. Tersedianya akses teknologi

1. Jumlah SDM yang belum

memenuhi dengan kuantitas dan

kualitas yang harus disertai

sertifikat.

2. Personil yang belum memahami

tugasnya mengingat bertambahnya

jumlah dan jenis perizinan serta

terkait SKPD teknis.

3. Sarana dan prasarana pelayanan

perizinan yang masih kurang

4. Masih rendahnya anggaran untuk

fasilitasi pelayanan publik

5. Proses perizinan dianggap berbelit-

belit dan kurangnya transparansi

sehingga menimbulkan biaya tinggi

dan berkurangnya minat investasi



informasi dan komunikasi untuk

meningkatkan kapasitas investasi

dan pelayanan perizinan

6. Ketepatan waktu penyelesaian

proses perizinan sulit di pastikan

7. Waktu pengurusan perizinan masih

terlalu lama

8. Belum adanya pengembangan

sistem informasi perizinan yang

ramah-pengguna

9. Belum adanya basis data mengenai

peta investasi dan penanaman

modal di Kabupaten Bangli yang

dapat diakses oleh semua pihak

Faktor Eksternal Pelayanan Perizinan

PELUANG

ANCAMAN

1. Adanya dukungan dari Kepala

Daerah

2. Peningkatan PAD

3. Adanya kemauan masyarakat

untuk maju

4. Indek Kepuasan Masrarakat

( IKM ) sangat baik

5. Terciptanya iklim yang kondusif

bagi pengembangan investasi

dan penanaman modal di

Kabupaten Bangli.

6. Tersedianya regulasi sebagai

dasar hukum

7. Tersedianya potensi investasi di

Kabupaten Bangli

8. Tersedianya akses teknologi

informasi dan komunikasi untuk

meningkatkan kapasitas investasi

dan pelayanan perizinan

1. Masih adanya pola pikir negatif

masyarakat tentang prosedur

perizinan yang rumit.

2. Pemahaman

masyarakat/perusahaan tentang

perlunya/manfaat perizinan yang

masih rendah

3. Masih rendahnya pengetahuan

masyarakat/perusahaan mengenai

prosedur dan persyaratan

perizinan

4. Pemahaman

masyarakat/perusahaan akan tata

ruang dan kaitannya dengan

perizinan dan penanaman modal

masih kurang

5. Adanya regulasi yang perlu

sesuaikan dan dimutakhirkan

6. Kegiatan pengendalian

pelaksanaan perizinan masih

kurang efektif (misalnya, terdapat

lokasi yang berkembang tidak

sesuai dengan peruntukannya,

karena lokasi tersebut

mempunyai nilai strategis.

7. Industri Rumah Tangga (Home

Industry) lokasinya tersebar

sehingga perlu penanganan

tersendiri.

8. Masih rendahnya akses

masyarakat terhadap fasilitas

permodalan



Harapan Pemerintah Kabupaten Bangli membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu adalah memiliki lembaga yang “One Stop Service (OSS)” , dimana OSS

tersebut paling tidak berbagai jenis Perizinan dan Non Perizinan dapat diurus di 1 (satu)

pintu/gedung, tersedianya Costomer Service, sehingga masyarakat hanya berhubungan

dengan Costomer Service untuk mengurus segala jenis Perizinan dan Non Perizinan,

pembayaran terpusat di Kasir/Bank, seluruh proses teknis dan administrasi Perizinan/non

Perizinan dilaksanakan di 1 (satu) tempat, merekrut tenaga teknis dari SKPD terkait dengan

tujuan koordinasi dapat dilaksanakan dengan baik, transparan dan dalam hal mekanisme,

persyaratan, biaya dan waktu, dan kemungkinan pengurusan Perizinan secara paralel serta

berusaha merancang regulasi sesuai dengan perkembangan dunia saat ini.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Bangli merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan

dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2016-2021. Visi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangli yang terpilih adalah “Membumikan Ajaran

Tri Sakti Bung Karno untuk Mewujudkan Bangli Yang Gita Shanti”. Perwujudan visi

pembangunan Kabupaten Bangli jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan

daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi

penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Berangkat dari Visi pembangunan

tersebut ditetapkan 9 Misi Pembangunan Kabupaten Bangli 2016-2021 sebagai berikut :

1. Membangkitkan perekonomian lokal.

2. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Pembenahan tata kelola obyek wisata.

4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

5. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan.

6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat.

7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien.

8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif.

9. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal.

Dari 9 (sembilan) Misi Pembagunan Kabupaten Bangli tersebut, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli berada pada Misi :

a. Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien

b. Misi 8 : Pengembangan UMKM berbasis Ekonomi Kreatif



3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi/ Kabupaten/Kota

a. Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

Pada sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (RI)

sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Bali dan DPMPTSP Kabupaten Bangli, telah menetapkan visinya, yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”

Untuk mewujudkan misi tersebut, akan ditempuh melaui 3 (tiga) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional.

Keterkaitan Renstra K/L dengan Renstra SKPD

Sasaran Renstra K/L Renstra SKPD

Meningkatnya investasi PMA dan

PMDN

Nilai Investasi Meningkat

Faktor Penghambat:

- Ada beberapa regulasi lokal (Perda, Perbup) terkait Penanaman Modal belum

disesuaikan dengan regulasi nasional;

- Masih Terbatasnya kapasitas dan kuantitas SDM dalam sektor Penanaman Modal.

Faktor Pendorong:

- Sudah adanya upaya untuk menyesuaikan regulasi lokal dengan regulasi nasional.

- Adanya upaya menerapkan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara

online sebagai salah satu cara mengatasi keterbatasan kuantitas SDM.

b. Telaah Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan memperhatikan visi dan misi BKPM RI, maka Dinas Penanaman Modal dan

PTSP Provinsi Bali merumuskan visinya yaitu “TERWUJUDNYA PENINGKATAN

PENANAMAN MODAL YANG BERKELANJUTAN DAN PELAYANAN PERIZINAN

YANG BERKUALITAS MENUJU BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA

BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”



Untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan

antar sektor;

2. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;

3. Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

Keterkaitan Pelayanan PD Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi

Sasaran Renstra Provinsi Bali Renstra PD

Meningkatnya nilai investasi di Provinsi

Bali baik PMA maupun PMDN.

Meningkatnya Nilai Investasi

Meningkatnya kualitas pelayanan

perizinan dan non perizinan yang cepat,

efektif, efesien, transparan dan

akuntabel.

Meningkatnya Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Luas Wilayah Kabupaten Bangli sebesar 52.081 ha atau 9,25 persen dari luas wilayah

Provinsi Bali yang mana batas wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten

Buleleng, di Sebelah Timur dengan Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Kabupaten

Klungkung dan di sebelah barat dengan Kabupaten Gianyar dan Badung. Dari luas wilayah

tersebut, Kabupaten Bangli dibagi menjadi 4 Kecamatan dengan luas wilayah masing-masing

yaitu Kecamatan Kintamani dengan luas wilayah 36.690 ha, Kecamatan Bangli luas wilayah

5.630 ha, Kecamatan Susut luas wilayah 4.930 ha, dan Kecamatan Tembuku luas wilayah

4.830 ha.

Dari empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bangli memiliki penduduk dengan berbagai

macam mata pencaharian diantaranya banyak sebagai pengusaha, sehingga terkait dengan hal

tersebut diharapkan kepada pengusaha-pengusaha dan masyarakat untuk mencari izin sesuai

dengan usaha yang mereka miliki. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bangli melayani 29 jenis perizinan ditambah dengan 13 Izin Usaha di Bidang

Pariwisata. Proses perizinan yang dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada,

waktu penyelesaian perizinan melalui proses cek lapangan maksimal 14 (empatbelas) hari kerja

terhitung sejak permohonan teregistrasi masuk atau persyaratannya lengkap, sedangkan



permohonan izin yang tidak memerlukan pengecekan lapangan maksimal 4 (empat) hari kerja

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangli.

Undang-undang Ri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , pasal 1 medefinisikan

penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara

Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal menurut Pasal 3 Undang-

undang tersebut , antara lain untuk : (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional; (b)

menciptakan lapangan kerja; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (d)

meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Nasional; (e) meningkatkan kapasitas dan

kemampuan teknologi Nasional; (f) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi

riil, mengunakan dana dalam negeri dan luar negeri; (h) meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas dalam rangka memajukan daya saing perekonomian

daerah secara berkelanjutan, Pemerintah kabupaten Bangli terus berkomitmen untuk

meningkatkan iklim investasi dan penanaman modal dengan mengembangkan kegiatan-

kegiatan ekonomi dengan melibatkan seluruh steck holder baik PMA maupun PMDN.

Pengembangan investasi dan penanaman modal selalu mengacu pada dokumen perencanaan

seperti RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah ), RUPMK ( Rencana Umum Penanaman Modal

Kabupaten )agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas pengembangan

sektor dan pemanfaatan ruang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam

proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang

telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan besifat strategis meningkatkan

ekseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral

dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian

penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar

atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu

isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang,

mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan



datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis

terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi,

maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran

yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

Penentuan Strategi ke belakang dimaksudkan untuk menginventarisasi dasar-dasar hukum

tentang penanaman modal dan perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang

penanaman modal dan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Bangli.

b. Strategi Integrasi ke depan

Strategi kedepan dimaksudkan untuk mewujudkan Dias Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli sebagai fasilitator pelayanan yang handal dan

profesional. Hal ini dituangkan dalam standar pelayanan minimal dan standar operasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

c. Strategi penguatan ke dalam

Penempatan strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Manusia (SDM) baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun fasilitator

yang profesional.

Isu-isu Strategis

Secara umum ada beberapa isu-isu strategis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan baik yang bersifat Nasional, Regional, maupun Daerah yang perlu diantisipasi, dan

menjadi persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi daerah, antara lain :

a. Isu Belum meratanya investasi antar wilayah kecamatan dan antar sektor karena belum

optimalnya kajian dan perencanaan di bidang investasi dan penanaman modal.

b. Isu Kurangnya informasi/promosi tetang pengembangan potensi dan peluang

penanaman modal lingkup daerah.

c. Lemahnya pengawasan dan pemantauan terhadap kepatuhan dan kewajiban

penanaman modal/pemilik izin sesuai peraturan yang berlaku.

d. Waktu pengurusan izin relatif lama, berbeli-belit dan tidak transparan karena belum

memadainya standar pelayanan ( SOP ).

e. Biaya pengurusan izin relatif tinggi.



f. Isu terbatasnya sarana prasarana .

g. Belum optimalnya kompetensi SDM dalam pelayanan/ penanganan proses perizinan.

Disamping isu-isu strategis diatas ada beberapa isu yang terkait dengan perencanaan

pengembangan wilayah, isu lingkungan hidup, isu infrastruktur dan isu kepariwisataan yang

menjadi persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi berkaitan dengan Penanamam

Modal dan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bangli antara lain :

Isu Administrasi Wilayah :

Pemekaran Kecamatan Kintamani menjadi 2 wilayah kecamatan karena kecamatan

Kintamani merupakan wilayah Kecamatan terluas (70,45 %) dari luas Wilayah

Kabupaten Bangli, bahkan lebih luas dari Wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten

Klungkung.

Isu Lingkungan :

- Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Propinsi, Kintamani ditetapkan

sebagai Kawasan Strategis dari sisi Lingkungan / Konservasi sehingga perlu dijaga

kelestariannya.

- Banyaknya Lahan Kritis dan Gunung Api yang masih aktif menjadikan Kintamani

sebagai wilayah rawan bencana dan menjadi catatan khusus dalam pengembangan

investasi.

Isu Insfrastruktur :

- Banyak jalan yang kurang terawat (rusak) dan dengan topografi berkabut

menyebabkan aksesbilitas rendah untuk sarana pengambangan investasi .

- Sebagian besar masyarakat pedesaan belum terlayani dengan Air bersih perpipaan

(banyak desa masuk kategori Rawan Air) hal ini merupakan kebutuhan vital dalam

pengenbangan investasi.

Isu Pariwisata :

Adanya potensi pengembangan TWA dan Daya Tarik Wisata Khusus (DTWK) Kintamani

yang meliputi 13 Desa menjadi potensi dan sekaligus hambatan karena berada di

sebagian kawasan yang perlu dilindungi serta kewenangan pengelolaan Provinsi dan

Pusat (BKSDA).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (PD)

4.1.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Tujuan mensyaratkan adanya konsistensi dengan tugas dan fungsi, serta satu lini dengan

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya

merealisasikan misi. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan

yang akan dihadapi. Ada beberapa kriteria penentuan tujuan :

a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangli dan berlaku pada

periode jangka menengah.

b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka

menengah.

c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki Perangkat Daerah (PD).

d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Pemerintah Kabupaten Bangli.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Bangli Tahun 2016-2021, maka ditetapkan tujuan dan

sasaran masing-masing misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut.

Misi Ketujuh : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien

No Tujuan Sasaran

1 2 3

1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah



Misi Kedelapan : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif

No Tujuan Sasaran

1 2 3

1 Meningkatkan kualitas Koperasi,

UMKM, Penanaman Modal,

Perindustrian dan perdagangan

Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM,

Penanaman Modal, Perindustrian dan

perdagangan

Sesuai misi Pemerintah Kabupaten Bangli, tujuan yang ditetapkan Perangkat Daerah dalam lima

tahun adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan

perdagangan.

4.1.2. Sasaran

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan

perdagangan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Bangli

NO. TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA TAHUN

KE-

1

(2016)

2

(2017)

3

(2018)

4

(2019)

5

(2020)

6

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Meningkatkan kualitas

Koperasi, UMKM,

Penanaman Modal,

Perindustrian dan

perdagangan.

Meningkatnya

kinerja Koperasi,

UMKM,

Penanaman

Modal,

Perindustrian

dan

perdagangan.

Nilai

Investasi

(milyar)

105 108,5 111 113 116 118,5

2 Meningkatkan

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah.

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli tahun 2016-

2021, telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi yang

berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut :

Visi : Membumikan Ajaran Trisakti Bung karno Untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita

Santhi

Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1.

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja instansi

pemerintah

Peningkatan

tata kelola

pemerintahan

yang akuntabel

Meningkatkan akuntabilitas

kinerja pemerintah dari tingkat

desa hingga kabupaten

Meningkatkan profesionalisme

aparat pemerintah dari tingkat

Kabupaten, Kecamatan sampai

dengan Desa

Misi 8 : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif

No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatkan

kualitas

Penanaman

Modal.

Meningkatnya

kinerja

Penanaman

Modal.

Peningkatan

produkktivitas

usaha berbasis

ekonomi kreatif

Mengembangkan Industri

unggulan daerah yang

potensial

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD, maka ada beberapa strategi

dan arah kebijakan lainnya yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Memberikan pelayanan prima di bidang Penanaman Modal dan Perizinan kepada masyarakat

di Kabupaten Bangli;

2. Meningkatkan upaya penanganan pengaduan dan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bangli;

3. Melakukan kajian terhadap dasar hukum atau regulasi yang ada di Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Kabupaten Bangli, sehingga diharapkan semua izin sudah ada regulasinya;

4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait promosi kegiatan festival,

kultural dan sebagainya yang berlokasi di Kabupaten Bangli, dan dapat berpartisipasi ikut

pameran di suatu Kota atau Negara dengan menampilkan produk-produk khas Kabupaten

Bangli.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya,

maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bangli. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari

pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah

ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan

kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan

yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan

dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana

program dan kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 6.1.



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan

apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1

NO. INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

KE-

Awal

Periode

(2015)

1

(2016)

2

(2017)

3

(2018)

4

(2019)

5

(2020)

6

(2021)

Akhir

Periode

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Nilai Investasi (milyar) 103 105 108,5 111 113 116 118,5 118,5

2 Indeks Kepuasan Masyarakat 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,86



BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bangli, merupakan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan Daerah Kabupaten Bangli di bidang

Penanaman Modal dan Perizinan, dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif

dan peningkatan investasi daerah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan Pembangunan

Perekonomian Daerah melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan serta

penanaman modal yang bersih, demokratis dan efisien oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan

secara baik dan prima melalui pelayanan terpadu satu pintu, sehingga dapat memberikan kemudahan

pelayanan kepada masyarakat.

Dari Indikator kerja terhadap kegiatan, program dan kebijakan seperti diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kerja seluruh kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat terlaksana dengan

baik jika didukung oleh semua stakeholder. Oleh karena itu perlu ditindak lanjuti secara konkrit

melalui pelaksanaan yang baik sebagai impelementasi terhadap perencanaan kebijakan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli.

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman serta dapat menumbuh

kembangkan motivasi kerja diantaranya upaya-upaya pelayanan dan partisipasi masyarakat dan dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak


Kepala Dinas Penanaman Modal dan


Kabupaten Bangli,

Ir. I MADE ALIT PARWATA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660219 199203 1 012

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 12 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Cakupan Pelayanaan

Administrasi Perkantoran

94% 95% 211.434.724 96% 304.829.600 100% 339.474.000 100% 385.528.000 100% 413.499.000 100% 452.941.000 100% 2.107.706.324 DPMPTSP

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Meterai 445 lbr 600 lbr 3.000.000 600 lbr 3.000.000 800 lbr 4.320.000 850 lbr 4.590.000 900 lbr 4.860.000 900 lbr 4.860.000 4650 lbr 24.630.000 DPMPTSP

- Materai 6000 400 lbr 2.400.000 400 lbr 2.400.000 640 lbr 3.840.000 680 lbr 4.080.000 720 lbr 4.320.000 720 lbr 4.320.000 DPMPTSP

- Materai 3000 200 lbr 600.000 200 lbr 600.000 160 lbr 480.000 170 lbr 510.000 180 lbr 540.000 180 lbr 540.000 DPMPTSP

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi, volume

air, dan KWH listrik yang terbayar

24 rekening 24 rek 3.625.124 2 line telepon,

240 m3, 8604

kwh

26.400.000 2 line telepon,

240 m3, 8604

kwh


240 m3, 8604

kwh


240 m3, 8604

kwh

30.671.000 2 line

telepon, 240

m3, 8604

kwh

32.326.000 12 line,

1440 m3,

51624 kwh

(60 bulan)

150.210.124 DPMPTSP

- Jumlah jasa komunikasi yang

terbayar

2 line telepon 14.843.000 2 line telepon 15.443.000 2 line telepon 15.823.000 2 line telepon 15.823.000 2 line telepon 15.993.000 DPMPTSP

- Jumlah m3 air yang terbayar 240 m3 2.880.000 240 m3 2.880.000 240 m3 3.000.000 240 m3 3.300.000 240 m3 3.630.000 DPMPTSP

- Jumlah KWH listrik yang terbayar 8064 kwh 8.677.000 8064 kwh 9.544.000 8064 kwh 10.498.000 8064 kwh 11.548.000 8064 kwh 12.703.000 DPMPTSP

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan

Perlengkapan Kantor :

1 unit 2 jenis 28.000.000 1 unit 15.000.000 - - - - - - - - 3 unit 43.000.000

- komputer notebook/laptop 1 unit 15.000.000 - - - - - -

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Samsat Kendaraan Dinas

:

2 jenis 2 jenis 900.000 1 unit roda

empat, 1 unit

roda dua

1.000.000 3 buah roda

empat, 2 buah

roda dua

5.000.000 3 buah roda

empat, 2 buah

roda dua

6.000.000 3 buah roda

empat, 2 buah

roda dua

7.000.000 3 buah roda

empat, 2

buah roda

dua

8.000.000 2 jenis

(12 kali)

27.900.000 DPMPTSP

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Jumlah Alat Kebersihan dan Jasa

Kebersihan Kantor:

7 jenis, 12 kali 7 Jenis, 12

kali

7.700.000 10 Jenis, 12

kali

8.770.000 10 Jenis, 12

kali, 12 bulan

9.917.000 10 Jenis, 12

kali, 12 bulan

10.200.000 10 Jenis, 12

kali, 12 bulan

11.160.000 10 Jenis, 12

kali, 12

bulan

12.216.000 57 jenis,

60 bulan,

60 kali

59.963.000 DPMPTSP

- Jumlah Alat Kebersihan 10 jenis 1.270.000 10 jenis 2.117.000 10 jenis 2.400.000 10 jenis 2.640.000 10 jenis 2.904.000 DPMPTSP

- jumlah jasa kebersihan kantor 12 kali 7.200.000 12 kali 7.200.000 12 kali 7.200.000 12 kali 7.920.000 12 kali 8.712.000 DPMPTSP

- jumlah retribusi sampah 12 bulan 300.000 12 bulan 600.000 12 kali 600.000 12 bulan 600.000 12 bulan 600.000 DPMPTSP

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 3 jenis 3 jenis 5.000.000 4 jenis 5.500.000 4 jenis 6.000.000 5 jenis 6.500.000 5 jenis 7.500.000 5 jenis 7.500.000 26 jenis 38.000.000 DPMPTSP

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 55 jenis 55 jenis 15.564.600 60 jenis 19.696.600 60 jenis 25.000.000 60 jenis 30.000.000 60 jenis 35.000.000 60 jenis 37.000.000 355 jenis 162.261.200 DPMPTSP

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Fotocopy

5 jenis, 12.680 lbr 5 jenis,

12.680 lbr

7.000.000 6 jenis, 12.680

lbr

7.700.000 6 jenis, 13.680

lbr

8.470.000 6 jenis, 14.000

lbr

9.317.000 6 jenis, 14.680

lbr

10.248.000 6 jenis,

15.000 lbr

11.273.000 35 jenis,

82720 lbr

54.008.000 DPMPTSP

- Jumlah barang cetakan 6 jenis 5.164.000 6 jenis 5.734.000 6 jenis 6.517.000 6 jenis 7.312.000 6 jenis 8.273.000 DPMPTSP

- Jumlah foto copy 12680 lbr 2.536.000 13680 lbr 2.736.000 14000 lbr 2.800.000 14680 lbr 2.936.000 15000 lbr 3.000.000 DPMPTSP

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Jumlah Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5 jenis 5 jenis 3.000.000 5 jenis 3.000.000 6 jenis 7.200.000 6 jenis 7.800.000 6 jenis 8.580.000 6 jenis 9.438.000 34 jenis 39.018.000 DPMPTSP

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Koran dan Majalah 3 jenis 3 jenis 3.000.000 3 jenis 3.300.000 6 jenis 7.200.000 6 jenis 7.800.000 6 jenis 8.580.000 6 jenis 9.438.000 30 jenis 39.318.000 DPMPTSP

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack Kotak, Snack

lepas, Minuman gelas, permen,

jajan lepas

6 jenis 6 jenis 6.885.000 6 jenis 7.573.000 4 jenis 8.500.000 4 jenis 9.000.000 4 jenis 9.900.000 4 jenis 10.890.000 28 jenis 52.748.000 DPMPTSP

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi :

6 kali 6 kali 127.760.000 18 kali 203.890.000 104 kali 230.000.000 109 kali 265.000.000 114 kali 280.000.000 119 kali 310.000.000 470 kali 1.416.650.000 DPMPTSP

- Keluar Daerah Luar Provinsi 20 kali 25 kali 30 kali 35 kali

- Dalam Daerah Luar kabupaten

dalam provinsi

84 kali 84 kali 84 kali 84

2 12 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

94% 95% 28.080.000 96% 139.888.000 100% 1.063.000.000 100% 386.620.000 100% 416.282.000 100% 237.210.000 100% 2.271.080.000 DPMPTSP

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

jumlah kendaraan dinas /

operasional :

- - - - - 3 buah 240.000.000 2 buah 44.000.000 2 buah 44.000.000 - - 328.000.000 DPMPTSP

1

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (TAHUN

2015)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA KEGIATAN

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RENSTRA PD UNIT KERJA

PENANGGUNG

JAWAB

2016 2017 2018 2019 2020 2021

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGLI 2016 - 2021

TABEL 6.1

TUJUAN SASARANINDIKATOR

SASARANKODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)

- jumlah kendaraan

dinas/operaasional roda empat

- - - - - 1 buah 200.000.000 - - - - - - DPMPTSP

- jumlah kendaraan

dinas/operaasional roda dua

- - - - - 2 buah 40.000.000 2 buah 44.000.000 2 buah 44.000.000 - - DPMPTSP

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor 2 jenis 0 - 12 unit 99.000.000 39 unit 292.000.000 5 unit 70.000.000 6 unit 85.000.000 1 unit 10.000.000 63 unit 556.000.000 DPMPTSP

- komputer notebook/laptop 4 unit 40.000.000 6 unit 72.000.000 4 unit 60.000.000 5 unit 75.000.000

- komputer pc 5 unit 50.000.000 12 unit 120.000.000

- printer 3 unit 9.000.000 12 unit 48.000.000

- mesin tik elektrik 1 unit 5.000.000

- proyektor 1 unit 8.000.000

- Mesin Faximile 1 unit 2.500.000

- Mesin pemotong rumput 1 unit 1.500.000

- Air conditioner (AC) 2 unit 10.000.000 1 unit 10.000.000 1 unit 10.000.000 1 unit 10.000.000

- GPS 1 unit 10.000.000

- kamera 2 unit 15.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor :

- - - 3 buah, 1 unit,

60 meter

257.100.000 1 buah 65.000.000 1 buah 70.000.000 - 5 buah,

1 unit,

60 meter

392.100.000 DPMPTSP

- jumlah almari arsip - - - - - 2 buah 120.000.000 1 buah 65.000.000 1 buah 70.000.000 - - DPMPTSP

- jumlah loket pelayanan - - - - - 1 unit 130.000.000 - - - - - - DPMPTSP

- Rumbai kain merah putih - - - - - 60 meter 2.100.000 - - - - - -

- jumlah papan nama kantor - - - - - 1 unit 5.000.000 - - - - - - DPMPTSP

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur : - - - - - 16 buah 84.000.000 - - - - - - 16 buah 84.000.000 DPMPTSP

- jumlah meja kerja - - - - - 8 buah 64.000.000 - - - - - - DPMPTSP

- jumlah kursi kerja - - - - - 8 buah 20.000.000 - - - - - - DPMPTSP

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

- - - 1 unit 3.000.000 2 unit 60.000.000 2 unit 70.000.000 2 unit 75.000.000 2 unit 80.000.000 9 unit 288.000.000 DPMPTSP

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah service, suku cadang,

Bahan bakar/Pelumas mobil

jabatan

12 kali 12 kali 20.000.000 12 kali 28.500.000 1 unit 24.000.000 1 unit 26.620.000 1 unit 29.282.000 1 unit 32.210.000 1 jenis

(60 bulan)

160.612.000 DPMPTSP

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah service, suku cadang,

Bahan bakar/Pelumas kendaraan

operasional

12 kali 12 kali 3.080.000 12 kali 3.388.000 2 unit roda

empat, 2 unit

roda dua

100.900.000 2 unit roda

empat, 2 unit

roda dua

105.000.000 2 unit roda

empat, 2 unit

roda dua

106.000.000 2 unit roda

empat, 2 unit

roda dua

107.000.000 2 jenis

(60 bulan)

425.368.000 DPMPTSP

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Unit peralatan gedung

kantor

1 unit 1 unit 2.500.000 1 unit 3.000.000 - - - - - - - - 12 unit 5.500.000 DPMPTSP

Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Jumlah Unit Mebeleur 1 unit 1 unit 2.500.000 1 unit 3.000.000 4 unit 5.000.000 5 unit 6.000.000 6 unit 7.000.000 7 unit 8.000.000 24 unit 31.500.000 DPMPTSP

2 12 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Cakupan Peningkatan Disiplin

Aparatur

94% 95% - 96% 10.000.000 100% 20.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 100% 120.000.000 DPMPTSP

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

- - - 20 Stel 10.000.000 40 Stel 20.000.000 45 Stel 25.000.000 50 Stel 30.000.000 55 Stel 35.000.000 210 stel 120.000.000 DPMPTSP

2 12 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Cakupan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

94% 95% - 96% 36.325.000 100% 90.000.000 100% 105.000.000 100% 117.000.000 100% 129.700.000 100% 478.025.000 DPMPTSP

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pendidikan dan Pelatihan

formal

- - - 4 kali 25.000.000 8 kali 60.000.000 8 kali 70.000.000 8 kali 77.000.000 4 kali 84.700.000 32 kali 316.700.000 DPMPTSP

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

- - - 2 kali 11.325.000 2 kali 30.000.000 2 kali 35.000.000 2 kali 40.000.000 2 kali 45.000.000 10 kali 161.325.000 DPMPTSP

2 12 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinrja dan Keuangan

94% 95% 123.975.372 96% 133.935.372 100% 219.750.744 100% 219.750.744 100% 219.750.744 100% 219.750.744 100% 1.136.913.720 DPMPTSP

Penyediaan Honorarium Satuan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Satuan Pengelolaan

Keuangan Daerah :

12 kali 12 kali 88.320.000 17 orang 98.280.000 156 ob 101.640.000 156 ob 101.640.000 156 ob 101.640.000 156 ob 101.640.000 936 ob 593.160.000 DPMPTSP

- Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan dan Tim Pengadaan

Barang dan Jasa

72 ob 36.480.000 72 ob 36.480.000 72 ob 36.480.000 72 ob 36.480.000 DPMPTSP

- honorarium Pengelola keuangan

daerah

84 0b 65.160.000 84 0b 65.160.000 84 0b 65.160.000 84 0b 65.160.000 DPMPTSP

Penyediaan Kesejahteraan dan

Honorarium Non PNS

Jumlah Honorarium Non PNS 12 kali 12 kali 35.655.372 3 orang 35.655.372 72 ob 118.110.744 72 ob 118.110.744 72 ob 118.110.744 72 ob 118.110.744 432 ob 543.753.720 DPMPTSP

2 12 09 Program Pelaksanaan Upacara

Nasional, Daerah dan Keagamaan

Cakupan Perayaan Hari Besar

Nasional, Daerah dan Keagamaan

94% 95% 15.000.000 96% 33.000.000 100% 36.000.000 100% 39.000.000 100% 42.000.000 100% 45.000.000 100% 210.000.000 DPMPTSP

Pelaksanaan peringatan hari

Nasional

Jumlah Perayaan Hari Besar

Nasional

5 kali 5 kali 3.000.000 5 kali 3.000.000 5 kali 4.000.000 5 kali 5.000.000 5 kali 6.000.000 5 kali 7.000.000 30 kali 28.000.000 DPMPTSP

Pelaksanaan Hari Daerah Jumlah Perayaan Hari Daerah 2 kali 2 kali 5.000.000 2 kali 5.000.000 2 kali 6.000.000 2 kali 7.000.000 2 kali 8.000.000 2 kali 9.000.000 12 kali 40.000.000 DPMPTSP

Pelaksanaan Upacara Keagamaan Jumlah Perayaan Hari

Keagamaan

35 kali 35 kali 7.000.000 220 kali 25.000.000 220 kali 26.000.000 220 kali 27.000.000 220 kali 28.000.000 220 kali 29.000.000 1135 kali

(60 bulan)

142.000.000 DPMPTSP

Meningkatkan

kualitas Koperasi,

UMKM, Penanaman

modal,

Perindustrian dan

Perdagangan

Meningkatnya

Kinerja Koperasi,

UMKM, Penanaman

modal, Perindustrian

dan Perdagangan

Nilai Investasi 2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Jumlah Investor (PMA/PMDN) 218 Investor 268 Investor - 293 Investor 115.975.800 318 Investor 355.000.000 343 Investor 395.000.000 368 Investor 435.000.000 393 Investor 475.000.000 393 Investor 1.775.975.800 DPMPTSP

Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

Jumlah Dokumen unggulan

daerah

- - - 2 dokumen 50.000.000 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 110.000.000 1 dokumen 120.000.000 1 dokumen 130.000.000 6 dokumen 510.000.000 DPMPTSP

Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan Penanaman Modal

Jumlah peluang investasi - - - 3 sektor 15.485.000 3 sektor 70.000.000 3 sektor 80.000.000 3 sektor 90.000.000 3 sektor 100.000.000 9 sektor 355.485.000 DPMPTSP

Penyelenggaraan Pameran Investasi Jumlah Pelaksanaan Pameran

Investasi Daerah

- - - 1 kali 6.284.800 - - - - - - - - 1 kali 6.284.800 DPMPTSP

Penyusunan Sistem Informasi

Potensi Investasi Daerah (SIPID)

Jumlah Informasi tentang Potensi

Unggulan Daerah melalui Media

Elektronik

- - - 1 dokumen 34.206.000 1 dokumen 55.000.000 1 dokumen 60.000.000 1 dokumen 65.000.000 1 dokumen 70.000.000 5 dokumen 284.206.000 DPMPTSP

Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran

Investasi

Jumlah Fasilitasi

Penyelenggaraan Pameran

Investasi

- - - - - 2 kali 50.000.000 2 kali 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 65.000.000 8 kali 230.000.000 DPMPTSP

Fasilitasi kerjasama Penanaman

Modal

Jumlah Fasilitasi kerjasama

Penanaman Modal

- - - - - 10 kali 30.000.000 10 kali 35.000.000 10 kali 40.000.000 10 kali 45.000.000 40 kali 150.000.000 DPMPTSP

Penyediaan sarana dan prasarana

promosi dan publikasi

Jumlah sarana dan prasarana

promosi dan publikasi

- - - - - 2 jenis 50.000.000 2 jenis 55.000.000 2 jenis 60.000.000 2 jenis 65.000.000 8 jenis 230.000.000 DPMPTSP

Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang Penanaman

Modal dengan instansi Pemerintah

dan Dunia Usaha

Jumlah Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang Penanaman

Modal dengan instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha


Meningkatkan

kualitas Koperasi,

UMKM, Penanaman

modal,

Perindustrian dan

Perdagangan

Meningkatnya

Kinerja Koperasi,

UMKM, Penanaman


dan Perdagangan

Nilai Investasi 2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Jumlah Nilai Investasi

(PMA/PMDN)

103 M 105 M - 108,5 M 46.910.000 111 M 50.000.000 113 M 60.000.000 116 M 65.000.000 118,5 M 70.000.000 118,5 M 291.910.000 DPMPTSP

Penyederhanaan Prosedur Perizinan

dan peningkatan pelayanan

penanaman modal

Jumlah usulan penyederhanaan

regulasi di bidang perizinan

- - - 5 jenis 22.900.000 5 jenis 50.000.000 5 jenis 60.000.000 5 jenis 65.000.000 5 jenis 70.000.000 25 jenis 267.900.000 DPMPTSP

Monitoring, Evaluasi dan PelaporanJumlah Investor yang

dimonitoring - - - 20 perusahaan 24.010.000 - - - - - - - -

20

perusahaan

24.010.000 DPMPTSP

Meningkatkan


instansi pemerintah

Meningkatnya


instansi pemerintah

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2 12 18 Program Penataan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Persentase Izin dan Non

Perizinan yang diterbitkan

94% 95% - 95,50% 184.091.600 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 95,50% 184.091.600 DPMPTSP

Penyusunan dan pengelolaan

sistem informasi perizinanjumlah SIM perizinan - - - 1 paket 90.000.000 - - - - - - - -

1 paket

aplikasi

90.000.000

DPMPTSP

Penyelenggaraan Informasi,

Pendaftaran dan Penyerahan

Perizinan

Jumlah Penyelesaian

Pemrosesan Perizinan - - -

375

permohonan

izin

18.705.000 - - - - - - - -

375

permohonan

izin

18.705.000

DPMPTSP

Monitoring dan Pengawasan

Perizinan

- Jumlah Monitoring dan

Pengawaan Perizinan


Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah Penyelesaian Pengaduan

Masyarakat dan Survey IKM

- - - 5 pengaduan 10.006.600 - - - - - - - - 5 pengaduan 10.006.600 DPMPTSP

Pelayanan Pemrosesan dan

Penerbitan Perizinan

Jumlah Pemrosesan dan

Penerbitan Perizinan

- - - 350 izin 55.380.000 - - - - - - - - 350 izin 55.380.000 DPMPTSP

Meningkatkan

kualitas Koperasi,

UMKM, Penanaman

modal,

Perindustrian dan

Perdagangan

Meningkatnya

Kinerja Koperasi,

UMKM, Penanaman


dan Perdagangan

Nilai Investasi 2 12 19 Program Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal

Jumlah Investor Wajib LKPM N/A 0,00 - 0,00 - 40 investor 70.000.000 50 investor 85.000.000 60 investor 100.000.000 70 investor 115.000.000 220 Investor 370.000.000 DPMPTSP

Pembinaan dan sosialisasi

pelaksanaan penanaman modal

Jumlah perusahaan yang yang

dibina

20

perusahaan

20.000.000 25

perusahaan

25.000.000 30

perusahaan

30.000.000 35

perusahaan

35.000.000 110

perusahaan

110.000.000 DPMPTSP

Pengawasan Pelaksanaan

penanaman modal

Jumlah pengawasan perusahaan 20

perusahaan

20.000.000 25

perusahaan

25.000.000 30

perusahaan

30.000.000 35

perusahaan

35.000.000 110

perusahaan

110.000.000 DPMPTSP

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan penanaman modal

Jumlah perusahaan yang di

monitoring dan di evaluasi

20

perusahaan

30.000.000 25

perusahaan

35.000.000 30

perusahaan

40.000.000 35

perusahaan

45.000.000 110

perusahaan

150.000.000 DPMPTSP

Meningkatkan


instansi pemerintah

Meningkatnya


instansi pemerintah

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2 12 20 Program Pelayanan Perinzinan dan

Non Perizinan A


Perizinan A yang diterbitkan

N/A 0,00 - 0,00 - 95,00% 57.500.000 95,24% 66.000.000 95,83% 74.500.000 96% 78.000.000 96% 276.000.000 DPMPTSP

Penerimaan dan Penelitian

Permohonan Perizinan dan Non

Perizinan A

Jumlah Penerimaan dan

Penelitian Permohonan Perizinan

dan Non Perizinan A - - - - -

100

permohonan

izin

12.500.000

105

permohonan

izin

15.000.000

120

permohonan

izin

17.500.000

125

permohonan

izin

20.000.000

450

permohonan

izin

65.000.000

DPMPTSP

Penetapan dan Penerbitan Perizinan

dan Non Perizinan A

Jumlah Penetapan dan

Penerbitan Perizinan dan Non

Perizinan A

- - - - - 95 izin 40.000.000 100 izin 45.000.000 115 izin 50.000.000 120 izin 50.000.000 430 izin 185.000.000 DPMPTSP

Penyusunan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Perizinan dan Non

Perizinan A

Jumlah laporan pengelolaan

sistem informasi perizinan dan

Non Perizinan A

- - - - - 1 laporan 5.000.000 1 laporan 6.000.000 1 laporan 7.000.000 1 laporan 8.000.000 4 laporan 26.000.000 DPMPTSP

Meningkatkan


instansi pemerintah

Meningkatnya


instansi pemerintah

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2 12 21 Program Pelayanan Perinzinan dan

Non Perizinan B


Perizinan B yang diterbitkan

N/A 0,00 - 0,00 - 96,96% 57.500.000 97,20% 66.000.000 98,43% 69.500.000 99,27% 78.000.000 99,27% 271.000.000 DPMPTSP

Penerimaan dan Penelitian

Permohonan Perizinan dan Non

Perizinan B

Jumlah Penerimaan dan

Penelitian Permohonan Perizinan

dan Non Perizinan B - - - - -

230

permohonan

izin

12.500.000

250

permohonan

izin

15.000.000

255

permohonan

izin

17.500.000

275

permohonan

izin

20.000.000

1010

permohonan

izin

65.000.000

DPMPTSP

Penetapan dan Penerbitan Perizinan

dan Non Perizinan B

Jumlah Penetapan dan

Penerbitan Perizinan dan Non

Perizinan B

- - - - - 223 izin 40.000.000 243 izin 45.000.000 251 izin 45.000.000 273 izin 50.000.000 990 izin 180.000.000 DPMPTSP

Penyusunan dan Pengelolaan

Sistem Informasi Perizinan dan Non

Perizinan B

Jumlah laporan pengelolaan

sistem informasi perizinan dan

Non Perizinan B

- - - - - 1 laporan 5.000.000 1 laporan 6.000.000 1 laporan 7.000.000 1 laporan 8.000.000 4 laporan 26.000.000 DPMPTSP

Meningkatkan


instansi pemerintah

Meningkatnya


instansi pemerintah

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

2 12 22 Program Penanganan Pengaduan

Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

0,81 0,82 - 0,82 - 0,83 105.000.000 0,84 112.000.000 0,85 120.000.000 0,86 127.500.000 0,86 464.500.000 DPMPTSP

Penyusunan dan pengelolaan

sistem informasi perizinan online

Jumlah SIM perizinan online - - - - - 1 Aplikasi 45.000.000 1 Aplikasi 45.000.000 1 Aplikasi 45.000.000 1 Aplikasi 45.000.000 4 aplikasi 180.000.000 DPMPTSP

Pemantauan Pengaduan Masyarakat Jumlah Pengaduan yang

tertangani

- - - - - 5 Pengaduan 10.000.000 7 Pengaduan 12.000.000 9 Pengaduan 15.000.000 11

Pengaduan

17.500.000 32 pengaduan 54.500.000 DPMPTSP

Verifikasi Pelayanan Perizinan Jumlah perizinan yang diverifikasi - - - - - 50 Izin 50.000.000 55 izin 55.000.000 60 izin 60.000.000 65 izin 65.000.000 230 izin 230.000.000 DPMPTSP

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknlogi Informasi

Cakupan Optimalisasi

Pemanfaatan Teknlogi Informasi

94% 95% 25.000.000 - - - - - - - - - - 95% 25.000.000 KPP

Penyusunan Sistem Informasi terhadap

Pelayanan Publik

Tersedianya Blangko-Blangko,

Famplet/Brosur Informasi Perizinan

150 Jenis 150 Jenis 25.000.000 - - - - - - - - - - - 25.000.000 KPP

Program Penyempurnaan

Kelembagaan dan Manajemen

Perkantoran

Cakupan Penyempurnaan

Kelembagaan dan Manajemen

Perkantoran

94% 95% 71.880.000 - - - - - - - - - - 95% 71.880.000 KPP

Pembinaan Pelayanan Publik Terlaksananya Proses Perizinan 282 Jenis 282 Jenis 71.880.000 - - - - - - - - - - - 71.880.000 KPP

Program Pengintensifan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Cakupan Pengintensifan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat

94% 95% 9.140.000 - - - - - - - - - - 95% 9.140.000 KPP

Pembentukan Unit Khusus Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Tersusunnya Laporan Evaluasi

Pengaduan Masyarakat dan Survey

IKM

12 kali 12 kali 9.140.000 - - - - - - - - - - - 9.140.000 KPP

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

Prosentase Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

94% 95% 20.000.000 - - - - - - - - - - 95% 20.000.000 KPP

Monitoring dan Pengawasan Perizinan Pemantauan Perizinan 12 kali 12 kali 20.000.000 - - - - - - - - - - - 20.000.000 KPP

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

94% 95% 35.000.000 - - - - - - - - - - 95% 35.000.000 KPP

Mengikuti Diklat, Bintek dan Sosialisasi Meningkatnya Pengetahuan SDM

Perizinan

4 kali 4 kali 35.000.000 - - - - - - - - - - - 35.000.000 KPP

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Cakupan Penataan Peraturan

Perundang-undangan

94% 95% 29.860.000 - - - - - - - - - - 95% 29.860.000 KPP

Fasilitasi Sosialisasi Praturan

Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan

Perizinan

2 kali 2 kali 29.860.000 - - - - - - - - - - - 29.860.000 KPP

569.370.096 1.004.955.372 2.463.224.744 1.944.898.744 2.102.531.744 2.063.101.744 10.148.082.444


Kepala Dinas Penanaman Modal dan


Kabupaten Bangli

Ir. I MADE ALIT PARWATA,M.Si

NIP. 19660219 199203 1 012

J U M L A H

Documents

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. …banglikab.go.id/assets/instansi/26/pengumuman/RENSTRA... · 2019. 9. 11. · Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional