Embed Size (px)
Citation preview
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (03)
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA JALAN PROF. H.M. YAMIN, SH NO. 41 AA
TELP. (061) 4524550, FAX. (061) 4524550 Kode Pos 20234
M E D A N
L A K I P
(LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA (03)
TAHUN 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PERENCANAAN KINERJA BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI B. REALISASI ANGGARAN
BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA JALAN PROF. H.M. YAMIN, SH NO. 41 AA
TELP. (061) 4524550, FAX. (061) 4524550 Kode Pos 20234 M E D A N
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan kepada setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan
kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategi yang telah
dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) dimaksud dituangkan dalam Laporan Kinerja (LK) yang secara rinci menjelaskan hasil-
hasil kinerja serta seberapa jauh indikator di bidang kesehatan masyarakat dapat dicapai.
Satker Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (03) adalah salah satu entitas akuntansi
dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Selain juga melaporkan hasil capaian kinerja setiap program yanng ada di
bidang kesehatan masyarakat yang telah dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan
Desember 2018.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Satker Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (03) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat dalam Pemerintahan dan juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
Laporan ini telah disusun dan disajikan dengan berdasarkan kepada indikator kinerja setiap
program yang ada di kesehatan masyarakat dan realisasi anggaran dana dekonsentrasi TA.
2019.
Terkait dengan pelaksanaan pencapaian kinerja, maka disusun Laporan ini. Hal ini semata-
mata untuk menunjukkan kepada masyarakat, provinsi dan pusat bahwa Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara Satker 03 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja
organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome. Disisi lain
penyusunan LK ini juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good
government).
Mudah-mudahan penyajian LK ini menjadi cerrmin bagi semua pihak untuk mengevaluasi
kinerja setiap program yang ada di kesehatan masyarakat selama satu tahun agar dapat
melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun kondisi pelaksanaannya.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan atas apa yang telah kita lakukan.
Medan, Maret 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara,
dr. Alwi Mujahit Hasibuan, MKes NIP. 19651119 199903 1 001
ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar………....…………………………………………………………………...... i Daftar Isi ii Daftar Tabel iii i
Daftar Isi……………………………………………………………………………………….. ii
Daftar Tabel………………………………………………………………............................. iv Ringkasan 1 Iii
BAB I PENDAHULUAN 3 1
1.1 Latar Belakang.................................................................................................................... 4 1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi................................................................................. 4
1.3 Struktur Organisasi.............................................................................................................. 5
1.4 Sistematika penulisan LAKIP…………………………………………………………….. 5 6
BAB II PERENCANAAN DAN PEJANJIAN KINERJA……………………………………... 8
2.1 Perencanaan Kinerja ……………………………………………………………………... 8
2.3 Penetapan Kinerja……………………………………………………………………........ 8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………………………… 11
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019 ………………………………………………………………... 11
3.2 Analisis Capaian Kinerja…………………………………………………………………….. 14
3.3 Realisasi Keuangan………………………………………………………………………….. 26
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………………... 28
4.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………………. . 28
4.2 Saran………………………………………………………………………………………..... 29
iii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1 Target Kinerja Indikator Kinerja Kesehatan Masyarakat Tahun 2019
9
Tabel 2 Tingkat capaian target nasional, target provinsi dan realisasi kinerja setiap
program di kesehatan masyarakat,
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019
11
Tabel 3 Pencapaian Indikator Kinerja Program Pembinaan Gizi Masyarakat
Tahun 2019
15
Tabel 4 Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Kesehatan Keluarga
Tahun 2019
17
Tabel 5 Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tahun 2019
21
Tabel 6 Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Tahun 2019
23
Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2019
25
Tabel 8 Alokasi dan realisasi dana setiap program TA. 2019
26
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus intervensi untuk keberhasilan
pembangunan bangsa Untuk itu dilaksanakan pembangunan kesehatan sebagai salah satu
upaya pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 336
Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya melalui pelaksanaan program pembangunan kesehatan. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakaan secara sistematis dan
berkesinambungan menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat dan Pasal 28 huruf H yaitu
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal akan mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan lingkungan guna mencapai derajat kesehatan lingkungan yang setinggi-tingginya
sebagai prasyarat agar lingkungan semakin produktif menuju tingkat kesejahteraan yang lebih
baik.
Dalam melaksanakan tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan sesuai
dengan tuntutan UUD 1945 pasal 34 dan sasaran pembangunan kesehatan sebagaimana
tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) dan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 maka telah
dilaksanakan berbagai upaya pembangunan kesehatan.
Disampingg itu, tujuan Kementerian Kesehatan dalam Renstra Kementerian Kesehatan
tahun 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya
tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di
bidang kesehatan.
Program Perbaikan Gizi merupakan bagian integral dari Program Kesehatan yang
mempunyai peranan penting dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tinginya. Untuk mencapai tujuan tersebut, program perbaikan gizi harus dilaksanakan secara
sistematis dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan melalui suatu rangkaian upaya terus
menerus mulai dari perumusan masalah, penetapan tujuan yang jelas, penentuan strategi
intervensi yang tepat sasaran, identifikasi kegiatan yang tepat serta adanya kejelasan tugas
pokok dan fungsi institusi yang berperan diberbagai tingkat administrasi.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, telah ditetapkan
indikator luaran yang harus dicapai dan kebijakan serta strategis yang harus dilaksanakan,
2
yaitu : (1) Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan; (2) Persentase balita
yang ditimbang berat badannya: (3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI
eksklusif; (4) Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; (5) Persentase balita
6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; (6) persentase ibu hamil yang mendapatkan TTD
mnimal 90 tablet selama masa kehamilan; (7) Persentase ibu hamil KEK yang mendapat
Makanan Tambahan; (8) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan; (9)
Persentase remaja putri mendapat TTD; (10) Persentase ibu nifas mendapat kapsul vitamin
A; (11) Persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD; (12) Persentase bayi BBLR; (12)
Persentase bayi BBLR; (13) Persentase balita mempunyai buku KIA/KMS; (14) Persentase
balita ditimbang yang naik berat badannya; (15) Persentase balita ditimbang yang tidak naik
berat badannya (T); (16) Persentase balita ditimbang yang tidak naik berat badannya dua kali
berturut-turut (2T); (17) Persentase balita BGM; (18) Persentase ibu hamil anemia.
Capaian Kinerja untuk tingkat satuan kerja daerah, telah ditetapkan indikator luaran
yang harus dicapai yaitu : (1) Persentase kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan; (2)
Persentase balita yang ditimbang berat badannya: (3) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan
mendapat ASI eksklusif; (4) Persentase rumah tangga mengonsumsi garam beriodium; (5)
Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A; (6) Persentase ibu hamil yang
mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan; (7) Persentase ibu hamil KEK
yang mendapat Makanan Tambahan;(8) Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan surveilans
Gizi, dan (9) Persentase Penyediaan Bufferstok MP ASI untuk Bencana.
Dalam meningkatnya status kesehatan masyarakat, indikator keberhasilan yang akan
dicapai lainnya adalah meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif, serta meningkatnya upaya peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam rangka pencapaian indikator keberhasilan indicator dan
meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu : (1) Persentase Kab/Kota yang memiliki
Kebijakan PHBS (2) Persentase Desa yang memamfaatkan Dana Desa untuk UKBM (3)
Jumlah Dunia Usaha yang memamfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan (4) Jumlah
Ormas yang memamfaatkan Sumber dayanya untuk mendukung Kesehatan (5) Persentase
Posyandu Aktif (6) Persentase Kab/Kota yang Melaksanak Kampanye Germas melalui
berbagai Media.
Capaian Kinerja untuk tingkat Satuan Kinerja Daerah telah ditetapkan indikator yang
harus dicapai yaitu : (1) Persentase Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
(2) Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri (3) Persentase Desa Siaga Aktif (4) Persentase
Sekolah Yang Mempromosikan Kesehatan (5) Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan
Program TOGAminimal 2 Desa/Kelurahan per Kab/Kota (6) Jumlah Poskesdes yang
beroperasi di Desa/Kelurahan Siaga.
3
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat dalam
RPJMN 2015-2019 tersebut, salah satu yang menjadi fokus Kementerian Kesehatan dalam
kaitannya dengan tugas promkes adalah Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat. Dalam konteks ini, maka perlu disusun/ditetapkan strategi utama dalam
pencapaian arah kebijakan tersebut. Sesuai dengan Permenkes 74 Tahun 2016 tentang upaya
peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, strategi promosi kesehatan adalah melalui
pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kemitraan.
Dalam RPJMN tahun 2015-2019 tercantum Program Indonesia Sehat, dimana telah
diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga dimana terdapat 12 Indikator
keluarga sehat, terkait dengan kesehatan lingkungan adalah setiap keluarga menggunakan
jamban dan memiliki air bersih. Juga telah terbit Inpres Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), antara lain yang berkaitan dengan Program Kesehatan
Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah mendorong setiap orang melakukan
aktifiatas fisik setiap hari dan menjaga kebersihan lingkungan serta menggunakan jamban
sehat
Dalam Pilar Pertama Program Indonesia Sehat (Paradigma Sehat) program kesehatan
lingkungan merupakan bagian integral dan strategis guna mencegah penyebaran penyakit dan/
gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan
yang sehat dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial, juga bila didukung oleh
implementasi di tempat kerja / perkantoran/ fasyankes dan masyarakat untuk melakukan
kegiatan kesehatan kerja dan olah raga guna mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar dan
produktif.
Upaya Kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran
jasmani masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat
merupakan upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, kerja dan olahraga. Upaya
kesehatan olahraga dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik dan/atau olahraga,
sedangkan upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan
terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan,
Upaya kesehatan kerja dimaksud adalah meliputi pekerja disektor formal dan informal.
Peningkatan kesehatan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan melalui
penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan dan sumber
pencemaran lingkungan agar tercipta kondisi kualitas lingkungan yang memenuhi standar baku
mutu dan persyaratan kesehatan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Oleh karena itu, keluarga, lingkungan,
maupun penyelenggara tempat-tempat umum, lingkungan khusus dan dalam situasi darurat”
wajib melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dalam rangka
mencegah penularan atau pencegahan penyakit-penyakit berbasis lingkungan
4
1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas yang ada di Provinsi Sumatera Utara maka kedudukan, tugas dan fungsi
susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
1.2.1 KEDUDUKAN
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Sementara
untuk pimpinan pada setiap bidang dipimpin oleh kepala bidang yang langsung
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
1.2.2 TUGAS POKOK
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara diberikan tugas untuk melaksanakan urusan
pemerintahan daerah/kewenangan provinsi dibidang kebijakan teknis pembinaan,
pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan Sumber Daya
Manusia Kesehatan dan jaminan kesehatan.
1.2.3 FUNGSI
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (03) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
tata kerja berpedoman pada Keputusan Gubernur Sumatera Utara yang bertujuan
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Dengan mempertimbangkan hasil kajian atas Visi Gubernur Sumatera Utara, dan
sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013-2018, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara adalah Mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Utara Sehat, Mandiri dan
Berdaya Saing.
Dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Sumatera Utara sehat, mandiri, dan
berdaya saing, maka ditetapkan beberapa Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara sebagai berikut :
1. Menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bermutu, merata dan terjangkau
2. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Meningkatkan mutu sumberdaya kesehatan
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan
5
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :
Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
Mendorong peningkatan penyediaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan dan pengendalian wabah.
Mendorong pemberdayaan masyarakat serta kemitraan dalam bidang kesehatan
Mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
Meningkatkan manajemen dan kebijakan kesehatan.
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka susunan organisasi Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh :
1. Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu
a. Umum & kepegawaian,
b. Keuangan
c. Program & akuntabilitas publik
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 3 seksi, yaitu :
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Kesehatan
5. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
a. Sekis Kefarmasian
b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
6
6. Kelompok Jabatan Fungsional, yang dipimpin oleh pejabat eselon III yaitu kepala
UPT, dan terdiri dari 6 (enam) UPTD yaitu :
a. UPTD RS Khusus Paru
b. UPTD RS Khusus Mata
c. UPTD RS Khusus Kusta Lau Simomo
d. UPTD Laboratorium
e. UPTD Pelatihan Kesehatan
f. UPTD RSU Indrapura
Secara terinci struktur organisasi Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana
terlampir.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP
Pada dasarnya Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat ini memberikan penjelasan
mengenai pencapaian kinerja Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Seksi Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerjatahun
2019. Capaian kineja (performance results) tahun 2019 diperbandingkan dengan Penetapan
Kinerja (performance agreement) tahun 2019 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan bidang
kesehatan masyarakat. Analisis atas capaian kineja terhadap rencana kinerja ini akan
memungkinkan diidentiffikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja dan Pelaporan Kinerja, sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang, kedudukan tugas dan
fungsi stuktur organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis bidang sesuai dengan hasil pengukuan kinerja.
7
B. REALISASI ANGGARAN
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaan yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja bidang sesuai dengan dokumen
perjanjian kinerja.
4. BAB IV PENUTUP
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja bidang kesehatan
masyarakat serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan
kinerjanya.
LAMPIRAN :
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 PERENCANAAN KINERJA
Berdasarkan beberapa peratuan sudah ditetapkan bahwa Dinas Kesehata Provinsi Sumatera
Utara diberikan tugas melaksnakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di
bidang kebijakan teknis pembinaan pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan,
pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan jaminan kesehatan serta tugas
pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka khususnya bidang kesehatan
masyarakat memiliki fungsi :
• Penyiapan konsep pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat baik itu
kesehatan keluarga & gizi, promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat serta
kesehatan lingkungan & kesehatan kerja
• Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan ke kabupaten/kota dalam hal kesehatan
keluarga & gizi, promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat serta kesehatan
lingkungan & kesehatan kerja
• Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara
• Pelaksanaan tugas menciptakan masyarakat yang sehat secara menyeluruh di setiap
siklus kehidupan
• Melaksanakan usaha kesehatan secara promotif dan preventif bagi seluruh lapisan
masyarakat guna mencapai derajat kesehata yang merata
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel,
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada :
1. RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023
2. Renstra Dinas Kesehatan Povinsi Sumatera Utara 2019-2023
3. Perjanjian Kinerja tahun 2019
2.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang telah
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Drs. Agustama,
Apt, M.Kes) dengan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (dr. Kirana Pritasari,
MQIH), bulan Desember 2018 tersebut disepakati bahwa Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara akan mewujudkan target kinerja sesuai dengan lampiran dibawah ini.
9
Dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan, dan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab
dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Sementara Direktoral Jenderal Kesehatan
Masyarakat akan melakukan supevisi dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini sebagai pertimbangan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Kedua belah pihak
bersepakat akan memabahas ulang perjanjian kinerja ini bila terjadi perubahan kebijakan
anggaran.
Adapun perjanjian kinerja tersebut, adalah sebagai berikut :
Tabel 1. : Target Kinerja Indikator Kinerja Kesehatan Masyarakat Tahun 2019
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
N
O
INDIKATOR KINERJA TARGET
NASIONAL
TARGET
PROVSU
Pembinaan Gizi
Masyarakat
1 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan Makanan Tambahan
95% 90%
2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah
(TTD)
98% 90%
3 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
eksklusif
50% 50%
4 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini
(IMD)
47% 50%
5 Pesentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan 50% 90%
6 Persentase remaja puteri yang mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)
30% 20%
Pembinaan
Kesehatan
Keluarga
1 Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) 90% 85%
2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal
minimaal empat kali (k4)
80% 80%
3 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas 1
70% 80%
4 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas 7 & 10
60% 80%
5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja
45% 50%
6 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 90% 90%
7 Persentase Puskesmas yang melaksanakan Orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
100% 90%
Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
1 Persentase Puskesams yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja
Dasar
80% 80%
2 Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di daerah PPI/TPI 730 10
3 Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi
standar
100% 100%
4 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan
olahraga pada kelompok di wilayah kerjanya
60% 60%
10
SASARAN
PROGRAM/
KEGIATAN
N
O
INDIKATOR KINERJA TARGET
NASIONAL
TARGET
PROVSU
Penyehatan
Lingkungan
1 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
(Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
45.000 2.254
2 Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan 50% 50%
3 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang
memenuhi syarat kesehatan 58% 60%
4 Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah
medis sesuai standar 36% 36%
5 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan 32% 35%
6 Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat 386 17
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
1 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan
PHBS
80% 60%
2 Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10%
untuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
50% 55%
3 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk
program kesehatan 20 4
4 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan 15 5
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
Lainnya Pada
Program
Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
1 Persentase realisasi kegiatan administrasi dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat
94% 92%
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019
Pengukuran tingkat capaian kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target nasional yang tertuang dalam penetapan kinerja tahun
2019 dan target provinsi dengan realisasinya.
Untuk melihat peningkatan atau penurunan capaian dilihat dari
perbandingan realisasi yang telah dicapai dibandingkan dengan target Provinsi
Sumatera Utara. Tingkat capaian target nasional, target provinsi dan realisasi kinerja
berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2 : Tingkat capaian target nasional, target provinsi dan realisasi kinerja
setiap program di kesehatan masyarakat,
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019
Pembinaan Gizi Masyarakat
Indikator Kinerja Target Target
Sumut
Realisasi %
Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik
(KEK) yang mendapatkan Makanan
Tambahan
95% 90% 98,8% 108
Persentase ibu hamil yang mendapatkan
Tablet Tambah Darah (TTD)
98% 90% 90% 100
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang
mendapat ASI eksklusif
50% 50% 46% 92
Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi
Menyusu Dini (IMD)
47% 50% 59.9% 119
Pesentase balita kurus yang mendapat
makanan tambahan
50% 90% 96.4% 107
Persentase remaja puteri yang mendapatkan
Tablet Tambah Darah (TTD)
30% 20% 52.9% 264
12
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi %
Persentase Kunjungan Neonatal Pertama
(KN1)
90% 85% 87.6% 103
Persentase ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal minimaal empat kali (K4)
80% 80% 82% 102
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
penjaringan kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
70% 80% 95% 118
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
penjaringan kesehatan untuk peserta didik
kelas 7 & 10
60% 80% 94% 117
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
45% 50% 57.9% 115
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kelas ibu hamil
90% 90% 99% 110
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
Orientasi Program Perencanaan Persalinan
dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
100% 90% 97.5% 108
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi %
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan Kesehatan Kerja Dasar
80% 80% 85% 106
Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) di
daerah PPI/TPI
730 10 10 100
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan
TKI yang memenuhi standar
100% 100% 100% 100
Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok di
wilayah kerjanya
60% 60% 82.9% 138
13
Penyehatan Lingkungan
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi %
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
45,000 2,254 3,229 143
Persentase sarana air minum yang dilakukan
pengawasan
50% 50% 71% 142
Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU)
yang memenuhi syarat kesehatan
58% 60% 58% 97
Persentase RS yang melakukan pengelolaan
limbah medis sesuai standar
36% 36% 15.6% 43
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
32% 35% 10.2% 29
Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan tatanan kawasan sehat
386 17 17 100
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi %
Persentase kabupaten/kota yang memiliki
kebijakan PHBS
80% 60% 66% 110
Persentase desa yang memanfaatkan dana desa
10% untuk Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM)
50% 55% 73% 132
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan
CSRnya untuk program kesehatan
20 4 4 100
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber dayanya untuk
mendukung kesehatan
15 5 5 100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi %
Persentase realisasi kegiatan administrasi
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada Program Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
94% 92% 99% 107
14
3.2 Analisis capaian Kinerja
Berdasarkan hasil capaian kinerja setiap program, maka harus disampaikan analisis
dari hasil capaian kinerja tersebut, dengan tujuan agar dapat menjadi bahan evaluasi
apakah kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan didukung dana yang ada efektif
atau tidak, tepat sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, artinya
dengan menganalisa hasil capaian kinerja ini, menjadi suatu bahan dasar perencanaan
selanjutnya baik dari segi teknis maupun anggaran. Pencapaian target kinerja pada
Bidang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :
A. Pembinaan Gizi Masyarakat
Program perbaikan gizi merupakan bagian dari program kesehatan yang
mempunyai peranan penting dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di setiap siklus kehidupan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, program perbaikan gizi harus dilaksanakan secara sinergis mulai dari
tingkat puskesmas, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi. Tingkat keberhasilan
kegiatan program gizi dapat dilihat dari tersedianya semua data yang
berhubungan dengan gizi.
a. Tujuan Umum
Meningkatkan status gizi masyakarat di Provinsi Sumatera Utara yang
meliputi status gizi balita, status gizi ibu hamil, ibu hamil KEK dan
meningkatkan kapasitas institusi dalam mengembangkan kebijaksanaan
program gizi.
b. Tujuan Khusus
✓ Menangani masalah gizi buruk dengan melakukan penanganan gizi
buruk di Provinsi Sumatera Utara
✓ Meningkatkan status gizi balita dengan melakukan kegiatan
penimbangan setiap bulan, pemberian Vitamin A bulan Februari dan
Agustus di kab/kota Provinsi Sumatera Utara.
✓ Meningkatan kapasitas Institusi dalam mengembangkan kebijaksanaan
program dan surveilans gizi.
✓ Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan dan
menerapkan pedoman gizi seimbang
15
✓ Meningkatan status gizi ibu hamil dengan program pemberian Tablet
Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet bagi ibu hamil, dan pemberian
Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronik
(KEK)
✓ Meningkatkan komunikasi gizi masyarakat.
Berikut disajikan data hasil pencapaian kinerja program gizi, dan analisanya bila
dibandingkan dengan target nasional dan target Provinsi Sumatera Utara tahun
2019.
Tabel 3 : Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Gizi Masyarakat
Tahun 2019
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut Realisasi % thd
nasional
% thd
Sumut
Persentase ibu hamil Kurang
Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan Makanan
Tambahan
95% 90% 98,8% 103 108
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)
98% 90% 90% 92 100
Persentase bayi usia kurang dari
6 bulan yang mendapat ASI
eksklusif
50% 50% 46% 92 92
Persentase Bayi Baru Lahir
Mendapat Inisiasi Menyusu
Dini (IMD)
47% 50% 59.9% 127 119
Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
50% 90% 96.4% 192 107
Persentase remaja puteri yang
mendapatkan Tablet Tambah
Darah (TTD)
30% 20% 52.9% 176 264
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja program gizi
masyarakat, sebagian besar mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan.
Dari enam indikator hanya satu indikator yang tidak mencapai target provinsi yaitu
Persentase bayi kurang 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif yaitu 46%. Hal ini
dikarenakan masih kurang aktifnya pelaporan dari masyarakat, disamping pemberian
ASI ekslusif yang masih belum terlalu populer dikalangan masyarakat, terutama yang
berdomisili di daerah perkotaan.
16
Untuk indikator lain seperti pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja
putri sudah mencapai target provinsi maupun target nasional. Hal ini dipengaruhi
ketersediaan TTD di puskesmas dan pemantauan secara berkala oleh kabupaten/kota
dan provinsi.
Untuk indikator persentase ibu hamil (KEK) yang mendapat makanan Tambahan dan
Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan sudah mencapai target, hal ini
didukung dengan dropping makanan tambahan dari Pusat, dengan diimbangi dengan
pengadaan APBD Provinsi. Pencatatan penditribusian juga sudah semakin tertib,
disebabkan pelaporan melalui e-ppgbm yang semakin sering diupdate.
B. Pembinaan Kesehatan Keluarga
Dalam upaya meningkatkan kesehatan keluarga, perlu intervensi yang
menyeluruh sejak bayi baru lahir, anak bayi, balita, remaja, usia subur hingga
usia lanjut usia (continuum of care), dan dalam aplikasinya kebijakan-kebijakan
tersebut tertuang dalam 12 (duabelas) indikator keluarga sehat yaitu keluarga
mengikuti KB, Ibu hamil yang mendapatkan ANC (antenatal care) sesuai
standar, bayi mendapatkan imunisasi lengkap, pemberian ASI eksklusif pada
bayi 0-6 bulan, pemantauan pertumbuhan balita, penderita TB paru yang berobat
sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur, penderita gangguan
jiwa berat yang diobati, tidak ada anggota keluarga yang merokok, seluruh
keluarga menjadi anggota JKN, mempunyai sarana air bersih serta menggunakan
jamban keluarga.
Continuum of Care merupakan pendekatan untuk melakukan intervensi
dalam peningkatan kesehatan keluarga, dimana perlakukan difokuskan pada fase
kehidupan yang meliputi ibu hamil dan bayi baru lahir, ibu bersalin, ibu nifas,
bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, pasangan usia subur,
dan lanjut usia. Intervensi pada tiap tahap kehidupan ini menjamin kontuinitas
dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.
a. Tujuan Umum
Tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga melalui
continuum of care pada tiap tahap kehidupan melalui pelayanan kesehatan
bayi baru lahir, bayi, balita, anak usia sekolah, anak remaja, pasangan usia
subur dan usia lanjut.
17
b. Tujuan Khusus
1. Memahami prosedur program pelayanan peningkatan kualitas hidup
keluarga
2. Memahami metode implementasi program kesehatan keluarga
3. Meningkatkan persentase cakupan indikator pelayanan kesehatan
keluarga
4. Memahami cara pencegahan komplikasi melalui peningkatan kualitas
penanganan komplikasi yang adekuat
5. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan baik dari tingkat
dasar maupun rujukan
6. Agar ibu, anak dan lansia mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang
paripurna sehingga dapat tumbuh kembang secara optimal
7. Peningkatan akses dan cakupan pelayanan terhadap ibu, bayi baru lahir,
balita dan lansia yang berkualitas
Berikut disajikan data hasil pencapaian kinerja program kesehatan keluarga, dan
analisanya bila dibandingkan dengan target nasional dan target Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019.
Tabel 4 : Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Kesehatan Keluarga
Tahun 2019
Pembinaan Kesehatan Keluarga
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi % thd
nasional
% thd
sumut
Persentase Kunjungan
Neonatal Pertama (KN1)
90% 85% 87.6% 97 103
Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal minimaal empat kali
(K4)
80% 80% 82.1% 102 102
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 1
70% 80% 95% 135 118
18
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan
kesehatan untuk peserta didik
kelas 7 & 10
60% 80% 94% 156 117
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan kegiatan
kesehatan remaja
45% 50% 57.9% 128 115
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kelas ibu hamil
90% 90% 99% 110 110
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan Orientasi
Program Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K)
100% 90% 97.5% 97 108
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk realisasi cakupan kunjungan ibu hamil K4
yang dilakukan sesuai defenisi operasional yakni, 1 kali pada trimester I, 1 kali pada
trimester II dan 2 kali pada trimester III, sudah mencapai 82%, sudah mencapai target
nasional yaitu 80% dan target provinsi 80%, hal ini merupakan pencapaian yang baik,
dan dipengaruhi oleh upaya untuk melengkapi sarana pemeriksaan kesehatan ibu
hamil melalui penyediaan ADRK (Alat deteksi resiko Kehamilan) yang dilakukan
melalui pengadaan Kementerian Kesehatan. Selain itu pelaksanaan kegiatan ANC
terpadu mendorong untuk meningkatkan cakupan pelayanan.
Pelayanan terhadap ibu hamil maupun bayi baru lahir juga didukung dengan
dilakukannya kunjungan tenaga kesehatan ke rumah ibu hamil dengan menggunakan
dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Sehingga skrining ibu
hamil dapat berjalan optimal.
Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu
Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu sudah mencapai persentase 99% dan sudah
memenuhi target kinerja provinsi yaitu 90% dan target nasional 90%. Hal ini
dikarenakan meningkatnya alokasi dana untuk pelaksanaan kelas ibu di puskesmas,
melalui pendanaan BOK, dimana pelaksanaan kelas ibu merupakan salah satu
prioritas kegiatan dalam menu kegiatan BOK puskesmas sesuai dengan Petunjuk
Teknis Penggunaan dana DAK Non Fisik.
Untuk frekuensi pelaksanaan kelas ibu di Puskesmas sudah memenuhi tagert, tetapi
bila ditilik kegiatan kelas ibu masih belum berjalan optimal, dimana materi
19
pembahasan pada kelas ibu, serta peserta yang mengikuti kelas ibu belum seluruh ibu
hamil/ibu balita.
Persentase puskesmas yang melakukan Orientasi Program P4K
Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
diutamakan dilakukan di tingkat Puskesmas dengan melibatkan lintas sektor dan
lintas program di tingkat kecamatan, indikator puskesmas yang melaksanakan
Orientasi Program P4K, diartikan sebagai dilaksanakannya pertemuan/kegiatan yang
membahas mengenai perencanaan persalinan dan upaya untuk melakukan rujukan
bila dijumpai komplikasi maupun sasaran dengan resiko tinggi, sesuai dengan
Petunjuk Teknis dalam penggunaan dana DAK Non fisik yaitu dana BOK di
Puskesmas kegiatan ini merupakan salah satu menu kegiatam, sehingga dengan
demikian dapat meningkatkan realisasi indikator yaitu sebesar 97,5% puskesmas
telah melaksanakan, dan ini sesuai dengan target provinsi yang ditetapkan yaitu 90%,
meski masih dibawah target nasional sebesar 100%.
Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) dan Kunjungan
Neonatus Lengkap (KN Lengkap)
Kunjungan neonatus dilakukan pada usia bayi baru lahir sampai dengan 28 hari,
dengan jarak waktu kunjungan adalah usia bayi baru lahir 6 jam- 48 jam (kunjungan
pertama), usia bayi baru lahir 3 hari – 7 hari (kunjungan kedua), usia bayi baru lahir
8 hari – 28 hari (kunjungan ketiga). Realisasi untuk kunjungan pertama dan
kunjungan lengkap sudah mencapai target provinsi yaitu, 85% target untuk
kunjungan pertama. Dimana realisasi capaian adalah 87,6% untuk kunjungan
pertama. Hal ini didukung oleh dana BOK puskesmas yang memasukkan kunjungan
neonatus sebagai menu kegiatan, petugas melakukan kunjungan rumah, sehingga
capaian target dapat tercapai.
Pencapaian cakupan persentase kunjungan neonatal pertama KN1 mencapai 87,6%
sudah mencapai target provinsi yaitu 85%, tetapi masih dibawah target nasional yaitu
90%, hal ini dikarenakan kunjungan yang dilakukan belum seluruhnya sesuai standar,
seperti kurangnya pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini dan pemberian vitamin K1.
Persentase puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta
didik kelas 1, kelas 7 dan kelas 10
Pelayanan kesehtan pada anak usia sekolah dilakukan melalui penjaringan kesehatan
pada anak baru masuk SD, SMP, SMP, untuk menilai kondisi kesehatan anak.
20
Berdasarkan hasil pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan anak
sekolah/peserta didik sudah mencapai target, yaitu 95% untuk siswa kelas 1, dan 94%
untuk peserta didik kelas 7 dan kelas 10.
Hal ini didukung oleh tersedianya dana BOK puskesmas yang memiliki menu
kegiatan untuk kunjungan petugas puskesmas ke sekolah dalam rangka penjaringan
kesehatan anak sekolah.
Tetapi meskipun sudah mencapai target, pada prakteknya realisasi kegiatan belum
semua sekolah dilakukan penjaringan, terutama terkendala pada sekolah SMU,
dimana masih kebijakan provinsi untuk menarik sekolah tingkat SMU menjadi
pembinaan Provinsi, mempengaruhi kerjasama antara pihak puskesmas dengan pihak
sekolah, dimana masih ada sekolah yang belum bersedia untuk menerima kunjungan
dari puskesmas, karena belum adanya edaran/arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
Begitupula untuk tingkat SD dan tingkat SMP, masih ada beberapa puskesmas yang
memiliki kendala dalam penjaringan peserta didik dikarenakan kurangnya petugas
dalam melakukan penjaringan, terutama pada puskesmas yang memiliki banyak
sekolah di wilayah kerjanya.
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja
Pelayanan kesehatan remaja yang dimaksud merupakan pelayanan ditingkat
puskesmas yang mencakup standar tersedianya petugas terlatih, ketersediaan
modul/buku panduan pelaksanaan kesehatan reproduksi remaja, dan dilakukannnya
konseling terhadap remaja baik di dalam maupun di luar gedung.
Berdasarkan hasil realisasi pelaporan, tersedia 57,9% puskesmas di wilayah Provinsi
Sumatera Utara, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja sesuai standar
tersebut. Meskipun realisasi ini sudah mencapai target yaitu sebesar 45%, angka ini
masih jauh dari ideal karena masih sedikit puskesmas yang mampu melakukan
pelayanan. Hal ini dipengaruhi oleh masih kurangnya tenaga terlatih di tingkat
puskesmas, dan masih belum terjalin kerjasama antar lintas program maupun lintas
sektor terkait dengan pelayanan pada sasaran usia remaja.
C. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga dilaksanakan dalam rangka
menciptakan kesehatan yang optimal dilingkungan kerja, kaitannya dengan
kesehatan olahaga juga, maka progam ini dilaksanakan dengan beberapa indikato
kinerja.
21
a. Tujuan Umum
Tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga melalui
pelayanan kesehatan pekerja, dengan melibatkan organisasi lainnya
b. Tujuan Khusus
1. Memahami prosedur program pelayanan kesehatan kerja dan olahraga
2. Memahami metode implementasi program kesehatan kerja dan olahraga
3. Meningkatkan persentase cakupan indikator pelayanan kesehatan kerrja
dan olahraga
Berikut disajikan data hasil pencapaian kinerja program kesehatan kerja dan
olahraga, dan analisanya bila dibandingkan dengan target nasional dan target
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.
Tabel 5 : Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tahun 2019
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi % thd
Nasional
% thd
Sumut
Persentase Puskesmas yang
menyelenggarakan Kesehatan
Kerja Dasar
80% 80% 85% 106 106
Jumlah Pos Upaya Kesehatan
Kerja (UKK) di daerah
PPI/TPI
730 10 10 1.4 100
Persentase fasilitas
pemeriksaan kesehatan TKI
yang memenuhi standar
100% 100% 100% 100 100
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
kesehatan olahraga pada
kelompok di wilayah kerjanya
60% 60% 82.9% 138 138
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja program
kesehatan kerja dan olah raga sudah mencapai target yang ditetapkan.
22
Keberhasilan ini tentunya didukung oleh kesiapan program untuk melaksanakan
kegiatan. Seperti contohnya untuk pengukuran kebugaran jemaah haji, rutin
dilaksanakan semaksimal mungkin karena didukung tentunya oleh adanya anggaran
baik APBN maupun APBD.
D. Pembinaan Penyehatan Lingkungan
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan kemampuan lingkungan guna mencapai derajat kesehatan
lingkungan yang setinggi-tingginya sebagai prasyarat agar lingkungan semakin
produktif menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Peningkatan kesehatan lingkungan merupakan upaya yang dilakukan melalui
penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan dan
sumber pencemaran lingkungan agar tercipta kondisi kualitas lingkungan yang
memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan lingkungan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan. Oleh karena itu, keluarga, lingkungan, maupun
penyelenggara tempat-tempat umum, lingkungan khusus dan dalam situasi
darurat” wajib melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan
lingkungan dalam rangka mencegah penularan atau pencegahan penyakit-
penyakit berbasis lingkungan
a. Tujuan Umum
Meningkatkan kesehatan lingkungan
b. Tujuan Khusus
1. Memahami prosedur program kesehatan lingkungan
2. Memahami metode implementasi program kesehatan lingkungan
3. Meningkatkan persentase cakupan indikator pelayanan kesehatan
lingkungan
Berikut disajikan data hasil pencapaian kinerja program kesehatan lingkungan,
dan analisanya bila dibandingkan dengan target nasional dan target Provinsi
Sumatera Utara tahun 2019.
23
Tabel 6 : Pencapaian Indikator Kinerja
Program Pembinaan Kesehatan Lingkungan
Tahun 2019
Penyehatan Lingkungan
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi % thd
Nasional
% thd
Sumut
Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat)
45.000 2.254 3.229 7,2 143
Persentase sarana air minum
yang dilakukan pengawasan
50% 50% 71% 142 142
Persentase Tempat-Tempat
Umum (TTU) yang memenuhi
syarat kesehatan
58% 60% 58.6% 101 97
Persentase RS yang melakukan
pengelolaan limbah medis
sesuai standar
36% 36% 15.6% 43 43
Persentase Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan
32% 35% 10.2% 31 29
Jumlah kabupaten/kota yang
menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat
386 17 17 4,4 100
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja program
penyehatan lingkungan, sebagian besar sudah mencapai target seperti yang
diharapkan, indikator tesebut adalah jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), persentase sarana air minum yang
dilakukan pengawasan, persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis
sesuai standar, persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi
syarat kesehatan dan jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan
kawasan sehat.
Indikator yang masih dibawah target adalah persentase Tempat Pengolahan Makanan
(TPM) yang masih dibawah target yaitu 10,2% dimana target provinsi adalah sebesar
35%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kontribusi kabupaten/kota untuk
menyelenggarakan Fasilitas TPM terutama dengan mengalokasikan kegiatan
bersumber dana APBD kabupaten/kota untuk menyokong kegiatan yang sudah
24
dilakukan di tingkat provinsi sehingga menyebabkan kurangnya sosialisasi standar
kesehatan di TPM.
Keberhasilan yang sudah diperoleh adalah telah dibinanya kabupaten/kota sehat,
pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), pemicuan STOP BABS
(Stop Buang Air Besar Sembarangan), dsb. Baik kegiatan yang sudah berhasil dibina
maupun yang akan dilanjutkan tentunya sudah direncanakan dan dipersiapkan untuk
dilanjutkan pelaksanaannya, didukung dengan adanya anggaran baik dari APBN
maupun APBD.
E. Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Program promosi kesehataan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku masyarakat, sehingga
masyarakat mampu secara mandiri menjaga kesehatannya. Kegiatan program
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terdiri dari :
• Pemberdayaan Masyarakat
Ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan
individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan
kepedulian dan peran aktif di berbagi upaya kesehatan untuk memelihara
dan meningkatkan kesehatan. Dilakukan dengan cara fasilitasi proses
pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, dengan
memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat
• Advokasi
Dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan guna
mendapatkan dukungan dalam bentu kebijakan dan sumber daya yang
diperlukan
• Kemitraan
Dilakukan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam
rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilaksanakan dengan
prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan kedudukan, dan
transparansi di bidang kesehatan
a. Tujuan Umum
Meningkatkan Perilaku Sehat dan Peran Serta Individu, Keluarga,
Masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya
promosi kesehatan yang bersinergi dan terintegrasi secara lintas program,
25
sektor, swasta, dan masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengatasi
permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri.
b. Tujuan Khusus
1. Meningkatnya upaya advokasi untuk mendorong regulasi sektoral yang
mendukung pembangunan kesehatan
2. Meningkatnya jumlah mitra/jejaring kerja dengan sectoral
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui upaya kesehatan
bersumberdaya masyarakat (UKBM)
4. Meningkatnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat
Berikut disajikan data hasil pencapaian kinerja program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, dan analisanya bila dibandingkan dengan target
nasional dan target Provinsi Sumatera Utara tahun 2019.
Tabel 7 : Pencapaian Indikator Kinerja
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2019
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Indikator Kinerja Target
Nasional
Target
Sumut
Realisasi % thd
Nasional
% thd
Sumut
Persentase kabupaten/kota
yang memiliki kebijakan
PHBS
80% 60% 66% 82 110
Persentase desa yang
memanfaatkan dana desa
10% untuk Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat
(UKBM)
50% 55% 73% 146 132
Jumlah dunia usaha yang
memanfaatkan CSRnya
untuk program kesehatan
20 4 4 20 100
Jumlah organisasi
kemasyarakatan yang
memanfaatkan sumber
dayanya untuk mendukung
kesehatan
15 5 5 33 100
26
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja program
promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, sebanyak 3 (tiga) indikator elum
mencapai target yaitu indikator persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan
PHBS, persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS dan jumlah
organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung
kesehatan.
Sementara indikator lainnya yang mencapai target nasional maupun target provinsi
adalah Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat (UKBM).
Kegiatan promosi kesehatan lebih banyak yang sifatnya melakukan advokasi ke
kabupaten/kota terkait regulasi promosi kesehatan, indikator belum banyak tercapai
akan tetapi masih proses terus.
F. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara (03) bersumber dana APBN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Pagu anggaran seluruhnya berjumlah Rp15.266.921.000,- , semuanya berasal dari
rupiah murni. Jenis belanja yang ada pada sumber dana APBN ini semuanya
merupakan belanja barang, tidak terdapat belanja modal dan belanja pegawai.
Adapun alokasi dana APBN TA. 2019 untuk setiap program yang ada di kesehatan
masyarakat adalah sebagai berikut :
Tabel 8 : Alokasi dan realisasi dana setiap program TA. 2019
KODE PROGRAM ALOKASI
(Rp)
REALISASI
(Rp)
%
06.2080 Pembinaan Gizi Masyarakat 3.604.490.000 3.592.351.000 99,66
06.2089 Pembinaan Upaya Kesehatan
Kerja dan Olahraga
1.085.798.000 1.081.861.500 99,64
06.5832 Pembinaan Kesehatan Keluarga 2.803.500.000 2.696.662.714 96,19
06.5833 Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
5.630.353.000 5.619.591.000 99,81
06.5834 Penyehatan Lingkungan 754.314.000 751.347.129 99,61
06.2085 Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Pada Program
Pembinaan Kesehatan
Masyarakat
1.388.466.000 1.386.202.600 99,84
TOTAL 15.266.921.000 15.128.017.003 99,09
27
2. Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp
15.128.017.003,- atau 99,09%.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar
Rp15.128.017.003, - dari total anggaran Rp15.266.921.000,- atau sekitar 99,09 %. Hal
ini mengalami peningkatan, dimana realisasi tahun 2018 adalah sebesar
Rp28.009.430.452,- dari total dana Rp 30.247.191.000 atau sekitar 92,6%.
Sehingga dapat dikatakan bahwa di tahun 2018, realisasi meningkat 6,49 persen bila
dibandingkan dengan tahun 2018.
Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Dinas
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (03) adalah : BRI Cabang Iskandar Muda
No. AC : 0336.01.000.940.30.0 atas nama Satker Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Utara (03) guna menampung uang untuk belanja Negara dalam rangka
pelaksanaan kegiatan APBN Dana Dekonsentrasi yang ditatausahakan oleh
Bendahara Pengeluaran Satker Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Kode
Satker 024.03.079020.
28
BAB IV
PENUTUP
4.1 KESIMPULAN
Dinas Kesehatan Povinsi Sumatera Utara merupakan instansi pemerintah daerah Sumatera
Utara yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan urusan
pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang kebijakan teknis pembinaan kesehatan
masyarakat.
Dari uraian yang kami sampaikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa
Kegiatan program gizi masyarakat dengan segala kegiatannya sudah menunjukkan
pencapaian yang memadai bila dilihat dari capaian indikator sebagai sasaran pokok
kegiatan program gizi masyarakat dalam melaksanakan peningkatan status gizi dan
kesehatan dengan berbasis pemberdayaa yang dapat diukur dengan semakin meningkatnya
pertisipasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah anak balita yang datang ke
Posyandu, semakin tingginya persentase jumlah bayi yang menggunakan ASI Ekslusive,
meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan anemia Gizi melalui
pendistribusian Tablet Fe, penggunaan Garam beryodium meningkatnya pengetahuan
petugas gizi tentang gizi dan kesehatan melalui pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di di
kab/ kota mengenai surveilans gizi.
Dari uraian yang kami sampaikan dalam laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa
Kegiatan program kesehatan keluarga dengan segala kegiatannya sudah menunjukkan
pencapaian yang sudah on the track, dimana pelaksanaan kegiatan sudah mengarah ke
sasaran, meski masih kurang dalam hal frekuensi kegiatan. Upaya pembiayaan yang juga
dilakukan melalui DAK Non Fisik yang di fokuskan pada puskesmas juga banyak
membantu untuk mendorong pelaksanaan pelayanan dan pelaporan kegiatan. Begitu pula
dengan system pelaporan yang sudah online melalui Komunikasi Data Kesehatan Keluarga
sangat membantu untuk dapat mengevaluasi capaian indikator sehingga percepatan untuk
pencapaian indikator kinerja dapat terus terpantau.
Laporan tahunan ini memberikan gambaran tentang seluruh kegiatan yang dilakukan di
lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat pada tahun 2019 baik kegiatan yang bersumber dari
dan APBN maupun APBD. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian indikator kinerja Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
29
Secara umum, pencapaianan target kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2019
telah mencapai taget yang ditetapkan. Untuk itu pencapaian ini harus ditingkatkan untuk
terus menjaga ritme capaian yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan dalam Renstra
Kementerian Kesehatan 2015-2019.
4.2 SARAN
Dari pengalaman pelaksanaan kegiatan program kesehatan masyarakat tahun 2019, maka
beberapa saran yang ingin disampaikan :
1. Melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam DIPA sesegera mungkin sehingga
dilaksanakan lebih awal setelah DIPA turun.
2. Seluruh komponen pelaksana kegiatan proyek di Provinsi dan Kabupaten melaksanakan
seluruh tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan TUPOKSI yang ada.
3. Mengawasi paket pengadaan barang terutama pada sebaik-baiknya sesuai dengan
proposal yang diajukan.
4. Meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program dalam hal penanggulangan masalah
terkait upaya kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
5. Melaksankan pemantauan, pembinaan dan bimbingan teknis secara berjenjang mulai dari
Provinsi sampai ke Kab/ Kota sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan pendanaan
yang tersedia.
6. Melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan standar pelayanan dan alur adminstrasi serta
memperhatikan dampak yang akan diakibatkan oleh adanya intervensi atau perlakuan.
7. Diperlukan dukungan pembiayaan dari kabupaten/kota untuk dapat mendukung
intervensi kegiatan yang dilakukan di tingkat provinsi.
8. Mengurangi kesenjangan Birokrasi dan melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan
program baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.
9. Diharapkan meningkatnya jumlah Posyandu Aktif yaitu Posyandu yang mampu
melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibu nifas,
bayi, balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare)
10. Menguatkan kemampuan petugas dalam pemahaman defenisi operasional indikator
kesehatan, sesuai standar pelayanan minimal.
11. Melakukan perencanaan terhadap sasaran kegiatan untuk meminimalisir sisa anggaran.
4.3 PENUTUP
Demikian laporan ini kami susun, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.
