PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA · Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara

1

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH

Tahun 2019-2023

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA

UTARA

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

M E D A N

2019

2

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun

2018 - 2023, guna penyelarasan gerak langkah Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah dalam mewujudkan visi misi Gubernur terpilih dan sebagai wujud

implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun dalam rangka

memenuhi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara dan merupakan sebuah dokumen perencanaan yang

dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan B P P R D

pada jangka menengah tahun 2019 – 2023. Selain itu penyusunan perencanaan

bertujuan dalam upaya mempercepat pertumbuhan perekonomian, pengentasan

kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya di Provinsi

Sumatera Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini juga diharapkan dapat

memberikan arah dan pedoman kepada segenap ASN dan manajemen Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih belum

sempurna. Segala saran dan kritik demi penyempurnaan Rencana Strategis

(RENSTRA) ini akan diterima dengan senang hati.

KATA PENGANTAR

3

Medan, 2019

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

RISWAN, SE Pembina Tingkat I

NIP. 19640501 199303 1 005

4

Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................

DAFTAR ISI ...............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................

1.1. Latar Belakang ..................................................................

1.2. Landasan Hukum ..............................................................

1.3. Maksud dan Tujuan ..........................................................

1.4. Sistematika .......................................................................

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTARA ....................................................................................

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .................

2.2. Sumber Daya ...................................................................

2.3. Kinerja Pelayanan ............................................................

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan .................................

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH ............................................................................

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan

Fungsi ..............................................................................

3.2. Telaahan Visi Misi Kepala Daerah ......................................

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga ........................

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ......................

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..............................................

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Daerah .........................................................

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .........................

4.3. Strategi dan Kebijakan ......................................................

DAFTAR ISI

5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...................................

5.1. Rencana Program dan Kegiatan ......................................

5.2. Indikator Kinerja Program .................................................

5.3. Kelompok Sasaran ...........................................................

5.4. Pendanaan Indikatif ..........................................................

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SADARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .....

BAB VII

BAB VIII

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD........................................

PENUTUP ....................................................................

LAMPIRAN I

Tabel Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018 ..........................

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

Tabel Pencapaian Belanja Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun2013–2018 ..................................................

Keadaan SDM ASN BPPRD....................................

ASET BPPRD .........................................................

6

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perangkat Daerah yang

ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Utara dan sebagai pelaksanaannya ditetapkan Peraturan

Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah

disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangka Daerah (RKPD)

dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, karena itu memerlukan keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan

perkembangan zaman.

BAB - I

7

Seiring dengan dinamika dan tuntutan paradigma perubahan di segala

bidang, pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dituntut untuk mampu

memberikan kontribusi yang positif bagi segenap komponen kepemerintahan, baik

masyarakat, swasta dan komponen lainnya termasuk pemerintah itu sendiri.

Seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi,

maka pelaksanaan pemerintahan ke depan harus mampu mengimbangi

perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat

melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka pemerintahan kedepan adalah

pemerintahan yang memiliki legitimasi, kapabilitas, akuntabilitas dan responsivitas

yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tanggap terhadap

perubahan.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan

perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan dengan menganalisa lingkungan yang ada, baik internal maupun eksternal

untuk mengetahui tingkat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2019-2023 adalah dokumen perencanaan

tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode tahun 2019

sampai dengan tahun 2023, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu tertentu dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara yang memuat tujuan,

dan strategi yang realistis.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah merupakan komitmen yang dibangun untuk digunakan sebagai tolak ukur

dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya

dalam kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu

Renstra digunakan sebagai pedoman/acuan dalam mengembangkan dan

meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPPRD

8

dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang

dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi-misi Provinsi

Sumatera Utara yakni “Sumatera Utara yang maju, Aman dan Bermartabat”

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra ini adalah:

a) fokus pada upaya mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang

berkembang dengan sasaran yang dinamis dan berkelanjutan, dalam hal ini

berkaitan dengan penerimaan pendapatan daerah;

b) lebih berorientasi pada langkah-langkah program yang bersifat teknis,

sistematik dan akuntabel untuk merespon isu-isu strategis yang berkembang

terhadap optimalisasi pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan dalam mewujudkan Visi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.

Gambar 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

9

2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, beberapa peraturan

perundang-undangan yang menjadi landasan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah

Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



10

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4816);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


11

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4725);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5950);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem

Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan daerah

Provinsi Sumatera Utara yang menjadi Kewenangannya (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

12

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2008 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32)

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);

28. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan

Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang


Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);

1. 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 mempunyai maksud untuk

menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan BPPRD

dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong

pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.

13

Hal lain juga yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh

aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna

mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas dan

fungsi;

2. Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 5 tahun Ke

depan;

3. Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra Badan

Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 –

2023;

4. Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan

kegiatan prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;

5. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan

perencanaan penganggaran;

6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Unit Pelaksana Teknis

Pengelola Pendapatan Daerah serta Unit Pengelola Teknis Pusat Layanan

Operasional Pendapatan Daerah dan Unit Pengelola Teknis Penyuluhan.

14

1. 4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktu organisasi,

sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi,

misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang

wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu

strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran d a n indikator serta target kinerja dalam

rancangan awal RPJMD. Dokumen di dalamnya memuat matrik

tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Derah Provinsi Sumatera Utara

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi mengenai strategi dan arah kebijakan untuk

mencapai tujuan dan sasaran serta kinerja Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

15

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASAEAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, pagu indikatif berdasarkan strategi dan kebijakan Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

BAB VII

BAB VIII

: INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi indikator kinerja perangkat daerah yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah

dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

PENUTUP Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan Renstra Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

16

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH


2. 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditindaklanjuti

dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang


Utara; yang kemudian dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018

tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi

Sumatera Utara; yang selanjutnya dirinci dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan

Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dalam peraturan tersebut, dinyatakan Badan mempunyai tugas

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta

pendapatan lainnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi

daerah;

b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan

penyusunan kebijakan, sesuai standar dalam urusan pengelolaan pajak dan

retribusi daerah;

BAB - II

17

c. penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan

pajak dan retribusi daerah;

d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Susunanorganisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga)

Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 3

(tiga) Kepala Subbidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

3. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan, terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;

b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah;

c. Sub Bidang Hukum dan Publikasi.

4. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

terdiri dari :

a. Sub Bidang Teknis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor;

b. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Sub Bidang Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok,

terdiri dari :

a. Sub Bidang Teknis Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor dan Pajak Rokok;

b. b. Sub Bidang Keberatan Sengketa Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok;

18

c. c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, terdiri dari :

a. Sub Bidang Retribusi;

b. Sub Bidang Pendapatan Lainnya;

c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan Pendapatan Lainnya

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dari masing masing jabatan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kepala Badan mempunyai uraian rincian tugas :

a) menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Badan;

b) menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pengembangan

pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;

c) menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan

kebijakan umum Pemerintah Daerah;

d) menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan,

perencanaan dan pengembangan, pajak dan retribusi daerah serta

pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan UPT;

e) menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi kepada

Gubernur mengenai pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya

dan pelayanan umum sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah

daerah;

f) menyelenggarakan koordinasi perangkat daerah yang berkaitan dengan


g) menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, perencanaan dan

pengembangan, pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan

pembinaan, UPT dan menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional pajak

dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya;

h) menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja,

swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan

Badan;

19

i) menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan

Kinerja (LK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;

j) menyelenggarakan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi

kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah

serta pendapatan lainnya, pengendalian dan pembinaan;

k) menyelenggarakan koordinasi dan membina UPT;

l) menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja

terkait;

m) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat;

b) menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

c) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;

d) menyelenggarakan pengelolaan administrasi program, akuntabilitas dan

informasi publik;

e) menyelenggarakan penatausahaan administrasi pendapatan dan belanja;

f) menyelenggarakan rumah tangga Badan;

g) menyelenggarakan administrasi perkantoran;

h) menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan;

i) menyelenggarakan fasilitasi pemenuhan kebutuhan, pemeliharaan sarana

dan prasarana perkantoran;

j) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

k) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l) menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

mempunyai uraian tugas :

a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan dan

Pengendalian;

20

b) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan perencanaan dan

pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya,

evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta

pendapatan lainnya, hukum dan publikasi;

c) menyelenggarakan koordinasi pengkajian bahan kebijakan perencanaan dan

pengembangan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya,

evaluasi dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta

pendapatan lainnya, hukum dan publikasi;

d) menyelenggarakan fasilitasi evaluasi, pengendalian dan pembinaan pada

UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi kesekretariatan, pengelolaan


e) menyelenggarakan penyusunan dan penetapan target penerimaan pajak dan

retribusi daerah, serta pendapatan lainnya;

f) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

g) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan

dan pengendalian;

h) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor mempunyai uraian tugas :

a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembuatan

rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor

dan bea balik nama kendaraan bermotor;

c) menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian keberatan dan sengketa

pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

d) menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak kendaraan

bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

e) menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pembukuan

dan pelaporan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan

bermotor;

21


kebijakan;

g) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;



5. Bidang Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok,

mempunyai uraian tugas :

a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pajak Air Permukaan,

Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok;

b) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pembuatan

rekapitulasi penetapan dan realisasi penerimaan pajak air permukaan, pajak

bahan bakar kendaraan dan pajak rokok;

c) menyelenggarakan pengkajian bahan penyelesaian keberatan dan sengketa

pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok;

d) menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak air

permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak rokok;

e) menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pembukuan

dan pelaporan pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak

rokok;


kebijakan;

g) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pajak Air

Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan dan Pajak Rokok;



6. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya, mempunyai uraian tugas :

a) menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Retribusi dan

Pendapatan Lainnya;

b) menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang retribusi

daerah dan pendapatan lainnya;

22

c) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan retribusi

daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan retribusi dan

pendapatan lainnya;

d) menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan retribusi

dan pendapatan lainnya;

e) menyelenggarakan pengelolaan pembukuan dan pelaporan, retribusi daerah

dan pendapatan lainnya;

f) menyelenggarakan konsultasi dan rekonsiliasi pengelolaan pemungutan

retribusi daerah, pendapatan lainnya, pembukuan dan pelaporan retribusi

dan pendapatan lainnya dengan Organisasi Perangkat Daerah, pengelola,

Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota;

g) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan;

h) menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Retribusi dan

Pendapatan Lainnya;

i) menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

23

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019

\

KEPALA BADAN

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

PROGRAM,

AKUNTABILITAS DAN

INFORMASI PUBLIK

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG RETRIBUSI DAN

PENDAPATAN LAINNYA

BIDANG

PKB/BBNKB

BIDANG PENGEMBANGAN

DAN PENGENDALIAN

BIDANG

PAP, PBBKB DAN PAJAK

ROKOK

SUB BIDANG PERENCANAAN

DAN PENGEMBANGAN

PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG EVALUASI

DAN PENGENDALIAN

PENDAPATAN DAERAH

SUB BIDANG HUKUM

DAN PUBLIKASI

SUB BIDANG TEKNIS

PKB DAN BBNKB

SUB BIDANG

KEBERATAN DAN SENGKETA

PKB/BBNKB

SUB BIDANG

PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN PKB/BBNKB

SUB BIDANG

TEKNIS PAP, PBBKB DAN

PAJAK ROKOK

SUB BIDANG KEBERATAN

DAN SENGKETA PAP, PBBKB

DAN PAJAK ROKOK

SUB BIDANG PEMBUKUAN

DAN PELAPORAN PAP,

PBBKB DAN PAJAK ROKOK

SUB BIDANG

RETRIBUSI

SUB BIDANG PENDAPATAN

LAINNYA

SUB BIDANG PEMBUKUAN

DAN PELAPORAN RETRIBUSI

DAN PENDAPATAN LAINNYA

UPT PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

UPT PUSAT DUKUNGAN

OPERASIONAL LAYANAN

PENDAPATAN DAERAH

UPT PENYULUHAN

24

Dalam upaya meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat baik

dalam pelaksanaan teknis maupun mendukung pelaksanaan tugas, Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 (tiga puluh tiga) Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tersebar di seluruh

Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara; 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat

Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah serta 1 (satu) Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Penyuluhan.

UPT Pengelola Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari, :

1. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara, wilayah kerja Kota Medan dan

sekitarnya, berkedudukan di Medan, Type A;

2. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan, wilayah kerja Kota Medan

dan sekitarnya, berkedudukan di Medan, Type A;

3. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan, wilayah kerja

Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lepan, Pematang Jaya, Brandan Barat,

Pangkalan Susu dan Kecamatan Besitang, Kabupaten Lengkat, berkedudukan di

Pangkalan Brandan, Type A;

4. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat, wilayah kerja Kabupaten Langkat,

berkedudukan di Stabat, Type A;

5. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai, wilayah kerja Kota Binjai,

berkedudukan di Binjai, Type A;

6. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam, wilayah kerja Kabupaten Deli

Serdang, berkedudukan di Lubuk Pakam, Type A;

7. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah, wilayah kerja Kabupaten

Serdang Bedagai, berkedudukan di Sei Rampah, Type A;

8. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi, wilayah kerja Kota Tebing

Tinggi, berkedudukan di Tebing Tinggi, Type A;

9. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh,wilayah kerja Kabupaten

Batubara, berkedudukan di Lima Puluh, Type A;

10. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Perdagangan, wilayah kerja Kecamatan

Bandar, Pematang Bandar, Bosar Maligas, Ujung Padang, Bandar Haluan dan

Kecamatan Masilan, Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Perdagangan, Type

A;

25

11. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran, wilayah kerja Kabupaten Asahan,

berkedudukan di Kisaran, Type A;

12. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Balai, wilayah kerja Kota Tanjung

Balai, Type A;

13. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan, wilayah kerja Kabupaten

Labuhanbatu Utara, berkedudukan di Aek Kanopan, Type A;

14. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat, wilayah kerja Kabupaten

Labuhanbatu, berkedudukan di Rantau Prapat, Type A;

15. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pinang, wilayah kerja Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, berkedudukan di Kota Pinang, Type A;

16. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan, wilayah kerja Kabupaten Padang

Lawas, berkedudukan di Sibuhuan, Type A;

17. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Padang Sidempuan, wilayah kerja Kota

Padang Sidempuan, berkedudukan di Padang Sidempuan, Type A;

18. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli

Selatan, berkedudukan di Sipirok, Type A;

19. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Panyabungan, wilayah kerja Kabupaten

Mandailing Natal, berkedudukan di Panyabungan, Type A;

20. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga, wilayah kerja Kota Sibolga,

berkedudukan di Sibolga, Type A;

21. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli

Tengah, berkedudukan di Pandan, Type A;

22. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung, wilayah kerja Kabupaten Tapanuli

Utara, berkedudukan di Tarutung, Type A;

23. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige, wilayah kerja Kabupaten Toba

Samosir, berkedudukan di Balige, Type A;

24. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Siantar, wilayah kerja Kota Pematang

Siantar dan Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pematang Siantar, Type A;

25. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul, wilayah kerja Kabupaten

Humbang Hasundutan, berkedudukan di Dolok Sanggul, Type A;

26. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan, wilayah kerja Kabupaten

Samosir, berkedudukan di Pangururan, Type A;

27. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang, wilayah kerja Kabupaten Dairi,

berkedudukan di Sidikalang, Type A;

26

28. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe, wilayah kerja Kabupaten Karo,

berkedudukan di Kabanjahe, Type A;

29. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunungsitoli, wilayah kerja Kota

Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat,

berkedudukan di Gunungsitoli, Type A;

30. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam, wilayah kerja Kabupaten Nias

Selatan, berkedudukan di Teluk Dalam, Type A;

31. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua, wilayah kerja Kabupaten

Padang Lawas Utara, berkedudukan di Gunung Tua, Type B;

32. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal, wilayah kerja Kecamatan Batang

Natal, Lingga Bayu, Natal, Muara Batang Gadis, Batahan, Sinunukan dan

Kecamatan Ranto Baek, Kecamatan Mandailing Natal, berkedudukan di Natal,

Type B;

33. UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak, wilayah kerja Kabupaten Pakpak

Bharat, berkedudukan di Salak, Type B;

Susunan Organisasi UPT Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Kepala UPT

2. Subbagian Tata Usaha

3. Seksi Pendataan dan Penetapan

4. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan.


berikut :

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai uraian tugas : .

a) menyelenggarakan perumusan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan

Daerah;

b) menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, dan mengendalikan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah;

c) menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian,

evaluasi, pelaporan dan koordinasi pajak dan retribusi daerah;

d) menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah;

e) menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan teknis operasional;

27

f) menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;

g) menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya Kepala UPT

Pengelolaan Pendapatan Daerah, dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pendataan dan Penetapan;

c. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program kerja UPT Pengelolaan Pendapatan

Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha;

b) melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Pengelolaan Pendapatan

Daerah;

c) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d) melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

e) melaksanakan rekonsiliasi potensi pajak dan retribusi daerah;

f) melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;

g) melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

h) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf, sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan;

i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j) melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Pengelolaan

Pendapatan Daerah dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

k) melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, mempunyai uraian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendataan dan Penetapan;

b) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan pendataan dan

pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;

28

c) melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan

pelaporan pendataan dan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok;

d) melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan, serta

keberatan dan banding Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


e) melaksanakan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan

pendaftaran, serta penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf, sebagai bahan kebijakan

teknis operasional;

g) melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota serta unit kerja terkait;

h) melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Penagihan dan Pengelolaan Tunggakan, mempunyai uraian tugas :

a) melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penagihan dan Pengelolaan

Tunggakan;

b) melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelayanan penagihan dan

pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan


c) melaksanakan pelayanan penagihan dan pengelolaan piutang dan/atau

tunggakan serta keberatan dan banding Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan


d) melaksanakan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaporan penagihan dan

pengelolaan piutang dan/atau tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan


29

e) melaksanakan penyuluhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


f) melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf, sebagai bahan kebijakan

teknis operasional;

g) melaksanakan koordinasi dengan kabupaten/kota serta unit kerja terkait;

h) melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi UPT Pengelola Pendapatan Daerah, adalah

sebagaimana pada gambar berikut :

KEPALA UPT

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN

TUNGGAKAN

SEKSI PENDATAAN DAN

PENETAPAN

30

Unit Pelaksana Teknis Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala UPT

b. Subbagian Tata Usaha

c. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan

d. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional


berikut :

1. Kepala UPT mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan perumusan program kerja Pusat Dukungan Operasional

Layanan Pendapatan Daerah;

b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan

Daerah;

c. menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan koordinasi di bidang

pengelolaan data informasi, aplikasi dan infrastruktur sistem pendapatan;

d. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan kebijakan teknis operasional;

e. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; f. menyelenggarakan

tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas tersebut, Kepala UPT

Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah dibantu :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan;

c. Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan.

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha;

b. melaksanakan kehumasan dalam lingkup Pusat Dukungan Operasional Layanan

Pendapatan Daerah;

31

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

e. melaksanakan pengelolaan, umum dan perlengkapan;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Pusat Dukungan

Operasional Layanan Pendapatan Daerah dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi Pendapatan, mempunyai uraian tugas

:

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi

Pendapatan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan data dan aplikasi

pajak dan retribusi daerah;

c. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan data dan aplikasi di bidang pajak

dan retribusi daerah;

d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap data

dan aplikasi pajak dan retribusi daerah;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur Sistem Pendapatan mempunyai uraian

tugas :

a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Infrastruktur

Sistem Pendapatan;

b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan infrastruktur

sistem pajak dan retribusi daerah;

c. melaksanakan pelayanan teknis pengelolaan infrastruktur sistem pajak dan

retribusi daerah;

32

d. melaksanakan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam

pengelolaan infrastruktur sistem pajak dan retribusi daerah;

e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan teknis operasional;

f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Dukungan

Operasional Layanan Pendapatan Daerah, adalah sebagaimana gambar berikut :

KEPALA UPT

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGELOLAAN

INFRASTRUKTUR SISTEM PENDAPATAN

SEKSI PENGELOLAAN DATA

DAN APLIKASI

PENDAPATAN

33

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan mempunyai susunan

organisasi sebagai berikut :

1. Kepala UPT mempunyai uraian tugas :

a. menyelenggarakan perumusan program kerja Unit Pelaksana Teknis

Penyuluhan;

b. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, pembinaan, dan pengendalian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan;

c. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pelayanan pengendalian,

evaluasi, pelaporan dan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan informasi di

bidang pajak dan retribusi daerah;

d. menyelenggarakan penyuluhan dan penyebarluasan informasi di bidang pajak

dan retribusi daerah;

e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan teknis operasional;

f. menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta unit kerja terkait;

g. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas tersebut Kepala UPT

Penyuluhan, dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dengan uraian tugas sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kerja UPT Penyuluhan;

b. melaksanakan kehumasan dalam lingkup UPT Penyuluhan;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

e. melaksanakan pengelolaan, umum dan perlengkapan;

f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja UPT Penyuluhan dan kegiatan

Sub Bagian Tata Usaha;

j. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

34

2. 2. Sumber Daya

Sumber Daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

1. Sumber Daya Manusia

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam

melaksanakan pembangunan diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional,

bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait

dengan kompetensi ASN yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu

pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang

didudukinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah memiliki sumber daya aparatur berdasarkan

pangkat dan golongan berjumlah 827 orang dan 851 orang tenaga administrasi

perkantoran.Jumlah ASN Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara berdasarkan jabatan dapat dilihat (pada lampiran tabel Daftar Urut

Kepangkatan PNS Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara)

2. Aset

Aset yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara pada Tahun 2019, dapat dilihat dalam lampiran

3. Unit Pelayanan Operasional

Unit Pelayanan Operasional yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ke-SAMSAT-an pada Kantor UPPD,sebanyak 33 unit;

2. Pelayanan ke-SAMSAT-an pada Gerai SAMSAT, sebanyak 28 unit;

3. Pelayanan ke-SAMSAT-an pada SAMSAT Corner/Mall, sebanyak 2 unit;

4. Pelayanan ke-SAMSAT-an pada SAMSAT Drive Thru, sebanyak 2 unit;

5. Pelayanan ke-SAMSAT-an khusus hari Sabtu-Minggu, 1 unit;

35

6. Pelayanan ke-SAMSAT-an pada Bus Keliling, sebanyak 21 unit;

7. Pelayanan ke-SAMSAT-an pada SAMSAT Masuk Kampung, sebanyak 22 unit;

8. Unit Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah, sebanyak 1 unit

9. e–SAMSAT yang tersebar pada seluruh ATM dan jaringan elektronik PT. Bank

SUMUT.

Seiring dengan tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang merata

di setiap Sentra Pelayanan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara berkeinginan untuk mewujudkan pemenuhan fasilitas pelayanan publik

secara bertahap dan memperbanyak jenis-jenis pelayanan tertentu yang dirasakan

dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan pelayanan publik.

Sumber daya lainnya yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah berupa potensi objek pajak. Berdasarkan data

pada Pusat Dukungan Operasional Layanan Pendapatan Daerah sampai dengan

Desember 2018, potensi objek pajak kendaraan bermotor sebanyak 6.296.577 Unit;

terdiri dari kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 5.354.538 Unit, kendaraan roda3 (tiga)

sebanyak 53.561 unit; dan kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih sebanyak 888.478 unit.

Sedangkan jumlah potensi wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

sebanyak 450 Wajib Pajak.

4. Evaluasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018

Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan

pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terdiri dari:

a) Pajak Daerah

b) Retribusi Daerah

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan

d) Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak

dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah

36

terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun

Tahun 2013-2018, dapat dilihat melalui tabel 1 berikut :

Tabel2.4

Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013-2018

Mengingat bahwa kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada

pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, maka pemerintah daerah dituntut

untuk mampu menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerahnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur

keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin

tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal

ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi

daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin

sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum

maksimal.

Perkembangan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam kurun

Tahun 2013-2018, adalah sebagaimana diagram berikut ini :

-

2,000,000,000,000

4,000,000,000,000

6,000,000,000,000

8,000,000,000,000

10,000,000,000,000

12,000,000,000,000

14,000,000,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

◼ TARGET ◼ REALISASI

37

Tabel 2.5

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013-2018

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (budgetary

function) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintahan,

membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan

kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah

dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak

swasta yaitu berupa barang-barang publik.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan

pemerintahan daerah.

38

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian beberapa

kali disempurnakan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang

kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata

dan bertanggung jawab kepada daerah. Kewenangan pungutan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara. Adapun pungutan pajak yang

dikelola langsung oleh BP2RD Provinsi Sumatera Utara yang diatur melalui Perda

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).

5) Pajak Rokok.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring

dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab

sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari

belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah

sakit/puskesmas dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang

pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi

seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan

meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya

dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah

menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan

pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan penerimaan pajak yang maksimal,

melakukan perhitungan proyeksi penerimaan pajak untuk masa depan dan

merencanakan upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan merupakan hal yang sangat

39

penting juga. Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber

utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya

menjadi bagian yang sangat vital.

Dalam kurun Tahun 2013-2018, target dan realisasi penerimaan pajak daerah di

Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2013-2018

Penerimaan Pajak Daerah dalam periode 2013-2018 senantiasa mengalami

peningkatan, tetapi peningkatan penerimaan tersebut tidak konsisten, kadang-kadang

kenaikannya tinggi dilain waktu penurunannya cukup tajam. Fluktuasi penerimaan pajak

daerah ini tentunya sangat tergantung pada penetapan targetnya. Ada realisasi

penerimaan jauh diatas target yang ditetapkan, tetapi ada juga sebaliknya targetnya

tidak tercapai. Tidak tercapainya target penerimaan ini bisa saja disebabkan masih

banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan kerja

aparatur penagih pajak harus ada payung hukum yang kuat agar penagihan pajak

daerah dapat lebih intensif dan dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak yang

terutang.

40

Pajak daerah dan retribusi daerah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam

rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, maka beberapa permasalahan

dalam penagihan pajak daerah yang dapat diinventarisasi, meliputi :

a. Tingkat kesadaran masyarakat dalam perpajakan masih rendah. Untuk itu sangat

perlu ditingkatkan dan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peran aktif

masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan

peraturan perundang- undangan perpajakan.

b. Penerimaan pajak daerah dalam periode 2013-2018 memang terlihat ada

peningkatan, tetapi peningkatan penerimaan tersebut sangat berfluktuasi. Adanya

fluktuasi penerimaan pajak daerah ini memang juga sangat tergantung pada target

yang ditetapkan. Kadang ada penerimaan pajak jauh diatas target, tetapi juga ada

penerimaan pajak dibawah target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target

penerimaan pajak ini bisa juga disebabkan wajib pajak lalai/ tidak membayar pajak

terutangnya. Keadaan ini akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak daerah.

c. Masih banyaknya warga yang belum membayar pajak terutang sudah seharusnya

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum

dalam surat ketetapan pajak atau sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

d. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu kewaktu menunjukan jumlah

yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum diimbangi

dengan peningkatan penagihannya.

e. Selama ini upaya penagihan pajak telah dilakukan, namun dalam pelaksanaannya

masih kurang memiliki daya paksa terhadap wajib pajak yang lalai memenuhi

kewajibannya, sehingga diperlukan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajak

Daerah dengan Surat Paksa. Surat Paksa yang dibuat harus mempunyai kekuatan

hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding, sehingga

Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan

barang penanggung pajak.

41

2. 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi

yaitu:

a) Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan

pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;

b) Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang

berpeluang berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama

perpajakan daerah provinsi.

c) Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten dapat

mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat

waktu dan tepat prosedur.

d) Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin

kompetitif dari beberapa provinsi lainnya yang secara tidak langsung menekan

ketercapaian target pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang

dapat mengembangkan pelayanan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu:

a) Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat

b) Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan tingkat

distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.

c) Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik

yang makin meningkat.

d) Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi potensi pendapatan untuk

diintensifikasi maupun ekstensifikasi baik melalui instrument tarif maupun

pengembangan potensi baru.

42

Tabel 2.3.

Komparasi Capaian Sasaran Renstraterhadap Sasaran Renstra Badan

Pendapatan/BPRD/BPKD Kabupaten/Kotadan Renstra K/L

No.

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN SASARAN RENSTRA OPD

PROVINSI

SASARAN PADA RENSTRA OPD

KAB/KOTA

SASARAN PADA RENSTRA K/L

1.

Proporsi kenaikan pendapatan daerah tiap-tiap tahun anggaran

Tercapainya penerimaan pendapatan daerah

Meninngkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah &UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

2.

Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah


Meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.

Proporsi pertumbuhan jumlah potensi wajib pajak

Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah;


4.

Jumlah Wajib Retribusi



5.

Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah



6.

Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

Meningkatnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

7.

Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut



8.

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut



9.

Peningkatan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) antar tahun anggaran

Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di OPD

Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah (Renstra Kemendagri)

10.

Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah

Meningkatkan akuntabilitas transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal

43

pendapatan daerah

daerah (Renstra Kemendagri)

11.

Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kebutuhan

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

Meningkatnya pelayanan


12.

Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah

Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di Daerah

13.

Tingkat gangguan jaringan dan system

Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah

Berkurangnya titik kerusakan jaringan informasi

Transparansi informasi disertai pemanfaatan Teknologi Informasi di berbagai aspek

14.

Tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi


Terbangunnya system layanan berbasis teknologi informasi


15.

Proporsi kesesuaian hasil kesepakatan rapat koordinasi pendapatan dengan implementasinya

Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah

Tersusunnya Kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholder


16.

Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP


Dimplementasikannya standar pelayanan minimum (SPM) di SKPD


17.

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan triwulanan semesteran dan tahunan)

Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD


18.

Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun

Menurunnya jumlah temuan SPI

Meningkatnya akuntabilitas Kinerja OPD

19.

Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan


Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

20.

Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.


Terevaluasinya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

44

21.

Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

Meningkatnya kualitas SDM

Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas

Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan;(Renstra Kemendagri)

22.

Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif


Meningkatnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas

23.

Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

Meningkat nya kualitas SDM

45

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, tentu tidak terlepas dari permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun

kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan

tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupunkelemahan (weakness) dalam

organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang peningkatan

kinerja kedudukan dan peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi :

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah merupakan OPD yang diberi

mandat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sebagian urusan

desentralisasi dibidang pengelolaan pendapatan daerah sebagai bagian integral dari

tata kelola keuangan daerah.

2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi,

misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3. Terdapatnya Unit-unit Pelaksana Teknis yang tersebar luas di seluruh

Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang merupakan sub unit organisasi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah disertai dengan sentra-sentra pelayanan

dalam menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah.

4. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif.

BAB - III

46

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah

kelemahan dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang

menyelenggarakan fungsi fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata

kelola keuangan daerah.

2. Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan

prasarana kerja Unit-unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh kabupaten/kota

yang ada di Sumatera Utara;

3. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam melakukan

perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan

daerah.

4. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang

benar benar akurat dan teruji.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dapat

menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman (threats) dalam organisasi.

Beberapa peluang yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1. Tuntutan kualitas pelayanan yang semakin tinggi dari masyarakat

2. Adanya perkembangan perekonomian nasional yang semakin meningkat dan

tingkat distribusinya bagi perekonomian masyarakat yang terus membaik.

3. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan publik

yang makin meningkat.

4. Masih tetap terbukanya pemanfaatkan potensi potensi pendapatan untuk

diintensifikasi maupun ekstensifikasi, baik melalui instrument tariff maupun

pengembangan potensi baru.

Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, adalah:

1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mentaati ketentuan

pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur;

2. Masih belum stabilnya kondisi perekonomian nasional dan internasional yang

berpeluang berdampak terhadap industri otomotif sebagai penopang utama

perpajakan daerah provinsi.

47

3. Akuntabilitas belanja pemerintah yang kurang terkelola baik dan konsisten, dapat

mendorong penurunan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak secara tepat

waktu dan tepat prosedur.

4. Munculnya berbagai kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang makin

kompetitif dari beberapa provinsi lainnya, yang dapat menekan ketercapaian target

pendapatan sesuai asumsi yang direncanakan.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam

lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara,

pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat

dalam pembentukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Peraturan

Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara; yang selanjutnya dirinci dalam Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas

Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara, dinyatakan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai

tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah

serta pendapatan lainnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

TUGAS POKOK

FUNGSI

MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

DI BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA

PENDAPATAN LAINNYA BERDASARKAN AZAS

OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. PENYELENGGARAAN KOORDINASI,

FASILITASI, MONITORING, EVALUASI DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEPALA DAERAH DI BIDANG PENGELOLAAN

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH;

B. PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN BAHAN/

DATA UNTUK PENYEMPURNAAN DAN

PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SESUAI STANDAR

DALAM URUSAN PENGELOLAAN PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH;

C. PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN

PELAKSANAAN TUGAS DALAM BIDANG

PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH;

D. PENYELENGGARAAN TUGAS LAIN YANG

DIBERIKAN GUBERNUR, SESUAI DENGAN

TUGAS DAN FUNGSINYA.

48

Dari analisis kondisi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut

di atas, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat dideskripsikan sebagaimana pada

tabel berikut :

49

Tabel 3.1

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi


ASPEK KAJIAN

CAPAIAN/ KONDISI SAAT

INI

STANDAR YANG

DIGUNAKAN

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

INTERNAL

(KEWENANGAN OPD)

EKSTERNAL

PERMASALAHAN PELAYANAN OPD

Perumusan dan

penetapan Kebijakan

Teknis Pendapatan

Perumusan dan

penetapan Kebijakan

Teknis Pendapatan

1. Telah ditetapkannya

Perda yg mengatur

Pajak Daerah Retribusi

Daerah.

Jumlah Regulasi

▪ Pemahaman dan

kemampuan SDM

terhadap peraturan

per-Undang-

Undangan (aturan

formal)

▪ Penetapan Regulasi

nasional yang

mengatur pedoman

pengelolaan pajak &

retribusi serta

pendapatan daerah

lainnya

▪ Kuantitas dan

kualifikasi SDM legal

drafter belum

memadai

2. Penetapan Juklak

Perda, Pergub

Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi

Daerah

Jumlah Regulasi

▪ Pemahaman aturan

formal;

▪ Komitmen dan

motivasi

▪ Tuntutan masyarakat

terhadap kepastian

hukum

▪ Kuantitas dan


drafter belum

memadai

▪ Belum ada sertifikasi

kompetensi ASN

3. Penetapan Standard

Operasional Prosedure

dan Standard

Pelayanan

Manual Penugasan

▪ Pemahaman aturan

formal;

▪ Komitmen & motivasi

▪ Tuntutan masyarakat

terhadap kepastian

hukum

▪ Kuantitas dan


drafter belum

memadai

▪ Belum ada sertifikasi

kompetensi ASN

Penyelenggaraan Pendapatan dan Pelayanan Umum

1. Rerata pencapaian target pendapatan daerah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD2013-2018

Tingkat Capaian pendapatan daerah per-tahun anggaran

Analisis perhitungan target berdasarkan akurasi data potensi

1. Kondisi makro ekonomi

2. Daya Beli dan preferensi konsumsi masyarakat

Akurasi penyusunan asumsi dan perhitungan target masih harus ditingkatkan

50

2. Pengukuran kapasitas layanan berdasarkan kepusaan masyarakat terus meningkat, setiap tahunnya

IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)

1. Kecukupan sarana dan prasarana kerja

2. Komitmen dan motivasi

Kondisi tuntutan masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan dan kepastian

• Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya

• Belum tersedianya instrumen persepsi mal-adminsitrasi/ KKN

3. Dukungan fasilitas kerja belum terpenuhi seluruhnya

Standarisasi Sarana dan Prasarana

Belum dibuat mapping kondisi kerja yang akurat

Kebijakan alokasi anggaran belanja unit pendapatan daerah

Belum ada ukuran penetapan BO-PO terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarinisasi sarna prasarana tdk terjamin

Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas pendapatan secara Internal

1. Rerata capaian penilaian LAKIP berada pada kisaran 75-79 selama 5 tahun

Penilaian LAKIP per tahun anggaran

1. Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra masih belum optimal

2. Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai Perencanaan Dokumen Kinerja

1. Kecepatan proses pengadaan barang dan jasa;

2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyediaan barang dan jasa sesuai kontrak

Model smart planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

2. Rerata tindak lanjut temuan aparat pengawas mencapai 100 %

Proporsi tindak lanjut temuan Auditor

1. Penegakan disiplin kinerja

2. Komitmen dan motivasi mengurangi kelalaian kerja

Kondisi tuntutan masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan & kepastian

• Metode penerapan Standard Pengawasan Internal (SPI) perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;

• Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Fasilitasi pelaksanaan tugas pendapatan daerah dan pelayanan umum

1. Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dalam perhitungan target dan monev capaian target berjalan secara rutin dan cukup efektif;

1. Tingkat efektivitas Rapat-rapat koordinasi

2. Tingkat akurasi perhitungan target patda pusat dan realisasi pada APBD

1. Akurasi perencanaan kinerja sesuai Renstra

2. Ketaatan pengelolaan kegiatan sesuai Perencanaan Dokumen Kinerja

1. Kecepatan proses pengadaan barang dan jasa;

2. Ketaatan pelaksanaan kinerja penyediaan barang dan jasa sesuai kontrak

Model smart planning belum konsisten diterapkan

51

2. Kordinasi dan konsultasi data perhitungan alokasi dana transfer dan lainnya terus dilaksanakan

Penyediaan dukungan sarana pelayanan untuk efektivitas ke-SAMSAT-an terus berjalan

Standarisasi sarana dan prasarana ke-SAMSAT-an

Prototipe baku untuk sarana layanan SAMSAT

Kebijakan nasional untuk prototipe sarana prasarana ke-SAMSAT-an

Ketiadaan prototipe standar sarana prasarana ke-SAMSAT-an mendorong adanya perbedaan kondisi layanan

52

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam dokumen Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang

menetapkan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, Visi

Pemerintah Provinsi Sumatera Utaraadalah ‘Sumatera Utara yang Maju, Aman dan

Bermatabat’

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan 5 (lima) misi berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan

karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah

yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang

menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya

pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan

terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan

memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena

masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan

mandiri;

4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena

terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan

di Asia Tenggara dan Dunia;

5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermaratabat dalam lingkungan karena

ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah,

berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diindentifkasikan beberapa isu

stretagis daerah yang akan melandasi program program unggulan kepala daerah yang

telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya.

Isu-isu strategis tersebut, meliputi :

1. KETIMPANGAN (Wilayah dan Pendapatan); Kondisi ketimpangan dilihat dari Indeks

Gini Sumatera Utara yang termasuk dalam kategori sedang selama kurun waktu

2013-2017 dan selalu dibawah angka nasional;

53

2. KEMISKINAN; persentase penduduk miskin di Sumut masih relatif tinggi (9,28%)

terhadp total penduduk;

3. PENGANGGURAN; masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Sumut

sebesar 5,60% pada Tahun 2017;

4. KESEHATAN; masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat dengan Usia

Harapan Hidup sebesar 68,37% Tahun;

5. PENDIDIKAN; rata-rata lama sekolah sebesar 9,12 Tahun

6. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP; Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Sumut yang sebesar 55,02 masuk dalam kategori tidak baik;

7. INFRASTRUKTUR; Belum optimalnya kualitas infrastruktur;

8. REFORMASI BIROKRASI; Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

(good governanace) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance)

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka disusunlah Prioritas RPJMD

Provinsi Sumatera Utara, yang dirangkum dalam konsep “Membangun Desa, Menata

Kota”meliputi :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan

pekerjaan;

2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;

3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;

5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Dengan memperhatikan rangkaian visi hingga program unggulan kepala

daerah di atas, serta dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah, dapat ditarik relevansi hubungannya sebagai berikut :

1. Secara umum, keberhasilan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam

menjalankan tugas dan fungsinya akan berkonsekwensi terhadap kemampuannya

dalam menyediakan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai keseluruhan

agenda agenda kepemimpinan daerah;

2. Secara teknis, peran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah harus mampu

berkontribusi terhadap keberhasilan menjalankan misi ketiga, yakni : mewujudkan

Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan

yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya,

54

politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki

kohesi sosial yang kuat serta harmonis;

Dalam menjalankan relevansi hubungan antara Badan Pengelolaan Pajak

dan Retribusi Daerah dan visi, misi, program unggulan kepala daerah hingga program-

program operasional dalam RPJMD yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksanaan tugas tugas pengelolaan

pendapatan, akan ditopang oleh 2 (dua) kutub yang saling menekan antara faktor

penghambat dan faktor pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah.

Kedua faktor tersebut digambarkan pada tabel berikut :

55

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT

No.

MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH

PERMASALAHAN PELAYANAN BPPRD-SU

FAKTOR

PENGHAMBAT

PENDORONG

MISI ke – 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola

pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat

serta harmonis;

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Belum adanya Standard Anggaran Biaya(SAB) dalam mendukung pelayanan publik, telah menjadikan kebijakan alokasi berdasarkan pagu yang tersedia

Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP dan SP serta pedoman standard biaya belanja daerah

2.

Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur

Belum ditetapkannya standar baku pemeliharaan Gedung Perkantoran menyebabkan pemeliharaan sarana kerja kurang optimal dan kurang terjadwal baik siklus pemeliharaannya

Belum dibuatnya Analisis Standar Biaya Kegiatan

Telah terdapat kebijakan SPM,SOP dan SP serta pedoman standar biaya belanja daerah

3.

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Belum terpenuhinya kebutuhan ASN pads sentra pelayanan, khusunya pada Kab/Kota yang terjauh dari Ibukota Provinsi

Masih rendahnya motivasi pelayanan

Adanya insentif pemungutan pajak daerah

4.

Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur

Kompetensi penyelenggara layanan pendapatan belum terstandarisasi

Belum tersusunnya Standar baku kompetensi SDM di lingkungan BPPRD-SU

Adanya Penilaian IKM dan Pemeringkatan kualitas pelayanan publik secara Nasional

56

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Penyusunan LAKIP kurang ditunjang oleh ketegasan rencana kinerja, yang masih memuat kekaburan indikator kinerja dan duplikasi program rogram kegiatan penunjangnya sehingga berdampak pada penilaian LAKIP oleh Instansi Pembina

Penyusunan Rentra dan Renja belum sejalan dengan Pedoman SAKIP & Renstra baku

Telah diterbitkannya Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 sebagai acuan penyusunan dan pengendalian pelaksanaan Renja SKPD

6.

Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Masih terbatasnya akses publik terhadap info layanan pendapatan

Belum efektifnya penerapan Rencana Induk & Road Map Sistem Informasi Patda

Berkembangnya Teknologi Informasi & semakin luasnya kepemilikan smart tools milik publik, seperti smartphone

7.

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Masih terjadinya temuan berulang terhadap tata kelola pendapatan dan kinerja BPPRDSU dan UPT/UPPD

Kompetensi aparatur pengelola masih belum memadai

Pedoman Akuntansi Pemerintahan & Wasdal telah ditetapkan pusat

8.

Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor

Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor

Kurang tegasnya punisment terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor

Tersedianya berbagai sentra pelayanan yang mudah, cepat dan akutabel

9.

Program Intensifikasi Pajak Air Permukaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor

Kurang tegasnya punisment terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor

Tersedianya berbagai sentra pelayanan yang mudah, cepat dan akutabel

10.

Program Intensifikasi Pajak Rokok

Belum optimalnya penerimaan Pajak Rokok

Kurang akuratnya penetapan jumlah penduduk yang digunakan sebagai faktor penghitung penetapan jumlah pajak rokok yang diterima

Adanya instrumen data jumlah penduduk yang handal

11.

Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

Belum optimalnya penggalian potensi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

Belum efektifnya pelaksanaan fungsi Koordinator Pendapatan Daerah pada BPPRDSU

Adanya insentif pemungutan Retribusi Daerah

12.

Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Desain Operasional Manajemen (DOM) BPPRD-SU belum dijalankan

Belum tersusunnya Desain Operasional Manajemen (DOM) BPPRD-SU

Adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan penghargaan berupa Citra Abdi Bhakti untuk manajemen

57

Pemerintahan Daerah yang baik

Selanjutnya, dikaitkan dengan dokumen renstra Kementerian/ Lembaga yang memiliki kaitan erat dengan penyusunan

renstra Dinas Pendapatan, dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Renstra K/L beserta

faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No.

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENDAGRI (K/L)

PERMASALAHAN PELAYANAN BPPRD-

SU

FAKTOR

PENGHAMBAT

PENDORONG

1.

Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta pemanfaatan APBD yang efisien

1. Belum tersedianya panduan nasional yang mengatur ketentuan umum perpajakan daerah, sebagai kelengkapan UU Nomor 28 Tahun 2009, sehingga prosedure pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah hanya bersandarkan pada regulasi lokal, tidak berstandard nasional

2. Belum adanya ketegasan peran dan fungsi BPPRDSU sebagai koordinator pendapatan daerah dalam penyusunan formulasi perhitungan dana perimbangan pusat ke daerah dan input data perhitungannya;

3. Perlu dirumuskannya keterlibatan BPPRDSU sebagai koordinator pendapatan daerah dalam setiap penyusunan regulasi investasi, guna perluasan kapasitas pendapatan daerah yang dapat tercipta dari setiap investasi yang ada di daerah maupun dilakukan pemerintah daerah

Belum ditetapkanya SOP koordinasi kelembagaan daerah dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dari dana perimbangan dengan instansi pusat;

▪ Telah terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

▪ Telah terbitnya PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

▪ Telah terbitnya PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun2009 tentang pelayanan Publik;

▪ Telah terbitnya PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

▪ Dengan adanya kebijakan tersebut diberlukan standarisasi manajemen pendapatan daerah untuk memudahkan pengendalian nya;

58

2.

Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan revisi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Belum terumuskannya secara integral terhadap masukan Unit Pengelola Pendapatan daerah terhadap rencana Revisi UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

Terdapatnya forum-forum perumusan kebijakan untuk antar kepala Daerah (APPSI) yang dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk penyampaian masukan.

3.


Belum ditetapkannya SOP yang menunjukkan ketegasan peran BPPRDSU dalam proses investasi daerah;

Adanya ketentuan Peraturan MenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP, dapat dijadikan landasan untuk menyusun SOP investasi yang mempertegas kedudukan BPPRDSU dalam proses pengelolaan investasi daerah yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

59

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara semata, akan tetapi perlu dukungan

dari stakeholders lainnya seperti lembaga legislatif, instansi vertikal yang ada di wilayah

Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk

dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD di lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat

visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud sinergitas perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan pembangunan yang berkesinambungan sampai dengan

tahun 2023.


yang merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, didalam membuat

Rencana Strategis berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera UtaraTahun 2019-2023, sehingga di dalam

menentukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara.

Untuk mampu menyelaraskan rencana strategisBadan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara,

perlu dideskripsikan terlebih dahulu permasalahan permasalahan dalam

penyelenggaraan layanannya yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang ada

dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2018-2023.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

60

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan BPPRD-SU berdasarkan Sasaran RPJMD

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

SASARAN

RPJMD

PERMASALAHAN

PELAYANAN

BPPRD-SU

PENDORONG

PENGHAMBAT

PENDORONG

1.

Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, professional dan akuntabel dan modern

▪ Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan

▪ Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan untuk standarisasi tatacara pengelolaan perpajakan/ restribusi daerah yang memenuhi kaidah kaidah Satndar Akuntansi pemeirntahan;

▪ Pengelolaan Pendapatan Daerah belum sepenuhnya memanfaatkan keunggulan teknologi informasi, terutama penyusunan aplikasi pendapatan yang disinkronkan dengan e-Keuangan

▪ Rekrutmen awal aparatur belum berdasarkan kompetensi khusus yang sesuai dengan tupoksi;

▪ Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan tentang KUP untuk pengelolaan PDRD yang relevan dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

▪ Masih terbatasnya aparatur yang berkompetensi di bidang akuntansi pemerintahan yang mampu mengintegrasikan tata kelola pendapatan dengan SIPKD

▪ Terbitnya ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;

▪ Terbitnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

▪ Terbitnya Pergub Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi PNS dan PNS Pemprovsu;

▪ Adanya ketentuan UU 14/2009 tentang Informasi & Transaksi Elektornik serta UU yang melindungi hak Cipta Intelektual, dapat menjaid stimulus untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan aplikasi pendapatan ayng terintegrasikan dengan SIPKD.

Meningkatnya stabilitas tramtibun, kesadaran politik dan hukum

▪ Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yang kuat untuk pembentukan komunitas pemantau kewajiban dan pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah

▪ Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Dinas Pendapatan, masih belum terentuk baik

▪ Adanya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan UU 17/2013 tentang Ormas dapat menjaid stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas pemantau PDRD oleh masyarakat yang peduli

61

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Provinsi Sumatera Utara merupakan wujud struktural dan pola

pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi

Sumatera Utara, kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota,

infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan.

Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya

pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengawasan penataan ruang antar provinsi dengan kabupaten/kota. Perwujudan

struktur tata ruang Sumatera Utara ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota

yang dicapai melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan

nasional. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap

rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta

keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya

pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang

secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian

adalah mengenai polusi, baik itu polusi udara, air, maupun tanah. Hal yang secara tidak

langsung terkait pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah terkait

dengan polusi udara yang dihadapi oleh wilayah Sumatera Utara. Dengan adanya

peningkatan jumlah kendaraan yang berada di wilayah Sumatera Utara, kontribusi pada

polusi udara akan semakin meningkat pula. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai wewenang untuk membatasi jumlah

kendaraan, namun dapat membantu dengan cara pemberlakuan pajak progresif pada

kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini diharapkan dapat menekan pada kepemilikan

kendaraan berikutnya yang berdampak pada pengurangan polusi udara dan juga untuk

meningkatkan penerimaan pajak.

62

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan BPPRD-SU berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA

TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI BPPRD-SU

PERMASALAHAN PELAYANAN

FAKTOR

PENGHAMBAT

PENDORONG

1.

Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis

Pengembangan potensi pendapatan daerah belum sepenuhnya mempertim-bangkan potensi pendapatan baru dari peluang investasi yang ada di wilayah Jabar

Adanya keterbatasan tenaga aparatur yang memiliki kompetensi sebagai analis pendapatan daerah serta kurang optimalnya akses terhadap informasi investasi daerah

▪ Makin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang tidak seimbang dengan kapasitas pendapatan daerah yang sudah terolah baik ;

▪ Cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi nasional dna regional, akan berpeluang terhadap meningkatnya daya beli masyarakat yang berdampak positif terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran perpajakan daerah maupun jasa usaha daerah.

2.

Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam system wilayah yang terintegrasi

Belum terintegrasinya konsep pengembangan kawasan dengan perancangan pengembangan sentra layanan pendapatan berorientasi pusat pusat aktivitas komunitas

Masih belum optimalnya pemahaman perencana pendapatan terhadap konsep RTRW yang terkait pengembangan layanan pendapatan daerah

Dengan terbentuknya kesepakatan masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015 dan penyatuan kawasan pasar bersama di Asia Fasifik tahun 2020 serta perdagangan bebas lainnya dapat menjadi stimulus pengembangan potensi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah.

63

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu isu strategis yang terkait tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, tidak bisa dilepaskan

dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk

lingkungan ekternal, isu isu staregis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi

atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta

regional/lokal provinsi.

Untuk isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan ekternal, antara lain

meliputi :

1. Pengelolan pajak yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), selalu akan

berkaitan dengan kebijakan industri kendaraan bermotor yang erat kaitannya dengan

kondisi makro ekonomi internasional dan nasional, sebagai konsekwensi dari

kebijakan industri yang masih relative tergantung kepada pasokan mesin dan

beberapa suku cadang pabrikan merek merek kendaran di berbagai Negara maju

dunia.

2. Pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sangat terkait dengan

produksi bahan bakar nasional yang mulai dipengaruhi oleh impor crude oil dari

Negara-negara penghasil maupun pasar BBM dunia, mengingat lifting migas nasional

semakin tidak seimbang dibandingkan kebutuhan pasar dalam negeri;

3. Pengelolaan Pajak Rokok, yang dimulai pada awal 2014 turut pula dipengaruhi

kebijakan intrenasional dan nasional terhadap standar kesehatan serta standar

internasional untuk kandungan bahan bahan adiktif yang harus memenuhi standar

industry dan kesehatan dunia;

4. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar

sektor perpajakan, maka penggalian potensi potensi non-pajak dari pendayagunaan

asset-asset produktif serta perluasan basis usaha badan usaha milik daerah serta

sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta

arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola pendapatan

daerah di era otonomi dewasa ini.

64

Berangkat dari kondisi lingkungan strategis demikian, maka isu-isu strategis

pada lingkungan ekternal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara dapat digambarkan pada table berikut ini :

Tabel 3.6

Identifikasi Isu-Isu Strategis Dinas Pendapatan

(Lingkungan Eksternal)

No.

ISU STRATEGIS

DINAMIKA INTERNASIONAL

DINAMIKA NASIONAL

DINAMIKA REGIONAL/LOKAL

1.

Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development

Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan

Penetapan core bussines/ unggulan/tematik pemb antar kawasan berbasis potensi lokal

2.

Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yang makin menguat

Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU Otonomi

Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda dan keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat

3.


Telah ditetapkannya Master Plan Teknologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan

Penetapan Sumut Smart Province, telah mendorong komputerasi dlm manajemen barjas, perkantoran dan layanan publik

4.

Akses publik & kepastiaan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi

Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP di bidang pelayanan pbulik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya

Terdapat komitmen untuk menerapkan IKM, IPK dan Indeks Demokrasi dlm emngukur efektivitas manajemen pemda

Selanjutnya untuk menggambarkan isu isu strategis yang bersumber dari

lingan internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara,

dapat ungkapkan kondisi seperti tabel berikut :

65

Tabel 3.7

Identifikasi Isu-Isu Strategis BPPRD-SU (Lingkungan Internal)

No.

ISU STRATEGIS

1.

Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai

2.

Belum ada sertifikasi kompetensi untuk ASN BPPRDSU

3.

Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

4.

Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dalam metodenya

5.

Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN

6.

Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan hasil operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan

7.

Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

8.

Metode penerapan Sistem Pengendalian Intern perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan;

9.

Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

Guna menentukan pemerinkatan atau prioritas penanganannya, maka akan

dilakukan analisisnya dengan menyusunan criteria pemilahan sebagai berikut :

Tabel 3.8

Skor kriteria penentuan isu-isu strategis

No.

KRITERIA

BOBOT

1.

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau RPJMD Provinsi/ Kabupaten Kota

30

2.

Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD

30

3.

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

15

4.

Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani

25

TOTAL .......................

100

Untuk menentukan penilaian atas prioritas yang akan diambil dalam

melakukan penangannya, telah ditentukan parameter penilaian sebagai sebagai berikut:

• Nilai 1 untuk parameter tidak prioritas.

• Nilai 2 untuk parameter kurang prioritas.

• Nilai 3 untuk parameter cukup prioritas.

66

• Nilai 4 untuk parameter prioritas

• Nilai 5 untuk parameter sangat prioritas

Dengan memanfaatkan kriteria serta parameter penilaian, keseluruhan isu-isu

strategis yang berada dalam lingkungan kerja Dinas Pendapatan, diperoleh hasil

penilaiannya sebagai berikut :

67

Tabel 3.9

Penilaian Isu-Isu Strategis (lingkungan Internal)

No.

ISU STRATEGIS

NILAI SKALA KRITERIA KE-

TOTAL SKOR

RATA-RATA

SKOR

RANKING

1

2

3

4

5

1.

Kuantitas dan kualifikasi SDM legaldrafter belum memadai

-

-

7 (21)

23 (92)

10 (50)

163

32,6

III

2.

Belum ada sertifikasi kompetensi untuk ASN BPPRDSU

-

-

15 (45)

25 (100)

-

145

29

V

3.

Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

-

-

10 (30)

20 (80)

10 (50)

160

32

IV

4.

Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya

-

10 (20)

15 (45)

15 (60)

-

125

25

IX

5.

Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN

10 (10)

20 (40)

10 (30)

-

-

80

16

X

6.

Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan

-

-

20 (60)

15 (60)

5 (25)

145

29

VIII

7.

Model smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada akurasi penyusunan LAKIP

-

-

15 (45)

10 (40)

15 (75)

160

32

VI

8.

Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan

-

-

20 (60)

15 (60)

5 (25)

145

29

VII

9.

Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

-

-

5 (15)

20 (80)

15 (75)

170

34

I

68

Berdasarkan hasil penilaian di atas maka urutan prioritas isu-isu strategis pada

aspek internal (paling tinggi rerata skornya) adalah :

1. Penegasan disiplin kinerja perlu diperkuat

2. Kuantitas dan kualifikasi SDM legal drafter belum memadai;

3. Akurasi penyusunan asumsi & perhitungan target masih harus ditingkatkan

4. Belum ada sertifikasi kompetensi untuk ASN BPPRDSU;

5. Model Smart Planning belum konsisten diterapkan sehingga berdampak pada

akurasi penyusunan LAKIP;

6. Metode penerapan SPI perlu terus disesuaikan dgn kebutuhan;

7. Belum ada ukuran penetapan BOPO (belanja operasional per pendapatan sebagai

hasil kinerja operasional) terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga

standarisasi sapras tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara

keseluruhan ;

8. Instrumen pengukuran kinerja perlu terus diperbaiki dlm metodenya ;

9. Belum tersedianya instrumen persepsi mal adminsitrasi/ KKN.

Selanjutnya untuk penilaian isu isu strategis yang bersumber dari lingkungan

eksternal, gambarannya sebagaimana table berikut :

69

Tabel 3.10

Penilaian Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.

ISU STRATEGIS

NILAI SKALA KRITERIA KE-

TOTAL SKOR

RATA-RATA SKOR

RANKING

1

2

3

4

5

1.

Tuntutan Industrialisasiberbasis ramah lingkungan (eco industry) sebagai manifestasi sustainability development

23 (23)

10 (20)

5 (15)

2 (8)

-

66

13,2

X

2.

Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yang makin menguat

10 (10)

10 (20)

10 (30)

10 (40)

-

100

25

VI

3.


-

-

15 (45)

10 (40)

15 (75)

160

32

I

4.

Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Pemerintahan yang makin terukur dan terstandarisasi

-

-

15 (45)

15 (60)

10 (50)

155

31

II

5.

Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan lokal dominan

20 (20)

13 (26)

4 (12)

3 (12)

-

70

14

IX

6.

Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan UU otonomi

-

-

20 (60)

15 (60)

5 (25)

145

29

V

7.

Telah ditetapkannya Master Plan Teknologi Informasi Nasional dalam menopang administrasi pemerintahan

-

10 (20)

25 (75)

5 (20)

-

115

23

VIII

8.

Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP di nidang pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya

-

-

15 (45)

23 (92)

2 (10)

147

29,4

IV

9.

Penetapan core bussines/unggulan/tematik pembangunan antar kawasan berbasis potensi lokal

5 (5)

6 (12)

17 (51)

12 (48)

-

116

23,2

VII

10.

Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda dan keuangan dan juklaknya yang sejalan dengan norma pusat

-

-

15 (45)

20 (80)

5 (25)

150

30

III

70

Dari perhitungan isu isu lingkungan strategis pada aspek eksternal sesuai

kriteria yang telah ditetapkan maka urutan isu strategis prioritas adalah sebagai berikut :

1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan Tehnologi Informasi di berbagai aspek

2. Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumberdaya Pemerintahan

yg makin terukur dan terstandarisasi;

3. Penetapan regulasi pelaksanaan UU Otda, keuangan dan juklaknya yang sejalan

dengan norma pusat;

4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan SOP dan SP dalam pelayanan publik

serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;

5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan Undang-

undang Otonomi Daerah;

6. Demokratisasi dan Desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;

7. Penetapan core bussines/unggulan/tematik pembangunan antar kawasan berbasis

potensi lokal;

8. Telah ditetapkannya Master Plan Tehnologi Informasi Nasional dalam menopang

administrasi pemerintahan;

9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan

lokal dominan;

10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco-industry) sebagai

manifestasi sustainability development;

Sedangkan urutan prioritas untuk isu-isu strategis yang datang dari

lingkungan internal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera

Utara, meliputi :

1. Transparansi informasi disertai pemanfaatan tehnologi informasi di berbagai aspek

2. Akses publik dan kepastiaan hukum dalam pengelolaan sumber daya Pemerintahan

yang makin terukur dan terstandarisasi;

3. Penetapan regulasi pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah, keuangan dan

juklaknya yang sejalan dengan norma pusat;

4. Makin diperkuatnya kebijakan penyusunan Standard Operasional Prosedure dan

Standard Pelayanan publik serta pemberian penghargaan atas ketercapainnya;

5. Perbaikan dalam regulasi pengelolaan sumber keuangan daerah sejalan Undang-

undang Otonomi Daerah;

6. Demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yg makin menguat ;

71

7. Penetapan core bussines/ unggulan/ tematik pembangunan antar kawasan berbasis

potensi lokal;

8. Telah ditetapkannya Master Plan Teknologi Informasi Nasional dalam menopang

administrasi pemerintahan;

9. Adanya perluasan kebijakan insentif untuk industri ramah lingkungan dan muatan

lokal dominan;

10. Tuntutan Industrialisasi berbasis ramah lingkungan (eco-industry) sebagai

manifestasi sustainability development;

72

TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara

merupakan ungkapan situasi dan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam kurun

waktu 5 (lima tahun) ke depan yang mengikat seluruh komponen yang terlibat dalam

proses pengelolaan pendapatan daerah. Guna mewujudkannya diperlukan komitmen

yang kuat untuk saling berkontribusi dan bersinergi dalam mengelola berbagai

perubahan, baik dalam lingkungan strategis organisasi yang bersifat internal maupun

eksternal sehingga sumber daya organsisasi yang ada benar benar efektif mewujudkan

visi yang ditetapkan .

Mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2019-2023

tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga

untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa 5 (lima) tahun ke depan atau

selama kurun 2019-2023.

Berbagai isu dan permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya,

diperlukan berbagai penguatan dalam kapasitas kompetensi aparatur Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di berbagai lini,

disertai dengan penajaman penyediaan sarana dan prasarana kerja yang makin

terstandarisasi dan berbasis teknologi infomasi yang handal. Hal itu sebagai upaya

penyikapan terhadap menguatnya kesadaran masyarakat untuk menerima pelayanan

publik yang makin baik, serta adanya keinginan kuat untuk menjadi penyelenggaran

layanan pendapatan daerah yang makin unggul secara nasional maupun lebih tinggi

dari itu.

Setelah mempertimbangkan keterkaitan lingkungan strategis organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, secara

eksternal dan internal, keterkaitan dengan agenda-agenda kepemimpinan daerah yang

termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, rencana strategis

BAB - IV

73

kementrian/lembaga, terutama Kementerian Dalam Negeri hingga arah kebijakan

pemanfaatan ruang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka melalui pembahasan bersama

dengan seluruh komponen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara bersama mitra stakholdernya, telah dirumuskan Visi Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-

2023 yaitu :“Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Profesional, Inovatif

dan Bermartabat”

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023, berorientasi pada peningkatan kenyamanan dalam

melakukan pelayanan yang cermat dan aman berbasis teknologi informasi handal,

penyediaan sarana dan prasarana yang makin terstandarisasi serta peningkatan

kompetensi segenap sumber daya, guna mencapai tingkat kepuasan pelayanan terbaik

bagi masyarakat Sumatera Utara.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utaraselanjutnya merumuskan Misi yang sejalan

dengan agenda utamanya (core business), sehingga dapat dijalankan secara lebih

fokus, jelas dan dapat diukur agregasi ketercapainnya berdasarkan indikator indikator

yang akan dituangkan dalam tujuan serta sasaran dari misi yang ditetapkan.

Dari pencermatan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaiman diatur dalam peraturan

Gubernur Nomor 46 Tahun 2018, agenda utama yang dapat dipertimbangkan untuk

merumuskan misi guna menjalankan visi yang telah ditetapkan sebelumnya, adalah

sebagai berikut :

Selain agenda utama yang menjadi fokus kinerja yang tertuang dalam

rumusan tugas pokok, dalam indikator kinerja utama yang termuat dalam RPJMD

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, termuat 2 (dua) indikator dalam

pelaksanaan misi kedua‘Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik

dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang

74

baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan

kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis’

Secara lebih lengkap, indikator dalam misi kedua RPJMD, yaitu :

75

Tabel 4.1.

Target Capaian Indikator Kinerja Misi dalam RPJMD

Tahun 2019-2023

No.

INDIKATOR

KINERJA

SATUAN

CAPAIAN KONDISI

AWAL TAHUN 2018

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2019

2020

2021

2022

2023

Sasaran 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik

1.

Rasio sistem pelayanan berbasis online

2.

Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah

3.

Indeks Kepuasan Masyarakat

4.

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

5.

Nilai Akuntabiitas Pemerintah (AKIP)

Sasaran 2 : Meningkatnya peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan

1.

Persentase kehadiran dan partisipasi masyarakat

2.

Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam APBD

3.

Penjabaran konsistensi program

Sasaran 3 : Meningkatnya ketenteraman umum, keteriban umum dan perlindungan masyarakat

1.

Persentase Penegakan Perda

Berangkat dari pemahaman untuk mewujudkan tugas pokok, fungsi dan

indikakator kinerja utama yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023, yang

telah menjadi komitmen kepala daerah yang harus dijalankan oleh seluruh organisasi

perangkat daerah di Sumatera Utara, serta pemilihan Visi Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan misi, sebagai berikut :

76

1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Optimal;

2. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Masyarakatmelalui berbagai Inovasi

4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik

serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan

selama kurun renstra Dinas Pendapatan yaitu antara tahun 2013-2018. Ketersediaan

tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu

ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan

pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat

capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam

kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam rencana strategik.

Setelah mempertimbangkan rumusan visi dan misi operasionalnya serta isu

isu strategik yang ada, maka tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah

sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Optimal, tujuan

yang dirumuskan meliputi :

1. meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal, dengan sasaran :

tercapainya penerimaan pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu :

1. proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

2. proporsi PAD terhadap pendapatan daerah (diluar Dana BOS)

77

2. Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah, dengan sasaran:

a. Terdatanya potensi pajak daerah dan bukan pajak daerah, dengan indikatornya

yaitu :

1) Proporsi Pertumbuhan Jumlah Potensi Wajib Pajak ;

a) Pajak Kendaran Bermotor

b) Pajak Air Permukaan

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

2) Jumlah Wajib Retribusi;

3) Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah,

dengan indikatornya yaitu :

1) Proporsi potensi wajib pajak yang terpungut

2) Proporsi potensi wajib retribusi yang terpungut

3) Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang

terpungut/ diterima

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat melalui

Berbagai Inovasi, tujuan yang dirumuskan meliputi :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, dengan

sasaran : meningkatnya kualitas aparatur dengan indikatornya yaitu :

a. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

b. proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

c. proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

2. Mewujudkan kepuasan pelayanan prima, dengan sasaran :

a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan

pendapatan daerah, dengan indikatornya yaitu : Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM) ;

b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan

publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah, dengan indikatornya

yaitu :

1) Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per

hari yang dilayani antar tahun anggaran ;

2) Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan ;

3) Proporsi ketersediaan Standar pelayanan terhadap kebutuhan ;

78

c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah dengan

indikatornya yaitu :

1) tingkat gangguan jaringan dan sistem ;

2) tingkat gangguan penggunaan perangkat keras Teknologi Informasi ;

Memantapkan kinerja organisasi, dengan sasaran :

a. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah dengan


1) Prosentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan ;

b. Meningkatnya ketepatan dan keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dengan


1) Proporsi tingkat deviasi pelaksanaan SOP dan SP ;

2) Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data

(bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) ;

3) Proporsi penurunan temuan SPI antar tahun ;

4) Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan

;

5) Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) oleh Instansi penilai.

Sesuai uraian tujuan dan sasaran tersebut, diproyeksikan pencapaian target

kinerjanya adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

79

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tahun 2019-2023

No.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal


Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran;


Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.

2.

Meningkatkan potensi penerimaan pendapatan daerah


1. Jumlah potensi wajib pajak : a) PKB b) PAP c) PBBKB

2. Jumlah Wajib Retribusi

3. Jumlah objek penerimaan di luar pajak daerah dan retribusi daerah




Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

3.

Mewujudkan kepuasan pelayanan prima

Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan

80

pengelolaan pendapatan daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak yang dilayani per hari kerja antar tahun anggaran

Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap kebutuhan





4.

Memantapkan Kinerja Organisasi


Prosentase jumlah OPD penghasil Kab/Kota yang melaksanakan hasil kesepakatan



100

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)



81

Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai

5.

Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya


proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

82

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara, diperlukan strategi dan kebijakan operasional yang

tepat dan berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal

dan eksternal organisasi serta analisis atas perkiraan perubahan lingkungan yang akan

terus berkembang salama kurun tahun 2019-2023, hingga kondisi sumber daya

organisasi yang tersedia, telah dirumuskan sejumlah strategi berikut :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang

lebif efektif;

2. Optimalisasi pemungutan Dana Bagi Hasil;

3. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro

ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-asumsi

perhitungan pendapatan daerah;

4. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;

5. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;

6. Peningkataan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan

pembagian Dana Perimbangan;

7. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dengan unsur

pemerintah pusat;

8. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat;

9. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;

10. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola

pendapatan;

11. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder;

12. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;

13. Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

14. Menerapkan SOP yang makin teruji;

15. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;

BAB - V

83

16. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat

komunitas publik;

17. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja

organisasi;

18. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;

19. Mempertajam sistem pengendalian kinerja.

6.2 Arah Kebijakan

Untuk mengawal pelaksanaan misi, tujuan, sasaran serta strategi

pencapainnya, maka perlu disiapkan pula kebijakan operasionalnya, sebagai berikut :

1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan

efektiviats kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;

2. Memperkuat kinerja pemungutan Dana Bagi Hasil melalui validasi subjek dan

objeknya, pengawasan & pengendalian serta sinkronisasi dgn instansi perpajakan

nasional;

3. Melanjutkan validasi potensi pendapatan asli daerah maupun potensi yang akan

berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan

yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;

4. Meningkatkan pendayagunaan asset dan keuangan daerah;

5. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum-forum koordinasi perumusan

alokasi Dana Perimbangan;

6. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat;

7. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan

dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi;

8. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan;

9. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif;

10. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk

peningkatan potensi pendapatan daerah;

11. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;

12. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil;

13. Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur

dan teruji;

84

14. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan

kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

15. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan

pendapatan daerah;

16. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik(e– Samsat) ;

17. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses

perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;

18. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;

19. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemeirnta Pusat, OPD penghasil,

Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah;

20. Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi

yang telah teruji.

Keterkaitan visi, misi hingga kebijakan operasionalnya sebagaimana telah

diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Visi : Menjadi Pengelola Pendapatan Daeerah yag Profesional, Inovatif dan Bermartabat

Misi kesatu : Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang Optimal

1.

Meningkatkan penerimaan daerah yang makin optimal


a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebif efektif

b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD

c. Optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil

a. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek objek PAD;.

b. Memperkuat kinerja pemungutan Dana Bagi Hasil melalui validasi subjek dan objek, pengawasan dan pengendalian serta sinkronisasi dengan instansi perpajakan nasional;

2.

Meningkatkan potensi penerimaan

a. Terdatanya potensi

pajak daerah dan

a. Validasi potensi

pendapatan secara

a. Melanjutkan validasi

potensi pendapatan

85

pendapatan daerah bukan pajak daerah; berkesinambungan;

b. Optimalisais pengelolaan asset dan keuangan daerah

c. Peningkataan akurasi data SDA sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan

d. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan dgn unsur pemerintah pusat

e. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat

asli daerah maupun potensi yang akan berdampak terhadap tambahan pendapatan daerah secara berkesinambungan yang kian sejalan dengan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi;

b. Meningkatkan komunikasi yang efektif dalam forum forum koordinasi perumusan alokasi Dana Perimbangan.

c. Meningkatkan komunikasi pendapatan lainnya dengan masyarakat

b. Efektifnya pemungutan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah

a. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten;

b. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan

c. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dgn seluruh stakeholder

a. Melanjutkan penyempurnaan pedoman teknis pemungutan yang makin sejalan dengan ketentuan perundangan dibidang perpajakan dan retribusi

b. Memperkuat pengendalian kinerja seluruh perangkat pengelola pendapatan

c. Mengembangkan model dan metode rapat koordinasi yang makin efektif

d. Mengembangkan peluang kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak untuk peningkatan potensi pendapatan daerah

Misi kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat melalui berbagai Inovasi

3.

Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya


a. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif

b. Memberlakukan system reward untuk pencapaian kinerja organisasi

a. Mengembangkan standar kompetensi aparat pengelola pendapatan;

b. Memperkuat pembinaan teknis fungsional untuk seluruh OPD penghasil.

c. Menyempurnakan system reward pemungutan berbasis kinerja yang makin terukur dan teruji.

86

4.

Mewujudkan pelayanan prima

a. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah

b. Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah

c. Meningkatnya modernisasi informasi layanan pendapatan daerah

a. Menerapkan SOP yang makin teruji;

b. Melakukan standarisasi sapras pengelolaan pendapatan;

c. Meningkatkan penyediaan sentra sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas public

a. Melanjutkan penyediaan prosedur pelayanan yang makin menjamin peningkatan kenyamanan dan keamanan dalam dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Menyempurnakan standarisasi sarana dan prasarana penunjang layanan pendapatan daerah

Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi

a. Memperkuat penerapan teknologi informasi yang handal sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja organisasi;

b. Mengembangkan pelayanan perpajakan berbasis transaksi elektronik(e – Samsat) ;

c. Mendorong kesadaran taat bayar pajak melalui fasilitasi tabungan pajak komunitas

5.

Menigkatkan kinerja organisasi

a. Meningkatnya sinergitas antar institusi pengelola pendapatan daerah

Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif

a. Melakukan penyempurnaan model dan metode penyelenggaraan rakor yang teruji;

b. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat, OPD penghasil, Kabupaten/Kota, Unsur Polri dan Jasa Raharja serta Perbankan daerah

b. meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja

Mempertajam sistem pengendalian kinerja

Mengembangkan dan menerapkan model model pengukuran kinerja organisasi yang telah teruji

87

Dalam kerangka percepatan kinerja, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utaraakan menggulirkan Trikarsa BPPRD-SUyang memuat :

1) Penguatan soliditas aparatur;

2) Digitalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

3) Pengelolaan seluruh potensi pendapatan daerah yang makin rasional dan

terukur.

Ketiga karsa birokrasi BPPRD-SU tersebut, akan terus diperkuat dengan

penanaman spiritterhadap nilai nilai organisasi yang sekaligus menjadi kunci

kepemimpinan bersama, yang memuat: Komitmen (commitment),

Keunggulan (competitiveness), kejujuran (integrity), Keahlian (professional &

accountable), serta Gagasan (innovation).

88

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan

dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya

dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan

kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus

dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan

cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun

berbagai program dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana

program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi,

terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam

bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran

keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara

khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau

tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja

input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana

program dan kegiatan.

BAB - VI

89

5.1. Program dan Kegiatan

Adapun program prioritas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utaraadalah:

a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD);

b. Up-dating data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan

lainnya;

c. Pendekatan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan yang berbasis online

system;

d. Intensifikasi pemugutan disertai dengan pemberian punishment terhadap wajib

pajak dan retribusi yang menunggak

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas

pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan

administrasi barang milik daerah. Kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutini

dengan rincian kegiatan yang terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

90

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Penyediaan Jasa Pengamanan

14. Penyediaan Kegiatan Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa

15. Penyediaan Jasa Sewa Gedung dan Tempat

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana dalam penunjang pelayanan prima. Kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam program ini mengarah pada upaya mengoptimalkan sarana dan

prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran, maka indikator

hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utaradalam

menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran, dengan rincian kegiatan,

terdiri dari :

1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Pengadaan Meubeleur

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

8. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

c. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi proses perpindahan, kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala serta hal-hal yang berhubungan dengan kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya tertib administrasi

kepegawaian, dan terpenuhinya kebutuhan ASN pada sentra-sentra pelayanan, dengan

kegiatan yang terdiri dari :.

91

1. Pemindahan Tugas PNS

2. Penyelesaian Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang handal dan profesional, maka

dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu dan berkompeten dalam mengimbangi

tuntutan good governance and clean government dalam rangka mewujudkan visi dan

misi. Maka indikator hasil dari program ini diharapkan menghasilkan suatu organisasi

yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan

internal dalam menghadapi tuntutan dan tantangan kemajuan zaman, dengan kegiatan

yang terdiri dari :

1. Bimbingan Peningkatan Kualitas Rohani dan Jasmani;

2. Pelatihan Manajemen Pengembangan Diri PNS;

3. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah;

4. Penyertaan ASN pada Diklat Teknis/Fungsional;

5. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standard Operasional dan Prosedure (SOP);

7. Bimtek Pelaporan, Penerimaan dan Pendistribusian Aset;

8. Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Tugas ASN;

9. Bimtek Pelayanan Publik di Lingkungan BPPRDSU (ESQ);

10. Diklat Juru Sita Pajak;

11. Bimtek Pengembangan Sumber Daya Manusia.

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan OPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam

suatu proses manajemen. Sesuai arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan,

maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah tersusunnya laporan-

laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang terukur dan mampu

menggambarkan kondisi sebenarnya tentang indikator indikator keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan, meliputi kegiatan :

92

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4. Penyusunan Laporan Kinerja (LK) dan Perjanjian Kinerja (PK);

5. Penyusunan RKA, DPA, RKAP dan DPPA APBD;

6. Penyusunan Renstra;

7. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);

8. Penyusunan Laporan Aset Tetap;

9. Penatausahaan Keuangan SKPD;

10. Pembuatan Profil SKPD;

11. Evaluasi dan Monitoring serta Verifikasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban

Anggaran;

12. Pemeriksaan Intern Atas Pengelolaan Keuangan, Barang Kuasa, Berharga

Asset/Inventaris Kantor dan Kinerja Pelayanan Pada UPT BPPRDSU;

13. Kajian Banding Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD;

14. Bimtek Penyusunan RKA/DPA/DPPA APBD;

15. Penyusunan Data Informasi Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat;

16. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD/PAPBD;

17. Sinkronisasi Data LKPJ dan LPPD;

18. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Urusan Kepegawaian;

f. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan

pendapatan daerah, yang difokuskan pada upaya penyebaran informasi tentang

pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfataan IT dalam pengelolaan pendapatan

daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari :

1. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Informasi dan Komunikasi;

2. Penyuluhan Pajak Daerah Provsu di Lingkungan UPT BPPRDSU;

3. Temu Pers di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

4. Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Penerbitan Buletin/Majalah Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Penyusunan Bahan-Bahan Ekspose Data dan Peraturan Lainnya di Bidang

Pengelolaan Pendapatan Daerah;

93

7. Pengelolaan Website Badan Pengelolaan Pajak da Retribusi Daerah;

8. Sosialisasi Promosi Pendapatan Daerah;

9. Survey Kepuasan Masyarakat

g. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pengendalian dan evaluasi kinerja

di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, dengan kegiatan yang

terdiri dari :

1. Rapat Evaluasi PAD di Lingkungan BPPRDSU;

2. Kajian Banding Pengelolaan Pendapatan Daerah ke Dinas Pendapatan Provinsi

Lainnya;

3. Monitoring Pelaksanaan Pungutan PAD dan Evaluasi Pemantauan Data di UPT

BPPRDSU;

4. Penyusunan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Pendampingan terhadap Aparat Pemeriksa Internal dan Eksternal;

6. Koordinasi dan Analisa Tindaklanjut LHP Eksternal BPPRDSU

h. Program Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi sekaligus mendukung proses

pemungutan dimulai dari pendataan, pemungutan, penatausahaan, pembukuan hingga

penagihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dengan

kegiatan yang terdiri dari :

1. Intensifikasi Pemungutan PKB/BBNKB;

2. Pembinaan dan Koordinasi Pemungutan PKB/BBNKB;

3. Operasional Samsat Gerai;

4. Peningkatan Kinerja Samsat Mall (Plaza);

5. Penyusunan dan Penggandaan Serta Implementasi NJKB;

6. Koordinasi Penerimaan PKB/BBNKB dengan Pihak Bank;

7. Peningkatan Kapasitas Kinerja Samsat se Sumatera Utara;

8. Rapat Kerja Terpadu Samsat Provsu;

9. Penatausahaan Sensus/Penelusuran KB- TMDU;

10. Pengelolaan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor;

11. Launching e-Samsat Nasional;

94

12. Penyusunan Typologi Samsat Provsu;

13. Penatausahaan Piutang dan Tunggakan PKB/BBNKB;

14. Pendalaman Metode Pelayanan Kesamsatan bagi Kepala UPT BPPRDSU;

15. Bimbingan Teknis Pengelolaan Ke Samsatan;

16. Evaluasi dan Monitoring Sengketa dan Keberatan Pajak

i. Program Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya


pengelolaan Retribusi Daerah dan pendataan lainnya, dimulai dari pendataan,

pemungutan, penatausahaan, pembukuan hingga pada pengkoordinasian dengan OPD

dan Badan/Instansi Penghasil, dengan kegiatan yang terdiri dari :

1. Konsultasi dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumberdaya Alam serta

Pendapatan Lainnya;

2. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan

Pendapatan Lainnya;

3. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah;

4. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Lainnya;

5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah;

6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan, Pelaporan Retribusi dan Pendapatan

Lainnya;

7. Rapat Evaluasi Penerimaan Retribusi Daerah;

8. Penyusunan Sistem Aplikasi Retribusi Daerah;

9. Forum Retribusi Daerah

j. Program Peningkatan Pajak Air Permukaan


pemungutan dimulai dari pendataan, pemungutan, penatausahaan, pembukuan hingga

penagihan pajak air permukaan dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dengan

kegiatan yang terdiri dari :

95

1. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Permukaan;

2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

3. Pembinaan dan Koordinasi Wajib Pajak Air Permukaan, PBBKB dan Pajak Rokok;

4. Penyelesaian Sengketa dan Penagihan Tunggakan Pajak Air Permukaan dan

Pajak Lainnya;

5. Mapping Potensi Pajak Air

k. Program Peningkatan Pajak Rokok Daerah

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pencairan

pajak rokok, serta penatausahaan hingga pendistrubusiannya ke kabupaten/kota,

dengan kegiatan yang terdiri dari :

1. Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok Daerah

l. Program Pemanfaatan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi upaya pengukuran terhadap

proses pelayanan yang telah dilakukan selama ini, sekaligus penyesuaian dengan

indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung pelaksanaan Otonomi

Daerah, dengan kegiatan yang terdiri dari :

1. Pendampingan, Implementasi dan Audit Sertifikasi ISO 9001 : 2015;

2. Penyusunan Standard Pelayanan BPPRDSU

5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Sedangkan untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta

besaran pagu pendanaan indikatif tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel 5.1

(terlampir).

96

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


merupakan bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai posisi

dan peran yang strategis dalam mengkoordinasikan dan mengelola pendapatan daerah

sehingga kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya dalam

pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yakni : Sumatera Utara

yang Maju, Aman dan Bermartabat. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi dan peran

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dititikberatkan

pada upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan

perluasan partisipasi publik.

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana Strategis Badan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Indikator kinerja Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada pelaksanaan Misi

Pertama, yaitu Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah yang Makin Optimal.

Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam

mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan

dalam rangka meningkatkan birokrasi yang partisipan, professional dan akuntabel dalam

rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas layanan pemerintah, hal ini untuk

mewujudkan proporsi pencapaian realisasi terhadap target, optimalisasi penagihan

piutang, proporsi peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi pemantapan kinerja

orgasisasi, tingkat kesepakatan perencanaan target OPD penghasil, proporsi

peningkatan jumlah Wajib Pajak/Wajib Retribusi (meningkatkan jumlah pendapatan,

BAB - VII

97

jumlah jenis pungutan), prosentase jumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil

kesepakatan.

Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi

Sumatera Utara, yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD juga dapat dilihat

pada pelaksanaan MisiKedua, yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada

Masyarakat melalui berbagai Inovasi. Terkait dengan kebijakan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IT dan

kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya, ketepatan dan keakuratan

pelaporan kinerja; hal ini untuk mewujudkan pengembangan kualitas setiap unit kerja

dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance,

proposi SDM yang berkualifikasi pendidikan teknis dan subtantif, Indeks Kepuasan

Masyarakat (IMK), Indeks Presepsi Korupsi (IPK), jumlah sentra layanan, proposi SOP

dan SP terhadap kebutuhan, proposi penyelenggaraan layanan terhadap SOP dan SP,

tingkat gangguan jaringan dan sistem, tingkat jangkauan distribusi layanan tepat waktu

dan tepat data, proporsi penurunan temuan SPI antar tahun, proporsi tindak lanjut hasil

pemeriksaan eksternal dan internal, tingkat penilaian evaluasi LAKIP. Hal ini untuk

meningkatkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh

seluruh lapisan masyarakat.

98

Tabel 6.1

Indikator Kinerja yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

INDIKATOR

TAHUN

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Proposi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran

≥10%

≥10%

≥10%

≥10%

≥10%

2.

Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah

49%

51%

53%

55%

57%

3.

Proporsi pertumbuhan jumlah potensi / Wajib Pajak

1) Pajak Kendaraan Bermotor

6,2 juta

6,6 juta

7,0 juta

7,1 juta

7,0 juta

2) Pajak Air Permukaan

450 WP

470 WP

490 WP

510 WP

530 WP

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5 Wapu

5 Wapu

6 Wapu

6 Wapu

7 Wapu

4.

Proporsi pertumbuhan jumlah potensi / Wajib Retribusi

116

124

132

140

148

5.

Jumlah objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah

31

31

31

31

31

6.


≥ 35%

≥ 40%

≥ 45%

≥ 50%

≥ 55%

7.


≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

≥ 75%

8.

Proporsi objek penerimaan diluar pajak daerah dan retribusi daerah yang terpungut/ diterima

100%

100%

100%

100%

100%

9.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

≥ 77,5%

≥ 82,5%

≥ 83%

≥ 84%

≥ 85%

10.

Rasio cakupan sentra layanan perpajakan daerah terhadap wajib pajak per hari yang dilayani antar tahun anggaran

1 : 150

1 : 150

1 : 125

1 : 120

1 : 120

11.

Proporsi ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap kebutuhan

80%

85%

90%

95%

100%

12.


80%

85%

90%

95%

100%

99

13.


2%

1,8%

1,6%

1,4%

1,2%

14.


2%

1,8%

1,6%

1,4%

1,2%

15.

Prosentase sejumlah OPD penghasil yang melaksanakan hasil kesepakatan.

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

≥ 90%

16.


20%

15%

10%

5%

≤5%

17.

Proporsi penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan)

90%

92%

94%

96%

98%

18.


20 temuan

15 temuan

10 temuan

5 temuan

≤5 temuan

19.


90%

100%

100%

100%

100%

20.

Skor penilaian evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Instansi penilai.

77%

81%

83%

84%

≥ 84%

21.

Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan formal

15%

17%

22%

27%

30%

22.

Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis subtantif

≥ 20%

≥ 25%

≥ 40%

≥ 50%

≥ 60%

23.

Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi

3%

15%

30%

35%

40%

100

PENUTUP


Sumatera Utara Tahun 2019- 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah,

sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada para pemangku kepentingan

(stakeholders) yang ada. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

daerah Provinsi Sumatera UtaraTahun 2019-2023 merupakan kesatuan gerak dan

langkah aparatur perencana yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan

berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efesien dan efektif guna

menjamin eksistensi BPPRD di masa mendatang.

Sebagai upaya pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 yakni:’Sumatera Utara yang Beriman, Maju,

Mandiri, Mapan dan Berkeadilan dalam Kebhinekaan’


Sumatera Utara Tahun 2019-2023, dijadikan pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Provinsi Sumatera Utara dan perencanaan pengganggaran;

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Unit-unit Pelaksana TeknisBadan Pengelolaan

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi se-Sumatera Utara

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023,

sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama seluruh

komponen Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program- program

atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi kerja Badan

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan diharapkan

BAB - VIII

101

sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dalam mendapat pelayanan

yang terbaik sebagi wajib pajak. Rencana Strategis BPPRD Provinsi Sumatera Utara

tahun 2019-2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana

Kerja (RENJA) BPPRD Provinsi Sumatera Utara Tahunan sesuai dengan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD.

Akhir kata semoga Rencana Strategis BPPRD Provinsi Sumatera Utara ini dapat

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan

secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH


RISWAN, SE Pembina Tingkat I

NIP. 19640501 199303 1 005

Documents

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA · Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara