Embed Size (px)
Citation preview
SALINAN
GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN KAPITALISASI ASET TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat {5} Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, merupakan
panduan dalam pen5rusunan kebiiakan akuntansi
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan
Kapitalisasi Aset Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Mengingat 1.
3.
4.
5.
4.
5.
-2-
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2O1O tentang
Standar Akutansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2OI4 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20ll
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Tekhnis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2OO1 tentang Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah;
9.
10.
11,
t2.
13.
-3-
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2OO2 tentang Nomor Kode Lokasi dan
Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/ Kabupaten / Kota;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian
Barang Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OOg Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 1-3);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO9 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nomor L7);
14.
15.
-4-
Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2OA9 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2AA9 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2AA9 Nomor 29);
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2OI4 tentang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2OI4 Nomor 34);
MEMUTUSKAN:
MenetApKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET TETAP DAN KAPITALISASI ASET TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Pervrrakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, Yang
selanjutnya disebut Gubsu;
16.
16.
-5-
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur Pembantu Kepala
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan
Satuan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menJrusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. SAP Berbasis Akruat adalah SAP yang mengakui pendapatart,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.
12. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan,
pengklasifikasian, pengkodean pencatatan dan peningkatan
transaksi aset tetap dalam Buku Inventaris dan dalam Buku
Besar akuntansi serta pelaporan barang milik daerah dan
neraca pemerintah.
-6-
13. Kebijakan Akuntansi Aset tetap adalah secara umum yang
menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian
dan pengungkapan aset tetap milik Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara termasuk didalamnya pedoman untuk
menetapkan kriteria kapitalisasi aset tetap di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
14. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap
semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap
pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi dan atau
memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah
nilai nilai aset tersebut yang dapat diakui pada saat
perolehan awal dan setelah perolehan awal.
15. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi (Capitaiization Threshold)
adalah jumlah pengeluaran saat perolehan awal dan setelah
perolehan awal di atas mensya-ratkan jumlahnya harus sama
atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi.
16. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan
dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana APBD
melalui pembelian, pembangunan atau yang diperoleh melalui
hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari
hasil penelusuran aset yang selama ini belum tercatat.
17. Aktiva Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah merupakan
aktiva yang kepemilikannya ditujukan untuk tidak dijual
kembali, melainkan untuk dipergunakan dalam rangka
menunj ang operasional penyelenggaraan pemerintah daerah.
18. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
19. Peralatan dan Mesin yang dikelompokkan sebagai aset tetap
ialah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih daJi 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
-7-
20. Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan sebagai aset
tetap ialah mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2l.Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dikelompokkan sebagai aset
tetap ialah mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau
dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.
22. Aset Tetap Lainnya ialah mencakup aset tetap yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
23. Konstruksi dalam pengerjaan yang dikelompokkan sebagai
aset tetap ialah mencakup aset tetap yang sedang dalam
proses pembangunan narnun pada tanggal laporan keuangan
belum selesai seluruhnya.
24.Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset
tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau
menerima imbalan.
25. Rehabilitasi ringan adalah perbaikan aset tetap yang rusak
sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau
kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan
kondisi semula, termasuk belanja barang yang direncanakan
untuk penggantian komponen aset tetap yang tercatat dalam
bentuk satuan.
26. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan
tetap mempertahankan arsitekturnya.
27 . Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa
penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan
umur/masa manfaat, kapasitas, mutrt produksi dan standar
kinerja sehingga menambah nilai aset.
-8-
28. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang
mengurangi nilai dari aset tetap. Pen5rusutan adalah
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi
dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan
sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
Penlrusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana
penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan
nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.
Pasal 2
(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembuatan
pen5rusunan anggaran, pelaksanaan pencatatan atas
perolehan dan pelaporan aset tetap bagi SKPD dan Unit Kerja
dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
(2) Tujuan pedoman ini adalah :
a. mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang
meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta
penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian
kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
b. sebagai pedoman dalam mengakui, mengukur,
meny4jikan dan pengungkapan aset tetap, dan juga
menetapkan kriteria kapitalisasi aset tetap disesuaikan
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.
(3) Sasarannya adalah untuk tercapainya Penyusunan Laporan
Mana,iemen maupun bahan PenSrusunan Laporan Neraca
yang menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai aset tetap
daerah secara wajar.
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi kebijakan
akuntansi aset tetap dan kapitalisasi aset tetap di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
-9-
BAB II
PENGKLASIFIKASIAN ASET TETAP
Pasal 4
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi menjadi 6
{enam) klasifikasi yaitu :
a. Tanah.
b. Peralatan dan Mesin.
c. Gedung dan Bangunan.
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan.
e. Aset Tetap Lainnya.
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan .
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP
Pasal 5
(1) Kebljakan Akuntansi Aset Tetap meliputi :
a.. Definisi
b. Pengakuan
c. Penganggaran
d. Pengukuran
e. Pencatatan, dan
f. Pengungkapan
(2) Kebijakan akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
-10-
BAB IV
KEBIJAKAN KAPITALISASI ASET TETAP
Pasal 6
(1) a. sebagai pedoman SKPD dan unit kerja dalam melakukan
penentuan nilai pembukuan aset.
b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri dari
perolehan awal dan penambahan setelah perolehan awal
nilai dari hasil pemeliharaan
rehabilitasi / renovasi / restorasi.
c. pengeluaran yang diakui sebagai aset tetap nilainya sarna
atau melebihi standar nilai minimum.
(2) Kebijakan kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini-
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2OL2 tentang
Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita
Daerah Provinsi Sumatera l)tara Tahun 2Al2 Nomor 51)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-1 1-
Pasal 8
Peraturan Gubernur
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundailgan Peraturan Gubernur ini dengan
dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.
ini mulai berlaku pada tanggal
memerintahkan
penempatannya
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 April,2ol1
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
GATOT PUJO NUGROHO
Diundangkan di Medanpada tanggal 4 Mei 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd
R.SABRINA
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 23
ngarl AslinyaHUKUM,
AN
Pembina Muda (IVlc)NrP.19590227 198003 1 004
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL
20 TAHUN 2015
24 APRTL 2475
I.
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP DAN KAPITALISASI ASET TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Latar Belakang
Akuntansi aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07) dari Lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2005, maupun pada PSAP Lampiran II Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2A1A. PSAP 07 memberikan pedoman bagi
Pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa yang terjadi, seperti
pedoman aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset
tetap, perolehan aset tetap dari hibah/donasi dan penyusutan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyajikan laporan keuangan
berpedoman pada PSAP OT dilengkapi dengan Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor O9 tentang Akuntansi Aset Tetap.
Ketentuan Kebijakan Aset Tetap
1. Definisi
aset tetap adalah aset berwqiud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatlcan oleh masyarakat umum yang
diperoleh secara sah dari dana APBD melalui pembelian,
pembangunan atau yang diperoleh melalui hibah atau donasi,
pertukaran dengan aset lainnya atau dari hasil penelusuran aset
yang selama ini bermamfaat.
tidak termasuk dalam pengertian aset tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf a adalah aset tetap yang dibeli Pemerintah
untuk diserahkan kepada masyarakat.
il.
a.
b.
2. Pengakuan
a. untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud
dan memenuhi kriteria, antara lain :
U Mempunyai masa manfaat lebih dari t2 {dua belas) bulan-
2l Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
d.
-2-
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas.
4J Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
5) Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan.
6) Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali
penggunaan.
7) Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap.
b.. aset tetap diakui setelah aset tersebut diterima atau diserahkan
hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.
c. donasi/hibah baik dalam bentuk uang maupun barang dicatat
sebagai pendapatan hibah dan harus dilaporkan dalam laporan
realisasi anggaran.
bila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pembelian
barang modal yang ditujukan untuk dihibahkan kepada pihak
ketiga (masyarakat ataupun kelompok masyarakat), maka
pengeluaran kas atas belanja hibah ini tidak diakui menambah
aset tetap pemerintah daerah. Demikian juga dengan penyaluran
atas pembelian belanja hibah ini tidak diakui mengurangi aset
tetap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki aset
bersejarah, maka barang/bangunan peninggalan sejarah tersebut
sulit ditaksir nilai wajarnya. Oleh karena itu dalam SAP diatur
bahwa aset bersejarah tidak disajikan di neraca tetapi cukup
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.Pengungkapan ini hanya mencantumkan kuantitas
fisiknya saja tanpa nilai perolehannya.
f. apabila terdapat kebijakan revaluasi yang berlaku secara nasional,
maka nilai aset tetap yang ada dalam neraca harus disesuaikan
dengan cara menambah/mengurangi nilai tercatat dari setiap aset
tetap yang bersangkutan dan akun ekuitas dana investesi sesuai
dengan selisih antara nilai hasil revaluasi dengan nilai tercatat-
e.
4J.
o
g. aset tetap yang sudah rusak berat atau tidak digunakan untuk
keperluan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.
h. apabila suatu aset tetap telah dilepaskan atau secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik
dimasa yang akan datang berarti aset tetap tersebut tidak lagi
memenuhi definisi aset tetap sehingga harrs dihapuskan. Jika
aset tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan
penghapusan, maka aset tetap tersebut harus dieliminasi dari
neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Penganggararl
a. belanja modal digunakan untuk menarnpung pengadaan aset tetap
yang baru dan biaya pemeliharaan.
b. penganggaran belanja modal meliputi sebesar harga beli ditambah
seluruh belanja terkait dengan pengadaan/pembangunan aset
tetap dimaksud sampai siap digunakan.
c. penganggaran untuk pengadaan barang {termasuk berupa aset
tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja
barang dan jasa.
Pengukuran
a. biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan termasuk yang
dibangun secara swakelola.
b. komponen biaya yang dapat dimasukkan/diatribusikan sebagai
biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari:'
1) Harga beli termasuk pajak.
2) Bea impor.
3) Biaya persiapan temPat.
4) Biaya pengiriman awal (initial deliuery)dan biaya simpan dan
bongkar muat (handling cost).
5) Biaya pemasangxt (Instalqtton cost).
4.
d.
e.
-4-
6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya
perencanaan.
7) Biaya konstruksi (biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan
baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perenc€Lna€rn
dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan
dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan
pembangunan aset tetap tersebut.
8) Biaya pengawasan atau manajemen konstmksi merupakan
biaya yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen
konstruksi secara kontraktual dari hasil seleksi atau
penunjukan langsung.
9) Biaya bunga bila aset tetap tersebut diperoleh dengan sumber
danapinjaman.
tidak termasuk komponen biaya aset tetap adalah biaya
administrasi dan biaya umum lainnya sepanjang braya tersebut
tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan
aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya
permulaan (start-up cost) dan pra-produksi kecuali biaya tersebut
perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
apabila harga barang hasil pembelian, pembuatan dan berasal dari
sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya maka disajikan dengan
nilai wajar dengan melakukan penilaian (appraisal) oleh Tim
Penaksir atau oleh Pengurus Barang.
ada kalanya aset tetap diperoleh secara gabungan. Yang dimaksud
dengan gabungan di sini adalah perolehan beberapa aset tetap,
narnun harga yang tercantum dafam faktur adalah harga total
seluruh aset tetap tersebut. Cara penilaian aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ini adalah dengan menghitung berapa
alokasi nilai total tersebut untuk masing-masing aset tetap
dengan membandingkannya sesuai dengan nilai wqjar masing-
masing aset tetap tersebut di pasaran.
-5-
Contoh:
Pada tanggal 15 Agustus 2OlI Dinas Pertanian melakukan
pembelian peralatan kantor dengan menggunakan sistem paket.
Total harga atas paket peralatan kantor tersebut adalah senilai Rp.
135.000.000,-. Komponen dari pembelian alat kantor tersebut
adalah 6(enam) buah laptop, 4 (empat) buah printer laser, 4
(empat) r;init dud plager dan 2 (dua) unit scarmer. Di pasaran,
diketahui bahwa harga laptop yang sejenis adalah Rp'
16.00o.000,-per unit, harga printer laser Rp. 8.0O0'0O0,- per unit,
harga dud ptager Rp. 2.000.000,- per unit dan harga scanner
adalah Rp. 7.OOO.OO0,- per unit. Maka perhitungan masing-
masing aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Aset Tetap Jumlah Harga per UnitTotal Harga
Pasar
Proporsi
Harga
Nilai Aset
Tetap
Laptop 6 Rp. 16,OO0,OOO Rp. 96,000,000 0.640 Rp. 86,400,000
Printer 4 Rp. 8,0OO,OOO Rp. 32,O0O,0OO o.213 Rp. 28,8OO,OO0
DVD
Player
4 Rp. 2,00O,OOO Rp. 8,O0O,OOO o.o53 Rp. 7,2AO,AOO
Scanner 2 Rp. 7,OOO,OO0 Rp. L4,O0O,0OO o.093 Rp. L2,600,OOO
Jumlah Rp. 33,OO0,OOO Rp. 150,000,000 1 Rp. 135,000,O00
ob'
Pemerintah Daerah dimungkinkan melakukan tukar menukar aset
tetap. Apabila aset tetap ditukar dengan aset tetap yang tidak
serupa atau aset lainnyao maka aset tetap yang baru diperoleh
tersebut dinilai berdasarkan nilai wajarnya' yang terdiri atas nilai
aset tetap yang lama ditambah jumlah uang yang harus
diserahkan untuk mendapatkan aset tetap baru tersebut.
apabila suatu aset tetap ditukar dengan aset yang serupa, Y&nB
memiliki manfaat yang serupa, maka tidak ada keuntungan atau
kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru
diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amountf atas aset
yang dilepas.
5.
-6-
h. Pemerintah dimungkinkan untuk menerima aset donasi. Donasi
merupakan sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan.
Aset tetap yang diperoleh dari donasi {sumbangan} harus dicatat
sebesar nilai wqiar pada saat perolehan.
i. apabila pemerintah daerah memiliki aset bersejarah dan masih
dimanfaatkan untuk operasional pemerintah, misalnya untuk
ruang perkantoran, maka perlakuan aset bersejarah tersebut
salna seperti aset tetap lainnya, yaitu dicantumkan di neraca
dengan nilai wajarnya.
j. sesuai dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, pengukuran
terhadap penurunan nilai aset tetap akibat dafi penSrusutan
dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan masa
manfaat.
Pencatatan
a. pencatatan aset tetap dilakukan atas suatu transaksi sesuai
akuntansi berbasis akruat yaitu basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.
b. pencatatan diluar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah
penatausahaan barang milik daerah yang dilakukan secara manual
yang nilai minimalnya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi
(Capitalization Threshold) tidak perlu dilaporkan dalam laporan
mutasi barang namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).
Pengungkapan
Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal
pentinryang tercantum dalam neraca. T\rjuan pengungkapan ini adalah
untuk meminimalisasi kesalahan persepsi ba$ pembaca laporan
keuangan.
6.
-7-
Dalam CaLK harus diungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap
sebagai berikut:
a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat
b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. yang
menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi pen5rusutan
dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
c. informasi penyusutan meliputi nilai pen5rusutan, metode
penSrusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan.
yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan akumulasi
pen5rusutan pada awal dan akhir periode.
Selain itu, dalam CaLK juga harus diungkapkan:
a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
aset tetap.
c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
m. Kapitalisasi Aset Tetap
1. Biaya-biaya yang dikeluarkal untuk perolehan awal aset tetap
dikapitalisasi, apabila memenuhi syarat- syarat berikut:
a. menambah aset pemerintah yang diniatkan untuk digunakan,
bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak
lainnya.
b. jumlah pengeluaran sama atau melebihi nilai satuan minimum
kapitalisasi (capitalizatian threshold).
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap
dikapitalisasi seperti pemeliharaan, rehabilitasi atau renovasi jika
memenuhi kedua syarat sebagai berikut:
a. menambah masa manfaat, kapasitas, kualitas, atau volume asset
tetap.
b. jumlah pengeluaran sama atau melebihi nilai satuan minimum
kapitalisasi {capitalizatton threshold).
3.
-8-
Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikapitalisasi terkait dengan aset
tetap selama masa pemakaiannya terdiri dari :
a. Penambahan{Addition).
Suatu penambahan baru harus dapat diidentifikasi secara spesifik
dari aset tetap utamanya. Pengeluaran-pengeluaran ini harus
dicatat terpisah dari aset tetap utamanya atau sebagai satuan aset
tetap tersendiri dan disusutkan selama umur pemakaiannya.
Aktivitas yang termasuk dalam penambahan (addition) misalnya :
U Penambahan ruangan dalam suatu gedung/bangunan-
2) Penambahan suatu bangunan sayap.
3) Penambahan ruang parkir kendaraan.
4) Penambahan pagar keliling bangunan/gedung.
b. Peningkatan (Betterment/ Improvement).
Suatu peningkatan aset tetap terkait dengan penggantian bagian
bagian dalam aset tetap, yang direncanakan untuk memberikan
peningkatan atau penyempurnaan jasa-jasa yang dihasilkan.
Keputusan mengenai kapitalisasi atau dibiayakan atas seluruh
pengeluaran-pengeluaran aktivitas ini, tergantung dari
pendefinisian aset tetap yang bersangkutan. Aktivitas yang
termasuk dalam peningkatan {betterment/ improvement) misalnya:
1) Penggantian lantai keramik sebuah gedung dengan lantai
marmer;
2) Penggantian pipa pvc dengan pipa three layer;
3) Pengurugan, pemadatan dan pematangan tanah;
4l Penambahan sistem penyejuk ruangan pada sebuah gedung;
5) Pemasangan sistem penanggulangan kebakaran.
c. Penggantian {Replacement}.
Suatu penggantian aset tetap dapat berupa penggantian bagian-
bagian atau seluruh bagian dari suatu aset tetap"Keputusan
mengenai kapitalisasi atau dibiayakan atas seluruh pengeluaran-
pengeluaran aktivitas ini, tergantung dari pendefinisian aset tetap
yang bersangkutan. Aktivitas yang termasuk dalam penggantian
{replacement) misalnya adalah sebagai berikut:
a) penggantian lantai keramik dengan lantai berbahan sejenis;
b) penggantian pipa pvc dengan pipa berbahan sejenis'
4.
5.
-9-
d. Penlrusunan dan Pemasangan Kembali (Rearrangement).
Dalam aktivitas penyusunan dan pemasangan kembali bagian -bagian mesin dan perlengkapan untuk menjamin penghematan
atau elisiensi yang lebih tinggi, dimungkinkan adanya
penambahan (addition), peningkatan (betterment) atau
penggantian(replacement) bahkan reparasi kecil.Aktivitas yang
termasuk dalam pen1rusunan dan pemasangan kembali
{rearrangement) sebagai contoh adalah pembongkaran, relokasi
(atau tanpa relokasi), pen1rusunan, dan pemasangan ulang sebuah
instalasi pengolahan air.
Pengeluaran yang tidak menambah masa manfaat diakui sebagai
pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure) dan tidak dapat
dikapitalisasi menambah nilai aset misalnya pengecatan gedung.
Pengecualian untuk pengeluaran modal (Capital Expenditure) yang
tidak menambah nilai aset yaitu pengeluaran setelah perolehan awal
atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi
pengguna€mnya memiliki risiko penurunan nilai dan latau kuantitas
yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di
masa depan, seperti tanggul lumpur lapindo, tanggul pemecah
gelombang, tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi tidak
dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan
biasa (expense).
Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga
beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai
aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi,
biaya pemasangan, biaya angkut, biaya uji coba, belanja perjalanan
dan jasa yarrg terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya,
termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan
pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software)' harus
ditambahkan pada nilai perolehan.
Contoh:
Dinas Kesehatan
Adapun komponen
berikut:
1. Harga beli alat
merencanakan membeli peralatan kedokteran.
biaya untuk perolehan peralatan medis sebagai
medis Rp. 150 juta.
6.
7.
-10-
2. Perjalanan dinas Rp. 20 juta.
3. Ongkos/transportasi alat medis Rp. 5 juta.
4. Biaya uji coba Rp. 4 juta.
Total biaya perolehan Rp. 179 juta.
Harga perolehan peralatan medis tersebut adalah sebesar Rp. 179 juta
yang berasal dari harga beli peralatan medis ditambah dengan semua
biaya yang dikeluarkan salnpai peralatan medis tersebut siap untuk
digunakan.
Rencana pengeluaran untuk perolehan peralatan medis (termasuk
harga beli alat medis, perjalanan dinas, ongkos/transportasi alat medis
dan biaya uji coba) dicantumkan dalam APBD sebagai Belanja Modal-
Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 179 juta. Demikian juga realisasi
untuk perolehan alat medis dicatat dan disajikan di LRA sebagai
Belanja Modal*Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 179 juta-
Kriteria Kapitalisasi terdiri dari 4 (empat) yaitu :
a. memperpanjang masa manfaat adalah bertambahnya umur
ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada.
Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umLlr
ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-T pemerintah melakukan
renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan
8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut, maka umur
gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.
b. peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau
kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah
generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan
renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 Kw.
c. peningkatan mutulkualitas asset adalah bertambahnya kualitas
dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa
tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
d. pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau
satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas
bangunan suatu gedung dari 4OO M2 menjadi 5OO M2.
-1 1-
V. Klasifikasi Pengeluaran Yang Dikapitalisasi.
1. Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap dan
Ketentuan nilai satuan minimum {Capi taJization Threshold)
Jenis Aset Tetap Komponen Biaya PerolehanNilai Satuan Minimum
Kapitalisasi (Rp.)
Tanah Harga Perolehan atau biaya
pembebasan tanah, biaya yang
dikeluarkan dalam rangka
memperoleh hak, biaya
pematangan, pemgukuran,
penimbunan dan lain - lain
Seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk
memperoleh aset
sampai siap pakai
Peralatan dan
Mesin
Pembelian, biaya pengangkutan,
biaya instalasi serta biaya
langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan
Rp. 500.O00,-
Gedung dan
Bangunan
Harga Pembelian atau biaya
konstruksi, termasuk biaya
pengurusan IMB, notaris dan
pajak
Rp. 2O.OOO.OOO,-
Jalan, Jaringan
dan Instalasi
Biaya perolehan atau biaya
konstruksi dan biaya - biaya lain
yang dikeluarkan sampai jaJan,
jaringan dan instalasi tersebut
siap pakai
Seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk
memperoleh aset
tersebut siap pakai
Aset Tetap
Lainnya
Seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk memperoleh aset tersebut
sampai siap pakai
Rp. 3OO.O00,-
-72-
2. Pengakuan Aset Tetap Lainnya
a. buku perpustakaan diakui sebagai aset jika buku yang dikoleksi
memenuhi kriteria sebagai aset tetap yang memiliki masa manfaat
lebih dari 12 bulan dan masih terus dimanfaatkan,
penggemukan hewan ternak untuk dijual kembali kepada
masyarakat dan penerimaan atas penggemukan hewan ternak tadi
digunakan untuk membeli hewan ternak bukan termasuk aset
tetap lainnya.
pembelian bibit ikan atau bibit hewan ternak tidak diakui sebagai
aset tetap lainnya. Dapat diakui sebagai aset tetap lainnya apabila
pada akhir tahun pelaporan diestimasi bahwa ikan dan hewan
ternak tersebut memiliki daya tahan tubuh lebih dari 12 bulan
dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
tanaman yang masuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah
tanaman pelindung, dan tanaman hias yang memiliki nilai
material dan memiliki daya tahan lebih dari 12 bulan.
VI. Aset Lainnya
1. Definisi
a. aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya,
antara lain:
1) Aset Tak Berwujud;
2l Tagihan penjualan angsufa-nyang jatuh tempo lebih dari 12
(dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan Pihak Ketiga
{Kemitraan);
3) Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang jatuh
tempo lebih dari L2 (dua belas) bulan;
4l Aset kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan);
5) Aset lain-lain.
b. aset tidak berwujud (Intagible Aset) adalah aset non keuangan
yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
atau digUnakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual.
b.
c.
d.
- 13-
Aset Tak Berwujud meliputi:
software computer,
lisensi dan franchise,
hak cipta (copgr@ht), paten, gaodutill dan hak lainnya,
hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
paruang.
c. lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk
menikmati manfaat ekonorni dari suatu paten yang diberi
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau
memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perLrndang-undangan.
paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
investor (penemu) atas hasil invensi {temuan) di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.
tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada
pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara
lainadalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan
dinas.
tuntutan Perbendaharaan/T\rntutan Ganti Rugi menggambarkan
tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti
menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset
pemerintah.
kemitraan dengan pihak ketiga menggambarkan nilai hak yang
akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara
kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak
kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Bentuk
kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit,
pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, bangun, kelola,
a.
b.
c.
d.
d.
e.
f.
ob.
h.
j.
k.
-14-
Serah (BKS), Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan bentuk kemitraan
lainnya.
i. Bangun, Kelola, Serah {BKS) adalah suatu bentuk kerjasama
berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain
berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka
waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah sebagai pemilik aset biasanya
tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah. Kalaupun
disertai pembayaran oleh pemerintah, pembayaran tersebut
dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran
aset BKS ini harus diatur dalam pedanjian/kontrak kerjasama.
Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pernerintah
oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sararla lain berikut
fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut
kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan
pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban
pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak
ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga
dilakukan secara bagi hasil.
pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan
Penjualan Angsuran, Tlrntutan Perbendaharaan, Ttrntutan Ganti
Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-
lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah.
t.
2.
- 15-
m. pos aset lain-lain menarnpung aset tetap milik Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara yang sudah tidak digunakan untuk
operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tidak
digunakan oleh masyarakat.
Pengakuan
a. pengakuan aset lainnya di neraca dipengaruhi oleh karakteristik
aset yang bersangkutan. Bila aset lainnya berupa pengadaan aset,
seperti misalnya aset tidak berwujud, maka aset tersebut diakui
ketika Pemerintah Daerah mengeluarkan kas dari kas umum
daerah.
b. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat
ekonomis danlatau sosial di masa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat
diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau
sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
c. pembuatan Detailed Engineering Design (DED) dalam rangka
konstruksi, bila pada akhir periode belum dilakukan
pembangunan secara {isik maka biaya pembuatan DED tersebut
diakui sebagai aset lainnya.
d. termasuk dalam aset lainnya adalah pernbuatan masterplan tata
ruang wilayah yang masa manfaat ekonomiknya lebih dari 12
bulan.
e. aset lainnya yang telah habis masa manfaat ekonomiknya harus
dihapuskan dari aset lainnya.
f. tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan
aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara angsuran
kepadapegawai pemerintah telah ditandatangani: Penurunan
tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara menerima pembayaran angsuran dari pegawai
pemerintah. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan
angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang
akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan
3.
-16-
penjualan angsuran. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas
reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
g. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugr (TGR)
diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Pada akhir periode
akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu
tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar
tagihan TP/TGR. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas
reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
h. Aset kemitraan dengan pihak ketiga diakui pada saat bangunan
atau aset lainnya tersebut telah selesai. Aset yang berada dalam
kategori BKS disqiikan terpisah dari aset tetap.
Pengukuran
a. aset tidak berwujud dinilai sebesar harga per<llehan aset yang
dicatat pada saat SP2D LS maupun Pengesahan SPJ atas belanja
modal nonfisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang
tidak dapat dikapitalisir.
b. tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Tuntutan
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal
dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat
Keputusan Pembebanan oleh pejabat yang berwenang.
Pengurangan atas nilai tuntutan perbendaharaan/ganti rugi
dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang
bersangkutan ke kas daerah.
c. kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk BKS dicatat sebesar
nilai aset yang diserahkan pemerintah kepada
pihakketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. BKS
dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar
nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah
aset yang dikeluarkan pihak ketiga/investor untuk
membangunaset tersebut.
-t7-
4. Penyajian dan Pengungkapan
Penyajian aset lainnya dalam neraca perlu disertai penjelasan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan mengenai kategori aset lainnya yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta keterangan
mengenai kondisi aset tersebut.
VII. Penutup
Demikian Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset Tetap
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun untuk dijadikan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan penyajian pelaporan keuangan dan aset tetap,
sehingga tercipta efesiensi, efektifitas serta tertib administrasi.
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
GATOT PUJO NUGROHO
Salin AslinyaKEP KUM,
Pembina Utama Muda (IVlc)NIP.19590227 198003 I OO4
