DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN · SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN i LKIP 2018 P uji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada

LKIP 2018

DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SAMBUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

i

LKIP2018

uji syukur kehadirat Allah

SWT yang telah

melimpahkan berkah dan

rahmat-Nya kepada kita semua,

sehingga kami dapat menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Tahun 2018. Laporan Keterangan

Kinerja ini merupakan salah satu

media pertanggungjawaban amanah

yang diemban oleh Dinas Kesehatan

Provinsi Banten. Dengan

berakhirnya tahun anggaran 2018

berarti Dinas Kesehatan Provinsi

Banten telah menyelesaikan

program dan kegiatan yang

direncanakan sebelumnya dalam

upaya memenuhi sasaran kinerja

Tahun 2018. Selama Tahun 2018

sejumlah capaian kinerja yang

ditargetkan telah berhasil dicapai.

Selanjutnya capaian kinerja tersebut

dituangkan dalam Laporan Kinerja

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Tahun 2018.

Kami menyadari bahwa untuk

melaksanakan tujuan dibidang

kesehatan yang diamanahkan oleh

pemerintah Provinsi Banten dan

menjadi harapan masyarakat

Banten bukanlah hal yang mudah

dan tidak hanya menjadi kewajiban

pemerintah saja, akan tetapi juga

menjadi kewajiban seluruh

masyarakat Provinsi Banten dalam

bentuk peran serta aktif dan

konstruktif dalam pelaksanaan

pembangunan untuk mewujudkan

kondisi kesehatan yang lebih baik.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja

(LKIP) Tahun 2018 ini, Kami

sampaikan terimakasih kepada

seluruh jajaran pegawai Dinas

Kesehatan Provinsi Banten dan

seluruh lintas sektor terkait.

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

Dr. M.Yusuf, S.Sos, M.Si

NIP. 19650824 198712 1 002

P

DAFTAR ISI

ii

LAPORAN KINERJA

2018

SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN ...................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1

1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................... 1

1.3. Organisasi Dinas Kesehatan ................................................................................... 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ............................................................. 4

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................................................ 5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018 .................................................................................. 10

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018 ............................................................................. 23

BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................... 36

LAMPIRAN ....................................................................................................................................

paya merealisasikan sebuah tata

pemerintahan yang baik (good

governance) yaitu melalui reformasi

birokrasi, dimana merupakan alat utama dalam

penyelenggaraan negara dan pemerintahan

karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai

keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan

publik serta untuk menjamin pelaksanaan

kebijakan tersebut secara operasional, terutama

dalam memberikan pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018

telah direalisasikan anggaran pada Dinas

Kesehatan Provinsi Banten sebesar Rp.

114.848.335.367,- atau sebesar 86.32% terhadap

pagu. Pada RSUD Malingping direalisasikan

anggaran sebesar Rp. 60.896.070.795,- atau

sebesar 83,15% terhadap pagu. Sedangkan pada

RSUD Banten anggaran yang direalisasikan

sebesar Rp. 182.432.393.335,- atau sebesar

74.77% terhadap pagu.

Capaian penyerapan anggaran tersebut secara

simultan mendukung pencapaian indikator

kinerja sasaran, kinerja program dan kinerja

kegiatan. Pencapaian indikator kinerja pada

seluruh sasaran secara umum Sangat Baik, namun

demikian masih terdapat beberapa indikator

sasaran yang belum tercapai dengan optimal,

untuk itu masih diperlukan kerja keras segenap

aparatur Dinas Kesehatan dalam pemberdayaan

masyarakat untuk lebih peduli terhadap

kesehatan diri sendiri, anggota keluarga dan

masyarakat sekitar.

Pada tahun 2018 Dinas kesehatan melaksanakan

sebanyak 8 program terbagi dalam 39 kegiatan

(Belanja Langsung), 1 Kegiatan (Belanja Tidak

Langsung) dan 2 Kegiatan (Pendapatan) pada

Dinas Kesehatan. 15 kegiatan (Belanja Langsung),

1 Kegiatan (Belanja Tidak Langsung) dan 1

kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum

Daerah)pada RSUD Malingping sedangkan pada

RSUD Banten terbagi dalam 17 kegiatan (belanja

langsung), 1 kegiatan (belanja tidak langsung) dan

1 kegiatan BLUD.

U

RINGKASAN EKSEKUTIF

1

LAPORAN KINERJA

2018

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM

tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator

status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian

pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan

kualitas sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan upaya percepatan pembangunan kesehatan, Dinas

Kesehatan Provinsi Banten secara umum memiliki tujuan yang akan dicapai adalah

terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna

dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat banten yang setinggi–

tingginya. Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yang secara langsung berkaitan

dengan urusan kesehatan, yaitu : (1). Terwujudnya kelembagaan pemerintahan

daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel,

dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani

masyarakat dan (2). Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan

pelayanan kesehatan. Adapun Sasarannya yaitu : (1). Tercapainya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien; (2).

Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses; (3). Keikutsertaan

masyarakat dalam jaminan kesehatan; (4). Pelayanan kesehatan sesuai dengan

standar pelayanan minimal.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja, terdapat Peraturan Perundang-

undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

2

LAPORAN KINERJA

2018

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Organisasi

Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana di bidang kesehatan

pada Pemerintah Provinsi Banten, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Banten melalui Sekretaris

Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, Dinas Kesehatan

mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud, Dinas

Kesehatan mempunyai fungsi sebagaimana Undang - Undang Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

a) Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah

kabupaten/kota;

b) Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas

Daerah kabupaten/kota;

c) Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat Daerah provinsi;

d) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP

Daerah provinsi;

e) Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang

Penyalur Alat Kesehatan (PAK);

f) Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional

(UKOT);

3

LAPORAN KINERJA

2018

g) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat,

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha

tingkat Provins.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Dinas Kesehatan

Provinsi Banten memiliki UPTD sebagai berikut : Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

(BKKM), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (Balai Labkesda), RSUD Malingping dan

RSUD Banten. Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebagaimana pada

Lampiran 1.

4

LAPORAN KINERJA

2018

2.1 RPJMD 2017 – 2022

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2017–

2022 dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Provinsi Banten Tahun 2017–2022. RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017–2022

merupakan tahapan ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005–2025 yang berorientasi pada pembangunan

dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Banten dalam

segala bidang, guna menyiapkan kemandirian masyarakat Banten. Visi yang

tertuang dalam RPJMD 2017 2022 yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya

Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah”.

Dalam rangka mendorong efektivitas dan efesiensi pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Pemerintah

Provinsi Banten menetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

2. Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur;

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas;

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk mewujudkan kelima misi tersebut diperlukan keterlibatan semua

pihak dengan leading sektor OPD Provinsi Banten sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Dinas Kesehatan Provinsi Banten memiliki peranan yang sangat penting

dalam mengemban misi ke-empat yaitu “Meningkatkan Akses dan Pemerataan

Pelayanan Kesehatan Berkualitas” dengan fungsi sebagai unsur pelaksana otonomi

daerah dibidang Kesehatan. Tujuan dari misi ke-empat tersebut adalah

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan,

sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam misi tersebut adalah Pelayanan

Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses, Keikutsertaan masyarakat dalam

5

LAPORAN KINERJA

2018

2.2 PERJANIJIAN KINERJA

jaminan kesehatan serta Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan

minimal. Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahanan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Adapun faktor-faktor permasalahan

pelayanan sektor kesehatan yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi

Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya : (1). Masih Minimnya Pembangunan

fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2). Belum optimalnya Pengembangan Rumah Sakit

Rujukan Regional; (3). Masih tingginya Angka Kematian Ibu; (4). Masih tingginya

Angka Kematian Bayi; (5). Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit; (6). Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan

Kefarmasian.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan

yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian

Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian

keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan kinerja tahun pertama dari

RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 serta Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Banten 2017 – 2022, yang didukung dengan anggaran Pembangunan Kesehatan

pada APBD-Murni sebesar Rp. 203.747.378.000,- kemudian pada APBD-

Perubahan menjadi Rp. 133.048.891.373,- yang terbagi dalam 39 kegiatan

(Belanja Langsung), 1 Kegiatan (Belanja Tidak Langsung).

6

LAPORAN KINERJA

2018

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 7 Program yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, meliputi :

Program Tata Kelola Pemerintahan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan

9 kegiatan, yaitu : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset ;

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ; Pengadaan Sarana Prasarana Kantor ;

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor ; Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran ; Peningkatan Kapasitas Aparatur; Rapat Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah ; Penyediaan Data Pembangunan Sektoral ; Bantuan Operasional

Kesehatan (DAK) dengan Indikator Kinerja Program Yaitu : Nilai IKM Target 2,80

(skala 1-4)

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat


3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan

Kesehatan Lingkungan, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga. dengan

Indikator Kinerja Program : Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Target 65% ; Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani Target 100%

; Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan

masyarakat Target 55%.

Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan


4 kegiatan, yaitu : Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin,

Kerjasama Pelayanan Kesehatan dengan Indikator Kinerja Program Persentase

pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) Target 65 ;

Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan

Obat Target 20% ; Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan Target

20% ; Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Target 90%,

Realisasi 91.5%.

7

LAPORAN KINERJA

2018

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit


5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan, Kegiatan

Upaya Kesehatan Jiwa, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan

Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang, Kegiatan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM). Indikator kinerja program P2P

yaitu Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program

pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan target 75%.

Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian


4 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya ;

Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Pengendalian, Pengawasan

Produk dan Distribusi ; Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK). Indikator Kinerja

Program : Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan

ditingkatkan Kompetensinya Target 70 orang ; Persentase Presentase Pemenuhan

Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Target 70% ; Persentase Pembinaan Sarana

Kefarmasian Target 50%.

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPTD BKKM yang terbagi atas 3

kegiatan, antara lain Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan

Masyarakat di Lingkungan Kerja, Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans

Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan (BLUD). Indikator Kinerja program yaitu :

Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah

kerja BKKM Target 6,40%.

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Labkesda yang terbagi

atas 2 kegiatan, antara lain Kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan

Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan

Daerah. Indikator Kinerja program yaitu : Persentase Jenis Pemeriksaan

Laboratorium kesehatan yang di layani Target 32% Realisasi 32% Capaian 100%.

8

LAPORAN KINERJA

2018

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD

Malingping dan RSUD Banten mempunyai tugas memberikan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna. Pada tahun 2018 melalui Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Provinsi Banten UPT RSUD Malingping

mendapat alokasi dana kegiatan pembangunan kesehatan sebesar pada APBD

Murni Tahun 2018 sebesar Rp. 77.534.174.069,- menjadi Rp.

73.233.367.984,00, pada APBD Perubahan Tahun 2018. Dengan jumlah kegiatan

sebanyak 16 kegiatan termasuk dengan kegiatan BTL (Belanja Tidak Langsung) dan

kegiatan BLUD (Badan Layanan Umum Darah). Belanja Langsung sebesar Rp.

42.873.367.984,00,-, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.360.000.000,00,-

dan BLUD sebesar Rp. 12.000.000.000,00,-.

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping, meliputi :

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Malingping dengan

melaksanakan 8 kegiatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Mutu Penunjang Medis

RSUD Malingping, Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping, Peningkatan

Mutu Pelayanan Rawat Inap RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan

Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD Malingping, Mutu Penunjang Non Medis

RSUD Malingping, Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama

RSUD Malingping, Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Malingping

(DAK), Pelayanan Kesehatan (BLUD). Indikator Kinerja Program yaitu : Cakupan

kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping Target 60% ; Bed

Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping Target 40% Indeks kepuasan

pelanggan Target 60%.

Pada Tahun 2018, Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Murni Rumah Sakit Umum Daerah mendapat alokasi dana kegiatan pembangunan

kesehatan sebesar Rp. 263,581,241,931.- kemudian berubah di APBD Perubahan

menjadi Rp.244,005,630,643,- yang terbagi dalam 17 (Tujuh Belas) kegiatan

belanja langsung, 1(satu) kegiatan belanja tidak langsung dan 1(satu) kegiatan

BLUD.

9

LAPORAN KINERJA

2018

Program yang dilaksanakan oleh RSUD Banten, meliputi :

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan melaksanakan 8

kegiatan, yaitu : Peningkatan Operasional Pelayanan, Pemantauan Pelayanan,

Peningkatan Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan, Pembinaan dan

Pengembangan Keperawatan, Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan ,

Penyediaan SIM RS , Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD

Banten, Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten.

Indikator Kinerja program meliputi : Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD

Banten Target 70% ; Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten Target

88% Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten

Target 70%.

**Rincian Anggaran beserta Perjanjian Kinerja Tercantum dalam Lampiran 2.

10

LAPORAN KINERJA

2018

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran

yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD 2017-2018 serta penetapan kinerja

(PERKIN) Tahun 2018 dengan realisasinya. Terdapat 2 (Dua) tujuan dengan 4 (Empat)

Indikator sasaran yang didukung 7 (Tujuh) Program dengan 14 (Empat Belas) Indikator

sasaran program pada Dinas Kesehatan, pada Dinas Kesehatan, 3 (Tiga) Indikator

Kinerja Program pada RSUD Malingping dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Program pada

RSUD Banten. Adapun Target capaian kinerja dan realisasi pencapaian target Tahun

2018 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Program

Tujuan/Sasaran/Program

Prioritas

Pembangunan/Indikator

Kinerja Sasaran RPJMD

(Outcome)

Indikator

Kinerja

Program

RPJMD

(Outcome)

Target

RPJMD

Provinsi

Pada RKPD

Provinsi

Capaian

Target RPJMD

Provinsi

Melalui

Pelaksanaan

RKPD

Tingkat

Capaian

Target RPJMD

Provinsi Hasil

Pelaksanaan

RKPD Provinsi

Program Tata Kelola

Pemerintahan

Nilai IKM

(Satuan: Skala

(1-4))

2.8 2.8 100

Program Upaya

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Persentase

Persalinan di

fasilitas

pelayanan

kesehatan

(Satuan: %)

65 84.35 129.77

Persentase

balita gizi buruk

yang dirawat

100 100 100

11

LAPORAN KINERJA

2018

dan ditangani

(Satuan: %)

Persentase

Kab/Kota yang

telah

mendapatkan

dukungan

program

kesehatan

masyarakat

(Satuan: %)

55 50 90.91

Program Peningkatan

Akses dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Presentase

Penduduk yang

mendapatkan

Jaminan

Pelayanan

Kesehatan

(Satuan: %)

90 91.50 101.67

Persentase

pelayanan

kesehatan yang

terakreditasi

(FKTP. FKRTL.

Laboratorium)

(Satuan: %)

65 75.21 115.71

Persentase

Terbangunnya

Rumah Sakit

Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi

Ketergantungan

20 20 100

12

LAPORAN KINERJA

2018

Obat (Satuan:

%)

Perentase

Pembangunan

Rumah Sakit

Banten Selatan

(Satuan: %)

20 20 100

Program Pencegahan

Pengendalian Penyakit

Persentase

Kab/Kota yang

telah

mendapatkan

dukungan

program

pencegahan.

pengendalian

penyakit dan

krisis kesehatan

(Satuan: %)

75 75 100

Program Pemberdayaan

Sumberdaya Kesehatan

dan Kefarmasian

Jumlah

Dokter/Dokter

Gigi. Tenaga

Kesehatan yang

diRekrut dan

ditingkatkan

Kompetensinya

(Satuan: satuan

orang)

70 70 100

Presentase

Pemenuhan

Obat Publik

dan Perbekalan

70 95.33 136.19

13

LAPORAN KINERJA

2018

Kesehatan

(Satuan: %)

Persentase

Pembinaan

Sarana

Kefarmasian

(Satuan: %)

50 31.06 62.11

Program Peningkatan

Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah

Persentase Jenis

Pemeriksaan

Laboratorium

kesehatan yang

di layani

(Satuan: %)

32 32 100

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Kerja Masyarakat

Persentase

Perusahaaan

yang

mendapatkan

Pelayanan

Kesehatan Kerja

di wilayah kerja

BKKM (Satuan:

%)

6.40 6.40 100

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Capaian SPM

Pelayanan

Medis RSUD

Banten (Satuan:

%)

70 70 100

Capaian SPM

Pelayanan

Keperawatan

RSUD Banten

(Satuan: %)

88 88 100

14

LAPORAN KINERJA

2018

Capaian

pemenuhan

Standar Sarana

dan Prasarana

Rumah Sakit

Banten (Satuan:

%)

70 69 98.57

Cakupan

kualitas

pelayanan

sesuai SPM

Rumah Sakit

Umum

Malingping

(Satuan: %)

60 48 80

Bed Occupancy

Ratio (BOR)

RSUD

Malingping

(Satuan: %)

40 17.99 44.98

Indeks

kepuasan

pelanggan

(Satuan: %)

60 44.50 74.17

Dari tabel 3.1 dapat dilihat Capaian Indikator Kinerja Program pada Dinas

Kesehatan pada Tahun 2018, Selain dapat dilihat jumlah seluruh Indikator Kinerja

Program yaitu sebanyak 20 (dua puluh) indikator,

15

LAPORAN KINERJA

2018

Gambar 3.1. Matriks Hubungan Indikator Sasaran 1 dan Indikator Outcome

Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatnya kesehatan ibu dan anak serta kesadaran gizi

keluarga, dan peran serta masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dengan

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan indikator sasaran Angka Kematian Bayi (AKB)

(Per 1000 kelahiran hidup) Target 31/1000 KH dan Angka Kematian Ibu (AKI) (Per

100.000 kelahiran hidup) target 304/100.000 KH dengan realisasi AKB pada Tahun

2018 sebesar 4.6/1000 KH dan AKI 100/100.000 KH. Terdapat gap perbedaan target

dan realisasi AKI dan AKB dikarenakan adanya perbedaan penentuan mekanisme

penghitungan. Pada penentuan target dihitung menggunakan data survei demografi

kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2013 sedangkan pada realiasi menggunakan data

laporan fasilitas kesehatan (tidak menggambarkan kondisi pada populasi).

Persentase Persalinan

di fasilitas pelayanan

kesehatan

Persentase balita gizi

buruk yang dirawat

dan ditangani

Persentase Kab/Kota

yang telah mendapatkan

dukungan program

kesehatan masyarakat

Indikator

Sasaran

Indikator

Program

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Bayi (AKB)

16

LAPORAN KINERJA

2018

Dalam upaya mencapai penurunan AKI dan AKB didukukung oleh program

upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan serta Kegiatan Upaya

Kesehatan Kerja dan Olahraga. Adapun indikator outcome pada program upaya

peningkatan kesehatan masyarakat sebagai berikut :

1. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Target : 65%, Realisasi :

84.3%, Capaian 129.69%. Sasaran Ibu hamil pada Tahun 2018 sebanyak

254,428 Ibu hamil dengan capaian Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

sebesar 214,602 Ibu hamil.

2. Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Target : 100%, Realisasi

100%, Capaian 100%. Jumlah kasus gizi buruk pada Tahun 2018 sebanyak 1.658

kasus. Gizi buruk yang ditangani/dirawat sebanyak 1.658 kasus.

3. Persentase Kab / Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan

masyarakat Target 55%, Realisasi 55%. , Capaian 100%.

17

LAPORAN KINERJA

2018


% pelayanan

kesehatan yang

terakreditasi

penduduk yang

memiliki Jaminan

Kesehatan

% Terbangunnya

RSJ dan Pusat

Rehabilitasi

Ketergantungan

Obat

Indikator

Sasaran

Indikator

Program

Persentase penduduk yang

memiliki Jaminan

Kesehatan

% Pembangunan

Rumah Sakit Banten

Selatan

% Pembinaan

Sarana

Kefarmasian

Jumlah

Dokter/Dokter Gigi.

Tenaga Kesehatan

yang diRekrut

% Pemenuhan Obat

Publik dan

Perbekalan

Kesehatan

% Kab/Kota yang

telah

mendapatkan

dukungan

program

pencegahan.

pengendalian

penyakit dan

krisis kesehatan

18

LAPORAN KINERJA

2018

Pada Sasaran 2 yaitu

dengan indikator sasaran Persentase penduduk yang

memiliki Jaminan Kesehatan Target 90%, Realisasi 91.5%. , Capaian 101.67%. dalam

upaya mencapai indikator sasaran tersebut didukung oleh Program Peningkatan Akses

dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian, Program

Peningkatan Pelayanan Kesehata Kerja Masyarakat serta Program Peningkatan

Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh

Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Pembinaan Upaya Kesehatan

Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin, Kerjasama Pelayanan Kesehatan. Adapun indikator outcome

sebagai berikut :

1. Pada Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,

Laboratorium) Target 65%, Realisasi 75.21%, Capaian 115.71% Adapun Jumlah

Puskesmas berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 242 Puskesmas yang

sudah survei akreditasi sebanyak 205 Puskesmas. Jumlah Rumah Sakit sebanyak

112 Rumah Sakit dengan Rumah Sakit terakreditasi sebanyak 63 Rumah Sakit.

Jumlah Laboratorium Kesehatan Daerah sebanyak 9 Laboratorium dengan 5

Laboratorium telah terakreditasi.

2. Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi

Ketergantungan Obat Target 20% Realisasi 20% Capaian 100% pada tahun

2018 telah dilaksanakan pengamanan lahan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat

Rehabilitasi Ketergantungan Obat.

3. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan Target 20% Realisasi 20%

Capaian 100% pada Tahun 2018 telah dilaksanakan penysuunan dokumen

Feasibility Study (FS) Rumah Sakit Banten Selatan.

19

LAPORAN KINERJA

2018

4. Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Target 90%, Realisasi

91.5%. , Capaian 101.67%. Jumlah penduduk Banten yang telah memiliki

Jaminan Kesehatan (JKN) sebanyak 9,508,833 jiwa dari jumlah penduduk

Banten sebanyak 10,391,840 jiwa. Provinsi Banten telah melalui Belanja

Langsung pada APBD Dinas Kesehatan membiayai sebanyak 154,107 jiwa.

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan

Krisis Kesehatan, Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber

Binatang, Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM). Indikator kinerja

outcome yaitu Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program

pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan target 75% Realisasi 75%

Capaian 100%.

Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 4 Kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan

dan Pendayagunaan Sumber Daya ; Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan

Kesehatan ; Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi ; Sarana dan Prasarana

Kefarmasian (DAK). Indikator kinerja outcome sebagai berikut :

1. Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan

Kompetensinya Target 70 orang Realisasi 70 orang Capaian 100% . telah

direkrut sebanyak 37 dokter umum dan 33 dokter gigi yang disebar di Puskesmas

di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

2. Persentase Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Target

70% Realisasi 95.33% Capaian 136.19% . Dilaksanakan pemenuhan obat publik

sebanyak 143 jenis obat dari total 150 jenis obat (standar ketersediaan obat pada

Instalasi farmasi)

20

LAPORAN KINERJA

2018

3. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian Target 50% Realisasi 31.06%

Capaian 62.11% . Dilaksanakan pembinaan sarana kefarmasian pada tahun 2018

meliputi sarana distribusi dan sarana produksi sebanyak 559 sarana dari target

900 sarana pada tahun 2018 (total sarana kefarmasian sebanyak 1800 sarana).

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat dilaksanakan oleh

UPTD BKKM yang terbagi atas 3 kegiatan, antara lain Kegiatan Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja, Peningkatan Pembinaan

Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja, Pelayanan Kesehatan (BLUD). Indikator

Kinerja outcome yaitu : Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan

Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM Target 6,40% Realisasi 6,40% Capaian 100%.

Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah dilaksanakan

oleh UPTD Balai Labkesda yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain Kegiatan Pelayanan

Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Mutu

Laboratorium Kesehatan Daerah. Indikator Kinerja outcome yaitu : Persentase Jenis

Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani Target 32% Realisasi 32% Capaian

100%.

21

LAPORAN KINERJA

2018


Pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan di

Rumah Sakit serta terjaminnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan indikator

sasaran Angka Harapan Hidup Target 69,76%, Realisasi 69,49.5%. , Capaian 99.61%.

dalam upaya menacapai indikator sasaran tersebut didukung oleh Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan.

Pelaksanaan program ini yang dilaksanakan oleh RSUD Malingping didukung 8

kegiatan sebagai berikut, yaitu : Kegiatan Mutu Penunjang Medis RSUD Malingping,

Etika dan Mutu Pelayanan RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Inap

RSUD Malingping, Peningkatan Mutu Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Khusus RSUD

Malingping, Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping, Pengembangan Mutu

Pelayanan Kesehatan dan Kerjasama RSUD Malingping, Sarana Pendukung Pelayanan

SPM Pelayanan

Medis RSUD

Banten

SPM Pelayanan

Keperawatan

RSUD Banten

Pemenuhan Standar Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Banten

Indikator

Sasaran

Indikator

Program

Angka Harapan Hidup

kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah

Sakit Umum Malingping

BOR RSUD

Malingping

Indeks kepuasan

pelanggan

22

LAPORAN KINERJA

2018

Kesehatan RSUD Malingping (DAK), Pelayanan Kesehatan (BLUD). Indikator Kinerja

Outcome pada RSUD malingping yaitu :

1. Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping Target 60%

Realisasi 48% : Capaian 80%. Hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan SPM

Rumah Sakit yang belum disusun sesuai target SPM yang ada pada Peraturan

Gubernur Banten Terkait SPM pada Rumah Sakit Malingping.

2. Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping Target 40% Realisasi 17.99% :

Capaian 44.98%. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat

pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Standar nilai BOR menurut Depkes

idealnya 60-85 %, dilihat dari bahwa BOR RSUD Malingping belum mencapai

angka Ideal, tetapi dalam hal ini sudah melebihi target capaian tahun 2018 yaitu

44,98 dari target 40. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang sudah

mulai lengkap.

3. Indeks kepuasan pelanggan Target 60% Realisasi 44.50% Capaian 74.17%.

Dengan hasil tersebut maka masuk dalam kategori B (Baik). Berdasarakan

distribusi unsur penyusunnya, skor tertinggi terdapat pada unsur penanganan

pengaduan saran dan masukan, sebesar 3,18 (B). sedangkan skor terendah

berkaitan dengan unsur maklumat pelayanan, yakni sebesar 2.74 (B).

4.

Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh RSUD Banten dengan

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Peningkatan Operasional Pelayanan, Pemantauan

Pelayanan, Peningkatan Asuhan Etika dan Mutu Keperawatan, Pembinaan dan

Pengembangan Keperawatan, Penyediaan Rekam Medis dan Pelaporan , Penyediaan

SIM RS , Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Peningkatan

Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten Indikator Kinerja outcome

meliputi :

1. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten Target 70% Realisasi 70% Capaian

100%.

2. Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten Target 88% Realisasi 88%

: Capaian 100%.

23

LAPORAN KINERJA

2018

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2018

3. Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten Target

70% Realisasi 69% : Capaian 98.57%.

3.2.1. Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan

Pada Tahun 2018, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas

Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan Pembangunan Kesehatan pada

APBD-Murni sebesar Rp. 203.747.378.000,- (Dua Ratus Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat

Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) kemudian pada APBD-

Perubahan menjadi Rp. 133.048.891.373,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Puluh

Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga

Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.848.335.367,- (Seratus Empat Belas

Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga

Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sampai dengan bulan Desember yang terbagi

dalam 39 kegiatan (Belanja Langsung), 1 Kegiatan (Belanja Tidak Langsung) dan 2

Kegiatan (Pendapatan).

Terdapat 24 Kegiatan dari 39 Kegiatan pada Belanja Langsung yang penyerapan

anggarannya dibawah 90%. Permasalahan pada penyerapan belanja langsung Urusan

Wajib Kesehatan tersebut secara umum pekerjaan atau realisasi fisik telah dilaksanakan

100% adapun permasalahan disebabkan karena adanya efisiensi pada anggaran.

Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan dibawah 90% adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 84% :

Pekerjaan telah dilaksanakan 100%, adapun permasalahan diakibatkan adanya

anggaran yang tidak terserap terkait belanja honor narasumber dikarenakan

narasumber tidak hadir.

24

LAPORAN KINERJA

2018

b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 82.18% : Pekerjaan telah

dilaksanakan 83% adapun permasalahan secara umum dikarenakan terdapat

efisiensi anggaran pekerjaan. Terdapat efisiensi pada Pemeliharaan Kendaraan

Operasional Roda 4 dan Roda 2 Dinkes Prov Banten disesuaikan dengan

kebutuhan serta pada pekerjaan Pemeliharaan Gedung Farmasi tidak

dilaksanakan dikarenakan alokasi anggaran yang tersedia tidak mencukupi

kebutuhan perbaikan gedung farmasi.

c) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 84.6% : Pekerjaan Telah

dilaksanakan 85%, adapun permasalahan yaitu terdapat efisiensi berdasarkan

temuan BPKP pada belanja jasa outsourching tenaga kebersihan, pada belanja

cetak pada triwulan IV tidak dilaksanakan dikarenakan stok barang masih

tersedia.

d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.83% : Pekerjaan Telah

dilaksanakan 41%, adapaun rendahnya penyerapan anggaran yaitu belanja

Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan pada Balai

Kesehatan Kerja Masyarakat dikarenakan perubahan SOTK Balai Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat menjadi UPTD Pelatihan Kesehatan (Peraturan Gubernur

Banten No 19 Tahun 2018).

e) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah Penyerapan

anggaran sebesar 54.29% : Pekerjaan Telah dilaksanakan 93,25% adapun

rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan alokasi anggaran melebihi yang

direncanakan lebih besar dibandingkan dengan undangan / perjalan dinas yang

ada pada Tahun 2018.

f) Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral sebesar 43,08 % : Pekerjaan

atau realisasi fisik sebesar 100%, rendahnya serapan anggaran dikarenakan

adanya efisiensi pada kode rekening uang saku peserta pertemuan penyusunan

profil dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir.

25

LAPORAN KINERJA

2018

g) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) sebesar 44,24 % : Pekerjaan

atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 82%, adapun penyerapan yang

rendah disebabkan oleh penyaluran anggaran DAK melalui transfer daerah tahap

satu dilaksanakan pada bulan Juni 2018, Proses pengajuan LS dan TU baru dapat

dilaksanakan pada akhir Juli. Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar Rp.

344.470.000 tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus rujukan

spesimen kesehatan masyarakat.

h) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 62,46 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 99.24%. Pada Tolok

Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam mendukung program Germas

terdapat beberapa sub tolok ukur kegiatan yang di efisiensi seperti pada kegiatan

Roadshow Germas ke 8 Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya Efisiensi

meliputi Belanja Sewa Tempat, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Jasa

Narasumber. Belanja sewa Tempat tidak di serap dengan alasan memanfaatkan

fasilitas pemerintahan yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil

Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000 Sewa Gedung

dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi di media TV lokal).

i) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar 81.43% : Pekerjaan atau

realisasi fisik dilaksanakan sebesar 92,43%, adapun permasalahan yaitu pada

kegiatan Village STBM Activities di kawasan wisata Provinsi Banten, kawasan

wisata Banten lama dan kampanye CTPS belanja cetak tidak dilaksanakan

dikarenakan media promosi yang akan digunakan masih tersedia. Pada kegiatan

dukungan Health City Summit terdapat efisiensi pada belanja penginapan

disesuaikan dengan jumlah peserta yang telah terkonfirmasi akan menginap pada

kegiatan dimaksud. Efiensi pada belanja narasumber disesuaikan dengan

kehadiran narasumber.

26

LAPORAN KINERJA

2018

j) Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga anggaran sebesar 88,90 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 91%, rendahnya penyerapan

anggaran dikarenakan tidak terlaksananya satu kegiatan review implementasi

yang dilaksanakan di Kota Tangerang dikarenakan Dinas Kesehatan Kota

Tangerang tidak bisa mengundang seluruh pengelola program kesehatan kerja

dan olah raga pada Puskesmas dalam satu waktu.

k) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin sebesar 87,3 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 96.59%, adapun

permasalahan yaitu karena adanya perubahan kode rekening dari Honorarium

Tim Medis menjadi Uang Saku Tim Medis yang berakibat adanya sisa anggaran

pada setiap tolok ukur.

l) Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sebesar 68.45% : Pekerjaan

atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 85%, adapun permasalahan yaitu

pada tolok ukur Penguatan imunisasi rutin, honor KOMDA KIPI terdapat sisa

anggaran dikarenakan untuk PNS tidak diperbolehkan mendapatkan honor, ada

satu sub tolok ukur yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus

kejadian ikutan pasca imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas

KAB/Kota dalam SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adanya

perlengkapan KLB yang tidak diserap dikarenakan masih tersedianya stok

perlengkapan KLB.

m) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang

85,87 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 94.83%,

adapun permasalahan yaitu karena adanya Efisiensi penyerapan perlengkapan

peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh Kab./Kota cenderung menurun dan

kebutuhan pengendalian kasus melalui pelaksanaan fogging masih dapat di

tanggulangi oleh Kab./Kota. Sehingga permintaan Fogging menggunakan APBD

Provinsi menurun, Efisiensi harga penyediaan larvasida malaria.

27

LAPORAN KINERJA

2018

n) Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya sebesar 55,54 % :

Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun

permasalahan yaitu pada pemilihan tenaga kesehatan teladan Tk Provinsi Banten

belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi pada Rekrutmen dan pembekalan

tenaga kesehatan penugasan khusus dimana belanja psikotes lebih rendah dari

alokasi pagu anggaran, Pada pelatihan fungsional bidang kesehatan terdapat

efisiesi belanja pengiriman peserta pelatihan disesuaikan dengan PNBP.

o) Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan sebesar 84,83 %

: Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 99%, adapun

permasalahan yaitu karena pada pengadaan obat melalui mekanisme E-

Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan dari pihak penyedia dengan alasan

tidak tersedia bahan baku obat / kuota sudah habis.

p) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) sebesar 88,13 % : Pekerjaan

atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun permasalahan yaitu

karena adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan.

q) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat sebesar 77,04 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan

sebesar 88.84%, adapun permasalahan yaitu Hal ini dikarenakan turunnya

kegiatan pelayanan di BKKM dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT

BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi

unit pelatihan) mengakibatkan rendahnya limbah medis yang dihasilkan

sehingga anggaran tidak perlu digunakan dan efisensi pemeliharaan alat kantor

dikarenakan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.

28

LAPORAN KINERJA

2018

r) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat sebesar 47.99 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan

sebesar 75.70%, adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi anggaran

dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan

Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu

mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan

(Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi)

sehingga banyak tenaga medis dan paramedis yang mengundurkan diri,

pelaksanaan pembelian ATK dilakukan se efisien mungkin mengingat kegiatan

pada BKKMwaktu operasionalnya belum diketahui secara pasti, belanja promosi

dan publikasi tidak dilaksanakan.

s) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat sebesar 83,88 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah

dilaksanakan sebesar 92%, adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi

anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT.

Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh

karena itu mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah

direncanakan (Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa

transisi).

t) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di

Lingkungan Kerja sebesar 50,04 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah

dilaksanakan sebesar 70%, adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi

anggaran dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT.

Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh

karena itu mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah

direncanakan (Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa

transisi).

29

LAPORAN KINERJA

2018

u) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) pada BKKM sebesar 0% : Fisik 0%,

adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa

transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit

pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami kendala

tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan.

v) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah sebesar 76.86 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah

dilaksanakan sebesar 78.02%, adapun permasalahan yaitu pengadaan barang

melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan karena id paket pada e-catalog 2018

tidak ada sehingga metode pengadaan dialihkan melalui pengadaan langsung.

w) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah sebesar 89.54% : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah

dilaksanakan sebesar 95.02%, adapun permasalahan yaitu pengadaan barang

melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan karena id paket pada e-catalog 2018

tidak ada sehingga metode pengadaan dialihkan melalui pengadaan langsung.

x) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium

Kesehatan Daerah sebesar 8.91% : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah

dilaksanakan sebesar 9%, adapun permasalahan yaitu perjalanan luar daerah

karena undangan dari Pusat terbatas sehingga dana dana perjalanan Dinas yang

direncanakan tidak dapat direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang

kapasitas aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu

pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan.

30

LAPORAN KINERJA

2018

3.2.2. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Malingping

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD

Malingping mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna. Pada tahun 2018 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD )

Provinsi Banten UPT RSUD Malingping mendapat alokasi dana kegiatan pembangunan

kesehatan sebesar pada APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp. 77.534.174.069,- (Tujuh

Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu

Enam Puluh Sembilan Rupiah) menjadi Rp. 73.233.367.984,00,- (Tujuh Puluh Tiga

Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan

Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) pada APBD Perubahan Tahun 2018. Dengan

jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan termasuk dengan kegiatan BTL ( Belanja Tidak

Langsung ) dan kegiatan BLUD ( Badan Layanan Umum Darah ). Belanja Langsung

sebesar Rp. 42.873.367.984,00,-, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

18.360.000.000,00,- dan BLUD sebesar Rp. 12.000.000.000,00,-.

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara

signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal terkait

realisasi yang tidak mencapai target dibawah 80 % diantaranya :

a) Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Pada RSUD Malingping

Realisasi Rp. 615.146.377,- dari anggaran sebesar Rp. 1.396.140.000,- atau 44,06

% dikarenakan Belanja pemeliharaan AC Central, AC Izone, Pemeliharaan

incinerator dan Pemeliharaan Generator Oksigen tidak dilaksanakan karena

waktu pelaksanaan yang tidak cukup (dianggarkan pada APBD Perubahan).

Solusinya adalah dalam perencanaan anggaran akan lebih dimatangkan lagi

untuk menentukan pelaksanaan pekerjaan pada anggaran perubahan.

31

LAPORAN KINERJA

2018

b) Kegiatan penyediaan barang dan jasa perkantoran Pada RSUD Malingping

Realisasi sebesar Rp.5.215.499.944,- dari anggaran sebesar Rp. 6.861.088.370,-

atau 76,02 % dikarenakan :

1. Adanya hasil temuan BPKP pada belanja outsourching satpam harus

mengembalikan uang pembayaran BPJS satpam outsourching,

Tunjangan Hari Raya dan Uang Lembur dikarenakan permasalahan

oleh pihak penyedia tenaga outsourching, sehingga kegiatan tersebut

tidak bisa direalisasikan sisa pembayarannya.

2. Belanja pengadaan non kapitalisasi yang tidak dilaksanakan berupa

pengadaan partisi poli rawat jalan.

3. Solusinya terhadap permasalahan adalah melakukan pengawasan

terhadap penyedia yang mengerjakan pekerjaan tersebut untuk

mengetahui kesesuaian antara penyerapan belanja dengan yang

dibelanjakan dilapangan.

c) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada RSUD Malingping Realisasi

sebesar Rp. 228.198.338,- dari anggaran sebesar Rp. 525.000.000,- atau

43,47 % dikarenakan :

1. Anggaran pelatihan pada kegiatan ini hanya diperuntukan untuk

tenaga PNS saja sedangkan untuk tenaga Non PNS di anggarkan pada

kegiatan BLUD.

2. Adanya perbedaan dari cara pembayaran pelatihan, dimana anggaran

pada kegiatan ini hanya membayar biaya pelatihan / seminar /

workshop saja tidak termasuk uang saku dan transpot. Untuk biaya

uang saku dan transpot dibayarkan pada anggaran BLUD sehingga

penyerapan pada anggaran ini rendah.

d) Kegiatan Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping Realisasi sebesar Rp.

1.456.084.897,- dari anggaran sebesar Rp. 2.192.719.800,- atau 66,41 %

dikarenakan adanya sisa anggaran / sisa kontrak pada belanja makan dan

minum pasien. Solusinya adalah dalam perencanaan anggaran akan lebih

32

LAPORAN KINERJA

2018

dimatangkan lagi dan sisa anggaran akan disesuaikan pada anggaran

perubahan.

e) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) Realisasi sebesar Rp. 8.113.371.487,-

dari anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- atau 67,61 % dikarenakan

pendapatan fungsional ada yang masih dalam bentuk piutang sehingga

realisasi mencapai Rp. 8.218.711.962,08,- atau 65,45 %. Sedangkan belanja

BLUD hanya boleh dari pendapatan Fungsioanl BLUD dalam tahun berjalan

sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan realisasi pendapatan.

3.2.3. Alokasi dan Realisasi Belanja RSUD Banten

Pada Tahun 2018, Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni

Rumah Sakit Umum Daerah mendapat alokasi dana kegiatan pembangunan kesehatan

sebesar Rp. 263,581,241,931.- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Delapan

Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Tiga Satu Ribu

Rupiah) kemudian berubah di APBD Perubahan menjadi Rp.244,005,630,643,-(Dua

Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus

Empat Puluh Tiga Rupiah), dengan realisasi keuangan di akhir masa program kegiatan

sebesar Rp.182,432,393,335.-(Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan

Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima

Rupiah) atau sebesar 74.77 % dan realisasi Fisik sebesar 94.95 % terbagi dalam 17

(Tujuh Belas) kegiatan belanja langsung, 1(satu) kegiatan belanja tidak langsung dan

1(satu) kegiatan BLUD. Dari 18 (Delapan Belas) Kegiatan terdapat 9 (Sembilan) Kegiatan

yang realisasi keuangannya dibawah 90%. Secara umum, realisasi fisik semua kegiatan

(delapan belas kegiatan) mencapai 94.95%. Dengan kata lain, hampir semua pekerjaan

atau realisasi fisik telah dilaksanakan. Adapun permasalahan dalam penyerapan

anggaran secara umum disebabkan karena adanya efisiensi anggaran, sisa kontrak dan

penyerapan anggaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan. Adapun kegiatan dengan

penyerapan keuangan dibawah 90% adalah sebagai berikut :

33

LAPORAN KINERJA

2018

a) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah realisasi

keuangan sebesar 17.48% realisasi fisik 17.55% adapun permasalahan

penyerapan dikarenakan oleh biaya perjalan dinas ini menyesuaikan dengan

kebutuhan perjalanannya serta perjalanan dinas yang di biayai oleh anggaran

BLUD. Pada tahun anggaran 2018, belanja perjalanan dinas dibuat terlalu

rinci, kaku dan mengunci pada 8 (delapan) kab/kota. Sementara perjalanan

dinas tidak harus dilakukan ke 8 kab/kota tersebut tetapi menyesuaikan

dengan kebutuhan rumah sakit.

b) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Realisasi keuangan sebesar

59.75% realisasi fisik 87.44% adapun permasalahan penyerapan dan tidak

tercapainya fisik kegiatan ini disebabkan sebagai berikut :

1. Penyediaan pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel/Genset serta

pengadaan instalasi gardu listrik tidak terealisasikan dikarenakan pada

pengadaan genset dan instalasinya sebesar Rp. 4.500.000.000,- sudah

di lelangkan dan sudah ada pemenangnya akan tetapi setelah di telaah

oleh RS dokumen tender / lelang dari penyedia ada kelebihan

penawaran yang lebih besar dari HPS sehingga hasil lelang tersebut di

batalkan oleh pihak RSUD Banten

2. Rehabilitasi Gedung CSSD baru 36% dikarenakan tidak cukup waktu

dalam pelaksanaannya. (dilakukan pergeseran anggaran pada

pertengahan tahun).

3. Pada pengadaan lahan sebesar 2 Hektar; hasil penentuan harga tanah

oleh jasa JKPP/Apraisal lebih rendah dibandingkan dengan rencana

harga pembelian, sehingga harga awal di DPA dapat di efisiensikan,

semula Rp. 40.000.000.000,- terserap 22,200,000,000,- (efisiensi

sebesar Rp. 17.000.000.000).

34

LAPORAN KINERJA

2018

c) Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Realisasi

keuangan sebesar 86.13% realisasi fisik 96.64% adapun permasalahan

penyerapan dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini disebabkan karena

menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan bangunan gedung dan

tempat kerja.

d) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Realisasi keuangan

sebesar 77.15% realisasi fisik 99.52% adapun permasalahan penyerapan

dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini disebabkan karena penyesuaian

kebutuhan penganggaran pada kegiatan penyediaan jasa perkantoran

Non PNS (Honor Pegawai) yang diserap sesuai dengan jumlah tenaga

yang ada pada tahun 2018 serta efisiensi anggaran belanja bahan pakai

habis perkantoran dan efisiensi kontrak tenaga outsourching satpam.

e) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Realisasi keuangan sebesar

80.15% realisasi fisik 100% adapun permasalahan penyerapan

disebabkan karena efisiensi anggaran belanja peningkatan kapasitas

aparatur. Realisasi keuangan menyesuaikan dengan biaya diklat yang

besarannya berbeda-beda.

f) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten

(DAK) Realisasi keuangan sebesar 87.03% realisasi fisik 100% adapun

permasalahan penyerapan disebabkan karena efisiensi kontrak

pengadaan alat kesehatan.

g) Peningkatan sarana dan prasarana Barang Medis Realisasi keuangan

sebesar 80.14% realisasi fisik 91.62% adapun permasalahan penyerapan

dan tidak tercapainya fisik kegiatan ini karena pengadaan alat CSSD tidak

direalisasikan disebabkan rehabilitasi gedung CSSD hanya terealisasi 36%.

h) Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis Realisasi keuangan

sebesar 81.08% realisasi fisik 100% adapun permasalahan penyerapan

disebabkan karena efisiensi kontrak pengadaaan makan dan minum

pasien.

35

LAPORAN KINERJA

2018

i) Pelayanan Kesehatan BLUD Realisasi keuangan sebesar 77.27% realisasi

fisik 100% adapun permasalahan penyerapan disebabkan karena belanja

kegiatan bersumber dana anggaran BLUD disesuaikan dengan kebutuhan

rumah sakit.

36

LAPORAN KINERJA

2018

Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan

mengenai Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten selama Tahun

2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2018 tersebut dibandingkan

dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2018 sebagai tolok

ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap

rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah

kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Secara umum dapat dikatakan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten

dengan nilai Baik, meskipun ada beberapa hal terutama dalam pencapaian sasaran

program yang masih perlu di tekan dimasa yang akan datang mendatang. Selain

itu juga di rasakan perlu untuk meningkatkan peran serta stakeholder dalam upaya

mendukung program pembangunan kesehatan. Upaya pendekatan lintas program

dan lintas sektoral serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung

pembangunan bidang kesehatan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya suatu

pembangunan.

Demikian yang dapat kami susun, semoga Laporan Kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Banten dapat mendukung dalam penyusunan LKIP Pemerintah

Daerah Provinsi Banten.

Plt.KEPALA DINAS KESEHATAN

PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA

2018

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASIDINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

PLT. KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN

UMUM & KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI & PELAPORAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SUMBER DAYA KESEHATAN DAN KEFARMASIAN

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI PENCEGAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATN

KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR


PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN

MASYARAKAT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA KESEHATAN


PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA, SURVAILANS, IMUNISASI, KEFARMASIAN DAN PANGAN

KESEHATAN MASYARAKAT DAN KESEHATAN OLAHRAGA DAN KRISIS KESEHATAN

TATA USAHA

KEPALA SUB BAGIAN

UPTD RSU BANTEN UPTD RSU MALINGPINGKEPALA UPTD

BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT

KEPALA SEKSI

SURVAILANS & PROMKESJA

KEPALA SEKSI

PELAYANAN KESEHATAN

PENGENDALIAN MUTU

KEPALA SEKSI

PELAYANAN LAB KLINIK & LABKESMAS

KEPALA SEKSI

PLT. KEPALA UPTD

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA

Lampiran 2

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan

Tahun 2018

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)

Keuangan (Rp) Realisasi

Keu (%)

Dinas

Kesehatan

Belanja Tidak

langsung

24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58

1 Belanja Tidak

Langsung

24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58

Belanja

Langsung

108,297,891,373 92.27 92,429,962,580 85.35

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

16,975,515,632 13,326,014,781

1 Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

50,000,000 100 42,000,000 84

2 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

63,490,000 97.96 61,745,000 97.25

3 Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor

5,655,802,000 99.85 5,274,339,126 93.26

4 Pemeliharaan

Sarana dan

1,439,424,650 83 1,182,939,270 82.18

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

Prasarana

Kantor

5 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

5,531,674,982 85 4,680,053,343 84.6

6 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

150,000,000 41 52,251,000 34.83

7 Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

2,251,564,000 93.25 1,222,483,387

54.29

8 Penyediaan

Data

Pembangunan

Sektoral

78,870,000 100 33,980,000 43.08

9 Bantuan

Operasional

Kesehatan

(DAK)

1,754,690,000 82 776,223,655 44.24

Program Upaya

Peningkatan

Kesehatan

Masyarakat

6,628,400,000 4,440,343,400

1 Peningkatan

Kesehatan

542,250,000 100 538,349,900 99.28

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

Keluarga dan

Gizi

2 Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

5,613,400,000 99.24 3,505,930,000 62.46

3 Peningkatan

Kesehatan

Lingkungan

324,000,000 92.43 263,826,000 81.43

4 Upaya

Kesehatan Kerja

dan Olahraga

148,750,000 91 132,237,500 88.90

Program

Peningkatan

Akses dan

Mutu

Pelayanan

Kesehatan

65,562,430,841 60,999,645,482

1 Pembinaan

Upaya

Kesehatan

Rujukan

800,000,000 100 749,845,500 93.73

2 Pembiayaan dan

Jaminan

Pemeliharaan

Kesehatan

63,312,430,841 94.98 58,953,630,682 93.12

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

3 Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

Miskin

1,000,000,000 96.59 872,974,800 87.3

4 Kerjasama

Pelayanan

Kesehatan

450,000,000 100 423,194,500 94.04

Program

Pencegahan

dan

Pengendalian

Penyakit

2,457,310,000 2,138,706,000

1 Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Menular

320,280,000 100 295,263,000 92.19

2 Pencegahan,

Pengendalian

Penyakit Tidak

Menular

500,000,000 100 478,920,000 95.78

3 Surveilans,

Imunisasi dan

Krisis

Kesehatan

650,000,000 85 444,900,000 68.45

4 Upaya

Kesehatan Jiwa

700,000,000 100 673,140,000 96.16

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

5 Pencegahan,

Pengendalian

Penyakit

Menular

Bersumber

Binatang

287,030,000 94.83 246,483,000 85.87

Program

Pemberdayaan

Sumberdaya

Kesehatan dan

Kefarmasian

6,413,410,000 4,616,609,092

1 Perencanaan

dan

Pendayagunaan

Sumber Daya

2,900,000,000 100 1,610,576,500

55.54

2 Ketersediaan

Obat Publik dan

Perbekalan

Kesehatan

3,111,525,000 99 2,639,590,192 84.83

3 Pengendalian,

Pengawasan

Produk dan

Distribusi

198,491,000 89.08 187,200,000 94.31

4 Sarana dan

Prasarana

Kefarmasian

(DAK)

203,394,000 100 179,242,400 88.13

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

Balai

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

3,480,980,000.00 1,949,270,746.00

1 Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor pada

Balai Kesehatan

Kerja

Masyarakat

200,000.00 100 200,000 100

2 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor pada

Balai Kesehatan

Kerja

Masyarakat

551,100,000.00 88.84 424,591,300 77.04

3 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada Balai

Kesehatan Kerja

Masyarakat

2,599,680,000.00 75.70 1,247,675,951

47.99

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

4 Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

pada Balai

Kesehatan Kerja

Masyarakat

330,000,000.00 92 276,803,495 83.88

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Kerja

Masyarakat

1,199,880,000.00 312,505,000.00

1 Pelayanan

Kesehatan bagi

Masyarakat

Pekerja dan

Masyarakat di

Lingkungan

Kerja

249,880,000.00 70 125,040,000 50.04

2 Peningkatan

Pembinaan

Promosi dan

Survailans

Kesehatan Kerja

200,000,000.00 100 187,465,000 93.73

3 Pelayanan

Kesehatan

(BLUD)

750,000,000.00 0 0 0

Balai Labkesda

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

4,899,262,035.00 3,983,348,033

1 Pengadaan

Sarana

Prasarana

Kantor pada

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

1,979,103,140.00 78.02 1,521,047,508 76.86

2 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

Kantor pada

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

659,777,300.00 90.98 599,575,750 90.88

3 Penyediaan

Barang dan

Jasa

Perkantoran

pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

2,060,381,595.00 95.02 1,844,905,475 89.54

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisa

si Fisik

(%)


Keu (%)

4 Rapat

Koordinasi

Kedalam dan

Keluar Daerah

pada Balai

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

200,000,000.00 9 17,819,300 8.91

Program

Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

680,702,865.00 663,520,046.00

1 Pelayanan

Laboratorium

Klinik dan

Laboratorium

Kesehatan

Masyarakat

198,722,865.00 100 183,322,106 92.25

2 Pengendalian

Mutu

Laboratorium

Kesehatan

Daerah

481,980,000.00 99.91 480,197,940 99.63

JUMLAH 133,048,891,373 93.45 114,848,335,367 86.32

Anggaran dan Realisasi Belanja RSUD Malingping

Tahun 2018

NO KEGIATAN PAGU REALISASI

KEUANGAN (%)

FISIK

(%)

I BELANJA TIDAK

LANGSUNG

18.360.000.000,

00

15.627.379.759,0

0 85,12

97,00

II BELANJA

LANGSUNG

42.873.367.984,

00

37.155.319.549,0

0 86,66

90,10

A

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

33.405.981.555,

00

28.850.539.347,0

0 86,36

97,50

1

Perencanaan

Evaluasi dan

Pelaporan

50.240.000,00 46.880.000,00 93,31

100,00

2

Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset pada

RSUD Malingping

28.140.000,00 23.900.000,00 84,93

100,00

3

Pengadaan Sarana

Dan Prasarana

kantor

24.034.723.185,0

0

22.210.574.688,0

0 92,41

95,00

4

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

1.396.140.000,00 615.146.377,00 44,06

51,67

5

Penyediaan Barang

dan Jasa

Perkantoran

6.861.088.370,00 5.215.499.944,00 76,02

77,22

6

Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam

dan Keluar Daerah

Pada RSUD

Malingping

510.650.000,00 510.340.000,00 99,94

100,00

7

Peningkatan

Kapasitas Aparatur 525.000.000,00 228.198.338,00 43,47

50,00


KEUANGAN (%)

FISIK

(%)

pada RSUD

Malingping

B

Peningkatan Mutu

Layanan Kesehatan

Masyarakat

9.467.386.429,0

0 8.304.780.202,00 87,72

95,54

8

Mutu Penunjang

Medis RSUD

Malingping

4.385.980.138,00 3.983.718.814,00 90,83

100,00

9

Etika dan Mutu

Pelayanan RSUD

Malingping

33.780.000,00 31.070.000,00 91,98

100,00

10

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rawat

Inap RSUD

Malingping

61.170.000,00 53.170.000,00 86,92

100,00

11

Peningkatan Mutu

Pelayanan Rawat

Jalan dan Rawat

Khusus RSUD

Malingping

44.200.000,00 41.200.000,00 93,21

100,00

12

Mutu Penunjang

Non Medis RSUD

Malingping

2.192.719.800,00 1.456.084.897,00 66,41

87,50

13

Pengembangan

Mutu Pelayanan

Kesehatan dan

Kerjasama RSUD

Malingping

98.490.000,00 88.490.000,00 89,85

100,00

14

Sarana Pendukung

Pelayanan

Kesehatan RSUD

Malingping ( DAK )

2.651.046.491,00 2.651.046.491,00 100,0

0

100,00


KEUANGAN (%)

FISIK

(%)

III Pelayanan

Kesehatan (BLUD)

12.000.000.000,

00 8.113.371.487,00 67,61

90,00

JUMLAH 73.233.367.984,

00

60.896.070.795,0

0 83,15

90,52

Anggaran dan Realisasi Belanja RSUD Banten

Tahun 2018

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keuangan

(%)

UPT Rumah Sakit

Umum Daerah

Banten

244.005.630.643

,-

94.95

182,432,393,335.0

0

74.77

Belanja Tidak

langsung

35,970,000,000 100

32,305,105,602

89,81

1 Belanja Tidak

Langsung

35,970,000,000 100

32,305,105,602

89,81

Belanja Langsung 208,035,630,643 94.08 150,127,287,733 72.16

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

119,171,424,799 92.13 80,263,361,455 67.35

1 Koordinasi dan

Konsultansi Ke

Dalam dan Keluar

Daerah

254,480,000.00 17.55 44,489,001.00 17.48

2 Penyusunan

Laporan Kinerja

Keuangan dan

Neraca Aset

12,000,000.00 100.00 12,000,000.00 100

3 Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

13,050,000.00 100

12,500,000.00

95.79

4 Pengadaan Sarana

Prasarana Kantor

70,792,040,868.0

0

87.44

42,296,796,097.00

59.75

5 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

2,527,344,000.00 100 2,176,832,300.00 86.13

6 Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

39,818,760,000.0

0

99.52 30,718,902,908 77.15

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keuangan

(%)

7 Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

112,600,700.00 100

90,250,953.00

80.15

8 Penyediaan Data

Pembangunan

Sektoral

20,000,000.00 100

19,600,000.00

98

9 Pengadaan Sarana

Prasarana

Kesehatan Dana

Alokasi

Khusus/DAK

5,621,149,231.00 100

4,891,990,196.00

87.03

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

88,864,205,844 96.69 69,863,926,278 78.62

1 Pemantauan

Pelayanan

100,300,000.00

100

97,141,000.00

96.85

2 Operasional

Pelayanan

13,100,000.00

100

12,099,000.00

92.36

3 Asuhan dan Etika

Perawatan

22,140,000.00

100

22,140,000.00

100

4

Pembinaan dan

Pengembangan

Keperawatan

12,360,000.00

100

12,360,000.00

100

5

Pengelolaan

Barang Medis

RSUD Banten

35,129,501,844.0

0

91.62

28,152,402,065.00

80.14

6

Pengelolaan

Barang Non Medis

RSUD Banten

3,458,384,000.00

100

2,804,019,880.00

81.08

7 Sistem Informasi

Manajemen RS

120,000,000.00

100

119,658,200.00

99.72

NO PROGRAM /

KEGIATAN

PAGU (Rp) Realisasi

Fisik (%)


Keuangan

(%)

8 Rekam Medis

8,420,000.00

100

8,420,000.00

100

9 Pelayanan

Kesehatan BLUD

50,000,000,000.0

0

100

38,635,686,133.00

77.27

JUMLAH 244,005,630,643 94.95 182,432,393,335 74.77

PENGUKURAN KINERJA

1.

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan 90 70 75 107.14 90 91.5 101.67

*PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018

TARGET REALISASI CAPAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI CAPAIAN (%)

1 Persentase Penduduk Yang Memiliki Jaminan Kesehatan 90 90 91.5 101.67 76,313,733,706 68,730,985,620 90.06

2.


1 Angka Kematian Bayi (AKB) (satuan : 1/1000 KH) 31 1.82 31 4.6 100

2 Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan : 1 /1000 KH) 304 94 304 100 100

** PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018


1 Angka Kematian Bayi (AKB) (satuan : 1/1000 KH) 31 31 4.6 100

2 Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan : 1 /1000 KH) 304 304 100 100

3.


1 Angka Harapan Hidup (Satuan : Tahun) 69.76 69.46 69.76 69.49 99.61

***PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018


1 Angka Harapan Hidup (Satuan : Tahun) 69.76 69.76 69.49 99.61 250,908,998,627 187,282,607,282 74.64

NO INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET

RENSTRA/RPJMD

KINERJA ANGGARAN


RENSTRA/RPJMD

KINERJA ANGGARAN


RENSTRA/RPJMD

REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018

TUJUAN/SASARAN : MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN, MENJAMIN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT SERTA MENURUNNYA JUMLAH KESAKITAN, KEMATIAN

AKIBAT PENYAKIT MENULAR LANGSUNG, PENYAKIT BERSUMBER BINATANG, PENYAKIT TIDAK MENULAR, PENYAKIT JIWA


RENSTRA/RPJMD


TUJUAN / SASARAN : MENINGKATNYA KESEHATAN IBU DAN ANAK SERTA KESADARAN GIZI KELUARGA, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK MELAKSANAKAN POLA HIDUP SEHAT DENGAN GERAKAN

MASYARAKAT HIDUP SEHAT.


RENSTRA/RPJMD



RENSTRA/RPJMD

KINERJA

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Banten

Dr. M. Yusuf, S.Sos, M.Si

NIP. 19650824 198712 1 002

ANGGARAN

6,628,400,000 4,440,343,400 66.99

TUJUAN / SASARAN : MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SERTA TERJAMINNYA PELYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT.

Dinas kesehatan Provinsi Banten

Jl. Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Curug Serang Banten

No. Tlpn (0254) 267023

Documents

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN · SAMBUTAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN i LKIP 2018 P uji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada