Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA (RENJA)
T.A 2019
DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang……………………………………………...
1.2 Landasan Hukum……………………………………….......
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………..
1.4 Sistematika Penulisan………………………………………
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKES
TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra …………
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ………………………………...
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinkes …………
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD …………………
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2019
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ………………………..
3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………...
BAB IV PENUTUP
4.1 Penutup ……………………………………………………..
1
4
6
7
9
21
25
26
30
32
33
38
1 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disingkat Renja
OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja
(Renja) OPD mengacu pada Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang wajib disusun
oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 -
2022, dan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017 – 2022.
Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan
kerangka anggaran.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan
dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.
Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu rangkaian proses yang berorientasi kepada
hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, kemampuan serta faktor yang mempengaruhi (internal–eksternal) dan kendala yang
ada atau yang mungkin timbul. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan memuat tentang
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2018 serta Kebijakan
Pembangunan Kesehatan, Prioritas dan sasaran pembangunan kesehatan, serta rencana kerja
dan pendanaan / pagu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten
2 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten Tahun 2019, serta merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
Dalam rangka Penyusunan rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun
2019 telah menempuh beberapa tahapan mulai dari : Penyusunan rancangan Renja,
Pembahasan Renja OPD pada Forum Renja OPD, Verifikasi Renja oleh BAPPEDA,
penyesuaian rancangan Renja OPD penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Provinsi Banten tahun 2019 sebelum ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Banten. Sejalan dengan Penyusunan Rencana Kerja tahun 2019, Dinas
Kesehatan Provinsi Banten telah menyesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan
bidang kesehatan pada RKPD Provinsi Banten, Tema RKPD Provinsi Banten pada Tahun
2019 yaitu “Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana wilayah” yang
merupakan penjabaran RPJMD Ke-4 (Tahap akselerasi II). Isu strategis dan prioritas
pembangunan kesehatan pada Tahun 2019 ditujukan pada Meningkatkan Aksebilitas dan
Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas. Program Prioritas bidang kesehatan
sebagaimana tercantum pada RKPD Banten 2019 : 1. Penyediaan jaminan kesehatan
masyarakat miskin ; 2. Rekutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan strategis
lainnya ; 3. Pengendalian penyakit menular ; 4. Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (buffer stock) Provinsi ; 5. Pengendalian peredaran obat dan makanan ; 6.
Pembangunan RumahSakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat ; 7.
Pembangunan RumahSakit Banten Selatan ; 8. Pengembagan RSUD Banten SebagaiRS.
Rujukan regional ; 9. Pengembangan Rumah Sakit Malingping.
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017-2022 disusun untuk
memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi
Banten terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran
strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan
Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.
Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas
Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai
3 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT).
Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari kegiatan
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang
dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program
kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan
Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang
mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang
terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah
Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang, kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan
program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan.
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari
kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan
Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan. Indikator yang ingin dicapai yaitu
Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan
Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
4 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari
kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan
kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang
ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.
7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
8. Pada program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat terdiri dari kegiatan
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja dan
Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja. Adapun indikator yang
ingin dicapai yaitu Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja
di wilayah kerja BKKM.
Pada Tahun 2019 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
tidak dilaksanakan, dikarenakan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait struktur
UPT Dinas Balai Kesehaan Kerja Masyarakat tidak direkomendasikan terdapat dalam unit
UPT Dinas Kesehatan. Sebagai tindak lanjut atas evaluasi Kementerian Dalam Negeri
maka telah terbit Peraturan Gubernur No Tahun 2018 Terkait Struktur Organisasi Teknis
Kegiatan UPT Dinas. Dalam Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa struktur UPT
Dinas Kesehatan meliputi Balai Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Pelatihan
Kesehatan sebagai pengganti atas Balai Kesehatan Kerja Masyarakat. Dikarenakan RPJMD
2017-2022 belum dilakukan revisi, maka Unit Pelatihan Kesehatan dimasukkan dalam
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2019 ini dijadikan
sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran berupa rencana
kerja dan anggaran (RKA) yang kemudian dilanjutkan pada penyusunan dokumen
pelaksanaan dan anggaran (DPA).
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi
Banten disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
6 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 26);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011
No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66).
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Provinsi Banten Tahun 2019 dimaksudkan untuk
memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di
Provinsi Banten pada tahun 2019 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan
berkesinambungan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Provinsi Banten dimaksudkan untuk :
1. Menetapkan Prioritas Pembangunan bidang Kesehatan tahun 2019;
2. Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2019;
3. Menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang dijabarkan dalam
program dan kegiatan.
7 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten
tahun 2019 adalah :
1. Menjadi acuan penyusunan Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kegiatan tahun 2019
dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun
2019.
3. Sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2019.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2019 disajikan dengan sistematika
sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB. I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Latar belakang, mengemukakan secara ringkas tentang pengertian Renja Dinkes,
proses penyusunan Renja Dinkes, dan mengemukakan keterkaitan Renja Dinkes
dengan Dokumen RKPD, dengan Renstra Dinkes, dan serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD
1.2 Landasan Hukum
Pada bagian ini menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur
organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinkes, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinkes
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan penyusunan Renja Dinkes.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinkes, serta garis besar isi
dokumen
8 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN LALU
2
.
1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan.
Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinkes
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinkes
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinkes tahun-tahun
sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinkes tahun lalu, dan
realisasi Renstra Dinkes mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinkes dan/atau
realisasi APBD untuk dinkes.
2
.
2
Analisis Kinerja Pelayanan Dinkes
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinkes berdasarkan indicator
kinerja yang sudah ditentukan maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2
.
3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Memuat uraian kinerja pelayanan Dinkes, permasalahan atau hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes, Tantangan dan peluang
dalam meningkatkan pelayanan Dinkes dan formulasi isu-isu penting untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan
2
.
4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Memuat uraian mengenai proses membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan.
2
.
5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Menguaraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan.
BAB. III TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN
3
.
1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Bagian ini memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinkes
3
.
2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinkes
Bagian ini memuat Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinkes yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra Dinkes.
3 Program dan Kegiatan
9 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
.
3
Memuat penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi
program dan kegiatan, tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan
kegiatan)
BAB. IV PENUTUP
4
.
1
Penutup.
Bagian ini memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Dinkes
LAMPIRAN – LAMPIRAN
9 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Tahun 2018 dilakukan secara berkesinambungan terhadap Program dan Kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi,
kemajuan visi dan misi sebagai bahan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan
dan pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi program
kegiatan dilaksanakan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk
memberikan penjelasan keberhasilan ataupun kelemahan / kegagalan dalam
pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran.
Pada Tahun 2018, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Kesehatan Provinsi mendapat alokasi dana Kegiatan Pembangunan
Kesehatan pada APBD-Murni sebesar Rp. 203.747.378.000,- (Dua Ratus Tiga
Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan
Ribu Rupiah) kemudian pada APBD-Perubahan menjadi Rp. 133.048.891.373,-
(Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi
keuangan sebesar Rp. 114.848.335.367,- (Seratus Empat Belas Miliar Delapan
Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus
Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sampai dengan bulan Desember yang terbagi
dalam 39 kegiatan (Belanja Langsung), 1 Kegiatan (Belanja Tidak Langsung) dan
2 Kegiatan (Pendapatan).
Terdapat 24 Kegiatan dari 39 Kegiatan pada Belanja Langsung yang
penyerapan anggarannya dibawah 90%. Permasalahan pada penyerapan belanja
langsung Urusan Wajib Kesehatan tersebut secara umum pekerjaan atau realisasi
fisik telah dilaksanakan 100% adapun permasalahan disebabkan karena adanya
efisiensi pada anggaran. Adapun kegiatan dengan penyerapan keuangan dibawah
90% adalah sebagai berikut :
a) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
84% : Pekerjaan telah dilaksanakan 100%, adapun permasalahan
10 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
diakibatkan adanya anggaran yang tidak terserap terkait belanja honor
narasumber dikarenakan narasumber tidak hadir.
b) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 82.18% : Pekerjaan
telah dilaksanakan 83% adapun permasalahan secara umum dikarenakan
terdapat efisiensi anggaran pekerjaan. Terdapat efisiensi pada
Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2 Dinkes Prov
Banten disesuaikan dengan kebutuhan serta pada pekerjaan Pemeliharaan
Gedung Farmasi tidak dilaksanakan dikarenakan alokasi anggaran yang
tersedia tidak mencukupi kebutuhan perbaikan gedung farmasi.
c) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 84.6% : Pekerjaan
Telah dilaksanakan 85%, adapun permasalahan yaitu terdapat efisiensi
berdasarkan temuan BPKP pada belanja jasa outsourching tenaga
kebersihan, pada belanja cetak pada triwulan IV tidak dilaksanakan
dikarenakan stok barang masih tersedia.
d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur 34.83% : Pekerjaan Telah
dilaksanakan 41%, adapaun rendahnya penyerapan anggaran yaitu belanja
Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan pada
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dikarenakan perubahan SOTK Balai
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat menjadi UPTD Pelatihan Kesehatan
(Peraturan Gubernur Banten No 19 Tahun 2018).
e) Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah
Penyerapan anggaran sebesar 54.29% : Pekerjaan Telah dilaksanakan
93,25% adapun rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan alokasi
anggaran melebihi yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan
undangan / perjalan dinas yang ada pada Tahun 2018.
f) Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral sebesar 43,08 % :
Pekerjaan atau realisasi fisik sebesar 100%, rendahnya serapan anggaran
dikarenakan adanya efisiensi pada kode rekening uang saku peserta
pertemuan penyusunan profil dibayarkan sesuai dengan jumlah peserta
yang hadir.
g) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) sebesar 44,24 % :
Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 82%, adapun
penyerapan yang rendah disebabkan oleh penyaluran anggaran DAK
melalui transfer daerah tahap satu dilaksanakan pada bulan Juni 2018,
11 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Proses pengajuan LS dan TU baru dapat dilaksanakan pada akhir Juli.
Pada Tolok Ukur Rujukan Spesimen sebesar Rp. 344.470.000 tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus rujukan spesimen kesehatan
masyarakat.
h) Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar
62,46 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar
99.24%. Pada Tolok Ukur Kerjasama Ormas dan Dunia Usaha dalam
mendukung program Germas terdapat beberapa sub tolok ukur kegiatan
yang di efisiensi seperti pada kegiatan Roadshow Germas ke 8
Kabuapten/Kota Se Provinsi Banten. Adanya Efisiensi meliputi Belanja
Sewa Tempat, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Jasa Narasumber.
Belanja sewa Tempat tidak di serap dengan alasan memanfaatkan fasilitas
pemerintahan yang ada. Adanya efisiensi nilai kontrak berdasarkan Hasil
Pemeriksaan Dokumen Kontrak Oleh BPKP. (Rp.200.000.000 Sewa
Gedung dan Rp.800.000.000 Belanja Promosi dan Publikasi di media TV
lokal).
i) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan sebesar 81.43% :
Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 92,43%, adapun
permasalahan yaitu pada kegiatan Village STBM Activities di kawasan
wisata Provinsi Banten, kawasan wisata Banten lama dan kampanye CTPS
belanja cetak tidak dilaksanakan dikarenakan media promosi yang akan
digunakan masih tersedia. Pada kegiatan dukungan Health City Summit
terdapat efisiensi pada belanja penginapan disesuaikan dengan jumlah
peserta yang telah terkonfirmasi akan menginap pada kegiatan dimaksud.
Efiensi pada belanja narasumber disesuaikan dengan kehadiran
narasumber.
j) Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga anggaran sebesar
88,90 % : Pekerjaan atau realisasi fisik dilaksanakan sebesar 91%,
rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan tidak terlaksananya satu
kegiatan review implementasi yang dilaksanakan di Kota Tangerang
dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tidak bisa mengundang
seluruh pengelola program kesehatan kerja dan olah raga pada Puskesmas
dalam satu waktu.
12 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
k) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin sebesar 87,3
% : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 96.59%,
adapun permasalahan yaitu karena adanya perubahan kode rekening dari
Honorarium Tim Medis menjadi Uang Saku Tim Medis yang berakibat
adanya sisa anggaran pada setiap tolok ukur.
l) Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan sebesar 68.45%
: Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 85%, adapun
permasalahan yaitu pada tolok ukur Penguatan imunisasi rutin, honor
KOMDA KIPI terdapat sisa anggaran dikarenakan untuk PNS tidak
diperbolehkan mendapatkan honor, ada satu sub tolok ukur yang tidak
dilaksanakan dikarenakan tidak adanya kasus kejadian ikutan pasca
imunisasi. Pada tolok ukur Peningkatan kapasitas KAB/Kota dalam SKDR
(Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon adanya perlengkapan KLB yang
tidak diserap dikarenakan masih tersedianya stok perlengkapan KLB.
m) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber
Binatang 85,87 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan
sebesar 94.83%, adapun permasalahan yaitu karena adanya Efisiensi
penyerapan perlengkapan peserta kegiatan, Kasus DBD di seluruh
Kab./Kota cenderung menurun dan kebutuhan pengendalian kasus melalui
pelaksanaan fogging masih dapat di tanggulangi oleh Kab./Kota. Sehingga
permintaan Fogging menggunakan APBD Provinsi menurun, Efisiensi
harga penyediaan larvasida malaria.
n) Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya sebesar
55,54 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%,
adapun permasalahan yaitu pada pemilihan tenaga kesehatan teladan Tk
Provinsi Banten belanja hadiah tidak direalisasikan, Efisiensi pada
Rekrutmen dan pembekalan tenaga kesehatan penugasan khusus dimana
belanja psikotes lebih rendah dari alokasi pagu anggaran, Pada pelatihan
fungsional bidang kesehatan terdapat efisiesi belanja pengiriman peserta
pelatihan disesuaikan dengan PNBP.
o) Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
sebesar 84,83 % : Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan
sebesar 99%, adapun permasalahan yaitu karena pada pengadaan obat
melalui mekanisme E-Purchasing/E-Katalog terdapat penolakan dari pihak
13 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
penyedia dengan alasan tidak tersedia bahan baku obat / kuota sudah
habis.
p) Kegiatan Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK) sebesar 88,13 %
: Pekerjaan atau realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 100%, adapun
permasalahan yaitu karena adanya efisiensi nilai kontrak / pekerjaan.
q) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 77,04 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 88.84%, adapun permasalahan
yaitu Hal ini dikarenakan turunnya kegiatan pelayanan di BKKM
dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT.
Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan)
mengakibatkan rendahnya limbah medis yang dihasilkan sehingga
anggaran tidak perlu digunakan dan efisensi pemeliharaan alat kantor
dikarenakan pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.
r) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 47.99 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 75.70%, adapun permasalahan
yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi
perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit
pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami
kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan
(Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi)
sehingga banyak tenaga medis dan paramedis yang mengundurkan diri,
pelaksanaan pembelian ATK dilakukan se efisien mungkin mengingat
kegiatan pada BKKMwaktu operasionalnya belum diketahui secara pasti,
belanja promosi dan publikasi tidak dilaksanakan.
s) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 83,88 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 92%, adapun permasalahan
yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi
perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit
pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami
kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan
(Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi).
14 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
t) Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan
Masyarakat di Lingkungan Kerja sebesar 50,04 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 70%, adapun permasalahan
yaitu adanya efisiensi anggaran dikarenakan teknis masa transisi
perubahan UPT BKKM menjadi UPT. Pelatihan Kesehatan (unit
pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan) oleh karena itu mengalami
kendala tidak terserap anggaran seperti yang telah direncanakan
(Anggaran disesuaikan kebutuhan operasional BKKM pada masa transisi).
u) Kegiatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) pada BKKM sebesar 0% :
Fisik 0%, adapun permasalahan yaitu adanya efisiensi anggaran
dikarenakan teknis masa transisi perubahan UPT BKKM menjadi UPT.
Pelatihan Kesehatan (unit pelayanan kesehatan menjadi unit pelatihan)
oleh karena itu mengalami kendala tidak terserap anggaran seperti yang
telah direncanakan.
v) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 76.86 % : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 78.02%, adapun permasalahan
yaitu pengadaan barang melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan karena
id paket pada e-catalog 2018 tidak ada sehingga metode pengadaan
dialihkan melalui pengadaan langsung.
w) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 89.54% : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 95.02%, adapun permasalahan
yaitu pengadaan barang melalui e-catalog tidak dapat dilaksanakan karena
id paket pada e-catalog 2018 tidak ada sehingga metode pengadaan
dialihkan melalui pengadaan langsung.
x) Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 8.91% : Pekerjaan atau
realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 9%, adapun permasalahan yaitu
perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga dana
dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat direalisasikan, dana
Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas aparatur tidak dapat
direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan
pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan.
15 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Tabel 2.1
Realisasi Belanja Dinas Kesehatan APBD Tahun 2018
NO PROGRAM /
KEGIATAN PAGU (Rp)
Re Fisik
(%) Keuangan (Rp)
Re Keu
(%)
Dinas Kesehatan
Belanja Tidak
langsung 24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58
1 Belanja Tidak
Langsung 24,751,000,000 100 22,418,372,787 90.58
Belanja Langsung 108,297,891,373 92.27 92,429,962,580 85.35
Program Tata Kelola
Pemerintahan 16,975,515,632 13,326,014,781
1
Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan
Neraca Aset
50,000,000 100 42,000,000 84
2 Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan 63,490,000 97.96 61,745,000 97.25
3 Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor 5,655,802,000 99.85 5,274,339,126 93.26
4 Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor 1,439,424,650 83 1,182,939,270 82.18
5 Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran 5,531,674,982 85 4,680,053,343 84.6
6 Peningkatan Kapasitas
Aparatur 150,000,000 41 52,251,000 34.83
7
Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah
2,251,564,000 93.25 1,222,483,387 54.29
8 Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral 78,870,000 100 33,980,000 43.08
9 Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK) 1,754,690,000 82 776,223,655 44.24
Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
6,628,400,000 4,440,343,400
1 Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Gizi 542,250,000 100 538,349,900 99.28
2
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
5,613,400,000 99.24 3,505,930,000 62.46
16 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
NO PROGRAM /
KEGIATAN PAGU (Rp)
Re Fisik
(%) Keuangan (Rp)
Re Keu
(%)
3 Peningkatan Kesehatan
Lingkungan 324,000,000 92.43 263,826,000 81.43
4 Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga 148,750,000 91 132,237,500 88.9
Program Peningkatan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan
65,562,430,841 60,999,645,482
1 Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan 800,000,000 100 749,845,500 93.73
2
Pembiayaan dan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
63,312,430,841 94.98 58,953,630,682 93.12
3 Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat Miskin 1,000,000,000 96.59 872,974,800 87.3
4 Kerjasama Pelayanan
Kesehatan 450,000,000 100 423,194,500 94.04
Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit
2,457,310,000 2,138,706,000
1
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
320,280,000 100 295,263,000 92.19
2
Pencegahan,
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
500,000,000 100 478,920,000 95.78
3 Surveilans, Imunisasi
dan Krisis Kesehatan 650,000,000 85 444,900,000 68.45
4 Upaya Kesehatan Jiwa 700,000,000 100 673,140,000 96.16
5
Pencegahan,
Pengendalian Penyakit
Menular Bersumber
Binatang
287,030,000 94.83 246,483,000 85.87
Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian
6,413,410,000 4,616,609,092
1
Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber
Daya
2,900,000,000 100 1,610,576,500 55.54
17 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
NO PROGRAM /
KEGIATAN PAGU (Rp)
Re Fisik
(%) Keuangan (Rp)
Re Keu
(%)
2
Ketersediaan Obat
Publik dan Perbekalan
Kesehatan
3,111,525,000 99 2,639,590,192 84.83
3
Pengendalian,
Pengawasan Produk dan
Distribusi
198,491,000 89.08 187,200,000 94.31
4 Sarana dan Prasarana
Kefarmasian (DAK) 203,394,000 100 179,242,400 88.13
Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
Program Tata Kelola
Pemerintahan 3,480,980,000.00 1,949,270,746.00
1
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor pada
Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
200,000.00 100 200,000 100
2
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
pada Balai Kesehatan
Kerja Masyarakat
551,100,000.00 88.84 424,591,300 77.04
3
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran pada
Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat
2,599,680,000.00 75.7 1,247,675,951 47.99
4
Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai
Kesehatan Kerja
Masyarakat
330,000,000.00 92 276,803,495 83.88
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Kerja Masyarakat
1,199,880,000.00 312,505,000.00
1
Pelayanan Kesehatan
bagi Masyarakat
Pekerja dan Masyarakat
di Lingkungan Kerja
249,880,000.00 70 125,040,000 50.04
2
Peningkatan Pembinaan
Promosi dan Survailans
Kesehatan Kerja
200,000,000.00 100 187,465,000 93.73
3 Pelayanan Kesehatan
(BLUD) 750,000,000.00 0 0 0
18 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
NO PROGRAM /
KEGIATAN PAGU (Rp)
Re Fisik
(%) Keuangan (Rp)
Re Keu
(%)
Balai Labkesda
Program Tata Kelola
Pemerintahan 4,899,262,035.00 3,983,348,033
1
Pengadaan Sarana
Prasarana Kantor pada
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
1,979,103,140.00 78.02 1,521,047,508 76.86
2
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Kantor
pada Balai
Laboratorium
Kesehatan Daerah
659,777,300.00 90.98 599,575,750 90.88
3
Penyediaan Barang dan
Jasa Perkantoran pada
Balai Laboratorium
Kesehatan Daerah
2,060,381,595.00 95.02 1,844,905,475 89.54
4
Rapat Koordinasi
Kedalam dan Keluar
Daerah pada Balai
Laboratorium
Kesehatan Daerah
200,000,000.00 9 17,819,300 8.91
Program Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
680,702,865.00 663,520,046.00
1
Pelayanan
Laboratorium Klinik
dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
198,722,865.00 100 183,322,106 92.25
2
Pengendalian Mutu
Laboratorium
Kesehatan Daerah
481,980,000.00 99.91 480,197,940 99.63
JUMLAH 133,048,891,373 93.45 114,848,335,367 86.32
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun
2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD 2017-2018 serta penetapan
kinerja (PERKIN) Tahun 2018 dengan realisasinya. Terdapat 2 (Dua) tujuan
19 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
dengan 4 (Empat) Indikator sasaran yang didukung 7 (Tujuh) Program dengan 14
(Empat Belas) Indikator sasaran program pada Dinas Kesehatan. Adapun Target
capaian kinerja dan realisasi pencapaian target Tahun 2018 dapat diilustrasikan
dalam tabel 2.2.
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Program
Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Target
RPJMD
Capaian
Target
Tingkat
Capaian
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Nilai IKM
(Satuan: Skala (1-
4))
2.8 2.8 100
Program Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Persentase
Persalinan di
fasilitas pelayanan
kesehatan (Satuan:
%)
65 84.35 129.77
Persentase balita
gizi buruk yang
dirawat dan
ditangani (Satuan:
%)
100 100 100
Persentase
Kab/Kota yang
telah mendapatkan
dukungan program
kesehatan
masyarakat
(Satuan: %)
55 50 90.91
Program
Peningkatan
Akses dan Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Presentase
Penduduk yang
mendapatkan
Jaminan Pelayanan
Kesehatan
(Satuan: %)
90 91.5 101.67
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi
(FKTP. FKRTL.
Laboratorium)
(Satuan: %)
65 75.21 115.71
20 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Target
RPJMD
Capaian
Target
Tingkat
Capaian
Persentase
Terbangunnya
Rumah Sakit Jiwa
dan Pusat
Rehabilitasi
Ketergantungan
Obat (Satuan: %)
20 20 100
Perentase
Pembangunan
Rumah Sakit
Banten Selatan
(Satuan: %)
20 20 100
Program
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit
Persentase
Kab/Kota yang
telah mendapatkan
dukungan program
pencegahan.
pengendalian
penyakit dan krisis
kesehatan (Satuan:
%)
75 75 100
Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian
Jumlah
Dokter/Dokter
Gigi. Tenaga
Kesehatan yang
diRekrut dan
ditingkatkan
Kompetensinya
(Satuan: satuan
orang)
70 70 100
Presentase
Pemenuhan Obat
Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
(Satuan: %)
70 95.33 136.19
Persentase
Pembinaan Sarana
Kefarmasian
(Satuan: %)
50 31.06 62.11
Program
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Persentase Jenis
Pemeriksaan
Laboratorium
kesehatan yang di
layani (Satuan: %)
32 32 100
21 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Tujuan/Sasaran/
Program
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Target
RPJMD
Capaian
Target
Tingkat
Capaian
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Kerja
Masyarakat
Persentase
Perusahaaan yang
mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Kerja di
wilayah kerja
BKKM (Satuan:
%)
6.4 6.4 100
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Capaian SPM
Pelayanan Medis
RSUD Banten
(Satuan: %)
70 70 100
Capaian SPM
Pelayanan
Keperawatan
RSUD Banten
(Satuan: %)
88 88 100
Capaian
pemenuhan
Standar Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit Banten
(Satuan: %)
70 69 98.57
Cakupan kualitas
pelayanan sesuai
SPM Rumah Sakit
Umum Malingping
(Satuan: %)
60 48 80
Bed Occupancy
Ratio (BOR)
RSUD Malingping
(Satuan: %)
40 17.99 44.98
Indeks kepuasan
pelanggan (Satuan:
%)
60 44.5 74.17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Banten berfokus pada
pencapaian 3 (Tiga) sasaran pembangunan kesehatan yang tertuang dalam
dokumen RPJMD. Pada Sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatnya kesehatan ibu dan
anak serta kesadaran gizi keluarga, dan peran serta masyarakat untuk
22 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
melaksanakan pola hidup sehat dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan
indikator sasaran Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1000 kelahiran hidup) Target
31/1000 KH dan Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 kelahiran hidup) target
304/100.000 KH dengan realisasi AKB pada Tahun 2018 sebesar 4.6/1000 KH
dan AKI 100/100.000 KH. Terdapat gap perbedaan target dan realisasi AKI dan
AKB dikarenakan adanya perbedaan penentuan mekanisme penghitungan. Pada
penentuan target dihitung menggunakan data survei demografi kesehatan
Indonesia (SDKI) tahun 2013 sedangkan pada realiasi menggunakan data laporan
fasilitas kesehatan (tidak menggambarkan kondisi pada populasi).
Dalam upaya mencapai penurunan AKI dan AKB didukukung oleh
program upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program ini
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 3 kegiatan, yaitu :
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan
serta Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga. Adapun indikator outcome
pada program upaya peningkatan kesehatan masyarakat sebagai berikut :
1. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Target : 65%,
Realisasi : 84.3%, Capaian 129.69%. Sasaran Ibu hamil pada Tahun 2018
sebanyak 254,428 Ibu hamil dengan capaian Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan sebesar 214,602 Ibu hamil.
2. Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Target : 100%,
Realisasi 100%, Capaian 100%. Jumlah kasus gizi buruk pada Tahun 2018
sebanyak 1.658 kasus. Gizi buruk yang ditangani/dirawat sebanyak 1.658
kasus.
3. Persentase Kab / Kota yang telah mendapatkan dukungan program
kesehatan masyarakat Target 55%, Realisasi 55%. , Capaian 100%.
Pada Sasaran 2 (Dua) yaitu meningkatnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan, menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat serta menurunnya
Jumlah Kesakitan, Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung, Penyakit
Bersumber Binatang, Penyakit Tidak Menular, dan Penyakit Jiwa dengan
indikator sasaran Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Target
90%, Realisasi 91.5%. , Capaian 101.67%. dalam upaya mencapai indikator
sasaran tersebut didukung oleh Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
23 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program
Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian, Program Peningkatan
Pelayanan Kesehata Kerja Masyarakat serta Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Daerah.
Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, Kerjasama Pelayanan Kesehatan.
Adapun indikator outcome sebagai berikut :
1. Pada Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,
Laboratorium) Target 65%, Realisasi 75.21%, Capaian 115.71% Adapun
Jumlah Puskesmas berdasarkan data pada tahun 2018 sebanyak 242
Puskesmas yang sudah survei akreditasi sebanyak 205 Puskesmas. Jumlah
Rumah Sakit sebanyak 112 Rumah Sakit dengan Rumah Sakit
terakreditasi sebanyak 63 Rumah Sakit. Jumlah Laboratorium Kesehatan
Daerah sebanyak 9 Laboratorium dengan 5 Laboratorium telah
terakreditasi.
2. Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat Target 20% Realisasi 20% Capaian 100% pada
tahun 2018 telah dilaksanakan pengamanan lahan Rumah Sakit Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat.
3. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan Target 20%
Realisasi 20% Capaian 100% pada Tahun 2018 telah dilaksanakan
penysuunan dokumen Feasibility Study (FS) Rumah Sakit Banten Selatan.
4. Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan Target 90%,
Realisasi 91.5%. , Capaian 101.67%. Jumlah penduduk Banten yang telah
memiliki Jaminan Kesehatan (JKN) sebanyak 9,508,833 jiwa dari jumlah
penduduk Banten sebanyak 10,391,840 jiwa. Provinsi Banten telah
melalui Belanja Langsung pada APBD Dinas Kesehatan membiayai
sebanyak 154,107 jiwa.
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Surveilans,
Imunisasi dan Krisis Kesehatan, Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Pencegahan
24 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan Pengendalian Penyakit
Menular Bersumber Binatang, Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(PPTM). Indikator kinerja outcome yaitu Persentase Kab/Kota yang telah
mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis
kesehatan target 75% Realisasi 75% Capaian 100%.
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dengan melaksanakan 4 Kegiatan, yaitu :
Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya ; Ketersediaan Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan ; Pengendalian, Pengawasan Produk dan
Distribusi ; Sarana dan Prasarana Kefarmasian (DAK). Indikator kinerja outcome
sebagai berikut :
1. Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang direkrut dan
ditingkatkan Kompetensinya Target 70 orang Realisasi 70 orang Capaian
100% . telah direkrut sebanyak 37 dokter umum dan 33 dokter gigi yang
disebar di Puskesmas di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan
Kabupaten Lebak.
2. Persentase Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
Target 70% Realisasi 95.33% Capaian 136.19% . Dilaksanakan
pemenuhan obat publik sebanyak 143 jenis obat dari total 150 jenis obat
(standar ketersediaan obat pada Instalasi farmasi)
3. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian Target 50% Realisasi 31.06%
Capaian 62.11% . Dilaksanakan pembinaan sarana kefarmasian pada tahun
2018 meliputi sarana distribusi dan sarana produksi sebanyak 559 sarana
dari target 900 sarana pada tahun 2018 (total sarana kefarmasian sebanyak
1800 sarana).
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat
dilaksanakan oleh UPTD BKKM yang terbagi atas 3 kegiatan, antara lain
Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di
Lingkungan Kerja, Peningkatan Pembinaan Promosi dan Survailans Kesehatan
Kerja, Pelayanan Kesehatan (BLUD). Indikator Kinerja outcome yaitu :
Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah
kerja BKKM Target 6,40% Realisasi 6,40% Capaian 100%.
25 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
dilaksanakan oleh UPTD Balai Labkesda yang terbagi atas 2 kegiatan, antara lain
Kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan
Masyarakat, Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Indikator
Kinerja outcome yaitu : Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan
yang di layani Target 32% Realisasi 32% Capaian 100%.
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, sesuai dengan Peraturan Gubernur
Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan
Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi, berkewajiban menyiapkan dan
Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.
Berbagai program dan kegiatan pembangunan dibidang Kesehatan telah
dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat,
namun dengan masih adanya berbagai keterbatasan, maka capaian
pembangunankesehatan di Provinsi Banten masih belum optimal. Dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan isu penting
pembangunan kesehatan yang teridentifikasi diantaranya sebagai berikut :
1. Status Kesehatan Masyarakat masih rendah ditandai dengan masih tingginya
Angka Kematian Bayi ( AKB ) dan Angka Kematian Ibu (AKI) serta masih
rendahnya Umur Harapan Hidup ( UHH ) terutama pada beberapa kabupaten
sehingga perluupaya-upaya khusus dalam percepatan peningkatan kesehatan
masyarakat dan pencapaian SDG’s .
2. Adanya disparitas kondisi Status Kesehatan, Sarana dan prasarana pelayanan
kesehatan, Sumberdaya Manusia ( SDM ) Kesehatan yang masih lebar antar
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
26 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
3. Angka kejadian kesakitan dan kematian penyakit infeksi menular langsung
maupun melalui binatang masih cukup tinggi sementara pada saat bersamaan
kejadian penyakit Degeneratif mulai meningkat.
4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat yang ditandai diantaranya
perilaku masyarakat dalam melaksanakan PHBS masih rendah, perilaku
memberikan ASI ekslusif masih rendah , pemilihan penolong persalinan pada
tenaga kesehatan terlatih masih rendah, dll.
5. Masih Belum optimalnya kualitas dan kuantitas serta distribusi yang belum
merata Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kab/Kota .
6. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Program-program
Pembangunan Kesehatan, baik antar Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi.
Berdasarkan permasalahan dan dampaknya tersebut, maka tantangan
Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang Kesehatan adalah
bagaimana meningkatkan akses dan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan
pada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dukungan
Anggaran yang bersumber dari APBD yang setiap tahunnya mengalami
peningkatan, serta dukungan dana dari APBN. Adanya Potensi dan Sumber Daya
Kesehatan yang dapat disinergikan dan dioptimalkan peran dan fungsinya dalam
rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan, diantaranya :
1) Organisasi Profesi Kesehatan.
2) Lembaga swadaya masyarakat bidang kesehatan.
3) Forum masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan ( mis; forum kader,
Forum masyarakat peduli kesehatan lingkungan, dll ).
4) UKS.dll
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten
Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Usulan pada hasil forum renja sebesar : Rp. 413.726.674.777 (Empat
Ratus Tiga Belas Miliar Tujuh ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
27 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
2. Hasil Verifikasi dan pembahasan dengan BAPPEDA dengan rancangan
Renja Tahun 2019 : Rp. 153.475.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar
Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)0.000.000.000 (Sembi
Untuk melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial melalui sasaran
kinerja dan program sebagai berikut :
Tabel 2.3
Sasara Kinerja dan Program
NO OPD
URAIAN
SASARAN
RKPD
TARGET INDIKATOR
PROGRAM TAHUN
2019
PROGRAM PAGU
INDIKATIF
1 Dinas
Kesehatan
Meningkatnya
Kesehatan
Masyarakat
Persentase
Persalinan di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
(Satuan: %)
81.00 Program
Upaya
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
2,075,000,000
Persentase balita
gizi buruk yang
dirawat dan
ditangani
(Satuan: %)
100.00
Persentase
Kab/Kota yang
telah
mendapatkan
dukungan
program
kesehatan
masyarakat
(Satuan: %)
60.00
Persentase
Kab/Kota yang
telah
mendapatkan
dukungan
program
pencegahan,
pengendalian
penyakit dan
krisis kesehatan
(Satuan: %)
85.00 Program
Pencegahan
Pengendalian
Penyakit
2,650,000,000
- meningkatnya
jumlah tenaga
kesehatan 70
Orang
Jumlah
Dokter/Dokter
Gigi, Tenaga
Kesehatan yang
diRekrut dan
170.00 Program
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan dan
Kefarmasian
14,250,000,00
0
28 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
NO OPD
URAIAN
SASARAN
RKPD
TARGET INDIKATOR
PROGRAM TAHUN
2019
PROGRAM PAGU
INDIKATIF
ditingkatkan
Kompetensinya
(Satuan: satuan
orang)
Presentase
Pemenuhan Obat
Publik dan
Perbekalan
Kesehatan
(Satuan: %)
80.00
Persentase
Pembinaan
Sarana
Kefarmasian
(Satuan: %)
60.00
Penyediaan
Jaminan
Kesehatan Pada
Masyarakat
Miskin di
Provinsi Banten
100 %
Persentase Jenis
Pemeriksaan
Laboratorium
kesehatan yang
di layani
(Satuan: %)
37.00 Program
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Daerah
700,000,000
Persentase
Perusahaaan
yang
mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Kerja
di wilayah kerja
BKKM (Satuan:
%)
6.40 Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Kerja
Masyarakat
1,500,000,000
Presentase
Penduduk yang
mendapatkan
Jaminan
Pelayanan
Kesehatan
(Satuan: %)
100.00 Program
Peningkatan
Akses dan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
132,300,000,0
00
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
terakreditasi
(FKTP, FKRTL,
Laboratorium)
(Satuan: %)
81.00
Persentase
Terbangunnya
Rumah Sakit
Jiwa dan Pusat
35.00
29 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
NO OPD
URAIAN
SASARAN
RKPD
TARGET INDIKATOR
PROGRAM TAHUN
2019
PROGRAM PAGU
INDIKATIF
Rehabilitasi
Ketergantungan
Obat (Satuan: %)
Perentase
Pembangunan
Rumah Sakit
Banten Selatan
(Satuan: %)
30.00
.
30 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019, merupakan turunan
dari renstra Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2017-2022. Rencana kinerja telah disusun
dengan mempertimbangkan pencapaian target yang akan dicapai selama lima tahun.
Walaupun demikian dalam perjalanannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk
menselaraskan dengan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pembangunan.
Pembangunan Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan tidak
terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan RI maupun kebijakan Pembangunan Daerah melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022. Memperhatikan
Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu “Banten yang Maju, Mandiri,
Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah”. Dalam rangka pencapaian Visi
tersebut, dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke
depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai
berikut: 1). Menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance); 2).
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3). Meningkatkan akses dan
pemerataan pendidikan berkualitas; 4). Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan
berkualitas; 5). Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kementrian Kesehatan 2015-2019, Kebijakan
Nasional pembangunan kesehatan periode 5 tahun ke depan (2015-2019) diarahkan pada
tersedianya akses terhadap pelayanan kesehatan dasar guna mendukung pencapaian indikator
makro yang mendukung visi misi Presiden RI yaitu NAWACITA. Sasaran pembangunan
kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain
ditandai oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi dan
kematian ibu melahirkan. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekaran
preventif dan promotif tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan
lingkungan diantranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh.
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 adalah Peningkatan akses
dan kualitas Pelayanan Kesehatan "melalui : Program Kesehatan Masyarakat, Ketersediaan
dan peningkatan kualitas layanan Puskesmas dan Rumah Sakit, Pemenuhan dan Distribusi
31 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
SDM Kesehatan , Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan
cakupan 100% pada Tahun 2019.
Prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2015-2019 difokuskan pada delapan
fokus prioritas, yaitu :
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita;
2. Perbaikan status gizi masyarakat;
3. Pengendalian penyakit menular scrta penyakit tidak menular diikuti penyehatan
lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM kesehatan;
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan
obat serta pengawasan obat dan makanan;
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan;
Mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten
Tahun 2019 pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten mempunyai tema "Menjaga
Momentum Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas melalui Peningkatan Infrastrukur Dasar
untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Banten, melalui prioritas pembangunan RKPD
Provinsi Banten, yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja dan Pengurangan tingkat Pengangguran dan
Kemiskinan
2. Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan keamanan Pangan, dan penguatan
logistik pangan.
3. Peningkatan Konektifitas dan daya dukung Infrastruktur terhadap ekonomi dan
Investasi yang lebih merata.
4. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS LAYANAN
KESEHATAN
5. Pengendalian Tata ruang , Kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya air ,
mitigasi serta adaptasi bencana.
6. Pemantapan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Suasana
yang Kondusif.
Pembangunan Kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang telah
ditetapkan tersebut yaitu peningkatan akses,Promosi dan mutu pelayanan kesehatan, Maka
32 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
penurunan Angka Kematian Ibu, penurunan Angka Kematian Bayi, peningkatan Umur Harapan
Hidup, penanggulangan masalah Gizi masyarakat, Pengendalian dan penanggulangan penyakit
menular maupun tidak menular, peningkatan kesehatan lingkungan peningkatan akses
masyarakat terhadap kesehatan, ketersediaan obat-obatan, peningkatan somber daya manusia
kesehatan menjadi dalam Rencana Kerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
Dalam menentukan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018
memperhatikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 — 2022 dan
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun
2017 — 2022. Hal tersebut penting dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah
dan terlaksananya perencanaan pembangunan yang berkesinambungan antar dokumen
perencanaan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Banten Tahun 2019, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2017-2022, bertujuan untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi
Banten, khususnya Misi ke 4 (Empat) Meningkatkan akses dan pemerataan kesehatan
berkualitas.
Adapun Sasaran Strategis Rencana kerja Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi
Banten adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.1
Sasaran Strategis Rencana kerja Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Tahun 2019
OPD
URAIAN
SASARAN
RKPD
TARGET INDIKATOR PROGRAM TAHUN
2019
Dinas
Kesehatan
Meningkatnya
Kesehatan
Masyarakat
Persentase Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (Satuan: %)
81.00
Persentase balita gizi buruk yang
dirawat dan ditangani (Satuan: %)
100.00
Persentase Kab/Kota yang telah
mendapatkan dukungan program
kesehatan masyarakat (Satuan: %)
60.00
33 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
OPD
URAIAN
SASARAN
RKPD
TARGET INDIKATOR PROGRAM TAHUN
2019
Persentase Kab/Kota yang telah
mendapatkan dukungan program
pencegahan, pengendalian
penyakit dan krisis kesehatan
(Satuan: %)
85.00
Meningkatnya
jumlah tenaga
kesehatan 70
Orang
Jumlah Dokter/Dokter Gigi,
Tenaga Kesehatan yang diRekrut
dan ditingkatkan Kompetensinya
(Satuan: satuan orang)
170.00
Presentase Pemenuhan Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan
(Satuan: %)
80.00
Persentase Pembinaan Sarana
Kefarmasian (Satuan: %)
60.00
Penyediaan
Jaminan
Kesehatan Pada
Masyarakat
Miskin di Provinsi
Banten 100 %
Persentase Jenis Pemeriksaan
Laboratorium kesehatan yang di
layani (Satuan: %)
37.00
Persentase Perusahaaan yang
mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Kerja di wilayah kerja
BKKM (Satuan: %)
6.40
Presentase Penduduk yang
mendapatkan Jaminan Pelayanan
Kesehatan (Satuan: %)
100.00
Persentase pelayanan kesehatan
yang terakreditasi (FKTP,
FKRTL, Laboratorium) (Satuan:
%)
81.00
Persentase Terbangunnya Rumah
Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi
Ketergantungan Obat (Satuan: %)
35.00
Perentase Pembangunan Rumah
Sakit Banten Selatan (Satuan: %)
30.00
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang disusun pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 mengacu pada RPJMD
Provinsi Banten 2017 — 2022 serta Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022. Dalam penyusunan
Renja Dinkes, juga memperhitungkan kondisi kesehatan yang ada dan program serta target-target
pembangunan kesehatan yang sudah disusun baik Nasional maupun Internasional ( pencapaian
SDG's, pencapaian RPJMN. Renstra Kemenkes. SPM. dll ).
Program dan kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2019 disusun untuk memberikan
arah dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi Banten dengan
upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan
34 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
tujuan-tujuan strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
Pada program tata kelola pemerintahan terdiri dari kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan, kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, Kegiatan Penyusunan
Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor, kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor, Kegiatan Penyediaan
Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan
Perbendaharaan dan Verifikasi, Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.
Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas
Kesehatan sebagai unit induk, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (UPT), Balai
Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT), RSUD Malingping dan RSUD Banten (UPT).
Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Pada program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat terdiri dari kegiatan
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kegiatan
Peningkatan Kesehatan Lingkungan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah
Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang
dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program
kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pada program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri dari kegiatan
Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Miskin, Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan. Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang
mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang
terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan
Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah
Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari kegiatan Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular, Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang, kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa, Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
35 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan
program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
Pada program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian terdiri dari
kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, kegiatan
Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kegiatan Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
dan pelatihan Kesehatan, serta Kegiatan Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian
Mutu Pelatihan Kesehatan. Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi,
Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase
Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana
Kefarmasian,
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Pada program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari
kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan
kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah. Adapun indikator yang
ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani.
Upaya pembangunan kesehatan yang disusun dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun
2019, selanjutnya dijabarkan dalam 6 Program dan 39 kegiatan pada belanja langsung, 1 kegiatan
pada belanja tidak langsung, 1 kegiatan pada kegiatan Pendapatan Balai Labkesda , diantaranya
untuk melaksanakan pembangunan bidang kesehatan melalui program dan kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Tata Kelola Pemerintahan
a. kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
b. kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral,
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset,
d. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)
e. kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor,
f. kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,
g. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran,
h. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur,
i. Kegiatan Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah.
36 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
Kegiatan pada Program Tata kelola Pemerintahan meliputi kegiatan pada Dinas Kesehatan
sebagai unit induk, Unit Pelatihan Kesehatan (UPT), Balai Laboratorium Kesehatan Daerah
(UPT), Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)).
2. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
a. kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi,
b. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat,
c. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga,
d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
e. Penurunan Stunting (DAK)
Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan, Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani, Persentase Kab/Kota yang
telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat.
3. Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
b. Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin,
c. Kegiatan Kerjasama Pelayanan Kesehatan,
d. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.
Indikator kinerja yang ingin dicapai Persentase penduduk yang mendapatkan jaminan
pelayanan kesehatan, Presentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL,
Laboratorium), Persentase Terbangunnya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi ketergantungan obat
Provinsi Banten, Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan.
4. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,
b. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang,
c. kegiatan Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular,
d. Kegiatan Upaya Kesehatan Jiwa,
e. Kegiatan Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
Indikator yang ingin dicapai Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan
program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan
5. Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian
a. kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan,
37 Renja Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019
b. kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan,
c. kegiatan Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan.
d. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kesehatan
e. Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan
Indikator yang ingin dicapai yaitu Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan yang
diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya, Presentase Pemenuhan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan, Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian.
6. Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
a. kegiatan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
b. kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah.
Adapun indikator yang ingin dicapai yaitu Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium
kesehatan yang di layani.
Dinas Kesehatan Provinsi Banten memperoleh alokasi anggaran definitif pada belanja
langsung sejumlah Rp. 218.953.519.644,- (Dua Ratus Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus
Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Belass Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat
Rupiah) Untuk rincian hasil analisis anggaran sesuai kebutuhan sebagaimana pada rincian
program kegiatan dan pagu definitif sesuai pada lampiran I.
PROVINSI : Banten
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)
208,002,000.00
Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan
17 Dokumen 175,185,000.00
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaaan (TLHP) Aparat
Pengawas instansi pemerintah
2 Dokumen 25,532,000.00
Penyusunan Dokumen Laporan
Pajak
3 Dokumen 7,285,000.00
290,709,000.00
Penyusunan Laporan evaluasi
program dan kegiatan
3 Dokumen 11,865,000.00
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Program dan
Kegiatan Tahunan
8 Dokumen 278,244,000.00
Penyusunan Laporan Evaluasi dan
Pengendalian
4 Dokumen 600,000.00
17,179,002,006.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
1 Paket 1,228,700,000.00
Pengadaan Lahan 60000 m2 6,500,000,000.00
Pengadaan/Pembangunan
Gedung/Kantor
1 paket 9,450,302,006.00
URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
REKAPITULASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2019
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
PROGRAM TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
(6)
TARGET KINERJA
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
1,635,913,700.00
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Gedung/Kantor
1 paket 664,856,000.00
Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor dan BBNKB
1 Tahun 94,260,000.00
Pemeliharaan Inventaris
Kantor/APK
12 bulan 340,364,000.00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
12 bulan 536,433,700.00
6,700,762,000.00
Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 299,043,200.00
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor
12 bulan 1,595,800,000.00
Penyediaan Promosi dan publikasi 12 bulan 100,000,000.00
Penyediaan Makan dan Minum
Kantor
12 bulan 534,600,000.00
Operasional Kantor tidak tetap 12 bulan 2,834,650,000.00
Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 267,168,800.00
Penyediaan Jasa Kebersihan
Gedung dan Halaman
(Outsourching)
12 bulan 358,650,000.00
Pelaksanaan HUT Banten dan
Banten Expo
1 Kegiatan 105,000,000.00
PROGRAM TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Penyediaan BBM 12 bulan 605,850,000.00
115,000,000.00
Fasilitasi Administrasi
Kepegawaian
15 Dokumen 15,000,000.00
Peningkatan Kompetensi
Aparatur
3 Kegiatan 100,000,000.00
635,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi
kedalam daerah
12 bulan 475,000,000.00
Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
12 bulan 160,000,000.00
80,635,000.00
Penyusunan Profil Kinerja
Program Perangkat
Daerah (Kesehatan)
2 dokumen 64,535,000.00
Pengelolaan PPID 1 tahun 13,800,000.00
Penyusunan Dokumen Survei
Kepuasan Masyarakat
1 dokumen 2,300,000.00
Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK)
2,367,000,000.00
Penguatan dan Percepatan
Pelaksanaan program indonesia
sehat dengan pendekatan
keluarga (PIS-PK) di Provinsi
Banten
1 Kegiatan 552,650,000.00
Koordinasi terpadu lintas
program/lintas sektor program
prioritas bidang kesehatan
1 Kegiatan 310,650,000.00
PROGRAM TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah
Penyediaan Data
Pembangunan Sektoral
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Orientasi dalam Rangka
percepatan penurunan stunting
1 Kegiatan 294,000,000.00
Bimbingan Teknis terpadu UKM
Primer dan sekunder
1 Kegiatan 420,945,000.00
Kampanye, Sosialisasi, advokasi
Perilaku Hidup Sehat Tingkat
Provinsi dan Pemberdayaan
Masyarakat
1 Kegiatan 466,155,000.00
Rujukan Pengujian Sampel
Kesehatan Masyarakat
1 Paket 322,600,000.00
1,910,000,000.00
Pengadaan sarana dan prasarana
kantor
1 paket 1,910,000,000.00
669,000,000.00
pemeliharaan dan rehabilitasi
gedung/Kantor
1 paket 400,000,000.00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
12 bulan 159,000,000.00
Pemeliharaan Inventaris
kantor/APK
12 bulan 110,000,000.00
1,985,850,000.00
Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 300,000,000.00
penyediaan Makan dan Minum
Kantor
12 bulan 299,560,000.00
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
PROGRAM TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Operasional Kantor Tidak Tetap 12 bulan 727,050,000.00
Penyediaan BBM 12 bulan 124,440,000.00
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor
12 bulan 534,800,000.00
80,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam Daerah
12 bulan 30,000,000.00
Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
12 bulan 50,000,000.00
426,900,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor
3 paket 376,900,000.00
Pengadaan Lahan 1 Dokumen 50,000,000.00
Pengadaan/Pembangunan
Gedung/Kantor
398,530,000.00
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Gedung/Kantor
12 bulan 184,000,000.00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional
12 bulan 129,600,000.00
Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor dan BBNKB
12 bulan 14,700,000.00
Pemeliharaan Inventaris
Kantor/APK
12 bulan 70,230,000.00
694,850,000.00
Penyediaan Barang Habis Pakai 12 bulan 97,460,000.00
Penyediaan Makan dan Minum
Kantor
12 bulan 85,320,000.00
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada pada Unit
Pelatihan Kesehatan
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada UPTD
Laboratorium Kesehatan
Daerah
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor pada Unit Pelatihan
Kesehatan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor pada Unit
Pelatihan Kesehatan
PROGRAM TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor
12 bulan 386,150,000.00
Penyediaan Bahan Cetak 12 bulan 30,000,000.00
Penyediaan Promosi dan publikasi 12 bulan 10,000,000.00
Penyediaan BBM 12 bulan 85,920,000.00
250,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi
Kedalam Daerah
12 bulan 125,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
12 bulan 125,000,000.00
1,008,430,000.00
Supervisi fasilitatif program
kesehatan keluarga dan gizi
8 kab/kota 17,240,000.00
Evaluasi pelaksanaan P4K di
Kab/Kota
1 Kegiatan 17,490,000.00
On The Job Training (OJT)
tatalaksana maternal
1 Kegiatan 89,700,000.00
Penyuluhan kesehatan ibu hamil 8 kab/kota 73,500,000.00
Pencegahan Stunting 8 kab/kota 770,793,000.00
pelayanan kesehatan pada Lansia 8 kab/kota 39,707,000.00
Penurunan Stunting (DAK
Penugasan)
1,080,540,000.00
Intervensi Stunting di daerah
lokus
2 Kab 1,080,540,000.00
3,293,550,000.00
Kerjasama Ormas dan Dunia
Usaha dalam mendukung
program Germas
10 ormas 3,219,550,000.00
Sosialisasi Kesehatan di Media
Massa
12 bulan 74,000,000.00
218,400,000.00
PROGRAM UPAYA
PENINGKATAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada pada Unit
Pelatihan Kesehatan
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah pada pada
Unit Pelatihan Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Gizi
PROGRAM TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Pengembangan Pelaksanaan
Program Kesehatan
Kerja dan Olahraga di Provinsi
Banten
2 Kegiatan 163,600,000.00
Pengukuran Kebugaran Bagi
Calon TKHI Prov Banten
3 Kegiatan 54,800,000.00
414,140,000.00
Peningkatan Jumlah Kab/Kota
yang melaksanakan
Kab/Kota Sehat
6 kab/kota 176,668,000.00
Peningkatan Jumlah Desa Yang
Melaksanakan STBM
950 desa/keluraha
n
237,472,000.00
2,057,000,000.00
Pemantapan Pelaksanaan
Akreditasi Rumah Sakit di
Provinsi Banten
3 Kegiatan 1,251,197,500.00
Pemantapan Pelaksanaan
Akreditasi Labkes dan
peningkatan mutu layanan UTD di
Provinsi Banten
2 Kegiatan 165,565,000.00
Sistem Rujukan Terpadu 2 Kegiatan 640,237,500.00
150,251,109,000.00
Evaluasi Pembiayaan dan
Mapping Kepesertaan
1 Kegiatan 98,970,000.00
Dana Program Jamkeskin Provinsi
Banten
1 paket 150,152,139,000.00
1,361,356,000.00
Persiapan dan Koordinasi
Penyelenggaraan program
pelayanan kesehatan keluarga
miskin
1 Kegiatan 44,150,000.00
Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi
Masyrakat Miskin
500 orang 778,156,000.00
PROGRAM UPAYA
PENINGKATAN
KESEHATAN
MASYARAKAT
Peningkatan Kesehatan
Lingkungan
Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
PROGRAM
PENINGKATAN AKSES
DAN MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN
Pembinaan Upaya Kesehatan
Rujukan
Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Pelayanan Kesehatan Umum Bagi
Masyrakat Miskin
85 Timkes 459,875,000.00
Pelayanan Kesehatan Gigi Bagi
Masyrakat Miskin
20 Timkes 79,175,000.00
1,709,710,000.00
Penilaian Puskesmas Berprestasi
Tingkat Provinsi
8 kab/kota 81,595,000.00
Pelaksanaan Kerjasama
Pelayanan Kesehatan
60 kali 1,255,215,000.00
Koordinasi Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
170 orang 128,940,000.00
Konsolidasi dan Evaluasi
Pelaksanaaan Akreditasi
FKTP
1 Kegiatan 119,410,000.00
Koordinasi dan Evaluasi
Pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian Pelayanan
Kesehatan Tradisional
27 puskesmas 57,660,000.00
Advokasi Kesehatan Tradisional 75 orang 66,890,000.00
PROGRAM
PENCEGAHAN
PENGENDALIAN
530,750,000.00
Penanggulangan Penyakit TB 3 Kegiatan 232,236,600.00
Penanggulangan HIV AIDS 6 Kegiatan 239,836,900.00
Penanggulangaan penyakit Kusta 2 Kegiatan 19,070,000.00
Penanggulangan Hepatitis dan ISP 1 Kegiatan 39,606,500.00
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular
PROGRAM
PENINGKATAN AKSES
DAN MUTU
PELAYANAN
KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan bagi
Masyarakat Miskin
Kerjasama Pelayanan
Kesehatan
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
425,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam
Manajemen Program Penyakit
Tidak Menular
2 kegiatan 242,139,400.00
Skrining Deteksi Dini PTM 1000 orang 72,960,600.00
Pemeriksaan IVA Sadanis 150 orang 109,900,000.00
806,000,000.00
Penguatan imunisasi rutin 2 Kegiatan 227,500,000.00
Status Jamaah Haji Yang Dipantau 2 Kegiatan 180,000,000.00
Peningkatan kapasitas Kab/Kota
dalam SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon)
1 Kegiatan 95,800,000.00
Peningkatan kapasitas Kab/Kota
dalam TGC (Tim
Gerak Cepat)
3 Kegiatan 302,700,000.00
681,140,000.00
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Kesehatan dalam
Manajemen Program Kesehatan
JIwa
1 Kegiatan 28,335,000.00
Skrining Kesehatan Jiwa 200 orang 349,335,000.00
Gerakan Banten Bebas Pasung 5 Kegiatan 303,470,000.00
392,750,000.00
Penanggulangan DBD 5 kab/kota 67,380,000.00
Eliminasi Malaria 6 kab/kota 266,560,000.00
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Surveilans, Imunisasi dan
Krisis Kesehatan
Upaya Kesehatan Jiwa
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Menular
Bersumber Binatang
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Eliminasi Rabies 2 kab/kota 58,810,000.00
14,588,716,338.00
Rekrutmen dan Pembekalan
Tenaga Kesehatan
170 orang 13,988,716,338.00
SDMK yang ditingkatkan
kompetensinya
3 Kegiatan 600,000,000.00
Ketersediaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
2,191,374,600.00
Perencanaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
2 Kegiatan 177,995,600.00
Pengadaan Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
150 jenis 2,013,379,000.00
Pengendalian, Pengawasan
Produk dan Distribusi
Kefarmasian dan Pangan
203,450,000.00
Pemetaan sarana produksi,
distribusi kefarmasian, alkes dan
PKRT (Perbekalan Kesehatan
rumah Tangga)
948 sarana 201,950,000.00
Pengembangan SDM Pengawasan
Keamanan Pangan di wilayah
Provinsi Banten
2 kegiatan 1,500,000.00
Program Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan Daerah
Pelayanan Laboratorium
Klinik dan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat
300,000,000.00
Perencanaan dan
Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA
KESEHATAN DAN
KEFARMASIAN
Pencegahan, Pengendalian
Penyakit Menular
Bersumber Binatang
NO URUSAN PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU (PN/PD) KET
(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9)(6)
TARGET KINERJA
Operasional Pelayanan
Laboratorium
7 paket 300,000,000.00
600,000,000.00
Penerapan Sistem Manajemen
Mutu dalam Akreditasi
Laboratorium Kesehatan Daerah
10 dokumen 475,000,000.00
Persiapan Uji Profisiensi 2 dokumen 125,000,000.00
Akreditasi Labkesda (DAK) 412,950,000.00
Akreditasi Labkesda 1 Dokumen 412,950,000.00
500,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan bagi
Petugas
12 Orang 218,005,000.00
Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan
3 diklat 281,995,000.00
300,000,000.00
Pengelolaan Akreditasi Pelatihan 6 Dokumen 185,332,500.00
Evaluasi Pelatihan 4 Dokumen 114,667,500.00
218,953,519,644.00
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA
KESEHATAN DAN
KEFARMASIAN
Pengkajian Pengembangan
dan Pengendalian Mutu
Pelatihan Kesehatan
Penyelenggaraan Pendidikan
dan pelatihan Kesehatan
Pengendalian Mutu
Laboratorium Kesehatan
Daerah
JUMLAH