digilib.uns.ac.id TINJAUAN · PDF filehal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ... majalah dan koran, karangan ilmiah, ... menyayangi dan mencintaiku,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI

PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

AGUS WALOYO

E0006060

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)


PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU)

DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh

Agus Waloyo

NIM. E 0006060

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 8 Desember 2010

Pembimbing I Pembimbing II

Sunarno Danusastro, S.H., M.H. Isharyanto, S.H., M.Hum NIP. 194712311975031001 NIP. 197805012003121002


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)


PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU)

DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh

Agus Waloyo

NIM. E 0006060

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Desember 2010

DEWAN PENGUJI

1. Sunny Ummul Firdaus S.H., M.H : …………………………………… Ketua

2. Isharyanto, S.H., M.Hum : ………………………………………. Sekretaris

3. Sunarno Danusastro, S.H., M.H: ………………………………………. Anggota

Mengetahui Dekan,

Mohammad Jamin. S.H., M.Hum 19610930 1986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Agus Waloyo NIM : E 0006060 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul:


PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

(PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI adalah betul-betul karya sendiri. Hal-

hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi

dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

Agus Waloyo

NIM. E 0006060


commit to user

v

ABSTRAKSI

Agus Waloyo, E 0006060. 2010. TINJAUAN YURIDIS LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI MAHKAMAH KONSTITUSI. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum tentang Legal Standing partai politik sebagai Pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai Legal Standing partai politik sebagai Pemohon dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan kepustakaan. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan usaha-usaha pengumpulan bahan terkait dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalah dalam penelitian yang terkait dengan Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam sengekta perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu partai politik mempunyai Legal Standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi karena pertama, Secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, Secara Filosofis, partai politik merupakan kumpulan dari masyarakat yang terorganisir yang mempunyai arah dan tujuan yang dalam hal ini adalah untuk menjadi anggota legislatif. Ketiga, Hanya partai poltik yang mempunyai Legal Standing dalam PHPU karena calon legislatif tidak dapat menjadi Pemohon dalam sengketa PHPU. Hal ini disebabkan setiap Permohonan yang diajukan terkait PHPU, harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP partai politik atau jabatan sejenis beserta kuasa hukumnya. Keempat, partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR dan DPRD.Permohonan PHPU haruslah mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari partai politik satu ke partai politik lain. Dengan demikian rekomendasi dari penelitian ini yaitu hendaknya di wacanakan untuk adanya suatu mekanisme dan regulasi khusus di internal masing-masing partai politik untuk mengakomodir sengketa antarcaleg yang merupakan konflik internal.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Legal Standing, Partai Politik, PHPU.


commit to user

vi

ABSTRACT

Agus Waloyo, E 0006060. 2010. A JURIDICAL REVIEW OF POLITICAL PARTY’S LEGAL STANDING AS THE APPLICANT IN THE GENERAL ELECTION RESULT DISPUTE (PHPU) IN THE CONSTITUTION COURT. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This research aims to describe the legal provisions about the political party’s Legal Standing as the applicant in the general election result dispute (PHPU) in the Constitution Court.

This study belongs to a normative law research that is descriptive in nature, attempting to give a comprehensive and clear description about political party’s Legal Standing as the applicant in PHPU dispute in the Constitution Court. The data type used was secondary data. The secondary data source employed included primary, secondary and tertiary law research. Technique of collecting data used was documentary or literature study. Document and literary study was done by the writer by the attempt of collecting the relevant material through visiting the libraries, reading, studying, and learning books, literatures, article, magazine and newspaper, scientific writing, paper and etc relevant to the subject of research related to the political party’s legal standing as the applicant in the general election result dispute (PHPU) in the Constitution Court.

Considering the result of research and discussion, it can be concluded that namely political parties have the Legal Standing for litigants in the Constitutional Court because of the first Legally stipulated in Law No. 2 / 2008 on Political Parties and the Law Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court. Second, The Philosophical, political party is an organized collection of people who have direction and purpose in this case is to be a member of the legislature. Third, the only party that has affiliated Legal Standing in PHPU for legislative candidates can not be an applicant in the dispute PHPU. This is due to every application for the proposed related PHPU, must be signed by the Chairman and Secretary General of the DPP political party or similar positions and their legal representatives. Fourth, political parties have a direct interest in members of the House and DPRD.Permohonan PHPU PHPU haruslahmempengaruhi of seats political parties contesting the election in an electoral district, so no transfer of seats from one party to another political party.

Thus the recommendations from this research that should be in wacanakan for the existence of a mechanism and a special regulation on the internal politics of each party to accommodate antarcaleg dispute that is internal conflict.

.

Keywords: Constitution Court, Legal Standing, Political Party, PHPU.


commit to user

vii

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu' ”

(Q. S. Al Baqarah : 45)

“ Ujian karakter yg sejati bukanlah berapa banyak yg kita ketahui dalam

melakukan berbagai hal, tapi bagaimana kita bersikap ketika tidak tahu harus

melakukan apa “

(John Holt)

“ Karakter tidak bisa dikembangkan dalam keadaan nyaman, Hanya melalui

percobaan & penderitaan, jiwa bisa diperkuat, ambisi dilahirkan, dan keberhasilan

dicapai “

(Hellen Keller)

“Percayalah pada kemampuan dirimu, berpikir postif dan selalu berorientasi pada

masa depan, niscaya hidupmu akan selalu berada dalam keberhasilan”.

(Agus Waloyo)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT,

karya ini kupersembahkan untuk:

1. Rasul-ku Muhammad SAW,

suri tauladan yang terbaik;

2. Ibu dan Bapak yang selalu

menyayangi dan mencintaiku,

terima kasih tak terhingga ananda

ucapkan;

3. Segenap Keluarga ananda

yang selalu memberikan dukungan

moriil maupun materiil hingga

ananda bisa seperti sekarang ini;

4. Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang selalu berubah

menuju Republik yang demokratis;

5. Sahabat dan teman-

temanku;

6. Para Pembaca sekalian.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih

dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS

LEGAL STANDING PARTAI POLITIK SEBAGAI PEMOHON DALAM

SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DI

MAHKAMAH KONSTITUSI”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk

melengkapi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau

skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materiil maupun moril

yang yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya

kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kehidupan dan melimpahkan

rahmat dan hidayahnya kepada penulis.

2. Nabi Besar Muhammad SAW, pangeran dan junjungan serta suri tauladan

yang terbaik.

3. Kedua orang tua tercinta (Bapak Jumirin H.S dan Ibu Jaimah), yang telah

memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang

dapat mewakili rasa terima kasih Ananda. Semoga Ananda dapat

membalas budi jasa kalian dengan memenuhi harapan kalian kepada

Ananda, membahagiakan dan membuat bangga kalian adalah impian

terbesarku.

4. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

5. Ibu Aminah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang

telah membantu dalam penunjukkan dosen pembimbing skripsi.


commit to user

x

6. Bapak Sunarno Danusastro, S.H., M.H selaku Pembimbing Skripsi yang di

dalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya

untuk memberikan bimbingan, nasihat dan arahan bagi tersusunnya skripsi

ini.

7. Bapak Isharyanto, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah

membimbing penulis dari awal pembentukan skripsi hingga akhir dan

selalu memberikan semangat, dorongan sehingga skripsi ini menjadi baik.

8. Ibu Sunny Ummul Firdaus S.H.,M.H selaku dosen penguji yang telah

memberikan semangat dan masukan yang sangat luar biasa yang

menjadikan Skripsi ini menjadi sempurna.

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis

sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga

kedepannya dapat penulis amalkan.

10. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus

segala administrasi skripsi dari mulai pengajuan judul, pelaksanaan

seminar proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.

11. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum UNS yang selama ini telah

memberikan pelayanan dan menjalin hubungan yang baik dengan penulis.

12. Segenap Staf bagian Risalah dan Pelayanan Putusan Mahkamah Konstitusi

yang telah memberikan kesempatan untuk magang dan memberikan

penulis referensi untuk penelitian ini.

13. BEM FH UNS dan DEMA UNS yang telah memberikan banyak

pengalaman dan memberikan ruang bagi penulis sehingga penulis dapat

mengaktualisasikan dirinya serta dapat memerikan semangat sehingga

penulisan hukum ini dapat menjadi baik.

14. LPT CINDO yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat

bekerja dan menimba ilmu sehingga penulis dapat membiayai penelitian

ini.

15. REMAS Al-Mu’minuun Gemolong Permai tempat dimana penulis

bernaung untuk mengaktualisasikan diri dalam berserah diri kepada yang


commit to user

xi

Maha Kuasa sehingga, penulis selalu mendapat hidayah dan inayah dalam

menyusun penelitian ini.

16. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

menyelesaikan penulisan hukum ini..

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak

kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang

membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga sebuah

karya kecil ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.


Penulis

Agus Waloyo

NIM. E 0006060


commit to user

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... i

HALAMAH PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

ABSTRAK ....................................................................................................... v

MOTTO ........................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................ viii

KATA PENGANTAR ..................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 4

C. Tujuan Penelitian.................................................................................. 5

D. Manfaat Penelitian................................................................................ 5

E. Metode Penelitian ................................................................................. 6

F. Sistematika Penelitian .......................................................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...................................................................... 13

A. Kerangka Teori .................................................................................... 13

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum dan Demokrasi ....................... 13

2. Tinjauan Tentang Legal Standing ................................................. 18

3. Tinjauan Tentang Partai Politik ................................................... 21

4. Tinjauan Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) . 28

B. Kerangka Pemikiran ............................................................................. 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 35

A. Ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ................................................... 35


commit to user

xiii

B. Prosedur Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ..................... 38

C. Legal Standing Partai Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.................................................... 53

D. Badan Hukum Privat sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi ...... 58

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 64

A. SIMPULAN ......................................................................................... 64

B. SARAN ................................................................................................ 64

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 65


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Statistika Perkara Partai Politik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) Tahun 2009 ....................................................................................... 37


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 32

Gambar 2. Skema Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah

Konstitusi .............................................................................................................. 52


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan

atas hukum yang dinamis (Rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan semata.

Menurut Akil Mochtar, ciri sebuah negara hukum antara lain (Akil Mochtar,

2009: 18):

1. adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.

3. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

(Wetmatigsheid Van Bestuur) serta peradilan administrasi dalam

perselisihan.

Filosofi yang melandasi konsep negara hukum di Indonesia berbeda

dengan konsep negara lain. Konsep negara hukum di Indonesia adalah negara

hukum pancasila yang pada hakikatnya memiliki tiga asas, yaitu (1) asas

kerukunan, (2) asas kepatuhan dan (3) asas keselarasan mencerminkan nilai-nilai

filosofis pancasila, pembaharuan, penggantian, penerapan maupun dalam

penegakan hukum (Akil Mochtar, 2009: 19).

Konsep negara hukum di Indonesia secara normatif dirumuskan dalam

UUD 1945 Pasal 1ayat (3) : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, pikiran, perilaku,

tindakan, dan kebijakan pemerintahan negara (dan penduduknya) harus

didasarkan atau sesuai dengan hukum (Djatmiko, 2008: 35)

Menurut John Locke, untuk mendirikan suatu negara hukum yang

menghargai hak-hak warga negaranya harus memiliki tiga unsur penting yaitu

pertama, adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat

menikmati hak asasinya dengan damai, kedua adanya suatu badan yang dapat

menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah (vertical dispute) atau

sesama anggota masyarakat ( horizontal dispute) (Akil Mochtar, 2009: 41).

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh

semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam


commit to user

2

kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-

prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat

(democratie) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi mata uang. Paham

negara hukum yang demikian dikenal dalam bentuk konstitusional disebut

constitutional demokracy (Akil Mochtar, 2009:45).

Secara umum demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari

rakyat dan untuk rakyat. Salah satu prinsip demokrasi yang penting adalah adanya

pemilu yang bebas sebagai perwujudan kedaulatan rakyat atas keberlangsungan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi

agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara

substantif dan bukan sekedar prosesi ritual. Prasyarat tersebut antara lain adalah

tersedianya peraturan yang jelas dan adil bagi semua peserta, adanya

penyelenggara yang independen dan imparsial, pelaksanaan aturan yang

konsisten, dan adanya sanksi hukum yang tegas dan fair kepada semua pihak

(Moh. Jamin, 2009: 22-23).

Pelaksanaan demokrasi ketika diterapkan pada masyarakat Indonesia yang plural

(majemuk) meninggalkan pelajaran akan perlunya mempertimbangkan kondisi komunitas

dan masyarakat yang relatif tertinggal dari berbagai aspek kehidupan, baik sosial,

pendidikan, ekonomi maupun politik (Achmad Sodiki, 2009: 1). Di Indonesia, salah

satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002)

adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik

di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak

boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan (A. Mukthie Fadjar,

2009: 5). Idowu berpendapat bahwa in a modern State make direct participation

of all the people in the government of the state impossible, the concept of

democracy still emphasizes the rule of the people, in that sovereign power is

exercised by the people but now indirectly through a system of representation

(Idowu, 2008: 30).

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga

negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak

atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur


commit to user

3

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; ”Segala warga Negara

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan

prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Hal ini secara

khusus juga dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang

berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.” (Muhammad bahrul ulum dan Dizar Al farizi,

2009: 84).

Pemilihan umum merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga

prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu

kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara

teratur (Fadjar, 2006: 89). Pemilihan umum dengan sistem multipartai secara

teoritik akan sulit memunculkan partai politik yang memperoleh suara mayoritas

mutlak (absolute majority). (Abdul latif, 2009: 28).

Pemilihan umum 2009 di Indonesia diakui masyarakat internasional

sebagai pemilihan yang demokratis tetapi juga paling rumit di dunia. Dikatakan

paling rumit karena sistem pemilihan yang digunakan tidak sederhana. Dalam hal

ini, pemilihan umum legislatif 2009 diikuti oleh banyak partai yaitu 34 partai

nasional dan 6 partai lokal di aceh. Banyaknya partai politik yang menjadi peserta

pemilihan umum, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis

sehingga diperbolehkan terdapat banyak partai sebagai representasi dari

kemajemukan bangsa indonesia (Aminah, 2009: 60-61).

Hasil pemilihan umum yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) masih sering dijadikan perdebatan oleh partai politik yang menilai

bahwa ada perbedaan jumlah suara antara yang diumumkan oleh KPU dengan

hasil penjumlahan dari masing-masing partai politik yang menjadikan partai

politik mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan sengketa

perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi.


commit to user

4

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai wewenang

memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum telah menangani 42 perkara

PHPU pada pemilu 2009 (Mahkamah Konstitusi, 2009: 4). Partai politik dalam

mengajukan perkara tentang PHPU di Mahkamah Konstitusi harus memenuhi

syarat yang telah diatur dalam konstitusi. Syarat yang mutlak harus dipenuhi yaitu

tentang kedudukan hukum pemohon atau Legal Standing pemohon agar dapat

berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Legal Standing pemohon merupakan hal yang penting dalam mengajukan

permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena salah satu syarat untuk dapat

beracara di Mahkamah Konstitusi adalah memiliki Legal Standing atau

kedudukan hukum. Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan

hasil pemilihan umum melihat Legal Standing dari pemohon terlebih dahulu.

Putusan dapat berupa ditolak, tidak dapat diterima,diterima sebagian atau diterima

seluruhnya tergantung dari Legal Standing pemohon. Dalam Perkara No.

50/PHPU.C-VII/2009, Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan Perkara No.

88/PHPU.C-VII/2009. Penulis akan menganalisis mengapa Partai Politik secara

yuridis mempunyai Legal Standing sebagai pemohon dalam sengketa Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penulis berminat untuk membuat

suatu penelitian hukum dengan judul ”Tinjauan Yuridis Legal Standing Partai

Politik Sebagai Pemohon Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) di Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis

menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Mengapa Partai Politik secara yuridis mempunyai Legal Standing sebagai

pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di

Mahkamah Konstitusi?


commit to user

5

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan bahan akurat

sehingga dapat berguna dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan

tujuan subyektif sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui dan menganalisis Legal Standing partai politik sebagai

pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di

Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan penulis dalam bidang hukum,

khususnya ilmu hukum tata Negara mengenai Legal Standing partai

politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan

umum (PHPU) di Mahkamah.

b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Strata

1 (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat penelitian teoritis dan

manfaat penelitian praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap

perkembangan ilmu hukum tata negara di Indonesia khususnya

mengenai Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam

sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah

Konstitusi.

b. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan terhadap

penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.


commit to user

6

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran dan

membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-

bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan

dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya

tujuan penelitian yang dirumuskan. Adapun rincian metode penelitian yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum

normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan

tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik

kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti (Soerjono

Soekanto, 2006: 15). Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

tinjauan yuridis Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam

sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah

Konstitusi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berupaya

memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai objek

penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto dalam pengantar penelitian hukum, penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan bahan

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.


commit to user

7

Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar

dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam

kerangka menyusun teori-teori baru.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekataan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian

normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasi-

hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan

dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum

sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat

digunakan beberpa pendekatan berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246) :

a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach);

b) Pendekatan Konsep (conceptual approach);

c) Pendekatan analitis (analitycal approach);

d) Pendekatan Perbandingan (comparative approach);

e) Pendekatan Historis (Historical approach);

f) Pendekatan Filsafat (philosophical approach)’

g) Pendekatan Kasus (case approach).

Pendekatan tersebut dapat digabung, sehingga dalam suatu

penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau

lebih yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan

historis dan pendekatan perbandingan. Namun, dalam suatu penelitian

normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-

undangan (statute approach). Dikatakan pasti karena secara logika hukum,

penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan

terhadap badan hukum yang ada (Johnny Ibrahim. 2005: 247).

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah

pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan

analitis (analitycal approach). Pendekatan perundang-undangan secara

otomatis dipilih karena kajian penelitian hukum yang bersifat yuridis-

normatif dimana penelitian hukum yang Penulis lakukan merupakan


commit to user

8

penelitian yang mencari bahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik untuk mengetahui hakekat dan pendirian partai

politik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum untuk mengetahui tata cara pemilihan umum yang ada di

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Konstitusi untuk mengetahui proses beracara di Mahkamah Konstitusi, dan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk mengetahui proses beracara perselisihan hasil pemilihan

umum untuk mengetahui bagaimana proses beracara sengketa perselisihan

hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi secara teknis.

Selanjutnya pendekatan analitis dipakai untuk menganalisis

perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009, Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan

Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009 tentang Legal Standing masing-masing

pemohon dalam perkara tesebut dan hasilnya akan dipadukan dengan

pendekatan yuridis sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah

tentang apa yang menjadikan partai politik secara yuridis mempunyai legal

standing sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan

umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi

4. Sumber Penelitian Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah

bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum

sekunder dapat terbagi atas:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan

terdiri dari :

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945.

2) Peraturan Dasar :


commit to user

9

a) Batang Tubuh UUD 1945.

3) Peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang;

b) Peraturan Pemerintah;

c) Keputusan Presiden;

d) Keputusan Menteri;

e) Peraturan-peraturan Daerah;

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti misalnya hukum

adat;

5) Yurisprudensi;

6) Traktat;

7) Bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih

berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat

tidak resmi dari wetboek van Strafrecht);

Lebih spesifik dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan

hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi

3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum.

4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

anggota DPR, DPRD, dan DPD.

5) Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki

dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder

yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan. Bahan penelitian hukum yang digunakan


commit to user

10

penulis adalah buku-buku yang terkait dengan materi atau bahasan

mengenai Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam

sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah

Konstitusi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa

Indonesia untuk mecari istilah-istilah guna menejelaskan hal-hal yang

tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik pengumpulan bahan

Teknik pengolahan bahan adalah bagaimana caranya mengolah

bahan yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian

bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soerjono Soekanto

Dan Sri Mamudji, 2007: 46). Teknik pengumpulan bahan yang

dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau

bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan

dengan usaha-usaha pengumpulan bahan terkait dengan cara mengunjungi

perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-

buku, literatur, artikel, majalah dan koran, karangan ilmiah, makalah dan

sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalah dalam penelitian

yang terkait dengan Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam

sengekta perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah

Konstitusi.

6. Teknik analisis bahan

Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami

gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskrpisikan bahan-bahan yang

diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan-baha

hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum

kepustakaan sebagaimana telah disinggung di atas. Mengkualitatifkan

bahan adalah fokus utama dari penelitian hukum ini. Dengan demikian

penulis berharap untuk dapat memberikan gambaran utuh dan menyeluruh


commit to user

11

bagi fenomena yang diteliti, yaitu seputar permasalahan Legal Standing

partai politik sebagai pemohon dalam sengketa perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya

memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan yang

diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya.

Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode

penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum

diterapkan pada keadaan yang khusus. Dalam penelitian ini penulis

mengkritisi teori-teori ilmu hukum yang bersifat umum untuk kemudian

menarik kesimpulan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang diteliti yaitu mengenai Legal Standing partai politik sebagai

pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di


F. Sistematika Penelitian

Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis, perlu kiranya untuk mengetahui pembagian

sistematika penulisan hukum ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi

atas empat bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab sesuai dengan

pembahasan dan substansi penelitiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika

penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari sub bab kerangka teori dan sub bab kerangka

pemikiran. Pada sub bab kerangka teori mencakup tinjauan tentang Negara

hukum dan demokrasi, tinjauan tentang Legal Standing atau kedudukan

hukum, tinjauan tentang Partai Politik dan tinjauan tentang perselisihan

hasil pemilihan umum (PHPU). Sub bab kerangka pemikiran merupakan

kerangka berpikir Penulis dalam mengkaji permaslahan yang dibahas yaitu


commit to user

12

tentang Legal Standing partai politik sebagai pemohon dalam sengketa

perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab Ketentuan Yuridis yang

Mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sub bab Prosedur Sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan sub bab Legal Standing Partai

Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi tentang

partai politik mempunyai kedudukan hukum atau Legal Standing sebagai

pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum. karena

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

dikatakan bahwa partai poltik merupakan suatu Badan Hukum dan hal ini

dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Saran berisi hendaknya di wacanakan untuk adanya

suatu mekanisme dan regulasi khusus di internal masing-masing partai

politik untuk mengakomodir sengketa antarcaleg yang merupakan konflik

internal.


commit to user

13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Negara Hukum dan Demokrasi

Merujuk teori ketatanegaraan klasik yang dikemukakan Aristoteles,

konsep negara hukum (rule of law) merupakan pemikiran yang dihadapkan

(contrast) dengan konsep rule of man. Dalam modern constitutional state,

salah satu ciri negara hukum (the rule of law atau rechtsstaat) ditandai

dengan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.

Sebagaimana Julius Stahl, pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah salah

satu elemen penting teori negara hukum Eropa Kontinental. Hadirnya ide

pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas dari pengalaman penumpukan semua

cabang kekuasaan negara dalam tangan satu orang sehingga menimbulkan

kekuasaan yang absolut.

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan

pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John

Locke dalam buku “Two Treaties of Civil Government”. Dalam buku

tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga

cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan

eksekutif (executive power), dan kekuasaan federatif (federative power). Dari

ketiga cabang kekuasaan itu legislatif adalah kekuasaan membentuk undang-

undang, eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan

federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan internasional dengan

negara-negara lain. Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang

dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam

karyanya L’Espirit des Lois (The Spirit of the Laws). Dalam uraiannya,

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu

kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk

menyelenggarakan undang-undang yang oleh Montesquieu diutamakan

tindakan di bidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili

terhadap pelanggaran undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harus


commit to user

14

terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat

perlengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya. Konsepsi yang

dikembangkan Montesquieu lebih dikenal dengan ajaran Trias Politica.

Secara umum, “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia

dimaknai (separation of power) dimulai dari pemahaman atas teori Trias

Politica Montesquieu. Hal itu muncul dari pemahaman pendapat Montesquieu

yang menyatakan, “when the legislative and the executive powers are united

in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no

liberty”. Begitu juga dalam hubungan dengan kekuasaan kehakiman dan

kekuasaan lainnya, Montesquieu menyatakan:

“Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and the executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression”.

Tidak terbantahkan, pandangan Montesquieu memberikan pengaruh

yang amat luas dalam pemikiran kekuasaan negara. Pendapat Montesquieu

yang dikutipkan dimaknai bahwa cabang-cabang kekuasaan negara benar-

benar terpisah atau tidak punya hubungan sama sekali. Dengan pemahaman

seperti itu, karena sulit untuk membuktikan ketiga cabang kekuasaan itu

betul-betul terpisah satu dengan lainnya, banyak pendapat yang mengatakan

bahwa pendapat Montesquieu tidak pernah dipraktikkan secara murni atau

tidak pernah dilahirkan dalam fakta, tidak realistis dan jauh dari kenyataan.

Karenanya itu, Jimly Asshidiqie menyatakan:

“Konsepsi Trias Politica yang diidealkan oleh Montesquieau jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahwa ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan prinsip checks and balances”.


commit to user

15

Prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi yang sebaiknya kita

kembangkan dalam rangka mewujudkan cita-cita membangun Indonesia baru

di masa depan. Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang

mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat.

Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut

sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya,

kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat. Artinya, kekuasaan

iu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang

sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya

menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhhan sistem

penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh

rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar

diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan

masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.

Ciri itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu

bahwa kekusaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat

dan oleh rakyat sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan

seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara. dalam

praktek pelaksanaan gagasan demokrasi itu memang sering timbul persoalan

antara das sollen dan das sein, antara yang diidealkan dengan kenyataan di

lapangan. Gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan

beragamanya cara orang mempraktekkannya, sering kali ditafsirkan secara

sepihak oleh pihak yang berkuasa. Bahkan disepanjang sejarah, corak

penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu. Karena itu,

konsepsi demokrasi itu terus menerus mendapatkan atribut tambahan dari

waktu ke waktu seperti “welfare democracy”, “people’s democracy”, “social

democracy”, “participatory democracy”, dan sebagainya. Puncak

perkembangan gagasan demokrasi itu yang paling diidealkan di zaman

modern sekarang ini adalah gagasan demokrasi yang berdasar atas hukum

yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan perkataan “constitutional

democracy”.


commit to user

16

Dalam bentuk luarnya, ide demokrasi itu terwujud secara formal

dalam mekanisme kelembagaan dan mekanisme pngambilan keputusan

kenegaraan. Namun, dalam cakupan isinya, gagasan demokrasi itu

menyangkut nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terwujud dalam perilau

budaya masyarakat pendukung gagasan demokrasi itu. Karena itu, pada

pokoknya, dalam gagasan demokrasi itu tercakup dua persoalan sekaligus,

yaitu institusi dan tradisi. Perwujudan demokrasi disatu pihak memerlukan

pelembagaan, tetapi di pihak lain memerlukan tradisi yang sesuai untuk

mendukungnya, jika masyarakat yang berusaha mengadopsi gagasan

demokrasi itu tidak memiliki tradisi demokrasi sama sekali, niscaya

pelembagaan demokrasi itu dalam kenyataan tidak akan berhasil melahirkan

perbaikan dalam peri kehidupan bersama dalam masyarakat yang

bersangkutan. Oleh karena itu, perwujudan gagasan demokrasi memerlukan

penataan-penataan yang bersifat kelembagaan (institusional reform) dan

sekaligus revitalisasi, reorientasi, dan bahkan reformasi kebudayaan politik

secara lebih substantif.

Bersamaan dengan perkembangan pemikiran tentang negara

demokrasi, sejarah pemikiran kenegaraan juga mengembangkan gagasan

mengenai negara hukum yang terkait dengan gagasan kedaulatan hukum.

Istilah yang terkait dengan ini adalah nomokrasi yang berasal dari perkataan

nomos dan cratos atau cratien. Nomos berarti nilai atau norma yang

diandaikan sebagai konsep yang mengakui bahwa yang berkuasa sebenarnya

bukanlah orang melainkan hukum itu sendiri. Dalam istilah yang kemudian

dikenal menurut tradisi Amerika Serikat, “the Rule of Law, and not of Man”,

pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia. Artinya pemimpin negara

yang sesungguhnya bukanlah orang, tetapi sistem aturan yang harus dijadikan

pegangan oleh siapa saja yang kebetulan menduduki jabatan kepemimpinan.

Inilah hakikat dari pengertian kedaulatan hukum dan prinsip negara hukum

atau “rechtsstaat” menurut tradisi Eropa Kontinental.

Namun, dalam perkembangan pemikiran praktek mengenai prinsip

negara hukum (rechtsstaat) ini, diakui pula adanya kelemahan dalam sistem


commit to user

17

negara hukum itu, yaitu bahwa hukum bisa saja hanya dijadikan alat bagi

orang berkuasa. Karena itu, dalam perkembangan mutakhir mengenai hal ini

dikenal pula istilah “democratische rechtsstaat”, yang mempersyaratkan

bahwa prinsip negara hukum itu sendiri haruslah dijalankan menurut prosedur

demokrasi yang disepakati bersama. Kedua konsep “constitutional

democracy” dan “democratische rechtsstaat” tersebut pada pokoknya

mengidealkan mekanisme yang serupa, dan karena itu sebenarnya keduanya

hanyalah dua sisi dari mata uang yang sama. Di satu pihak, negara hukum itu

haruslah demokratis, dan di pihak lain negara demokrasi itu haruslah

didasarkan atas hukum.

Dalam perspektif yang bersifat horizontal, gagasan demokrasi yang

berdasar atas hukum (“constitutional democracy”) mengandung empat

prinsip pokok, yaitu : adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam

kehidupan bersama, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau

pluralitas, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan

bersama, dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan

mekanisme aturan yang ditaati bersama itu. Dalam konteks kehidupan

bernegara, dimana terkait pula dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat

vertikal antara institusi negara dengan warga negara, keempat prinsip pokok

tersebut lazimnya dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara

hukum (nomokrasi) : pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia, pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan

pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa

ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal,

adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (independent

and impartial) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan

dan kebenaran, dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin

keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan

pemerintahan (pejabat administrasi negara), adanya mekanisme “judicial

review” oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif,

baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun oleh lembaga eksekutif,


commit to user

18

dan dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diatas, disertai

pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan

sistem penyelenggaraan negara.

2. Tinjauan tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum atau Legal Standing merupakan syarat mutlak

agar Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Dimana Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut

undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada

Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan

kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi

pemohon yang sah. Dengan perkataan lain, pemohon diharuskan

membuktikan bahwa pemohon atau mereka benar-benar memiliki legal

standing atau kedudukan hukum, sehingga pemohon yang diajukannya dapat

diperiksa, diadili, dan diputus sebagaimana mestinya oleh Mahkamah

Konstitusi. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud

mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang,

maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional

dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi diatur mengenai hukum acara yang dijadikan pedoman bagi

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan berbagai kewenangan yang

dimilikinya. Ketentuan tersebut mengatur mekanisme pengajuan suatu

permohonan pengujian, pemeriksaan pengujian itu sendiri hingga

dikeluarkannya putusan oleh majelis hakim konstitusi. Dalam Pasal 51 ayat

(1) diatur bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah pihak yang

menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnaya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang. Pihak tersebut dapat berupa:

a. perorangan warga negara Indonesia;


commit to user

19

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa setiap pemohon haruslah

salah satu dari keempat subjek hukum tersebut di atas. Subjek hukum yang

dimaksud memang mempunyai hak-hak atau kewenangan-kewenangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Hak atau kewenangan konstitusional yang bersangkutan

memang telah dirugikan atau dilanggar oleh berlakunya undang-undang atau

bagian dari undang-undang yang dipersoalkannya itu. Adanya atau timbulnya

kerugian yang dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat

atau hubungan kausal (causal verband) dengan berlakunya undang-undang

yang dimaksud. Jika kelima kriteria ini tidak dapat dipenuhi secara kumulatif,

maka yang bersangkutan dapat dipastikan tidak memiliki Legal Standing

untuk mengajukan permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi(Jimly

Asshiddiqie, 2006: 69).

Prof. Dr. M. Laica Marzuki berpendapat bahwa legal standing tidak

dapat langsung diterjemahkan menjadi kedudukan hukum, karena

menurutnya makna legal standing adalah suatu dasar dari seseorang atau

kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Menurut beliau dalam rumusan Pasal 51 Undang-Undang No. 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa anasir, yang pertama

adalah hak dan kewenangan konstitusional yaitu hak dan kewenangan yang

diberikan oleh konstitusi. Unsur kedua adalah unsur dirugikan dimana karena

dirugikan tersebut maka subyek hukum merasa berkepentingan. Sehingga

apabila seorang pemohon tidak dirugikan oleh adanya undang-undang

tersebut maka ia dapat dipandang tidak memiliki legal standing. Ia juga

menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan asas yang berlaku universal dalam


commit to user

20

gugatan di pengadilan yaitu point d’etre point d’action, tanpa kepentingan

tidak ada suatu tindakan(Maissy Sabardiah, 2009:8).

Persyaratan legal standing yang jelas faktanya tetap dibutuhkan untuk

menjaga agar mahkamah konstitusi tidak dijadikan alat bagi pihak-pihak tak

bertanggung jawab demi kepentingan pribadi semata tanpa melihat

kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. itikad baik

dari para pemohon dalam pengujian undang-undang mnjadi hal yang sangat

penting untuk dicermati. Selain itu persyaratan legal standing juga diperlukan

untuk menghindari menumpuknya perkara serta dalam rangka mewujudkan

tertib administrasi perkara di Mahkamah Konstitusi sendiri.

Pada umumnya penentuan mengenai ada tidaknya legal standing

pemohon, dilakukan sebelum majelis hakim Mahkamah Konstitusi

memutuskan akan meneruskan ke tahap pemeriksaan terhadap pokok perkara

atau tidak. Karena itu, sebelum pokok perkara diperiksa sebagaimana

mestinya, rapat pleno permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi telah

menentukan sikap bersama mengenai keberwenangan mahkamah untuk

memeriksa perkara a quo, yaitu apakah para hakim konstitusi (Mahkamah

Konstitusi) menganggap dirinya memang berwenang untuk memeriksa

perkara a quo atau tidak dan mengenai legal standing pemohon, yaitu

apakah pemohon memang mempunyai kedudukan hukum yang memenuhi

syarat legal standing untuk beracara di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Karena itu, keputusan mengenai kedua hal tersebut, biasanya dianggap cukup

diselesaikan melalui pemeriksaan sidang panel hakim, dengan cara

memeriksa berkas pemohon, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

pemohon, atau bahkan sampai kepada tahap pemeriksaan bukti-bukti yang

diajukan oleh pemohon.

Apabila majelis panel hakim telah mendapatkan keyakinan yang

cukup baik mengenai keberwenangan Mahkamah Konstitusi dan pemenuhan

syarat legal standing pemohon sebagaimana mestinya, pnel hakim yang

bersangkutan akan menyampaikan laporan resmi dan mengajukan

rekomendasi-rekomendasi mengenai tindak lanjut perkara yang


commit to user

21

bersangkutan dalam rapat pleno permusyawaratan hakim untuuk diputuskan

bersama. Jika rekomendasi panel tersebut diterima berarti, pemeriksaan dapat

dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu sidang pleno untuk mendengarkan

keterangan pihak-pihak, yaitu Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, ahli,

dan saksi, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk membuktikan bahwa seseorang atau kelompok orang ataupun

badan tertentu adalah sah satu dari keempat kelompok subjek hukum seperti

yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan diharuskan memperlihatkan

bukti-bukti yang mencukupi, misalnya, dengan kartu tnda pengenal, kartu

penduduk, passport, akta kelahiran, akta yayasan atau surat pengesahan

badan hukum, atau dokumen-dokumen lain yang perlu. Mengenai lembaga

negara, juga perlu dibuktikan dengan dokumen-dokumen hukum yang sah,

seperti ketentuan pasal Undang-Undang Dasar, ataupun pasal-pasal Undang-

Undang , pasal peraturan pemerintah, atau keputusn presiden (peraturan

presiden) tertentu, dan sebagainya.

3. Tinjuan tentang Partai Politik

a. Pengertian

Pengertian partai politik sudah banyak dikemukakan oleh para

sarajana diantaranya (Hestu Cipto Handoyo, 2003: 225):

1) Miriam Budiardjo

Suatu kelompok yang teerorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan

tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan

politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan

kebijakan-kebijakan mereka.

2) Carl J. Friedrich

Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan


commit to user

22

penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan

yang bersifat ideal maupun materiil.

3) R.H. Soltou

Sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir,

yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan

memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai

pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

4) Sigmund Neumann

Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk

menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat

atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan

lain yang tidak sepaham.

Nasiru Aliyu berpendapat bahwa The Political parties are organizations duly registered to field/sponsor a candidate in an election; Political Parties have to present their candidates to the Electoral Commission for compliance with law to ensure that a candidate is eligible to contest an election. The candidates and their parties must satisfy the requirement set out by the commission for contesting election of a particular office as the case may be. If the candidates satisfied the legal requirements then the contest is ripe and election could be conducted into the existing offices or positions (Nasiru, 2009: 19).

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para sarjana diatas

terdapat beberapa unsur kesamaan dimana partai politik itu merupakan

suatu bentuk kelompok yang telah terorganisir dan mempunyai tujuan

untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan serta menjalankan

kebijakan-kebijakan mereka.

b. Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Tujuan pembentukan suatu partai politik, disamping yang utama

adalah merebut, mempertahankan ataupun menguasai kekuasaan

pemerintahan suatu negara, juga dapat diperlihatkan dari aktivitas yang

dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik pada umumnya

mengandung tujuan :


commit to user

23

1. Berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, dalam arti menempatkan

anggotanya menjadi pejabat pemerintah sehingga dapat ikut

mengambil keputusan politik.

2. Berusaha melakukan pengawasan, hal ini biasanya menjadikan partai

politik berada dalam kondisi oposisi dengan pemerintah terhadap

kelakuan, tindakan, maupun kebijaksanaan para pemegang otoritas.

3. Berperan untuk dapat memadu (streamling) tuntutan-tuntutan yang

masih mentah (raw opinion), sehingga partai politik bertindak

sebagai penafsir kepantingan dengan mencanangkan isu-isu politik

yang dapat dicerna dan diterima masyarkat secara luas.

Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan

adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu

menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana : komunikasi politik,

sosialisasi politik (political socialization), rekruitmen politik (political

recruitment), dan pengatur konflik (conflict management). Dalam istilah

Yves Meny dan Andrew knapp, fungsi partai politik itu mencakup fungsi

mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku

memilih (voting patterns), sarana rekruitmen politik dan sarana elaborai

pilihan-pilihan kebijakan.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang

lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting

dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (interests articulation) atau

political interests yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi

dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh

partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik

yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi

kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi

atau bahkan menjadi materi kebijakan-kebijakan kenegaraan yang resmi.

Terkait dengan komunikasi partai politik itu, partai politik juga

berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political

socialization). Ide, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai


commit to user

24

politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback

berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik

ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik.

Partailah yang menjadi struktur antara atau intermediate structure yang

harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam

kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

Misalnya, dalam rangka keperluan untuk memasyarakatkan

kesadaran negara, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu,

pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa

hanya partai politik saja yang mempunyai tanggung jawab eksklusif untuk

memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin

politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan

pemerintahan eksekutif, mempunyai tanggung jawab yang sama untuk itu.

Namun, yang hendak ditekankan di sini adalah bahwa peranan partai

politik dan sosialisasi politik itu sangatlah besar.

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekruitmen politik

(political recruitment). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk

menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin

negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada

yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui

cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun

melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tentu tidak semua jabatan

yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekruitmen

politik. Jabatan-jabatan profesional si bidang-bidang kepegawainegerian

dan lain-lain yang tidak bersifat politik (political appointment), tidak boleh

melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian

jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan

pengangkatan pejabatnya nelalui prosedur politik pula (political

appointment). Untuk menghindarkan terjadinya pencampuradukan, perlu

dimengerti benar perbedaan antara jabatan-jabatan yang bersifat politik itu

dengan jabatan-jabatan yng bersifat teknis administratif dan profesional.


commit to user

25

Di lingkungan kementrian, hanya ada satu jabatan saja yang bersifat

politik, yaitu Menteri. Sedangkan, para pembantu Menteri di lingkungan

instansi yang dipimpinnya adalah pegawai negeri sipil yang tunduk kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian.

Fungsi keempat adalah pengatur dan pengelola konflik yang terjadi

dalam masyarakat (conflict management). Seperti sudah disebut diatas,

nilai-nilai (values) dan kepentingan-kepentingan (interests) yang tumbuh

dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung

saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya

banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan

melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi,

program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.

Dengan perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik

(conflict management), partai berperan sebagai sarana agregasi

kepentingan (aggregation of interests) yang menyalurkan ragam

kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik

partai. Oleh karena itu, dalam kategori Yves Meny dan Andrew Knapp,

fungsi pengelola konflik dapat diikatkan dengan fungsi integrasi partai

politik. Partai mengagresikan dan mengintegrasikan beragam kepentingan

itu dengan cara menyalurkannya dengan sebaik-baiknya untuk

mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik kenegraan.

George E. Skoulas menjelaskan bahwa Gramsci demonstrates three basic elements that constitute a political party. The first element is the portion that joins the organization mainly from faith and enthusiasm without concrete critical conscience and organizational ability. Second, the portion that is comprised by the principal cohesive element, organizing the party on the national field, and give its mark to international level. Third, the organic segment that maintains the contact of both groups and educates the first. The function of the latter segment is organic; it articulates leaders and led intellectually and morally by playing the role of an intermediate. 45This element is the group of the organic intellectuals, who will educate the members that constitute the base, the mass of followers, raise their consciousness and ability to the similar level as that of the party leadership(George, 2006: 45)


commit to user

26

c. Jenis Partai Politik

1. Partai Politik dilihat dari komposisi dan fungsi keanggotaannya.

a) Partai massa

Yaitu suatu partai politik yang lebih mengutamakan

kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota. Oleh

karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari

berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat di

bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang

biasanya luas dan agak kabur.

b) Partai kader

Yaitu suatu partai politik yang mementingkan

ketataorganisasian dan disiplin kerja dari anggota-

anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian

doktrin partai yang dianut dengan jalan mengadakan saringan

calon-calon anggotanya secara ketat.

2. Partai Politik dilihat dari sifat dan orientasinya.

a) Partai Lindungan (Patronage party), yaitu suatu partai politik

yang pada umumnya memiliki organisasi nasional yang

kendor. Disiplin yang lemah dan biasanya tidak terlalu

mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Tujuan utama

dari partai politik jenis ini adalah memenangkan pemilihan

umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya. Oleh sebab

itu partai semacam ini hanya giat melaksanakan aktivitasnya

menjelang pemilu. Contohnya adalah partai demokrat dan

republik di Amerika Serikat.

b) Partai Ideologi (Partai Asas), yaitu suatu partai politik

(biasanya) yang mempunyai pandangan hidup yang digariskan

dalam kebijaksanaan pemimpin dan berpedoman pada disiplin

partai yang kuat dan mengikat. Hampir sebagian besar partai

politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai partai

ideologi.


commit to user

27

d. Sistem Kepartaian

Dalam kehidupan politik ketatanegaraan suatu negara, pada

prinsipnya dikenal adanya tiga sistem kepartaian, yaitu :

1. Sistem Partai Tunggal (the single party system). Istilah ini

dipergunakan untuk partai politik yang benar-benar merupakan satu-

satunya partai politik dalam suatu negara, maupun untuk partai

politik yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa

partai politik lainnya. Kecenderungan untuk mengambil sistem partai

tunggal disebabkan, karena pemimpin negara-negara baru sering

dihadapkan masalah bagimana mengintegrasikan sebagai golongan,

daerah, suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan

hidupnya.

2. Sistem dua partai (two party system). Menurut Maurice Duverger,

sistem ini adalah khas Anglo Saxon. Dalam sistem ini partai-partai

politik dengan jelas dibagi kedalam partai politik yang berkuasa

karena menang dalam pemilihan umum dan partai oposisi karena

kalah dalam pemilihan umum.

3. Sistem Banyak Partai (multy party system) pada umumnya sistem

kepartaian semacam ini muncul karena adanya keanekaragaman

sosial budaya dan politik yang terdapat di dalam suatu Negara.

Indonesia telah menerapkan berbagai macam sistem

kepartaian. Pada awal kemerdekaan Indonesia menggunakan sistem

banyak partai (multy party system) yang membuat pemilu tahun 1955

diikuti lebih dari 50 partai, hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia

mempunyai keanekaragaman sosial budaya dan politik yang sangat banyak

yang ditunjukkan pada banyaknya partai peserta pemilu. Pada era Orde

Baru pemerintah melakukan penyederhanaan partai, dimana peserta

pemilu hanya diikuti oleh dua partai dan satu golongan. Pada era

Reformasi, pemerintah kembali menggunakan sistem banyak partai hal ini

merupakan tuntutan dari reformasi dan pengalaman dari era Orde Baru

yang buruk terhadap sistem kepartaian di Indonesia.


commit to user

28

4. Tinjauan tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

Masalah hukum (pelanggaran dan sengketa) dalam pemilu menurut

Topo Santoso secara umum dapat dibagi menjadi 6 (enam) bentuk, yang

terdiri dari (Topo Santoso, 2009: 23):

a. Pelanggaran administrasi pemilu;

b. Pelanggaran pidana pemilu;

c. Pelanggaran kode etik penyelenggara;

d. Sengketa dalam proses pemilu;

e. Perselisihan hasil pemilu;

f. Sengketa hukum lain.

Pelanggaran administrasi pemilu di jelaskan dalam Pasal 248

Undang-Undang Pemilu Legislatif dan Pasal 191 Undang-Undang Pemilu

Presiden, dimana perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi

adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak

termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam

Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali

yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori

pelanggaran administrasi.

Pelanggaran pidana pemilu diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang

Pemilu Legislatif dan Pasal 195 Undang-Undang Pemilu Presiden, dimana

tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran yang mengandung unsure

pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakanyang dalam Undang-Undang

Pemilu diancam dengan sanksi Pidana.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan

No. 31/2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka

pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip

moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah janji

sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu yang diberlakukan,

ditetapkan oleh KPU.

Perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 258 Undang-

Undang Pemilu Legislatif, dimana denifisi perselisihan hasil pemilihan umum


commit to user

29

sebagai perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan

jumlah perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan tentang hasil

suara sebagaimana dimaksud hanya terhadap perbedaan perhitungan perolehan

hasil suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu (Veri

Junaidi, 2009 : 111-112).

Dengan demikian sengketa pemilu terdapat tiga macam yaitu

sengketa dalam proses pemilu, sengketa perselisihan hasil pemilu, dan

sengketa hukum lainnya. Di dalam UUD 1945 tidak memberi pengertian dan

ruang lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan “perselisihan tentang

hasil pemilu”. Maka diaturlah dengan undang-undang ( Rudatyo, 2009: 14):

a. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

memberikan pengertian bahwa, perselisihan hasil pemilu adalah

perselisihan mengenai penetapan hasil pemilu yang dilakukan

secara nasional oleh KPU, yang mempengaruhi :

1) Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

2) Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua

pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

3) Perselisihan kursi partai politik peserta pemilu di suatu

daerah pemilihan.

b. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merumuskan

pengertian perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan

DPRD sebagai berikut :

1) Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU

dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara

hasil pemilu secara nasional;

2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara

nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan

penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi

perolehan peserta pemilui.


commit to user

30

c. Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008,

disimpulkan bahwa, pengertian perselisihan hasil pemilu Presiden

dan Wakil Presiden adalah pengajuan keberatan yang diajukan oleh

pasangan calon terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan

Wakil Presiden oleh KPU yang perhitungan suaranya

mempengaruhi terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk

dipilih kembali pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada


Abdul Latief berpendapat Perselisisihan tentang hasil pemilihan

umum adalah perselisihan menyangkut penetapan hasil pemilihan umum

secara nasional yang dilakukan oleh KPU yang mengakibatkan seorang yang

harusnya terpilih baik sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD atau

mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah keputaran

kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau mempengaruhi pasangan

calon terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden. Pada hakikatnya

permohonan perselisihan hasil pemilihan umum dapat mengajukan dua hal

pokok. Pertama, adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh KPU.

Kedua, hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan

pemohon harus didasarkan pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan

ketidakbenaran perhitungan KPU. Serta berdasarkan hasil tersebut pemohon

meminta agak Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara

yang diumumkan KPU dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil

perhitungan suara yang benar menurut pemohon(Abdul Latief, 2009: 158-

159)

Perselisihan hasil pemilihan umum pada hakikatnya harus dibedakan

dari pelanggaran pidana Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu harus

diselesaikan oleh KPU berdassarkan laporan Bawaslu/Panwaslu, sedangkan

pelanggaran pidana Pemilu harus ditangani dan diselesaikan oleh aparat

penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum

(pengadilan negeri atau pengadilan tinggi). Menurut Pasal 257 Ayat (1)

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008, pelanggaran pidana Pemilu yang


commit to user

31

memengaruhi perolehan suara Pemilu harus selesai sebelum KPU

menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

Oleh karena itu, seharusnya perkara perselisihan hasil pemilihan

umum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi bersih dari urusan-urusan

pelanggaran pidana Pemilu. Apabila pelanggaran pidana Pemilu yang

memengaruhi perolehan suara hasil Pemilu belum/tidak diselesaikan sebelum

penetapan KPU, maka Mahkamah Konstitusi akan berpegang pada khittah-

nya sebagai Pengawal Konstitusi, yaitu mengawal asas-asas Pemilu yang

luber dan jurdil yang tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Perselisihan hasil pemilihan umum yang ditangani Mahkamah

Konstitusi adalah perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan hasil

penghitungan suara dalam pemilihan umum. Perselisihan hasil penghitungan

suara tersebut adalah antara hasil yang ditetapkan penyelenggara pemilihan

umum dengan penghitungan oleh Pemohon.

Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum merupakan speedy trial.

Artinya “Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diputus secara

cepat dan sederhana”. Speedy trial dilakukan karena perkara perselisihan

hasil pemilihan umum menyangkut suksesi lembaga-lembaga politik. Jika

lembaga-lembaga politik (hasil pemilihan umum) tidak segera terbangun

dengan stabil, akan mengakibatkan terganggunya proses-proses kenegaraan.

Berdampingan dengan sifat speedy trial, putusan Mahkamah

Konstitusi bersifat final and binding ‘final dan mengikat’. Putusan

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.


commit to user

32

B. Kerangka Pemikiran

Gambar1

Kerangka Pemikiran

AMANDEMEN UUD

1945 Mahkamah Konstitusi

Pemilu

Legislatif

Sengketa Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU)

Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009



Pemohon : Partai Politik

Legal Standing

Parta Politik


commit to user

33

Keterangan:

Berdasarkan bagan di atas dapat menggambarkan lebih

jelas alur berprosesnya penelitian ini. Salah satu hasil dari amandemen

UUD 1945 adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi dan perubahan

terhadap sistem pemilu yaitu dengan cara pemilihan secara langsung.

Pemilu langsung digunakan untuk memilih Presiden dan Wakil

Presiden dan digunakan juga pada Pemilu Legislatif untuk memilih

anggota DPD, DPR, dan DPRD yang pesertanya adalah partai politik

dan perorangan.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan Lembaga Negara

baru diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar yang diatur dalam

Pasal 24C ayat (1) yaitu Menguji undang-undang terhadap UUD RI

1945, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945, Memutus pembubaran

partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan

Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa

Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran

hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, danatau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden,

sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.

Proses pemungutan suara yang dilakukan pada pemilu

Legislatif sering terjadi perbedaan perolehan suara di tempat

pemungutan suara yang mempengaruhi hasil perolehan suara partai

politik. Perbedaan perolehan suara merupakan suatu sengketa pemilu

dimana dengan hal tersebut partai potilik dapat mengajukan

permohonan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai pemohon. Memutus Sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) merupakan salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah berhak

menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).


commit to user

34

Mahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum (PHPU) selain melihat kepada bukti-bukti juga

melihat Legal Standing pemohon apakah pemohon memenuhi Legal

Standing atau tidak. Penulis akan menganalisis Legal Standing partai

politik sebagai pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dikaitkan dengan analisis dari

Perkara No.50/PHPU.C-VII/2009, No. 61/PHPU.C-VII/2009 dan No.

88/PHPU.C-VII/2009 sehingga, dapat diketahui apa yang

menyebabkan partai politik secara yuridis mempunyai Legal Standing

sebagai pemohon dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU) di Mahkamah Konstitusi.


commit to user

35

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan pemohon adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Dalam kaitan dengan sengketa

Perkara No.011/PUU-1/2003 dan Perkara No. 017/PUU-1/2003, hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD,

menurut UUD 1945 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa “Pemilihan

Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Perselisihan ini menyangkut

penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakibatkan seorang yang

harusnya terpilih baik sebagai anggota DPD, DPR maupun DPRD atau

mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah

keputaran berikut (kedua) pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau

mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden.

Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilu tersebut dilaksanakan

secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak.

Ini merupakan sejarah di Indonesia bahwa untuk pertama kalinya

hasil pemilu tersebut dapat diuji oleh suatu badan independen secara

juridis. Pada pemilu legislatif bulan April 2004 Mahkamah Konstitusi

telah memeriksa perkara perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh

calon anggota DPD sebanyak 21 permohonan serta 23 partai politik yang

mengajukan perselisihan yang terjadi di 252 daerah. Pemilu presiden dan

wakil presiden putaran pertama hanya menimbulkan satu perkara yang


commit to user

36

diajukan oleh pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Wiranto-

Solahuddin Wahid.

Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pemilu

adalah :

1. Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota DPD peserta

pemilu.

2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pesrta pemilu.

3. Partai politik peserta pemilu.

Yang menjadi termohon adalah komisi Pemilihan Umum dan

meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan tertentu yang hasil

penghitungan awal dilakukan oleh Panitia Penghitungan Suara (PPS) yang

kemudian direkapitulasi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang

dilanjutkan ke Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten, Komisi

Pemilihan Umum tingkat Provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum

secara nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Oleh

karenanya yang dijadikan obyek perselisihan adalah penetapan hasil

pemilihan umum yang dikeluarkan KPU pusat meskipun perselisihan

menyangkut hasil pemilihan umum anggota DPRD di kabupaten/kota atau

provinsi tertentu yang mempengaruhi terpilihnya anggota DPRD atau

anggota DPD tersebut.

Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilihan umum

mengajukan dua hal pokok yaitu pertama, adanya kesalahan perhitungan

yang dilakukan oleh KPU dan kedua, hasil penghitungan yang benar

menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan pada

alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran perhitungan KPU.

Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta agar Mahkamah

Konstitusi membatalkan hasil perhitungan suara oleh KPU dan

Menetapkan perhitungan suara yang benar menurut pemohon, hal ini

sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi perhatian adalah meskipun

perhitungan sura yang diajukan oleh pemohon benar dan hasil perhitungan


commit to user

37

suara KPU salah tetapi hal itu tidak mempengaruhi terpilihnya anggota

DPD, perolehan kursi DPR/ DPRD dan langkah Presiden keputaran kedua

Pemilu Presiden/Wakil Presiden permohonan demikian akan tetap

dinyatakan tidak dapat diterima. Perhitungan suara yang mempengaruhi

tersebut haruslah mengakibatkan perubahan peringkat perolehan suara.

Tabel diatas memperlihatkan tentang perkara-perkara yang terjadi

pada Pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu. Perkara yang masuk ke

Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh partai politik pada Pemilu

legislatif sebanyak 42 perkara yang diregistrasi dan semuanya itu juga

diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari 42 perkara tersebut dijabarkan

secara rinci menjadi 627 kasus dalam Pemilu Legislatif tahun 2009. dari

627 kasus tersebut telah diputus semua, dimana terdapat 68 kasus yang

dikabulkan (10.85%), 398 kasus ditolak (63.48%), 107 kasus tidak

diterima (17.07%), 27 kasus ditarik kembali (4.31%), terdapat 6 kasus

(0.96%) diadakan perhitungan suara ulang, 2 kasus (0.32%) diadakan

pemungutan suara ulang, 13 kasus (2,07%) diputus berdasarkan Pasal 205

Perkara Jumlah Perkara

Diregistrasi

Jumlah Perkara Diputus

Kasus

Putusan

Jumlah

Dikabulkan Ditolak Tidak Diterima

Ditarik Kembali

Perhitungan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang

Putusan Pasal

205 UU No. 10 Tahun 2008

Putusan Sela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARPOL 42 42 627 68 398 107 27 6 2 13 6 627

PERSENTASE 10.85% 63.48% 17.07% 4.31% 0.96% 0.32% 2.07% 0.96% 100.00%

Tabel. 1 Statistika Perkara Parpol Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009

Sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/


commit to user

38

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang penentuan perolehan

jumlah kursi anggota DPR dari Partai Politik, dan 6 kasus (0,96%) diputus

dengan putusan sela.

Pemilu legislatif 2009 telah menunjukkan bagaimana banyaknya

partai politik yang mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum kepada

Mahkamah Konstitusi sebagai konsekuensi terhadap kewenangan

Mahkamah Konstitusi yaitu memutus sengketa perselisihan hasil

pemilihan umum.

B. Prosedur Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Mahkamah Konstitusi memiliki pengalaman yang sangat berharga

dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2004 yang

lalu, baik dari segi kuantitas perselisihan yang diajukan ke Mahkamah

Konstitusi maupun dilihat dari kualitas dalam arti yang berkaitan dengan

dilanggarnya azas-azas pemilu yang sesungguhnya juga berpengaruh

terhadap hasil perhitungan suara, tetapi tidak menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi. Sebagai antisipasi terhadap pemilu 2009, maka

disamping mendasarkan pada prosedur penyelesaian perselisihan hasil

pemilu yang diatur dalam Pasal 74 sampai dengan 79 Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi, juga aturan hukum acaranya telah dilengkapi

dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) masing-masing nomor

004/PMK/2004 dan nomor 005/PMK/2004. Tahun 2009 Peraturan

Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang pedoman beracara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum diperbaharui kembali dalam PMK Nomor

16/PMK/2009. mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi :

Meskipun Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10

ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya

menyebutkan “perselisihan hasil Pemilihan umum”, tetapi Pasal 74

Undang Undang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa


commit to user

39

Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan

DPRD (Undang-Undang No. 12 Tahun 2003), serta Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden (UU No. 23 Tahun 2003), jadi tidak termasuk

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada),

meskipun hal ini telah menjadi perdebatan di masyarakat dan

Mahkamah Konstitusi. Selain itu kewenangan ini juga hanya

terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh

KPU, sehingga tidak mencakup penetapan hasil oleh KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota, dan juga tidak berkaitan dengan

kecurangan-kecurangan dan pelanggaran asas-asas Pemilu yang

menjadi kewenangan Panwaslu dan Pengadilan Umum (Pengadilan

Negeri atau Pengadilan Tinggi).

2. Pihak dalam Sengketa

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu

kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan

hasil pemilihan umum. Pemilu dimaksud adalah pemilu menurut

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yaitu pemilihan umum yang

diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945

ditentukan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

adalah partai politik, sedang dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945

ditentukan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota

Dewan Perwakilan Daerah dan perorangan. Sedangkan peserta

pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden

menurut pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 adalah pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Di lain pihak

penyelenggaraan pemilu menurut Pasal 22E ayat 5 UUD 1945

diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat


commit to user

40

nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2003, dibentuk sebagai Komisi Pemilihan Umum

dengan jajarannya Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta

Kabupaten/Kota sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam

penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan tersebut

diatas, maka dalam Pasal 3 PMK Nomor 16/PMK/2009 ditentukan

bahwa yang dapat menjadi Pemohon untuk mengajukan sengketa

hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi adalah :

a. Permohonan warga negara Indonesia calon anggota DPD

peserta pemilu.

b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta

pemilu, atau

c. Partai politik peserta pemilu

Partai politik yang mengajukan permohonan dalam

perselisihan hasil pemilu DPR/DPRD haruslah pengurus pusat partai

yang bersangkutan sebagai badan hukum. Namun, pengurus pusat

dapat memberi kuasa, baik kepada pengurus daerah (DPD maupun

DPC) atau kuasa hukum yang ditunjuk menangani permohonan dari

partai yang bersangkutan.

Pemilihan anggota DPD yang pesertanya adalah

perorangan, maka yang boleh jadi pemohon adalah perorangan

peserta pemilu anggota DPD yang merasa dirugikan oleh hasil

perhitungan suara yang ditetapkan. Sedang pada pemilu untuk

memilih Presiden/Wakil Presiden meskipun psangan calon diajukan

oleh partai politik peserta pemilu namun yang boleh jadi pemohon di

MK untuk mempersoalkan hasil perhitungan suara adalah pasangan

calon Presiden/Wakil Presiden tersebut. Peserta pemilihan umum

untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik

sehingga yang boleh menjadi pemohon untuk mempersoalkan hasil

perhitungan suara pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik yang bersangkutan.


commit to user

41

Legal standing Pemohon didasarkan atas jenis pemilunya,

signifikasi perolehan suaranya, dan tenggat (waktu) permohonannya,

sebagai berikut :

a. Pemohon untuk Pemilu anggota DPD adalah perorangan

WNI peserta Pemilu yang perolehan suaranya

mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD jadi, karena

wakil tiap provinsi hanya 4 (empat) orang, maka calon

peringkat nomor 5 (lima) yang paling signifikan untuk

mengajukan permohonan.

b. Pemohon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah

pasangan calon peserta Pemilu yang perolehan suaranya

mempengaruhi lolosnya calon ke pemilu putaran kedua.

Karena yang dapat lolos hanya dua pasangan, maka

pasangan calon peringkat ketiga yang sigifikan untuk

mengajukan permohonan atau terpilihnya pasangan calon;

c. Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD adalah

partai politik peserta Pemilu. PMK No. 4/PMK/2004

menegaskan bahwa permohonannya adalah dewan

pimpinan pusat parpol atau sejenisnya, karena yang menjadi

obyek perselisihan adalah penetapan hasil pemilu oleh KPU

secara nasional dan hanya DPP Parpol yang bisa mewakili

Parpol ke pengadilan yang perolehan suaranya

mempengaruhi perolehan kursi parpol yang bersangkutan di

suatu daerah pemilihan.

d. Tenggat untuk mengajukan permohonan oleh Pasal 74 ayat

(3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditetapkan

hanya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU

mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional.

3. Termohon

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan

tentang ada tidaknya Termohon dalam kasus perselisihan hasil


commit to user

42

Pemilu, tetapi PMK No. 04 dan No. 05/PMK/2004 menegaskan

bahwa KPU adalah pihak Termohon, karena menurut MK

perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara peserta Pemilu

dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan juga merujuk

ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

4. Syarat Permohonan

Permohonan hanya dapat diterima jika diajukan dalam jangka

waktu paling lambat 3x24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum

mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional, dan hanya

dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang

mempengaruhi :

a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

b. Penentuan pasangan calon yang masuk putaran kedua

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di

suatu daerah pemilihan.

Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

mensyaratkan, bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas

tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh

Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar

menurut pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil

penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

pemohon. Dari persyaratan itu, maka nyata bahwa sesungguhnya

perselisihan tersebut hanya menyangkut segi kuantitatif atau jumlah

perolehan suara yang membawa pengaruh kepada terpilih tidaknya

calon anggota DPD, DPR/DPRD dan Presiden/Wakil Presiden.

Pengalaman menunjukkan penyelenggaraan pemilihan umum di

beberapa tempat tertentu telah melanggar asas pemilihan umum yang

langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil (LUBER


commit to user

43

JURDIL) yang sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap hasil

penghitungan suara. Penanganan persengketaan yang sudah bercorak

pidana akan ditangani penyidik, penuntut umum serta pengadilan

negeri yang juga seharusnya dalam tenggang waktu yang ditentukan

sehingga apabila ada kecurangan pelaksanaan pemilu yang

mempengaruhi hasil perolehan suara, putusan pengadilan dapat

dijadikan alat bukti di Mahkamah Konstiusi yang akan menyatakan

hasil penghitungan suara yang demikian tidak terjadi dan setelah

perselisihan hasil pemilu selesai diputus Mahkamah Konstitusi, baru

putusan pengadilan yang menyatakan kecurangan itu dibawa ke

Mahkamah Konstitusi untuk menuntut revisi putusan Mahkamah

Konstitusi. Jadwal ketatanegaraan kita tidak membenarkan hal

tersebut dan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat

tidak dapat diubah lagi.

Dengan demikian, menurut Maruarar Siahaan, proses yang

terjadi di Mahkamah Konstitusi sesungguhnya sangat sederhana,

yaitu pemohon mendalilkan hasil penghitungan suara yang dilakukan

KPU salah dan kemudian pemohon mengemukakan hasil

penghitungan suara yang benar. Apabila pemohon dapat

membuktikan dalil permohonannya dan hakim yakin kebenaran hasil

penghitungan menurut versi pemohon atau hakim menyimpulkan

dari alat bukti yang diajukan memang hasil penghitungan KPU

salah, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hasil penghitungan

suara yang benar. Meskipun dikatakan sederhana, penghitungan

demikian menjadi tidak mudah karena standar minimum legalitas

rekapitulasi penghitungan suara dan berita acara yang dibuat belum

jelas dan tidak sedikit berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara yang direkayasa oleh para petugas yang tidak jujur.

Oleh karena batasan yang ditentukan sebagai materi

perselisihan hanya menyangkut hasil penghitungan suara yang

mempengaruhi terpilihnya anggota DPR, DPD, DPRD, dan


commit to user

44

pasangan calon Presiden/Wakil Presiden, maka meskipun terjadi

kesalahan penghitungan suara tetapi penghitungan suara tersebut

tidak signifikan membawa pengaruh untuk mengubah posisi peserta

pemilu untuk terpilih, maka permohonan demikian akan dengan

mudah dikesampingkan. Misalnya oleh karena anggota DPD yang

akan terpilih untuk tiap propinsi adalah 4 (empat) orang, maka calon

peringkat kelima dan keenam dipandang memiliki posisi yang boleh

jadi mendapat pengaruh dari hasil penghitungan suara yang salah.

Akan tetapi, itupun hanya relevan jika jumlah suara yang didalilkan

hilang dapat melampaui secara signifikan calon anggota DPD

peringkat di atasnya. Demikian pula halnya dengan calon anggota

DPR/DPRD dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Maruarar Siahaan, mengemukakan bahwa oleh karena faktor

waktu yang singkat dalam memutus perkara pemilu, maka segala

sarana yang dapat mempermudah komunikasi, baik untuk

pendaftaran permohonan, penyampaian panggilan, dan

mendengarkan keterangan saksi terutama sarana teknologi informasi

telah dipergunakan. Pendaftaran permohonan diperkenankan dengan

email dan faximile meskipun harus dikonfirmasi kemudian dengan

permohonan asli yang harus sudah diterima Mahkamah Konstitusi 3

(tiga) hari sejak habisnya tenggat waktu penerimaan permohonan.

Dalam rangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan

didaftar dalam BRPK, sidang pertama perkara perselisihan hasil

pemilu legislatif sudah harus ditetapkan dan salinan permohonan

sudah dikirim kepada KPU. Panggilan sidang dapat dilakukan

melalui dengan telepon.

Suatu hal yang tidak dimuat secara tegas dalam PMK Nomor

04 maupun 05 tahun 2004 dan PMK Nomor 16 tahun 2009 adalah

acara mendengarkan keterangan saksi serta KPU Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang jaraknya sangat jauh dari ibukota yang

dilakukan dengan sarana teleconference. Namun acara tersebut telah


commit to user

45

dilakukan dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu

legislatif yang lalu. Dasar hukum yang digunakan dalam hal ini

adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

yang menyangkut dibakukannya alat bukti yang didasarkan pada

Teknologi Informasi (TI).

Materi perolehan yang wajib diuraikan dengan jelas oleh

Pemohon adalah:

a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh

KPU dan penghitungan yang benar menurut pemohon.

b. Permintaan (petitum) untuk membatalkan hasil

penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut

pemohon.

5. Pemeriksaan Pendahuluan

Berbeda dengan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana

umumnya dilakukan dalam perkara pengujian undang-undang, dalam

perkara perselisihan pemilu, pemeriksaan pendahuluan yang

memberi kesempatan memperbaiki permohonan untuk pemohon

calon anggota DPR/DPRD dan DPD, meskipun diberi jangka waktu

3x24 jam dan perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil Presiden

1x24 jam namun dalam praktek yang lalu perbaikan dilakukan

langsung di tempat dan diperbolehkan dengan tulisan tangan. Hal ini

terjadi karena banyaknya permohonan yang diterima sehingga

apabila dilakukan sesuai dengan aturan dalam PMK dan Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi dikhawatirkan tenggang waktu yang

disebut menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa legal standing.

Dalam hal perkara perselisihan hasil pemilu untuk memilih anggota

DPR/DPRD, pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan

memeriksa apabila permohonannya adalah pengurus pusat partai

politik yang bersangkutan. Bilamana dalam permohonan tidak


commit to user

46

dijumpai hal demikian, pemeriksaan pendahuluan akan memeriksa

setidaknya mengenai apakah pemohon memiliki surat kuasa yang

sah dari pengurus pusat partai politiknya. Hal ini merupakan langkah

pertama yang dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Langkah kedua adalah memeriksa signifikasi perhitungan

suara yang didalilkan pemohon hilang atau salah dalam

penghitungannya, apakah mempengaruhi terpilihnya calon anggota

DPR/DPRD atau DPD tersebut. Dalam hal pasangan Presiden/Wakil

Presiden, juga diperiksa apakah signifikan untuk terpilih atau tidak

untuk masuk dalam putaran kedua. Kalau signifikasi angka yang

tidak berpengaruh demikian telah menjadi nyata, maka kesimpulan

atas permohonan dengan sangat mudah telah dapat diambil tanpa

melanjutkan pemeriksaan lainnya.

Karena Mahkamah Konstitusi harus memutus perselisihan

hasil pemilu dalam waktu yang singkat yaitu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kerja untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden terhitung sejak perkara diregistrasi di BRPK, maka

tenggat untuk perbaikan permohonan, pemberitahuan kepada para

pihak dan penetapan hari sidang pertama juga diperpendek dari yang

ditentukan dalam hukum acara umum, demikian pula persidangan

juga berlangsung secara cepat dan singkat, serta maraton bahkan

sampai malam hari.

6. Pemeriksaan Persidangan

Atas alasan tenggat waktu dan beban permohonan yang

masuk, PMK Nomor 16/PMK/2009 menugaskan panel hakim untuk

melaksanakan pemeriksaan pendahuluan maupun persidangan.

Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pleno Mahkamah Konstitusi

untuk dimusyawarahkan sebelum pengambilan putusan.

Sebagaimana diutarakan diatas, penggunaan sarana teknologi

informasi dalam pemeriksaan persidangan juga membawa kecepatan


commit to user

47

penyelesaaian yang diharapkan dan jarak tidak lagi menjadi masalah

yang berarti. Yang menjadi perhatian tentulah memeriksa kebenaran

identitas saksi dan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didengar

didaerah yang jauh dari tempat persidangan. Oleh karena sarana

yang dipergunakan adalah milik Mabes Polri, dan pihak yang

didengar berada diruangan Polda setempat, maka prosedur

identivikasi dan verivikasi demikian dilakukan dengan suatu kerja

sama dengan pihak Polri. Petugas Mahkamah Konstitusi dan petugas

Mabes Polri yang berada di Jakarta (lokasi sarana teleconference)

mengadakan persipan verivikasi identitas tersebut dengan petugas

Polda setempat sehingga nilai keterangannya dapat diterima sebagai

alat bukti yang sah.

Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa perkara perselisihan

hasil pemilu merupakan perkara yang sederhana, dalam arti tingkat

kompleksitas masalah hukumnya, tetapi time-frame penyelesaian

perkara menyebabkan perkara ini diperlakukan sebagai perkara cepat

seperti halnya yang dilakukan dalam perkara cepat Pengadilan

Negeri. Pemeriksaan di persidangan pertama-tama memberi

kesempatan pada pemohon untuk menguraikan dengan ringkas

permohonannya dengan mengemukakan kesalahan perhitungan yang

dilakukan KPU dan mengemukakan perhitungan suara yang benar.

Dalam petitumnya pemohon mencantumkan untuk meminta

Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil penghitungan yang benar

dan membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU.

KPU diberi kesempatan untuk memberi keterangan sebagai

tanggapan atas permohonan tersebut. Bila Panwaslu hadir, maka

Panwaslu juga diberi kesempatan dalil Pemohon. Apabila keterangan

telah dipandang cukup, baru kemudian diberi kesempatan bagi

Pemohon untuk membuktikan dalilnya dengan alat bukti. Alat bukti

yang disebut dalam Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

secara umum dan dalam PMK Nomor 04 dan 05 Tahun 2004 dan


commit to user

48

PMK Nomor 16 Tahun 2009 yaitu tentang bukti surat dan saksi

adalah merupakan alat bukti yang umumnya dilakukan. Bukti surat

tersebut adalah salinan atau fotocopy berita acara dan sertifikat hasil

atau rekapitulasi hasil penghitungan suara pada jenjang yang

dipersilahkan. Sertifikat dimaksud haruslah dilegalisasi pejabat KPU

dan diberi materai secukupnya. Untuk dapat diterima sebagai alat

bukti yang digunakan mendukung dalil ketidakbenaran penghitungan

suara yang dilakukan KPU, maka berita acara demikian harus sudah

memuatpernyataan keberatan dari saksi peserta pemilu yang tidak

menerima hasil penghitungan tersebut dan telah memohon

perbaikannya pada jenjang penghitungan suara yang berkenaan tapi

tidak ditindaklanjuti.

Disamping itu keterangan saksi juga dapat diajukan untuk

mendukung dalil permohonan pemohon tetapi masih terdapat

ketidakseragaman dalam praktik yang lalu tentang kualifikasi saksi.

Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 05 Tahun 2004 menyatakan bahwa :

“Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi pemegang mandat peserta pemilu di setiap jenjang penghitungan suara sebagaimana ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003 jo. keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2004 dan Keputusan KPU Nomor 38 tahun 2004.”

Ada yang menafsirkan bahwa hanya saksi yang ditunjuk

sebagai saksi pemegang mandat peserta pemilu di setiap jenjang

penghitungan suara, yaitu yang menyaksikan penghitungan di TPS

dan menyatakan keberata bila perlu, yang dapat didengar di sidang

MK untuk mendukung permohonan. Kalau hal itu dijadikan sebagai

aturan yang berlaku umum, maka akan brtentangan dengan Pasal 36

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyebut saksi sebagai

satu alat bukti dan saksi adalah orang yang mengallami, melihat dan

mendengar sendiri peristiwa yang terjadi. Kekhawatiran bahwa kalau

saksi seperti ini diperbolehkan untuk didengar akan menyebabkan

pemeriksaan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi


commit to user

49

menjadi tidak pasti karena saksi-saksi bisa saja direkayasa. Akan

tetapi, keberatan ini tidak cukup beralasan karena hakim berwenang

menilai keberadaan saksi tersebut serta alasan dan latar belakang

saksi dimaksud memberi keterangan. Saksi sumpah palsu bagi

seorang saksi dan penilaian hakim akan nilai keterangannya tidak

perlu menimbulkan ketidakpastian aturan semacam itu.

Kemungkinan bahwa tugas hakim semakin berat, memang benar.

Setelah pemeriksaan dipandang selesai, maka panel hakim

akan melaporkan hasil pemeriksaan persidangan atas perkara

permohonan yang diajukan dan kemudian majelis pleno hakim

konstitusi bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan dan pengumuman keputusan tersebut

dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Bila

permohonan tidak beralasan dan/atau pemohon tidak memenuhi

syarat, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan permohonan tidak

dapat diterima. Kalau permohonan tidak dapat dibuktikan secara

cukup dan meyakinkan, permohonan akan dinyatakan ditolak.

Permohonan yang beralasan dan didukung bukti yang cukup serta

meyakinkan, maka Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan

Pemohon dengan menyatakan penghitungan suara yang dilaksanakan

KPU salah dan Mahkamah Konstitusi menetapkan penghitungan

suara yang benar.

Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka

putusan tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR,

DPD dan DPRD disampaikan kepada Presiden, pemohon dan KPU.

Putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu Presiden/Wakil

Presiden disampaikan masing-masing kepada MPR,

Presiden/Pemerintah, KPU, partai politik atau gabungan partai

politik yang mengajukan calon, serta pasangan calon Presiden/Wakil

Presiden peserta pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh KPU.


commit to user

50

Keberatan yang disertai dengan putusan Pengadilan Negeri yang

menyatakan terjadi pemalsuan dan tindak pidana lain yang

menyebabkan kesalahan hasil penghitungan suara tidak dapat lagi

digunakan sebagai dasar revisi atau peninjauan kembali putusan

Mahkamah Konstitusi. Secara kronologis, urutan yang seharusnya

adalah bahwa sebelum penetapan hasil penghitungan suara secara

nasional oleh KPU segala penyimpangan yang bersifat tindak pidana

telah selesai disidik, dituntut dan diputus oleh aparat hukum di

daerah. Seluruh proses itu juga harus berlangsung secara cepat

(perkara cepat) karena adanya jadwal ketatanegaraan yang harus

dipenuhi. Akan tetpi, karena sosialisasi yang kurang memadai aparat

hukum belum memahaminya dan penanganan yang dilakukan berada

di luar jadwal ketatanegaraan yang telah disusun.

Sering timbul protes dan pernyataan tentang hal ini, apakah

hukum acara Mahkamah Konstitusi yang perlu diperbaharui atau

Mahkamah Konstitusi yang bersikap acuh terhadap ketidakadilan ini.

Sesungguhnya bukanlah demikian halnya. Sifat final and binding

putusan Mahkamah Konstitusi karena jadwal ketatanegaraan yang

tersusun menyebabkan hal ini tidak bisa dihindari. Masalah keadilan

tidak selalu harus dijawab dengan akibat hukum revisi putusan

Mahkamah Konstitusi tetapi dapat disalurkan pada tanggung jawab

pidana dan perdata pelaku penyimpangan tersebut. Untuk masa yang

akan datang, brangkat dari pengalaman berharga ini dapat ditarik

pelajaran dan sosialisasi tentang penyusunan jadwal ketatanegaraan

yang bersesuaian dengan penyelesaian sengketa perselisihan hasil

pemilu.

7. Alat Bukti

Alat bukti surat berupa dokumen-dokumen resmi pemilu

yang dikeluarkan KPU, sedangkan saksi adalah saksi peserta

pemilu dalam perhitungan suara dan juga dari Panwaslu dan KPU

beserta jajarannya.


commit to user

51

8. Putusan

Putusan MK yang menurut ketentuan Pasal 79 Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi disampaikkan kepada Presiden ada 3

(tiga) kemungkinan (Pasal 77 UU MK) sebagai berikut :

a. Apabila pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 74

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, amar putusan

menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

b. Apabila permohonan beralasan, amar putusan menyatakan

permohonan dikabulkan dan membatalkan hasil

penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta

menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;

c. Apabila permohonan beralasan, amar putusan menyatakan

permohonan ditolak.

9. Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, maka

putusan tentang perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR,

DPD dan DPRD disampaikan kepada Presiden, Pemohon dan KPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat serta

wajib dilaksanakan oleh KPU.

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan prosedur

beracara perselisihan hasil pemilihan umum hanya diberikan waktu

yang terbatas dimana Mahkamah Konstitusi harus menjatuhkan

perkara perselisihan hasil pemilihan umum paling lambat 30 hari

sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

(BPRK). Dalam perselisihan hasil pemilihan umum Hakim

Mahkamah Konstitusi harus teliti, fokus dan tetap menjunjung

tinggi prinsip independen dan imparsial sehingga, putusan yang

dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tetap dapat

dipertanggungjawabkan dan tetap menjunjung tinggi prinsip


commit to user

52

demokrasi dalam pemilihan umum. Secara lebih jelas, prosedur

perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi adalah

sebagai berikut:

Dalam perselisihan hasil Pemilu Tahun 2004, banyak pemohon

masih mempersoalkan hal-hal yang bersifat kualitatif, padahal menurut

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu

kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terkait dengan kasus yang

Sumber: Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Abdul Latif dkk

Gambar.2 Skema Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi

Adanya Perselisihan

perhitungan hasil pemilihan umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum

Persiapan Persidangan

Pemeriksaan Persidangan

Putusan

Pelaksanaan Putusan

Hakim Mahkamah Konstitusi

Perhitungan Ulang


commit to user

53

bersifat kuantitatif. Sehingga, karena Mahkamah Konstitusi adalah the

guardian of the constitution maka mestinya juga menjaga agar asas-asas

pemilu yang luber dan jurdil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD

1945 tidak dilanggar (aspek kualitatif).

C. Legal Standing Partai Politik sebagai Pemohon dalam Sengketa Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

1. Legal Standing Pemohon dalam PHPU.

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa

perselisihan hasil pemilihan umum menentukan bahwa pengajuan

permohonan harus melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) parpol

masing-masing. Setiap Permohonan yang diajukan terkait PHPU,

harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP partai politik

atau jabatan sejenis beserta kuasa hukumnya. Dengan kata lain, legal

standing yang diterima dalam pengajuan perkara PHPU adalah

permohonan partai politik melalui ketua umum dan sekjen masing-

masing parpol.

Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal

74 ayat (1) huruf c UU MK juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK

Nomor 16 Tahun 2009 menegaskan bahwa para pihak yang

mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU anggota DPR dan

DPRD adalah partai politik peserta Pemilu, bukan calon anggota

legislatif secara orang-perorangan. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa

permohonan PHPU haruslah memengaruhi perolehan kursi partai

politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, sehingga tidak

berpindahnya kursi dari partai politik satu ke partai politik lain dalam

konteks sengketa antarcaleg dianggap bukan menjadi objek sengketa

Pemilu.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa antarcaleg

mempunyai 2 (dua) pertimbangan komulatif yaitu Pertama, syarat

subjectum litis yaitu permohonan tersebut harus tetap diajukan oleh


commit to user

54

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau nama yang

sejenisnya, bukan oleh masing-masing caleg yang bersangkutan secara

otonom; Kedua, syarat objectum litis yaitu objek yang

dipermasalahkan haruslah tetap Keputusan KPU tentang perolehan

suara hasil Pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara setiap caleg

dalam satu parpol. Hal ini sejalan dengan syarat – syarat menjadi

anggota legislatif yang harus mendaftarkan diri melalui partai politik.

Mahkamah Konstitusi tidak akan menerima perselisihan antar caleg

dengan caleg lain secara perorangan maupun dalam satu partai.

Apabila caleg memiliki keberatan terhadap hasil perhitungan KPU

namun DPP partai tersebut menganggap tidak ada masalah, maka

persoalan itu harus diselesaikan dalam internal parpol tersebut.

2. Analisis Putusan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Untuk dapat mengetahui bagaimana kedudukan hukum atau

Legal Standing dari partai politik sebagai pemohon dalam sengketa

perselisihan hasil pemilihan umum, penulis mengkaji dengan menganalisis

perkara-perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam pemilihan anggota

legislatif. Perkara yang penulis analisis adalah Perkara No. 50/PHPU.C-

VII/2009 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai

Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), dan Perkara No.

88/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai Buruh.

Untuk mengetahui kedudukan hukum atau Legal Standing

dari masing-masing partai politik yang dalam hal ini sebagai Pemohon

dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi. Penulis menganalisis

satu per satu perkara sebagai berikut :

a. Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009

Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta sebagai Termohon dan sebagai


commit to user

55

Turut Termohon KPU Provinsi Kepulauan Riau, KPU Kabupaten

Demak, KPU Kabupaten Ponorogo, KPU Kabupaten Barito Timur,

KPU Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Blora, KPU

Kabupaten Banjar, KPU Kabupaten Kerinci, KPU Kabupaten

Samosir, KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU Provinsi Bangka

Belitung, dan KPU Kota Makassar yang merupakan perselisihan

hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU

berdasarkan keputusan KPU No. 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9

Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Umum Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan DPRD

kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2009.

Kedudukan hukum atau Legal Standing dari Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam hal ini Pemohon,

Mahkamah Konstitusi melihat berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 122 Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal

258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5 huruf a dan b Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 16/2009), menentukan hal-hal,

antara lain, sebagai berikut:

1) Pemohon adalah partai politik peserta pemilu.

2) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara

nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

a) Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua

koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal


commit to user

56

202 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan

DPRD;

b) Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari partai politik di suatu daerah

pemilihan.

Dengan dasar hal tersebut Majelis mempertimbangkan

Legal Standing dari Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor 2009

tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

sebagai berikut:

1) Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

149/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 16 Agustus 2008 tentang

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2009;

2) Permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara

nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 255/Kpts/KPU/Tahun

2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum

Tahun 2009;

3) Menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang

dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di


commit to user

57

atas terjadi karena kesalahan dan/atau kekeliruan yang

menguntungkan partai politik tertentu di Daerah Pemilihan

(Dapil) sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu,

Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan

penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

Dengan hal-hal yang disebutkan, Mahkamah Konstitusi

berpendapat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

sebagai Pemohon dalam Perkara No. 50/PHPU.C-VII/2009 telah

memenuhi syarat kedudukan hukum atau Legal Standing dalam

berperkara di Mahkamah Konstitusi.

b. Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009

Perkara No. 61/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme kepada Komisi Pemilihan

Umum (KPU) yang ada di Jakarta sebagai Termohon dan KPU

Kota Batam sebagai Turut Termohon I, KPU Kabupaten Rokan

Hilir sebagai Turut Termohon II, KPU Kabupaten Way Kanan

sebagai Turut Termohon III, KPU Kota Jayapura sebagai Turut

Termohon IV serta KPU Kabupaten Barito Timur sebagai Turut

Termohon V.

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme yang dalam hal ini

sebagai Pemohon merasa keberatan terhadap Penetapan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9

Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional yang

diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 23.54 WIB

dimana Pemohon mendapatkan Suara 316.752 atau 0,30%.

Mahkamah Konstitusi melihat kedudukan hukum atau Legal

Standing dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme didasarkan

pada berdasarkan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran


commit to user

58

Negara 122 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya

disebut UU MK) juncto Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5

huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun

2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah

Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum atau Legal

Standing dari Partai Nasional Indonesia Marhaenisme telah

memenuhi syarat kedudukan hukum atau Legal Standing untuk

dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Privinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah

Kabupaten/Kota.

c. Perkara No. 88/PHPU.C-VII/2009

Perkara No.88/PHPU.C-VII/2009 yang diajukan oleh Partai

Buruh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta sebagai

Termohon dan sebagai Turut Termohon KPUD Kabupaten

Konawe, KPUD Kabupaten Konawe Utara, KPUD Kota Batam,

KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Provinsi Riau, KPUD

Kabupaten Paniai, KPUD Kota Kendari, KPUD Kabupaten Rejang

Lebong dan KPUD Kota Manado.

Partai Buruh yang dalam hal ini sebagai Pemohon merasa

keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor

255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan

dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah secara nasional yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9

Mei 2009 pukul 23.54 WIB. Menurut Mahkamah kedudukan


commit to user

59

hukum atau Legal Standing Partai Buruh yaitu telah memenuhi

kedudukan hukum atau Legal Standing karena telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 5 huruf a dan b PMK 16 Nomor

2009 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum dimana Pemohon merupakan partai politik peserta

pemilihan umum, dan permohonan yang diajukan oleh Partai

Buruh mempengaruhi perolehan kursi Partai Buruh.

Dari ketiga perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi

mempunyai pertimbangan yang sama untuk memberikan pendapat

tentang kedudukan hukum atau Legal Standing partai politik yaitu

dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara 122 Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya

disebut UU MK) juncto Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 5

huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun

2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil



Sehingga, partai politik yang ingin mengajukan permohonan ke

Mahkamah Konstitusi terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan

umum haruslah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam

ketentuan-ketentuan tersebut agar memenuhi kedudukan hukum

atau Legal Standing sebagai Pemohon.

3. Badan Hukum sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang

oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia, yang sebagai

pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat

menggugat dan digugat di muka pengadilan (Soebekti, 1973:14).

Bandingkan dengan pendapat Rochmat Soemitro (1964: 7), “Badan


commit to user

60

hukum, dalam bahasa Belanda Rechtspersoon, ialah suatu badan yang

dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang-orang

pribadi, dapat melakukan perbuatan hukum, melakukan perjanjian dan

sebagainya.” Badan hukum dibedakan antara yang bersifat

privaatrechtelijk, yaitu badan hukum privat, dan yang bersifat

Publiekrechtelijk (openbare rechtspersonnen), yaitu badan hukum

publik. Dalam Black’s Law Dictionary (1979:307), istilah badan

hukum digunakan dengan istilah corporation yang juga dibedakan

dalam private corporation and public corporation.

Sama dengan orang (naturlijke persoon) maka badan hukum

(rechtspersoon) juga adalah penyandang hak dan kewajiban dalam

satu sistem hukum. Badan hukum yang diakui sebagai memiliki

kepribdian sendiri biasanya memiliki kekayaan sendiri. Dikatakan satu

badan hukum bersifat publik apabila didirikan baik dengan undang-

undang maupun perbuatan pemerintahan lainnya yang tidak saja

memiliki hak tetapi juga mempunyai kewenangan tertentu untuk

menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintahan. Sebagai

contoh dalam hal ini, misalnya Pemerintah Daerah Provinsi maupun

Kabupaten serta perusahaan yang didirikan dengan UU atau PP yang

sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sedang badan hukum privat

biasanya merupakan perjanjian antara lebih dari dua orang sebagai

tindakan hukum majemuk yang menyendirikan sebagian kekayaan

untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dengan perjanjian.

Sebagai tindakan hukum yang bersifat majemuk atau dilakukan oleh

lebih dari dua orang, misalnya perseroan terbatas dan koperasi. Akan

tetapi, satu bentuk badan hukum privat tidak harus selalu merupakan

tindakan majemuk, contoh adalah yayasan dan partai politik yang

tujuannya tidak mencari untung atau setidaknya sering dikatakan

demikian.

Dari segi subyeknya, badan hukum tersebut dapat disebut

sebagai badan hukum publik apabila kepentingan yang menyebabkan


commit to user

61

badan hukum itu dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau

kepentingan publik, bukan kepentingan orang per orang. Sebalikya

apabila kepentingan yang menyebabkan ia dibentuk didasarkan atas

kepentingan pribadi orang per orang maka badan hukum tersebut

disebut badan hukum privat atau perdata.

Namun demikian, meskipun dari segi subyeknya badan hukum

itu bersifat publik, ia tetap dapat menjalankan aktivitas dalam lalu

lintas hukum perdata. Sebaliknya, badan hukum perdata juga dapat

menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat publik

dalam lalu lintas hukum publik. Oleh karena itu, unsur-unsur

subyektif dan obyektif ini menentukan apakah suatu badan hukum

publik atau badan hukum perdata atau privat. Dari kedua kategori itu,

dapat dirinci adanya empat macam badan hukum, yaitu:

a. Badan hukum yang mewakili kepentingan umum dan

menjalankan aktivitas di bidang hukum publik. Misalnya

Komisi Pemilihan Umum yang dalam menjalankan

tugasnya menetapkan keputusan tentang partai politik yang

berhak mengikuti pemilihan umum.

b. Badan hukum yang mewakili kepentingan publik dan

menjalankan aktivitas di bidang hukum perdata. Misalnya,

Bank Indonesia sebagai bank sentral menurut ketentuan

Undang-Undang Dasar 1945 mengadakan dan

menandatangani perjanjian jual beli valuta asing dengan

badan usaha lain.

c. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata

pendirinya tetapi menjalankan aktivitas di bidang hukum

publik. Misalnya, suatu yayasan yang dibentuk oleh

pribadi-pribadi para dermawan untuk membantu pemberian

bantuan obat-obatan dan fasilitas kesehatan bagi orang

miskin atau pegawai negeri golongan I di suatu daerah

tertentu.


commit to user

62

d. Badan hukum yang mewakili kepentingan perdata

pendirinya dan menjalankan aktivitas di bidang hukum

perdata. Misalnya koperasi ataupun badan-badan usaha

yang didirikan oleh pendirinya untuk kepentingan perdata

dan menjalankan aktivitas perdagangan yang mendatangkan

keuntungan perdata bagi yang bersangkutan.

Yang dikategorikan sebagai badan hukum privat

(privaatrechtelijke rechtspersonen) menurut Van der Grinten (Rudhi

Prasetya & Oemar, op. cit. H. 37) adalah apabila badan hukum itu

organisasi dan strukturnya dikuasai oleh hukum perdata. Yang

termasuk badan hukum privat ialah:

a. Badan hukum dari perkumpulan-perkumpulan sebagaimana

diatur dalam BW. Buku III Titel 9, Pasal 1653 s/d 1665,

yang dikenal dengan istilah zedelijk lichaam, khususnya

bukan badan hukum yang didirikan oleh pemerintah (Op

openbaar gezag ingesteld), tetapi badan hukum yang diakui

(erkend), yang diperizinkan (als geoorloofd toegelaten), dan

yang didirikan oleh orang-orang yang pertikelir dengan

tujuan tertentu dan tidak bertentangan dengan undang-

undang dan kesusilaan. Termauk disini (badan hukum yang

diakui) ialah badan-badan keagamaan, seperti gereja,

misalnya. Pengakuan sebagai badan hukum perkumpulan

ini diatur dalam S. 1870 No. 64.

b. Perseroan Terbatas (PT=NV), yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD=WvK), Titel III

Pasal 36 s.d. 56 jo. UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas.

c. Firma dan Perseroan Komanditer, yang diatur oleh Pasal 15

s.d. 35 KUHD, meskipun masih ada perbedaan di antara

para sarjana tentang status badan hukum dari keduanya,


commit to user

63

tetapi saya cenderung akan pendapat Paul Scholten bahwa

keduanya adalah merupakan badan hukum.

d. Perkumpulan Koperasi.

e. Perkumpulan Indonesia, S. 1939 No. 570 jo. 717.

f. Maskapai Andil Indonesia (MAI=IMA), S. 1939-569.

g. Perusahaan Perseroan (PERSERO), berdasar Pasal 2 ayat 3

UU No. 19/1969 tunduk sepenuhnya kepada ketentuan

KUHD, khususnya yang menyangkut PT.

h. Yayasan, yang dibentuk berdasarkan hukum kebiasaan,

kemudian diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 tentang

Yayasan.

i. Wakaf, lembaga yang berasal dari hukum Islam yang telah

teresepsi oleh Hukum Adat.

Terhadap badan-badan hukum privat tersebut diatas, secara

umum dapat berlaku atau dikuasai oleh KUH Perdata, KUHD, dan

juga Hukum Acara Perdatayang tercantum dalam HIR. Selain itu,

badan hukum juga dapat mempunyai hak cipta, hak merk, dan hak

oktroi, sehingga juga dikuasai oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut.

Ketentuan-ketentuan hukum publik juga ada yang berlaku

untuk badan-badan hukum privat, seperti hukum pajak, hukum

perburuhan, hukum agraria, hukum administrasi (perijinan), hukum

penanaman modal, dan sebagainya.

Badan hukum privat sebagaimana tersebut di atas dapat

dikelompokkan menjadi dua macam:

a. Badan hukum privat yang menjalankan perusahaan, dalam

arti dalam melakukan kegiatannya bertujuan untuk mencari

laba, seperti misalnya Perseroan Terbatas (PT) dan

koperasi;


commit to user

64

b. Badan hukum privat yang tidak menjalankan perusahaan,

jadi bersifat nirlaba, seperti yayasan, ormas, partai politik,

dan perkumpulan.

Pembentukan badan hukum, Baik publik maupun privat

pada umumnya berdasarkan undang-undang/peraturan perundang-

undangan. Sedangkan pemberian status sebagai badan hukum privat

menurut ketentuan hukum yang berlaku saat ini dilakukan oleh

Menteri Kehakiman dan HAM, seperti misalnya yayasan (berdasarkan

Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001), partai politik

(berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai

Politik).

Sehingga, partai politik mempunyai kekuatan yuridis untuk

dapat beracara di Mahkamah Konstitsui yaitu dalam Sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. karena partai politik sudah

berbentuk badan hukum dan mempunyai kedudukan hukum atau

Legal Standing berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD

Kabupaten/Kota, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16

Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil




commit to user

65

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan yang telah Penulis paparkan dari bab

sebelumnya, maka Penulis mengambil simpulan terhadap masalah yang diteliti

yaitu Mengapa Partai Politik secara yuridis mempunyai Legal Standing sebagai

pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di

Mahkamah Konstitusi ada beberapa hal antara lain:

1. Secara yuridis, partai politik mempunyai Legal Standing sebagai

Pemohon di Mahkamah Konstitusi karena dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dikatakan bahwa partai

poltik merupakan suatu Badan Hukum dan hal ini dikuatkan

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang


2. Secara Filosofis, partai politik merupakan kumpulan dari

masyarakat yang terorganisir yang mempunyai arah dan tujuan

yang dalam hal ini adalah untuk menjadi anggota legislatif.

Sehingga, partai politik dapat menjadi Pemohon dalam Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

3. Hanya partai poltik yang mempunyai Legal Standing dalam PHPU

karena calon legislatif tidak dapat menjadi Pemohon dalam

sengketa PHPU. Hal ini disebabkan setiap Permohonan yang

diajukan terkait PHPU, harus ditandatangani oleh Ketua Umum

dan Sekjen DPP partai politik atau jabatan sejenis beserta kuasa

hukumnya. Dengan kata lain, Legal Standing yang diterima dalam

pengajuan perkara PHPU adalah permohonan partai politik melalui

ketua umum dan sekjen masing-masing parpol.

4. Partai politik mempunyai Legal Standing dalam PHPU karena

partai politik mempunyai kepentingan langsung dalam PHPU

anggota DPR dan DPRD. Permohonan PHPU haruslah

mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di


commit to user

66

suatu daerah pemilihan, sehingga tidak berpindahnya kursi dari

partai politik satu ke partai politik lain dalam konteks sengketa

antarcaleg dianggap bukan menjadi objek sengketa Pemilu.

B. Saran

Dari Pembahasan yang telah diuraikan, maka Penulis memberikan saran

yaitu hendaknya di wacanakan untuk adanya suatu mekanisme dan regulasi

khusus di internal masing-masing partai politik untuk mengakomodir sengketa

antarcaleg yang merupakan konflik internal. Sehingga, dalam pengajuan sengketa

PHPU di Mahkamah Konstitusi partai politik sudah menjalankan mekanisme

sengketa antarcaleg yang ada di masing-masing partai politik.

Documents

digilib.uns.ac.id TINJAUAN · PDF filehal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum ... majalah dan koran, karangan ilmiah, ... menyayangi dan mencintaiku,