DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

DALAM RANGKA

MENINJAU FASILITAS INSTALASI STASIUN KARANTINA IKAN

DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2018-2019

*

*

*

**

***

**

*

*

*

JAKARTA 2019

2 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

`

LAPORAN

HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI

DALAM RANGKA

MENINJAU FASILITAS INSTALANSI STASIUN KARANTINA IKAN

DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

23-25 JANUARI 2019

----------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2014 tentang Tata Tertib:

a. Pasal 58 ayat 3 huruf d terkait dengan Tugas Komisi dalam bidang

pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan

pemerintah .

b. Pasal 58 ayat 4 terkait dengan Tugas komisi dalam menjalankan

tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengadakan

kunjungan kerja.

b. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR

RI tanggal 11 Desember 2018

c. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI, tanggal 8 Januari 2019.

B. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang

lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Bulog, Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

C. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Stasiun

Karantina Ikan Padang Sumatera Barat, antara lain:

NO. NAMA FRAKSI

1. Drs. H. ROEM KONO KETUA TIM/PIMPINAN KOMISI IV/F.PG

2. TAGORE ABUBAKAR ANGGOTA/F.PDI P

3. Ir. H. EDDY KUNTADI ANGGOTA/F.PG

3 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

NO. NAMA FRAKSI

4. H. OO SUTISNA ANGGOTA/F.GERINDRA

5. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.

ANGGOTA/F.PD

6. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si. ANGGOTA/F.PKB

7. Dr. HERMANTO, S.E., M.M. ANGGOTA/F.PKS

8. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA’ADI, M.Si.

ANGGOTA/F.PPP

9. Drs. H. HASANUDDIN, A.S., M.Si. ANGGOTA/F.PPP

10. SULAEMAN L. HAMZAH ANGGOTA/F.NASDEM

11. LALU GEDE SAMSUL MUJAHIDIN, S.E.

ANGGOTA/F.HANURA

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Melihat secara langsung fasilitas instalansi di Stasiun Karantina Ikan

Kelas I Minangkabau Padang Provinsi Sumatera Barat.

2. Menjaring pendapat dari pegawai di Stasiun Karantina Ikan Kelas I

Minangkabau Padang Provinsi Sumatera Barat mengenai program dan

kegiatan yang telah berjalan dan yang akan dilaksanakan.

3. Menyerap aspirasi dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan

pemasaran ikan mengenai dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Kelautan dan Perikanan.

E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 23-25 Januari 2019.

F. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah:

1. Fasilitas instalansi Kantor Stasiun Karantina Ikan Kota Padang Provinsi

Sumatera Barat, dan

2. Pelaku utama dan stakeholder kelautan dan perikanan, yakni nelayan,

pembudidaya Ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta pegawai karantina

ikan yang beraktivitas di Stasiun Karantina Ikan Kota Padang.

G. GAMBARAN UMUM

Dalam era globalisasi perdagangan, peran dan fungsi karantina

menjadi sangat krusial dan strategis karena dalam perjalanannya

memerlukan pengelolaan dan pendekatan yang berbeda seiring dengan

4 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

perubahan kebijakan karantina sebagai agen yang pasif menjadi agen

yang aktif ke arah Non Tariff Barrier (NTB). Aturan mainnya ditentukan dan

disepakati melalui Agreement on sanitary and phytosanitary (SPS) Measures

di bawah perjanjian World Trade Organization (WTO) sehingga pengelolaan

karantina diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien dengan standar

internasional.

Berdasarkan hasil kesepakatan yang tertuang dalam Codex

Alimentarius Commission (CAC), The Office International des Epizooties atau

The World Organization for Animal Health (OIE), dan International Plant

Protection Convention (IPPC) tahun 1997, karantina menjadi bagian

esensial dalam melakukan tindakan preventif dan kuratif untuk

mengontrol lalu lintas komoditas dan produk tumbuhan/hewan/ikan, dan

bahan pangan yang tercemar organisme pengganggu

tumbuhan/hewan/ikan, seperti virus, bakteri, cendawan, parasit, dan gulma

ataupun residu, seperti antibiotik, logam berat, pestisida, dan bahan kimia

lainnya yang dapat berakibat pada kematian atau gangguan kesehatan

manusia, kesehatan hewan, dan kelestarian sumber daya alam hayati serta

lingkungan hidup.

Selanjutnya sebagai tindaklanjut dari adanya kesepakatan Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) diantara negara di kawasan Asia Tenggara pada

tahun 2016, membuka peluang keluar masuknya barang dan jasa secara

bebas termasuk komoditas perikanan sebagai senjata biologis

(bioterorism) atau invasive alien species (IAS). Hal tersebut dapat

membawa hama dan penyakit, cemaran organisme hasil rekayasa genetik

(genetically modified organism/GMO), atau dapat mengganggu ekosistem

tumbuhan/satwa liar dan agensia hayati di dalam konsumsi pangan.

Untuk itu, lokasi Stasiun Karantina Ikan di Kota Padang merupakan

salah satu bagian yang sangat strategis dalam mencegah masuk, keluar, dan

berkembangnya hama penyakit ikan ke dan dari wilayah Provinsi Sumatera

Barat. Selain itu, sebagai trade barrier (halangan perdagangan) untuk

mengontrol tidak hanya terkait hama dan penyakit karantina, tetapi juga

arus perdagangan domestik dan ekspor impor internasional. Terlebih

lagi jika dikaitkan dengan Revisi Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang sedang dibahas oleh Komisi IV

DPR RI dan Pemerintah Pusat, yakni akan menekankan pada kelembagaan

dimana “penyelenggaraan karantina diintregasikan dan dikoordinasikan

dalam bentuk satu badan” agar terpadu, modern, kuat dan efektif .

Revisi tersebut dilakukan dalam rangka untuk penajaman dan

penguatan Undang-undang Karantina yang sudah dirasa perlu ada

penyesuaian-penyesuaian dengan teknologi dan informasi yang berkembang

dan regulasi yang dinamis. Selain itu juga, karena Undang-undang tersebut

sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman, lingkungan

strategis yang begitu cepat, tingginya volume serta arus perdagangan

antarnegara dan antardaerah yang sangat komplek dengan standar

5 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

keamanan dan mutu pangan, pakan, serta produk rekayasa genetik, agensia

hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran ikan langka, sehingga

Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah sepakat untuk merampungkan

revisi UU tersebut dalam rangka untuk menjadikan usaha perlindungan

sumber daya alam hayati menjadi optimal.

Oleh sebab itu, berdasarkan data-data diatas maka Komisi IV DPR RI

meninjau kesiapan fasilitas instalasi karantina ikan yang merupakan sarana

unggulan dalam perlindungan ikan di Provinsi Sumatera Barat agar karantina

ikan benar-benar menjadi “garda terdepan” dalam melindungi sumber daya

hayati asli Indonesia, baik dari kejahatan pencurian, perdagangan dan

peredaran secara illegal.

H. HASIL KUNJUNGAN

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI selain melihat fasilitas instalansi

karantina ikan juga melakukan pertemuan dengan nelayan, pembudidaya

ikan dan pengolah pemasar, sekaligus dalam acara tersebut memberikan

secara simbolis sertifikat kepada beberapa koperasi yang telah

direkomendasi oleh Stasiun Karantina Ikan. Beberapa informasi lain yang

didapat, diantanya:

• BKIPM Padang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

(BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

• Tahun 2017 terjadi Perubahan Nomenklatur dari Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Padang

menjadi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Padang

• Tugas pokonya adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya

Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah RI,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem

manajemen mutu baik di pintu masuk/ keluar (bandara, pelabuhan laut)

dan sebagian wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat.

• Wilayah kerjanya meliputi Pelabuhan Bungus dan Teluk Bayur Padang,

Sikakap Mentawai, dan Air Bangis Pasaman Barat.

• Bentuk Pelayanannya melaksanakan pemeriksaan karantina sampai

dengan penerbitan Health Certificate dengan jaminan kepastian waktu dan

prosedur sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

• Sarana Gedung dan Fasilitas yang sudah dimiliki yaitu Ruang Pelayanan,

Instalasi Karantina Ikan, dan Laboratorium Penguji (Akreditasi ISO 17025)

yang terdiri dari:

o Laboratorium Parasitologi dan Mikologi

o Laboratorium Nekropsi dan Sampel

o Laboratorium Bahan dan Media Uji

6 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

o Laboratorium Bakteriologi

o Laboratorium Bakteri Mutu

o Laboratorium Biologi Molekuler

o Laboratorium Histologi

• Berikut gambaran aktivitas kegiatan Stasiun Karantina Ikan dan

Pengendalian Mutu hasil Perikanan Padang

•

•

• Mitra Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hadir dalam Kunjungan Kerja Komisi

IV DPR RI adalah PT. Multi Daya Jaya, CV Bespi Samudra Aquatics, CV

Selamat Jaya Aquatics, MD Karya Bahari, UD Waladewa Seafood

Pariaman dan UD Zaura

• Perkembangan pemberian sertifikat ekspor perikanan tahun 2017

sebanyak 398 HC & untuk tahun 2018 sebanyak 416 HC, rincian komoditas

sebagaimana terlihat dalam Grafik berikut:

7 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

• Berikut top 10 komoditi ekspor tahun 2018 melalui Stasiun karantina Ikan

Padang:

• Berikut top 7 negara tujuan tahun 2018 melalui Stasiun karantina Ikan

Padang:

• Data ekspor (ikan segar dan ikan beku) tahun 2017 sebesar 5.245 kg atau

setara dengan Rp 759.950.000, dan untuk tahun 2018 sebesar 24.569 kg

atau setara dengan Rp 4.157.400.000. Sedangkan data ekspor (ikan

hidup) tahun 2017 sebanyak 36.228 ekor dengan nilai sebesar Rp

8 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

678.856.000 dan untuk tahun 2018 sebanyak 40.776 ekor dengan nilai

sebesar Rp 582.920.000.

• Berikut Top 10 komoditas domestik tahun 2018 yang keluar dari Stasiun

karantina Ikan Padang:

• Berikut Top 10 Daerah tujuan tahun 2018 yang keluar dari Stasiun

karantina Ikan Padang:

• Berikut Top 10 komoditas domestik tahun 2018 yang masuk dari Stasiun

karantina Ikan Padang:

• Berikut Top 10 Daerah tujuan tahun 2018 yang masuk dari Stasiun

karantina Ikan Padang:

9 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

• Ruang lingkup terstandar di Badan karantina Ikan dan Pengendalian Mutu

sudah menerapkan ISO 9001, ISO 17020 dan ISO 17025. Hal ini

dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kulaitas produk sesuai dengan

standar internasional. Rincian kegunaan masing-masing Iso dapat dilihat

sebagai berikut:

10 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

Aspirasi/Masukan:

• Perkumpulan Nelayan Bagan Sumbar mengusulkan diberikanan ijin

penggunaan bagan di laut oleh kementerian Kelautan dan Perikanan,

karena sejak tahun 2015 ijinnya belum dikeluarkan. Hal ini akibat

diterbitkannya Permen 71 tahun 2016 dimana nelayan bagan sebelumnya

memakai mata jaring 4 mili diminta mengubah menjadi 65 mili (tidak cocok

dengan alat tangkap yang ada) sehingga nelayan bagan yang pasif merasa

dirugikan karena ketidakadilan jika dibanding dengan nelayan aktif yang

menggunakan pukat cincin dengan ukuran terkecil 1 inci.

• Nelayan memohon kepada Komisi IV DPR RI untuk mendorong

Kementerian Kelautan dan Perikanan agar memudahkan ijin Kapal bantuan

30 GT yang berakhir pada 31 janUari 2019, karena tersandung oleh

Permen 71 tahun 2016 dimana kapal yang ada tidak mempunyai VMS

(Vessel Monitoring System). Untuk itu mohon dapat diberikan pengecualian

ijin sehingga dapat melakukan aktivitas di laut kembali.

Tanggapan:

• Komisi IV DPR RI akan mendorong kementerian Kelautan dan Perikanan

untuk meningkatkan ekspor ikan ke negara-negara maju sesuai dengan

standar internasional,.

• Komisi IV DPR RI akan mendorong aspirasi nelayan di Padang kepada

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Anggota Dewan yang Daerah

Pemilihannya Sumatera Barat.

• Komisi IV DPR RI dan Gubernur Sumatera Barat telah mendorong kepada

Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan aspirasi nelayan bagan

yang tidak mendapat ijin, selanjutnya KKP mengabulkannya. Namun

dikemudian nelayan bagan masih resah akibat aturan perubahan mata

jaring yang diperbolehkan. Untuk itu, kedepan Komisi IV DPR RI meminta

ke Pemerintah untuk menindaklanujuti maslah tersebut.

FOTO-FOTO KEGIATAN

11 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

I. KESIMPULAN

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk

dapat meningkatkan ekspor ikan kenegara-negara maju sesuai dengan

standar internasional, serta menyerap aspirasi nelayan bagan dan nelayan

pemilik kapal 30 GT di Sumatera Barat melalui kemudahan ijin dan

kemudahan pembolehan menggunakan mata jaring yang dulu agar nelayan

menjadi sejahtera.

J. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Stasiun

Karantina Ikan Kelas I Minangkabau Padang Provinsi Sumatera Barat.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Aamiiiin.

Jakarta, Januari 2019

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik

Komisi IV DPR RI,

ttd

Drs. H. ROEM KONO

12 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

http://dpr.go.id/berita/detail/id/23671/t/Komisi+IV+Dorong+BKIPM+Padang+Ti

ngkatkan+Ekspor+Ikan

https://kumparan.com/langkanid/komisi-iv-dpr-ri-sebut-ekspor-ikan-sumbar-

masih-rendah-1548236841654840319

https://www.cendananews.com/2019/01/komisi-iv-dpr-ri-minta-ekspor-ikan-

sumbar-ditingkatkan.html

https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-dorong-peningkatan-ekspor-hasil-

perikanan-sumbar/

https://sumbar.antaranews.com/berita/241534/anggota-dpr-pertanyakan-

kecilnya-nilai-ekspor-ikan-sumbar-hanya-rp51-miliar-setahun

https://sumbar.antaranews.com/berita/241510/legislator-minta-budidaya-ikan-

bilih-singkarak-tidak-dihentikan

https://www.facebook.com/DPRRI/posts/1821979954569488?comment_tracki

ng=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D

http://asatunews.co.id/index.php/parlementaria/862-tingkatkan-pengawasan-

karantina-komoditas