DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan … · B. SUSUNAN DELEGASI DPR RI ... 1. Menjalin persahabatan dengan negara-negara anggota APPF dan menganalisa ... Acara pembukaan

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270

LAPORAN DELEGASI DPR RI

KE SIDANG TAHUNAN KE-25 ASIA PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF) TANGGAL 13 - 20 JANUARI 2017 DI NATADOLA, FIJI

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan ke-25 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) pada tanggal 13 - 20 Januari 2017 di Natadola, Fiji, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 138/ PIMP/ II/ 2016-2017 tanggal 3 Januari 2017.

B. SUSUNAN DELEGASI DPR RI

Susunan Delegasi DPR RI pada Sidang Tahunan ke-25 APPF pada tanggal 13 - 20 Januari 2017 di Natadola, Fiji, tersebut terdiri dari: 1) Yth. Sdr. Dr. H. Fadli Zon,

S.S., M.Sc. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam/ F-P. Gerindra/ Ketua Delegasi

2) Yth. Sdri. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si Ketua BKSAP/ F. PD/ Komisi I/ Anggota Delegasi

3) Yth. Sdr. Yoseph Umar Hadi Anggota BKSAP/ F- PDIP/ Komisi V/ Anggota Delegasi

4) Yth. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie, S.I.Kom

Anggota BKSAP/ F-PG/ Komisi VI/ Anggota Delegasi

5) Yth. Sdri. Rahayu Saraswati Dhirakarya Djojohadikusumo

Anggota BKSAP/ F-P. Gerindra/ Komisi VIII/ Anggota Delegasi

6) Yth. Sdr. Sartono Hutomo Anggota BKSAP/ F-PD/ Komisi VI/ Anggota Delegasi

7) Yth. Sdri. Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi

Anggota BKSAP/ F-PAN/ Komisi VIII/ Anggota Delegasi

Pada Sidang Tahunan APPF ini, Delegasi DPD RI juga turut serta menjadi joint delegation dengan Delegasi DPR RI, dengan penugasan di Sidang oleh Ketua Delegasi DPR RI.

2

Selama acara persidangan APPF ke-25, Delegasi Parlemen RI dipimpin oleh Yth. Dr. Fadli Zon, SS., M.Sc, Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam dengan didampingi Staf dari Direktorat Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik (KIK Aspasaf) Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI untuk Fiji, Pejabat dan Staf KBRI Fiji, serta Pejabat dan staf Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. VISI DELEGASI Visi Delegasi DPR RI ke Sidang Tahunan ke-25 APPF yaitu: 1. Berpartisipasi aktif dalam Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) sebagai

organisasi antar parlemen negara-negara di kawasan Asia Pasifik berdasar pada prinsip-prinsip universal untuk perdamaian kawasan, kemerdekaan, demokrasi dan hak asasi manusia;

2. Melakukan peran diplomasi parlemen dalam kerangka multitrack diplomacy guna memfasilitasi dan mendukung kebijakan politik luar negeri RI untuk diplomasi total di kawasan Asia-Pasifik. Hal ini terutama mengingat mayoritas negara-negara pasifik menganut sistem parlementer yang menekankan dialog antar parlemen dalam mencapai kesepahaman atas isu-isu tertentu.

D. MISI DELEGASI

Adapun misi Delegasi DPR RI mengikuti sidang tersebut, antara lain adalah: 1. Menjalin persahabatan dengan negara-negara anggota APPF dan menganalisa

tantangan bersama yang ada di kawasan Asia Pasifik 2. Memberikan solusi terhadap tantangan bersama yang ada di kawasan Asia Pasifik

melalui penguatan kerja sama antar negara yang berdasarkan toleransi, moderasi dan prinsip saling menghormati;

3. Memperdalam pemahaman mengenai kebijakan, pengalaman dan praktik terbaik negara-negara di kawasan Asia Pasifik terkait isu-isu yang menjadi tantangan bersama, antara lain perdamaian dan stabilitas kawasan, ekonomi moneter, pembangunan berkelanjutan, bencana alam, dan perubahan iklim;

4. Memperjuangkan isu yang menjadi perhatian besar bangsa Indonesia misalnya: perubahan iklim, kesetaraan gender dan penguatan peran serta perempuan dalam politik, peran dialog antar agama dan peran parlemen di dalam pemberantasan korupsi.

E. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadapi Sidang tersebut antara lain penyiapan statement, points of intervention dan usulan draft resolusi, serta rapat delegasi yang dihadiri pula oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Sekretariat DPR RI juga mengadakan koordinasi dengan KEMLU RI, KBRI Fiji, dan KJRI Sydney guna kelancaran tugas delegasi.

3

II. JALANNYA SIDANG A. AGENDA SIDANG

Sidang Tahunan ke-25 APPF membahas topik agenda yang dibagi dalam Plenary Session, Working Group dan Drafting Committee sebagai berikut: 1. Meeting of Women Parliamentarians 2. Meeting of Executive Committee 3. First Plenary Session on Political and Security Matters

• Gender equality and empowerment of women and girls • Strengthening systems of border control and monitoring to combat human and

drug trafficking • Ensuring Effective Sucession Planing including education for leaders of a new

generation • Peace and Security in the Asia Pacific Region and in the International Community

4. Second Plenary Session on Economic and Trade Matters

• Asian Pacific Economic Cooperation (Report by the Philippines, APEC 2015) • Promoting sustainable economic growth in Asia Pacific Region • Poverty Allevation-championing the SDG’s to achieve the 2030 agenda • Role of Social Media in Civic Participation

5. Third Plenary Session on Regional Cooperation in Asia Pacific

• Take Urgent Action to combat climate change and its impact • To Promote the Conservation and Sustainable Use of teerestrial ecosystems,

Ocenas, seas and Marine resources • Cooperation and Practical Apparoches that Parliaments and Knowledge

Institutions in the Region can take for sustainable development

6. Final Plenary Session - Future Work of the APPF • Outcome of the Meeting of Women Parliamentarians • Reports on Previous APPF Work • Future Work and Hosts of APPF Annual Meetings • Adoption of the Resolutions and Joint Declaration

B. SITUASI UMUM PERSIDANGAN

Sidang Tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 dilaksanakan pada tanggal 15-18 Januari 2017 di Natadola, Fiji. Sidang tersebut dihadiri 20 dari 27 negara anggota APPF, yaitu: Australia, Kamboja, Kanada, Chile, RRT, Ekuador, Fiji, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Laos, Malaysia, Mexico, Mikronesia, Selandia Baru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. Sidang diawali dengan pelaksanaan The Second Women Parliamentarians Meeting pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 09.00. Sidang tersebut merupakan pertemuan kedua, setelah

4

diinisiasi oleh Indonesia pada Sidang Tahunan APPF ke-23 di Quito, Ecuador, dan dilaksanakan pertama kali pada Sidang Tahunan ke-24 APPF di Kanada. Sebelum pelaksanakan Executive Committee Meeting (Excom), para Ketua Delegasi Parlemen Anggota APPF dari ASEAN (Indonesia, Laos, Kamboja, Singapura dan Vietnam) telah bertemu dalam rangka menentukan 2 wakil Excom dari sub wilayah Asia Tenggara. Disepakati bahwa Indonesia tetap menjadi wakil wilayah Asia Tenggara di Excom sampai bulan April 2018, sementara Kamboja yang akan mengakhiri posisinya digantikan oleh Laos. Sidang dilanjutkan dengan Executive Committee Meeting yang dilaksanakan pada pukul 14.00 di Grand Ballroom, Intercontinental Fiji Hotel. Keanggotaan Executive Committee terdiri dari perwakilan sub-kawasan antara lain sub-kawasan Asia, Asia Tenggara, Oceania, Amerika, bersama Ketua Parlemen Fiji sebagai tuan rumah APPF tahun 2017 dan Jepang sebagai anggota kehormatan. Pada tanggal 17 Januari 2017, rangkaian sidang APPF dibuka oleh Official Opening Session di Kama Lawn, Intercontinental Fiji Hotel. Acara pembukaan dibuka oleh Hon. Josaia Voreqe Bainimarama, Perdana Menteri Republik Fiji, yang menyampaikan dukungan penuh kepada APPF dan juga menyoroti dampak perubahan iklim di kawasan Asia-Pasifik. Sambutan tersebut juga dilanjutkan dengan vote of thanks oleh Yth. Dr. Fadli Zon, sebagai perwakilan Parlemen Anggota APPF, yang menyampaikan pentingnya kerjasama antar parlemen yang terbentuk di APPF dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara global. Setelah acara pembukaan, sidang pleno yang terbagi menjadi 3 (tiga) sesi dimulai pada tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2017 di Grand Ballroom, Intercontinental Fiji. Sidang Pleno dilaksanakan secara paralel dengan Drafting Committee dan Working Group yang membahas rancangan resolusi yang telah diajukan oleh negara-negara anggota APPF. Sidang ditutup dengan Final Plenary Session yang mengadopsi resousi yang telah dibahas dalam Drafting Committee dan Working Group. Agenda APPF ke 25 memiliki fokus kepada 3 (tiga) isu, yakni: Political and Security Matters, Economic and Trade Matters dan Regional Cooperation. Delegasi Indonesia telah berperan aktif di dalam persidangan APPF ke 25 tersebut dengan menyampaikan statement yang sesuai dengan kepentingan Indonesia di dalam sidang tersebut.

5

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI Di dalam persidangan APPF ke 25 di Fiji, Delegasi Parlemen RI telah berpartisipasi dengan aktif di seluruh rangkaian acara yang termasuk Sidang Women Parliamentarians, Executive Committee, Sidang Pleno, Drafting Committee dan juga 3 (tiga) Working Group yang membahas resolusi dari Indonesia. Keterlibatan delegasi Indonesia di dalam sidang Women Parliamentarians terbukti di dalam keterlibatan Indonesia sebagai inisiator pertemuan tersebut dan juga sebagai inisiator perubahan Rules of Procedure yang ada. Sebagai anggota di dalam Executive Meeting, Indonesia juga telah memperjuangkan draft resolusi yang diusulkan oleh Indonesia, dan terlebih lagi Indonesia juga telah menyinggung perlunya perubahan Rules of Procedure di dalam Executive Committee. Delegasi Parlemen RI terus berpartisipasi aktif dalam setiap sesi pertemuan baik dalam Sidang Women Parliamentarians, Executive Committee, Sidang Pleno, Drafting Committee maupun Working Group untuk merumuskan resolusi APPF. Dalam Sidang Pleno, delegasi telah menyampaikan sumbangan pemikiran terhadap beberapa masalah yang menjadi agenda sidang mencakup isu penguatan kemitraan bagi kesejahteraan, keamanan, dan pertumbuhan di kawasan. Dalam konteks ini, diplomasi yang dilakukan Parlemen Indonesia di tingkat regional sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Dalam Drafting Committee dan Working Group, delegasi ikut aktif merumuskan draft resolusi dan telah berupaya memperjuangkan agar semua usulan Indonesia bisa dibahas dan diadopsi sebagai resolusi APPF. Women Parliamentarians Meeting Ketua Parlemen Fiji, Dr. Jiko Luveni memimpin pertemuan ini sebagai Chair, dengan didampingi Anggota Delegasi DPR RI, Yth. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, yang merupakan inisiator pembentukan Women Parliamentarian Meeting, selaku Co-chair pertemuan tersebut. Delegasi DPR RI, Yth. Sdri. Dwie Aroem Hidayati, S.I.Kom dan Yth. Sdri. Desy Ratnasari turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sidang dibuka dengan speech yang disampaikan oleh Dr. Jiko Luveni sebagai President dan tuan rumah dari APPF ke-25. Acara pembukaan juga dibuka dengan keynote speech yang disampaikan oleh Hon. Mereseini Vuniwaqa, Fijian Minister for Women, Children and Poverty Allevation.

6

Sesi Women Parliamentarian terbagi menjadi tiga agenda dan dimulai dengan pembahasan dari implementasi resolusi APPF terdahulu. Beberapa delegasi dari negara lain seperti Malaysia menyebutkan program menarik yang memberikan kesempatan kepada perempuan yang telah meninggalkan pekerjaan mereka karena berbagai alasan domestik seperti melahirkan ataupun merawat orang tua yang sakit untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Yth. Sdri. Desy Ratnasari juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai 30 persen keterwakilan wanita di parlemen. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembahasan usulan rancangan resolusi dari Indonesia dan Australia yang telah terkonsolidasi. Resolusi tersebut kemudian menjadisalah salah satu topik di dalam agenda Working Group Political and Security Matters. Sidang ditutup dengan proposal yang diajukan oleh Indonesia untuk menetapkan Women Parliamentarian Meeting sebagai agenda tahunan dan juga mengajukan perubahan Rules of Procedure dari APPF untuk mengakomodir APPF Women Parliamentarians Meeting sebagai bagian permanen dalam Sidang Tahunan APPF. Executive Committee Meeting Pada Sidang ini, Delegasi Parlemen RI diwakili oleh Sdr. Fadli Zon, SS, MSc, Sdri. Dr. Nurhayati Ali Assegaf dan juga Sdr. Yoseph Umar Hadi.

7

Sidang membahas dan menyepakati beberapa hal-hal sebagai berikut:

a. Membership of the four sub-regions in the Executive Committee

Berkaitan dengan status keanggotaan dari Kosta Rika, Kamboja dan Korea Selatan yang akan berakhir pada April 2017, telah diputuskan bahwa Kanada akan menggantikan Kosta Rika untuk mewakili kawasan Amerika. Sedangkan Rusia sendiri akan menggantikan Korea Selatan di dalam kawasan Asia Timur dan Laos akan menggantikan Kamboja dalam mewakili kawasan Asia Tenggara.

b. Approval of the rules for the 25th Annual Meeting

Executive Committee telah menerima informasi dari presiden bahwa mereka telah menerima pengajuan terkait dengan perubahan Rules of Procedure mengenai mekanisme Women Parliamentarian Meeting. Hal ini di dukung oleh Australia dan juga Selandia Baru dan terdapat konsensus untuk mengajukan rekomendasi tersebut ke dalam sesi Pleno untuk disahkan.

c. Rancangan resolusi

Sekretariat APPF telah menerima 38 rancangan resolusi yang beberapa diantaranya merupakan usulan Indonesia. Adapun 2 (dua) draft resolusi usulan Indonesia yaitu: 1. Promoting Intercultural and Interfaith Dialogue 2. Promoting Good Governance and strenghtening Anti-corruption measures in Asia

Pacific Rancangan resolusi yang di co-sponsor oleh Indonesia yaitu: 1. Promoting Food Security in the Asia Pacific Region

8

2. Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impact 3. Promotion of Conservation and Sustainable Use of Ecosystems, Ocenas and

Marine Resources 4. Gender Equality and Empowerment of Women and Girls

d. Agenda dan Program Sidang Tahunan ke-25 APPF diadopsi oleh Executive

Committee; e. Penetapan Fijian Minister for Defense, National Security and Immigration, Hon. Ratu

lnoke Kubuabola sebagai Chair of the APPF Annual Meeting, dibantu oleh 2 (dua) orang yakni: Fijian Assistant Minister for Health, Hon. Alexander O'Connor dan Opposition Member, Hon.Mikaele Leawere;

f. Outcome of the Meeting of Women Parliamentarians; g. Vietnam menjadi tuan rumah Sidang Tahunan ke-26 APPF tahun 2018 dan usulan dari

Kamboja untuk menjadi tuan rumah Sidang Tahunan APPF yang berikutnya tahun 2019.

Sidang Pleno Rangkaian Sidang Pleno APPF ke-25 yang berlangsung di Grand Ballroom, Intercontinental Fiji Resort pada tanggal 16 – 18 Januari 2017 dihadiri oleh seluruh Delegasi Parlemen RI. Sidang Pleno Pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2016 membahas Agenda Political and Security Matters. Pada topik Gender Equality and Empowerment of Women and Girls, Yth. Dr. Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari demokrasi. Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia telah mensahkan beberapa undang-undang yang mendukung kepentingan perempuan, seperti undang-undang yang memberikan mandat kepada partai politik untuk merekrut setidaknya 30% calon legislatif perempuan. Disampaikan pula, apresiasi atas pelaksanaan APPF Women Parliamentarians Meeting yang pertama kali di Kanada dan yang kedua di Fiji. Pertemuan tersebut menjadi bukti kepedulian para Anggota Parlemen Asia Pasifik atas isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada topik Strenghtening Systems of Border Control and Monitoring to Combat Human and Drug Trafficking, Yth. Sdr. Yoseph Umar Hadi menyampaikan beberapa poin penting seperti komitmen Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga pentingnya pembentukan Memorandum of Understanding antar negara yang berisi keinginan dan kehendak dari pihak bersangkutan untuk bekerja sama, berbagi informasi dan mengidentifikasi tanggung jawab bersama dengan tujuan memperkuat upaya komando dan kontrol di laut, darat dan udara. Yth. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie menyampaikan peran penting parlemen dalam mentransfer pengetahuan secara dua arah dengan konstituen muda terkait topik sesi Ensuring Effective Succession Planning Including Education for Leaders of a New Generation. Selain itu, Dwi Aroem Hadiatie juga menyampaikan pentingnya sistem

9

pendidikan untuk menyediakan jalur bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensinya. APBN Indonesia juga telah mengalokasikan 20% dari total anggaran untuk sektor pendidikan.

Isu-isu pertahanan yang ada kawasan Asia Pacific seperti tes nuklir Korea Utara dan isu Laut Cina Selatan, pada bulan September yang lalu, menjadi sorotan Indonesia di dalam sesi plenary dengan topik Peace and Security in the Asia Pacific Region and the International Community. Yth. Dr. Fadli Zon menyampaikan statement yang menekankan peran penting UN Security Council untuk menurunkan konflik di kawasan Asia Pasifik dan peran APPF sebagai forum bagi para parlemen yang dapat menjembatani dialog antar negara untuk menyelesaikan isu-isu bilateral yang terjadi di kawasan Asia Pasifik

Sidang Pleno Kedua dengan topik Economic and Trade Matters dilanjutkan pada tanggal 17 Januari 2017 yang dibuka dengan penyampaian Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Report 2016 oleh Delegasi Selandia Baru. Dalam pembahasan Promoting Sustainable Economic Growth in Asia Pacific Region, Yth. Sdr. Sartono Hutomo menyampaikan beberapa strategi yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan volatilitas di dalam perekonomian. Selain mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang meliputi insentif pajak, deregulasi dan penyederhanaan prosedur investasi, deregulasi upah minimum dan pasar tenaga kerja, dan E-commerce, Indonesia juga telah memperkenalkan revolusi pajak di dalam program amnesti pajak yang dibantu oleh diundangkan melalui UU No 11/2016. Di dalam pembahasan topik Poverty Allevation-championing the SDGs to achieve the 2030 agenda, Yth. Dr. Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan bahwa salah satu faktor yang mengurangi tingkat kemiskinan dari angka 24% pada tahun 1999 menjadi 10,8% pada tahun 2016 adalah pertumbuhan ekonomi yang kuat. Selain itu, strategi Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan juga difokuskan ke dalam program komprehensif yang mebentang dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, lingkungan yang berkelanjutan, pendidikan yang berkualitas dan akses ke pelayanan kesehatan.

Selanjutnya pada topik Promoting Food Security in the Asia Pacific Region, Yth. Sdr. Dwi Aroem Hadiatie menyampaikan tantangan global baru untuk memastikan akses

10

makanan kepada jumlah populasi yang diperkirakan akan mencapai 9.3 miliar. Tantangan tersebut merupakan tantangan yang relevan dengan kawasan Asia Pasifik, yang dimana setengah dari populasi tersebut tinggal di kawasan Asia Pasifik atas prediksi World Bank pada tahun 2015. Dalam memghadapi tantangan ini, DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang berusaha untuk menjamin keamanan pangan dan kemandirian produksi makanan.

Pada topik terakhir di Sidang Pleno Kedua dengan topik Role of Social Media in Civic Participation, Yth. Sdri. Desy Ratnasari menyampaikan peran sosial media yang telah membawa ketertarikan pemuda ke dalam isu politik dan merubah wajah politik di Indonesia. Walaupun begitu, diingatkan pula peran sosial media yang juga memberikan celah baru kepada kelompok teroris untuk merekrut pemuda ke dalam jaringan mereka. Di akhir statement, beliau memberikan presentasi mengenai UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang mencegah konflik kepentingan yang terjadi di media sosial dan amandemen pasal 26 yang secara terbuka mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus seijin yang bersangkutan. Sidang Pleno Ketiga dilanjutkan dengan topik pertama Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impact. Di dalam sesi tersebut, Anggota DPD RI, Yth. Dr. Nono Sampono menyampaikan kemajuan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris sebagai bentuk dari komitmen kuat Indonesia terhadap perubahan iklim. Di dalam konteks ini, DPR RI juga mendukung penuh implementasi dari pelaksanaan Perjanjian Paris dengan meningkatkan angaran hijau untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Dana Alokasi Khusus untuk kehutanan dan lingkungan. DPR RI juga bertujuan untuk memasukan indikator infrastruktur hijau ke dalam kerangka ekonomi makro dan penyusunan anggaran negara. Pada Pleno Ketiga mengenai topik To Promote Conservation and Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems, Oceans, Seas and Marine Resources, Yth. Sdr. Yoseph Umar

11

Hadi menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberantas illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa langkah-langkah efektif telah diambil untuk mengamankan lautan Indonesia dari kegiatan pelanggaran dan perburuan oleh kapal nelayan asing. Sebuah gugus tugas untuk memerangi illegal fishing sebagai sistem penegakan satu atap yang terdiri dari lima instansi pemerintah telah didirikan. Di sisi lain, DPR RI juga memperkuat undang-undang perikanan nasional Indonesia dengan mengajukan perubahan undang-undang yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dan juga UN Convention against Transnational Organized Crime. Pada topik Cooperation and Practical Apparoaches that Parliaments and Knowledge Institutions in the Region can take for sustainable development, Yth. Sdri. Dwie Aroem Hadiatie memperkenalkan Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dibentuk dibawah naungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen di DPR RI. Beliau juga menjelaskan bahwa Panitia Kerja TPB telah membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya seperti INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) dan juga SDSN (Sustainable Development Solutions Network) yang ada Indonesia untuk menarik praktik terbaik dan juga menerima masukan secara formal terkait isu pembangunan berkelanjutan. Di akhir pidato, beliau menghimbau anggota parlemen APPF untuk membangun kemitraan secara online dengan institusi-institusi yang ada di Asia Pasifik untuk membagi informasi terbaru dan praktik terbaik.

Dalam sesi Developing regional and sub-regional strategies on combatting non-communicable diseases, Yth. Sdr. Sartono Hutomo menyampaikan bahwa di Indonesia sendiri sudah ada 71% dari kasus kematian yang di sebabkan oleh penyakit tidak menular (non-communicable diseases). Dalam menghadapi tantangan tersebut, DPR RI telah mengesahkan UU BPJS yang menjadi dasar dari pelayanan kesehatan universal di Indonesia dan juga secara jelas menyatakan pentingnya pencegahan penyakit tidak menular di dalam UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. DPR RI juga berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran negara sebanyak 5 persen kepada kesehatan dan untuk menggunakan anggaran tersebut ke dalam kegiatan pencegahan dan promosi pengetahuan mengenai penyakit tidak menular.

12

Pada topik terakhir di Pleno Ketiga mengenai Disaster Risk Reduction, Yth. Sdri. Desy Ratnasari menyampaikan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mngamanatkan Pemerintah untuk mengambil tanggung jawab dalam menghadapi bencana alam dengan melindungi orang-orang yang terkena dampak dari bencana, memberikan pemulihan pasca-bencana dan mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana ke dalam APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana mulai dari tahap pra-bencana (mitigasi risiko), saat tanggap darurat dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Beliau juga menegaskan pentingnya peningkatkan anggaran keuangan dan investasi untuk penanggulangan bencana di semua tingkatan yang melibatkan sektor swasta dan lembaga lainnya.

Sidang Tahunan ke-25 APPF diakhiri dengan pembahasan beberapa agenda yaitu Discussion on the proposol of amendment of APPF Rules of Procedure to nake Women Parliamentarians Meeting as a permanent meeting, Outcome of the Meeting of Women Parliamentarians, Reports on Previous APPF Work, Future Work and Hosts of APPF Annual Meetings, Adoption of the 21 Resolutions, dan penandatanganan Joint Declaration. Working Groups Delegasi DPR RI aktif membahas dan mendorong resolusi yang diusulkan oleh Indonesia di dalam berbagai resolusi dalam Working Group 4: Climate Change and Conservation dan juga Working Group 5 : Gender Equality. Working Group 4 yang dipimpin oleh Hon. Meryl Swanson (Australia) diwakili oleh anggota DPR RI Sdri. Dwie Aroem Hadiatie and Sdri. Rahayu Saraswati. Kelompok kerja ini membahas dua usulan resolusi yang memiliki tema yang sama ; Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impact yang diusulkan oleh Korea, Mexico, Indonesia, Fiji dan Chile. Sedangkan resolusi yang lain berjudul The Promotion of Conservation and Sustainable Use of Oceans, Seas and Marine Resources yang diusulkan oleh Indonesia, Thailand, Fiji dan juga Chile. Working Group 5: Gender Equality yang dipimpin oleh Hon. Alice Wong (Kanada) dan diwakili oleh anggota DPR RI, Sdri.Desy Ratnasari dan Sdri. Dwie Aroem Hadiatie.

13

Working Group ini membahas usulan rancangan resolusi terkait dengan isu gender yang merupakan usulan resolusi yang dibahas sebelumnya juga di dalam Meeting of Women Parliamentarian dan juga usulan rancangan resolusi dari Meksiko. Beberapa dinamika yang mengemuka dalam Working Group antara lain yaitu: a) Di dalam Working group 4, usulan Indonesia mengenai pentingnya strategi mitigasi

dan adaptasi perubahan ikim yang seimbang dan terpadu, permintaan negara kepada UNFCCC untuk membuat roadmap keuangan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan yang terakhir peningkatan pembiayaan publik secara nasional untuk mendanai strategi perubahan iklim dan penguatan monitoring pengunaan dana publik untuk perubahan iklim sepenuhnya diterima oleh anggota yang hadir. Perdebatan terjadi di antara RRT dengan Indonesia dan Korea mengenai paragraph 5 dari bagian operative yang meminta anggota APPF untuk memberlakukan undang-undang untuk mempromosikan kerjasama global tentang perubahan iklim dan juga mengawasi dan memantau pelaksanaan undang-undang tersebut di dalam pemerintahan mereka.

b) Working Group 5 juga menerima usulan Indonesia untuk menyatukan resolusi-resolusi yang ada menjadi 1 resolusi yang berjudul Resolution on Gender Equality and Empowerment of Women and Girls : Increasing the Political, Economic and Social Participation of Women

c) Delegasi Indonesia juga menambahkan pentingnya peran kerangka hukum UNCLOS di dalam inisiatif yang disampaikan oleh Chile mengenai transnational marine protected areas.

Drafting Committee Sidang Drafting Committee dimulai pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 11.00 waktu setempat oleh Hon. Senator Joseph A. Day dari Kanada sebagai Ketua Drafting Committee. Beliau menyampaikan bahwa pembahasan rancangan resolusi di dalam drafting committee akan dimulai dengan pembahasan draft resolusi yang tidak termasuk di dalam topik-topik yang ada di Working Group. Working Group sendiri berfungsi sebagai sarana agar negara pengusul resolusi dengan topik yang sama dapat duduk bersama dan menyatukan persepsi untuk menghasilkan satu judul rancangan resolusi yang kemudian akan dibahas oleh Drafting Committee.

14

Yth. Sdri. Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai perwakilan Delegasi DPR RI menghadiri keseluruhan sidang Drafting Committee yang diselenggarakan pada tanggal 16 sampai dengan 18 Januari 2016. Delegasi Indonesia berperan sangat aktif di dalam memberikan masukan dan usulan amandemen terhadap rancangan resolusi yang disampaikan dan memberikan kontribusi yang sangat penting terhadap draft resolusi usulan Indonesia hingga dapat diadopsi.

Beberapa dinamika yang mengemuka dalam Drafting Committeee antara lain yaitu: a) Delegasi Indonesia berperan aktif di dalam pembahasan drafting comitte dan terus

membawa kepentingan Indonesia di dalam pembahasan. b) Usulan Indonesia mengenai resolusi Promoting Interfaith and Intercultural Dialogue

didukung secara penuh di dalam pembahasan drafting committee. Rancangan resolusi yang menegaskan pentingnya dialog antar umat beragama dan ini diterima tanpa penolakan dan mendapat apresiasi dari anggota lainnya karena dianggap relevan dengan isu yang terjai saat ini dan juga mewakili keinginan dan kepentingan negara-negara yang tergabung di dalam APPF. Resolusi mengenai Promoting Good Governance and Strenghtening Anti-Corruption Measures in the Asia Pacific Region juga diterima seutuhnya tanpa penolakan dari anggota APPF lainnya.

15

c) Sesuai dengan kesepakatan sidang Pleno pada tanggal 20 Januari 2017, pembahasan mengenai perubahan Rules of Procedure dari APPF mengenai Meeting of Women Parliamentarian diadakan di dalam pembahasan drafting committee pada hari yang sama. Pembahasan perubahan Rules of Procedure tersebut mendapatkan penolakan dari Jepang dan juga Singapura yang menganggap pembahasan tersebut tidak sesuai dengan poin 23 dan 26 dari Rules of Procedure APPF.

d) Sebagai tindak lanjut dari pembahasan perubahan Rules of Procedure, anggota yang hadir di dalam drafting committee sepakat dengan Indonesia untuk mendorong pembahasan tersebut ke dalam Ad-Hoc ataupun working group terpisah di dalam agenda pertemuan APPF tahun depan. Perihal ini juga manjadi salah satu poin utama yang ada di dalam Joint Communique APPF tahun 2017.

Bilateral Meeting Disela-sela sidang, Delegasi Delegasi DPR RI juga telah melakukan Courtesy Call kepada Perdana Menteri Fiji, H.E. Mr. Frank Bainimarama (16 Januari 2017) dan pertemuan bilateral dengan Delegasi Jepang dan Vietnam (17 Januari 2017). Dalam Courtesy Call dengan PM Fiji, yang dihadiri oleh Ketua Delegasi DPR RI, Yth. Sdr. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., dan didampingi oleh Anggota Delegasi DPR RI yakni Yth. Sdri. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., Yth. Sdr. Yoseph Umar Hadi., Yth. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie, S.I.Kom., dan Yth. Sdri. Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi., membahas hal-hal sebagai berikut: − Delegasi DPR RI mengangkat beberapa isu, antara lain hubungan yang erat antara RI–

Fiji, kerja sama biateral antara parlemen Indonesia dan Fiji – khususnya rencana penandatanganan MoU di antara parlemen kedua negara dan isu Papua.

− Terkait isu Papua, Ketua Delegasi DPR RI sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan Fiji terhadap Indonesia dalam isu Papua yang berkembang di Pasifik Selatan. Delegasi RI juga menjelaskan mengenai pembangunan dan kemajuan demokrasi di Papua.

− Menanggapi hal ini, PM Fiji menjelaskan bahwa posisi Fiji terhadap isu Papua sangat jelas: Fiji menghormati isu kedaulatan dan tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Papua adalah bagian dari Indonesia dan apapun yang terjadi di Papua merupakan isu dalam negeri. Terkait isu pelanggaran HAM yang diangkat berbagai pihak, PM Fiji menegaskan bahwa hal ini tidak tepat untuk dibawa ke MSG, namun sebaiknya di forum yang lain. PM Fiji sampaikan bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak akan memberikan manfaat apapun bagi Melanesian Spearhead Group (MSG) dan meyakini bahwa Indonesia yang seharusnya masuk menjadi anggota MSG.

− PM Fiji menjelaskan bahwa dalam waktu dekat PM Kepulauan Solomon akan melakukan kunjungan ke Fiji dan diyakini antara lain untuk membicarakan isu MSG, termasuk dukungan terhadap keanggotaan ULMWP. PM Fiji menegaskan bahwa pihaknya akan kembali menegaskan kepada PM Kep. Solomon mengenai posisi Fiji atas isu Papua tersebut.

16

− PM Fiji juga mengangkat mengenai permintaan dukungan Indonesia atas keinginan Fiji untuk menjadi observer ASEAN, dukungan atas Keketuaan Fiji pada COP 23 dan keinginan Fiji untuk semakin mempererat kerja sama bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan dengan Delegasi Jepang (Hon. Hirofumi Nakasone dan Hon. Takayuki Shimizu), yang dihadiri oleh Ketua Delegasi DPR RI, Yth. Sdr. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., dan didampingi oleh Anggota Delegasi DPR RI yakni Yth. Sdri. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., Yth. Sdr. Yoseph Umar Hadi., dan Yth. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie, S.I.Kom., membahas hal-hal sebagai berikut: − Delegasi DPR RI mengangkat isu kedekatan hubungan bilateral antara Indonesia dan

Jepang serta frekuensi saling mengunjungi di antara anggota parlemen kedua negara. Ketua Delegasi DPR RI selaku Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) juga menyampaikan harapan agar Jepang dapat berpartisipasi dalam organisasi tersebut.

− Delegasi DPR RI juga mengangkat keinginan parlemen Indonesia untuk mendorong kerja sama yang lebih erat dengan parlemen Jepang baik secara bilateral maupun di berbagai forum. Indonesia juga mengharapkan dukungan Jepang terhadap kegiatan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly yang sekretariatnya berada di Indonesia. Ketua BKSAP juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang atas pelaksanaan pertemuan Women Parliamentarians.

− Delegasi Jepang menyambut baik hubungan Indonesia dan Jepang yang semakin menguat di berbagai bidang baik di tingkat pemerintah maupun parlemen. Ketua Delegasi Jepang berharap anniversary hubungan Jepang-Indonesia yang ke 60 di tahun 2018 dapat diperingati dengan meriah diikuti berbagai kegiatan di Jepang maupun Indonesia.

− Kedua negara memiliki berbagai persamaan pandangan dan kepentingan atas berbagai isu di kawasan, termasuk isu keamanan regional (semenanjung Korea, terorisme, dsb). Untuk itu, Jepang sangat berharap Indonesia dapat mendukung sejumlah resolusi yang diusulkan pada APPF kali ini.

17

− Ketua BKSAP juga menekankan pentingnya dukungan negara anggota APPF terhadap penyelesaian isu Rohingya.

Dalam pertemuan dengan Delegasi Vietnam, Hon. Dr. Ngo Duch Manh, yang dihadiri oleh Ketua Delegasi DPR RI, Yth. Sdr. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., dan didampingi oleh Anggota Delegasi DPR RI yakni Yth. Sdri. Dr. Hj. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., dan Yth. Sdri. Dwi Aroem Hadiatie, S.I.Kom., membahas hal-hal sebagai berikut: − Ketua Delegasi DPR RI menekankan hubungan baik antara Indonesia dan Vietnam

sebagai negara anggota ASEAN. Indonesia berharap aktivitas saling mengunjung antar anggota parlemen dapat semakin diperkuat. Indonesia juga berharap Vietnam dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan AIPA.

− Indonesia berharap agar Vietnam dapat bergabung dan berpartisipasi secara aktif dalam GOPAC.

− Indonesia juga menyampaikan dukungannya atas kesediaan Vietnam untuk menjadi tuan rumah pertemuan tahunan APPF di tahun 2018. Indonesia menyampaikan kesediaanya untuk membantu Vietnam dalam penyelenggaraan pertemuan Women Parliamentarians di tahun 2018. Vietnam juga sangat mengharapkan dukungan dari Indonesia terhadap keketuaannya di APEC tahun 2017.

− Secara khusus Vietnam mengangkat isu ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dan mengharapkan dukungan Indonesia untuk membantu penyelesaian secara damai walaupun Indonesia bukan merupakan claimant state.

18

D. HASIL - HASIL YANG DICAPAI Pada akhir pertemuan, Delegasi DPR RI telah berhasil ikut memprakarsai 2 (dua) rancangan resolusi dan menjadi co-sponsor 4 (empat) rancangan resolusi. Enam resolusi dari total 21 resolusi yang kemudian diadopsi pada APPF ke-25 tersebut yaitu: 1. Resolution on Strenghtening Cooperation on Climate Change (Co-Sponsor : Korea

Selatan, Mexico dan Fiji) 2. Resolution on Gender Equality and Empowerment of Women and Girls : Increasing

the Political, Economic and Social Participation of Women (Co-Sponsor : Australia, Mexico, Fiji, Canada and New Zealand)

3. Resolution on Promoting Food Security in the Region (Co-Sponsor : Australia dan Fiji)

4. Resolution on Promoting Good Governance and Strenghtening Anti-Corruption Measures in the Asia Pacific Region

5. Resolution on Promoting Intercultural and Interfaith Dialogue 6. Resolution on Promotion of Conservation and Sustainable Use of Ecosystems, Oceans

and Marine Resources (Co-Sponsor : Thailand, Fiji dan Chile)

Secara umum, peran delegasi Indonesia di dalam keseluruhan sidang bersifat aktif. Di dalam persidangan ini, Indonesia berhasil memasukan 6 (enam) resolusi yang sesuai dengan tema dan topik APPF 2017. Secara kualitas, isi-isi dari resolusi tersebut juga telah menuai apresiasi dari negara lain karena dianggap relevan dengan kejadian ataupun isu yang terjadi saat ini di dunia.

19

Selain mengajukan rancangan resolusi yang banyak membawa kepentingan negara yang tergabung di dalam APPF, Indonesia juga berperan aktif di dalam pembahasan Meeting of Women Parliamentarian. Sebagai inisiator dari pertemuan tersebut, Indonesia juga terus mendorong upaya perubahan Rules of Procedure dari APPF agar dapat mengakomodir pertemua tersebut. Inisiatif tersebut juga senantiasa didukung oleh negara-negara lain seperti Fiji, Australia, New Zealand dan juga Kanada. Dari uraian tersebut di atas, secara singkat hasil-hasil Sidang Tahunan yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang disahkan sebagai berikut:

1. Peace and Security in the Asia Pacific Region Resolusi ini mendorong peningkatan upaya untuk memperkuat diplomasi multilateral, termasuk diplomasi parlemen, sebagai sarana utama untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik; mempromosikan dialog dan kerja sama dalam pembentukan kawasan Asia Pasifik yang terbuka, transparan, setara,inklusif dan berbasis aturan serta arsitektur keamanan yang tidak terpecah sesuai denganhukum internasional, termasuk prinsip kesetaraan; mendorong semua pihak yang terlibat untuk menggunakan semua sumber daya politik dan diplomatik untuk menyelesaikan perselisihanmereka; menghimbau Negara Anggota APPF untuk memperkuat kerjasama yang bertujuan untuk mengimplementasikan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan karena merupakan kerangka kerja multilateral yang komprehensif untuk kerja sama internasional; dan meningkatkan kerjasama antar lembaga-lembaga regional dan global dalam menghadapi tantangan keamanan yang baru dan tradisional,seperti terorisme internasional, kejahatan trans-nasional, ancaman keamanan informasi, serta produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang.

2. Role of the Social Networks in Civil Engagement

Resolusi ini menyatakan bahwa Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dapat mendorong partisipasi publik melalui kemudahan akses terhadap informasi publik, sehingga menumbuhkan diskusi yang demokratis serta mendorong organisasi sipil agar mewujudkan masyarakat yang lebih partisipatif, demokratis dan transparan; mendesak Negara Anggota APPF untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses publik ke internet, terutama warga miskin untuk menghindari mereka terpinggirkan dari jaringan masyarakat dan menjamin hak mereka untuk memiliki akses ke informasi publik secara digital; mengakui bahwa dalam rangka membangun komunitas di wilayah Asia-Pasifik yang berdasarkan toleransi dan saling pengertian, serta untuk mendorong pertukaran informasi antar masyarakat, diperlukan penggunaan TIK, terutama jejaring sosial; mendorong Negara Anggota APPF untuk mengadopsi teknologi baru dan menggunakan jejaring sosial untuk menginformasikan masyarakat mengenai kegiatan legislatif, mendorong peningkatan kedekatan antara parlemen dan publik dan mempromosikan diskusi yang terbuka, jujur dan inklusif melalui jejaring sosial tersebut.

20

3. Strenghtening system of border control and monitoring to combat human and drug trafficking Resolusi ini menyerukan Parlemen Negara Anggota APPF untuk menyebarkan pada masyarakatnya pengetahuan dan informasi tentang pentingnya pengawasan perbatasan dan pemantauan terhadap ancaman kejahatan perdagangan manusia dan perdagangan narkoba; mendesak Negara Anggota APPF untuk mengadopsi teknologi mutakhir untuk memperkuat sistem pengawasan perbatasan mereka dan pemantauan untuk melawan semua kegiatan kejahatan perdagangan manusia dan narkoba; meningkatkan kerjasama melalui pertukaran praktik terbaik untuk memerangi terorisme,dan mengambil manfaat maksimal dari perdagangan yang aman; meningkatkan database, memperkuat hukum dan menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk memerangi para pelaku kejahatan perdagangan manusia dan narkoba, membantu para korban dan mengawasi kejahatan pemalsuan dokumen identitas; meningkatkan kerjasama Negara Anggota APPF dalam hal keahlian dan teknik pengawasan perbatasan dalam mencegah terjadinya kejahatan transnasional perdagangan manusia dan narkoba.

4. Strenghening cooperation on climate change

Resolusi ini mendorong agar Negara Anggota APPF berkomitmen untuk memperkuat kerjasama antar Negara-negara Anggota APPF dan berupaya untuk memerangi perubahan iklim sesuai dengan principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC); menegaskan kembali komitmen Negara Anggota APPF Nationally Determined Contributions (NDC) on climate change; menyerukan Negara-negara Anggota APPF untuk meratifikasi Paris Agreement; menegaskan kembali komitmen untuk memenuhi kewajiban Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu lebih jauh dari 1,5 derajat Celcius; mendorong parlemen dari Negara-negara Anggota APPF untuk memberlakukan undang-undang yang mempromosikan kerjasama global tentang perubahan iklim dan mengawasi dan memantau secara ketat pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah nya; mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk memperkuat pengelolaan keuangan nasional nya terutama pengelolaan dana publik untuk kepentingan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Commercial and Economic Matters Asia Pacific Economic Cooperation Forum

(APEC 2016) Resolusi ini mendorong investasi dan perdagangan bebas untuk meningkatkan integrasi ekonomi di Asia-Pasifik melalui dukungan untuk sistem perdagangan multilateral dan memerangi proteksionisme yang menghambat pemulihan dan kemajuan ekonomi internasional; menyerukan untuk menciptakan kondisi ekonomi, keuangan dan sosial yang efektif bagi wanita, orang tua dan pemuda serta kelompok yang kurang beruntung dan rentan seperti masyarakat adat dan penyandang cacat; mendorong kemitraan yang lebih erat antar Negara Anggota APPF berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepercayaan, inklusivitas dan kerjasama dalam melaksanakan komitmen untuk mencapai tujuan bersama kawasan Asia Pasifik; mendorong Negara Anggota APPF untuk meningkatkan peraturan yang berkaitan

21

dengan keamanan pangan danmelestarikan sumber daya alam dengan mengambil langkah-langkah untuk lebih mempromosikan pertanian yang berkelanjutan; memperkuat mekanisme dialog dan kerjasama antara pemerintah dan parlemen untuk memfasilitasi pengurangan hambatan perdagangan di kawasan Asia-Pasifik.

6. Cooperation in Disaster Risk Reduction in the Asia Pacific Region

Resolusi ini menyerukan Negara-negara Anggota APPF untuk memasukkan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan mereka dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk tujuan ini; mendesak Negara-negara Anggota APPF untuk memperkuat kebijakan nasional dan kerangka peraturannya untuk menjamin sinergi antara pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, kemiskinan dan pembangunan sosial, untuk melindungi kepentingan mereka yang berisiko terkena bencana terkait geologi dan iklim; mendorong Anggota Parlemen dari Negara-negara Anggota APPF untuk memasukkan hal-hal mengenai pencegahan dan respon terhadap penduduk yang terkena bencana ke dalam hukum nasionalnya; mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk mengambil pendekatan jangka panjang, melaksanakan strategi pengurangan risiko, pertukaran teknologi, membangun sistem peringatan dini dan mekanisme respon cepat serta memperbarui peta daerah-daerah yang berisiko; mendesak Parlemen Negara-negara Anggota APPF untuk mempromosikan kerjasama yang kuat dalam hal pertukaran teknologi, serta informasi dan keahlian untuk kesiapsiagaan bencana.

7. Counter Terrorism and Violent Extremism

Resolusi ini mendorong agar mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaan yang konsisten oleh semua Negara Aggota APPF: Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai ancaman terhadap perdamaian internasional dankeamanan yang disebabkan oleh aksi teroris, Global Counter-Terrorism Strategy, dan standar FATF terhadap pendanaan teroris; menekankan perlunya melaksanakan resolusi terkait terorisme yang dihasilkan Dewan Keamanan PBB, termasuk resolusi1373 (2001), 1540 (2004), 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) dan 2253 (2015) danaktif mendukung upaya untuk membantu Negara-negara Anggota PBB melaksanakan kewajibannya, terutama negara-negara di kawasan yang paling terpengaruh, dengan selalu menghormati hak asasi manusia dan supremasihukum; berbagi informasi antar instansi yang berwenang di Negara Anggota APPF melalui mekanisme yang ada dan menyerukan untukmemperkuat kerja sama antar-parlemen; mendukung penyebaran informasi oleh INTERPOL, terutama terkait Foreign Terrorist Fighters (FTF), dokumen perjalananyang dicuri dan hilang, senjata api,penjarahan dan pencurian properti budaya, dan mendorong semua negara anggota untuk memanfaatkan penuh informasi tersebut danberkontribusi ke database yang ada; mendorong ratifikasi semua konvensi internasional terkait terorisme oleh Parlemen Negara-negara Anggota APPF, dan juga penyelesaian penyusunan Comprehensive Convention Against International Terrorism.

8. Economic and Trade Cooperation in the Asia Pacific Region

Resolusi ini menegaskan bahwa tujuan utama kerjasama ekonomi regional di Asia-Pasifik adalah pertumbuhan yang seimbang, komprehensif, berkelanjutan, inovatif

22

dan aman,peningkatan pasar pangan, modernisasi UMKM, dan pengembangan sumber daya manusia; menegaskan pentingnya sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasisaturan, transparan, tidak diskriminatif, terbuka dan adil berdasarkan prinsip-prinsip WTO; mempromosikan pertukaran reguler pandangan dan praktik terbaik di antara pihak yang berkepentingan pada isu hukum perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik; mendukung kesempatan berinteraksi antara Parlemen Negara Anggota APPF dan komunitas bisnis, antara lain, melalui forum, konferensi, dan seminar, bisnis, perdagangan dan investasi; mendorong investasi sumber daya manusia dan berkontribusi pada akses tanpa hambatan penduduk kawasan Asia-Pasifik dari kegiatan ekonomi.

9. Ensuring Sustainable Development

Resolusi ini mendorong agar Negara Anggota APPF mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan meratifikasi Perjanjian Paris 2015; mempromosikan kebijakan-kebijakan pengembangan dan perlindungan lingkungan yang sejalan dengan kebijakan perdagangan; memprioritaskan pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan, yang mendorong perdagangan internasional sekaligus melindungi ekosistem bumi; memperkuat kerjasama antar Negara-negara Anggota APPF untuk mendorong komitmen-komitmen yang ada dalam resolusi ini dan untuk mempromosikan kebijakan perdagangan yang berkelanjutan; mempromosikan investasi yang kuat dalam industri yang bersih, teknologi hijau, sumber energi terbarukan dan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan; mendorong Parlemen Negara-negara Anggota APPF untuk berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan; mengingat perubahan iklim merupakan masalah global, oleh karena itu, memerlukan solusi mitigasi dan adaptasi global dan dalam hal ini memperkuat Asia-Pasifik dan melindungi penduduk yang paling rentan.

10. Gender Equality and Empowerment of Women and Girls : Increasing the Political,

Economic and Social Participation of Women Resolusi ini mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk menerapkan SDG5 dari UN Sustainable Development Agenda sebagai pedoman dalam menyesuaikan, menyelaraskan dan memantau kerangka hukum dan peraturan di negara nya masing-masing; menyerukan Negara-negara Anggota APPF untuk meningkatkan komitmen mereka agar wanita mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, sumber daya ekonomi dan sistem peradilan; mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk mempertimbangkan langkah-langkah pelaksanaan, yang sesuai, termasuk sistem kuota, parlemen ramah keluarga dan meningkatkan mekanisme pendukung yang mempromosikan hak-hak perempuan untuk mencapai keseimbangan gender di parlemen, administrasi publik dan peradilan; merekomendasikan Negara-negara Anggota APPF dan semua partai politik agar mencurahkan perhatian khusus untuk menghilangkan praktek-praktek, prosedur dan undang-undang, termasuk peraturan yang membatasi atau mencegah partisipasi politik perempuan, atau membiarkan dan memaafkan kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan publik; berkomitmen untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki untuk mendukung perubahan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.

23

11. Parliamentary Cooperation in the Asia Pacific Region

Resolusi ini mendorong agar Negara Anggota APPF memperkuat APPF sebagai badan parlemen yang relevan, efektif dan inklusif yang membantuuntuk membina komunitas Asia-Pasifik; menekankan pentingnya partisipasi luas dan komitmen dalamAPPF sebagai forum diskusi antar Anggota Parlemen dari seluruh wilayah Asia-Pasifik; bekerja sama untuk memastikan bahwa semua Negara Anggota APPF dapat berpartisipasi secara teratur di Pertemuan Tahunan APPF; mendorong partisipasi aktif dari Anggota Parlemen perempuan dan Anggota Parlemen muda di masing-masing delegasi selama Pertemuan Tahunan dan semua kegiatan APPF; mendorong semua parlemen dari Negara Anggota APPF untuk melaporkan setiap tahun kepada APPF kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan rekomendasi yang terkandung dalam resolusi APPF; mendesak Parlemen Negara Anggota APPF untuk menggunakan segala cara yang tersedia untuk mempertahankan dan mempromosikan dialog antar parlemen yang menjadi semakin penting di masa krisis, dan menyerukanParlemen dari Negara Anggota APPF untuk menahan diri dari menggunakan sanksi personal terhadap Anggota Parlemen dari Negara Anggota yang dapat mencegah dialog dan kerjasama dalam forum internasional, termasuk dalam hal hubungan antar-parlemen.

12. Peace on the Korean Peninsula Resolusi ini menegaskan pentingnya Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir; menyatakan uji coba nuklir keempat dan kelima dan peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara sebagai tindakan provokasi yang seriusterhadap perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu mengutuk hal tersebut; menyerukan Korea Utara agar mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait isu-isu nuklirnya, Joint Statement of the Six‐Party Talks pada bulan September 2005,serta Safeguards Agreements NPT dan IAEA; untuk tidak melakukan tindakan provokatif lebih jauh dan meninggalkan semua senjata dan program nuklirnyasecara menyeluruh, termasuk kegiatan pengayaan uranium, dan program rudal balistik; meminta semua Negara Aggota PBB untuk sepenuhnya melaksanakan Resolusi Keamanan PBB No. 2270 dan 2321; mendesak Korea Utara untuk merespon keprihatinan masyarakat internasional tentang kesejahteraan dan hak atas pembangunan warganya; mendukung penuh dialog antar-parlemen para pihak the Six Party Talks,sebagai cara untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara; dan meminta perhatian dari masyarakat internasional untuk situasi di Semenanjung Korea, termasuk hubungan antar-Korea, dan mendorong upaya proaktif terhadap resolusi damai masalah Semenanjung Korea.

13. Poverty Allevation : in defence of the Sustainable Development Goals (SDGs) to accomplish the 2030 agenda Resolusi ini menyerukan para Negara Anggota APPF untuk memimpin proyek bersama dengan organisasi internasional, sektor swastadan masyarakat sipil untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memberdayakan orang yang hidup dalam kemiskinan melalui skema dan program yang akan mendorong mereka untuk berkembang dalam masyarakat danmeningkatkan status hidup mereka; mendorong

24

Negara Anggota APPF untuk memerangi kemiskinan melalui pendekatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutandengan melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan ke arah perbaikan akses energi dan pembangunan yang bertanggung jawab, pengelolaan sumber daya alam yang efisiendan transparansi pemerintah; mendorong Negara Anggota APPF untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif dalam mempromosikan perdagangan yang berkontribusi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif melalui pembangunan pedesaan danmitigasi kemiskinan; mendorong Negara Anggota APPF untuk mengembangkan kebijakan publik yang terfokus pada inklusi keuanganmelalui modal yang lebih rendah-biaya; mendesak Negara Anggota APPF untuk mempromosikan investasi asing langsung di kawasan Asia Pasifik dengan tujuan untuk berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang lebih baik yang akan memungkinkan untukakses air bersih dan sanitasi yang layak, dengan mempertimbangkan bahwa 41% persen dari populasi tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak dan 75% tidak memiliki akses ke air minum.

14. Promoting Food Security in the Asia Pacific Region

Resolusi ini mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk bekerja sama menyusun pendekatan terpadu praktek-praktek berkelanjutan pertanian, perikanan, dan budidaya ikan, serta pendekatan terpadu dan inovatif yang mendukung pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati, struktur dan kualitas tanah di kawasan Asia Pasifik; mendorong upaya Negara-negara Anggota APPF dalam mengamankan pembiayaan infrastruktur, termasuk memberdayakan investasi swasta dan kemitraan publik swasta, untuk mempersempit kesenjangan infrastruktur, meningkatkan jaringan logistik, meningkatkan konektivitas dan revitalisasi masyarakat pedesaan dalam rangka mengatasi kendala geografis yang menghambat distribusi efisien dan merata jaringan makanan; memperkuat pendekatan yang komprehensif untuk ketahanan pangan dan gizi, yang menumbuhkan pasar yang efisien dan terbuka, memastikan produksi pertanian dan perikanan yang berkelanjutan dan keamanan makanan, dan mendukung konektivitas yang efisien dan investasi sepanjang rantai makanan; mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk menerapkan kebijakan dalam mengatasi permasalahan keamanan pangan yang disebabkan perubahan iklim, serta meningkatkan upaya untuk mengurangi dampak kekeringan, banjir dan bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim pada proses produksi dan keamanan pangan.

15. Promoting Good Governance and Strengthening Anticorruption Measures in the Asia-Pacific Region Resolusi ini mendorong partisipasi parlemen dalam mempromosikan good governance diterapkan pada pekerjaan Anggota Parlemen; mendukung gerakan antar-parlemen mengenai anti-korupsi baik di tingkat global, regional,dan bilateral, termasuk melalui organisasi global para anggota parlemen yang anti-korupsi seperti Global Parliamentary Network Againts Corruption (GOPAC); meningkatkan promosi demokrasi dan good governance untuk mengurangi kesenjangan antara Anggota Parlemen dan konstituen, melibatkan lebih banyak orang dalam proses pengambilan keputusan dan menciptakan mekanisme yang transparan untuk

25

merumuskan kebijakan publik dan perundang-undangan; merekomendasikan parlemen dari Negara Anggota APPF untuk mengembangkan undang-undang yang memperkuat tindakan anti-korupsi dan membentuk mekanisme untuk memperkuat langkah-langkah antikorupsi di kawasan Asia Pasifik; dan mendorong diadopsinya undang-undang dan mendorong kerjasama internasional untuk membekukan aset yang dicuri, termasuk melalui pengadopsian dan pelaksanaan UN Convention Against Corruption (UNCAC). Mendorong pula kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.

16. Promoting Intercultural and Interfaith dialogue Resolusi ini menegaskan kembali komitmen Negara Anggota APPF untuk mempromosikan dan menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi budaya; menyerukan Negara Anggota APPF untuk melanjutkan upaya dalam mempromosikan toleransi dan menghormati budaya dan agama atau kepercayaan yang berbeda; menegaskan bahwa semua agama, keyakinan, dan kepercayaan menyerukan perdamaian, toleransi, dan saling pemahaman; menyatakan bahwa kekerasan adalah respon yang tidak dapat diterima untuk tindakan intoleransi atas dasar agama, kepercayaan, atau perbedaan budaya; mendorong Parlemen Negara Anggota APPF untuk memanfaatkan semua bentuk media, khususnyamedia sosial, untuk mempromosikan toleransi antar masyarakat dari agama dan kepercayaan yang berbeda untuk hidup dalam harmoni; menyerukan Parlemen Negara Anggota APPF untuk menciptakan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketegangan antar anggota komunitas agama yang berbeda, dan membantu dengan pencegahan dan mediasi konflik.

17. Promoting Sustainable Economic Growth in the Asia Pacific Region through the

Digital Economy Resolusi ini menegaskan aspirasi semua Negara Anggota APPF terhadap pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan,inovatif, dan aman di kawasan Asia Pasifik, sebagaimana tergambar dalam Strategi Pertumbuhan APEC tahun 2010, dan sejalan dengan APEC Accord on Innovative Development, Economic Reform and Growth tahun 2014, serta Strategi APEC tahun 2015 untuk Memperkuat Pertumbuhan yang Berkualitas, yang membawa fokus pada pentingnya mengejar pertumbuhan yang berkualitas di Asia-Pasifik sebelum tahun 2020; menyerukan Negara Anggota APPF untuk meningkatkan kolaborasi di antara para pembuat kebijakan, regulator dan pelaku industri digital dalam mengidentifikasi dan mempromosikan praktek-praktek internasional terbaik untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi digital, termasuk, namun tidak terbatas pada bidang-bidang seperti pendekatan peraturan, standar untuk memungkinkan operasi antar pasar, promosi inisiatif untuk meningkatkan kepercayaan dalam layanan digital dan transaksi online dan banyak lainnya; mendorong Negara Anggota APPF untuk menciptakan lingkungan yang kondusif yang memungkinkan semua pihak untuk mendapatkan keuntungan dari globalisasi digital dan konektivitas, termasuk melalui penyediaan layanan internet berkualitas dan terjangkau, dan mempersempit kesenjangan digital dimasyarakat, dan mendorong akses yang lebih baik dan lebih cepat terhadap sumber daya dan informasi pasar,terutama bagi mereka masyarakat

26

pedesaan, yang secara langsung dan tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme pendukung dalam memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah Asia-Pasifik; mendorong pendekatan yang komprehensif yang mencakup kebijakan, kemitraan dan penelitian untuk mendorong pengembangan UMKM yang baru untuk mengkatalisasi proliferasi model bisnis digital yang inovatif yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

18. Promotion of Conservation and Sustainable Use of Ecosystems, Oceans and Marine Resources Resolusi ini mendorong Negara-negara Anggota APPF untuk meratifikasi dan mengimplementasi UN Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stock tahun 1995 dan Port State Measure Agreement tahun 2009; mendorong pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk memastikan penggunaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, terutama untuk menghindari kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan meningkatkan inisiatif kerjasama internasional terkait masalah ini di kawasan Asia-Pasifik; mendorong Parlemen Negara-negara Anggota APPF untuk mendorong pemerintah negaranya untuk membentuk mekanisme pertukaran praktik terbaik di kawasan, dalam kaitannya dengan pencegahan eksploitasi sumber daya laut dan terutama untuk menghentikan kegiatan IUU fishing dan, khususnya, untuk mengidentifikasi kriteria yang dibutuhkan dalam melaksanakan mekanisme seafood traceability di kawasan Asia-Pasifik agar dapat menghambat praktek ilegal yang demikian; mengumpulkan data terbaru mengenai wilayah laut yang dilindungi di negara-negara Asia-Pasifik, sebagai langkah pertama, untuk mendeteksi wilayah yang tidak dilindungi dan, terutama laut dan ekosistem pantai yang berisiko; mendorong terciptanya wilayah laut transnasional yang dilindungi, dalam kerangka hukum UNCLOS, secara bersama-sama melindungi keanekaragaman hayati di Asia-Pasifik melalui kerjasama bilateral dan multilateral antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

19. Regional and Sub-Regional Strategies on Combatting Non-Comunicable and Communicable Diseases Resolusi ini mendorong agar segera mengambil tindakan yang lebih kuat di tingkat politik tertinggi untuk mengatasi NCD; mendorong penguatan kerjasama multi-sektoral yang memprioritaskan pencegahan dan penghematan biaya perawatan primer untuk NCD; mendorong Negara Anggota APPF untuk berkolaborasi dalam melaksanakan praktek-praktek yang baik untuk mengatasi NCD; menyerukan kepada Parlemen Negara-negara Anggota APPF untuk menyusun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur kemajuan pemberantasan NCD, sejalan dengan komitmen global dan regional; mempromosikan percepatan pencapaian Asia-Pasifik NCD Roadmap; mendorong agar pemberantasan tuberkolosis masuk agenda pembahasan Pertemuan Menteri Kesehatan Pasifik di Kepulauan Cook pada tahun 2018; dan menyerukan Parlemen dari Negara-negara Anggota APPF mengkonfirmasi komitmen mereka untuk memerangi tuberkulosis dan untuk mendukung setiap inisiatif baru untuk pengembangan diagnosis, pengobatan dan vaksin.

27

20. Elimination of Violence Against Women Resolusi ini mendorong Negara Anggota APPF untuk meninjau, mengubah dan mengembangkan legislasi yang komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan untuk memastikan bahwa legislasi tersebut sesuai dengankonvensi hak asasi manusia internasional termasuk Convention on the Rights of the Child (CRC) dan CEDAW; mendorong Negara Anggota APPF untuk memperkuat sistem hukum untuk merespon secara memadai, mengadili dan menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan dan menghilangkan praktek-praktek yang merugikan dan mendiskriminasi perempuan; menyerukan Negara Anggota APPF untuk memperkuat kegiatan dan program nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan untuk memastikan bahwa prioritas diberikan kepada layanan pendukung dan pemberdayaan perempuan yang mengalami kekerasan; mendorong dan memperkuat upaya bagi para korban untuk mengakses tempat perlindungan dan dukungan yang secara terkoordinasi menangani kasus hukum, medis, psiko-sosial dan kebutuhan akomodasi mereka; menyerukan Negara Anggota APPF untuk memperkuat data nasional mengenai biaya dan penyedia layanan perlindungan terhadap kekerasan untuk membentuk kebijakan yang tepat dan terarah, serta perumusan program.

21. The Middle East Process

Resolusi ini menyerukan kedua belah pihak baik Israel dan Palestina untuk melanjutkan negosiasi; mendesak baik Israel dan Palestina untuk menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi berdasarkan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, Prinsip Madrid, Roadmap, perjanjian yang sebelumnya telah dicapai oleh para pihak serta Inisiatif Perdamaian Arab; mendorong kedua sisi baik Israel dan Palestina untuk menghentikan penggunaan kekerasan dan untuk mencapai kondisi gencatan senjata yang permanen; menyerukan kedua belah pihak untuk menghindari tindakan sepihak yang memundurkan kondisi terakhir, termasuk kegiatan permukiman di Tepi Barat; mendorong semua pihak yang terkait untuk melakukan upaya untuk mencapai penyelesaian damai dari konflik Israel-Palestina, menegaskan kembali bahwa pembentukan negara Palestina, serta keamanan bagi Israel dan daerah perbatasan Israel merupakan faktor penting untuk perdamaian permanen; dan memanggil kedua belah pihak baik Israel dan Palestina untuk berusaha membangun lingkungan yang kondusif untuk pembentukan Negara Palestina; menyatakan bahwa untuk menumbuhkan ekonomi Palestina dan memperbaiki standar hidup mereka diperlukan untuk membangun negara Palestina; dan karena itu menyerukan kepadamasyarakat internasional, termasuk Israel, untuk mendukung Palestina dan mendorong Negara Anggota APPF untuk meningkatkan bantuan kepada mereka.

Selain menghasilkan 21 resolusi, Sidang Tahunan ke-25 APPF juga menghasilkan sebuah Joint Communique yang merupakan rangkuman dari semua agenda yang dibahas termasuk ringkasan dari resolusi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh para perwakilan Delegasi yang hadir. Joint Communique secara khusus memasukan poin mengenai penghargaan atas inisiatif Indonesia untuk mendorong perubahan Rules of Procedure dari APPF.

28

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KESIMPULAN Sesi Pleno ataupun keenam Working Groups berjalan dengan lancar di dalam sidang APPF

ke-25. Walaupun begitu, beberapa isu yang bersifat sensitif secara nasional telah didiskusikan secara lanjut dan intens agar persidangan dapat mencapai konsensus.

Peran Indonesia di dalam Meeting of Women Parliamentarians dinilai strategis. Selain menjadi Co-Chair dari persidangan tersebut, Indonesia juga merupakan salah satu pendorong dari perubahan Rules of Procedure dari APPF yang bertujuan untuk menjadikan APPF Women Parliamentarians Meeting sebagai agenda tetap dalam setiap Sidang Tahunan APPF.

Sidang APPF ke-25 ditutup oleh penandatangan Joint Communique yang menekankan pentingnya upaya regional untuk menargetkan perluasan perdagangan, cara untuk membangun alat demokrasi dan kesadaran dan pendidikan tentang perubahan iklim akibat dampak negatif perubahan iklim pada kehidupan manusia. Selain itu joint communique juga menekankan pembentukan ad-hoc working group untuk membahas perubahan Rules of Procedure. Berdasarkan kesepakatan bersama, Vietnam telah bersedia untuk menjadi tuan rumah Sidang Tahunan APPF ke-26 pada Januari 2018.

29

REKOMENDASI • Sekretariat BKSAP DPR RI hendaknya berkoordinasi dengan tuan rumah sidang APPF ke-

26 untuk membahas agenda Ad-Hoc Working Group mengenai usulan amandemen Rules of Procedure memasukkan Meeting on Women Parliamentarian sebagai permanent forum di APPF agar dapat diselesaikan sebelum Executive Committe meeting APPF pada tahun 2018 nanti.

• BKSAP DPR RI juga dapat menyampaikan poin-poin penting dari resolusi dan juga pertemuan bilateral lainnya kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan DPR RI guna memastikan tindak lanjut sesuai bidang yang ditangani, sesuai mekanisme di DPR;

• Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan APPF mendatang secara terbuka telah

menyampaikan akan menggelar pertemuan Women Parliamentarian sebagai rangkaian APPF ke-25 di Vietnam tahun 2018. Indonesia telah mengemukakan keinginan untuk berkomunikasi dengan Vietnam mengenai konsep dan tema pertemuan Women Parliamentarian tersebut.

• Perlunya memasukkan draft resolusi usulan Indonesia 4 (empat) bulan sebelumnya atau sekitar bulan September, sesuai Rules of Procedure of APPF.

IV. PENUTUP A. ANGGARAN

Biaya yang digunakan melakukan perjalanan 7 (tujuh) Anggota, 1 (satu) Tenaga Ahli Ketua Delegasi, 1 (satu) Ajudan Ketua Delegasi, 4 (Empat) Sekretaris Delegasi, 1 (satu) Tenaga Ahli Delegasi, 1 (satu) Penterjemah dan 2 (dua) wartawan adalah Rp.1.384.738.120,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

B. KETERANGAN LAMPIRAN Laporan ini dilengkapi dengan: − The 25th Annual Meeting of the APPF Report 2017; − List of Participant of the APPF Women Parliamentarians Meeting; − Final Resolutions; − Statements by the Indonesian Delegation − Klipping Media.

30

C. PENUTUP Demikian pokok-pokok laporan Delegasi DPR RI Sidang Tahunan ke-25 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang telah diselenggarakan pada tanggal 13 – 20 Januari 2017 di Natadola, Fiji. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Ketua Delegasi,

UDr. H. Fadli Zon, SS, MSc Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam/ A-346

1

25th ANNUAL MEETING OF THE ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM REPORT

2017

2

Contents INTRODUCTION ......................................................................................................................... 4

MEETING OF WOMEN PARLIAMENTARIANS ........................................................................... 5

BACKGROUND ........................................................................................................................... 5

OUTCOMES OF THE PROPOSED DRAFT RESOLUTIONS ............................................................ 8

EXECUTIVE COMMITTEE MEETING ......................................................................................... 10

PLENARY SESSION ................................................................................................................... 11

DAY 1 – Monday, 16 January 2017 ......................................................................................... 11

THE OPENING SESSION ............................................................................................................ 11

FIRST PLENARY SESSION ......................................................................................................... 12

AGENDA TOPIC 1.0 Political and Security Matters ................................................................ 12

DAY 2 – Tuesday, 17 January 2017 ......................................................................................... 14

SECOND PLENARY SESSION ..................................................................................................... 14

AGENDA TOPIC 2.0 Economic and Trade Matters ................................................................. 14

THIRD PLENARY SESSION ........................................................................................................ 15

AGENDA TOPIC 3.0 Regional Cooperation ............................................................................. 15

DAY 3 – Wednesday, 18 January 2017 ................................................................................... 16

PRELIMINARY ISSUE ................................................................................................................ 16

THIRD PLENARY SESSION CONTINUED… ................................................................................ 16

AGENDA TOPIC 3.0 Regional Cooperation continued… ......................................................... 16

FINAL PLENARY SESSION ......................................................................................................... 18

AGENDA TOPIC 4.0 The APPF .................................................................................................. 18

FIRST MEETING OF THE DRAFTING COMMITTEE ................................................................... 20

SECOND MEETING OF THE DRAFTING COMMITTEE............................................................... 22

THIRD MEETING OF THE DRAFTING COMMITTEE .................................................................. 25

WORKING GROUPS ................................................................................................................. 26

WORKING GROUP 1 ................................................................................................................ 26

WORKING GROUP 2 ................................................................................................................ 28

WORKING GROUP 3 ................................................................................................................ 30

WORKING GROUP 4 ................................................................................................................ 31

3

WORKING GROUP 5 ................................................................................................................ 32

LIST OF APPF SPEAKERS ACCORDING TO AGENDA ................................................................ 33

JOINT COMMUNIQUE ........................................................................................................... ..41

4

INTRODUCTION

The Asia-Pacific Parliamentary Forum is a mechanism that enables parliamentarians to discuss issues of common concern, and to deepen their understanding of the region and the interests and experiences of its diverse countries. The Forum’s proceedings address political, security, economic and social and cultural issues, thus furthering regional cooperation and building relationships between and among parliamentarians from the Asia-Pacific region. Nineteen member Parliaments/countries of the APPF attended this year’s Forum with 266 participants.

These included Australia, Cambodia, Canada, China, Chile, Fiji, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mexico, Micronesia, New Zealand, Philippines, the Republic of Korea, Russia, Singapore, Thailand and Vietnam. The Forum was held from January 15th to 19th January, 2017, at the Intercontinental Resort in Natadola.

It was indeed an honour for Fiji to host the 25th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum as hosting regional and international meetings is something that Fiji always takes pride in. It was an opportunity to dialogue on issues of common interest to the Asia-Pacific region and also to showcase Fiji’s renowned brand of hospitality and a chance for delegates to experience the sights and sounds of our islands.

5

MEETING OF WOMEN PARLIAMENTARIANS 15th January 2017, 0915 – 1200, Ballroom

BACKGROUND

The Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) Women Parliamentarians’ meeting took place in Natadola, Fiji on 15 January 2017 from 9.15 a.m., and concluded at 12.30 p.m. Fourteen countries were represented from the following member countries: Japan, Canada, Republic of Korea, Mexico, Australia, Malaysia, Cambodia, Thailand, New Zealand, Chile, Vietnam, Indonesia, Russia and Philippines was present as an Observer. As the current host of the APPF Annual Meeting, Fiji was also present. The meeting was co-Chaired by the Honourable Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Fiji Parliament of Fiji and the Honourable Dr. Nurhayati Ali Assegaf of the Indonesian House of Reps. The Honourable Dr. Assegaf commenced with her Introductory Remarks, followed by a Welcoming Speech by the Honourable Dr. Luveni. The Honourable Mereseini Vuniwaqa, the Fijian Minister for Women, Children & Poverty Alleviation then delivered the Keynote Address. The Plenary Session ensued with Country Presentations, where eleven country presentations were presented. These were from Australia, Malaysia, Vietnam, Republic of Korea, Canada, Indonesia, Chile, Russia, Mexico, Japan and New Zealand. Issues raised from these countries are summarised as follows: The Australian delegate supported the statement on gender inequality, stating that the issue persists throughout the region. She added that women are paid less than men (10 per cent), doing the same work. However, this could increase by 76 percent and hopefully a global value of $17 trillion to have the full participation of women. She stressed the importance of having equal women elected and also allocated work in parliament. The idea of having an environment that is more women/children friendly was highlighted. Further, their parliament amended its Standing Orders to allow women Members to bring in their infants (child-minding), including bottle feeding and their record showed that two infants were brought in so far.

6

Maternity and Paternity leave were also granted and for that to be effective, a child care centre was made available. She stressed the importance that for society to change, it needed change in the highest institution of the land - Parliament. The Malaysian Delegate commented on its fight to increase 30 percent participation of women in all sectors. Also, to encourage those who are 30 years and under to participate in the upcoming Elections in their country this year, as this will allow for more participation from younger candidates. A `career come back to private sector’, to take women after long breaks or after child deliveries and also giving grants to bring back those women who are experts in their areas of expertise are programmes that her country are currently embarking on. The Vietnamese delegate mentioned that it is unable to increase women’s participation in all sectors and calls on all capable and successful business women to be actively involved in politics. Also by resourcing grants for them to be trained after long breaks, to exhort them to serve sectors after attaining good knowledge and experience. The Korean delegate mentioned that it has a 17 percent participation in parliament, which is not a high percentage. She stated that is the role of the National Assembly to amend laws to promote gender equality in politics and also to strengthen institutions to make them effective. The Canadian delegate mentioned that it would continue to include women in Parliament on their agenda and also to engage women who are already in politics to encourage others. The Indonesian delegate stated the 30 per cent quota is a high commitment and it is continuously striving to reach their goal. The delegate from Chile commented on how her country is trying to achieve higher levels of women parliamentarians and also the need to show its level of commitment by strengthening public policies. The Russian delegate highlighted that one of its goals in gender balance is increasing activities in family policies and family care. The delegate from Mexico referred to Article 41 of their Constitution - Political Constitution of the United Mexican States (October 8, 2013), where political parties are to promote participation and integration of political bodies. Also, their secondary legislation reflects on gender equality by supporting the training of women on political issues, including increasing financing percentage to 23 percent.

7

The delegate from Japan mentioned that it has 10 percent of its women in politics. Also, 71 percent of women are employed and role models for women are to be made more visible. Finally, the New Zealand delegate spoke at length on the importance of educating women and also increasing its commitment on women taking up leadership roles. She also called on the support of governments and communities to involve countries to promote gender equality. The forum then discussed the Outcomes of the Proposed Draft Resolution – a consolidated draft resolution proposed by Australia and Indonesia, Co-sponsored by Fiji, and the final draft attached for perusal. The co-Chair, Dr Assegaf then closed by the Meeting by thanking the delegates for their participation and also the host country for successfully hosting the Women’s Forum.

-END-

8

Attachment

OUTCOMES OF THE PROPOSED DRAFT RESOLUTIONS

ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF)

25th ANNUAL MEETING

Consolidated Draft Resolution Proposed by: Australia and Indonesia, Co-sponsored by

Fiji

GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF WOMEN AND GIRLS:

DECISION MAKING and INCREASING PARTICIPATION OF WOMEN IN POLITICS

Recalling the 24th APPF Annual Meeting Resolution APPF24/RES.22 on Ensuring Women’s Participation at All Levels of Political and Public Life; Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone has the right to take part in the Government of his or her country directly, or through freely chosen representatives, and the right of equal access to public service; Recalling also the Article 7 and Article 8 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) that affirms the commitment of States parties to ensure equality between women and men in political and public life and equal opportunities between men and women to represent their governments at the international level and to participate in the work of international organisations; Reaffirming our commitment to achieve the targets of SDGs particularly on SDG 5 – Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls; Highlighting the importance of women’s inclusion at all decision-making bodies and that their involvement in the decision-making process strengthen the democratic process and contributes positively to the development process. Condemning violence and threats of violence against women who participate in politics and public life.

9

Hereby resolves to: Encourage the APPF Member States to promote special measures to encourage women’s effective participation in power structures and decision-making in political parties and elected bodies, public administrative entities, the judiciary and civil society; Recognize that women are entitled to equal rights to quality education and economic resources that allows them to fully participate in public life, and therefore APPF Member States should increase their commitment to provide women’s access to education and economic resources; Encourage the APPF Member States to consider implementation of measures as appropriate including quota system to achieve gender balance in parliament, public administrative and the judiciary; Welcome the efforts to enhancing support mechanisms, capacity building, training and other enabling mechanisms that promote advancement of women, as well as making available information on qualified women candidates to counterbalancing the more established networking that men may have; Urge APPF Member States to ensure that the gender equality law has been passed in order to address the challenges to secure women participation on decision making, including gender discrimination and social norms; Also urge APPF Member States and all political parties to devote particular attention to abolishing practices, procedures and legislation that restrict or discourage women’s political participation, or perpetuate and condone violence against those that do; Call on APPF Member States to implement programs including social transfers and pensions to enable women who undertake unpaid care such as childcare, caring for the elderly and people with disabilities and housework, to enable them to participate fully and equally in political activities and processes. Also, Call on APPF Member States to support an effective environment for women leadership in all levels which includes ensuring a family friendly parliament; Encourage future host parliaments of the Annual Meeting of the APPF to include the Meeting of the Women Parliamentarians as an agenda item. Appeal to the APPF Member States for the inclusion of proportionate number of women in their delegation to APPF Annual Meeting and to ensure that gender perspectives are reflected in the works of APPF and resolutions adopted by the APPF Annual Meeting.

10

EXECUTIVE COMMITTEE MEETING 15th January 2017, 1400 – 1513, Ballroom

The Executive Committee Meeting was held on Sunday, 15th January, 2017 and commenced at 2.10 p.m. at the Inter-Continental Hotel Conference Room. The Meeting was Chaired by the President of the APPF, the Hon. Dr Jiko Luveni and the Deputy Chairperson, Hon. Senator Joseph A. Day. The Executive Committee Meeting concluded at 3.13 p.m. The Secretariat prepared a brief report of the Meeting and was circulated to the Delegation Secretaries for comments.

-END-

11

PLENARY SESSION

DAY 1 – Monday, 16 January 2017 THE OPENING SESSION The Opening Session was held from 9.30 – 10.30 a.m. on Monday, 16 January 2017 and followed Fijian traditional ceremonies of welcome earlier that same morning. The Session began with a welcome address from the President of 25th Asia Pacific Parliamentary Forum (‘APPF 25’) and Speaker of the Fijian Parliament Hon. Dr Jiko Luveni. She greeted participants and expressed high hopes for the 25th Annual Meeting over the following days. The participants were also welcomed by Hon. Takuji Yanagimoto from the House of Councillors in Japan who read a message from APPF Founder Hon. Yasuhiro Nakasone. The expression of goodwill and the fundamental tenets of the APPF were stressed to the Honourable Delegates. The Session was then formally opened with an address from the Prime Minister of the Republic of Fiji, Hon. Josaia Voreqe Bainimarama. The Fijian Prime Minister in welcoming the Delegates, also expressed his firm belief in the ability of the APPF to have a major impact in the world. There was a particular call for support and close partnerships on climate change issues. Fiji’s Presidency of COP 23, which undoubtedly would be a technical meeting would only succeed with broad support from all her partners represented in the APPF. The Vice Speaker of the Indonesian House of Representatives, H.E. Dr Fadli Zon moved a vote of thanks on behalf of the APPF 25. Before the conclusion of the Opening Session, the President of APPF 25, in her capacity as Chair of the Executive Committee, in compliance with the APPF Rules of Procedure took the opportunity to report briefly on the Executive Committee meeting held the previous afternoon. She announced the endorsement of the Fijian Minister for Defence, National Security and Immigration, Hon. Ratu Inoke Kubuabola as Chairperson of the Annual Meeting and that he would be assisted by the Fijian Assistant Minister for Health Hon. Alexander O’Connor as well as Fijian Opposition Member Hon. Mikaele Leawere. She also announced the endorsement of the Canadian Head of Delegation, Hon. Senator Joseph Day as the Chairperson of the Drafting Committee.

12

FIRST PLENARY SESSION AGENDA TOPIC 1.0 Political and Security Matters The first plenary session was chaired by Hon. Ratu Inoke Kubuabola. The Plenary held discussions on various topics that every member country faced challenges with. On the topic of Gender Equality and Empowerment of Women and Girls, countries mutually agreed and offered full support of the resolution put forward on strengthening the Roles of Women in Decision Making. The 2030 Agenda on gender equality and empowerment of women and girls with its universal mandate and commitment to leaving no one behind represents a common aspiration for a more equitable and inclusive world. SDG 5 “Gender Equality and Empowerment of Women and Girls” was also mentioned as it was believed to have significant importance to the region in addressing the key challenges that women and girls are facing. Women parliamentarians were believed to be the voice of the female electorate and were considered responsible for ensuring that female gender is included in the legal framework as well as help to oversee the implementation of the convention on the elimination of the forum of Discrimination against Women. Various barriers to Gender equality were also highlighted and statistics were provided by member countries to depict the existing gender gap. On the topic of Strengthening Systems of Border Control and Monitoring to Combat Human and Drug Trafficking, APPF was identified as an opportunity to commit ourselves and to tackle the challenges of border control. Delegates emphasised that the discussion on strengthening borders is very crucial and timely as cross-border movement of people and goods are increasing rapidly at unprecedented levels. Member countries stated that security without equality was not possible. Drug trafficking in Asia- Pacific is truly a call for concern but human trafficking is just as atrocious. The need for enforcing stronger legislations were also proposed in order to fight the issue of drug and human trafficking. It was suggested that Parliaments under APPF had to recognise universal answers to fight the issue of money laundering. Member countries had also mentioned the initiatives that were currently being undertaken by different inter-institutional and NGO’s in their countries to battle these heinous crimes. On the topic of Ensuring Effective Succession Planning Including Education for Leaders of a New Generation countries highlighted the importance of youth involvement in developing a better nation. Countries pointed out the drastic increase in Youth participation in politics with seats now being occupied by Members of Parliament who are under the age of 30. It is believed that the upcoming generation has lesser to do with gender. Countries emphasised on the different variations used to encourage youth participation in the matter of politics. The introduction of Youth Parliaments and recruiting youths in Parliamentary internship programs were mentioned as part of the said initiative. Delegates mentioned that by introducing youth inclusive programs, more youths have been seen to join politics.

13

On the topic of Peace and Security in the Asia Pacific Region and the International Community, which was the concluding topic for the day, delegates stated that a fundamental challenge to world peace and security today is international terrorism and violent extremism, especially those with religious links. The nefarious tentacles of the far-flung Islamic State, where the terrorists rule with impunity is slowly but surely permeating into the shores of Asia Pacific. Further concern was raised regarding North Korea’s nuclear tests and ballistic missile launches. Delegates believes that there was a grave violation of human rights in North Korea. It was stated that peace on the peninsula could not be achieved until human rights were fully respected and protected. Delegates shared their viewpoints on how to effectively combat the predators that lie as a threat to the peace & security in the Asia-Pacific region.

14

DAY 2 – Tuesday, 17 January 2017 SECOND PLENARY SESSION AGENDA TOPIC 2.0 Economic and Trade Matters The Chairperson of the Annual Meeting greeted Delegates and informed them that the day’s proceedings would be chaired by Fijian Opposition Member Hon. Mikaele Leawere. He also mentioned that the following day’s proceedings would be chaired by Fijian Assistant Minister for Health Hon. Alexander O’Connor. The Hon. Leawere assumed the Chair and welcomed Delegates once again to the second day of the Plenary, the focus of the first half of the day was on economic and trade issues. On the topic of Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), the Chair noted that by convention the host of the previous APEC Meeting would be afforded the chance to speak first, however since Peru was not present, they would proceed with the list of those who registered interest to speak. Both on that topic and the topic on Promoting Sustainable Economic Growth in the Asia-Pacific Region, discussions were focused out on regional efforts targeting the expansion of trade, investment and sustainable development. The delegates considered the need for further efforts to ensure that the benefits of global trade and economic development are inclusive and are able to benefit as many countries, communities and people as possible. On the topic of Poverty Alleviation – Championing the SDGs to Achieve the 2030 Agenda, delegates stated that although they agree that there has been significant reduction in global poverty incidences since the adoption of the MDG roadmap in 2000, millions of people the world over continue to live in poverty. The adoption of SDG 1 as the pole goal indicates that poverty eradication is still the greatest global challenge. The rapid evolution of inter-dependency in social and economic environment around the globe such as political conflict, social instability, uncertainty in the world’s economy and finance and the falling price of agriculture products were mentioned as some of the key factors that were believed to have complicated and challenged the effort of reducing poverty in the future. Due to poverty being a multifaceted issue, delegates believed that opportunities need to be created for all people to participate in socio-economic activities. These discussions were intertwined with the topic discussed after lunch; Promoting Food Security in the Asia-Pacific Region was classified as one of the many complex issue that the delegates come across in their respective countries and are making all attempts to ensure that citizens are able to gain access to quality food. Experiences were shared by various

15

delegates about the security afforded by a secure food supply that contributed to regional security in other areas. The inter-relatedness of food security with sustainable economic growth and other topics such as conservation and sustainability was also highlighted. The topic on the increasing role of Social Media in Civic Participation was also mentioned as a key contributor in disseminating information across the globe in the most effective way. With the global population growing younger, the impact of social media could not be overstated. THIRD PLENARY SESSION AGENDA TOPIC 3.0 Regional Cooperation Since the Annual Meeting had been proceeding ahead of schedule, the Chair sought leave of the Meeting to continue with the next agenda item, which was agreed to. On the second day of the afternoon session, discussions were carried out on a very important topic which was that of Take Urgent Action to Combat Climate Change and its Impact, an issue that has been the cause of worry for the Asia-Pacific region. Delegates agreed that Climate Change and greenhouse effects have caused sea level to rise, warming oceans, shrinking ice sheets and many other worrying effects. Delegates suggested that dynamic policies are needed in order to cope with high level of uncertainty in the timing and potential magnitude of Climate change in parallel to whatever knowledge was gained from the Forum. On the topic of Promotion of Conservation and Sustainable use of Terrestrial Eco-systems, Oceans and Marine Resources, Delegates spoke out on the desire of having clean beaches, pristine waters, healthy fisheries and safe seafood however they also brought forward the threats that stood as a barrier from achieving SDG 14. Delegates stated that the Global Oceans Conference would be a game changer in relation to implementation of the global goals and targets that the ocean is in need of.

16

DAY 3 – Wednesday, 18 January 2017 PRELIMINARY ISSUE The meeting convened with Hon. Alexander D. O’Connor chairing the proceedings. Before moving on with the Agenda items, the Chair informed the Meeting that the previous afternoon after the end of the plenary session, the Indonesian delegation had presented the Secretariat with a proposed rule change to make the APPF Women Parliamentarians Meeting, a permanent feature of APPF Meetings. Although there was broad support for the idea in principle, there were also concerns raised about the added burden it would mean for the host Parliaments. After some discussion, the Chair proposed that the Indonesian Delegation’s proposal be forward to the Drafting Committee for their consideration, which was endorsed by the Meeting. THIRD PLENARY SESSION CONTINUED… AGENDA TOPIC 3.0 Regional Cooperation continued… On the topic of Cooperation and Practical Approaches that Parliaments and Knowledge Institutions in the Region Can Take for Sustainable Development, the Delegates agreed on the importance of building fundamental institutions that are reflected on the SDG 16 and a need to develop partnership with all the relevant stakeholders: parliaments and civil groups, stressed that Parliament needs to take the lead role. The Delegates agreed on the need to take big steps to alleviate poverty as sustainable development still remains a challenge. Also, it would require effective planning, implementation and co-operation of stakeholders at all levels. The countries agreed that APPF is a great forum to address issues which are technical in nature. A comprehensive plan of action to combat inequality, poverty, terrorism and promote a healthy lifestyle needs to be developed. It is a priority for Parliament to promote integration and the implementation of SDGs. Globalisation requires States to make timely decisions in the process of forming sustainable development in the working groups within the APPF, and also within parliamentary groups to increase co-operation. The world has shifted to an era of globalization, fast movement of knowledge and change. With globalization, there is a trade dimension in sustainable development. The Parliament to parliament co-operation and sharing best practices on sustainable development was agreed by delegates.

17

The delegates agreed that one of the issues nationally and internationally faced is corruption, which undermines the rule of law and prosperity. It was stressed that there is a need to have consistent, effective and good governance with transparency. Also, parliamentarians are instruments of good governance and public involvement is to be greatly encouraged. On the topic of Developing Regional and Sub-regional Strategies on Combatting Non-Communicable Diseases, the delegates agreed that global problems pose threats to developments and also in the economic sector. This includes malnutrition, high consumption of alcohol and excessive smoking of tobacco. The APPF is a great forum to address issues on technical problems. Within the forum, there is a need to lead the fight against organized crime and terrorist attacks. Delegates agreed with the need for co-operation and knowledge to reduce threats and risks. Rising NCDs has resulted in substantial economic loss and economic activity. In Pacific, NCDs account for 70 percent of deaths. Thus, it is very important that Pacific leaders need to fight the NCD crisis. In Tonga, it recorded the highest rate of obesity worldwide and also the Pacific has the highest rate of diabetes in the Pacific. Further, in Samoa, the adult population has a high diabetic tendency and this is supported by current high diabetic statistics. This has to do with managing lifestyles and risks and added that if people are not careful, the situation on the ground would worsen to an all- time high. It was agreed that APPF is an important tool to fight NCDs and threats of NCDs. Further emphasis was paid on need for more research in this area, which includes working on modern vaccine, where one Delegate specifically referenced Tuberculosis, which according to a WHO Report in 2016, is the leading global killer. There is an increase of 10 percent deaths worldwide and 1.8 million deaths globally from tuberculosis hence there is a need for more research in this area, which includes working on modern vaccine as there is only one vaccine available so far. There is a need to keep the TB fight on the frontline and the fight against TB should be an end goal for all APPF members. On the topic of Disaster Risk Reduction, some Delegates explained that there had been regional cooperation in disaster response. Also, they assist in disaster preparedness and management. The Delegates agreed that there was a role for Parliament to reduce natural disaster risks. It was accepted that the role of legislators is very important on this issue. The Delegates agreed that there was a high economic loss due to natural disasters which resulted in economic disaster and which needed change of attitude in Parliament. The Delegates expressed that education is important to raise awareness for the public and that Parliament needs to make the right decisions. Also, the APPF forum is to devise strategies to face these challenges. It was agreed that the scientific agencies, institutions and the UN needs to work together for network solidarity. The APPF needs to assist in updating laws, legislations and processes to mitigate disasters. This topic has a long scope and it was proposed that the

18

forum engages in long-term planning as this is important as the member countries faces risks and it is important to take the necessary sectorial actions. The Delegates agreed that disasters can be mitigated, there is room for opportunity and the need to move elements for risk management. In the APPF region, Governments need to take more responsibilities for natural disasters and within the APPF, it must set aside a natural disaster budget. Within the APPF countries, there is a need to have a national disaster budget too. This is a matter of urgency and also the need to prioritise and prepare communities. It is important to ensure that they have the right approach to respond to disasters. In the APPF region, there is a need to help countries that are facing natural disasters through resilience and full commitment. The Delegates agreed that APPF countries would need to design better climate change frameworks, policies and adaptations. Each country had to move forward and build better framework in disaster reduction as this is important in having the right advice, policies and processes. FINAL PLENARY SESSION AGENDA TOPIC 4.0 The APPF On the topic of the Outcome of the Meeting of the Women Parliamentarians, highlighted areas of interest included the goodwill fostered since the inaugural meeting in Canada and the second meeting in Fiji. A joint resolution came out of the Women Parliamentarians meeting which encouraged all APPF hosts to hold Women Parliamentarians Meeting in the margins of the APPF Annual Meeting. On the topic of Reports on Previous APPF Work, only Chile, Indonesia and Russia had provided reports on resolutions adopted at the previous Annual Meeting and their Delegation heads or designates were invited to speak to the reports. Indonesia and Chile highlighted areas of interest in their respective reports. Russia indicated that rather than speak to the report which was contained on the host’s website, that the Annual Meeting consider whether some sanctions ought to be imposed for those who do not comply with the rules in the provision of a report. Example could be not accepting draft resolutions from delegations that had not provided a report on previous work or some other acceptable sanction. Another suggestion was rather than having it at the tail end of the Agenda that the reports be discussed first. The Chair thanked the Russian Delegation and indicated this would be noted for the record. He then thanked the 3 Delegations that had complied with the APPF Rules of Procedure in the timely submission of the reports.

19

On the topic of Future work and hosts of APPF Meeting, the Chair updated the Annual Meeting of the discussions during the Executive Committee meeting that Vietnam would be tentatively hosting the APPF Meeting in 2018, subject to their internal approval procedures. Cambodia had also indicated to the Executive Committee of their availability and willingness to host the APPF Meeting in 2019 which the Executive Committee had approved in principle. The Hon. O’Connor thanked the Annual Meeting for their indulgence and indicated they would take a short break to set up the room for the final formalities. For the final topic, Adoption of Resolutions and Joint Declaration, the Hon. Ratu Inoke Kubuabola assumed the Chair and thanked all the Delegates for their commitment over the previous 3 days in the working groups and in particular the Drafting Committee. He especially thanked his Co-Chairs as well as the Drafting Committee Chair for their tremendous work; as well as the President of APPF 25 for entrusting them with their responsibilities. The Chair of the Drafting Committee, the Hon. Senator Joseph Day from Canada reported back on the successful consolidation of the initial 39 draft Resolutions into 21 final resolutions1 which had been agreed upon in the Drafting Committee as well as the related Joint Communique2. Unfortunately, due to the shortness of time, the Drafting Committee could not agree upon the suggested wording for the proposed rule change by Indonesia. He proposed to the Annual Meeting that a Working Group be formed pursuant to Rule of Procedure 51 to allow the next APPF Annual Meeting to discuss the issue further, which was endorsed by the Annual Meeting. The Chair of the Annual Meeting, thanked Senator Day once again and formally put the Resolutions and the Joint Communique to the Annual Meeting for their approval, which was subsequently endorsed by acclamation. The Chair of the Annual Meeting handed proceedings back to the President of APPF 25 and Fijian Speaker Hon. Dr Jiko Luveni who presided over the signing of the Joint Communique. The Head of Delegation were invited to sign in alphabetical order, with Fiji signing last as hosts. The Delegation Members were invited to stand behind the Head of Delegation as he/she signed. The President of the APPF 25 then once again thanked all the Delegates and delivered her closing remarks and officially closed the 25th Asia-Pacific Parliamentary Forum. -END-

1 Full text of Final Resolutions available online http://www.appf25.org.fj/documents/final-resolutions/ 2 Full text available online http://www.appf25.org.fj/wp-content/uploads/2017/01/APPF-Joint-Communique-FINAL.pdf

http://www.appf25.org.fj/documents/final-resolutions/

http://www.appf25.org.fj/wp-content/uploads/2017/01/APPF-Joint-Communique-FINAL.pdf

http://www.appf25.org.fj/wp-content/uploads/2017/01/APPF-Joint-Communique-FINAL.pdf

20

FIRST MEETING OF THE DRAFTING COMMITTEE The first Meeting of the Drafting Committee was held on Monday, 16th January, 2017 at the Water Court Room No. 3, Inter-Continental Hotel, and commenced at 11.05 a.m. The Meeting was Chaired by the Hon. Senator Joseph A. Day. On the first day of the Meeting, five (5) Draft Resolutions were agreed/adopted and they are listed as follows:

1. Draft Resolution No. 1 – Elimination of Violence against Women: “Gender

Equality and Empowerment of Women and Girls” sponsored by Fiji.

2. Draft Resolution No. 3 – Peace and Security in the Asia-Pacific Region: “Peace

and Security in the Asia-Pacific Region” sponsored by Russia.

3. Draft Resolution No. 4 – Commercial and Economic Matters Asia Pacific

Economic Co-operation Forum (APEC 2016): “APEC Report 2016” sponsored

by Chile.

4. Draft Resolution No. 5 – Role of the Social Networks in Civil Engagement: “Role

of Social Media in Civic Participation” sponsored by Chile.

5. Draft Resolution No. 6 – Poverty Alleviation: In Defence of the Sustainable

Development Goals (SDGs) to accomplish the 2030 Agenda: “Poverty

Alleviation championing the SDGs to achieve the 2030 Agenda” sponsored by

Mexico.

Draft Resolution No. 2 – The Middle East Peace Process: “Peace and Security in the Asia-Pacific Region and the International Community” sponsored by Japan was discussed later upon the request from the Japanese delegation requested that this be discussed later as they were still attending to their bilateral meeting. The above Draft Resolutions were, therefore, finalised and listed as follows:

1. Resolution No. 1: Elimination of Violence against Women.

2. Resolution No. 2: Peace and Security in the Asia-Pacific Region.

21

3. Resolution No. 3: Commercial and Economic Matters Asia Pacific

Economic Co-operation Forum (APEC 2016).

4. Resolution No. 4: Role of the Social Networks in Civil Engagement.

5. Resolution No. 5: Poverty Alleviation: In Defence of the Sustainable

Development Goals (SDGs) to Accomplish the 2030

Agenda.

The Meeting concluded at 5.20 p.m.

22

SECOND MEETING OF THE DRAFTING COMMITTEE

The second Meeting of the Drafting Committee was held on Tuesday, 17th January, 2017 at the Water Court Room No. 3, Inter-Continental Hotel, and commenced at 9.00 a.m. The Meeting was Chaired by the Hon. Senator Joseph A. Day. On the second day of the Meeting, twelve (12) Draft Resolutions were discussed – six (6) stand alone Resolutions and six (6) consolidated/merged Resolutions, were agreed/adopted and are listed as follows:

1. Draft Resolution No. 2 – The Middle East Peace Process: “Peace and Security in the Asia-Pacific Region and the International Community” sponsored by Japan.

2. Draft Resolution No. 7 – Parliamentary Co-operation in Asia-Pacific Region:

“Co-operation and practical approaches that Parliament and Community” sponsored by Russia.

3. Draft Resolution No. 8 – Promoting Sustainable Economic Growth in the Asia-

Pacific Region through Digital Economy” sponsored by Malaysia. 4. Draft Resolution No. 9 – Promoting Good Governance and Strengthening Anti-

Corruption Measures in Asia-Pacific sponsored by Indonesia. 5. Draft Resolution No. 11 – Promoting Intercultural and Interfaith Dialogue

sponsored by Indonesia. 6. Draft Resolution No. 10 – Regional and Sub-Regional Strategies on Combatting

Non-Communicable Diseases (NCDs) sponsored by Australia. 7. Draft Resolution No. 14 – Strengthening Systems of Border Control and

Monitoring to Combat Human and Drug Trafficking: Sponsored by Mexico and Russia.

8. Draft Resolution No. 12 – Resolution on Peace on the Korean Peninsula:

“Peace and Security in the Asia-Pacific Region and the International Community sponsored by the Republic of Korea, Japan and Canada, as well as participation by China.

9. Draft Resolution No. 13 – Counter-Terrorism and Violent Extremism:

Sponsored by Japan and Russia.

23

10. Draft Resolution No. 15 – Economic and Trade Co-operation in the Asia-Pacific

Region: “Promoting Sustainable Economic Growth in Asia-Pacific Region” sponsored by Russia, Japan, Korea and Mexico.

11. Draft Resolution No. 19 – Strengthening Co-operation on Climate Change:

Sponsored by the Republic of Korea, Mexico, Indonesia and Fiji. 12. Draft Resolution No. 20 – Promotion of Conservation and Sustainable Use of

Ecosystems, Oceans and Marine Resources: Sponsored by Chile, Thailand, Indonesia and Fiji.

The above Draft Resolutions were finalised and are listed as follows:

1. Resolution No. 6: The Middle East Peace Process: Peace and Security in the Asia-Pacific Region and the International Community.

2. Resolution No. 7: Parliamentary Co-operation in Asia-Pacific Region. 3. Resolution No. 8: Promoting Sustainable Economic Growth in the Asia-

Pacific Region through Digital Economy. 4. Resolution No. 9: Promoting Good Governance and Strengthening Anti-

Corruption Measures in Asia-Pacific. 5. Resolution No. 10: Poverty Alleviation: In Defence of the Sustainable

Development Goals (SDGs) to Accomplish the 2030 Agenda.

6. Resolution No. 11: Regional and Sub-Regional Strategies on Combatting

Non-Communicable Diseases (NCDs). 7. Resolution No. 12: Strengthening Systems of Border Control and

Monitoring to Combat Human and Drug Trafficking. 8. Resolution No. 13: Resolution on Peace on the Korean Peninsula: “Peace

and Security in the Asia-Pacific Region and the International Community.

9. Resolution No. 14: Counter-Terrorism and Violent Extremism.

24

10. Resolution No. 15: Economic and Trade Co-operation in the Asia-Pacific

Region: “Promoting Sustainable Economic Growth in Asia-Pacific Region”.

11. Resolution No. 16: Strengthening Co-operation on Climate Change. 12. Resolution No. 17: Promotion of Conservation and Sustainable Use of

Ecosystems, Oceans and Marine Resources. The Meeting concluded at 4.05 p.m.

25

THIRD MEETING OF THE DRAFTING COMMITTEE

The third and final Meeting of the Drafting Committee was held on Wednesday, 18th January, 2017 at the Water Court Room No. 3, Inter-Continental Hotel, and commenced at 9.00 a.m. The Meeting was Chaired by the Hon. Senator Joseph A. Day. On the third day of the Meeting, four (4) Draft consolidated/merged Resolutions were discussed, agreed/adopted and are listed as follows:

1. Draft Resolution No. 18 – Co-operation in Disaster Risk Reduction in the Asia-Pacific Region: Sponsored by Japan and Chile.

2. Draft Resolution No. 19 – Ensuring Sustainable Development:

Sponsored by Canada, Russia and Chile. 3. Draft Resolution No. 20 – Promoting Food Security in the Asia-Pacific Region:

Sponsored by Indonesia, Australia and Fiji. 4. Draft Resolution No. 21 (Consolidation of R21 and R22) – Gender Equality and

Empowerment of Women and Girls: “Increasing the Political, Economic and Social Participation of Women” sponsored by Australia, Indonesia, Mexico, Fiji, Canada and New Zealand.

The above Draft Resolutions were finalised and are listed as follows:

1. Resolution No. 18: Co-operation in Disaster Risk Reduction in the Asia- Pacific Region.

2. Resolution No. 19: Ensuring Sustainable Development. 3. Resolution No. 20: Promoting Food Security in the Asia-Pacific Region. 4. Resolution No. 21: Gender Equality and Empowerment of Women and

Girls: Increasing the Political, Economic and Social Participation of Women.

The Drafting Committee also looked at the Proposed Amendment to the Rules of Procedure and finalised the Joint Communique before submitting to the Plenary Meeting. The Committee concluded at 1.45 p.m.

26

WORKING GROUPS

WORKING GROUP 1 (a) Working Group 1: Border Control, Human Trafficking and Peace and Security Working Group 1 met on Monday, 16th January, 2017 at 2.00pm. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Resolution 12a – Achieving Peace and Denuclearization on the Korean Peninsula sponsored by Canada.

2) Resolution 12b – Achieving Denuclearization and Peace on the Korean Peninsula

sponsored by Japan.

3) Resolution 12c – Resolution on Peace on the Korean Peninsula sponsored by Korea. Three member countries that were present as the Sponsors of the Resolution were Canada, Japan and Korea. The observers in this meeting were Russia, China and Malaysia. Delegate from Korea raised concerns on the issue of Human Rights abuse and abductions that are said to have been occurring in North Korea. Delegate from Japan were in agreement with Korea’s concern of the unjust activities said to be occurring in the Korean peninsula. Japan further stated that in 2016, Japan itself had recorded five (5) abduction cases. Delegate from China had objected to the implications made regarding Human right and abductions in Korea stating that the issue was a bilateral one and should the issue not be properly managed, it could raise tension in the region. Delegate from Canada and Chair of the meeting noted that human rights issue in the Korean peninsula was relayed based on factual data and is well documented by governments and civil groups in the region so the text in the human rights should be included in the final draft. The Canadian delegate had further stated that if China was unhappy with the text and use of the word; Human rights, they were to raise their issue in the Drafting and Resolutions Committee. The respective sponsors of Draft Resolution 12 agreed to consolidate/merge their respective resolutions into one and submit the final Draft to the Drafting Committee for final vetting.

27

b) Working Group 1: Border Control, Human Trafficking and Peace and Security The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Resolution 13a – Fight against Terrorism sponsored by Russia.

2) Resolution 13b – Counter-Terrorism and Violent Extremism sponsored by Japan. A total of three countries were present in which Russia and Japan were the participants and Australia was the observer country. The Russian representative was chosen to chair the meeting. From the two draft resolutions, the resolution proposed by Russia was selected as the base resolution to which amendments were made as discussed in the meeting. The respective sponsors of Draft Resolution 13 agreed to consolidate/merge their respective resolutions into one and submit the final Draft to the Drafting Committee for final vetting. The meeting concluded at 3.00pm. c) Working Group 1: Border Control, Human Trafficking and Peace and Security Working Group 1 met on Monday, 16th January, 2017 at 4.30pm. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Resolution 14a – Strengthening Systems of Border Control and Monitoring to Combat Human and Drug Trafficking sponsored by Malaysia.

2) Resolution 14b – Strengthening Systems of Border Control and Monitoring to

Combat Human and Drug Trafficking sponsored by Mexico. The countries present were Malaysia and Mexico in which the Malaysian representative was chosen to chair the meeting. Out of the two draft resolutions, the resolution proposed by Malaysia was selected as the base resolution to which amendments were made as discussed in the meeting. The respective sponsors of Draft Resolution 14 agreed to consolidate/merge their respective resolutions into one and submit the final Draft to the Drafting Committee for final vetting. The meeting concluded at 5.30pm.

28

WORKING GROUP 2 a) Working Group 2: Economy and Trade, Sustainable Development Working Group 2 met on Tuesday, 17th January, 2017 at 9.00am. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Draft Resolution 15a – Economic and Trade Cooperation in the Asia-Pacific Region

sponsored by Russia.

2) Draft Resolution 15b – Promotion of the Sustainable Economic Growth in the Asia-

Pacific Region sponsored by Mexico.

3) Draft Resolution 15c – Economy and Trade sponsored by Japan.

4) Draft Resolution 15d – Resolution on Promoting Economic Growth and Free Trade sponsored by Korea.

There were representatives from Russia, Mexico, Japan and Korea. The Korean representative was chosen to chair the meeting. Out of the draft resolutions, the resolution proposed by Russia was selected as the base resolution to which amendments were made as discussed in the meeting. According to the Russian Delegate, the Russian draft was simple and straightforward as it captures the spirit of the Resolution. Japan delegate insisted that the final draft must be based on consensus and environmentally sound principles. The Mexican delegate suggested for the final draft to be read as the “Russian Asia Pacific Region and Latin America” as earlier draft resolutions had left out Latin America. The common position of the sponsors of the resolution was that there should be free trade without barriers within the APPF region and sub-region based on sound sustainable environmental practices. The Delegates further noted that the interest of the APPF region was paramount to all delegates in the present and in the future. The respective sponsors of Draft Resolution 15 agreed to consolidate/merge their respective resolutions into one and submit the final Draft to the Drafting Committee for final vetting. The meeting concluded at 11.30am.

29

b) Working Group 2: Economy and Trade, Sustainable Development Working Group 2 met on Tuesday, 17th January, 2017 at 1.30pm. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Draft Resolution 16a – Promoting Sustainable Economic Growth in the Asia Pacific Region sponsored by Chile.

2) Draft Resolution 16b – Ensuring Sustainable Development sponsored by Canada.

3) Draft Resolution 16c – Role of APPF Parliaments in the Implementation of the

Sustainable Development Goals sponsored by Russia. There were representatives from Chile, Canada and Russia and the Canadian representative assumed the role of the Chair in the meeting. Out of the two draft resolutions, the resolution proposed by Canada was selected as the base resolution to which amendments were made as discussed in the meeting. The respective sponsors of Draft Resolution 16 agreed to consolidate/merge their respective resolutions into one and submit the final Draft to the Drafting Committee for final vetting. The meeting concluded at 2.20pm.

30

WORKING GROUP 3 Working Group 3: Food Security and Disaster Risk Management Working Group 3 met on Tuesday, 17th January, 2017 at the Water Court Room No. 6, Inter-Continental Hotel, at 1.30pm. The Meeting for Draft Resolution 17 was Chaired by the Hon. Samuela Vunivalu from Fiji and the Meeting for Draft Resolution 18 was Chaired by Hon. Dr Alice Wong from Canada. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Resolution 17a – Promoting Food Security in the Asia-Pacific Region: “Promoting Food Security in the Asia-Pacific Region” sponsored by Australia.

2) Resolution 17b – Promoting Food Security in the Asia-Pacific Region: “Promoting Food

Security in the Asia-Pacific Region” sponsored by Indonesia and Fiji.

3) Resolution 18a – Disaster Risk Reduction: “Disaster Risk Reduction” sponsored by

Japan.

4) Resolution 18b – Cooperation in Disaster Risk Reduction in the Asia-Pacific Region: “Disaster Risk Reduction” sponsored by Chile.

Member countries were in agreement that issues regarding food security have become more complex over time. Countries now face the challenge of meeting the increasing food demand without putting at risks the resources for future generations as well as maintaining quality. Delegates stated that policies were to be aligned in ways to ensure that people were secured against natural disasters that also poses a threat to food security. The respective sponsors of the Draft Resolutions 17 and 18 agreed to consolidate/merge their respective resolutions into one and submit the final Drafts to the Drafting Committee for final vetting. The Meeting concluded at 4:00 p.m.

31

WORKING GROUP 4 Working Group 4: Climate Change and Conservation Working Group 4 met on Monday, 16th January, 2017 at the Water Court Room No. 6, Inter-Continental Hotel, at 2.00pm. The Meeting was Chaired by Hon. Netani Rika from Fiji. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Resolution 19a - Resolution on Strengthening Cooperation on Climate Change: “Take

Urgent Action to Combat Climate Change and its Impact” sponsored by Korea.

2) Resolution 19b – Take Urgent Action to Combat Climate Change and its Impact: “Take

Urgent Action to Combat Climate Change and its Impact” sponsored by Mexico.

3) Resolution 19c - Take Urgent Action to Combat Climate Change and its Impact: “Take

Urgent Action to Combat Climate Change and its Impact” sponsored by Indonesia and

Fiji.

4) Resolution 20a - Promotion of Conservation and Sustainable Use of Ecosystems,

Oceans and Marine Resources: “To Promote the Conservation and Sustainable Use of

Terrestrial Ecosystems, Oceans, Seas and Marine Resources” sponsored by Chile.

5) Resolution 20b - The Promotion of Conservation and Sustainable Use of Oceans, Seas

and Marine Resources: “The Promotion of Conservation and Sustainable Use of

Oceans, Seas and Marine Resources” sponsored by Thailand.

6) Resolution 20c - To Promote the Conservation and Sustainable Use of Terrestrial

Ecosystems, Oceans, Seas and Marine Resources: “The Promotion of Conservation and

Sustainable Use of Oceans, Seas and Marine Resources” sponsored by Indonesia and

Fiji.

The respective sponsors of the Draft Resolutions 19 and 20 agreed to merge their respective resolutions into one and submit the final Drafts to the Drafting Committee for final vetting. The Meeting concluded at 5:30 p.m.

32

WORKING GROUP 5

Working Group 5: Gender Equality Working Group 45met on Tuesday, 17th January, 2017 at the Water Court Room No. 5, Inter-Continental Hotel, at 10.00am. The Meeting was Chaired by Hon. Dr Alice Wong from Canada. The following Draft Resolutions were discussed by the Working Group:

1) Resolution 21a – Increasing Participation of Women in Politics sponsored by Australia.

2) Resolution 21b – Strengthening the Role of Women in Decision Making in Asia Pacific

sponsored by Indonesia.

3) Resolution 21c – Gender Equality and Empowerment of Women and Girls: Decision

Making and Increasing Participation of Women in Politics, co-sponsored by Australia,

Indonesia and Fiji.

4) Resolution 22a – Gender Equality and Women and Girls Empowerment sponsored by

Mexico.

5) Resolution 22b – Gender Equality and Empowerment of Women and Girls sponsored

by Australia.

The respective sponsors of Draft Resolutions 21 and 22 agreed to merge their respective resolutions into one and submit the final Draft to the Drafting Committee for final vetting. The Meeting concluded at 12:30 p.m.

33

LIST OF APPF SPEAKERS ACCORDING TO

AGENDA

MONDAY, 16 JANUARY 2017

First Plenary

AGENDA TOPIC 1.0 Political and Security Matters

No. NAME OF SPEAKER AGENDA ITEM COUNTRY

1 H.E. Chung Sye-Kyun Gender equality and

empowerment of women

and girls

Republic of Korea

2 Hon. Carmela Sepuloni

MP

Gender equality and


and girls

New Zealand

3 Hon. Senator Rosa

Adrianna Diaz

Gender equality and


and girls

Mexico

4 Hon. Mrs Epifanova

Olga

Gender equality and


and girls

Russia

5 Hon. Mereseini

Vuniwaqa

Gender equality and


and girls

Fiji

6 Hon. Dr Nurhayati Ali

Assegaf

Gender equality and


and girls

Indonesia

7 Hon. Dr Alice Wong MP Gender equality and


and girls

Canada

8 Hon. Mrs Ban Sreymom Gender equality and


and girls

Cambodia

9 Hon. Senator Moore Gender equality and


and girls

Australia

10 Hon. Ms Chunying Xin Gender equality and


and girls

China

34

11 Hon. Deputy Karla

Rubilar

Gender equality and


and girls

Chile

1 Lt. Gen.Chanchai

Puthong

Strengthening systems of

border control and

monitoring to combat

human and drug trafficking

Thailand

2 Hon. Senator Luis

Sanchez Jiminez


border control and



Mexico

3 Hon. Mr Joseph Umar

Hadi


border control and



Indonesia

4 Hon. Deputy Karla

Rubilar


border control and



Chile

1 Hon. Associate Prof. Dr

Khunying Sumonta

Promboon

Ensuring effective

succession planning

including education for

Leaders of a New

Generation

Thailand

2 Hon. Carmela Sepuloni

MP

Ensuring effective

succession planning


Leaders of a New

Generation

New Zealand

3 Hon. Ms Dwi Aroem

Hadiatie

Ensuring effective

succession planning


Leaders of a New

Generation

Indonesia

4 Hon. Dr Alice Wong MP Ensuring effective

succession planning


Leaders of a New

Generation

Canada

35

1 H.E. Mr Chheang Vun Peace and Security in the

Pacific Region and

International Community

Cambodia

2 H.E. Tan Sri Datuk Seri

Panglima Pandikar

Amin Mulia

Peace and Security in the

Pacific Region and


Malaysia

3 Hon. Dr.Ngo Duc Manh Peace and Security in the

Pacific Region and


Vietnam

4 Lt. Gen.Chanchai

Puthong


Pacific Region and


Thailand

5 Hon. Mr.Ailigeng-

Yimingbahai


Pacific Region and


China

6 Hon. Dr.Ngo Duc Manh Peace and Security in the

Pacific Region and


Vietnam

7 Hon. Mr Kosachev

Konstantin


Pacific Region and


Russia

8 Hon. Mr Hirofumi

Nakasone


Pacific Region and


Japan

9 Hon. Dr Karen

Makishima


Pacific Region and


Japan

10 Hon. Mr Takayuki

Shimizu


Pacific Region and


Japan

11 H.E. Dr Fadli Zon Peace and Security in the

Pacific Region and


Indonesia

12 Hon. Mr Blaine Calkins

MP


Pacific Region and


Canada

13 Hon. Netani Rika Peace and Security in the

Pacific Region and


Fiji

36

TUESDAY, 17 JANUARY 2017

2nd

Plenary

AGENDA TOPIC 2.0 Economic and Trade Matters


1 Hon. Dr Parmjeet

Parmar MP

APEC Economic and Trade

(APEC Report 2016)

New Zealand

2 Hon. Prof. Biman

Prasad

Economic and Trade

Fiji

3 Hon. Dr Alice Wong Asia-Pacific Economic

Cooperation (APEC report

2016)

Canada

4 Hon. Kim Gwang-lim Promoting sustainable

Economic Growth in Asia-

Pacific region

Republic of Korea

5 Gen. Boonsrang

Niumpradit

Promoting sustainable


Pacific region

Thailand

6 Hon. Senator Daniel

Avila Ruiz



Pacific region

Mexico

7 Hon. Nguyen Phuong

Tuan



Pacific region

Vietnam

8 Hon. Mr Kosachev

Konstantin



Pacific region

Russia

9 Hon. Mr Masato Imai Promoting sustainable


Pacific region

Japan

10 Hon. Mr Sartono

Hutomo



Pacific region

Indonesia

11 Hon. Mr Geng Tan MP Promoting sustainable


Pacific region Promoting

sustainable Economic

Growth in Asia-Pacific

region

Canada

37

12 Hon. Henry Kwek Promoting sustainable


Pacific region

Singapore

13 Hon. Alejandro

Santana



Pacific region

Chile

14 Hon. Deputy Ivan

Norambuena



Pacific region

Chile

15 H.E. Mrs Ban Srey Mom Poverty Alleviation

championing the SDG’s to

achieve the 2030 agenda

Cambodia

16 Hon. Lee Jin-bok Poverty Alleviation



Republic of Korea

17 Hon. Senator Mr

Chandra Mohan

S.Thambirajah

Poverty Alleviation



Malaysia

18 Hon. Marama Fox MP Poverty Alleviation



New Zealand

19 Hon. Senator Jose

Ascension Orihuela

Barcenas

Poverty Alleviation



Mexico

20 Hon. Dr Nurhayati Ali

Assegaf

Poverty Alleviation



Indonesia

21 Hon. Mrs Dwi Aroem

Hadiate

Poverty Alleviation



Indonesia

22 Mr Klimov Andrey Promoting Food security in

the Asia-Pacific

Russia

23 Hon. Senator Williams Promoting Food security in

the Asia-Pacific

Australia

24 Hon. Mrs Desy

Ratnasari

Role of Social Media in

civic participation

Indonesia

38

Third Plenary

AGENDA TOPIC 3.0 Regional Cooperation

No. NAME OF

SPEAKER

AGENDA ITEM COUNTRY

1 H.E. Mr Pol Ham Take urgent action to

combat climate change and

its impact

Cambodia

2 Hon. Yang Seung-Jo Take urgent action to


its impact

Republic of Korea

3 Hon. Assoc. Prof.

Jarernsak Salakij

Take urgent action to


its impact

Thailand

4 Hon. Marama Fox MP Take urgent action to


its impact

New Zealand

5 Hon. Jose Teodoro

Barraza Lopez



its impact

Mexico

6 Hon. Senator Dato’Sri

Khairuddin E.S Abdul

Samad



its impact Take urgent

action to combat climate

change and its impact

Malaysia

7 Hon. Fetisov

Vyacheslav



its impact

Russia

8 Hon. Dr.Nurhayati

Ali Assegaf



its impact

Indonesia

9 Hon. Assoc. Prof. Dr

Linkham

Duangsavanh



its impact

Laos

10 Hon. Yoseph Umar

Hadi

To promote the

conservation and

sustainable use of terrestrial

ecosystems, oceans, seas

and marine resources

Indonesia

11 Hon. Netani Rika Conservation and




Fiji

39

12 Hon. Deputy Ivan

Flores

Conservation and




Chile

WEDNESDAY, 18 JANUARY 2017

3rd

Plenary continued…

AGENDA TOPIC 3.0 Regional Cooperation continued…

1 Hon. Oh Se-Jung Cooperation and practical

approaches that Parliaments

and knowledge institutions

in the region can take for

sustainable development

Republic of Korea

2 Gen. Boonsrang

Niumpradit

Cooperation and practical





Thailand

3 Hon. Mr Zinurov

Rafail






Russia

4 Hon. Mrs Dwi Aroem

Hadiatie






Indonesia

5 Hon. Dr.Alice Wong,

MP






Canada

1 Hon. Mrs Boltenko

Nadezhda

Developing regional & sub-

regional strategies to

Russia

40

address combat Non-

Communicable diseases

2 Hon. Mrs Rahayu

Djojohadikusumo



address combat Non-


Indonesia

3 Hon. Warren Entsch

MP



address combat Non-


Australia

4 Hon. Dr Parmjeet

Parmar, MP



address combat Non-


New Zealand

1 Hon. Chang Jung-

Sook

Disaster Risk Reduction Republic of Korea

2 Hon. Senator Moreria

Ivan

Disaster Risk Reduction Chile

3 Hon. Mrs Besy

Ratnasari

Disaster Risk Reduction Indonesia

4 Hon. Samuela

Vunivalu

Disaster Risk Reduction Fiji

5 Hon. Mr Takayuki

Shimizu

Disaster Risk Reduction

Japan

LUNCH BREAK 12 – 2 p.m.

Final Plenary

AGENDA TOPIC 4.0 The APPF


1 Hon. Dr Alice Wong,

MP

Outcome of the Meeting of

Women Parliamentarians

Canada

1 T.B.C Reports on Previous APPF

Work

Indonesia

2 Hon. Konstantin

Kosachev

Reports on Previous APPF

Work

Russia

3 T.B.C Reports on Previous APPF

Work

Chile

41

JOINT COMMUNIQUE – 18 JANUARY 2017

1.0 At the invitation of the Parliament of the Republic of Fiji, the 25th Annual

Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) was held at the

Intercontinental Fiji Golf Resort, Natadola, Fiji from 15-18 January 2017 with a

total of 266 participants-including 134 Parliamentarians-from 19 member

countries, and an observer delegation.

2.0 Following the initial Meeting of Women Parliamentarians that was held in Vancouver, Canada on 17 January, 2016, the second meeting was then held on 15 January 2017. More than 30 Delegates from 16 different countries participated in the meeting which was Co-chaired by Fiji and Indonesia.

3.0 The meeting of Women Parliamentarians deliberated on significant themes

that focused on various roles that women play in society both in professional as well as home life. Members from different countries came to a strong agreement that even though the resolutions from the first meeting that was held in Vancouver had contributed significantly towards the key theme, the goal was far from being achieved. Other related issues were also considered including the statistical evidence from individual countries that showed that equality had yet to be achieved and a gender gap remains.

4.0 The Executive Committee convened on 15 January 2017 where it approved the

provisional Agenda and Programme for the Annual Meeting. The Hon. Senator JosephDay from Canada was confirmed as the Chair of the Drafting Committee. Hon. Dr Jiko Luveni, the Speaker of the Fijian Parliament and the President of the APPF provided welcome remarks as well as Hon. Takuji Yanagimoto-Member of the House of Councillors of Japan.

5.0 The Hon. Josaia Voreqe Bainimarama-Prime Minister of the Republic of Fiji

delivered the opening address in which he offered his full support to the APPF, highlighted the impact of Climate change on the Asia-Pacific region and expressed his firm belief in the APPF's commitment to realising the hope of a brighter future.

6.0 At the conclusion of the official opening of the plenary session, the provisional

Agenda for the 25th Annual Meeting was adopted. The Hon. Ratu lnoke Kubuabola, Fijian Minister for Defense, National Security and Immigration assumed the role as the Annual Meeting's Chair assisted by Fijian Assistant Minister for Health, Hon. Alexander O'Connor and Opposition Member Hon. Mikaele Leawere.

42

7.0 The first session of the Plenary commenced with discussions on Political and

Security issues in which the Delegates discussed a number of topics that were relevant to the peace and stability of the Asia-Pacific region. The Plenary considered the ways in which parliamentarians can build tools of democracy including thorough initiatives that can enhance citizen engagement and parliamentary outreach to the public. The delegates reflected on the importance of implementing policies and developing strategies to combat the rise in criminal activities as well as the need to strengthen anti-corruption and antiterrorism measures. Emphasis was also placed on the need for security on the Korean Peninsula and inter-parliamentary dialogue amongst related countries. The delegates stated that APPF can play a vital role in strengthening the systems of border control that in the end can contribute to strengthening the rule of law, security and development in combating human and drug trafficking.

8.0 The second plenary session concentrated on economic and trade issues.

Discussions focused on regional efforts targeting the expansion of trade, investment and sustainable development. The delegates considered the need for further efforts to ensure that the benefits of global trade and economic development are inclusive and are able to benefit as many countries, communities and people as possible. Poverty and food security was classified as one of the many complex issues that the delegates come across in their respective countries and are making all attempts to ensure that citizens are able to earn a living for themselves through various reforms and policies. The role of social media was also acknowledged by the Members as a key player in delivering information in an effective way.

9.0 The third plenary session was dedicated to Regional cooperation. The

delegates deliberated on the consequences of Climate Change, an issue that has significantly impacted on the Asia-Pacific region. Delegates called for more awareness and education on Climate Change due to its adverse impact on the lives of many people, the economies of many countries and the threat to the very existence of some states in the Asia-Pacific Region. The 2030 Agenda for Sustainable Development was used as citation when delegates put forward their recommendations to reduce the detrimental impacts of Climate Change.

10.0 On 16, 17 and 18 January, the Drafting Committee, chaired by Senator Day,

thoroughly considered numerous draft resolutions that were submitted by APPF delegations, which culminated in the Committee's referral of draft resolutions it had adopted to the plenary for consideration and adoption. The Drafting Committee's work was greatly supported by the constructive engagement of delegates in five Working Groups oriented around the

43

following themes: Border control; Human Trafficking and Peace and Security,

Economy and Trade Sustainable Development, Food Security, Disaster Risk Management, Health and non-communicable and communicable diseases, and Gender Equality. As is customary, the Working Groups consolidated draft resolutions on related agenda topics into single resolutions on those topics that were considered by the Committee.

11.0 On 18 January the Drafting Committee was asked by the plenary to consider a

proposal from the Indonesian delegation to formally amend the APPF Rules of Procedure to include a Meeting of Women Parliamentarians on the agenda of each Annual Meeting of the Forum. The Drafting Committee considered the proposal and there was strong support for the issue of providing for an annual Meeting of Women Parliamentarians. This issue had been discussed and supported in the Meeting of Women Parliamentarians and was also endorsed in Resolution 21: Gender Equality and Empowerment of Women and Girls: Increasing the Political, Economic and Social Participation of Women.

12.0 However, as consideration of the procedural and technical aspects of this

proposal was not possible in the short time-frame before the final Plenary Session, the Drafting Committee agreed that the Chair should report to the plenary that it recommended that a Working Group be formed (as enabled by Rule of Procedure 51) to consider an amendment to the Rules of Procedure to provide for the inclusion and operations of a Meeting of Women Parliamentarians as part of each Annual Meeting. The Working Group would report to the meeting of the Executive Committee at APPF 26, for finalisation by the Annual Meeting. The proposal for the formation of a Working Group was presented to the final plenary session.

13.0 In the final plenary session, the participants discussed the work and activities

of the APPF as an institution, including with respect to the APPF Meeting of Women Parliamentarians which had been held in Natadola, Fiji following the first meeting in Vancouver, Canada in 2016. Throughout the week's proceedings, delegates expressed their delight at the success of the meeting.

14.0 Ultimately, the 25th Annual Meeting of the APPF adopted 21 resolutions

(available on the official website of the 25th Annual Meeting). 15.0 In her concluding remarks, the President of the 25th APPF, Hon. Dr. Jiko Luveni,

congratulated the delegates and commended them for their valuable contributions to the plenary sessions, Working Groups and Drafting Committee, thus ensuring a productive, cooperative and inclusive Annual Meeting.

44

16.0 All delegates wish to thank the Parliament of the Republic of Fiji for hosting

the 25th Annual Meeting and express appreciation for the kind hospitality extended to all of us in the Republic of Fiji.

45

46

1

ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF) 25TH ANNUAL MEETING

RESOLUTION APPF25/RES.01

ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN

(Sponsored by Fiji)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Reaffirming the United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women

(DEVAW), the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Beijing Platform for Action (BPA) that seek to address and eliminate violence against women;

Acknowledging that violence against women is one of the most universal and pervasive

human rights violations in the world, a barrier to the creation of safe and peaceful societies, and that violence against women can take several forms including physical, sexual, psychological, mental, intellectual and economic abuse;

Noting that investing in ending violence against women has transformative effects in

advancing gender equality and attaining the Sustainable Development Goals (SDGs) and within the ambit of the SDGs, many targets specifically recognise women’s equality and empowerment which can be accelerated by ending violence against women;

Recognising the challenges concerning the availability of and access to data on violence

against women; and Conscious of the fact that the consequences of violence against women are significant and

have an extreme impact on physical, social, mental health and economic aspects;

RESOLVES TO:

1. Encourage APPF Member States to review, amend and develop comprehensive legislation on violence against women to ensure that they comply with international human rights conventions including Convention on the Rights of the Child (CRC) and CEDAW;

2. Exhort APPF Member States to strengthen legal systems to adequately respond, prosecute and chastise perpetrators of violence against women and eliminate any adverse practices that discriminate against women;

3. Call upon APPF Member States to strengthen national activities and programmes to end violence against women and to ensure that priority is given to resourcing services to support and empower women who have experienced violence;

4. Encourage and strengthen efforts to provide access for survivors to protection and

support in a coordinated manner addressing their legal, medical, psycho‐social and accommodation needs;

2

5. Call on APPF Member States to strengthen collection of globally comparable national representative data on the cost of violence to the state and key service providers for appropriate and targeted policy and programme formulation and delivery;

6. Call upon APPF Member States to take a zero tolerance approach to violence against women in fulfilling regional and international commitments to eliminate violence against women, and commit to identifying and sharing best practices in the region; and

7. Affirm the determination of APPF Member States to take all necessary measures to

eliminate violence against women.

3

1



PEACE AND SECURITY IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(Sponsored by Russia)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Commemorating the 20th anniversary of the adoption of the 1997 Vancouver Declaration

which proclaimed a new era of Asia‐Pacific cooperation in the 21st century with a major supporting role of APPF;

Confirming its adherence to the rules and principles of international law stipulated in the UN

Charter, the Treaty of Amity and Cooperation in South‐East Asia, including the principles of mutual respect of sovereignty, non‐interference in internal affairs of sovereign states, non‐use of force or the threat of force;

Taking note of the changes in the world including the growing trend to multi‐polarity and

West‐East shift in global development with a constantly increasing role of the Asia‐Pacific region as a key factor of this development;

Recognising that the conflict potential in the Asia‐Pacific region may threaten future stability

and prosperity in the region and reaffirming its support for an open, transparent, inclusive and rules‐based regional and indivisible security architecture in accordance with international law, including the principle of equality;

Striving to resolve possible emerging differences by peaceful, political and diplomatic means,

in particular through negotiations and consultations between the States directly concerned on the basis of equality;

Condemning terrorism in all its forms and manifestations as one of the most serious threats

to peace and security and underscoring that any terrorist act constitutes a crime, irrespective of the motives of the perpetrators or the time and place of its commitment, and that terrorism and violent extremism leading to terrorism must not be associated with any religion, nationality, civilisation or ethnic group; and

Commending the achievements of the 25 years of the dialogue partnership in the APPF area on a great number of issues including security and politics, and being resolved to upgrade this partnership on the basis of the principles of equality, mutual benefit and common responsibility for maintaining peace and security in the Asia‐ Pacific region;

RESOLVES TO: 1. Increase efforts in strengthening multilateral diplomacy, including parliamentary

diplomacy, as the principal means of achieving peace and security in the Asia‐Pacific

3

2

region; 2. Promote dialogue and cooperation on the establishment of an open, transparent, equal,

inclusive and rules‐based regional and indivisible security architecture in accordance with international law, including the principle of equality;

3. Encourage all parties involved to use all political and diplomatic resources to resolve their

disputes; 4. Call upon APPF Member States to strengthen cooperation aimed at the implementation

of the 2030 Agenda for Sustainable Development as it represents a comprehensive multilateral framework for international cooperation;

5. Enhance cooperation within regional and global institutions against traditional and new

security challenges such as international terrorism, trans‐national crime, information security threats, as well as production and trafficking of illegal drugs;

6. Call upon all Member States to implement consistently the UN Global Counter Terrorism

Strategy and the relevant UN Security Council’s resolutions against international terrorism, and to work for a speedy completion of drafting of the Comprehensive Convention On International Terrorism; and

7. Improve cooperation at different levels on counter‐terrorist initiatives aimed at the

removal of grounds for the spread of terrorism, violent extremism and radical views, including measures towards preventing the dissemination of terrorist and extremist ideologies, with the active participation in such measures of representatives of civil society, religious leaders, scholars, media and business community.

1



COMMERCIAL AND ECONOMIC MATTERS ASIA-PACIFIC

ECONOMIC COOPERATION FORUM (APEC 2016)

(Sponsored by Chile)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum;

Noting that the 25th Leaders’ Declaration of the 2016 Asia‐Pacific Economic Forum (APEC) stipulates new guidelines to build sustainable and constructive economies;

Reiterating our commitment to implement the Beijing Road Map for APEC’s contribution to

the realisation of the free trade area of the Asia‐Pacific (FTAAP); Noting that the Belt and Road Initiative by China is conducive to promoting trans‐regional

and regional connectivity; Acknowledging that all efforts and initiatives implemented in the Asia‐Pacific region must

remain focused on improving the living standards of its people; Recognising that regional economic integration and cooperation are strategies that will

facilitate the development of commercial structures that will enable more balanced, inclusive and sustainable development;

Considering the importance of modernising the Micro, Small and Medium‐sized Enterprises

(MSMEs) to obtain better integration and participation in global markets through both investment in human capital and commercial integration in the region;

Underlining the economic weight of the Asia‐Pacific region which comprises one third of the

world’s population, the 59% of the globe’s Gross Domestic Product (GDP) and half of all world trade;

Conscious of the fact that commercial barriers have been reduced in the region on an

average of 17% in 1989 to 5.2% in 2012 causing a seven‐fold increase in inter‐regional trade; and

Committed to building a more open and transparent system based on inclusive and

sustainable progress where free trade can guarantee growth and human quality development;

2

RESOLVES TO:

1. Promote investment and free trade to boost economic integration in the Asia‐Pacific

region through support for the multilateral trade system and the fight against protectionism which inhibits recovery and progress of the international economy;

2. Call for effective economic, financial and social inclusion of women, the elderly and youth as well as the disadvantaged and vulnerable groups such as Indigenous peoples and persons with disabilities;

3. Foster closer partnership among APPF Member States featuring mutual respect and

trust, inclusiveness and cooperation in implementing our commitments to achieving regional goals;

4. Motivate APPF Member States to improve regulations related to food safety and

preserving natural resources by taking steps to further promote sustainable agriculture, food, and value chains;

5. Strengthen dialogue and cooperation mechanisms among governments and

parliaments that facilitate the reduction of trade barriers in the Asia‐Pacific region;

6. Enhance Information Communication Technologies (ICTs) as a support tool for cooperation and convergence areas related to electronic commerce, agriculture, environment, and modernisation of MSMEs, amongst others;

7. Facilitate a greater connectivity in the Asia‐Pacific region as a source of economic

growth fostering inclusive and interconnected development amongst its people and their governments; and

8. Encourage APPF Member States to continue exploring infrastructure financing,

especially through mobilising private sector resources and public‐private partnerships.

1



ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN CIVIL ENGAGEMENT

(Sponsored by Chile)


Reasserting the current international treaties, specially what is stated in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights where everyone has the right to take part in the government of his/her country, as well as the right to privacy, freedom of expression, and freedom of association and of assembly;

Ratifying the principles of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum aimed at consolidating peace,

freedom, democracy and respect for human rights contained in the 1993 Declaration of Tokyo, the 1997 Vancouver Declaration, the 2001 Declaration of Valparaiso and the 2012 New Declaration of Tokyo;

Noting that promoting civic engagement is key to strengthening democracy and that the 2015

APEC Leaders’ Declaration recognised the fact that in order to reach inclusive growth it is necessary to count on the participation of all sectors and segments of the society, including women, youth, disabled people, indigenous peoples, low income groups of people, among others;

Recalling that the New Declaration of Tokyo acknowledges all transformations in the region and

in the world concerning the progress of globalisation and the information revolution; Recognising that innovation can help to face challenges and to create progress towards

sustainable development as mentioned in the Work Group 2016‐2025 Strategic Plan – APEC’s Policy Partnership on Science, Technology and Innovation and the No. 10 Resolution on Fostering Innovation and Connectivity passed during the 24th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum;

Considering that even though Information Communication Technologies (ICTs) have great

potential to foster civic engagement and to move forward into the strengthening of democracy, they are vulnerable to surveillance, interception and improper collection of personal data by States, companies and other non‐governmental sectors;

Recalling Resolution A/RES/68/167 adopted in 2013 by the United Nations General Assembly

where apart from recognising the global and open nature of the internet and the advancement of ICTs as a tool that is able to speed up development in many areas, the right of every person to privacy was reaffirmed and States are urged to guarantee the protection of such rights and review their procedures, practices and legislation in relation to information surveillance, interception and improper collection of personal data;

2

Stressing the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda adopted in September 2015, whose Goal 16 has the aim of promoting peace, justice and the construction of efficient, inclusive and transparent institutions, which involves the obligation to guarantee access to public information;

Acknowledging the World e‐Parliament Report 2016 created by the Inter‐Parliamentary Union,

which states that ICTs are able to transform parliaments, that parliaments must be committed to digital transformation and that social networks are important tools that allow citizens to easily connect with their elected representatives; and

Recognising that the Asia‐Pacific region is a geographical area subjected to high scale natural

disasters and that ICTs, especially social networks, are invaluable tools to reinforce education and to make communities aware of disaster risk reduction, as reflected in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015‐2030;

RESOLVES TO: 1. Establish that all progress in relation to ICTs has the potential to promote citizens’

participation with easy access to public information, to create opportunities to foster democratic discussions and favour civic organisations reaching in this way more participative, democratic and transparent societies;

2. Urge the APPF Member States to take measures to progressively move forward to universal

access to the internet, stressing access to those citizens who are experiencing poverty to avoid their exclusion from the network community and guaranteeing their right to have access to public information digitally;

3. Acknowledge that in order to continue building a community in the Asia‐Pacific region

based on tolerance and mutual understanding, it is necessary to encourage exchanges between societies by using the new ICTs, particularly social networks;

4. Encourage the APPF Member States to adopt the new technologies and to use social

networks to inform the community of legislative activities, create increased closeness between parliament and citizens and promote an open, honest and inclusive discussion through the networks;

5. Urge the parliamentary libraries of the APPF Member States to create digital content to

promote democracy and improve access to and quality of education, and make progress towards a mutual understanding and encourage cultural exchange oriented to the people, especially to young people and children who constitute the future of the Asia‐Pacific region; and

6. Call on the APPF Member States to promote public policies oriented to prevention of

disasters and rehabilitation and reconstruction. These initiatives can empower people through the use of ICTs such as social networks, as key tools to transfer knowledge on disaster risk management to communities and make citizens’ communication and organisation easier in the event of a disaster.

1



POVERTY ALLEVIATION: IN DEFENCE OF THE SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TO ACCOMPLISH THE 2030 AGENDA

(Sponsored by Mexico)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Recognising that the United Nations Sustainable Development Goals propose to end poverty

in all its forms everywhere and end hunger, achieve food safety and improved nutrition and promote sustainable agriculture to ensure an inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all;

Considering that poverty is a social phenomenon that forces 896 million people worldwide to

survive with as little as under US$1.90 per day; Emphasising that 1 out of 5 people in developing regions lives with less than US$1.25 per

day; Recognising that 71 million people emerged from extreme poverty between 2012 and 2013

in East Asia and the Asia‐Pacific region; Emphasising that an average of 16.9% of the APPF Member States’ populations live below

the poverty line; Commending the establishment of funds that contribute to poverty alleviation at both

regional and global levels; Observing that poverty is multidimensional, as it also involves aspects such as education,

health, access to services, social security and housing; Recognising the Growth Strategy proposal adopted during the APEC 2010 Summit,

mentioning the collective efforts which have contributed to growth and economic development in the Asia‐Pacific region through the promotion of free markets, investment and strengthening of regional integration;

Emphasising that the Growth Strategy proposal underscores the establishment of the most

balanced and sustainable growth patterns, that enable the production of regional and global growth as well as continuous development and fast elimination of poverty;

Highlighting that 4.5 billion inhabitants of the Asia‐Pacific region are affected by 70% of global

natural disasters which endanger their life and sustainable development on an

2

unpredictable scale that causes increased poverty in affected zones; and Accepting that the Asia‐Pacific region faces the danger of increasing the poverty rate due to

the frequency, increase and severity of natural disasters;

RESOLVES TO: 1. Call on APPF Member States to lead projects with international organisations, the private

sector and civil society to reduce poverty rates and to empower people living in poverty through schemes and programmes that would enable their development in society and at improving their living status;

2. Encourage APPF Member States to fight poverty through a sustainable and inclusive

growth approach with the implementation of measures aimed towards the improvement of energy access and responsible development, efficient natural resources management and government transparency;

3. Encourage APPF Member States to implement initiatives to promote trade that

contributes to sustainable and inclusive growth through rural development and mitigation of poverty;

4. Promote APPF Member States to develop public policies focused on financial inclusion

through lower‐cost capital and its financing; 5. Urges APPF Member States to promote foreign direct investment in the region with the

goal of contributing with the construction of better infrastructure that would allow for clean water and access to proper sanitation, taking into account that 41% cent of the population does not have access to proper sanitation and 75% does not have access to potable water; and

6. Reinforce cooperation among APPF Member States to promote actions that would

facilitate the eradication of malnutrition and diseases caused by natural disasters.

1


25TH ANNUAL MEETING


THE MIDDLE EAST PEACE PROCESS (Sponsored by Japan)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum Convinced that achieving a final and peaceful settlement of the issue of Palestinian statehood

is imperative for the attainment of comprehensive and lasting peace in the Middle East; Hoping that the Israelis and the Palestinians will continue their united efforts to realise the

two‐state solution whereby the Israelis and the Palestinians live side by side in peace; Reaffirming that a just and lasting solution to the Arab‐Israeli conflict must be based on such

resolutions as the United Nations General Assembly and Security Council Resolutions, previous agreements between Israel and Palestine, and the Resolution on the Middle East Peace Process adopted at the 24th Annual Meeting of the APPF on January 2016;

Expressing support for the Middle East peace process and efforts to reach a final and lasting

settlement between the Israeli and the Palestinian sides as soon as possible; and Recognising that the Middle East continues to face issues such as the rise of Islamic State in

Iraq and the Levant (ISIL)/Daesh and a large number of refugees and internally displaced persons affected by ISIL/Daesh, and that those issues interrelate with the Middle East Peace Process in terms of securing peace and stability in the region;

RESOLVES TO: 1. Call upon both the Israeli and the Palestinian sides to resume early direct negotiations; 2. Urge both the Israeli and the Palestinian sides to settle the issue through negotiation based

on the relevant UN Security Council Resolutions, the Madrid Principles, the Roadmap, the agreements previously reached by the parties and the Arab Peace Initiative;

3. Encourage both the Israeli and the Palestinian sides to halt the use of force and to achieve

a durable unconditional cessation of violence; 4. Call upon both parties to avoid unilateral actions which prejudice final status issues,

including settlement activities in the West Bank; 5. Encourage all parties concerned to make efforts to achieve a peaceful settlement of the

Israeli‐Palestinian conflict, reaffirm that establishment of a Palestinian state, as well as security for Israel and its borders are essential factors for permanent peace; and call upon both the Israeli and Palestinian sides to strive to build a proper environment conducive to

2

the establishment of a Palestinian state; 6. Confirm that creating a viable Palestinian economy premised on tangible improvement of

living standards is necessary for building a Palestinian state; and therefore call upon the international community including Israel to support the Palestinians and encourage the governments of the APPF Member States to enhance assistance to them;

7. Urge all sides involved in the conflict to improve the humanitarian situation in the Gaza

Strip; 8. Support the various efforts of the international community which contribute to the

resumption of dialogue between the Israeli and the Palestinian sides, and call upon the Middle East Quartet (the United States, Russian Federation, European Union and United Nations), other concerned countries and all the APPF Member States to continue to extend as much support and cooperation as possible to the Middle East peace process; and

9. Highlight the importance of providing capacity building in the Palestinian territories.



PARLIAMENTARY COOPERATION IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(Sponsored by Russia)


Recognising that dialogue among parliamentarians is an essential instrument of democracy and that its development is an indispensable condition for solving pressing problems of the modern world;

Recalling the Vancouver Declaration, adopted at the 5th Annual Meeting of the APPF in 1997,

which expressed the determination of all APPF Member States to make the Asia‐Pacific community a common house where people can lead peaceful and prosperous lives;

Affirming the determination to progress towards the strategic goals declared in the Tokyo

Declaration (2012) to form an open, transparent and equal security system in the Asia‐Pacific based on collective, inclusive principles, rules of international law and respect for legitimate interests of all countries of the region;

Recalling previous resolutions on inter‐parliamentary and regional cooperation adopted by

APPF Annual Meetings; Convinced that parliamentarians can play an essential role in establishing conditions that can

sustain prosperity, security and growth for all, and in advancing a pluralistic and people‐centred approach to governance and development;

Stating that the use of personal sanctions against parliamentarians of the APPF Member

States impedes dialogue and cooperation within multilateral forums, including inter‐parliamentary ones;

Convinced that dialogue is the best way of overcoming differences and promoting mutual

trust among the Asia‐Pacific states; Being aware that inter‐parliamentary cooperation can contribute to effective public policy,

including in the areas of security, trade and finance, social policy and environmental protection;

Committed to parliamentary diplomacy as a means of building ties between peoples, resolving

differences and establishing alternative channels of communication that are beneficial to relations between countries; and

Convinced that parliamentarians, working cooperatively through the APPF, can help to

advance the idea of a common Asia‐Pacific community;

2

RESOLVES TO: 1. Strengthen the APPF as a relevant, effective and inclusive parliamentary body which helps

to foster a common Asia‐Pacific community; 2. Emphasise the importance of broad participation in, and commitment to, the work of the

APPF in discussions with parliamentarians from across the Asia‐Pacific region; 3. Work cooperatively to ensure that all APPF Member States are able to participate regularly

in APPF Annual Meetings; 4. Promote active participation of women parliamentarians and young parliamentarians in

respective delegations to APPF Annual Meetings and in all APPF activities; 5. Encourage all parliaments of APPF Member States to report annually to the APPF on

progress made in the implementation of the recommendations contained in APPF resolutions;

6. Urge parliaments of APPF Member States to use all available means to maintain and

promote parliamentary dialogue that becomes increasingly important in times of crises and call upon parliaments of the APPF Member States to refrain from using personal sanctions against parliamentarians of Member States as measures that prevent full‐scale dialogue and cooperation within international forums, including inter‐parliamentary ones;

7. Support the efforts aimed at establishing mutually beneficial and mutually enhancing

relations between parliamentary organisations and forums in the Asia‐Pacific region and beyond;

8. Invite the APPF Executive Committee to communicate the results of each APPF Annual

Meeting to other inter‐parliamentary bodies, such as the Association of Southeast Asian Nations Inter‐Parliamentary Assembly (AIPA), ParlAmericas and the Inter‐Parliamentary Union (IPU); and

9. Prioritise initiatives that can help strengthen parliamentary capacity in the Asia‐Pacific

region, bearing in mind enhancing the role of parliamentarians in fostering democratic accountability and in promoting representative, accessible, effective and transparent institutions at the national level.

1


25TH ANNUAL MEETING


PROMOTING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ASIA-PACIFIC REGION THROUGH THE DIGITAL ECONOMY

(Sponsored by Malaysia)


Recalling Resolution APPF24/RES.09 which was adopted in January 2016 during the 24th Annual Meeting of the APPF in Vancouver, Canada on fostering and strengthening connectivity towards economic integration and shared prosperity in the Asia‐Pacific region;

Noting the outcome of the 24th APEC Economic Leaders Meeting in November 2016 which

commits APEC Member Economies to continue substantive work that explores ways in reducing barriers and identifying best practices to facilitate digital trade;

Bearing in mind the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDG) 8 to promote

inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all by creating the conditions that allow people to have quality jobs that stimulate the economy while not harming the environment;

Recognising the World Bank's "World Development Report 2016: Digital Dividends" which

proposes investing in the "analogue complements" of the digital economy and for workers to adopt skills to get the most out of the digital revolution;

Convinced of the importance of enhancing and promoting digital trade as it is an integral part of

our lives in the world today and new digital technologies are transforming how we live, communicate, learn, work, and engage with each other;

Acknowledging that rapid technological developments, societal changes and dynamic new

business models are enriching and enlarging the contribution of digital technologies that make up the digital economy;

Understanding that new technologies may lead to new markets and formation of new business

partnerships in various sectors such as health, education and transport sectors; Realising that the borderless world of the digital economy may enhance opportunities for

potential businesses in developed, developing and emerging markets across the globe in which micro, small and medium‐sized enterprises (MSMEs) may participate;

2

Emphasising the importance of connecting educators with employers to reduce the gaps in

educational systems' and skills development programmes' responsiveness to changing industry needs; and

Underlining that the APPF is an effective platform for a parliamentary dialogue on economic and

trade matters of the Asia‐Pacific region as well as for strengthening cooperation and understanding between stakeholders of the Member States;

RESOLVES TO: 1. Affirm all APPF Member States’ aspirations towards balanced, inclusive, sustainable,

innovative, and secure growth in the region as envisaged in the 2010 APEC Growth Strategy, and in line with the 2014 APEC Accord on Innovative Development, Economic Reform and Growth, as well as the 2015 APEC Strategy for Strengthening Quality Growth which bring greater focus to the importance of pursuing quality growth in Asia‐Pacific economies by 2020;

2. Call for APPF Member States to enhance collaboration among policy makers, regulators and

digital industry players in identifying and promoting the establishment and application of international good practices to facilitate the development of digital economy, including but not limited to areas such as regulatory approaches, standards for enabling cross‐market interoperability, promotion of initiatives to enhance trust in digital services and online transactions and many others;

3. Encourage APPF Member States to foster a conducive environment that enables all

stakeholders to benefit from digital globalisation and connectivity including through providing quality and affordable internet services and narrowing the digital divide in society, and which empower better and faster access to resources and market information, especially for those in rural communities which directly and indirectly serve as a support mechanism to advance sustainable and inclusive economic development in the Asia‐Pacific region;

4. Promote a comprehensive approach that includes policies, partnership and research to

encourage development for new MSMEs to catalyse the proliferation of innovative digital business models which support the sustainable economic development and growth; and

5. Recommend APPF Member States to strongly promote education and training in digital

talent development that encourages innovative culture and creativity amongst future generations consistent with digital competencies.

1



PROMOTING GOOD GOVERNANCE AND STRENGTHENING ANTI-

CORRUPTION MEASURES IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(Sponsored by Indonesia)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum: Deeply concerned by the grievous threats of corruption as an insidious plague that has a wide

range of corrosive effects on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organised crime, terrorism and other threats to human security to flourish. This can be seen by the surge of Arab Spring and other conflicts caused by people power movements;

Fully aware that implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development is closely

related to the fight against corruption at all levels especially to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions;

Recalling the APPF Resolution on Building Inter‐parliamentary Network on Anti‐Corruption

adopted at the 24th APPF Meeting in Vancouver, Canada, in 2016, the APPF Resolution on Inter‐Parliamentary Cooperation to Prevent and Fight Corruption adopted at the 22nd APPF Annual Meeting in Puerto Vallarta, Mexico, in 2014 and other relevant APPF resolutions;

Reaffirming the APEC Ministerial Meeting 2016 Declaration on Anti‐Corruption which

committed to denying safe havens for corrupt officials and their proceeds of corruption; Further reaffirming the APEC 2016 Leaders’ Declaration which encourages all economies to

implement critical anti‐corruption actions, with a specific focus on bribery of domestic and foreign public officials;

Welcoming the 2016 Lima Statement of APEC Anti‐Corruption and Transparency Experts'

Working Group on fighting bribery and corruption to enhance environment and human security; and

Noting the importance of promoting good governance and strengthening anti‐corruption

actions led by parliamentarians in the Asia‐Pacific region as the representatives of the people;

2

RESOLVES TO: 1. Encourage parliamentary participation on promoting good governance principles in the

work of parliamentarians; 2. Support inter‐parliamentary movements on anti‐corruption conducted at global, regional,

and bilateral levels including through global organisations of anti‐corruption for parliamentarians such as the Global Parliamentary Network Againts Corruption (GOPAC);

3. Enhance the promotion of democracy and good governance to reduce the gap between

Members of Parliaments (MPs) and constituents, involve more people in decision‐making processes and create a transparent mechanism to formulate public policy and legislation;

4. Recommend parliaments of the APPF Member States to develop legislation to strengthen

anti‐corruption actions in each nation and establish mechanisms to strengthen anti‐corruption measures at the regional level;

5. Encourage appropriate legislation and foster international collaboration to freeze stolen

assets, including through the adoption and the implementation of the UN Convention Against Corruption (UNCAC). It also encouraged its members to foster cooperation with civil society organisations and media to uphold the principles of democracy;

6. Request parliaments of the APPF Member States to make concerted efforts to implement

SDG 16 to establish transparent and accountable institutions; 7. Further request parliaments of the APPF Member States to fight bribery to domestic and

foreign public officials through the enactment of laws, transparent budgeting process and monitoring implementation of government programmes;

8. Advocate for the development of tools to strengthen parliamentary inclusiveness, access

to information, accountability and transparency that would encourage increased civil society partnership in the democratic process;

9. Endorse the transnational institutionalisation of the battle against grand corruption and

organised crime, according with the respective definitions of the UN conventions and in this sense, take into account the existence of the campaign for the creation of the Latin American and Caribbean Court Against Transnational Organised Crime (COPLA), opening the floor for the study and debate of such an important matter;

10. Endorse the use of legal actions to pursue perpetrators of grand corruption and stress the

need to strengthen international cooperation in facilitating the return of stolen assets to those harmed by corruption;

11. Encourage parliaments of the APPF Member States to enact appropriate legislation and

collaborate internationally for rapid response to freezing stolen assets; 12. Encourage parliaments of the APPF Member States to use Common Ethical Principles for

Members of Parliament which outline both prescriptive rules and aspirational principles to be included in a parliamentary code of conduct or ethics;

3

13. Strengthen the capacity, engagement, and mechanisms for parliamentary oversight of

national resources including development aid, in both donor and recipient countries, to ensure that national resources and aid are managed effectively and with integrity to attain national development priorities, with specific reference to the SDGs;

14. Strengthen parliamentary committees of the APPF Member States that deal with multi‐

billion dollar procurement processes; 15. Enact legal frameworks and strengthen the implementation of policies that promote

gender equality, perspective and non‐discrimination against all women and girls in non‐traditional issues;

16. Call on parliaments of the APPF Member States to strengthen gender statistic collection

that is disaggregated to assist in the making of policies, planning, budget allocation, monitoring and evaluation of gender equality measures;

17. Encourage parliaments of the APPF Member States to increase funding to transform

unequal gender norms in particular in access to education; 18. Encourage parliaments of the APPF Member States to adopt legislation that puts limits on

excessive spending by electoral candidates and political parties with the principle of transparency and accountability, Sixth Global Conference Of Parliamentarians Against Corruption YOGYAKARTA, INDONESIA; and

19. Advocate parliaments of the APPF Member States to implement innovative practices to

mitigate corruption within electioneering campaign financing.

1



PROMOTING INTERCULTURAL AND INTERFAITH DIALOGUE

(Sponsored by Indonesia)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum: Recalling the APPF resolution on Political and Security Matters in Asia‐Pacific adopted at the 22nd

APPF Meeting in Puerto Vallarta, Mexico, in 2014, the APPF Resolution on Strengthening Peace and Stability in the Asia‐Pacific Region at the 23rd APPF Meeting in Quito, Ecuador, in 2015, and other relevant APPF resolutions;

Upholding the UN Charter to advocate universal respect for human rights and freedom without any

discrimination in relation to race, sex, language or religion; Recalling the adoption of UN General Assembly Resolution 67/178 in March 2013 on combating

intolerance, negative stereotyping, stigmatisation, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief;

Welcoming the adoption of UN General Assembly Resolution 65/5 in October 2010 on World

Interfaith Harmony Week as an annual event during the first week of February between all religions, faiths and beliefs;

Recognising the need for dialogue among different faiths and religions to enhance mutual

understanding, respect, harmony and cooperation among people; Deeply concerned by the increasing incidents of religious intolerance, discrimination and related

violence, hate speech as well as negative stereotyping of individuals on the basis of religion or belief;

Considering any religious phobia and any other form of discrimination based on belief, faith, or

culture, are contrary to the spirit of interfaith dialogue and must have no place in civilised society; and

Recognising the need to enhance mutual understanding for religious tolerance, cultural diversity

and shared common values among religious group and all related stakeholders through continuous dialogue;

2

RESOLVES TO: 1. Reaffirm the commitment of APPF Member States to promote and spread the message of peace

and cultural tolerance;

2. Call upon APPF Member States to continue efforts in promoting tolerance and respect for different cultures and religions or beliefs;

3. Reaffirm that all religions, convictions, and beliefs are calling for peace, tolerance, and mutual understanding;

4. Declare that violence is an unacceptable response to acts of intolerance on the basis of religion, belief, or cultural difference;

5. Encourage parliaments of the APPF Member States to utilise all forms of media, in particular social media, to promote tolerance among people of different faiths and religions to live in harmony;

6. Urge parliaments of the APPF Member States to create an effective mechanism to identify and address potential areas of tension between members of different religious communities, and assisting with conflict prevention and mediation; and

7. Encourage parliaments of the APPF Member States, public figures, religious leaders, and religious organisations to spread tolerance and to promote dialogues within their communities on the causes of discrimination, and developing strategies to counter those causes.

1



REGIONAL AND SUB-REGIONAL STRATEGIES ON COMBATTING

NON-COMMUNICABLE AND COMMUNICABLE DISEASES

(Sponsored by Australia)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum:

Recognising the declaration by Pacific Islands Forum Leaders in 2011 that the region is in a ‘non‐communicable disease (NCD) crisis’ with some of the highest rates of NCDs in the world, accounting for approximately 70 per cent of all deaths in the Pacific;

Recalling that Pacific Island Forum Economic Ministers and Pacific Health Ministers

unanimously endorsed the Pacific NCD Roadmap in 2014; Noting the Pacific NCD Partnership launched at the 2014 Small Island Developing States (SIDS)

conference in Samoa; Welcoming the country pledges at the 2016 Pacific NCD Summit in Tonga to translate global

and regional commitments into local action; Underscoring the importance of strengthening efforts to prevent and control NCDs which

have devastating consequences for the health and economies of Pacific Island countries; Noting that tuberculosis remains a major public health concern for many countries in the

Pacific region and that many of these countries are at the top of the World Health Organisation’s (WHO) TB high‐burden country list;

Recalling that the WHO Tuberculosis report of 2016 suggests that tuberculosis is once again

the world’s leading infectious‐disease killer, with 10.7 million people falling ill with tuberculosis, resulting in approximately 1.8 million deaths per year; and

Noting that air‐travel is a major form of transport between the many small‐island states in the

Asia‐Pacific region which makes the easy transmission of tuberculosis a significant risk to the collective health of the region;

RESOLVES TO: 1. Advocate for urgent and stronger action at the highest political levels to address NCDs; 2. Encourage strengthened cooperation on multi‐sectoral responses which prioritise

prevention and cost‐effective primary care for NCDs;

2

3. Support opportunities for APPF Member States’ collaboration in implementing good practice to address NCDs;

4. Call on parliaments of the APPF Member States to provide strong national leadership and robust monitoring and evaluation systems to measure progress towards NCD objectives, in line with global and regional commitments;

5. Promote accelerated progress on key strategies of the Asia‐Pacific NCD Roadmap;

6. Advocate for the management of tuberculosis to be on the agenda of the Pacific Ministers of Health meeting in the Cook Islands in 2018; and

7. Call on parliaments of the APPF Member States to confirm their commitment to fight tuberculosis and to support any new initiatives for the development of diagnosis, treatment and vaccines.

1



STRENGTHENING SYSTEMS OF BORDER CONTROL AND

MONITORING TO COMBAT HUMAN AND DRUG TRAFFICKING

(Sponsored by Malaysia and Mexico)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum:

Recalling Resolutions APPF21/RES.01and APPF22/RES.01 on “Political and Security Matters in Asia Pacific” which was held in Vladivostok, Russia in January 27‐31, 2013 and in Puerto Vallarta, Mexico in January 12‐16, 2014 respectively;

Recalling and reiterating the 2016 UNSC Resolution 2320 that cooperation with regional and

sub‐regional organisations in matters relating to the maintenance of peace and security, and consistent with Chapter VIII of the Charter of the UN, can improve collective security;

Considering the UN Convention Against Transnational Organised Crime and the Protocols to

Prevent, Suppress and Punish Human Trafficking, especially for Women and Children; Recognising the importance of upholding the rule of law and principles of international law in

the maintenance of peace, security and political stability for a peaceful society and protection against the menace of human and drug trafficking;

Emphasising that good systems of border control and monitoring are safeguards to APPF

Member States’ political, social and economic stability and security from harm brought about by human and drug trafficking;

Expressing grave concern at the increase of illicit drug related activities and human trafficking

around the world and that the systems of border control and monitoring might be jeopardised and threatened by drug cartels and syndicated human trafficking; and

Stressing the equal importance of strengthening systems of border control and monitoring by

sea, land and air or a combination of one or all of the said controls;

RESOLVES TO: 1. Call upon parliaments of the APPF Member States to fully engage with their

community in dispersing knowledge and information on the importance of good practices of border control and monitoring against the related menace of human and drug trafficking;

2. Urge APPF Member States to adopt cutting‐edge technology to strengthen their systems

of border control and monitoring to counter all activities of human and drug trafficking;

2

3. Increase cooperation through the exchange of best practices to fight terrorism,

particularly those practices that support the fight against terrorism and enable benefits from safe trade;

4. Improve databases, strengthen laws and use ICTs to fight traffickers, defend their

victims and penalise the fabrication of identity documents; 5. Foster cooperation amongst APPF Member States on expertise and techniques of border

control and monitoring of criminal elements of transnational crimes, especially human and drug trafficking, by connecting conventional and modern technology and taking into account that conventional manual “pat‐downs” for air security systems are by far the best of those procedures implemented by the International Civil Aviation Organisation (ICAO);

6. Strongly urge APPF Member States to deploy qualified and efficient personnel to

strengthen and secure border control systems and monitor to ensure their effectiveness; 7. Continue preserving alertness by APPF Member States against any forms of potential

corruption and fraudulent practices by the public, organisations and enforcement agencies to continue maintaining a high level of transparency and integrity of the borders security systems;

8. Synergise a “Whole‐of‐Government Approach” among APPF Member States through

the engagement, communication, coordination, cooperation, sharing and integration of actions for stronger legal frameworks and competent relevant enforcement agencies to strengthen systems of border control and monitoring to combat human and drug trafficking;

9. Recognise the need for APPF Member States to adopt a universal and harmonised

answer against human trafficking, with the implementation of integral strategies for fighting this phenomenon as well as relying on legislation that penalises money laundering derived from human trafficking and always based on respect for human rights;

10. Support techniques on capacity and cross‐border cooperation among border security

agencies to neutralise transnational crime within the Asia‐Pacific region, especially drug and human trafficking;

11. Call upon APPF Member States to continue developing action plans and standard

operating procedures that result in sharing, integration and rapidly responding to information, knowledge and know‐how to counter elements and activities related to drug and human trafficking, and thereby enhance border control systems and monitoring; and

12. Urge APPF Member States to allocate resources to strengthen border control and monitoring systems to combat drug and human trafficking.



RESOLUTION ON PEACE ON THE KOREAN PENINSULA

(Sponsored by the Republic of Korea, Japan and Canada)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Reaffirming the Resolution on Promoting Peace on the Korean Peninsula and Improving Inter‐

Korean relations (APPF24/RES.19) adopted by the 24th Asia‐Pacific Parliamentary Forum (APPF) in January 2016 in Vancouver, Canada and other resolutions concerning the Korean Peninsula which have been discussed by the APPF so far;

Recognising that provocations and attempts at nuclear armament by the Democratic People’s

Republic of Korea (DPRK), including its fourth nuclear test conducted on January 6, 2016, its fifth nuclear test on September 9, 2016 and a series of ballistic missiles launches pose a grave threat to peace and stability in the region and the world;

Stressing the importance of building international cooperation through a peaceful, diplomatic

and political solution and refraining from escalating tensions in the Asia‐Pacific region and beyond to ensure peace and stability on the Korean Peninsula, which is key to peace, stability and prosperity in the region and beyond;

Noting the Joint Statement of the Fourth Round of the Six‐Party Talks adopted in September

2005, UN Security Council Resolutions 1695, 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, and 2321, the Resolution on Implementation of the NPT Safeguards Agreement between the Agency and the Democratic People’s Republic of Korea (GC(60)/RES/14) adopted at the 60th General Conference of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in September 2016, all of which have expressed the international community’s position that North Korea should neither be allowed to have nuclear weapons nor be accepted as a nuclear state;

Strongly welcome, in particular, the implementation reports pursuant to the UN Security

Council Resolution 2270 submitted by around 70 UN Member States and the UN Security Council Resolution 2321, adopted unanimously on November 30, 2016;

Reiterating that all states have an obligation to promote and protect human rights and

fundamental freedoms; Emphasising the DPRK’s denuclearisation and a peaceful approach through meaningful dialogue

between the two Koreas and between the DPRK and the international community as a practical way to contribute to peace on the Korean Peninsula;

Reaffirming the Six Party Talks as an effective framework for the peaceful resolution of the

North Korean nuclear issue and supporting the resumption of a meaningful round of the Six Party Talks as well as the initiation of an inter‐parliamentary dialogue among the parties to the Six Party Talks as a preliminary step to the resumption of the Six Party mechanism; and

Strongly committed to the ultimate goals of promoting peace and stability on the Korean Peninsula;

RESOLVES TO: 1. Reaffirm the importance of a nuclear‐weapons‐free Korean Peninsula; 2. Define the DPRK’s fourth and fifth nuclear tests and ballistic missile launches as serious

provocations against international peace and security and therefore condemn the acts in the strongest terms;

3. Call again upon the DPRK to comply with its obligations under all of the UN Security Council

resolutions on its nuclear issues, the Joint Statement of the Six‐Party Talks in September 2005 and NPT and IAEA Safeguards Agreements, not to conduct any further provocative actions and to abandon all of its nuclear weapons, nuclear programs including uranium enrichment, and ballistic missile programs in a complete, verifiable and irreversible way;

4. Request all UN Member States to fully implement the UN Security Resolutions 2270 and

2321, which represent a strong and united determination of the international community;

5. Urge the DPRK to respond in an expeditious and credible manner to the humanitarian concerns of the international community about the welfare and the right to development of its citizens;

6. Confirm the full support of the APPF Member States for an inter‐parliamentary dialogue

among the parties to the Six Party Talks, which the National Assembly of the Republic of Korea has been pursuing as a way to resolve the North Korean nuclear issue; and

7. Request the continued attention of the international community to the situation on the

Korean Peninsula, including inter‐Korean relations, and encourage its proactive efforts towards the peaceful resolution of the issues of the Korean Peninsula.

1



COUNTER TERRORISM AND VIOLENT EXTREMISM

(Sponsored by Japan and Russia)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum: Resolutely condemning increasing global incidences of terrorism in all its forms and

manifestations, resulting in countless injuries and loss of innocent lives as the most serious threat to peace and security;

Stressing the importance of counterterrorism work being done in relevant bilateral, regional

and international fora such as the UN; Reaffirming the resolutions adopted by the APPF at previous annual meetings concerning the

fight against terrorism, illegal turnover of drugs and organised crimes, the ASEAN Regional Forum (ARF) Ministerial Statement on Recent Tragic Terrorist Attacks in July 2016 and the Chair’s Statement of the 11th Asia‐Europe Meeting (ASEM) Summit;

Reiterating that no terrorist act may be justified by any ideological, religious, political, racial, ethnic, or any other reason;

Sharing the feelings of sadness and compassion for family and friends of numerous victims of

unprecedented in cruelty and scale attacks of fighters of all terrorist organisations across the world, in particular the “Islamic State”, that cause righteous indignation and demand immediate actions to stop terrorism;

Conscious that no state of the globe can provide a unilateral response to this challenge which

can only be rebuffed collectively and strictly within the framework of international law; Underscoring the central role of the UN in coordinating multilateral actions against

terrorism that should be performed in accordance with international law, including the UN Charter, the Law on Refugees, Humanitarian Law, and human rights and basic freedoms;

Confirming the adherence to the UN Global Counter‐Terrorism Strategy adopted on

September 8, 2006 and striving for its full and universal implementation in the Asia‐Pacific region;

Acknowledging that gaps remain in existing operational capabilities and international cooperation to fight terrorism;

Stressing the need to address violent extremism which is one of the main factors conducive to

2

the spread of terrorist attacks throughout the world and must not be associated with any religion, nationality, civilisation or ethnic group;

Affirming the need for a resolute fight against the proliferation of terrorist ideology and

propaganda including any open or indirect justification of terrorism in order to make societies resilient to violent extremism;

Cognizant that this absolute evil can be overcome only through an effective coordination

of counter‐terrorist actions of individual states or groups of states with the removal of all opportunities for financial support of terrorism (including by preventing the illegal trade in oil and oil products, smuggled cultural heritage, etc.), and through a reliable assertion of the inevitability of criminal prosecution and punishment of all terrorists and their accomplices; and

Being convinced that parliaments can promote the improvement of national legislation on

the prevention and fight against terrorism and other related crimes;

RESOLVES TO: 1. Take measures for the consistent implementation by all APPF Member States of the

relevant UN Security Council Resolutions concerning threats to international peace and security caused by terrorist acts, the Global Counter‐Terrorism Strategy, and the FATF standards against terrorist financing;

2. Emphasise the need to fully implement terrorism related UNSCRs, including resolutions

1373(2001), 1540(2004), 2170(2014), 2178(2014), 2199(2015) and 2253(2015) and actively support efforts to help UN Member States implement their obligations, especially those in the most affected regions, while always respecting human rights and the rule of law;

3. Bolster information‐sharing among relevant authorities in the APPF Member States both

domestically and internationally through existing mechanisms and call on them to strengthen inter‐parliamentary and international cooperation for improving the legal base;

4. Support INTERPOL’s information sharing role, especially in the areas of Foreign Terrorist

Fighters (FTF), stolen and lost travel documents, firearms and looted and stolen cultural property such as antiquities, and encourage all Member States to make full use of and contribute to its existing databases, and to update them systematically;

5. Promote in all possible ways the ratification of all international conventions against

terrorism by parliaments of the APPF Member States who have not yet done so, and the completion of drafting the Comprehensive Convention Against International Terrorism;

6. Promote the adoption of relevant international, regional and national legal acts to

criminalise terrorism and any assistance to it, unify regulations of the interaction of special services and law‐protecting agencies in order to prosecute and punish terrorists and their accomplices, using the potential of parliamentary diplomacy for agreeing on relevant solutions;

3

7. Strengthen potential for fighting terrorism and trans‐national crime, and contribute to

its improvement, inter alia, through law‐making and law enforcement; 8. Encourage APPF Member States to enhance the connectivity of their National Central

Bureaus with their air/land/sea points of entry, facilitate strengthening cooperation among border agencies, and urge undertaking of measures necessary for traveller screening, including the use of Passenger Name Record (PNR) and Advance Passenger Information (API);

9. Share the view that the Financial Action Task Force (FATF) is the most legitimate and

effective body to shape the global effort to tackle terrorist financing worldwide, support the reinforcement of the FATF network to address more effectively the worldwide threats which affect the safety and security of our citizens, and encourage efforts to tackle terrorist financing in each region including the Asia‐Pacific Group on Money Laundering (APG);

10. Contribute to the identification and efficient disruption of any terrorist financing sources

and channels including revenue from drugs, trade in hydrocarbon, as well as weapon deliveries and other material and technical support to terrorist organisations;

11. Use parliamentary diplomacy to actively promote the international anti‐terrorist agenda

and political discussions of anti‐terrorist cooperation on the margins of international events;

12. Support efforts to counter the threat posed by terrorist groups exploiting the internet

and social media for terrorist purposes, in cooperation with a number of stake holders including civil society, and private companies, to ensure law enforcement;

13. Provide protection of the world cultural heritage on the basis of the UN Convention on

the Protection of Cultural Values in Cases of an Armed Conflict of 14 May 1954; 14. Condemn all manifestations of terrorism and underlying inhumane ideology, to exclude

any justifications of terrorism for any purposes, to prevent the glorification of violence, and promote in every possible way the involvement in this activity of civil society and religious communities;

15. Promote the importance of pluralism and tolerance in the spirit of mutual understanding

through cross‐cultural and interfaith dialogues including education to eradicate terrorism and violent extremism;

16. Recognise the importance of preventing violent extremism as and when conductive to

terrorism, and in this regard recall the UN General Assembly Resolution 70/271 of July 1, 2016 which takes note of the Secretary‐General’s Plan of Action to Prevent Violent Extremism and recommends that States consider the implementation of its relevant recommendations, as applicable to the national context;

17. Call upon relevant international, regional, and sub‐regional organisations to enhance

collaboration to more efficiently and effectively provide counter terrorism related

4

capacity building and technical assistance programmes.

1


25TH ANNUAL MEETING


ECONOMIC AND TRADE COOPERATION IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(Sponsored by Russia, Japan, Korea and Mexico)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Taking into account the resolution APPF24/RES.17: “Economy, Trade and Regional Value

Chains” adopted at the 24th APPF Annual Meeting in Vancouver in January 2016; Welcoming the results achieved by the Asia‐Pacific Economic Cooperation (APEC) in 2016 in

guiding developments in each of the four areas of strengthening economic relations in the Asia‐Pacific region and supporting the recommendations contained in the Declaration “Quality Growth and Human Development” adopted by the APEC Leaders in Lima on November 21, 2016;

Welcoming the results of the G20 Summit in Hangzhou in September 2016, first of all, the

determination of the participants to promote economic and employment growth and the Action Plan adopted for these purposes;

Highly appreciating the results of 25 years of the dialogue partnership in the APPF area on a

wide range of issues including economy, trade and sustainable development which contributed to improving relations between our countries and to stability and prosperity in the Asia‐Pacific region;

Emphasising that vigorous international trade, investment activity and economic integration

are key to robust, sustainable and balanced growth; Confirming protectionist measures in trade and investment may negatively influence the

world economy, at a time of heightened tensions and significant downside risks for the global economy;

Noting that the remaining risks and uncertainties in the global economy including insufficient

demand growth rate, financial volatility and structural problems, fall in primary goods prices, deepening inequalities, aggravating employment challenges, and slowing down of the international trade expansion rate aggravate the state of the global economy and the prospects for its development;

Recognising that women’s economic empowerment is a way not only to reduce poverty but

also enhance gender equity as it contributes to a stronger economic growth which

2

contributes to poverty reduction and enforcement in an effective way and that in this sense trade is a way to achieve such empowerment;

Noting that unhindered access to integrated participation in economic activities for all social

groups, i.e. young people, people with limited abilities, indigenous people, low income people, as well as to micro, small and medium‐sized enterprises (MSMEs) is an important and comprehensive growth factor;

Reiterating the primacy and the leading role of the multilateral trade system under the

auspices of the World Trade Organisation (WTO); and Continuing to upgrade the dialogue partnership on the basis of the principles of equality,

mutual benefit and common responsibility for maintaining peace and security to achieve prosperity, and economic growth in the Asia‐Pacific region for the sake of moving to strategic partnership;

RESOLVES TO: 1. Reaffirm that the main objectives of regional economic cooperation in the Asia‐Pacific

region are balanced, comprehensive, sustainable, innovative and safe growth, enhancement of a regional food market, modernisation of MSMEs, and development of human capital;

2. Affirm the importance and the primacy of the universal, rules‐based, transparent, non‐

discriminatory, open and fair multilateral trade system based on the WTO principles; 3. Promote the regular exchange of views and best practices amongst interested parties

on the issues of the legal base of trade and investment in the Asia‐Pacific region including the matters of mutual trade agreements;

4. Support opportunities for interaction between parliament of APPF Member States and

business communities, inter alia, through business, trade and investment forums, conferences, seminars and round tables bearing in mind increasing the awareness of the business community of the opportunities and benefits of doing business in the region;

5. Promote actively investments in human capital and contribute to the establishment of

conditions for unhindered access of the population of the Asia‐Pacific region to economic activities;

6. Commit to strengthen efforts to support a gender equality perspective and the

empowerment of women in parliaments of the APPF Member States, and call on the APPF’s members to promote measures that encourage women’s professional development in the Asia‐Pacific region, as well as to strengthen the access of women and girls to education;

7. Render legislative support to the development of balanced economies in the Asia‐Pacific region to become capable of withstanding emergencies and shocks;

3

8. Affirm the importance of attracting private investment for regional infrastructure

development, as well as for public and private partnerships intensification for these purposes;

9. Contribute to the establishment of a favourable innovative climate and to promoting employment and economic growth in the Asia‐Pacific region through enhanced intellectual property protection legislation and enforcement, thus stimulating creativity and innovation as well as intellectual property management and non‐discriminatory business environments;

10. Affirm the determination to comprehensively and consistently promote the process

towards implementation of the concept of the Free Trade Area of Asia‐Pacific (FTAAP) as the key instrument for a more profound economic integration in the Asia‐Pacific region and as a comprehensive agreement on free trade based on all existing integration initiatives;

11. Reaffirm the importance of realising Free Trade Agreements (FTA) in the Asia‐Pacific region;

12. Agree to reverse protectionist measures that disrupt trade, stop progress and limit the international economic recovery;

13. Call upon parliaments and governments of APPF Member States to continue working to

establish guarantees that bilateral, multilateral and regional trade agreements are transparent, inclusive, conforming to the WTO regulations and favourable to the goals of multilateral trade systems; and

14. Continue monitoring the implementation of measures set out in the present resolution for

the benefit of creating a seamless regional economy.



STRENGTHENING COOPERATION ON CLIMATE CHANGE

(Sponsored by the Republic of Korea, Mexico, Indonesia, Fiji)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Reaffirming the Resolution on Enhancing Cooperative Action on Climate Change

(APPF24/RES.06) adopted by the 24th Asia‐Pacific Parliamentary Forum (APPF) in January 2016 in Vancouver, Canada and other resolutions concerning climate change which have been discussed by the APPF so far;

Noting that the international community is increasingly alert to the significance, costs and risks

of climate change to humanity; Considering that the Asia‐Pacific region represents 52% of the surface of the earth, 40% of the

global population and that around 70% of natural and global disasters strike in the Asia‐Pacific region, forcing its populations to cope with adverse effects;

Welcoming the fact that the Paris Agreement adopted on 12 December 2015 at the 21st session

of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) held in Paris entered into force after the countries largely responsible for global greenhouse gas emissions have ratified the Agreement;

Recognising the need for a balanced and integrated strategy between climate change mitigation

and adaptation by financing low emission climate resilient development; and Recognising that parliaments have a continuing role to play in strengthening climate change

responses at domestic and international levels;

RESOLVES TO: 1. Commit to the strengthening of cooperation among the APPF Member States and make

efforts to combat climate change in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR‐RC);

2. Reaffirm APPF Member States' commitment on each respective Nationally Determined Contributions (NDC) on climate change;

3. Call upon nations to ratify and deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession to the Paris Agreement to accelerate their domestic procedures to join the Agreement;

4. Reaffirm our commitment to fulfill the obligations of the Paris Agreement to keep a global temperature rise well below 2 degrees Celsius above pre‐industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degrees Celsius;

5. Encourage the parliaments of APPF Member States to enact legislation to promote global cooperation on climate change and closely oversee and monitor their governments’ faithful implementation of the legislation;

6. Urge APPF Member States to strengthen their own national public financing management systems to manage, track and monitor the use of public funds on climate change mitigation and adaptation;

7. Urge APPF Member States to intensify their efforts to develop and implement new technologies in order to support the use of renewable energy technologies and the reduction of greenhouse gases;

8. Request the UNFCCC to set a new quantified goal from a floor of USD 100 billion per year prior to 2025 and to put forward a future financial roadmap for both climate change mitigation and adaptation which seek greater balance between finance for mitigation and for adaptation; and

9. Call for transparent, locally fitted, and sustainable support on capacity building activities and technical assistance to meet the gaps and needs of developing countries.



Promotion of Conservation and

Sustainable Use of Ecosystems, Oceans and Marine Resources

(Sponsored by Chile, Thailand, Indonesia and Fiji)


Recalling the 24th Annual Meeting and APPF Resolution APPF24/RES.03 on Conserving and

Sustainably Managing Our Shared Ocean; Recalling in this respect previous APPF Resolutions, specially the 6th Resolution (2008) which

stressed the need for international cooperation to prevent marine pollution, and the 9th Resolution (2011) and the 2nd Resolution (2012) which confirmed the over‐exploitation of certain marine resources, specially the straddling and high seas activities, which requires a regional reply to preserve these resources, and sustainable management aimed at food safety and environmental aspects;

Noting the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as the legal

framework guiding activities in the ocean and its related agreements; Recognising the UN General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015 on

“Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, particularly SDG 14 (Conserve and sustainable use of the oceans and seas and marine resources for sustainable development) and SDG 15 (Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems) as contained in resolution 70/1;

Conscious of the importance of the Pacific Ocean, as a source of great wealth and

opportunities but also a source of potential risk, to our countries which are all part of the Asia‐Pacific region;

Considering the degradation and loss of marine and coastal habitats due to depleted

fisheries, IUU (illegal, unreported and unregulated) fishing, over‐development and mismanagement of the tourism industry as well as emerging impacts of global warming;

Remembering the Valparaiso Declaration issued during the 9th Annual Meeting of the APPF

where a commitment was agreed to care for and conserve the Pacific Ocean for the continuity and progress of the region;

Acknowledging, as credited by scientific research, that the oceans of the planet are

interconnected by marine currents constituting, one Ocean; Bearing in mind that this Ocean also has a key role to play in economic terms as a source of

food, transport and employment for millions of people, especially for all the local coastal communities along the Pacific Ocean. It also has an invaluable role in regulating the weather, as a carbon sink, as well as in preserving the enormous biodiversity contained in the marine and coastal ecosystems;

Concerned about the large challenges the oceans face today due to threats mainly caused by

human activity, such as the increase of marine pollution, the over‐exploitation of marine resources, in particular the IUU fishing activities, the risk of marine ecosystem destruction and the ocean acidification due to climate change;

Considering that according to the Food and Agriculture Organisation (FAO) estimations,

more than 30% of the global fishing resources are over‐exploited and subject to non‐sustainable use;

Alarmed by the enormous marine pollution caused by diverse sources mainly of

anthropogenic origin and specially by the plastic waste pollution that has created true “garbage patches” in all oceans around the world (two of them in the Pacific) which have turned into a global problem that demands global solutions;

Noting the annual “Our Ocean” Conferences held in the United States in 2014 and 2016, and

in Chile in 2015 where representatives of a large number of countries met, calling for an important alliance with private and public agents to foster volunteer commitments on conservation and sustainable use of the oceans and marine resources, and the preservation of coastal and marine ecosystems;

Stressing the fact that during the first three “Our Ocean” Conferences, agreements valued in US$9.2 billion have been generated, and the protection of 9.9 million square kilometres of marine areas has also been agreed;

Valuing the important fact that the oceans conservation and sustainable use has been fully

incorporated in the 2030 Agenda for Sustainable Development through SDG 14 and praising the work carried out by the United Nations through its agencies like UNDP and FAO to promote the oceans international governance to enable compliance with such a goal;

Highlighting the importance of international tools like the 1995 United Nations Agreement

on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stock and the 2009 Port State Measure Agreement for the sustainable management of fishing resources, especially to prevent IUU fishing activities;

Celebrating the next UN High Level Conference on Oceans and Seas to be held in June 2017

as well as the decision to create a report on the role of the oceans in the climate system by an Inter‐governmental Panel on Climate Change (IPCC) for the year 2019;

Considering the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) of His Majesty the Late King Bhumibol

Adulyadej of Thailand, in line with and mutually supportive of the concept of sustainability, as a practical approach, toward balanced development, in respect of the environment with full consideration for future generations; and

Supporting the works of regional initiatives such as the Indian Ocean Rim Association (IORA)

and Coral Triangle Initiative on Coral Reef Fisheries and Food Security (CTI‐CFF);

RESOLVES TO: 1. Urge APPF Member States to make all efforts, even at the domestic parliamentary level,

to make all those who are not yet part of this to ratify the 1995 UN Agreement on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stock and the 2009 Port State Measure Agreement and seek the authorities to fully implement them;

2. Exhort the competent authorities to take the most appropriate measures to ensure a

sustainable use of the fishing resources, especially to avoid IUU fishing activities and increase the initiatives of international cooperation on this matter in the Asia‐Pacific region and beyond;

3. Stimulate the parliaments of APPF Member States to encourage their governments to establish mechanisms in the region to exchange best practices in relation to the prevention of the over exploitation of marine resources and especially to stop IUU fishing activities and, in particular, to favour the identification of the criteria aimed to implement a seafood traceability mechanism in the Asia‐Pacific region that discourages such illegal practices;

4. Generate an updated record of the protected marine areas in the Asia‐Pacific countries by the APPF, as a first step, in order to detect unprotected and, especially risky marine and coastal ecosystems;

5. Encourage the creation of transnational protected marine areas across borders within the legal framework of UNCLOS that jointly safeguard Asia‐Pacific biodiversity through bilateral and multilateral collaboration amongst countries in the region;

6. Enhance regional academic and research cooperation among APPF Member States, to exert their endeavours for the conservation and sustainable use of our oceans, seas and marine resources;

7. Promote formal, non‐formal and informal education, on conservation and sustainable use of the oceans, seas and marine resources, to effectively raise public awareness and social responsibility on the issues;

8. Advance toward regional efforts to pursue a policy framework in promoting the sustainable management and use of marine and coastal resources, protecting the critical marine habitats and biodiversity hotspots, as well as restoring degraded marine ecosystems;

9. Call upon development partners to support capacity building efforts in developing countries, including through the provision of financial resources (Global Environmental Facilities), capacity building, environmentally sound technologies and know‐how on mutually agreed terms, as well as the exchange of relevant scientific, technical, socio‐

economic and legal information, to enable developing countries to take all necessary action for the protection of terrestrial ecosystems, oceans, seas and marine resources;

10. Encourage competent national authorities and the Asia‐Pacific regional agencies to

exchange experiences and identify good practices to reduce the flow of waste to the oceans, define a set of actions to combat marine waste and other sources of pollution and explore options to process the waste so that it can be economically and sustainably used;

11. Request the APPF Member States to pursue the UN and other pertinent agencies to

conduct studies on the acidification of the oceans and on the close link between the oceans and climate change, and set the mitigation and adaptation lines of action in view of the consequences of these phenomena in the countries of the region, especially in small island states, in order to reach higher resilience;

12. Urge the parliaments of the APPF Member States to promote the sustainable use of marine resources in close relation with the needs and traditions of local coastal communities, helping to spread “blue economy” strategies that can provide jobs, food safety and sustainable development for everybody living in the region; and

13. Encourage the active participation of Asia‐Pacific countries, their governments,

parliaments and civil society as well as the regional instances in the different forums where these measures on conservation and sustainable use of the oceans are promoted, such as the “Our Ocean” Conference and the UN High Level Conference on Oceans and Seas to be held in June 2017, amongst others.

1

ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF) 25th ANNUAL MEETING

RESOLUTION APPF25/.18

COOPERATION IN DISASTER RISK REDUCTION IN THE ASIA

PACIFIC REGION

(Sponsored by Japan and Chile)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Reaffirming all the APPF resolutions on Disaster Risk Reduction, including the Resolution on

Building Resilience to Disasters and Crises adopted at the 24th Annual Meeting of the APPF in Vancouver, Canada, in January 2016;

Recalling the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

(ESCAP) Disaster Report issued on 27 October 2015 which highlights that the region´s existing risks are exacerbated and new risks are created by rapid economic growth, rising population, burgeoning cities, and the consequent impact these interrelated processes have on environmental buffers;

Reiterating all the resolutions adopted by the Inter‐Parliamentary Union (IPU) adopted in

Manila in April 2005, in Bangkok in April 2010 and in Switzerland in October 2010 which summon parliaments and the whole international community to carry out a consistent cooperation on disaster‐prevention efforts;

Reaffirming Resolution 56‐195 on International Strategy for Disaster Reduction, adopted by

the United Nations on 21 January 2002 and the Final Statement of the 6th United Nations International Disaster and Risk Conference held in Davos in September 2016;

Emphasising the vulnerability of the Asia‐Pacific region to natural disasters and the large

number of recent natural disasters in our region, in particular the differentiated influence of the Pacific Plate, Nazca, Ring of Fire impacts, volcanic threats, tsunamis and El Niño – Southern Oscillation, among others, and that they are cross‐border in nature;

Recognising that investing in reducing risk and improving economic and social disaster

resilience not only provides a comprehensive response to save lives, but also promotes sustainable socio‐economic development;

Taking note of the substantial contributions of the Hyogo Framework for Action (HFA) 2005‐

2015 to the formulation of strategies and policies to reduce disaster risk, eradicate poverty, reduce inequality and implement a sustainable and inclusive development;

Welcoming the expansion of mutual cooperation in accordance with Sendai Declaration and

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015‐2030 in the Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction held in Sendai, Japan on 14‐18 March 2016, and the designation

2

of 13 October as the International Day for Disaster Reduction, and November 5 as World Tsunami Awareness Day at the Plenary Session of the UN General Assembly in New York on 21 December 2009 and on 22 December 2015 and ongoing related efforts;

Recognising that the economic losses and damages from disasters and their impact on

development may be exacerbated by current development patterns; Recognising the contributions of the Global Campaign "Developing Resilient Cities: My City is

Getting Ready", so that societies are able to manage and prevent natural disasters, minimising damage, and, in the case they occur, have effective, timely and coordinated measures for emergency, recovery and reconstruction;

Confirming that the international community should cooperate on the substantial reduction

of disaster losses in lives and in social, economic, cultural and environmental assets; Noting that parliaments of APPF Member States, with the support of parliamentarians, have

made significant progress in their legal frameworks to effectively influence disaster risk reduction; and

Stressing the importance of Asia‐Pacific parliamentary cooperation in the mitigation of natural

disasters, due to the increasingly important role played by international and regional parliamentary organisations in social and humanitarian areas;

RESOLVES TO: 1. Call upon APPF Member States to prioritise measures incorporating disaster risk reduction

in their public policies and allocating adequate financial resources for this purpose; 2. Urge APPF Member States to strengthen national policy and regulatory frameworks to

assure synergy among disaster risk reduction, climate change adjustment, poverty alleviation and social development, in order to shield the interest of those at risk of geological and climate‐related catastrophes;

3. Encourage parliamentarians from APPF Member States to formulate national laws

designed to regulate and coordinate prevention and response to the affected population in case of disasters;

4. Engage APPF Member States to follow a long‐sighted approach and to conduct risk

reduction strategies, exchange technology, establish early warning systems and rapid response mechanisms as well as update the Risk Atlas, among others;

5. Urge parliaments of APPF Member States to promote strong cooperation in terms of

sharing technology, information and expertise for disaster preparedness; 6. Appeal to APPF Member States to further expand mutual cooperation in disaster risk

reduction as stated in the "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015‐2030", as well as dealt with in regional cooperation frameworks such as APEC, ASEAN, the East Asia Summit (EAS) and the Trilateral Japan‐China‐ROK;

3

7. Promote Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015‐2030 with APPF Member States, to ensure the generation of resilience to disasters that is participatory, inclusive, accountable and effective in our region. This new framework will consider progress and challenges in implementing policies on disaster risk reduction at the regional and sectoral levels, and propose the necessary adjustments;

8. Affirm the importance of disseminating knowledge on tsunamis and raising people’s

awareness and promote countermeasures against tsunamis worldwide in order to protect as many precious lives as possible, and welcome the High School Student Summit on “World Tsunami Awareness Day in Kuroshio” held in November 2016, to which high school students from 30 countries participated;

9. Urge parliaments of APPF Member States through their governments, parliamentary

systems, universities, research centres and scientific technical institutes, to work in an integrated way and to collaborate in the reduction of information gaps and the improvement of the analysis and characterisation of threats;

10. State that protecting vulnerable people in disasters including women, children, people

with disabilities and the elderly is a major social priority; and 11. Affirm the importance of clearly including disaster risk reduction in the 2030 agenda

for Sustainable Development in order to mainstream disaster risk reduction.

1



ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

(Sponsored by Canada, Russia and Chile)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Recognising the threat posed by climate change, global pollution levels and habitat

destruction to the health of the planet’s ecosystem and the well‐being of all people; Mindful that addressing this threat requires urgent and effective action by legislatures,

governments and private sector businesses and industries to reduce greenhouse gas emissions and develop sustainable and adaptable economies;

Reaffirming the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, which includes

specific goals for ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all, promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, building resilient infrastructure, promoting inclusive and sustainable industrialisation and fostering innovation, and ensuring sustainable consumption and production patterns, among others;

Welcoming the rapid entry into force of the Paris Agreement of December 2015 under the

United Nations Framework Convention on Climate Change, and the Marrakech Action Proclamation for Our Climate and Sustainable Development of November 2016 which calls for the highest political commitment to combat climate change, as a matter of urgent priority;

Commending the Asia‐Pacific Economic Cooperation (APEC) forum for promoting trade and

investment in goods and services that can help protect the environment as well as the development and dissemination of relevant environmental technologies;

Recognising also the progress being made through APEC in reducing tariffs on environmental

goods, such as technologies used for renewable and clean energy and pollution control, hazardous waste treatment, and environmental monitoring and assessment;

Underscoring that science, technology and innovation are crucial for developing sustainable

solutions and that there are many opportunities for APPF Member States to cooperate in developing, promoting and trading clean technologies that will provide mutual benefit for all APPF member states;

Cognizant of the fact that many countries need to develop sustainable industrial practices and

2

convinced that development policies should focus on ensuring access to affordable clean technologies;

Understanding that regulations are needed to achieve environmental policy goals, and that

such regulations should be based on scientific principles and open and transparent processes; and

Recalling resolutions adopted by APPF Member States at the 24th Annual Meeting held in

Vancouver, Canada, concerning: Sustainable Energy; Conserving and Sustainably Managing our Shared Ocean; The 2030 Agenda for Sustainable Development; Enhancing Cooperative Action on Climate Change; Fostering and Strengthening Connectivity towards Economic Integration and Shared Prosperity in the Asia‐Pacific Region; Promoting Gateways and Enhancing Infrastructure to Facilitate Economic and Trade Goals; and, Economy, Trade and Regional Value Chains;

RESOLVES TO: 1. Take urgent action to combat climate change and urge APPF Member States that have not

yet ratified the 2015 Paris Agreement to do so promptly; 2. Promote trade, development and environmental protection policies that are mutually

reinforcing; 3. Prioritise the development of a sustainable global economy that promotes international

trade while protecting the earth’s ecosystem; 4. Strengthen cooperation among APPF Member States to advance the principles endorsed

through this resolution and to promote sustainable trade policies; 5. Promote robust investment in clean industries, green technologies, renewable energy

sources and sustainable transportation infrastructure; 6. Commit to the importance of making joint efforts on sustainable development by the

legislators of parliaments of APPF Member States, considering climate change is a global problem that, therefore, requires global mitigation and adaptation solutions to strengthen in this way the Asia‐Pacific region and protect its most vulnerable population;

7. Accept the fact that sustainable development contributes to reaching internationally

agreed upon goals, such as poverty eradication and the creation of new employment, by strengthening social inclusion, improving human welfare and creating opportunities to generate more human capital in APPF Member States, making local economies stronger and improving adaptation abilities of the different Member States, and keeping at the same time, the existing ecosystems healthy not only in the region but also worldwide;

8. Urge governments and business communities of APPF Member States to regard water

as a key driver of agricultural development and a basic element for socio‐economic development across the Asia‐Pacific region, and, consequently, to encourage best practices sharing in water management to ensure water availability and increase water use efficiency, and to promote the goal of the sustainable use and integrated management

3

of water resources; 9. Participate in the development and implementation of strategies aimed at setting the

integrated framework which would open real opportunities for young people to fully, effectively and constructively participate in political, economic, social and cultural activities; and promote for these purposes discussion of young generation problems at parliament and government‐sponsored dialogue venues, encouraging young peoples’ active involvement in the solution of key issues of the APPF activities;

10. Urge APPF Member States to provide incentives for businesses to reduce greenhouse gas

emissions and to develop new sustainable technologies that are less harmful to the environment and widely available;

11. Promote the continued development and application of the United Nations Statistical

Commission’s Global Indicator Framework for monitoring progress towards achieving the UN Sustainable Development Goals;

12. Advocate for the inclusion of environmental protection in trade and economic partnership

agreements; 13. Affirm the necessity of implementing cleaner and renewable energy sources in industry

and the transportation of goods; 14. Urge APPF Member States to take action to reduce industrial pollution and waste products

and debris in oceans and land ecosystems; 15. Encourage the development and use of clean technologies in public infrastructure

programmes, particularly in relation to green transportation networks; 16. Establish clear and transparent methods of evaluation to gauge performance metrics and

adherence to regulatory standards so as to assess the environmental impact of industrial practices and new technologies;

17. Encourage the integration of the UN Sustainable Development Goals into the laws and

regulations of APPF Member States; 18. Make certain that laws and regulations promote the development of renewable sources

of energy; 19. Promote partnerships with local businesses and industries to protect local ecosystems and

prevent environmental degradation; 20. Provide robust investment and access to finance to assist local economies required to

meet the objectives of the Paris Agreement;

21. Invest in public‐private partnerships and partnerships with academic institutions and civil society organisations that can lead to the adoption of effective sustainable development practices and products;

4

22. Educate citizens about the effects of climate change, deforestation and over‐fishing; 23. Promote the exchange of scientific research on climate change and publicise research on

clean technologies; 24. Create effective strategies and infrastructure in order to respond to disasters caused or

exacerbated by climate change, provide humanitarian assistance to affected individuals and communities, and assist internally‐displaced persons and refugees; and

25. Take proactive measures to assist countries most vulnerable to the effects of climate

change.

1



PROMOTING FOOD SECURITY IN THE ASIA-PACIFIC REGION

(Sponsored by Indonesia, Australia and Fiji)

The 25th Annual Meeting of the Asia‐Pacific Parliamentary Forum; Reaffirming the 17th Annual Meeting of APPF’s Resolution on Food Security; Reaffirming the APEC 2016 Leaders’ Declaration on enhancing regional food market as one of

its overarching thematic issues; Noting the Piura Declaration on Food Security issued during the Fourth APEC Ministerial

Meeting on Food Security in September 2016; Being concerned at the Food and Agriculture Organisation’s (FAO) estimation that around 795

million people throughout the world including the Asia‐Pacific region are deprived of a suitable supply of nutritious food and acknowledge that almost 62% of the world’s undernourished people are in the Asia‐Pacific region;

Acknowledging that the 2030 Agenda for Sustainable Development provides a roadmap for

global development to address food insecurity including targets to end hunger and malnutrition, improve agricultural productivity and sustainability and maintaining and sharing the genetic diversity of seeds and cultivated plants; and

Bearing in mind the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Paris Agreement

recognises that food production systems are particularly vulnerable to the adverse impacts of climate change;

RESOLVES TO: 1. Strongly encourage the APPF Member States to work together for an integrated approach

to sustainable practices of farming, fisheries, and aquaculture, as well as innovative and integrated approaches that support sustainable use and conservation of biodiversity, soil structure and quality in the region;

2. Encourage APPF Member States’ efforts in securing infrastructure financing, including

mobilising private investment and public private partnership, to narrow the infrastructure gap, improving the logistic network, boosting connectivity and revitalising rural communities in order to overcome geographical constraints that hinder the equitable and efficient distribution along the food network;

2

3. Strengthen a comprehensive approach to food and nutrition security that fosters open and efficient markets, ensures sustainable agricultural and fisheries production and food safety, and supports efficient connectivity and investment along food chains;

4. Urge APPF Member States to implement policies in addressing the relationship between

food security and climate change, as well as enhanced concerted efforts to mitigate impacts of drought, flood and climate‐related disasters on food production and food security;

5. Support the governments of APPF Member States to work towards a comprehensive

approach towards rural‐urban development through supporting regional approaches to bridging food security and economic growth that mutually benefit both urban and rural areas, particulalry the newly developed Strategic Framework on Rural‐Urban Development to Strengthen Food Security and Quality Growth in APEC;

6. Encourage APPF Member States to address the current challenges related to regional food

security including extreme weather patterns due to climate change, aging farmers in rural areas, promote education and interest in agriculture and food production, and a higher demand for food supply and variation from urban areas;

7. Exhort good water management as a priority for communities and economies because of

its importance for food security, human health and poverty reduction; and 8. Urge APPF Member States to call upon the international community to realise the food‐

related Sustainable Development Goals in an effort to build a zero‐hunger world and urge developed countries to enhance assistance to developing countries towards that end.

1

ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM (APPF) 25th ANNUAL MEETING

RESOLUTION APPF25/.21

GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF WOMEN AND

GIRLS: INCREASING THE POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL PARTICIPATION OF WOMEN

(Sponsored by Australia, Indonesia, Mexico, Fiji, Canada and New Zealand)


Recalling the 24th APPF Annual Meeting Resolution APPF24/RES.22 on Ensuring Women’s

Participation at All Levels of Political and Public Life; Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, which states that everyone has the

right to take part in the government of his or her country directly or through freely chosen representatives, and also has the right to equal access to public service;

Recalling also Article 7 and Article 8 of the Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination against Women (CEDAW) that affirm the commitment of State parties to ensure equality between women and men in political and public life and equal opportunities between men and women to represent their governments at the international level and to participate in the work of international organisations;

Reaffirming our commitment to achieve the targets of the Sustainable Development Goals

(SDGs) particularly SDG 5 – Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls; Acknowledging that, according to the United Nations, women represent an average of 50.2%

of the total population of the APPF member countries, that approximately 47% of women over the age of 15 have been victims of violence from their partners, and that around 600 million women in the APPF region take part in the labour force and more than 60% work in the private sector;

Highlighting the importance of women’s inclusion in all decision‐making bodies and that their

involvement strengthens the democratic process; and Recognising the vital contribution of women to economic and social development, the

importance of removing barriers, and integrating women in their economies to promote gender equality and empowerment;

RESOLVES TO: 1. Urge APPF Member States to use SDG 5 of the UN Sustainable Development Agenda as a

guideline in adjusting, aligning and monitoring their legal and regulatory frameworks;

2

2. Call on APPF Member States to increase their commitment to provide women with equal access to quality education, economic resources and the judicial system;

3. Encourage APPF Member States to consider implementation of measures, as appropriate, including quota systems, family‐friendly parliaments and enhancing support mechanisms that promote the advancement of women to achieve gender balance in parliament, public administration and the judiciary;

4. Recommend APPF Member States and all political parties devote particular attention to abolishing practices, procedures and legislation, including regulations, that restrict or discourage women’s political participation, or perpetuate and condone violence against women in public life;

5. Commit to engaging with men and boys to champion and support the changes and

measures needed for gender equality and the empowerment of women and girls; 6. Call on APPF Member States to implement programmes including social transfers and

pensions to enable women who undertake unpaid work such as childcare, caring for the elderly and people with disabilities, and housework, to enable them to participate fully and equally in political activities and processes as well as the economy;

7. Urge the parliaments of APPF Member States to adopt evidence‐based public policies relating to women’s advancement;

8. Encourage future host parliaments of the Annual Meeting of the APPF to include the Meeting of the Women Parliamentarians as an agenda item; and

9. Encourage APPF Member States to include women in their delegations and to ensure that

gender perspectives are reflected in the work of and resolutions adopted by the APPF Annual Meeting.

1

25th Annual Meeting Asia Pacific Parliamentary Forum

FIRST PLENARY SESSION

POLITICAL & SECURITY MATTERS

Statement on Gender Equality and Empowement of Women and Girls

Hon. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, MP

(Vice Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/Member of Delegation)

Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, To begin with, I would like to say that it is such a privilege to visit Natadola, a city filled with nature in the beautiful island of Fiji, and I deeply thank you for the opportunity you have given me to speak on the 25th annual meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum on the theme of “gender equality and empowerment of women and girls.” As we all aware, that women and girls share half of the world’s total population.. In this redard, providing them greather access to their rights and the empowerment will benefit the other half of population. With the new global development goals 2030 and Sustainable Development Goals (SDGs) addopted by UN Member States on 25 September 2015, issues on gender equality and women’s empowerment has been keenly solidified. I am sure that all of us, as Parliamentarians, look forward to help to materialise the SDGS goals through our ideals in the parliament.

Natadola, Fiji

15-19 January 2017

http://www.unwomen.org/en/what-we-do/post-2015

2

Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, As women and girls make up more than half the world’s population and often in the frontline, they are most vulnerable and more deeply impacted than men and boys1 by poverty, climate change, food insecurity, lack of healthcare, and global economic crises. In a nut shell, their contributions and leadership are pivotal to finding sustainable solution. From the Parliamentary perspective, respectively, women representative in Asia and the Pacific is still lacking of 19.2%, sadly women representative in the Pacific is lower, at 16.4%, lagging below the desired representation of 30%. Overwhelming measures is needed to cope this issue. Therefore, Indonesia believes that more women leadership and representatives are needed at parliamentary level. Women’s participation in parliaments is crucial in striving for their fundamental rights of equality, social justice, human rights, harrasment and democracy. The Indonesian House of Representatives has strong commitment in providing more access and participation to in public sector. We have enected Law 8/2012 mandated each political party to recruit at least 30% female parliamentary candidates to participate in an electoral district, or it will be disqualified. This Law had helped to boost women representation in the parliament.2 Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Indonesia fully appreciate APPF the successfully deliberation of the first-ever Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) Meeting of Women Parliamentarians that was held on 17 January 2016 in Vancouver. The meeting discussed, among others, ensuring women’s participation at all levels in political and public life.3 This is indeed a significant

1 Women and Sustainable Development Goals, UN WOMEN. 2 See Indonesia’s women MPs in Quota Project: http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?CountryCode=ID, accessed Jan 5, 2017 3 APPF Meetings Document: https://conferencesparl.ca/APPF24FPAP/documents/meeting-of-women-parliamentarians/Women_Concept_Notes_EN, accessed Jan 4, 2017

http://www.quotaproject.org/uid/countryview.cfm?CountryCode=ID

https://conferencesparl.ca/APPF24FPAP/documents/meeting-of-women-parliamentarians/Women_Concept_Notes_EN

https://conferencesparl.ca/APPF24FPAP/documents/meeting-of-women-parliamentarians/Women_Concept_Notes_EN

3

proof how our Parliamentary forum can help to make a distinct difference in gender equality and women and girls empowerment. To sum up, Indonesia calls upon APPF Member States to continue their respective efforts in empowering women and enhancing gender equality, especially at leadership and decision making level; again, to accommodate further range of women’s perspectives that are brought to bear in politics and public life. Thank you

25th Annual Meeting

Asia Pacific Parliamentary Forum

1

Natadola, Fiji 15-19 January 2017

SECOND PLENARY SESSION ECONOMIC AND TRADE MATTERS

Statement on

Strengthening Systems of Border Control and Monitoring To Combat Human and Drug Trafficking

Hon. Mr. Yoseph Umar Hadi, MP

(Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/Member of Delegation) Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, To begin with, I would like to express my deepest appreciation and it is such a privilege to visit this beautiful island. I am deeply thankful for the opportunity given me to speak on the 25P

thP annual meeting of Asia Pacific Parliamentary Forum on the theme of “strengthening

systems of border control and monitoring to combat human and drugs trafficking.” The discussion on strengthening borders is timely, particularly in our vast region, where cross-border movement of people and goods is increasing rapidly at unprecedented levels. Although the United Nations Convention against Transnational Organized Crime has been adopted since November 2000, the majority of border accross the regions in the world are still rampat with human and drug trafficking. Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, We are all aware that most cases of drugs smuggling and human trafficking operate around borders. One of the most prominent cases implicating the security situation in Asia Pacific are the of the trans border crossing that will be recruited as foreign terrorist fighters adhering to the Islamic State. Our domestic commitment has been in combating trafficking is pictured throug Law 21 Year 2007 on human trafficking, and Law 35 Year 2009 on drugs. We have also strengthen our capacity through the training of special units to combat transnational organized crime and trafficking, and has successfully prosecuted and convicted individuals for such offences.

25th Annual Meeting


2


Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Our common concern has been accomodated in the Sustainable Development Goals which specifically mention human trafficking in targets o: 5, 8, and 16. This has given us a hope that addressing this grave human rights violation will become a greater priority for countries and citizens around the world. In this context, Indonesia believes that the APPF can play a vital role in strengthening the systems of border control, that in the end can contribute to strengthening the rule of law, security and development in combating human and drug trafficking. The concrete action can be materialized through memoranda of understanding, The commitment shall expressing the wish and will of the parties concerned to cooperate and share information with the aim of reinforcing command and control efforts at the sea, land, and air points, and identifying joint responsibilities and activities to strengthen the control and system of the borders, while stresses the important role of parliaments in this respect. In the long run, we would like to encourage APPF Member States to continue to strengthen their borders, in all of their rules of law and security dimensions, including political and military security, and democracy and human rights, for the betterment of our people and our land. Thank you


1


FIRST PLENNARY SESSION POLITICAL AND SECURITY MATTERS

Statement on

Ensuring Effective Succession Planning Including Education for Leaders of a New Generation

Hon. Mrs. Dwi Aroem Hadiatie, MP

(Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/Member of Delegation)

Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, Thank you for the opportunity given in this first plennary session. We are delighted to share with you our views on ensuring effective succession planning for next generation leaders. As we live in the new world of uncertainty, the token of command has to be handed over in manner of amicably and sustainability. Physicall and mental development should be nurtured and blossomed from one generation to the next generation. As we all knwo that, succession planning is a unique term that usually we find in human resource management and business world. It describes the process of identifying, developing and nurturing the new leaders to replace the old leaders in the future. Today, Asia Pacific is home to more than 750 million young people who are between 15 and 24 years old which represents more than 60 per cent of the world’s youth population. They will be the leaders of tomorrow, yet they need more engagement from the current leaders to support their leadership development. Education is the main element of leadership development process. We highly appreciate APEC leaders recognition on importance of collaboration to improve education in Asia Pacific region through the establishment of APEC Education


2


Strategy. This strategy entails the characteristics of APEC Education Community that provide inclusive and quality education to support sustainable economic growth and social well-being. Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Education play an important role in successful succession planning and management. As a developing country, Indonesia’s education system provide the pathway for every citizen to be a well-functioned human and developed students potential to be a faithful, nobel, healthy, capable, creative and independent also a democratic citizen. Our constitution ensure the rights of the citizens to attend 12-year compulsory education. Our state budget also earmarked allocate 20% of the total budget for education sector. Indonesia’s election Law requisites minimum education requirement for a candidate to be a president, governor, mayor and regent. As Parliamentarians, we have a moral obligation to ensure our future leaders are equipped with the skills and competency that support the succession plan. IPU recommended that political study should be introduced inf formal school curricula. We should follwo suit by promoting a collaborative political education and partnerships for youth. In ensuring the successful handing over the token of succession, the current leaders should transfer their knowledge to the new generations. Parliamentarians, as the current leaders, can start by building a two-way ommunication approach with our youth constituents to share our experiences and expertise on politics can be an inspiration for them. Let us start to work together to ensure our next generation of leaders will succeed the best of what we are doing now. I thank you.


1

Natadola, Fiji

15-19 January 2017

FIRST PLENARY SESSION POLITICAL AND SECURITY MATTERS

Statement on

Peace and Security in the Asia Pacific Region and the International Community

H.E. Dr. Fadli Zon (Vice Speaker of the Indonesian House of Representatives/Head of Delegation)

Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, I am very pleased to be here in this beautiful island of Viti Levu, Fiji. I am mesmerized with the beauty of hibiscus flower, the white sandy beaches and the friendliness of its people. At the outset, I would like to extend my gratitude to the Parliament of Fiji for inviting me here to discuss a number of topics on peace and security, economic and trade as well as regional cooperation. Although being considerably stable in the last few decades, The Asia and the Pacific regions are still prone to conflict, escalation of military might and home to terrorism. The prolonging Korean Peninsula tension over the nuclear weapon program by North Korea, over the stalemate of 6-party negotiation; the territorial disputes over the South China Sea- whereas 6 countries are claimants and the humanitarian crisis in Rakhine state of Myanmar ignited by military troops who tortured the ethnic group of Rohingnya are some of the examples of security challenges within our proximity. Indonesia deeply concerned over North Korea’s nuclear test last September. As a a staunch proponent of nuclear non-proliferation concept, Indonesia would like to call all related parties to seek more concrete solutions to prevent the use of nuclear weapon in the future, including through the six-party talks mechanism. Indonesia also call upon all conflicting parties to deescalate tension in South China Sea and cease to mobilizing military might within the disputed territories. On the Myanmar humanitarian issue, Indonesia welcomes the establishment of an Advisory Commission on Rakhine State organized by the Government of Myanmar and the Kofi Annan Foundation. This advisory commission is tasked to undertake assessments and make recommendations on conflict prevention, humanitarian assistance, rights and reconciliation, institution building and promotion of development of Rakhine State.


2

Natadola, Fiji

15-19 January 2017

As mandated by our Constitution, Indonesia plays a major role in maintaining international peace and security under UN peace keeping missions and to materialize our roadmap of 4.000 peace keepers. We have dispatched 2.591 personnel as of January 2017 participated in Haiti, Democratic Republic of Congo, Sudan, South Sudan, Lebanon, Central African Republic and Mali. Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, If we are to maintain the stability to this region, we need to build trust among countries. Trust defisit would inflict conflict and confrontation. We therefore should build and foster thrust overtime among us. Consistent engagement and mutually open dialogue is way forward to our everlasting peace and stability. Delegates, Ladies and Gentlemen, Over the broader perspective, we should also perceive to the conflicts that happened in the middle east and other parts of the world. Our global communities are still faced with lingering threat to security such as: armed conflicts, terrorism, as well as trans-national organized crime. Civil war over Syria which has killed more than 220.000 Syrian people since 2011 should come to an end when conflicting party engage in open dialog and build trust upon themselves. In Palestine, a road to find peace and international acknowledgement with its recognized 1967 territorial border will depend to the great will of international community including the Asia Pacific. It will be even more difficult as global powers transferred to unpredictable political direction. Indonesia seeks greater role of the UN particularly the UN Security Council (UNSC) to be able to cease arm conflict and tensions. In this regards, Indonesia sees the urgency to reform the UN particularly the Security Council to ensure equal footing among regions. To conclude, I call upon Parliamentarians of the Asia and the Pacific, to play bigger role in to bringing peace and security not only to our region but also to the rest of the world. I Thank you.


1



Statement on

Promoting Sustainable Economic Growth in Asia-Pacific Region

Hon. Mr. Sartono Hutomo, MP (Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/

Member of the Indonesian Delegation)

Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, Our region remains the most dynamic part of global economy with robust economic growth amidst the backdrop of slow recovery of several advance economies and soar global trade. With the economic outlook for 2017 is broadly stable and growth is projected to reach 5 percent, Asia-Pacific is certainly on the right track. However, we should not take this for granted and be relentless in the face of multiple adversities. One of our modest measures, to sustain growth in the middle of global economic volatility, is by enacting 14 economic policy packages which include, among others, tax incentives, deregulation and simplification of investment procedures, deregulation of minimum wages and labour market, and E-commerce. Findings from the Economic and Social Survey of the Asia-Pacific 2016 conducted by UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) highlights that productivity is the key to positive growth in the region in 2017. Among the key factors are higher and targeted fiscal spending, enhanced skills and education, and better infrastructure in order to boost productivity and generate domestic demands through consumption that will sustain regional growth.


2


Excellency, Distinguished Parliamentarians, Ladies and Gentlemen, In the second quarter of 2016, the International Monetary Fund (IMF) has identified that inequality continues to be the major challenge for Asia-Pacific. Equal distribution is believed to be the significant factor that ensure sustainability of growth in the region. To achieve equality, a number of sound economic policies has to be in place. In enhancing the effectiveness of redistributive fiscal policy, Indonesia has introduced special policy and measures including reform in the method of taxpayers report submission and tax amnesty program. The implementation of tax amnesty is legislated since July 2016. Our 2015-2019 Medium-Term Development Plan has indicated an inter-linked strategies of balancing the physical infrastructure building with promotion of human development and welfare distribution. The fiscal flexibility created by tax reform and tax amnesty, as well as additional allocation of government spending from the fuel subsidy cut, is diverted to finance infrastructure development plans and modernization programs. It provides the basis for economic growth leading to a quality employment opportunity. While at the same time, strategies for strengthening social protection system, promoting sustainable livelihoods, and increasing and expanding basic social services are also in place. The Gini Ratio is expected to fall to 0.36 by 2019 from its current coefficient of 0.41 as projected in the Medium-Term Development Plan. Excellency, Distinguished Parliamentarians, Ladies and Gentlemen, To conclude, kindly allow me to highlight that in order to bolster growth and effectively pursue the 2030 Agenda for Sustainable Development, we will need concerted effort to stimulate domestic and regional demand, to enhance productivity and ensure commensurate increases in real wages. This will need to be accompanied by governments’ effort to improve accountability and boost transparency to sustain growth in longer term. I thank you.

25th Annual Meeting


1



Statement on

Poverty alleviation-Championing the SDG’s to achiever the 2030 Agenda

Mr. Bahar Ngitung (Member of the Indonesian Regional Representatives Council)

Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, Thank you for the opportunity you have given to me. I’m really delighted to be here, in beautiful sunny Fiji, among distinguished delegates. Last year, the world has started the journey towards the 2030 Agenda for Sustainable Development, the most ambitious development agenda in human history. As a successor of MDGs, of 17 new Sustainable Development Goals, poverty remains the prolonging setback that remains our greater. The MDGs has made noteable milestone in reducing poverty whereas the proportion of people live in extreme poverty has fallen significantly. Report from UNDP showed that the region’s population living on less than US$1.25 per day fell from 53 percent to 12 percent in 2015 or more than 1,2 billion people have been lifted from extreme poverty. Inspite the achievement, more are needed to be done as still millions of people live in deprivation and hunger. We believe, poverty is still the greatest challenges and it spurs social problems. Poverty is a complex, multidimensional issue that cannot be solved solely tby economic growth. Climate change, security, political instability, economic slowdown greatly contribute to poverty. Improved economic welfare should also raise the human capital as well as environmental sustainability.

25th Annual Meeting


2


Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Allow me to explain briefly about Indonesia’s situation in eradicating poverty. Strong economic growth in Indonesia has helped us to reduce poverty, with the poverty rate falling from 24% in 1999 to 10,8% in 2016P0F

1P. Indonesia has comprehensive programs to poverty

alleviation that spans from social assistance, community empowerment, and sustainable environments. Indonesia believes that quality education, access to healthcare, and people empowerment are the key issues to tackle poverty. We have been increasing budget allocation earmarking for education, providing health assurance for the least fortunate and providing assistance, training, creating job opportunities for the poor in order to make them become independent, and helping our SMEs to expand their products to international market. Looking at Indonesia’s experience, I believe the Parliament plays a crucial role to achieve the SDGs goal, from ratifying the international agreements, translating the SDGs into national laws, providing sufficient budgets, monitoring the implementations and also educating the people. Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Our firm commitment to end extreme poverty by 2030 will not be failed with stern commitment. We need to join the least fortunate, weakest and most marginalised group in our fruit of development. We should not do this alone. We need to work together. Achieving these Goals will take action, not words. I thank you.

1 https://www.bps.go.id/brs/view/id/1229

25th Annual Meeting


1



Statement on

Promoting Food Security in the Asia Pacific Region

Hon. Mrs. Dwi Aroem Hadiatie, MP (Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/


Mr. Chairman, Distinguished Parliamentarians, Ladies and Gentlemen, The World Bank revealed that as many as 50 to 70% income of more than 2 billion are consumed for food. Hence, around 795 million people are undernourished. By 2050, the world population will be estimated to reach 9.3 billion, whereas more than half live in Asia Pacific region. In a nutshell, we need to get together and work harder to feed 9 billion people or increasing 70% of food production. Asia Pacific region had achieved noteable progress on food per se. It has attained the Millennium Development Goals’ hunger target by halving undernourished people in 2015 of 236 million people. Nevertheless, income disparity still looms among sub-regions and countries due to, among others, uneven economic growth, uninclusive economic growth and political instability that thrived in some regions. Our challenge is not only to produce more food from increasingly limited natural resources and rapidly growing population, but also on how to ensure access to food to vulnerable marginalized people, while at the same time addressing various threats such as adverse impact of climate change, rapid urbanization, and global economic down turn. Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Food security and adequate domestic agricultural production play the major role in Indonesia economy. In 2015, agriculture accounted for around 14 percent of our GDP and 40 percent of total employment. Food security in Indonesia has improved significantly since the early 2000s.

25th Annual Meeting


2


To support Food Security programs, Indonesian Parliament enacted Law No. 18/2012 on “Food that sought to ensure food security and food self-reliance by giving priority to the domestic production of staples”. The Agency for Food Security has been actively participated in anticipating food vulnerability and poverty rate through various kind of food security program based on community empowerment, such as: (i) Development of Sustainable Home-yard Food Garden program, (ii) Development of Food Resilience Village, (iii) strengthening of Community Food Distribution Institution, (iv) and Development of Community Food ReservesP0F

1P.

We believe that economic growth is the key success factor to ensure food security, but it has to be inclusive and provide opportunities for improving the livelihoods of the poor, especially in rural areas. The World Bank estimates that almost four-fifths of the world’s poor live in rural areas, though those areas account for less than half of the world’s population. Indonesia believes that enhancing the productivity and incomes of smallholder family farmers while raising rural income sustainability are the keys to progress. With the adoption of the SDGs, governments, including parliamentarians everywhere are obliged to take responsibility to end poverty and hunger, as well as to create the conditions that will ensure both are permanently overcome. Ending hunger and poverty in a sustainable way is politically worthwhile and economically feasible. Inaction is no longer an option. It’s time to work. I Thank you.

1 Beberapa program dari Badan Ketahanan Pangan: KRPL = Kawasan Rumah Pangan Lestari ((Sustainable Home – Yard Food Garden); Demapan = Desa Mandiri Pangan (Food Resilience Village); LDPM = Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Community Food Distribution Institution); LPM = Lumbung Pangan Masyarakat(Community Food Reserves).

25th Annual Meeting


1



Statement on

Role of Social Media in Civic Participation

Hon. Mrs. Desy Ratnasari, MP (Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/


Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, Social media serves as a platform to promote an inclusive civic participation in politics. It enables interactive communication between members of parliament and their constituents. Digital democracy provides a solution for parliamentarians to communicate their policies as well as gathering people’s interests and suggestions for better governance.

In Indonesia, social media has brought more youth into politics. Following the 2014 election, the number of young parliamentarians winning the election reached 16.61. In 2019 election, the number is projected to increase along with the ongoing development of social media. We recognize that social media has a critical role in promoting civic education and engagement. To gain more attention from young voters, it is common for politicians to use social media to communicate and promote their political views. For citizens, they can express their ideas and receive feedback online. Social media and youth have become the game changer in Indonesia’s political landscape. The digital revolution has changed our way of communicating, doing business etc.. It had opened more opportunities through job creation and encouraged the people to be more engaged in public affairs. Civic participation is not merely a political one. Through social media, people can be directly involved and informed on social issues. Helping other people in need, for example, or set a joint social movement for good. However, despite these potentials, we have to recognize also that networking related to organized crimes and terrorists groups had increased rapidly through social media.

25th Annual Meeting


2


Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen,

The freedom of expression granted in democracy passed a leeway for social media misuse. Considering the possibilities, Indonesia adopted the Law on Electronic Information and Transaction (UU ITE) in 2008. Freedom of expression should be practiced responsibly while adhering to cultural and religious norms and values. This law shall prevent conflict of interest and hate speech being taken place on social media. Online interaction should be held properly. Freedom of speech must be applied with respect to other people’s rights. This law also regulates the privileges of a person whose rights are being violated online. Article 26 openly regulates the right to be forgotten.

Investing in social media is an asset for both the politicians and the government. Cooperation from all stakeholders is critical to prevent social media misuse. Parliaments can achieve more targets by utilizing social media as an effective support system to formulate favorable policies in digital era. Thank you.

25th Annual Meeting


1


THIRD PLENARY SESSION REGIONAL COOPERATION

Statement on

Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impact

Dr. Nono Sampono (Member of the Indonesian Regional Representatives Council)

Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, First of all, let me convey my highest appreciation to Fiji for the excellent arrangement of this meeting and hospitality that has been extended since arrived on this beautiful island. Today, the world has marked substantial development in regards to Climate Change. Only a year ago, countries from around the globe convened and agreed upon historical the Paris Agreement. Indonesia welcomes the Paris Agreement as a legally binding, fair, balanced, and effective agreement for all parties. Indonesia believes that strong support from island states greatly influenced the success of Paris Agreement. Moreover, Indonesia warmly welcomes Fiji’s forthcoming Presidency of COP-23. As an archipelagic nation, Indonesia shares many common concerns and interests with Fiji and other members of the Small Islands Developing States (SIDS) and Alliance of Small Island States (AOSIS). Indonesia therefore stands ready to work closely with Fiji, SIDS, AOSIS, and other countries, towards successful holding of COP-23. Effective implementation of the Paris Agreement will depend on, among others, the attainment of pre-2020 targets. Actions to increase ambitions before the year of 2020 will thus lay a solid foundation for the implementation of the Agreement. Therefore, we encourage countries ratify the Doha Amendment to the Kyoto Protocol, and to realize the commitment of US$ 100 billion in climate finance by 2020. We have ratified the Paris Agreement as a reflection of our strong commitment, and submitted our instrument of ratification to the United Nations on October 31, 2016. We have also submitted our NDC on November 6, 2016, through which we voluntarily commit to reducing our greenhouse gas emission up to 29% by 2030, and up to 41% with international support.

25th Annual Meeting


2


Excellencies, Ladies and gentlemen, As Parliamentarians, should not be indifferent to the adverse impact of climate change. In terms of budgeting, we aim to provide green budgeting for adaptation, as well as mitigation program and other environment function which currently stood at 1 percent. We also aim to include green infrastructure indicator into macro-economic framework in the preparation of State budget. On the fiscal side, we aim to optimize our special allocation funds for forestry and environment. In terms of oversight functions, the Indonesian House of Representatives aim to work together to increase social awareness on environmental impact, and to encourage the creation of Indonesia carbon trading and green tax. The related committee on this matter, Committee VII, has already suggested the government to involve community and provide incentives to the people who are committed in efforts to reduce greenhouse gases emission in the meeting with the Indonesian Ministry of Environment. Excellencies, Ladies and gentlemen, The Indonesian House of Representatives believe the issue of climate change in the Asia Pacific region would need further cooperation from us as parliamentarian, especially in terms of financing. While we need to make sure that we put sufficient public funding for climate change mitigation and adaptation activities nationally, we also need to make sure such regional mechanism exist in the future. Indonesia believes that COP-23 should continue the effort of COP-22 to be the “COP of Implementation”. Its main task is to develop the modalities, procedures and guidance for the implementation of the Paris Agreement. Indonesia continues to call upon developed countries to take the lead in terms of emission reduction commitment and the provision of financial assistance, transfer of technology, and capacity building. Thank you.


1



Statement on

To Promote the Conservation and Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems, Oceans, Seas and Marine Resources

Hon. Mr. Yoseph Umar Hadi, MP

(Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/ Member of the Indonesian Delegation)

Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, During the COP 21 in December last year, the climate negotiation has made a historical turning point with the world adopted a universal agreement to keeping the average global temperature under 2 degrees Celsius. What follows after parties signing the agreement are certainly more critical; the action on that agreement. The agreement entails the responsibility for adaptation and mitigation. The responsibility, that is always at the heart of Indonesia’s concern. In addition to energy and water, significant concern has been diverted toward adaptation and mitigation of land-based issues. This is including forests, peatlands, agriculture and biodiversity. Ladies and Gentlemen, Please allow me to convey some information about us. Indonesia has been well-known for the biodiversity and productivity of its tropical rainforest. Indonesia is estimated that Indonesia has the third largest area of tropical rainforest on the planet, with 68% of its landmass - equivalent to 131.3 million ha - covered by forests. To the date, Indonesia has 566 national parks which consist of over 22 million hectares of protected terrestrial areas and 13 and half million hectares of protected marine areas. Therefore, with that massive scale of protected areas, an effective implementation of sustainable forest management is essential.


2


For Indonesia, the biggest challenge for environmental sustainability is irresponsible human activities of land-clearing for agriculture purposes and palm-oil plantation. In order to address that challenge, one significant step has been taken through the issuance of presidential instruction on moratorium of new licenses to convert primary natural forests and peat lands. At international level, Indonesia has sign up to be one of the partner countries for the new Global Peatland Initiative, which will mobilize government, international organizations and academia in a targeted effort to protect peatlands. Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, On top of the forest management, the current Government of Indonesia is prioritizing on conservation and sustainable use of ocean and marine resources. Global maritime nexus, maritime policy is high on the agenda. This involve working on five pillars of reviving our maritime culture, improving management of oceans and fisheries, boosting maritime economy, strengthening maritime diplomacy, and bolstering maritime defense. To improve the management of ocean and fisheries, Indonesia is committed to completely eradicating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing. Under the auspices of the Ministry of Fisheries, some effective measures has taken to secure Indonesia’s oceans from trespassing and poaching activities by foreign fishing vessels. A taskforce to combat illegal fishing as a one-roof enforcement system that consists of five government agencies has been in place. We are also working towards strengthening our national fisheries laws. Certain amendment has been introduced with the purpose to produce a legal regime in harmony with the principles for responsible and sustainable fisheries management and the UN Convention against Transnational Organized Crime. The amended law will serve as legal basis to impose a stringent and effective sanction for fisheries crimes and fisheries-related crimes. Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, Our involvement in regional and multilateral cooperation framework, such as IORA and Coral Triangle Initiative, has made us aware that collaborative partnerships between communities, governments and non-state actors is the key to an effective conservation and


3


sustainable use of natural resources. The economic and security conundrum from multifaceted issues related to land and marine resources in Asia-Pacific is too big a challenge to resolve for a single state. Therefore, on this occasion, kindly allow me to conclude by reiterating our commitment to advance cooperation on sustainable management and conservation of land and marine resources among APPF Member States with a view to pursue sustainable economic growth in the region. I thank you.


1

Natadola, Fiji

15-19 January 2017


Statement on

Cooperation and Practical Approaches that Parliaments and Knowledge Institutions in the Region Can Take For Sustainable Development

Hon. Mrs. Dwi Aroem Hadiatie, MP

(Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/ Member of the Indonesian Delegation)

Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen, Thank you for the opportunity you have given me. As the new era of sustainable development has reached its part of implementation, the theme of today’s APPF annual meeting fits the occasion. Even before, the world has shifted to the era of globalization and vast communication and fast movement of knowledge which is unlimited by time and space; this phenomenon continuously reframing our vision and enrich our understanding of the world. The age of sustainable development which coincides with this era of globalization has then created a new dynamic in our way to learn the interconnection of three dimensions in sustainable development, namely the environment, social and economy in a fast ever changing world. In this era too the demand for knowledge, latest best practices and innovation are required for us to make timely decisions that consider our future generation welfare. Exchange of research and analysis is needed to make a consensus decision that takes into account all stakeholder’s view. Indeed, the process of forming the sustainable development goals in the United Nation through international multi stakeholder consultation process need to be maintained in the whole process.


2

Natadola, Fiji

15-19 January 2017

Excellency, Distinguished parliamentarians, Ladies and gentlemen, In this occasion, allow to me to introduce the Sustainable Development Working Group in the Indonesian House of Representatives. The Sustainable Development Working Group was created under the auspices of the Inter-parliamentary cooperation with the aim to increase cooperation among members of parliament, parliament to parliament, parliament and other stakeholders. Not only the Sustainable Development Working Group has forged partnership between parliament through international forum, we also have conducted technical visit to Hungary and Norway to study the organization activities of National Council for Sustainable Development and other best practices that parliaments around the world had done for sustainable development. On the domestic side, we have also forged partnership with local NGOs and institutions such as the Sustainable Development Solution Network (SDSN Indonesia) and INFID. The partnership was built under the desire to improve our capability to understand the implementation of sustainable development in the grassroots level as well as to create awareness of sustainable development to larger communities. We believe that such multi-stakeholders cooperation that we have built domestically can increase our capacity to make long-term decisions and provide mutual benefit to others. It is our hope to continue these partnership on the long term and we also hope that such initiative may be assisted by information technology in the future. So we can make timely and updated decisions. To end my speech, I would like to urge the APPF member of parliament to create online partnership with institutions located geographically in the Asia-Pacific in order to share latest information and best practices. I thank you


1


THIRD PLENNARY SESSION REGIONAL COOPERATION

Statement on

Developing Regional and Sub-Regional Strategies on Combating Non-Communicable Diseases

Hon. Mr. Sartono Hutomo, MP

(Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/Member of Delegation) Excellency, Dr. Jiko Luveni, Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji, Excellency, Speakers and Vice Speakers of the Member Parliaments of APPF, Distinguished Dignitaries, Ladies and Gentlemen,

Non-communicable diseases (NCDs) has become the leading cause of death globally particularly Asia Pacific countries. In Indonesia alone, 71% of the cause of death are contributed from NDC. WHO studies revealed that Asia Pacific will have the greatest total number of NCD deaths among all global regions by 2020.

NDCs affects not only developing countries but also developed countries. The more prosperous the people, the more they have the tendency of NDC. They hamper the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). Excessive consumption of tobacco, alcohol and unhealthy lifestyle contribute shorter life expectancy. In a wider scale, NCDs reduce labor productivity which affect output at the macroeconomic level.

It is also a worrying situation looking at the number of rising rates for NCDs at younger ages. The rising number of NCDs rate is due to increasing tobacco use and changes in diet, lifestyle, and environmental factors. As a result, people are affected at a younger age with NCDs, impacting the working-age population and increasing the economic burdens posed by these diseases in the region.

We need to act right now. Asia Pacific parliamentarians need to foster development and cooperation in the region and sub-region to combat NCDs. Without real action, non-communicable diseases could have a catastrophic impact on health budgets.


2


Ladies and gentlemen,

Domestically, we undergo an epidemiological transition, with the diseases burden shifting from communicable disease and early life mortality to NCDs. According to estimates from the World Health Organization (WHO), the proportional mortality due to NCDs has increased from 50.7% in 2004 to 71% in 2014. The most prevalent NCDs in Indonesia today are cardiovascular diseases, cancers, chronic respiratory diseases and diabetes.

NCDs would impose a significant burden on Indonesia’s economy mainly in the next two decades. On this note, Indonesian House of Representatives have enacted the Law on Social Security Agencies that became the basis for the universal health coverage system in Indonesia. The prevention of NCDs is also clearly stated in the Health Law No. 36 Year 2009.

Last year, we finally managed to increase budget allocation for health up to 5% of the total state budget as mandated in Health Law. At this point, we are committed to allocate the 5% budget this year by concentrating on the prevention and health promotion activities. This budget will be spread to intensify community-based intervention approach to combat NCDs.

Promoting healthy lifestyle and raising awareness of the risk factors associated with NCDs, such as obesity, lack of exercise and smoking is the most effective way to overcome the fatalities. Our community-based approach has huge potential, because it teaches people how to protect themselves in community, not only in clinic. The community-based intervention has also endorsed by APEC Health Working Group and it has also expanded throughout the region.

We hope that Asia Pacific Parliaments provide full support to implement the community-based intervention to combat NCDs fatalities. We should work hand-in-hand to address this matter regionally in pursuing the best solution for heathier people of Asia and the Pacific.

To conclude, we are eager to see more engagement and collaboration between Asia Pacific parliaments on combating NCDs both in region and sub-region.

Thank you.

25th Annual Meeting


1



Statement on

Disaster Risk Reduction

Hon. Mrs. Desy Ratnasari, MP (Member of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation/


Hon. Mr. Chairman, Distinguished parliamentarians, Ladies and Gentlemen, Asia and the Pacific is the most disaster prone region in the world. In 2015 alone, there were 160 disasters recorded in the Asia-Pacific region, accounting 16,046 lives lost. It is a high priority for the Asia-Pacific states to reduce the impact of disasters on their people. To do so requires comprehensive disaster risk reduction strategies to improve disaster preparedness and response. Considering that fact, we have to work more closely together on disaster risk reduction and make it central to national development strategies. Ladies and gentlemen, Disaster can't be avoided, but there are opportunity for action. Indonesia is highly exposed to natural disasters. Indonesia faces multiple hazards, in particular earthquakes, tsunamis, flooding and volcanic eruptions. Hence, Indonesia continues to take strides to ensure that all elements of disaster risk management are addressed, including DRR, from the national down to the community level. Much progress has been made, but many steps still need to be taken. Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management has assigned the Government to take responsibility in coping with natural disasters including to protect the affected people from the impacts of disasters, to provide post-disaster recovery and to allocate disaster management budget in APBN (State Budget). This budget is for activities ranging from pre-disaster stage (risk-mitigation), during emergency response and post-disaster (rehabilitation and reconstruction).

25th Annual Meeting


2


It is a matter of urgency that we have to build the culture and practice of disaster resilience. However, resilience is currently rarely acknowledged before a disaster takes place, making the payoff for resilience investments challenging for individuals, communities, the private sector, and all levels of government to demonstrate. In building resilience we have to combine physical approaches such as: new technologies, methods, materials, and infrastructure systems; and cultural approaches like the people, management processes, institutional arrangements, and legislation. Both approaches are needed to advance community resilience. Hence, resilience to disasters rests on the premise that all aspects of a community—its physical infrastructure, its socioeconomic health, the health and education of its citizens, and its natural environment—are strong. In addition, we have to increase financial budgeting and investment for DRR at all levels. Financial budgeting is very important in DRR programs and activities, and should be directly coordinated by the government to involve the private sector and other institutions while setting out in clear government policy instruments. Lastly, to establish culture of resilience a full commitment to disaster resilience by all stakeholders such as government, parliament, academia, NGO, and private sector are essential. I thank you

POINT OF INTERVENTION THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF

THE REPUBLIC OF INDONESIA

FINAL PLENARY SESSION Madam President, I am sorry to interrupt. Before we begin our plenary session, I would like to inform you that the Indonesian delegation had already submitted a proposed amendment to the rules of procedure of APPF regarding the points of APPF Woman Parliamentarian Meeting. As our prior decision in this year women parliamentarian meeting, member states called upon the need to convene the meeting of women parliamentarian regularly at the side-lines of/or back to back to the annual APPF meeting. This decision was then endorsed by the meeting of the executive committee on January 15, 2017. The meeting has also agreed to make necessary amendments to the rules of procedure of APPF to accommodate this decision and therefore we would like to put it in the drafting committee.

https://www.lintasparlemen.com/persoalan-perempuan-diperjuangkan-juga-delegasi-parlemen-indonesia-di-forum-appf-fiji/

Home Internasional Persoalan Perempuan Diperjuangkan juga Delegasi Parlemen Indonesia di Forum APPF Fiji • INTERNASIONAL

Persoalan Perempuan Diperjuangkan juga Delegasi Parlemen Indonesia di Forum APPF Fiji By lintasparlemen - Jan 16, 2017

FIJI, Lintasparlemen.com – Peran Perempuan Asia Pasific juga didengungkan

juga oleh delegasi Indonesia dalam Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di

Nadi, Fiji, 15-19 Januari 2017.

Seperti yang disampaikan wartawan TV Parlemen langsung dari Fiji, Co-chair

Woman Parliamentary Asia Pacific asal Indonesia Nurhayati Ali Assegaf mengatakan,

pertemuan Perempuan Parlemen Asia Pasifik sangat mengapresiasi Indonesia karena

telah menempatkan banyak perempuan di posisi penting dalam pengambilan

kebijakan.

https://www.lintasparlemen.com/

https://www.lintasparlemen.com/category/internasional/


https://www.lintasparlemen.com/author/lintasparlemen/

https://www.lintasparlemen.com/wp-content/uploads/IMG-20170116-WA0031.jpg

https://www.lintasparlemen.com/persoalan-perempuan-diperjuangkan-juga-delegasi-parlemen-indonesia-di-forum-appf-fiji/

Selama ini, lanjut Nurhayati yang juga politisi Partai Demokrat ini, Indonesia dinilai

memiliki komitmen tinggi pada kesetaraan gender di semua tingkatan, baik dalam

parlemen maupun eksekutif. Selain itu, Indonesia dinilai sejak awal sangat gigih

mengajak delegasi lain untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan

menyerukan agar menduduki posisi penting di negaranya masing-masing.

“Negara kita Indonesia menunjukkan demokrasi yang sudah maju. Di mana

keterlibatan perempuan di Indonesia sangat diapreaiasi oleh mereka karena peranan

perempuan Indonesia di forum ini sangat luar biasa,” ujar Nurhayati.

“Indonesia juga telah memasukkan draf resolusi tentang keterlibatan perempuan di

semua level pengambil kebijakan di negara masing-masing. Kita juga

mengusahakan supaya woman meeting ini menjadi bagian dari agenda pertemuan

APPF selanjutnya atau masuk agenda resmi rangkaian APPF,” sambungnya.

Sementara Anggota BKSAP dari Fraksi PAN yang ikut serta dalam kegiatan itu Desy

Ratnasari menjelaskan, Indonesia telah memberikan kesempatan yang luas kepada

kaum perempuan seperti kaum perempuan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi,

hukum, sosial, dan politik.

“Di kita di Parlemen Indonesia telah mengalokasikan peningkatan anggaran untuk

menjalankan program peningkatan kemampuan dan capacity building bagi

perempuan agar semakin besar keterlibatannya bahkan bisa menduduki pimpinan

dalam komisi-komisi maupun alat kelengkapan dewan,” jelas Desy. (HMS)

https://www.lintasparlemen.com/ini-6-poin-parlemen-indonesia-akan-perjuangkan-di-forum-appf-fiji/

Home Internasional Ini 6 Poin Parlemen Indonesia akan Perjuangkan di Forum APPF Fiji INTERNASIONAL

Ini 6 Poin Parlemen Indonesia akan Perjuangkan di Forum APPF Fiji By lintasparlemen - Jan 16, 2017

FIJI, Lintasparlemen.com – Delegasi Indonesia dalam Asia Pacific Parliamentary

Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji, 15-19 Januari 2017 telah menyusun sejumlah draf

resolusi yang akan diperjuangkan pada forum tersebut.

Seperti yang disampaikan wartawan TV Parlemen langsung dari Fiji, ada enam draf

yang diusung kali ini. Dari enam besar yang meliputi isu ekonomi, sosial politik,

perdamaian hingga keamanan di negara Asia Pasifik.

“Kita selalu berkomitmen dan berharap hasil-hasil pembicaraan yang kita

kedepankan untuk mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, ekonomi, sosial

maupun budaya itu. Dan kita akan selalu aktif berpartisipasi sejak kita Indonesia

selalu aktif dalam forum tahunan yang diselenggarakan pertama kali sejak tahun

1993 di Jepang,” jelas Ketua Delegasi Indonesia di APPF Fadli Zon.

https://www.lintasparlemen.com/



https://www.lintasparlemen.com/author/lintasparlemen/

https://www.lintasparlemen.com/wp-content/uploads/IMG-20170115-WA0027.jpg

https://www.lintasparlemen.com/ini-6-poin-parlemen-indonesia-akan-perjuangkan-di-forum-appf-fiji/

Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR ini berjanji, Indonesia akan tetap berkomitmen

untuk mendorong peningkatan kerjasama antar negara-negara di Asia Pasifik.

Menurut Fadli, APFF ini adalah forum internasional yang strategis dalam mengambil

keputusan untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan di masing-masing parlemen

negaranya.

“Ada 27 negara anggota APPF. Dari 27 negara itu mereka terwakili miliaran

penduduk di Asia Pasifik oleh parlemen dari negara mereka,” ujar Fadli.

Sementara Anggota BKSAP Yoseph Umar Hadi mengungkapkan enam draf resolusi

yang diusung Indonesia dalam sidang pleno APPF ini. Yakni soal pemerintahan yang

baik bersih dari praktik antikorupsi.

“Sementara kedua terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Ketiga, mendorong konservasi dan penggunaan dengan memperhatikan

keberlanjutan ekosistem bumi, samudera, laut dan sumber daya kelautan,” terang

Umar.

Politisi PDIP ini melanjutkan, adapun draft keempat tentang keamanan makanan di

regional Asia Pasifik. Kelima, yaitu dialog antaragama dan budaya. Dan keenam,

masalah perdamaian dan keamanan.

“Isu terpenting mengenai perdamaian dan keamanan di Asia Pasifik yang

memerlukan kerukunan, perdamaian serta keamanan dunia. Ini isu penting,”

pungkasnya.

Adapun delegasi Indonesia ikut berpartisipasi dalam Forum Parlemen Asia Pasifik,

yakni Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)

DPR Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi, Desy Ratnasari, Dwi Aroem Hadiatie,

Sartono Hutomo, Rahayu Saraswati. (RNY)

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/01/16/ojvhbq365-republik-fiji-komitmen-tak-ikut-campur-isu-papua

Home > News > Internasional Senin , 16 January 2017, 19:28 WIB

Republik Fiji Komitmen tak Ikut Campur Isu Papua Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Angga Indrawan Mas Alamil Huda/Republika

Ketua Delegasi Indonesia di APPF Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, dan Anggota BKSAP berbicara dalam pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum di Nadi, Fiji, Ahad (15/1).

REPUBLIKA.CO.ID, NADI – Republik Kepulauan Fiji berkomitmen tak akan ikut campur dalam isu Papua. Bagi negara yang berada di kawasan Pasifik Selatan ini, persoalan tersebut merupakan urusan kedaulatan sebuah negara yang tak bisa diintervensi negara lain.

Komitmen itu terjadi dalam pertemuan bilateral antara DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan Perdana Menteri Fiji, Josaia Voreqe Bainimarama. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu dilakukan di sela acara Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji.

“Dia (Perdana Menteri Fiji) mengatakan bahwa posisi Fiji dalam persoalan Papua adalah mengakui kedaulatan NKRI,” kata Fadli usai pertemuan, Senin (16/1).

http://www.republika.co.id/

http://www.republika.co.id/kanal/news

http://www.republika.co.id/kanal/news/internasional

http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/01/16/ojvhbq365-republik-fiji-komitmen-tak-ikut-campur-isu-papua

Dalam pertemuan ini, Fadli didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi dan Desy Ratnasari, Dwi Aroem Hadiatie dan Duta Besar Indonesia untuk Fiji, Gary Rachman Makmun Jusuf.

Ketua delegasi Parlemen Indonesia ini mengatakan, Josaia juga berkomitmen tidak akan terpengaruh dengan negara-negara di Pasifik Selatan yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan, kata Fadli, Fiji akan mengajak negara-negara itu agar sepenuhnya mengembalikan persoalan tersebut ke Indonesia.

Beberapa waktu lalu, beberapa negara di kawasan Pasifik terang-terangan mengusik dan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Ada enam negara yang menyerukan kebebasan bagi Papua Barat yakni Kepulauan Pasifik-Vanuatu, Solomon Island, Tonga, Nauru, Marshall Island dan Tuvalu. Mereka secara terang-terangan menyatakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB.

Fadli melanjutkan, Josaia dalam waktu dekat akan bertemu dengan perdana menteri dari negara Solomon Island. Josaia, kata politikus Partai Gerindra ini, meyakini bahwa salah satu isu yang akan dibawa perdana menteri Solomon Island adalah tentang Papua.

Namun, Josaia telah berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, Fiji ingin mengembalikan isu itu kepada pemerintah RI. Pemerintah Fiji, kata Fadli, menginginkan tidak ada campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing negara.

“Jadi sikap dari pemerintah Fiji dalam persoalan Papua ini sangat baik dan mendukung pemerintah kita dan mendukung keutuhan wilayah dan integrasi negara Republik Indonesia. Ini yang saya kira harus kita jaga. Sehingga Fiji juga bisa menjadi komunikator bagi kita di negara-negara pasifik selatan,” ujar dia.

Fadli menambahkan, pertemuan bilateral tersebut juga membicarakan hubungan kedua negara di level legislatif. Indonesia dan Fiji, kata dia, punya banyak kerjasama, salah satunya merancang kesepakatan yang sudah masuk tahap akhir terkait kesepahaman antara DPR RI dengan parlemen Fiji.

Selain itu, juga disepakati kerjasama di bidang ekonomi, kerjasama antarparlemen. “Kemudian isu-isu lain tentu saja saling mendukung di forum-forum internasional, organisasi-organisasi internasional, mereka juga meminta dukungan dari Indonesia,” ujar dia.

http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/18/ojzad5368-parlemen-asia-pasifik-setujui-draf-resolusi-usulan-indonesia

Home > News > Nasional Rabu , 18 Januari 2017, 21:17 WIB

Parlemen Asia Pasifik Setujui Draf Resolusi Usulan Indonesia Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Dwi Murdaningsih Republika/Mas Alamil Huda

Delegasi Indonesia dalam Pertemuan APPF ke-25.

REPUBLIKA.CO.ID, NADI -- Delegasi parlemen Indonesia berhasil meloloskan semua draf resolusi yang diusulkan dalam Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji. Total enam resolusi diterima parlemen negara-negara di Asia Pasifik dari 21 resolusi yang menjadi kesepakatan baru. Perwakilan delegasi parlemen Indonesia, Yoseph Umar Hadi, mengatakan, isu-isu yang dibawa Indonesia sebagai draf resolusi mendapat tanggapan positif dari semua delegasi yang hadir. Terbukti, sebanyak 19 negara yang hadir dari total 27 anggota APPF menyepakati draf resolusi parlemen Indonesia tanpa perdebatan berarti. “Enam usulan dari Indonesia Alhamdulillah diterima dengan baik, ini sebagai sebuah kesepakatan bersama dan menjadi intisari dari resolusi-resolusi yang dihasilkan dari sidang APPF ini,” kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (18/1). Menurutnya, hasil sidang APPF ke-25 di Nadi yang diselenggarakan 15-19 Januari 2017 ini patut disyukuri. Dari 39 draf resolusi yang diusung oleh 19 negara yang hadir, hanya

http://www.republika.co.id/

http://m.republika.co.id/kanal/news

http://m.republika.co.id/kanal/news/nasional

http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/01/18/ojzad5368-parlemen-asia-pasifik-setujui-draf-resolusi-usulan-indonesia

disepakati 21 resolusi. Dan, enam di antaranya adalah usulan dari parlemen Indonesia. Penerimaan draf resolusi dari Indonesia setidaknya membuktikan peran aktif parlemen Indonesia dalam menyikapi isu-isu penting di kawasan Asia Pasifik untuk bisa diselesaikan bersama. Yang lebih penting, kata dia, resolusi tersebut mencerminkan kepentingan nasional terhadap isu-isu yang digulirkan. Politikus PDIP ini mengakui, hasil APPF memang tidak mengikat secara organisasi. Tetapi, lanjut Yoseph, hasilnya bisa dijadikan catatan penting bagi masing-masing negara untuk menindaklanjutinya melalui instansi pemerintah terkait dengan disesuaikan untuk kepentingan Indonesia. Resolusi Indonesia yang disepakati di APPF, pertama adalah terkait masalah pemerintahan yang baik dan praktik antikorupsi. Kedua terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketiga tentang perubahan iklim. Keempat, keamanan makanan di regional Asia Pasifik. Kelima, dialog antaragama dan budaya. Serta yang terakhir yakni pengurangan resiko bencana. Anggota delegasi parlemen lainnya, Rahayu Saraswati, menambahkan, hampir semua draf resolusi yang diajukan Indonesia tak mendapat tentangan yang berarti dari negara lain dalam pembahasan grup sebelum diplenokan. Hal ini berarti isu yang dibawa memang relevan dengan dinamika yang terjadi di negara-negara kawasan Asia Pasifik. Beberapa Delegasi Indonesia yang ikut dalam Forum Parlemen Asia Pasifik di antaranya Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Yoseph Umar Hadi, Dwi Aroem Hadiatie, Rahayu Saraswati, Sartono Hutomo dan Desy Ratnasari. Pertemuan APPF ke-25 yang dibuka pada Senin (16/1) ini bertemakan ‘Kerjasama Parlemen untuk Perdamaian dan Keamanan’. Forum ditutup oleh Ketua Parlemen Fiji, Jiko Luveni, dengan sebelumnya menandatangani hasil APPF dengan semua perwakilan delegasi negara-negara yang hadir. APPF ke-26 tahun 2018 akan diselenggarakan di Vietnam.

Documents

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Jalan … · B. SUSUNAN DELEGASI DPR RI ... 1. Menjalin persahabatan dengan negara-negara anggota APPF dan menganalisa ... Acara pembukaan