DESAIN SURVEY

PENYUSUNAN RENCANA RINCI INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA BARAT

I. Latar Belakang

Salah satu arahan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025 seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah mengurangi kesenjangan antar wilayah yang merupakan perwujudan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah. Untuk itulah dalam Buku I Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menyebutkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan kewilayahan salah satunya akan dituangkan dalam arah pengembangan pulau-pulau besar, pengembangan wilayah laut dan pengembangan kawasan/antar kawasan. Arahan pengembangan kawasan/antar kawasan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah yang dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penataan dan pengelolaan pertanahan.Pengembangan tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur. Hal ini dikarenakan pembangunan suatu wilayah bahkan nasional tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur, seperti sarana transportasi, telekomunikasi, sistem penyediaan tenaga listrik, sistem penyediaan air bersih, irigasi, dan sanitasi. Berbagai studi, seperti yang dilakukan oleh Oraboune (2008), Jerome (2011), Gachassin dan Najman (2012), National Economic Council dan President’s Concil of Economic Advisers of USA (2014), menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi memegang peranan sebagai tulang punggung dalam proses produksi hingga distribusi komoditas ekonomi serta menunjang mobilisasi manusia. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan, telekomunikasi, dan air sangat erat kaitannya terhadap upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan perdagangan, seperti yang dijelaskan oleh Loerincik (2006) danKatz et al (2010). Selain itu, ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti air minum dan sanitasi juga sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa daerah yang memiliki infrastruktur yang baik dan memadai, memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik daripada daerah dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur juga berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi masyarakat, sehingga membuka cakrawala masyarakat. Ketersediaan infrastruktur memungkinkan pertemuan budaya antar masyarakat yang dapat membangun toleransi dan menghilangkan sekat budaya antar masyarakat yang selama ini seringkali menimbulkan friksi dalam masyarakat. Ketersediaan infrastruktur sebagai jaringan yang menyatukan berbagai wilayah secara nasional dan ketersediaan prasarana wilayah pada kawasan-kawasan perbatasan mendukung aspek pertahanan dan keamanan. Di samping itu, dengan ketersediaan infrastruktur kota, maka akan mendukung peran kota sebagai pusat pelayanan jasa distribusi, sebagai penggerak kegiatan ekonomi, dan sebagai sumber kehidupan berbagai kelompok masyarakat. Demikian pula ketersediaan infrastruktur pedesaan, akan mendukung pemasaran produk pertanian dan pemberian nilai tambah produksi masyarakat perdesaan.Sesuai amanat Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur makro akan menjadi perhatian Pemerintah agar dapat mengembangkan jaringan infrastruktur yang terintegrasi di seluruh Kabupaten dan Kota di Tanah Papua termasuk Provinsi Papua Barat, dan diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Barat dalam melakukan kegiatannya. Kebijakan ini jelas menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di Papua Barat merupakan suatu prioritas yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Hal ini juga sesuai dengan upaya pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan pokok dalam Millenium Development Goals (MDGs), khususnya dalam peningkatan pelayanan akses infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi, jalan, serta fasilitas umum dan sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Papua Barat.Pengembangan infrastruktur yang terpadu di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mengatasi persoalan akses ke pasar komoditi atau sumber-sumber ekonomi lain antar kabupaten/kota dalam provinsi, maupun akses ke kawasan-kawasan lain, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, dan membuka peluang pasar yang sebesar-besarnya melalui peningkatan pembangunan infrastruktur. Keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal juga harus menjadi perhatian khusus dalam rencana pengembagan dan pembangunan infrastruktur di Papua Barat. Peran infrastruktur dalam hal pengembangan wilayah serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya sangat penting sebagai bagian dari pembangunan wilayah, namun pengembangan infrastruktur juga menghadapi berbagai kendala mulai dari kebijakan pemerintah, konflik penggunaan lahan, dan sebagainya, namun yang paling sering menjadi kendala alah aspek pembiayaan pembangunan infrastruktur yang sangat mahal, sehingga harus mempertimbangakan nilai keekononomian dari pembangunan infrastruktur tersebut. Karakteristik wilayah Provinsi Papua Barat dan sebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan infrastruktur tidak bernialai ekonomis, sehingga untuk wilayah Papua Barat ini perlu strategi jitu dalam mensiasati pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga dapat mempercepat proses pembangunan wilayah Provinsi Papua Barat, sebagai akibat dari semakin terbukanya aksesibilitas untuk pembangunan Provinsi Papua Barat.Berdasarkan uraian yang telah dijalaskan tersebut, maka Penyusunan Rencana Rinci Infrastruktur Provinsi Papua Barat maenjadi langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pembangunan dan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur. Penyusunan Rencana Rinci Infrastruktur Provinsi Papua Barat ini juga tentunya akan memberikan rencana dan program pembangunan infrastruktur agar pembiayaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat dapat dilaksanakan dengan seoptimal mungkin.

II. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pekerjaan Penyusunan Rencana Rinci Infrastruktur Provinsi Papua Barat ini adalah menyusun Detail Rencana Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua Barat. Detail rencana infrastruktur ini merupakan pedoman/arahan yang lebih rinci untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Terumuskannya program-program prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Papua Barat

2. Terumuskannya wilayah-wilayah terfokus pada Satuan Wilayah Pembangunan di Provinsi Papua Barat.

3. Tersusunnya Detail Rencana pembangunan infrastruktur terpadu pada wilayah-wilayah terfokus.

4. Terumuskannya skenario pembiayaan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur yang optimal di wilayah-wilayah Provinsi Papua Barat.

Dalam kegiatan survey kegiatan ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan berbagai masukan dan data dari stakeholder yang terkait dalam pembangunan infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di tingkat kabupaten/kota dan provinsi di Papua Barat. Adapun sasaran dalam kegiatan survey ini adalah:1. Teridentifikasinya data-data dasar dan statistic penunjang dalam bidang

infrastruktur untuk mengetahui permasalahan dan tantangan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Barat

2. Teridentifikasinya program-program prioritas dalam pengembangunan infrastruktur dengan kewenangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota

3. Teridentifikasinya kebutuhan pengembangan infrastruktur baik untuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat, dari berbagai stakeholder terkait

III. Ruang Lingkup Survey

Secara substansi, ruang lingkup kegiatan survey ini mencakup beberapa hal sebagai berikut:1. Pengumpulan data sekunder

Adapun data-data infrastruktur yang diambil dalam kegiatan survey ini hanya berfokus pada data infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang meliputi data-data dasar infrastruktur, seperti panjang infrastruktur, luasan, cakupan pelayanan; data-data terkait dengan program-program pembangunan infrastruktur dengan tingkat kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang telah dicanangkan; serta kajian-kajian pendukung lainnya. Pada data program-program pembangunan diharapkan mampu mendapatkan data dengan kedalaman data sebagai berikut:a. Nama programb. Program prioritasc. Lokasi pembangunand. Tahun pembangunane. Target pencapaian pembangunan tiap tahunf. Dana pembangunang. Sumber dana pembangunanh. Skema pendanaani. Progres pembangunanj. Kementerian/SKPD lain yang bertanggung jawabk. Peta lokasi pembangunanl. Masterplan program (kalau ada)

Sementara untuk data-data kajian pendukung lainnya menyesuaikan dengan apa yang ada di dinas tersebut. Akan tetapi diharapkan mampu mendapatkan minimal kajian-kajian sebagai berikut:a. Kajian pembangunan infrastruktur wilayahb. Kajian pembangunan infrastruktur alternative (missal pembangkit listrik tenaga

alternative)c. Kajian kelayakan pembangunan infrastruktur

2. Pengumpulan data primerPengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan melihat langsung kondisi lingkungan, hidrologi, dan sosial ekonomi yang ada di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat. Observasi infrastruktur diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi tentang infrastruktur transportasi (jalan, terminal, pelabuhan, dan bandara), listrik (jaringan SUTET, gardu listrik, pembangkit listrik), air bersih (sumber air komunal dan jaringan perpipaan), serta telekomunikasi (BTS). Lembar observasi yang telah disusun tidak menjadi baku, tapi dapat dilakukan improvisasi saat observasi. Begitu pula dengan infrastruktur yang akan diamati, disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.

Sementara wawancara dilakukan secara in depth interview pada kepala-kepala dinas terkait. Dalam wawancara ini telah disediakan pertanyaan dan sasaran yang akan dituju, tapi disarankan untuk melakukan improvisasi sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pemahaman terkait dengan pembangunan infrastruktur menjadi lebih baik. Hal-hal yang tercantum dalam lembar wawancara adalah hal minimal yang harus didapat, sehingga memungkinkan untuk melakukan improvisasi.

IV. Target Capaian Survey

Adapun keluaran yang diharapkan dalam kegiatan survey ini adalah sebagai berikut:1. Data-data dasar dan infromasi penunjang mengenai infrastruktur transportasi, listrik, air

bersih, dan telekomunikasi2. Data-data statistik penunjang analisis3. Data-data dasar dan informasi penunjang mengenai program-program pembangunan

infrastruktur dengan tingkat kewenangan provinsi dan kabupaten/kota4. Data-data dasar dan informasi penunjang mengenai kebutuhan pembangunan

infrastruktur di tingkat provinsi dan kabupaten