9
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER - 31 /PB/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2008 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG Menimbang Menimbang Menetapkan DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.02/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan dan Subsidi pangan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008 telah ditetapkan penambahan alokasi dana subsidi pangan Raskin; b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008 Tentang Tunjangan Beras dalam·Bentuk Natura dan Uang; 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.02/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi pangan Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; MEMUTUSKAN: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2008 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 1 (1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog yang bersifat sementara ditetapkan sebagai berikut: a. Bulan Januari sampai dengan bulan April 2008 sebesar Rp4.900,00 per Kg; -1- I

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER - 31 /PB/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-39/PB/2008 TENTANG TUNJANGAN BERAS DALAM

BENTUK NATURA DAN UANG

Menimbang

Menimbang

Menetapkan

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.02/2008tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor89/PMK.02/2008 tentang Subsidi Biaya Perawatan dan Subsidi panganProgram Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008 telahditetapkan penambahan alokasi dana subsidi pangan Raskin;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi danasebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008 tentang Tunjangan Beras dalamBentuk Natura dan Uang perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaantentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-39/PB/2008 Tentang Tunjangan Beras dalam·Bentuk Naturadan Uang;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.02/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.02/2008tentang Subsidi Biaya Perawatan Beras dan Subsidi pangan ProgramBeras untuk Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2008;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 100/KMK.01/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.01/2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Vertikal Direktorat JenderalPerbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2008 TENTANG TUNJANGANBERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor PER-39/PB/2008 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura danUang diubah sebagai berikut:1. Ketentuan Pasal1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

(1) Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum(Perum) Bulog yang bersifat sementara ditetapkan sebagai berikut:

a. Bulan Januari sampai dengan bulan April 2008 sebesarRp4.900,00 per Kg;

-1-

I

Page 2: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

b. Bulan Mei 2008 sebesar Rp5.000,00 per Kg;

c. Bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2008 sebesarRp5.200,00 per Kg.

(2) Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebesar Rp4.230,00per Kg."

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Tunjangan beras bagi Satuan Ke~a (Satker) dan pensiunan yangtunjangan berasnya dibayarkan dalam bentuk natura agarmencantumkan besaran harga/tunjangan berasnya dalam daftar gajidan daftar pembayaran pensiun dengan harga sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c terhitung mulai bulan Agustus2009.

(2) Tunjangan beras bagi Satker dan pensiunan yang tunjangan berasnyadibayarkan dalam bentuk uang agar tetap mencantumkan besaranharga/tunjangan berasnya dalam daftar gaji dan daftar pembayaranpensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg."

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal3

(1) Pembayaran selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura yangbelum dibayarkan akan diselesaikan oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Divisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog melakukanrekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN) mitra ke~anya atas realisasi penyaluran beras danrealisasi potongan Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) Bulog bulanJanuari 2008 sampai dengan bulan Juli 2009;

b. Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekuranganpembayaran harga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPNdan Kepala Divisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulogbersangkutan dituangkan dalam Daftar Rekapitulasi (formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran la, Lampiran Ib, danLampiran Ic Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);

c. Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatdalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepadaDivisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog setempat untukditeruskan ke Kantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepadaKPPN untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan

u.p. Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31Juli 2009;

d. Perum Bulog menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)kekurangan harga beras kepada Departemen Keuangan c.q.Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan DaftarRekapitulasi (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ila,Lampiran lib, dan Lampiran lie Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini)."

-2-

Page 3: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

Pasalll

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku pada tanggalditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari2008.

-3-

Page 4: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

LAMPIRAN laPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- 31/P8I2009 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-391PB12009 TENTANG TUNJANGAN BERASnAI AM RFNTIIK NATlJRA nAN lJANe;

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH DIVREISUB DIVRE ..: .

Bulan Januari s.d. April 2008

Jumlah Pegawai dan Keluarga yangJumlah Tunjangan BerasJumlahNo.

InstansiBerhak Mendapat Tunjangan Beras

KekuranganKeteranganUrut

Harga Baru

yang BelumIstri/

KuantitasHarga Lama Dibayar (Rp)Pegawai AnakJiwa(Kg)

(Rp)(Rp)Suami

4

56(3+4+5)7 (6) x Kg)8 (7)x4.700,-)9 (7)x4.900,-)10 (9-8)111 2 3

I.

Departemen/Lembaqa

1.2.3.dst.,

II .....

I

1.

2.

:Dst

2009

Kepala KPPt--J ,

Nama dan tanda tanqanNIP

-4-

Kepala Divre/Sub Divre ,

Nama dan tanda tanqan

!

Page 5: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

LAMPIRAN IbPERATURAN DJREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 311PB12009 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-391PB12009 TENTANG TUNJANGAN BERASDALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH DIVRE/SUB DIVRE .

Bulan Mei 2008

No.

Jumlah Pegawai dan Keluarga yangJumlah Tunjangan BerasJumlah

Instansi

Berhak Mendapat Tunjangan BerasKekuranganUrut yang Belum

KeteranganIstril

KuantitasHarga LamaHarga BaruPegawai

AnakJiwa Dibayar (Rp)Suami

(Kg)(Rp)(Rp)

1

2 3456 = (3+4+5)7=(6)x Kg)8=(7)x4. 700,-)9=(7)x 5.000,-)10=(9-8)11

I.

Departemen/Lembaqa

1.2.3.dstII. 1.2'Dst

2009

Kepala KPPi'J ..

Nama dan tanda tanqanNIP

-5-

Kepala Divre/Sub Divre ,

Nama dan tanda tanqan

L

Page 6: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

LAMPIRAN IePERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-31 IPB/2009 TENTANG PERUBAHAN AT ASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-39/PB/2009 TENTANG TUNJANGAN BERASnAI AM RFNTlJK NATlJRA nAN lIANe;

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH DIVREISUB DIVRE .Bulan Juni s.d. Desember 2008

No.

Jumlah Pegawai dan Keluarga yangJumlah Tunjangan BerasJumlah

InstansiBerhak Mendapat Tunjangan Beras

KekuranganUrut yang BelumKeterangan

Istri/KuantitasHarga LamaHarga Baru

PegawaiAnakJiwa Dibayar (Rp)

Suami(Kg)(Rp)(Rp)

1

2 3456 = (3+4+5)7=(6) x Kg)8=(7)x4. 700,·)9=(7)x5.200,-)10=(9-8)11

I.

Departemen/Lembaqa

.1.

2.3.dstII.

...... :1.

2.Dst

2009

Kepala KPPN ,

Nama dan tanda tanqanNIP

-6-

Kepala Divre/Sub Divre ,

Nama dan tanda tanqan

-6

Page 7: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

LAMPIRAN Iia

PERATURAN DLREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- ;>1/PBl2009 TENTANG PERU BAHAN ATASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-39/PBl2009 TENTANG TUNJANGAN BERASnAI AM RFNTIJK NATIJRA nAN IJANe;

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH PERUM BULOG

Bulan Januari s.d. April 2008

No.

Jumlah Pegawai dan Keluarga yang BerhakJumlah Tunjangan Beras

Jumlah

Urut

KPPNMendapat Tunjangan Beras Kekurangan

KeteranganIstril

Harga LamaHarga Baruyang Belum

PegawaiSuami

AnakJiwaKuantitas

(Rp)(Rp)

Dibayar (Rp)

1

2 3456= (3+4+5)7=(6) xKg)8=(7)x4.700,-)9=(7)x4. 900,-)10=(9-8)11

I.

Divre/Sub Divre1.2.3..

dst .

II ..........

1.2.3.Dst

............. , 2009

Perum BulogDireksi,

Nama dan tanda tanqan

-7- J

Page 8: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

LAMPIRAN libPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-31 IPB/2009 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-39/PB/2009 TENTANG TUNJANGAN BERASnAI AM RFNTlIK NATlJRA nAN (lANe;

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH PERUM BULOG·

Bulan: Mei 2008

No.

Jumlah Pegawai dan Keluarga yang BerhakJumlah Tunjangan Beras

Jumlah

Urut

KPPNMendapat Tunjangan Beras Kekurangan

Keteranganyang BelumPegawai

IstrilAnak

JiwaKuantitasHarga LamaHarga Baru

Dibayar (Rp)Suami (Rp)(Rp)1

2 3456= (3+4+5)7=(6) xKg)8=(7)x4.700,-)9=(7)x5.000,-)10-(9-8)11I.

Divre/Sub Divre1.2.3.dst.II.

.......1.2.3.Dst

................. 2009

Perum BulogDireksi,

Nama dan tanda tanaan

-8- J

Page 9: DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · 2013. 11. 15. · pensiun sebesar Rp4.230,00 per Kg." 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal3 (1) Pembayaran

LAMPIRAN lie

PERATURAN D~EKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER- )1'PB/2009 TENTANG PERUBAHAN ATASPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-39/PB/2009 TENTANG TUNJANGAN BERASnAI AM RFNTlIK NATlIRA nAN IIANe;

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH PERUM BULOG

Bulan Juni s.d. Desember 2008

No.

Jumlah pegawai dan Keluarga yang BerhakJumlah Tunjangan Beras

Jumlah

Urut

KPPNMendapat Tunjangan Beras Kekurangan

KeteranganIstri/

Harga LamaHarga Baruyang Belum

Pegawai

AnakJiwaKuantitas Dibayar (Rp)Suami

(Rp)(Rp)--12 3456= (3+4+5)7=(6) xKg)8=(7)x4.700,-)9=(7)x5.200,-)10=(9-8)11

I.Divre/Sub Divre

1.2.3.dst.II.........1.

2.3.Dst

........... 2009

Perum BulogDireksi,

Nama dan tanda tanqan

-9- j!