KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

PENSIUN DAN MANFAAT PASCA PENSIUN LAINNYA

Disusun oleh:

Muhammad Andri (24)

Harapon Angun Kasogi (14)

Tangerang, 2012

Bab 13

Pensiun dan Manfaat Pasca

Pensiun Lainnya

Dua jenis rencana pensiun yang paling sering digunakan:

1. Rencana kontribusi pasti (defined contribution plans): menentukan jumlah tetap untuk seterusnya yang harus dibayar oleh pemberi kerja setiap periodenya. Contoh, rencana tersebut mengharuskan pemberi kerja untuk berkontribusi sebesar 8 persen dari gaji pegawai untuk setiap tahunnya.

Tidak memuat perjanjian terkait manfaat keseluruhan yang akan dibayarkan. Manfaat pensiun yang diterima ditentukan berdasarkan hasil yang diterima dari investasi dana pensiun selama periode investasi.

2. Rencana manfaat pasti (defined benefit plans): jumlah manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada penerimanya di masa mendatang ditetapkan dalam perjanjiannya. Contoh, rencana pensiun dalam perusahaan menetapkan bahwa pegawai yang memasuki masa pensiun pada usia 65 tahun akan menerima 2% dari rata-rata penghasilan tertinggi selama lima tahun terakhir untuk setiap masa kerjanya. Pegawai yang bekerja pada perusahaan selama 30 tahun akan menerima pensiun untuk seluruh masa kerjanya setara dengan 60% dari rata-rata penghasilan tertingginya selama lima tahun terakhir.

Perusahaan yang menggunakan rencana manfaat pensiun pasti harus memberikan pendanaan yang cukup kepada agen dana pensiunnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran manfaat pensiun pada masa yang akan datang.

Akuntansi untuk rencana pensiun kontribusi pasti relatif mudah dipahami. Karena resiko untuk masa mendatang ditanggung oleh pekerja, maka pengeluaran kas pemberi kerja hanya pembayaran tahunan kepada dana pensiun. laporan laba rugi pemberi kerja harus mengungkapkan keberadaan rencana pensiun, kelompok kerja yang tercakup, dasar penentuan kontribusi kepada dana pensiun, dan permasalahan penting lainnya yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan dari periode ke periode (seperti amandemen yang meningkatkan persentase kontribusi tahunan).

Page 1 of 20

Dana PensiunPekerja SekatrangPensiunanPemberi Kerja

Jasa-jasa

Upah dan gaji

iuran

Imbalan

Di lain pihak, sisi akuntansi untuk rencana pensiun manfaat pasti terlihat jauh lebih rumit. Dalam rencana pensiun ini, manfaat pensiun yang akan diterima di masa yang akan datang dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang tidak pasti seperti perputaran, tingkat kematian, masa kerja pegawai, tingkat kompensasi, dan laba yang dicadangkan dalam aktiva dana pensiun. Dalam rencana manfaat pasti, resiko dibebankan kepada pemberi kerja karena mereka harus memberikan kontribusi yang cukup besar untuk memenuhi manfaat pensiun yang telah dijanjikan. Sebagai akibatnya, jumlah beban periode manfaat pensiun yang dikeluarkan tidak akan sama dengan kontribusi yang dibayarkan untuk rencana pensiun tersebut.

Manfaat Pasti : Karena manfaat pensiun masa mendatang dipengaruhi variabel yang tidak pasti, para pemberi kerja menggunakan jasa aktuaris untuk membantu menentukan jumlah kontribusi berkala yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masa mendatang. Aktuaria mempertimbangkan manfaat masa mendatang yang dijanjikan dan karakteristik dari kelompok pekerja (seperti usia dan jenis kelamin). Mereka membuat asumsi mengenai faktor-faktor berikut, seperti perputaran pegawai, tingkat gaji di masa mendatang, dan tingkat keuntungan pada dana yang diinvestasikan, dan menilai present value dari manfaat yang diharapkan akan diterima di masa mendatang. Pemberi kerja kemudian menentukan pola pendanaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban di masa mendatang.

Manfaat Pasti Metode pendanaan aktuarial pemberi kerja, kategori:

1. Pendekatan Biaya

mengestimasikan total manfaat pensiun yang akan dibayarkan di masa mendatang dan kemudian menentukan pembayaran tahunan yang sama yang akan dibutuhkan untuk mendanai manfaat pensiun tersebut. Atas pembayaran tahunan yang dibutuhkan dilakukan penyesuaian jumlah bunga yang diasumsikan diperoleh dari dana yang dikontribusikan kepada rencana pensiun.

2. Pendekatan Manfaat (disebut juga metode proyeksi unit kredit)

menentukan jumlah dari manfaat pensiun yang diperoleh masa kerja pegawai dan kemudian mengestimasikan present value dari manfaat tersebut. Dua (2) metode pendekatan manfaat:

a. Pendekatan akumulasi manfaat

Biaya dan kewajiban pensiun didasarkan pada tingkat gaji. Kewajiban manfaat pensiun diistilahkan sebagai obligasi akumulasi manfaat.

b. Pendekatan manfaat/tahun masa kerja

Biaya dan kewajiban pensiun didasarkan pada estimasi pembayaran akhir pada saat pensiun pegawai. Kewajiban yang dihitung diistilahkan sebagai obligasi proyeksi manfaat.

Sudut Pandang Sejarah

Mengingat fakta bahwa: banyak rencana pensiun baru memberi pegawai kredit untuk masa kerja sebelum penerapan rencana pensiun. Titik permasalahannya pada perlakuan yang paling sesuai untuk biaya yang terkait dengan jasa di masa lalu ini.

Dalam Accounting Research Bulletin No.47 “akuntansi untuk biaya dari rencana pensiun” komite prosedur akuntansi menunjukan kecenderungan bahwa biaya yang didasarkan pada jasa sekarang dan masa mendatang akan diakrual secara sistematis selama

Page 2 of 20

periode yang diharapkan dari masa kerja aktif pegawai yang tercakup dan biaya yang didasarkan pada masa kerja masa lalu akan dibebankan selama periode yang memungkinkan. Alokasi biaya dari masa kerja lampau dibuat dalam dasar yang sistematis dan rasional dan tidak menyebabkan distorsi pada hasil operasi pada suatu tahun.

Selanjutnya, APB telah melakukan observasi bahwa walaupun ARB No. 47, akuntansi untuk biaya rencana pensiun tidak konsisten, baik di antara perusahaan dan perusahaan tunggal, kadang biaya yang dibebankan pada operasional sama dengan jumlah yang disetor ke dalam dana selama tahun yang bersangkutan, di lain waktu tidak ada pendanaan aktual yang dilakukan, terlebih lagi, amortisasi dari biaya jasa masa lalu berkisar di atas empat puluh tahun.

Ketidakkonsistenan akuntansi dan tumbuhnya kebutuhan akan biaya rencana pensiun mendorong APB untuk mengotorisasi Accounting Research Study, pembelajaran ini dipublikasikan pada tahun 1965 dan setelah dilakukan pengujian atas rekomendasi tersebut, APB menerbitkan Opini No.8, “Accounting for the Cost of Pension Plans.” pada tahun 1966. karena kesimpulan dari APB secara umum sama dengan research study tersebut, kita di sini hanya mereview opini APB.

APB Opinión No.8

APB Opinión No.8 mengidentifikasikan permasalahan dasar terkait akuntansi untuk biaya manfaat pensiun yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengukur jumlah total dari biaya-biaya yang terkait dengan rencana pensiun, 2. Mengalokasikan total biaya pensiun ke dalam periode akuntansi yang sesuai dengan

rencana pensiun,3. Menyediakan kas untuk mendanai rencana pensiun,4. Mengungkapkan berbagai aspek yang signifikan dari rencana pensiun pada laporan

keuangan.

Kesimpulan APB yang memperhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut didasarkan pada asumsi:

1. Dewan percaya bahwa sebagian besar perusahaan akan melanjutkan manfaat yang dapat diperoleh dalam rencana pensiun walaupun rencana pensiun tidak didanai penuh setiap tahunnya. Oleh karena itu , biaya manfaat pensiun harus diakui tahunan baik rencana pensiun tersebut didanai benar-benar ataupun tidak.

2. Dewan mengadopsi cara pandang bahwa biaya dari seluruh jasa masa lalu harus dibebankan bersamaan dengan pendapatannya setelah adopsi atau amandemen dari rencana dan tidak ada bagian dari biaya tersebut yang harus dibebankan langsung ke laba ditahan.

Berbagai permasalahan dan istilah yang dibahas di dalam APB no. 8:

1. Biaya Normal

Biaya normal adalah cadangan beban saat ini dari biaya pensiun. Biaya ini merupakan jumlah yang harus dibebankan setiap tahun berdasarkan jumlah karyawan dan metode biaya aktuaria digunakan.

2. Biaya Jasa Masa Lampau

Page 3 of 20

Ketika rencana pensiun diterapkan, karyawan biasanya diberikan angka kredit untuk jasa tahun-tahun sebelumnya. Manfaat ini dinamakan sebagai biaya jasa masa lampau dan harus dibebankan pada periode saat ini dan masa yang akan datang. Biaya jasa masa lampau dihitung dengan menentukan nilai sekarang dari jumlah manfaat masa yang akan datang yang terutang kepada sejumlah karyawan.

Sebelum diterbitkannya opini APB no.8, banyak perusahaan membebankan biaya jasa masa lampau pada retained earnings sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Kebijakan ini didasarkan pada teori bahwa manfaat jasa karyawan telah diperoleh pada periode sebelumnya.

3. Biaya Jasa Periode Sebelumnya

Biaya jasa periode sebelumnya merupakan biaya pensiun yang dihitung untuk beberapa tahun sebelum tanggal penilaian aktuaria. biaya jasa muncul sebagai dampak dari amandemen perjanjian pensiun atau perubahan pada asumsi aktuaria dari rencana pensiun. Ketika perjanjian pensiun diamandemen atau asumsi dasar mengalami perubahan, rekalkulasi manfaat masa depan yang terutang pada sejumlah karyawan menjadi hal yang penting. Perhitungan ini serupa dengan penentuan biaya jasa masa lampau.

4. Laba Rugi Aktuaria

Biaya pensiun untuk suatu periode didasarkan pada beberapa asumsi. Asumsi ini seringkali tidak sama dengan hasil aktualnya. Oleh karena itu perlu dibuat penyesuaian periodik sehingga nilai aktual dapat dikenali pada jumlah beban pensiun yang tercatat. Berdasarkan opini APB no.8, beban pensiun periodik termasuk di dalamnya biaya normal dan amortisasi biaya jasa masa lampau dan periode sebelumnya. Biaya ini dihitung berdasarkan asumsi aktuaria. Jika pada periode berikutnya, aktuaris melakukan revisi atas asumsinya berdasarkan informasi terbaru maka penyesuaian periodik akan diperlukan. Opini APB No.8 mengistilahkan perbedaan antara asumsi aktuaria dengan perubahan asumsi pada periode berikutnya berdasarkan kejadian aktual sebagai laba dan rugi aktuaria.

Metode pengakuan laba/rugi aktuaria Jumlah laba atau rugi aktuaria akan diakui selama periode berjalan dan periode masa mendatang dengan menggunakan satu dari dua metode yang dapat diterima:

1. Spreading. Laba dan rugi aktuaria bersih diterapkan pada biaya sekarang dan biaya masa yang akan datang melalui penyesuaian baik terhadap biaya normal ataupun biaya jasa masa lalu untuk setiap tahun;

2. Averaging. Rata-rata dari jumlah laba dan rugi aktuaria tahunan yang dibebankan pada tahun sebelumnya dan ekspektasi laba dan rugi aktuaria masa yang akan datang diterapkan pada biaya normal.

Metode Akuntansi Dasar

Sebelum APB No.8 diterbitkan, dewan tidak dapat sepenuhnya setuju mengenai ukuran yang paling tepat untuk biaya yang dimasukan pada setiap periodenya. Sehingga diputuskan bahwa biaya tahunan harus diukur dengan metode biaya aktuaria

Page 4 of 20

yang diterapkan secara konsekuen, yang menghasilkan jumlah tertentu antara maksimum dan minimum. (pada konteks ini, metode aktuaria yang dapat diterima harus rasional dan sistematis serta harus diterapkan secara konsisten sehingga biayanya stabil dari tahun ke tahunnya).

Jumlah minimum cadangan tahunan untuk biaya pensiun tidak boleh lebih kecil dari jumlah total:

1. Biaya normal (biaya terkait dengan tahun setelah tanggal penerapan atau amandemen dari rencana pensiun).

2. Jumlah yang setara dengan bunga pada biaya jasa masa lalu atau sebelumnya yang tidak didanai.

3. Cadangan untuk vested benefit (manfaat yang bukan kontinjensi dalam keberlanjutan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada perusahaan).

Pencadangan tahunan maksimum untuk biaya pensiun tidak akan melebihi jumlah dari:

1. Biaya normal.

2. Sepuluh persen dari biaya jasa masa lalu (sampai teramortisasi secara penuh).

3. Sepuluh persen dari jumlah dari suatu peningkatan atau penurunan pada biaya jasa tahun sebelumnya yang muncul dari amandemen dari rencana pensiun (sampai teramortisasi secara penuh).

4. Setara bunga pada selisih antara biaya pensiun dan jumlah yang didanai.

Ketidaksetujuan dewan seputar permasalahan dua sudut pandang yang berbeda terkait sifat dari biaya pensiun. Sudut pandang tersebut:

1. Sudut pandang yang menyatakan bahwa pensiun berarti mendorong efisiensi dengan :

a. Menyediakan pemberhentian secara sistematis pegawai yang sudah tua.

b. Memenuhi ekspektasi kewajiban sosial perusahaan.

Berdasar hal tersebut biaya pensiun lebih terkait dengan rencana pensiun itu sendiri daripada sejumlah karyawan tertentu.

2. Sudut pandang yang menyatakan bahwa pensiun merupakan bentuk manfaat tambahan kepada sejumlah karyawan, sehingga jumlah beban pensiun pada suatu periode terkait dengan sejumlah karyawan tertentu. Pensiun menggambarkan pembayaran selama penghapusan gaji tangguhan yang diperoleh setiap tahun dari pekerjaan, dan jumlah beban pensiun ditetapkan dengan menentukan ekspektasi manfaat yang akan terutang kepada karyawan tertentu pada masa yang akan datang

Kedua cara pandang ini menyatakan bahwa beban pensiun tahunan termasuk di dalamnya biaya normal. Walaupun hanya cara pandang kedua yang memasukan biaya jasa masa lampau dan periode sebelumnya dalam penentuan biaya pensiun tahunan.

Page 5 of 20

Persyaratan cadangan maksimum dan minimum tertentu, opini APB No.8 mempersempit rentang praktek yang sebelumnya telah digunakan dalam menentukan cadangan tahunan dari biaya pensiun. Namun harus dicatat bahwa cadangan maksimum dan minimum ini ditentukan dengan cara yang tidak sistematis, sehingga justifikasi teoritis yang mereka gunakan merupakan ketidakseragaman yang lebih tinggi. Sebagai tambahan dewan memutuskan bahwa hanya perbedaan antara jumlah yang dibebankan dengan pendapatan dan jumlah pendanaan harus ditunjukan pada neraca sebagai beban terutang atau biaya pensiun dibayar dimuka. Biaya jasa masa lampau dan periode sebelumnya yang belum teramortisasi dan tidak didanai tidak dipertimbangkan sebagai kewajiban menurut dewan standar dan tidak diminta untuk diungkapkan pada neraca. Keputusan ini menyebabkan sebuah kontroversi yang besar dan dihasilkan dari debat antara para akuntan mengenai jumlah biaya pensiun masa yang akan datang yang memadai yang akan diungkapkan di dalam laporan keuangan.

3. Permasalahan Kewajiban Pensiun

Pada tahun 1981, FASB menggagas sebuah perubahan yang signifikan dalam metode untuk akuntansi untuk biaya pensiun. Dewan memperhitungkan beberapa alasan untuk gagasan tersebut perubahan tersebut.

1. jumlah rencana pensiun telah meningkat secara drastis sejak penerbitan opini APB No.8 pada tahun 1966.

2. Dewan beranggapan bahwa informasi pensiun tidak mencukupi.

3. fleksibilitas dari metode aktuaria yang diijinkan dihasilkan pada kondisi kurangnya daya banding antara entitas pelaporan perusahaan, berdasarkan sebagian pengguna laporan keuangan.

Permasalahan dasar yang dimasukan ke dalam proposal FASB yang berjudul ”Preleminary View” adalah:

1. Selama periode apa biaya pensiun seharusnya diakui? Pada tahun 1981, biaya pensiun dapat diakui selama tiga puluh samapi empat puluh tahun, yang secara umum lebih panjang daripada tenaga kerja yang diharapkan tetap bekerja;

2. Bagaimana seharusnya biaya pensiun disebarkan atau dialokasikan ke dalam periode individua? Pertanyaan dasar adalah apakah paktek memilih diantara berbagai metode biaya dan pendanaan yang diijinkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan;

3. Haruskah informasi tentang status pensiun dimasukan dalam laporan perubahan posisi keuangan? Pertanyaan ini merupakan yang paling kontroversial dari permasalahan yang dipertimbangkan.

Pengungkapan ini terdiri dari tiga komponen berikut ini : Kewajiban manfaat pensiun dikurangi aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun ditambah atau dikurangi penyisihan untuk pengukuran penilaian. Penghitungan biaya pensiun ini sama dengan cara pandang bahwa beban pensiun harus diakui pada periode dimana karyawan menyerahkan jasanya. Cara pandang ini konsisten dengan prinsip penandingan.

Page 6 of 20

Satuan tugas AICPA untuk rencana pensiun dan biaya pensiun menentang pernyataan dalam ”Preleminary View”, dengan mengungkapkan pandangan dalam beberapa area umum:

1. Jumlah yang dimasukan tidak memenuhi definisi dari asset atau kewajiban berdasar SFAC No.3 (sekarang SFAC no.6).

2. Perjanjian pensiun esensinya merupakan kontrak yang mana berdasarkan GAAP yang ada diakuntansikan hanya dalam cakupan jasa yang telah dilakukan.

3. Terlalu banyak subjektivitas yang dilibatkan dalam penentuan jumlah dari kewajiban pensiun bersih - yang mana, jumlahnya terlalu kecil untuk dilaporkan dalam laporan keuangan dasar.

4. FASB tidak memperagakan kebutuhan untuk mengamandemen secara luas opini APB No.8.

Walaupun terdapat pertentangan tersebut, FASB tetap teguh dengan tekadnya untuk merubah metode akuntansi pensiun sebelumnya. Dengan berdasarkan metode yang diusung dalam ”Preleminary View”.

Dengan perubahan metode ini, mengakibatkan:

1. Adanya perkiraan pertumbuhan gaji untuk rencana pensiun yang mana didefinisikan dari segi istilah sebagai gaji pegawai pada masa mendatang.

2. Apabila aktiva rencana pensiun melebihi obligasi manfaat, perusahaan akan melaporkan aktiva pensiun bersih pada neracanya.

3. Komponen ketiga dari kewajiban pensiun bersih adalah penyisihan untuk pengukuran penilaian. Komponen ini ditujukan untuk mengurangi pergerakan dari kewajiban pensiun bersih yang terkait dengan perkiraan berbagai kejadian, seperti perubahan obligasi manfaat pensiun pada masa yang akan datang dan aktiva rencana pensiun, realisasi laba dan rugi atau perubahan dalam asumsi aktuaria.

Berdasarkan ”Preleminary View” jumlah beban pensiun tahunan yang akan diakui oleh pemberi kerja merupakan jumlah dari :

1. Peningkatan pada obligasi manfaat pensiun yang dapat dikaitkan kepada jasa pegawai selama periode yang bersangkutan (secara konsep serupa dengan biaya normal).

2. Peningkatan pada obligasi manfaat pensiun yang dapat dikaitkan kepada bunga yang terutang dari obligasi (hasil dari fakta bahwa obligasi merupakan diskonto nilai sekarang dari estimasi pembayaran di masa mendatang).

3. Peningkatan pada aktiva rencana pensiun yang dihasilkan dari pendapatan pada aktiva pada tarif yang disumsikan (mengurangi beban pensiun periodik).

4. Amortisasi dari penyisihan pengukuran penilaian, yang dapat berupa peningkatan atau penurunan beban pensiun. Laba atau rugi aktuaria akan termasuk dalam pengukuran dari penyisihan penilaian.

SFAS No.87

Page 7 of 20

Setelah merundingkan permasalahan dalam ” Preleminary View” selama beberapa tahun, FASB mencapai konsensus pada tahun 1985 dan menerbitkan SFAS No.87, ”Akuntansi Pemberi Kerja untuk Pensiun”, penerbitan ini merupakan produk dari kompromi dan dihasilkan pada beberapa perbedaan dari posisi asal FASB yang diungkapkan dalam ”Pandangan Pendahuluan”. SFAS .87 mempertahankan bahwa informasi pensiun harus disiapkan dalam basis akrual memegang teguh tiga aspek mendasar dari akuntansi pensiun masa mendatang :

1. Menunda pengakuan beberapa kejadian

Penundaan pengakuan dilakukan untuk pengakuan yang sistematis dari perubahan dalam obligasi pensiun (seperti amandemen rencana pensiun). Dan juga dihasilkan dalam perubahan nilai dari aktiva yang disandingkan dengan obligasi tersebut.

2. Melaporkan biaya bersih

Biaya bersih dihasilkan dalam pelaporan sebagai jumlah tunggal pengakuan akibat dari kejadian yang mempengaruhi rencana pensiun. Tiga item yang dikumpulkan untuk menghasilkan jumlah ini : (1) biaya tahunan dari manfaat yang dijanjikan, (2) biaya bunga yang dihasilkan dari pembayaran yang ditangguhkan dari manfaat tersebut dan (3) hasil investasi dari aktiva pensiun.

3. mengoffset aktiva dan kewajiban.

Offset berarti bahwa nilai dari aktiva yang dikontribusikan ke dalam rencana pensiun dan kewajiban yang diakui sebagai biaya pensiun pada periode sebelumnya diungkapkan sebagai jumlah tunggal bersih dalam laporan keuangan pemberi kerja.

SFAS No.87 meminta tiga perubahan pada akuntansi pensiun sebelumnya :

1. Metode yang terstandarisasi dari pengukuran biaya pensiun bersih. Dewan menunjukan bahwa mewajibkan seluruh perusahaan dengan rencana manfaat pasti untuk mengukur biaya pensiun periode bersih, menggunakan pertimbangan formula rencana pensiun dan periode jasa, akan memperbaiki daya banding dan tingkat dapat dipahami.

2. Pengakuan segera dari kewajiban pensiun ketika akumulasi obligasi manfaat melebihi nilai wajar dari aktiva pensiun. Akumulasi obligasi manfaat dihitung dengan menggunakan tingkat gaji saat ini, karena tingkat gaji secara umum meningkat, jumlah dari akumulasi obligasi manfaat menggambarkan timgkat konservatif untuk obligasi saat ini untuk manfaat masa yang akan datang yang telah diperoleh karyawan.

3. Memperluas pengungkapan yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap dan akurat daripada yang dapat dengan praktis dimasukan ke dalam laporan keuangan saat ini.

Biaya Pensiun

Berdasarkan provisi dari SFAS No.87, komponen dari biaya pensiun bersih menggambarkan aspek yang berbeda dari manfaat yang diperoleh karyawan dan metode keuangan yang digunakan oleh pemberi kerja. Komponen yang dimasukkan ke dalam biaya pensiun bersih:

1. Biaya jasa

Page 8 of 20

Merupakan nilai aktuarial sekarang dari manfaat yang terkait dengan formula jasa karyawan pada periode tersebut.

2. Biaya bunga

Merupakan kenaikan dalam proyeksi manfaat obligasi selama waktu yang telah ditentukan.

3. Hasil dari aktiva rencana pensiun

Merupakan perbedaan antara nilai wajar dari aktiva ini pada awal periode dan akhir periode, dengan penyesuaian untuk kontribusi, manfaat, dan pembayaran.

4. Amortisasi dari biaya jasa periode sebelumnya yang belum diakui

Merupakan total biaya dari manfaat retroaktif pada tanggal rencana pensiun disetujui atau diamandemen.

5. Amortisasi dari laba dan rugi

Termasuk keuntungan dan kerugian aktuarial atau keuntungan dan kerugian pengalaman. Keuntungan dan kerugian aktuarial terjadi ketika perubahan asumsi aktuaria, mengakibatkan perubahan dalam proyeksi kewajiban manfaat pensiun, sebagai contoh jika aktuaria meningkatkan suku bunga diskonto, proyeksi kewajiban manfaat pensiun awal akan berkurang, ini berarti bahwa pengakuan beban untuk bunga periode sebelumnya, biaya jasa, dan biaya jasa periode sebelumnya mengalami overstated.

6. Amortisasi dari obligasi bersih yang belum diakui atau aktiva bersih yang belum diakui pada tanggal penerapan awal SFAS No.87 (jumlah transisi)

SFAS No.87 mengharuskan perubahan yang signifikan dalam akuntansi dana pensiun dari apa yang sebelumnya disyaratkan dalam opini APB No.8, hasilnya FASB memutuskan memberikan masa transisi yang relatif lama.

Provisi SFAS No.87 mensyaratkan perusahaan pada tanggal provisi pada pernyataan ini pertama kali diterapkan untuk menentukan:

1. Proyeksi kewajiban dari manfaat pensiun

2. Nilai wajar dari aktiva rencana pensiun

Pengakuan Kewajiban Minimum

Memperhatikan kembali bahwa posisi awal FASB pada permasalahan ini, diungkapkan dalam ”Preleminary views” adalah bahwa kewajiban muncul ketika proyeksi kewajiban manfaat pensiun melebihi aktiva rencana pensiun (sebagai contoh rencana pensiun yang didanai) atau aktiva muncul ketika kondisi sebaliknya terjadi

Oleh karena kesepakatan dalam permasalahan ini tidak dapat dicapai, FASB mengembangkan posisi pertengahan (berkompromi) dimana mengharuskan pengakuan kewajiban yang dinamakan kewajiban minimum ketika akumulasi kewajiban manfaat pensiun melebihi aktiva rencana pensiun, sehingga walaupun tingkat gaji masa mendatang digunakan untuk menghitung beban pensiun, kewajiban yang dilaporkan di neraca hanya mempertimbangkan tingkat gaji saat ini, hasilnya neraca tidak berartikulasi dengan laporan laba rugi, keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka kerja konseptual.

Page 9 of 20

Bagian dari kewajiban pensiun yang underfunded yang belum diakui dalam catatan akuntansi terjadi karena perusahaan memiliki biaya jasa periode sebelumnya yang belum diamortisasi atau laba dan rugi yang belum diamortisasi.

Pengungkapan

SFAS No.87 mensyaratkan pemberi kerja mengungkapkan informasi di luar yang sebelumnya disyaratkan. Informasi yang harus diungkapkan:

1. Gambaran rencana pensiun, termasuk grup karyawan, jenis rumusan manfaat pensiun, kebijakan pendanaan, tipe aktiva, kewajiban nonbenefit (jika ada), serta sifat dan dampak dari permasalahan signifikan yang mempengaruhi komparabilitas dari informasi untuk setiap periode penyajian,

2. Jumlah biaya pensiun periodik bersih untuk periode yang menunjukan secara terpisah komponen biaya jasa, komponen biaya bunga, hasil aktual pada aktiva untuk periode tersebut, dan total komponen lainnya,

3. Daftar rekonsiliasi status pendanaan dari rencana pensiun dengan jumlah yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pemberi kerja, memperlihatkan secara terpisah :

a. nilai wajar dari aktiva rencana pensiun;

b. proyeksi kewajiban manfaat pensiun yang menunjukan akumulasi kewajiban manfaat pensiun dan kewajiban manfaat pensiun;

c. jumlah dari biaya jasa periode seblumnya yang belum diakui;

d. jumlah laba dan rugi bersih periode sebelumnya yang belum diakui;

e. jumlah dari sisa nilai transisi yang belum diakui;

f. jumlah dari setiap kewajiban tambahan yang diakui;

g. jumlah dari aktiva atau kewajiban pensiun bersih dalam laporan posisi keuangan (ini merupakan hasil dari penggabungan enam item sebelumnya);

h. suku bunga diskonto dengan asumsi rata-rata tertimbang dan tarif jangka panjang dari hasil aktiva rencana pensiun yang diharapkan dengan asumsi rata – rata tertimbang.

Biaya pensiun tahunan yang dilaporkan oleh perusahaan berdasarkan SFAS No.87 akan selalu berbeda dari biaya yang diungkapkan sebelumnya berdasar provisi Opini APB No.8, besarnya perbedaan tersebut tergantung pada faktor – faktor seperti rumusan rencana manfaat pensiun, periode jasa karyawan yang tersisa, tingkat hasil investasi, serta kebijakan akuntansi dan pendanaan periode sebelumnya.

SFAS No.87 – Permasalahan Teoritis

Kritik atas peraturan ini diarahkan pada pendekatan proyeksi manfaat pensiun, penggunaan tingkat penyelesaian pada potongan proyeksi manfaat, membolehkan penggunaan alternatif pengukuran atas hasil, dan kewajiban minimum yang disyaratkan.

Page 10 of 20

Tabel 13.1 Perbandingan Praktik Akuntansi Sebelumnya dengan Pandangan Awal FASB dan Statement of Financial Acounting Standards No. 87

Permasalahan Praktik Akuntansi Sebelumnya Pandangan Awal FASB Statement of Financial Acounting Standards No. 87

Pengakuan kewajiban Kewajiban diakui sama dengan beban terakumulasi berdasarkan metode aktuarial yang dapat diterima dikurangi dengan jumlah yang didanai.

Pengakuan kewajiban (atau aset) pensiun bersih berdasarkan jasa yang diberikan oleh karyawan, FASB menyimpulkan penggunaan metode aktuarial sebagai yang paling tepat untuk tujuan akuntansi.

Pengakuan kewajiban jika biaya periodik melebihi kontribusi kepada rencana pensiun. Tambahan “kewajiban minimum” diakui ketika kewajiban akumulasi manfaat melebihi fair value dari aset.

Pengakuan aset rencana pensiun sebagai sebagai aset pemberi kerja

Tidak diakui sebagai aset pemberi kerja.

Pengakuan aset rencana pensiun sebagai penyeimbang kewajiban pensiun. Menghasilkan kekayaan bersih.

Tidak diakui sebagai aset pemberi kerja.

Pengukuran beban dan kewajiban pensiun.

Berdasarkan pada sumber dari metode biaya aktuarial yang mendapatkan alokasi sistematik dan rasional dari biaya pensiun.

Mengajukan satu metode sebagai yang paling tepat untuk tujuan akuntansi; the-projected-unit-credit method untuk pembayaran final dan rencana pembarayaran career-average, dan metode akumulasi manfaat untuk rencana manfaat rata.

Berdasarkan pada perjanjian pensiun. Penggunaan pendekatan akumulasi manfaat untuk rencana berdasarkan tingkat gaji saat itu dan pendekatan manfaat per tahun untuk rencana yang berdarsarkan level gaji mendatang.

Akuntansi untuk perubahan rencana, termasuk rencana baru yang memberikan kredit pada jasa masa lampau.

Tidak ada pengakuan segera dari kewajiban akuntansi.

Mengakui kewajiban peningkatan manfaat pensiun dan mecatat aset tak berwujud yang menyatakan manfaat ekonomi masa depan yang

Tidak ada pengakuan kewajiban segera.

Page 11 of 20

Beban pensiun dan kewajiban aktuarial lain yang behubungan diakui di periode mendatang.

diharapkan.

Beban pensiun dapat termasuk amortisasi dari biaya jasa periode sebelumnya daripada periode rata-rata sisa jasa dari peserta rencana yang aktif.

Pengakuan peningkatan beban pensiun melebihi periode sisa jasa dari karyawan yang diharapkan untuk menerima manfaat.

Akuntansi untuk keuntungan/kerugian aktuarial (perubahan pengukuran).

Termasuk dalam beban pensiun dalam sebuah cara sistematik dan rasional.

Membuat alokasi pengukuran penilaian yang terdiri atas keuntungan dan kerugian terealisasi maupun belum terealisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuarial, yang dapat menjadi komponen dari kewajiban pensiun bersih.

Pengakuan perubahan pengukuran secara prospektif melalui amortisasi dari alokasi pengukuran penilaian berdasarkan rata-rata sisa periode jasa dari peserta aktif rencana.

Tidak ada pengakuan kewajiban segera.

Pendekatan koridor diadopsi. Sepuluh persen dari kelebihan keuntungan/kerugian tahunan dari mana yang lebih besar antara proyeksi kewajiban manfaat atau nilai pasar dari aset rencana diakui pada rata-rata periode jasa pekerja diharapkan menerima manfaat.

Page 12 of 20

Pendekatan Proyeksi Manfaat

SFAS mensyaratkan biaya jasa dan obligasi pemberi kerja saat ini untuk manfaat di masa mendatang diukur dengan menggunakan proyeksi tingkat gaji di masa mendatang. Pengukuran ini dapat dipertahankan pada basis perjanjian karyawan untuk manfaat setelah pensiun. Manfaat ini diperoleh ketika karyawan masih bekerja, sehingga penandingan akan menjadikan hal ini sebagai beban akrual. Juga, proyeksi kewajiban manfaat pensiun menunjukan kewajiban saat ini untuk membayar manfaat di masa mendatang. Sehingga proyeksi kewajiban manfaat pensiun memenuhi kualifikasi sebagai kewajiban menurut SFAS No. 6.

Berbagai kritik yang dihadapi adalah:

- Bahwa proyeksi kewajiban mengandung arti bahwa manfaat yang diperoleh saat ini akan dibayar. Hal ini benar hanya untuk karyawan yang memiliki manfaat pensiun yang telah berhak atau yang akan tetap menjadi karyawan sampai dengan memiliki hak manfaat pensiun.

- Sebagian merasa bahwa hanya manfaat yang diberikan yang akan dipertimbangkan sebagai kewajiban saat ini karena pemberian itu bagian hutang perusahaan yang dibayarkan jika rencana mereka dibatalkan.

- Pihak yang lainnya merasa bahwa pendekatan akumulasi manfaat menyediakan ukuran yang lebih tepat karena hal tersebut merupakan estimasi konservatif dari kewajiban saat ini untuk manfaat masa depan. Lebih jauh, pendekatan akumulasi manfaat tidak memerlukan proyeksi subjektif dari tigkat gaji di masa mendatang.

- Sementara, beberapa orang merasa pendekatan proyeksi manfaat understates (lebih kecil) dari kewajiban pada saat itu karena hal itu tidak mempertimbangkan proyeksi masa kerja.

Settlement Rate

SFAS No. 87 menyebutkan bahwa penentuan kewajiban proyeksi manfaat secara aktuaria dapat dihitung menggunakan tingkat diskonto ketika rencana dapat secara efektif diterapkan. FASB merasa bahwa tingkat aktuaria seharusnya tidak dipengaruhi oleh pengembalian yang diharapkan pada aset yang didanai. Kewajiban proyeksi manfaat adalah hutang. Tingkat diskonto dipilih untuk mengukur kewajiban dan tidak ada hal yang harus dipikirkan mengenai bagaimana aset disisihkan untuk meyakinkan bahwa kewajiban telah diinvestasikan.

Pendapat yang berkembang adalah:

- Pihak yang kontradiksi menegaskan bahwa tingkat setelmen adalah tingkat sekarang jangka pendek dan kewajiban pensiun tidak akan ditetapkan saat ini; namun, hal tersebut merupakan fenomena jangka panjang. Fluktuasi tingkat setelmen dari satu periode ke periode lainya, menghasilkan pengukuran kewajiban proyeksi manfaat, biaya jasa, dan bunga yang mudah berubah.

- Pihak yang setuju dengan FASB yang menyatakan bahwa tingkat diskonto yang digunakan tidak perlu menjadi pengembalian yang diharapkan pada aset rencana tetapi menyatakan bahwa hal itu sebaiknya berdasarkan perhitungan yang lebih lama dari tipe pengembalian aset dana pensiun dari waktu ke waktu.

Page 13 of 20

- Pihak lain berpendapat bahwa dana memiliki arti bahwa ketika perusahaan akan menetapkan kewajiban pensiun, maka pengembalian pada aset rencana adalah tingkat yang relevan pada diskonto proyeksi manfaat.

Pengembalian pada Aset Rencana Pensiun

SFAS No. 87 mensyaratkan bahwa biaya pensiun bersih termasuk pengembalian aktual atau bahwa pengembalian aktual disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan. Lebih jauh, pengakuan pengembalian aktual sesuai dengan konsep comprehensive income. Meskipun demikian, pilihan Board untuk pengukuran komponen pengembalian mendapat kritik karena akan menghasilkan pengukuran beban pensiun yang berubah-ubah dari satu perode ke periode berikutnya.

FASB berpendapat dengan membolehkan tingkat pengembalian yang diharapkan diikutkan, malah menjadikan tingkat pengembalian aset rencana pensiun yang diharapkan diterapkan pada nilai aset yang berhubungan dengan pasar dari aset rencana. Nilai aset yang berhubungan dengan pasar merupakan pengukuran jangka panjang dari nilai aset. Oleh karena itu, pengembalian yang diharapkan sebaiknya mengizinkan perataan dari biaya pensiun periodik. Pada waktu yang sama, penggunaan amostisasi minimum dari aktuarial dan pengalaman keuntungan dan kerugian sebaiknya menyediakan keyakinan lebih jauh daripada perataan, mengurangi beban pensiun periodik yang berubah-ubah.

Pelaporan Kewajiban Minimum

Salah satu tujuan SFAS No. 87 adalah untuk melaporkan jumlah kewajiban pensiun bersih pada neraca. Tetapi, bagi banyak perusahaan, pelaporan kewajiban bersih yang diukur menggunakan proyeksi manfaat akan mendapatkan efek dramatis pada total kewajiban dan debt-to-equity ratio. Lebih jauh lagi beberapa orang berpendapat bahwa kewajiban proyeksi manfaat overstates (melebihi) kewajiban pensiun karena hal itu tidak mencerminkan kewajiban resmi atau jumlah yang kemungkinan besar ditetapkan. Board sependapat dengan perhatian ini dan memilih pengukuran kewajiban minimum berdasarkan kewajiban akumulasi manfaat yang lebih konservatif.

Jika kewajiban proyeksi manfaat menyediakan menyediakan perhitungan yang lebih tepat maka pelaporan keawajiban minimum understates (lebih kecil) dari kewajiban. Lebih jauh lagi hal itu tidak konsisten dengan pengukuran beban pensiun periodik, yang dihitung menggunakan proyeksi manfaat. Studi empiris telah menunjukan bahwa kewajiban pensiun dianggap sebagai kewajiban, tetapi sampai saat ini belum ada bukti yang pasti bahwa pasar merasa pengukuran kewajiban atau beban pensiun yang satu lebih baik dari yang lain.

Akuntansi untuk Dana Pensiun

Hingga tahun 1980, praktik akuntansi sering bergantung pada pendanaan aktuaria dan pertimbangan arus kas untuk mengukur biaya pensiun dan akumulasi manfaat pensiun. Pada saat itu APB Board Opinion No. 8 menyatakan bahwa akuntansi untuk beban pensiun dan kewajiban yang berhubungan dengannya adalah terpisah dan dibedakan dari pembebanan aktuaria untuk tujuan pendanaan. Namun, berdasarkan SFAS No. 35, ”Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans,” status dari rencana untuk tujuan pelaporan keuangan ditentukan dengan metode aktuarial yang didesain bukan untuk tujuan pendanaan tapi untuk tujuan pelaporan keuangan.

Page 14 of 20

Baik FASB maupun para pendahulunya tidak menerbitkan standar keuangan yang spesifik yang dapat diterapkan untuk rencana pensiun. Oleh karena itu pelaporan keuangan untuk rencana pensiun tersebut bervariasi satu sama lain. SFAS No. 35 membuat standar akuntansi dan pelaporan yang dirancang untuk mengoreksi kekurangan ini.

Tujuan utama dari SFAS No. 35 adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna dalam menilai rencana pensiun sekarang dan kemampuan masa depan untuk membayar manfaat ketika jatuh tempo. Dalam usaha untuk mencapai tujuan ini, SFAS No. 35 mensyaratkan bahwa laporan keuangan dana pensiun terdiri dari empat kategori informasi utama yaitu:

1. Kekayaan bersih yang tersedia untuk manfaat;

2. Perubahan dalam kekayaan bersih selama masa pelaporan;

Informasi mengenai kekayaan bersih ini harus tersedia untuk rencana manfaat pada akhir tahun rencana rencana dan harus disiapkan menggunakan laporan akuntansi berbasis akrual.

3. Nilai sekarang aktuarial dari akumulasi rencana manfaat;

Akumulasi rencana manfaat didefinisikan sebagai pembayaran manfaat masa depan yang timbul melalui ketentuan rencana kepada jasa karyawan selama ini. Informasi ini dapat disajikan pada awal atau akhir tahun perencanaan dan diukur pada nilai sekarang aktuarial, terutama yang didasarkan pada sejarah pembayaran dan jasa seta faktor-faktor yang sesuai.

4. Dampak-dampak yang signifikan dari faktor-faktor seperti amandemen rencana pensiun dan perubahan tahunan asumsi aktuarial dalam nilai sekarang aktuarial dari akumulasi rencana manfaat.

Pernyataan juga menetapkan standar-standar informasi mengenai peserta akumulasi rencana manfaat.

Undang-Undang Jaminan Tunjangan Pensiun Karyawan

Pada tahun 1974, Kongres mengesahkan Employee Retirement Income Security Act (ERISA) - Undang-Undang Jaminan Tunjangan Pensiun Karyawan yang dikenal juga sebagai Undang-undang Perbaikan Pensiun 1974. Tujuan dasar dari pembuatan Undang-undang ini untuk membuat standar untuk penerapan dana pensiun dan untuk mencegah penyalahgunaan dana pensiun.

ERISA membuat pedoman bagi karyawan yang berpartisipasi dalam rencana pensiun, ketentuan hak pensiun, penentuan pendanaan minimum yang dibutuhkan dan administrasi dalam rencana pensiun.

ERISA tidak mempengaruhi APB maupun FASB karena APB dan FASB lebih fokus kepada beban periodik dan pengakuan kewajiban sedangkan ERISA lebih fokus pada kebijakan pendanaan dari rencana pensiun.

Tunjangan Lain Setelah Pensiun

Pada Desember 1990, FASB menerbitkan SFAS No. 106. “Employers’ Accounting for Posretirement Benefits Other Than Pension.” Pengumuman ini sejalan dengan akuntansi untuk berbagai tujuan, ditawarkan kepada karyawan yang pensiun, secara umum

Page 15 of 20

mengacu kepada other postretirement benefit (OPEB) - manfaat lain setelah berhenti kerja (OPEB).

Tunjangan setelah pensiun lain antara lain:

- beasiswa kuliah,

- perawatan harian,

- pelayanan hukum, dan

- subsidi perumahan-OPEBs

- manfaat perlindungan kesehatan bagi karyawan yang telah berhenti dan asuransi jiwa (paling signifikan).

Berdasarkan gagasan bahwa direksi menjanjikan OPEBs dalam pertukaran untuk jasa sekarang, Board merasa bahwa OPEBs serupa dengan rencana pensiun manfaat pasti dan seperti hal lainnya yang diperlakukan sama. Akibatnya, SFAS No. 106 mensyaratkan bahwa biaya OPEBs diakui selama masa kerja yang karyawan harapkan dapat menerimanya. Bagaimanapun juga, karena sifat yang kontroversial mengenai permasalahan pengukuran dan pelaporan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk OPEBs, Board memutuskan untuk tidak mensyaratkan pengungkapan kewajiban minimum pada neraca.

Karakteristik OPEBs yang memerlukan pertimbangan akuntansi berbeda dan menjadi sumber kontroversi besar:

1. Pembayaran pensiun manfaat pasti ditentukan oleh rumus, sedangkan pembayaran untuk OPEBs secara tunai di masa mendatang tergantung pada banyaknya jasa, seperti perlindungan kesehatan yang pada akhirnya akan diterima oleh karyawan. Tidak seperti pembayaran rencana pensiun, tidak ada penyumbat dalam banyaknya manfaat yang akan dibayarkan pada peserta. Karena itu, arus kas masa akan datang dengan OPEBs sangat sulit untuk diprediksi.

2. Tidak seperti pensiun manfaat pasti, karyawan tidak mengakumulasikan tambahan tunjangan OPEBs dalam jasa setiap tahunnya.

3. OPEBs bukan hak melekat. Artinya, karyawan yang meninggalkan perusahaan tidak dapat melakukan klaim terhadap manfaat di masa mendatang. Karyawan tidak mempunyai hak secara hukum tentang manfaat perlindungan kesehatan. Manfaat pasti dilindungi oleh pemberian minimum yang ketat, partisipasi, dan standar pendanaan, dan juga dijamin oleh Pension Benefit Guaranty dibawah ERISA. Kesehatan dan OPEBs lainnya secara eksplisit dikeluarkan oleh ERISA.

SFAS No. 106

SFAS No. 106 mensyaratkan beban periodik masa setelah pensiun meliputi enam komponen yang sama dengan beban pensiun. Meskipun demikian terdapat perbedaan pengukuran antara karakteristik OPEBs dengan rencana pensiun manfaat pasti tersebut. Penentuan pengembalian pada aset dan amortisasi keuntungan dan kerugian untuk OPEB dengan rencana pensiun manfaat pasti adalah sama. Kami konsentrasi pada komponen yang diperlakukan berbeda.

Page 16 of 20

Biaya Jasa

Komponen biaya jasa dari biaya periodik pensiun adalah bagian dari akhir kewajiban proyeksi manfaat yang melekat dengan jasa karyawan selama periode saat ini. Dasar perhitungan biaya jasa OPEB adalah expected postretirement benefit obligation-kewajiban manfaat pensiun yang diharapkan (EPBO), yang ditetapkan sebagai nilai sekarang aktuarial dari total manfaat yang diharapkan dapat dibayarkan dengan asumsi semua persyaratan terpenuhi. Pengukuran dimasukan ke dalam perhitungan EPBO termasuk estimasi pengaruh biaya kesehatan, inflasi dan efek kemajuan teknologi dan pola pengiriman di masa yang mendatang. Komponen biaya jasa untuk OPEB adalah porsi dari EPBO yang dapat dilekatkan ke jasa karyawan pada periode saat ini.

Bunga

Bunga dihitung menggunakan tingkat diskonto dalam the accumulated postretirement benefit obligation-kewajiban akumulasi manfaat setelah pensiun (APBO). APBO adalah porsi dari EPBO yang dapat dilekatkan kepada jasa karyawan sampai tanggal pengukuran. Sekali para pekerja memiliki hak sepenuhnya menerima manfaat OPEB, APOB dan EPBO adalah sama.

Amortisasi dari Biaya Jasa Sebelumnya

Untuk OPEBs, biaya jasa sebelumnya adalah peningkatan pada APBO yang diatribusikan pada peningkatan manfaat pada jasa karyawan yang diberikan di periode sebelumnya. SFAS No. 106 mensyaratkan biaya jasa sebelumnya diakui selama masa harapan hidup dari karyawan ketika sebagian besar peserta telah memenuhi persyaratan untuk menerima manfaat. Jika karyawan belum memenuhi persyaratan, biaya jasa sebelumnya diamortisasi sampai tanggal persyaratan terpenuhi. Keuntungan OPEB pada penurunan manfaat dibutuhkan sebagai penyeimbang dari biaya jasa sebelumnya yang belum diamortisasi mauun kewajiban transisi yang belum diakui.

Amortisasi dari Kewajiban Transisi

Kewajiban yang timbul akibat transisi pada penerapan SFAS No. 106 adalah perbedaan antara APBO dengan fair value dari aset OPEB yang didanai. Jumlah transisi dapat diakui segera atau dapat diamortisasi selama rata-rata sisa masa harapan hidup dari peserta yang aktif. Perusahaan dapat memilih periode amortisasi minimum selama 20 tahun. Jumlah amortisasi yang diizinkan dibatasi. Beban kumulatif diakui sebagai hasil dari memilih untuk menunda pengakuan dari jumlah transisi mungkin tidak melebihi beban kumulatif yang dapat terjadi pada basis a pay-as-you-go.

Pengungkapan

Seperti SFAS No. 87, SFAS No. 106 mensyaratkan pengungkapan rencana pensiun secara detail, termasuk kebijakan pendanaan juga jumlah dan tipe dari aset yang didanai, komponen biaya beriodik bersih, dan rekonsiliasi dari status rencana yang didanai dengan jumlah yang dilaporkan pada posisi laporan keuangan. Mengingat adanya sensitivitas dari

Page 17 of 20

asumsi yang digunakan untuk mengukur biaya OPEB, SFAS No. 106 juga mensyaratkan penngungkapan dari:

1. Asumsi tren tingkat biaya pemeliharaan kesehatan digunakan untuk mengukur EPBO.

2. Efek dari peningkatan poin 1% di dalam asumsi tren tingkat biaya pemeliharaan kesehatan.

Tunjangan Pemberhentian Kerja

Perusahaan seringkali menyediakan manfaat bagi karyawan yang tidak aktif dikarenakan, misalnya seseorang yang di-PHK atau cacat, namun belum pensiun. Di dalam SFAS No. 112, “Employers’ Accounting for Postemployment Benefits,” FASB menetapkan bahwa manfaat ini merupakan kompensasi terhadap jasa yang diberikan karyawan. Dan ketentuan pada SFAS No.5, ‘Accounting for Contigencies,” dan “Accounting for Compensared Absences,” menyediakan perlakuan akuntansi yang tepat.

Kontinjensi kerugian sebaiknya diakui ketika pembayaran dari manfaaat pemberhentian kerja mungkin terjadi, jumlah kontinjensi kerugian dapat diestimasi secara rasional, kewajiban perusahaan melekat pada jasa yang telah diberikan karyawan, dan hak karyawan pada manfaat setelah pemberhentian kerja telah ada atau terakumulasi.

SFAS No. 132

SFAS No. 132 menyeragamkan persyaratan pengungkapan untuk pensiun dan manfaat setelah pensiun lain, memerlukan pengungkapan informasi tambahan mengenai perubahan pada kewajiban manfaat dan fair value dari aset rencana pensiun untuk memfasilitasi analisis finansial dan mengeliminasi persyaratan pengungkapan tertentu yang termasuk dalam SFAS Nos. 87, 88, and 106. Manfaat untuk pengguna laporan keuangan termasuk pengungkapan informasi yang dipisahkan dari keenam komponen dari biaya pensiun periodik dan manfaat setelah pensiun lain dan informasi perubahan pada kewajiban proyeksi manfaat dan aset rencana pensiun. Pernyataan ini menyarankan sebuah kombinasi format untuk penyajian baik pensiun maupun manfaat setelah pensiun lain. SFAS No. 132 dianalisis lebih detail dalam artikel yang ditulis oleh Kenneth Shaw.

Analisis Keuangan pada Tunjangan Pensiun

Pengaruh gabungan dari SFAS Nos. 87, 106, 132 adalah untuk menyediakan informasi tambahan bagi investor mengenai arus kas masa mendatang yang berhubungan dengan manfaat pensiun. Komponen individu dari biaya pensiun periodik didapati menghasilkan jumlah informasi yang berbeda bagi pengguna laporan keuangan. Biaya jasa, biaya bunga, dan pengembalian yang diharapkan pada aset rencana pensiun menyediakan informasi mengenai keberlangsungan penerimaan perusahaan; sedangkan komponen lain dalam biaya pensiun tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan.

Implikasi dari pengungkapan kewajiban akumulasi manfaat setelah pensiun untuk manfaat setelah pensiun lain:

- Berpengaruh negatif terhadap harga saham perusahaan.

- Berpengaruh pada pelaporan keuangan.

Page 18 of 20

Sebelum penerbitan SFAS No. 106, perusahaan menghitung OPEBs dengan basis a pay-as-you-go, menunda pengakuan beban sampai periode pensiun. Dikarenakan besarnya pengeluaran ini, mengingat meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan, mengharuskan perusahaan untuk merubah dari basis kas menjadi akrual basis akan membawa dampak yang besar dalam pelaporan keuangan.

- Perubahan dari metode sebelumnya mengakibatkan pengurangan penghasilan perusahaan.

Sebuah artikel Wall Street Journal menjelaskan SFAS No. 106 sebagai “sebuah perubahan yang sangat signifikan yang pernah terjadi dalam akuntansi ... yang dapat memotong penghasilan perusahaan hingga ratusan miliar dolar”.

- Pengurangan atau penghilangan OPEB yang berdampak pada masa depan karyawan

Dikarenakan efek dari pengumuman ini, mungkin manajemen untuk membatasi atau bahkan menghilangkan OPEBs. Hasilnya, SFAS No. 106 pada akhirnya dapat memberikan dampak ekonomi merugikan bagi karyawan. Pengurangan atau penghilangan OPEBs dapat secara signifikan mempengaruhi kemampuan individu untuk membiayai kesehatan di masa mendatang dan biaya asuransi diri.

- Biaya tambahan bagi pemerintah federal dan pembayar pajak

Akhirnya, hal tersebut juga dapat menghasilkan biaya tambahan bagi pemerintah federal dan kemudian bagi pembayar pajak, melalui meningkatnya pembayaran Medicare.

Implikasi ini sebagian diakui dalam survei yang dilaporkan dalam Wall Street Journal yang mengindikasikan bahwa lebih dari 80% dari perusahaan dalam survei tersebut mengurangi atai menghentikan manfaat pemeliharaan kesehatan mereka dalam usaha untuk mengurangi junlah yang dilaporkan dalam kewajiban akumulasi manfaat setelah pensiun.

Standar Akuntansi Internasional

IASC telah mengeluarkan 2 standar mengenai tunjangan manfaat pensiun: IAS No. 19, “Retirement Benefit Costs” dan IAS No. 26, “Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans”.

1. IAS No. 19

Dalam IAS No. 19 sebagaimana telah diamandemen pada tahun 1998, IASC menggambarkan prosedur pertanggungjawaban baik untuk rencana pensiun kontribusi pasti maupun rencana pensiun manfaat pasti.

Rencana pensiun kontribusi pasti : jumlah kontribusi diakui sebagai beban saat ini. Perlakuan ini sudah konsisten dengan U.S. GAAP saat ini.

Rencana pensiun manfaat pasti : biaya jasa sekarang diakui sebagai beban saat ini. Biaya jasa masa lalu, penyesuaian terhadap pelaksanaan, efek perubahan pada asumsi aktuarial dan rencana penyesuaian secara umum diakui sebagai beban (atau pendapatan) dalam cara yang sistematis selama sisa masa harapan hidup dari karyawan sekarang.

Metode penentuan biaya melalui rencana pensiun manfaat pasti adalah metode penilaian acrued benefit; bagaimanapun metode penilaian proyeksi manfaat merupakan alternatif yang dapat diterima.

Page 19 of 20

Perlakuan ini menjadikan lebih banyak variasi dalam pengukuran biaya pensiun dibandingkan dengan metode yang tersedia dalam U.S. GAAP dan IAS No. 19 tidak menuju pada masalah kewajiban minimum yang terkandung dalam SFAS No. 87.

2. IAS No. 26

IAS No. 26 menetapkan standar tersendiri untuk pelaporan rencana pensiun kontribusi pasti dan rencana pensiun manfaat pasti.

Rencana pensiun kontribusi pasti : tujuan pelaporan adalah untuk menyediakan informasi mengenai rencana pensiun dan kelangsungan dari investasi untuk rencana tersebut. Hasilnya, informasi mengenai aktivitas signifikan yang mempengaruhi rencana pensiun sebaiknya disediakan, juga perubahan yang berhubungan dengan rencana pensiun, kelangsungan dari investasi untuk rencana pensiun, dan penjelasan mengenai kebijakan investasi rencana pensiun.

Rencana pensiun manfaat pasti : tujuan pelapporan untuk menyediakan informasi mengenai sumber daya keuangan dan aktivitas yang akan berguna dalam menilai hubungan antara sumber daya rencana pensiun dengan manfaat di masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, informasi mengenai aktivitas signifikan yang mempengaruhi rencana pensiun sebaiknya disediakan, juga perubahan yang berhubungan dengan rencana pensiun, kelangsungan dari investasi untuk rencana pensiun, dan penjelasan mengenai kebijakan investasi rencana pensiun.

Kesimpulan

Akuntansi untuk biaya rencana pensiun tetap menjadi isu kontroversial. Walaupun APB dan FASB sama-sama mengalamatkan isu ini, keduanya tidak dapat mencapai mufakat. Tetap ada perbedaan pandangan pada apa yang merupakan kewajiban perusahaan dan beban periodik untuk rencana pensiun. Terdapat juga variasi sudut pandang pada bagaimana mengukur dan mengungkapkan aset dan kewajiban pensiun pada laporan keuangan. Akhirnya, SFAS untuk akuntansi bagi tunjangan manfaat setelah pensiun lain telah menciptakan sebuah kontroversi besar.

Page 20 of 20