DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI di INDONESIA
DemokrasiDemokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang
menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Salah satu
pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif)
untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas
(independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini
diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan
saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.Ketiga
jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan
melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang
berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga
perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan
menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan
legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib
bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum
legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.Demokrasi di
IndonesiaSemenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan
penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.Dalam
mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada
MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat.
Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang
kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam
pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada
tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu
bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno menyatakan
demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah
mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang
diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia
kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika
pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis
kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan
PDI-P sebagai pemenang Pemilu.
Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia1) Pelaksanaan Demokrasi di
Indonesia dibagi menjadi beberapa periodesasi:Pelaksanaan demokrasi
pada masa revolusi ( 1945 1950 ).Tahun 1945 1950, Indonesia masih
berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada
saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu
disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan
masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4
Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbnyi sebelum MPR, DPR dan DPA
dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden
denan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa negara
Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan :
Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah
menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember
1945 tentang Pembentukan Partai Politik. Maklumat Pemerintah
tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn
presidensil menjadi parlementer2) Pelaksanaan demokrasi pada masa
Orde Lamaa) Masa demokrasi Liberal 1950 1959Masa demokrasi liberal
yang parlementer presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai
Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini
peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan
berkembangnya partai-partai politik.Namun demikian praktik
demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan : Dominannya
partai politik Landasan sosial ekonomi yang masih lemah Tidak
mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950Atas dasar
kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959 : Bubarkan konstituante Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD
S 1950 Pembentukan MPRS dan DPASb) Masa demokrasi Terpimpin 1959
1966Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No.
VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan
musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua
kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan
nasakom dengan ciri:1. Dominasi Presiden2. Terbatasnya peran partai
politik3. Berkembangnya pengaruh PKI
Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain:1. Mengaburnya
sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan2.
Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden
dan presiden membentuk DPRGR3. Jaminan HAM lemah4. Terjadi
sentralisasi kekuasaan5. Terbatasnya peranan pers6. Kebijakan
politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)Akhirnya
terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI.c)
Pelaksanaan demokrasi Orde Baru 1966 1998Pelaksanaan demokrasi orde
baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde
Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekwen. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat
pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan
pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan
demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:1. Rotasi
kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada2. Rekrutmen politik
yang tertutup3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis4.
Pengakuan HAM yang terbatas5. Tumbuhnya KKN yang merajalela
Sebab jatuhnya Orde Baru:1. Hancurnya ekonomi nasional ( krisis
ekonomi )2. Terjadinya krisis politik3. TNI juga tidak bersedia
menjadi alat kekuasaan orba4. Gelombang demonstrasi yang menghebat
menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden5. Pelaksanaan
demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.Berakhirnya masa
orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden
Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.d)
Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sekarang
Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya
adalahdemokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,
denganpenyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan
peraturan-peraturan yang tidakdemokratis, dengan meningkatkan peran
lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negaradengan menegaskan
fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu padaprinsip
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara
lembaga-lembagaeksekutif, legislatif dan yudikatif.Demokrasi
Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR
hasilPemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden
serta terbentuknyalembaga-lembaga tinggi yang lain:Masa reformasi
berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:1.
Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok
reformasi2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR
tentang Referandum3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN4. Tap MPR RI No.
XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden RI5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III,
IVPada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum
sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004Pelaksanaan Demokrasi
di Indonesia Beserta ContohnyaBisa dikatakan bahwa Indonesia sangat
berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat
keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi.
Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri
Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi
contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini
beberapa di antaranya masih diperintah dengan tangan besi.
Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem
demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi.
Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yang
tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi
Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa
Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi
yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat
berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang
demokratis dan makmur.Dalam kesempatan yang sama, Presiden
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa SBY menerima
anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar
perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia
merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri
ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan
kepada Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan
perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim,
demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di
Indonesia.Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia
menunjukkan Islam dan moderitas dapat berjalan bersama. Dan
terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden
selama periode 1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan
stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu,
Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi
terbesar di dunia dan melaksanakan pemilu yang kompleks dengan
sangat sukses.Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan
demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat
ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian
orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung
lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga
pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki
persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai
kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat
mengakibatkan perpecahan.Sementara itu, mantan wakil perdana
menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan bahwa
demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia
yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat
Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang
telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar
perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa
disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya
bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan
kekayaan hanya pada elit tertentu.Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim,
adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan
atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang
diterapkan.Sumber:- http://www.republika.co.id/-
http://www.detiknews.com/-
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi-http://husainnur.wordpress.com/2011/04/04/pelaksanaan-demokrasi-di-indonesia/Posted
by betty nia at 11:21 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare
to FacebookShare to Pinterest
