Upload
nyonya-svetlana-aramova
View
975
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
psb-psma Ikhlas berbagi rela memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
Pendidikan Kewarganegaraan
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
BUDAYA DEMOKRASI
PKn Kelas XI
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani
KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila
Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla, orba, danreformasi
Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba, maupun reformasi
Indikator
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
a. Pemerintahan berdasarkan konstitusib. Pemilu yang demokratisc. Pemerintahan Lokal (desentralisasi
kekuasaan) d. Pembuatan undang-undange. Sistem peradilan yang independenf. Kekuasaan lembaga Kepresidenang. Media yang bebash. Kelompok-kelompok kepentingani. Hak masyarakat untuk tahu
(Transparan)j. Melindungi hak-hak minoritask. Kontrol sipil atas militer
1. Prinsip Demokrasi Pancasila
A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi
A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Demokrasi Pancasila mulai digunakan secara resmi tahun 1968 melalui TAP. No. XXXVII /MPRS/1968. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain;
Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan;
Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan;
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah;
Menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab;
Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan;
Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur;
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan
Nilai-nilai Demokrasi Pancasila
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
1. Demokrasi di Masa Orde Lama
Orde lama sering dimaksudkan sebagai masa pemerintahan Presiden Soekarno (Demokrasi Terpimpin)
a. Demokrasi parlementer di masa RIS dan masa berlakunya UUDS 1950.
Cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah :
1) kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, yg dibentuk melalui pemilu multi partai.
1. Demokrasi di Masa Orde LamaOrde lama sering dimaksudkan sebagai masa pemerintahan Presiden Soekarno (Demokrasi Terpimpin)
a. Demokrasi parlementer di masa RIS dan masa berlakunya UUDS 1950.
Cara kerja sistem pemerintahan parlementer adalah :
1) kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, yg dibentuk melalui pemilu multi partai.
2. Perbandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla,orba, dan reformasi
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
2) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin olehseorang Perdana Menteri,dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR.
3) Presiden hanya berperan sebagai kepala negara
4) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
5) Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang atau bahkan tidakbaik,DPR dapat memberi mosi tdk percaya
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
5) kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri yang dipimpin oleh seorang merdana Menteri, dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR.
7) presiden hanya berperan sebagai kepala negara
8) kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
9) jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri / kabinet kurang atau bahkan tidakbaik,DPR dapat memberi mosi tidak percaya
10) jika kabinet bubar,presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru.
11) jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru itu,maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilu.
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
1)Usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek. Antara 17-8- 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pembentukan kabinet rata-rata berusia kurang lebih 11/4 tahun.2)Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata. 3)Telah terjadi perdebatan terbuka antara presiden Soekarno dengan tokoh masyumi, Isa Anhary tentang Pancasila dengan dasar negara yang islami.4)Masa kegiatan kampanye pemilu yang ber- kepanjangan5)Kebijakan beberapa PM yg cenderung mementingkan partainya sendiri sering menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional.
Hal negatif yang terjadi selama berlakunya Sistem parlementer antara lain :
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Penyimpangan demokrasi pada masa terpimpin adalah :
1) Pelanggaran prinsip “kebebasan kehakiman” UU no 9 tahun 1964 menentu-kan demi kepentingan revolusi Presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan.
2) Pengekangan hak-hak asasi WN di bidang politik (berserikat,berkumpul, & mengeluar pendapat)
3) Pelampauan batas wewenang4) Pembentukan lembaga negara ekstra
konstitusional (Front Nasional yg dimanfaat kan oleh komunis)
5) Pengutamaan fungsi pimpinan (Presiden) , melemahkan mekanisme formal kenegaraan yg sudah diatur dalam UUD 1945
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
3. Demokrasi di Masa Orde Baru; 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998
Semangat yang menjiwai kelahiran Orde Baru adalah tekad untuk melaksanakan Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.MPR seharusnya berfungsi sebagai lembaga negara, DPR bersama Presiden membuat UU, Presiden dibantu menteri sebagai eksekutif. MA menjalankan kehakiman yang bebas dari campur tangan. Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Kehidupan politik masa Orde Baru bahkan lebih buruk dari masa demokrasi terpimpin, terjadi hal-hal berikut :
a.Pembatasan hak-hak politik rakyatb.Pemusatan kekuasaan di tangan Presidenc.Pemilu yang tidak demokratisd.Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional ibentuk Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban (Koptamtib)e.Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Mundurnya Soeharto diikuti pengangkatan B.j Habibie sebagai Presiden yang menjadi presiden hanya ± 18 bulan. Pemilu yang relatif demokratis pada 7 Juni 1999 diikuti 48 parpol, dalam sidang MPR Abdulrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Pada tahun 2001 Gus Dur dicopot digantikan oleh Megawati. Selama masa itu demokratisasi terus dilakukan salah satunya amandemen UUD 1945 sampai berjalan 4 kali. Pemilu demokratis dilaksanakan tahun 2004 oleh 24 parpol, melalui pemilu ini dipilih langsung wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR,DPRD I, II serta anggota DPD secara langsung, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
4. Demokrasi di Masa Transisi (22 Mei 1998 – Sekarang)
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
5. Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba, maupun reformasi
5. Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba, maupun reformasi
a.Pada Masa Orde Lama Pemilu I tahun 1955 diselenggarakan
pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota legislatiif , dan tanggal 25 Desember 1955 untuk memilih badan konstituante . Berlangsung pada pemerintahan Burhanudin Harahap. Pada pemilu saat ini adalah pemilu yang paling demokratiis. Empat partai besar pemenang pemilu antara lain 1) NU, 2) Maysumi, 3) PNI, dan 4) PKI.
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pada masa Orde Baru1)Pada tanggal 3 Juli 1971 , dilaksanakan pemilu I pada masa pemerintahan Orde Baru yang dikuti oleh 10 partai politik berdasarkan UU No. 15 tahun 1969.2)Pada tanggal 5 Januari 1973, terjadi penyederhanaan partai politik , partai yang berbasis agama, seperti NU, PSSI, Pert dan Parmusi berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).3)Pada tanggal 11 januari 1973 , PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katolik dan Murba berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia, (PDI), sdehingga pemilu 4 Mei 1977 hanya diikuti oleh 3 Partai. Yang sama akhirnya pada tahun 1997 diikuti oleh 2 parpol dan 1 golongan, yaitu (PDI, PPP, dan Golkar).
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
c. Pada masa Reformasi1)Pada tanggal 7 Juni 1999 diadakan pemilu Legislatif yang diikuti oleh 48 Partai Politik dengan penyelengaaraan Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang anggotanya tediri dari partai politik dan pemerintah melalui perunbahan terhadap UU Partai Politik dan UU Pemilu, yakni UU No. 2 dan No. 3 tahun 1999. pemenang Pemilu I pada masa reformasi adalah PDIP2)Pada tanggal 5 April 2004 dilakukan Pemilu legislatif dengan UU No. 12/2003 dan UU No. 31 / 2002 yang diikuti oleh 24 Parpol, dengan penyelenggara Pemilu adalah KPU.
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
3) Pada tanggal 5 Juli 2004 Pemilihan Presiden dengan UU No. 23 / 2003 pertama kali Indonesia mengadakan pemilihan presiden secara langsung. Aturannya adalah jika tidak ada yang memperolek 50% jumlah suara maka pemilu dilanjudkan pada putran kedua. Yaitu tanggal 20 September 2004 sehingga pada tanggal 20 Oktober 2004, Indonesia mempunyai pemirintahan baru yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (sebagai Presiden RI 2004-2009) dan wakil Preside M. Jusuf Kalla (wapres RI 2004 – 2009).
4) Kemudian diadakan pemilu pada 2009 – 2014 dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiona)
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Kerja MandiriKerja Mandiri
Lakukan studi Komperatif tentang pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, Orde baru, Masa Reformasi berdasarkan pada prinsif – prinsif demokrasi
No Prisip demokrasi Orla Orba Reformasi
1 Pemerintahan berdasarkan kostitusi
2 Pemilu
3 Pemerintahan lokal
4 Pembuatan UU
5 Sistem Peradilan
6 Kekuasaan Presiden
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
No Prisip demokrasi Orla Orba Reformasi
7 Peran Media Massa
8 Kelompok Kepentingan
9 Transparansi
10 Perlinsungan terhadap minoritas
11 Kontrol Sipil atas Militer
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Referensi:
Drs. Hasim. M. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI (2007), Quadra, Jakarta.
Budiyono, Pendidikan Kewarganegaraan Kelass XI (2007) Erlangga, Jakarta.
Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd. , M.Si, Kewarganegaraan 2 (2007), Yudistira, Jakarta.
Drs. Hasim. M. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI (2007), Quadra, Jakarta.
Budiyono, Pendidikan Kewarganegaraan Kelass XI (2007) Erlangga, Jakarta.
Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd. , M.Si, Kewarganegaraan 2 (2007), Yudistira, Jakarta.
psb-psma Rela Berbagi Ikhlas Memberi
REFERENSI
LATIHAN
MATERI
PENYUSUN
INDIKATOR
SK / KD
UJI KOMPETENSI
BERANDA
SELESAI
PKnPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
Penyusun :Sulastri, S.Pd.SMA Negeri 11 Yogyakarta
EditorJoko Pitoyo, S.Pd
SMA Plus YPHB Bogor