DEMOKRASI DALAM SUDUT PANDANG ISLAM

KholillurrohmanMeitha KurniawatiMuhamad Arif RahmanRahardian Rajendra Basuki

ISLAM DAN DEMOKRASI Kata “demokrasi” yang dalam bahasa Inggris “democracy” berasal dari kata Yunani yaitu “demos” = rakyat, dan “kratos” = pemerintahan.

Secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani Demokrasi = “Pemerintahan oleh Rakyat”

Menurut Lincoln demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Dalam Islam, tatanan pemerintahan tidak bersumber dari manusia, akan tetapi bersumber dari Allah swt yang

tertuang dalam Al-Qur’an dan As-Sunah

Demokrasi dalam Islam terlebih dahulu muncul jauh sebelum

demokrasi dari Yunani tercetus dan dikenal dengan istilah “syura”.

 SIKAP ISLAM TERHADAP DEMOKRASISecara spesifik, dalam Islam tidak menyebutkan adanya demokrasi, tetapi nilai dan prinsip Islam mendukung gagasan universal tentang demokrasi. Misalnya dalam prinsip Islam yaitu:

1. ‘Adl (Keadilan)2. Syura (musyawarah)3. Musawwah (kesetaraan)

PERDEBATAN MENGENAI DEMOKRASIMenurut Sadek, J. Sulayman, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku. Di antaranya :a. Kebebasan berbicara setiap warga negara.b. Pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah

yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti.

c. Kekuasaan dipegang oleh suara mayoritas tanpa mengabaikan kontrol minoritas

d. Peranan partai politik yang sangat penting sebagai wadah aspirasi politik rakyat.

e. Pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.f. Supremasi hukum (semua harus tunduk pada hukum).g. Semua individu bebas melakukan apa saja tanpa boleh

dibelenggu

Sedangkan pendapat para Tokoh tentang Islam dan Demokrasi itu ialah sebagai berikut:

Al-Maududitokoh ini secara tegas menolak demokrasi. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham ini yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari dunia Barat terhadap agama sehingga cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Islam menganut paham teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada para pendeta.

MOHAMMAD IQBALIntelektual Pakistan ternama Muhammad Iqbal sangat mengkritik adanya demokrasi. Menurutnya, sejalan dengan kemenangan sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama kalau anggotanya menghendaki.  Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi yang ditolak oleh Iqbal bukan demokrasinya melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Iqbal menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut : Tauhid sebagai landasan asasi Kepatuhan pada hukum Toleransi sesama warga. Tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit. Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad.

MUHAMMAD IMARAH Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Dalam demokrasi, kekuasaan legislatif (membuat dan menetapkan hukum) secara mutlak berada di tangan rakyat. Sementara, dalam sistem syura (Islam) kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah yang memegang kekuasaan hukum tertinggi. Wewenang manusia hanyalah menjabarkan dan merumuskan hukum sesuai dengan prinsip yang digariskan Tuhan serta berijtihad untuk sesuatu yang tidak diatur oleh ketentuan Allah. Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya.

SALIM ALI AL-BAHNASAWI

Menurutnya, demokrasi mengandung sisi yang baik yang tidak bertentangan dengan islam dan memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan hak legislatif secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya islamisasi demokrasi sebagai berikut:

Menetapkan tanggung jawab setiap individu di hadapan Allah. Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-tugas

lainnya. Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya tidak

ditemukan dalam Alquran dan Sunnah (al-Nisa 59) dan (al-Ahzab: 36). Komitmen terhadap islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga

hanya yang bermoral yang duduk di parlemen.jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin (1993:30), agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialeketikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi.

ELEMEN-ELEMEN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAMo Syura (Musyawarah/Pengambilan keputusan)o Al-`adalah (Keadilan)o Al-Musawah (Kesejajaran)o Al-Masuliyyah (Tanggung jawab)o Al-Hurriyyah (Kebebasan)

SISTEM DEMOKRASI YANG SESUAI DENGAN AJARAN ISLAM Demokrasi tersebut harus berada di bawah payung

agama. Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan

musyawarah Suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap

menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah.      Musyawarah atau voting hanya berlaku pada persoalan

ijtihadi; bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas oleh Alquran dan Sunah.

Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama

Hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga