Masa Depan Demokrasi Indonesia 2014-2019Indonesia telah menganut bermacam-macam sistem pemerintahan setelah lepas dari penjajahan. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang pernah dijalankan, yang bertahan mulai dari era reformasi hingga kini adalah sistem pemerintahan demokrasi pancasila.Penggunaan demokrasi di Indonesia bisa dibilang sangat pas. Hal ini disebabkan kondisi Indonesia yang terbentuk berdasarkan keberagaman yakni suku-suku bangsa, budaya, bahasa, agama, aliran kepercayaan, dan juga lokasi geografis yang luas serta terpisah-pisah dalam pulau-pulau. Dengan penggunaan demokrasi, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka serta berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.Demokrasi di Indonesia bahkan sempat mendapat pujian dari beberapa tokoh dunia. Salah satunya yaitu dari Barack Obama, presiden Amerika Serikat. Sebuah hal yang membanggakan mengingat Amerika Serikat merupakan negara yang bisa dibilang menjadi kiblat demokrasi dunia.Benarkah demokrasi di Indonesia layak mendapat pujian? Di satu sisi memang benar mengklaim bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis jika ini didasarkan atas partisipasi publik dalam sistem pemilihan. Namun, di lain sisi, kita harus mengajukan pertanyaan apakah dalam proses pemilihan ini benar-benar berlangsung demokratis. Pada praktiknya, model pemilihan langsung ini banyak meninggalkan jejak-jejak kotor yang bisa mengoyak makna demokrasi. Manipulasi suara, politik uang, suap pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan praktik-praktik kekerasan terhadap lawan politik adalah kenyataan yang mengoyak makna demokrasi itu sendiri. Sayangnya, semakin hari justru semakin banyak masyarakat Indonesia yang tak lagi peduli pada keadaan demokrasi di negara ini. Hal ini dapat terlihat pada menurunnya kepercayaan kepada salah satu pilar demokrasi, yakni partai politik. Bagaimana demokrasi dapat diterapkan dengan baik jika pilarnya saja sudah tak dipercaya lagi?Hampir semua elit partai yang ada saat ini terlibat dalam praktik KKN. Mulai dari partai yang berideologi nasionalis, berideologi nasionalis-agama sampai kepada partai yang berideologi agama, semuanya seolah sama menjadi partai yang berideologi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.Bisa dikatakan demokrasi di Indonesia saat ini tengah memasuki tahap kleptokrasi. Sebab sekarang bukan lagi rakyat yang berkuasa, melainkan para penjahat berdasi alias para maling di negeri ini. Setiap individu berhak mengajukan diri menjadi pemimpin (anggota DPR/DPRD, walikota, bupati, gubernur bahkan presiden) dengan syarat harus memiliki modal dana yang besar. Tidak hanya untuk setoran kepada partai yang akan mengusung mereka, juga karena tingginya biaya demokrasi itu sendiri, seperti kamapanye dan bahkan uang sogokkan. Akibatnya, dalam upaya mengembalikan modal, tindak kejahatan korupsi politik menjadi tidak terelakkan. Dalam sistem yang kleptokratik, demokrasi berubah menjadi demokrasi kriminal.Hal inilah yang membuat masyarakat semakin apatis terhadap partai politik yang ada. Krisis kepercayaan karena perilaku elit partai bukanlah hal baru. Partai politik dianggap telah berubah menjadi monster yang memangsa rakyatnya sendiri, bukannya mengayomi masyarakat. Yang terjadi kemudian, timbul pertanyaan : mungkinkah sebuah negara demokrasi berjalan tanpa partai politik? Konsep demokrasi tanpa partai politik memang mustahil dilakukan, tetapi perlu disadari bahwa Indonesia butuh proses pendewasaan demokrasi. Proses ini terutama untuk membasmi perilaku korup yang merajalela.Ketidakpedulian terhadap politik jelas berdampak buruk. Rakyat tidak lagi punya kesempatan untuk beraspirasi dalam agenda politik negara. Selain itu, hal ini juga membuka kesempatan status quo bisa terus melanggengkan kekuasaannya tanpa gangguan.Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana masa depan demokrasi Indonesia, khususnya untuk periode 2014-2019?Rasanya keadaan pemerintahan demokratis di Indonesia tidak akan jauh berbeda, masih belum menyentuh persoalan fundamental; pemilu yang bersih, pengakuan HAM kelompok minoritas, terbentuknya pemerintahan yang baik, dan memahami prinsip-prinsip keberagaman. Hal ini sudah terindikasi dari banyaknya kasus-kasus politik uang dan kecurangan pemilu serta banyaknya para calon legislatif yang bisa dibilang tidak kompeten.Tentunya Indonesia perlu keluar dari kondisi ini. Langkah yang perlu diambil ke depannya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap partai politik. Demi terjaganya sistem demokrasi yang terlembaga, partai politik haruslah memperhatikan sistem perekrutan para calon legislatifnya. Sebab harus diakui, saat ini rakyat cenderung lebih menaruh harapan kepada figur atau tokoh, bukan partai politik. Karena itu, partai politik jangan lagi melakukan perekrutan yang asal-asalan atau merekrut seseorang berdasarkan tingkat elektabilitasnya saja. Partai politik juga harus menerapkan kualifikasi ketat dalam perekrutan mereka yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugasnya kelak.Untuk menjaring figur-figur yang berkualitas baik secara intelektual maupun moral serta dapat dipercaya dan diandalkan rakyat, sebelumnya partai politik perlu memberikan ruang pada bakal calon legislatif tersebut untuk melakukan dialog kepada publik untuk kemudian dijadikan bahan penilaian. Kesempatan itu juga bisa dijadikan ajang menanamkan kembali kepercayaan rakyat terhadap partai politik melalui kelincahan komunikasi dari bakal calon legislatif tersebut hingga memberi pemahaman sekaligus memberikan edukasi politik kepada masyarakat.Selain dari partai politik, ke depannya juga dibutuhkan sosok seorang pemimpin nasional yang terampil. Keberanian, kenekatan, kesungguhan, dan komitmennya untuk memperlakukan jabatan sebagai sebuah panggilan, amanah, memungkinkan dirinya untuk menutupi celah-celah kelemahan sebuah sistem.Diharapkan, periode 2014-2019 ini bisa menjadi masa transisi Indonesia menuju pemerintahan demokratis yang lebih baik. Masa depan pemerintahan demokratis di Indonesia yang lebih baik, bergantung pada kesediaan masyarakat untuk membangun sistem yang kokoh yang dijalankan oleh seorang pemimpin yang terampil. Siapapun presiden yang terpilih untuk periode 2014-2019, diharapkan dapat menjawab tantangan untuk membawa angin perubahan bagi Indonesia.

KU 2071MAKALAHMASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA TAHUN 2014 - 2019PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANKelas : 17Dosen : Qoriah Alibasyah Siregar, MA

Disusun oleh :Jonathan Febrianto 15512027

PROGRAM STUDI TEKNIK KELAUTANFAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGANINSTITUT TEKNOLOGI BANDUNGBANDUNG2014DAFTAR PUSTAKA

http://jakarta45.wordpress.com/2012/07/21/24406/http://maribelajarnulis.blogspot.com/2010/07/masa-depan-dan-tantangan-demokrasi.htmlhttp://budisansblog.blogspot.com/2012/01/masa-depan-demokrasi-indonesia.htmlDiakses pada 18 Mei 2014