BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan

oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga

jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar

satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar

ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip

checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah

yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif,

lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan

lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan

menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh

masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang

diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif,

selain sesuai hukum dan peraturan.

Banyak para ahli berpendapat bahwa demokrasi pancasila itu merupakan salah satu

demokrasi yang mampu menjawab tantangan jaman karena semua kehidupan berkaitan erat

dengan nilai luhur Pancasila. Dalam hal ini kita ambil saja salah satu ahli Nasional Prof.

Dardji Darmodihardjo, S.H. beliau mempunyai Pandangan bahwa demokrasi Pancasila adalah

paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia

yang terwujudnya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945. lain hal lagi

dengan Prof. dr. Drs. Notonegoro,S.H. mengatakan demokrasi pancasila adalah kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan yang berke-Tuhan-nan Yang Maha Esa, yang Berkepribadian Kemanusiaan yang

Adil dan Beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkedaulatan seluruh rakyat.

1

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun masalah yang ditinjau dan dianalisis antar lain:

a. Demokrasi

b. Demokratisasi

c. Demokrasi Pancasila

d. Aspek demokrasi

1.3 Batasan Masalah

Makalah ini akan membahas tentang demokrasi Indonesia beserta sejarah

perkembangan demokrasi di Indonesia serta demokrasi apa yang dianut oleh Indonesia.

1.4 TUJUAN

Agar kita dapat mengetahui demokrasi yang kita pakai di Indonesia dan sejarah

demokrasi di Indonesia.

2

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip demokrasi universal dapat kita pelajari dari

berbagai tulisan. Namun, dalam tahap penerapannya kadang terjadi perbedaan atau bahkan

dipraktekkan secara salah. Dalam hal ini beberapa faktor seperti faktor mental dan sosio-

kultural sangat berpengaruh. Demokrasi selalu mencoba melakukan pengaturan mengenai

“Distribusi apa saja” yang diperebutkan dan mengatur cara-cara pendistribusiannya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang baru saja membangun demokrasi

setelah keluar dari otoritarianisme orde baru pada tahun 1998. meski demikian hingga kini

banyak kalangan berpendapat bahwa Indonesia masih dalam tahap “Demokratisasi”. Artinya

demokrasi yang kini coba kita bangun belum benar-benar berdiri dengan mantap. Masih

banyak hal yang perlu dibangun, bukan hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga

budaya, hukum, dan perangkat-perangkat lain yang penting bagi tumbuhnya demokrasi dan

masyarakat madani.

Sebagai sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan

dicoba diterapkan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia berbagai hal dengan

negara-masyarakat telah diatur dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berharap agar

terwujudnya pemerintahan yang segenap tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan

umum dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Semua itu merupakan gagasan-gagasan dasar

yang melandasi kehidupan negara yang demokratis.

3

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 PENGERTIAN DEMOKRASI

Istilah "demokrasi" berasal dari yunani kuno yang diutarakan di athena kuno pada

abad ke-5 sm. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem

yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah

berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,

bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan

kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan

rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.

Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator

perkembangan politik suatu negara. (sejarah dan perkembangan demokrasi,

http://www.wikipedia.org)

3.1.1 Pengertian Demokrasi menurut para ahli

a. Prof. Dardji Darmodihardjo,S.H.

Demokrasi pancasila adalah Paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian

dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam

ketentuan-ketentuan seperti dalam pembukaan UUD 1945.

b. Prof. dr. Drs. Notonagoro,S.H.

Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang

berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan

yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Menurut Internasional Commision of Jurits

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan

tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-

wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di

utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat.

d. Menurut Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(government of the people, by the people, and for the people).

4

e. Menurut C.F Strong

Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat

politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa

pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada

mayoritas itu.

3.2 LANDASAN-LANDASAN DEMOKRASI

3.2.1 Pembukaan UUD 1945

1. Alinea pertama

Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

2. Alinea kedua

Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

3. Alinea ketiga

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan

luhur supaya berkehidupan dan kebangsaaan yang bebas.

4. Alinea keempat

Melindungi segenap bangsa.

3.2.2 Batang Tubuh UUD 1945

1. Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan adalah ditangan rakyat.

2. Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Pasal 6

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

4. Pasal 24 dan Pasal 25

Peradilan yang merdeka.

5. Pasal 27 ayat 1

Persamaan kedudukan di dalam hukum.

6. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

3.2.3 Lain-lain

1. Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi

2. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

5

3.3 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada

abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem

yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah

berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,

bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan

kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan

rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.

Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator

perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu

negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara

yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika

fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata

tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut

pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya

kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan

tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa

kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus

ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan

mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan

lembaga negara tersebut.

Demokrasi yang kita kenal sekarang ini dipelopori oleh organisasi-ohrganisasi modern

pada masa pergerakan nasional sebagai wacana penyadaran. Diantara organisasi modern

tersebut, misalnya Budi Utomo (BU), Sarekat Islam, dan Perserikatan Nasional Indonesia.

Bangsa indonesia mengenal BU sebagai organiosasi modern pertama yang didirikan di

Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Anggota BU terdiri dari kaum priyayi ningrat atau aristokrasi

dan kaum intelektual. Kelompok pertama bersifat konservatif, sedamgkan kelompok kedua

bersifat progresif. Dari sini tampak bahwa BU masih bersifat elitis. Didalm organisasi BU

6

anggotanya belajar berdemokrasi dengan mengenalkan dan menyalurkan ide, gagasan dan

harapan adanya intregasi nasional.

Menjelang surutnya BU, muncul organisasi modern yang berwatak lebih egaliter,

yaitu Sarekat Islam (SI). Organisasi yang didirikan tahun 1911 di Solo. Pada awalnya SI

merupakan gerakan reaktif terhadap situasi kolonial, namun dalam perkembangannya

organisasi ini melangkah ke arah rekontruksi kehidupan bangsa dan akhirnya beralih ke

perjuangan politik guna menentukan nasib bangsanya sendiri.

Gerakan nasionalis indonesia dengan cepat meningkat dalam tahun 1927 dengan

didirikannya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Para pemimpin PNI terdiri dari kaum

muda yang memperoleh pendidikan di negeri belanda pada permulaan tahun 1920-an.

Sewaktu di negeri belanda mereka menggabungkan diri dengan organisasi mahasiswa, yaitu

perhimpunan indonesia (PI). Organisasi pemuda pada saat itu sangat terpengaruh oleh PNI.

Salah satu peristiwa penting dalam gerakan nasional adalah konggres pemuda indonesia ke-II

yang melahirkan sumpah pemuda. Dalam forum ini kaum muda yang berasal dari berbagi

daerah menghilangkan semangat kedaerahan mereka dan menggantikan dengan semangat

persatuan dan kesatuan bangsa serta bekerja sama untuk menciptakan suatu negara indionesia

yang merdeka.

1. Demokrasi Kerakyatan Pada Masa Revolusi

Periode panjang pergerkan nasional yang didominasi oleh munculnya organisasi

modern digantikan periode revolusi nasional. Semua usaha untuk mencari identitas (jati) diri,

semangat persatuan guna menghadapi kekuasaan kolonial, dan untuk membangun sebuah

tatanan sosial yang adil akhirnya membuahkan hasil dengan diproklamasikannya

kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada masa revolusi 1945 – 1950 banyak kendala yang dihadapi bangsa indonesia,

misalnya perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dengan

kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dan mereka yang

menentangnya dan antara kekuatan islam dalam kekutan sekuler. Di awal revolusi tidak

satupun perbedaan di antara bangsa Indonesia yang terpecahkan. Semua permasalahan itu

baru dapat diselesaikan setelah kelompok-kelompok kekuatan itu duduk satu meja untuk

memperoleh satu kata sepakat bahwa tujuan pertama bangsa Iindonesia adalah kemerdekaan

bangsa indonesia. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan

diplomasi bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan.

7

2. Demokratisasi Dalam Demokrasi Parlementer

Setelah indonesi merdeka, kini menghadapi prospek menentukan masa depannya

sendiri. Pada periode tahun 1950-an muncul kaum nasionalis perkotaan dari partai sekuler dan

partai-partai islam yang memegang kendali pemerintahan.

Undang – Undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana

badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta para menteri

yang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap kabinet terbentuk berdasarkan koalisi pada

satu atau dua partai besardengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan

partai-partai koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai

permasalahan pemerintahan. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu

berperan sebagi oposisi kontruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya

menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Miriam Budiardjo, 70).

Pada umumnya kabinet dalam masa pra pemilu tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih

lama dari rata-rata delapan bulan dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik

oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan dalam untuk melaksanakan programnya.

Pemilu tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah perpecahan antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak dapat dihindarkan. Faktor-faktor tersebut

mendorong presiden soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan

berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian masa demokrasi berdasarkan sistem

parlementer berakhir.

Mengingat kondisi yang harus di hadapi pemerintah indonesia pada kurun waktu

1950-1959, maka tidak mengherankan bahwa pelaksanaan demokrasi mengaklami kegagalan

karena dasar untuk dapat membangun demokrasi hampir tidak dapat ditemukan.

3. Demokratisasi Dalam Demokrasi Terpimpin

Di tengah-tengah krisis tahun 1957 dan pengalaman jatuh bangunnya pemerintahan,

mengakibatkan diambilmnya langkah-langkah menuju suatu pemerintahan yang oleh

Soekarno dinamakan Demokrasi Terpimpin. Ini merupakan suatu sistem yang didominasi

oleh kepribadian soekarno yang prakarsa untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin diambil

bersama-sama dengan pimpinan ABRI (Hatta, 1966 : 7).

Pada masa ini terdapat beberapa penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945,

misalnya partai-partai politik dikebiri dan pemilu ditiadakan. Kekuatan-kekuatan politik yang

ada berusha berpaling kepada pribadi Soekarno untuk mendapatkan legitimasi, bimbingan

atau perlindungan. Pada tahun 1960, presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu

1955 dan menggantikanya dengan DPRGR, padahal dalam penjelasn UUD 1945 secara

ekspilisit ditentukan bahwa presiden tidak berwenang membubarkan DPR.

8

Melalui demokrasi terpimpin Soekarno berusaha menjaga keseimbangn politik yang

mherupakan kompromi antara kepentingan-kepentingan yang tidak dapat dirujukan kembali

dan memuaskan semua pihak. Meskipun Soekarno memiliki pandangan tentang masa depan

bangsanya, tetapi ia tidak mampu merumuskan sehingga bisa diterima oleh pimpinan nasional

lainnya. Janji dari demokrasi terpimpin pada akhirnya tidak dapat terealisasi. Pemberontakan

G 30 S/PKI tahun 1965 telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka peluang

bagi dilaksanakannya demokrasi Pancasila.

4. Demokratisasi Dalam Demokrasi Pancasila

Pada tahun 1966 pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan

Orde Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan orde

hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan

melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan

demokrasi Pancasila. Inti demokrasi pancasila adalah menegakkan kembali azas negara

hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif

maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara

institusional. Dalam rangka mencapai hal tersebut, lembaga-lembaga dan tata kerja orde baru

dilepaskan dari ikatan-ikatan pribadi (Miriam, 74).

Sekitar 3 sampai 4 tahun setelah berdirinya Orde Baru menunjukkan gejala-gejala

yang menyimpang dari cita-citanya semula. Kekuatan – kekuatan sosial-politik yang bebas

dan benar-benar memperjuangkan demokrasi disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan

sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial.

Kekuatan sosial politik yang diikutsertakan dalam pemilu dibatasi. Partai-partai politik

dilarang berperan sebagai oposisi maupun kontrol sosial. Bahakan secara resmi oposisi

ditiadakan dengan adanya suatu “konsensus nasional”. Pemerintahan Soeharto juga tidak

memberikan check and balances sebagai prasyarat dari sebuah negara demokrasi (sarbini

Sunawinata, 1998 ;8).

Pada masa orde baru budaya feodalistik dan paternalistik tumbuh sangat subur.

Berbagai tekanan yang diterima rakyat dan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang tidak pernah tercapai, mengakibatkan pemerintahan Orde Baru mengalami

krisis kepercayaan dan kahirnya mengalami keruntuhan.

5. Rekonstruksi Demokrasi Dalam Orde Reformasi

Melalui gerakan reformasi, mahasiswa dan rakyat indonesia berjuang

menumbangkan rezim Soeharto. Pemerintahan soeharto digantikan pemerintahan transisi

presiden Habibie yang didukung sepenuhnya oleh TNI. Lembaga-lembaga di luar presiden

9

dan TNI tidak mempunyai arti apa-apa. Seluruh maslah negara dan bangsa indonesia menjadi

tanggung jawab presiden/TNI.

Tugas utama pemerintahan Habibie ada dua, yakni pertama bekerja keras agar

harga sembilan pokok (sembako) terbeli oleh rakyat sambil memberantas KKN tanpa pandang

bulu. Kedua, adalah mengembalikan hak-hak rakyat guna memperoleh kembali hak-hak

azasinya.

Agaknya pemerintahan “Orde Reformasi” Habibie mecoba mengoreksi pelaksanaan

demokrasi yang selama inidikebiri oleh pemerintahan Orde baru. Pemerintahan habibie

menyuburkan kembali alam demokrasi di indonesia dengan jalan kebebasan pers (freedom of

press) dan kebebasab berbicara (freedom of speech). Keduanya dapat berfungsi sebagai check

and balances.

Sistem pemilu multipartai dan UU politik yang demokratis menunjukkan

kesungguhan pemerintahan Habibie. Asalkan kebebasan demokratis seperti kebebasan pers,

kebebasab berbicara, tetap dijalankan maka munculnya pemerintahan yang KKN dapat

dihindari.

Dalam perkembanganya Demokrasi di indonesia setelah rezim Habibie diteruskan

oleh Presiden Abdurahman wahid sampai sekarang sangat signifikan sekali dampaknya,

dimana aspirasi-aspirasi rakyat dapat bebas diutarakan dan dihsampaikan ke pemerintahan

pusat. Hal ini terbukti dari setiap warga negara bebas berpendapat dan kebebasan pers dalam

mengawal pemerintahan yang terbuka sehingga menghindarkan pemerintahan dari KKN.

Ada satu hal yang membuat indonesia dianggap negara demokrasi oleh dunia

Internasional walaupun negara ini masih jauh dikatakan lebih baik dari negara maju lainnya

adalah Pemilihan Langsung Presiden maupun Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, beberapa

nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar

1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip itu

dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan

kekuasaan belaka (Machstaat).

2. Sistem Konstitusionil

Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat

Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem

konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar

1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu

10

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana,

dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

3.4 PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA

1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan :

a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan

kekuasaan belaka (machtstaat),

b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat

absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),

c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.

2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,

3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,

4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan

yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan

lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,

5. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk

menyalurkan aspirasi rakyat,

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;

7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1

ayat 2 UUD 1945),

8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,

9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME,

diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,

10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

3.5 ASPEK DEMOKRASI PANCASILA

Berdasarkan pengertian dan Pendapat tentang demokrasi Pancasila dapat

dikemukakan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya.

a. Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi)

Demokrasi Pancasila harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila lainnya.

Karena itulah, pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi

politik tetapi juga demokrasi ekonomi dan sosial (Lihat amandemen UUD 1945

dan penyelesaiannya dalam pasal 27,28.29,30,31, 32, 33. dan 34).

b. Aspek Formal

11

Mempersoalkan proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam

badan-badan perwakilan rakyat dan pemerintahan dan bagaimana mengatur

permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk

mencapai kesepakatan bersama.

c. Aspek Normatif

Mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan

menjadi kriteria pencapaian tujuan.

d. Aspek Optatif

Mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

e. Aspek Organisasi

Mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksaan demokrasi pancasila di

mana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

f. Aspek Kejiwaan

Menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangant para

pemimpin pemerintah.

3.6 CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA

Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris

Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:

1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.

2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

6. Menghargai hak asasi manusia.

7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan

melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan

pemogokan karena merugikan semua pihak.

8. Tidak menganut sistem monopartai.

9. Pemilu dilaksanakan secara luber.

10. Mengandung sistem mengambang.

11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

12

3.7 PRISIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

Adapun Prinsip-prinsip Pancasila:

a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang

Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

3.8 Fungsi Demokrasi Pancasila

Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

a. Ikut menyukseskan Pemilu;

b. Ikut menyukseskan Pembangunan;

c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.

2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,

3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,

4. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga

negara,

5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,

a. Presiden adalah Mandataris MPR,

b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

3.9 PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM WAKTU 50 TAHUN

a. Periode 1945-1949 dengan Undang-Undang 1945 seharusnya berlaku demokrasi

Pancasila, namun dalam penerapan berlaku demokrasi Liberal.

b. Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal.

c. Periode 1950- 1959 UUDS 1950 berlaku demokrasi Liberal dengan multi-Partai

d. Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila

namun yang diterapkan demokrasi terpimpin ( cenderung otoriter)

e. Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung

otoriter)

f. Periode 1998- sekarang UUD 1945, berlaku Demokrasi Pancasila ( cenderung ada

perubahan menuju demokratisasi)

13

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dari

waktu ke waktu. Namun kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi Pancasila adalah

demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan

oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari Demokrasi Pancasila antara lain di bidang

aspek Aspek Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek Normatif, Aspek Optatif,

Aspek Organisasi, Aspek Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari dengan prinsip

pancasila dan dengan tujuan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat

merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

B. SARAN

Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua

warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah:

1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi.

2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya.

Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari

pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik

dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang

mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus

berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi

telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

14

DAFTAR PUSTAKA

MM, Drs. Budiyanto. 2002. Kewarganegaraan SMA Untuk Kelas X. Jakarta: Erlangga.

Dkk, Suardi Adubakar. 2002. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Kelas 2

SMU. Bogor: Yudistira.

Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang :

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.

http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm

http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi

http://dondsor.blogster.com/demokrasi_dan_Konstitusi.html

Abdulkarim, Aim, Drs, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan untuk SMP Kelas II Jilid 2”.

Bandung: Grafindo Media Pratama.

Wijianti, S.Pd. dan Aminah Y., Siti, S.Pd. 2005 “ Kewarganegaraan (Citizenship)”. Jakarta:

Piranti Darma Kalokatama.

Dahlan, Saronji, Drs. Dan H. Asy’ari, S.Pd, M.Pd. 2004 “Kewarganegaraan Untuk SMP

Kelas VIII Jilid 2”. Jakarta: Erlangga.

15