Pendidikan Kewarganegaraan

Mata Kuliah Ciri Universitas

Universitas Mercu Buana - Jakarta

DEMOKRASI

Dosen :

Udjiani Hatiningrum

1. Arti, Makna dan Manfaat Demokrasi.

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada

abad ke-5 SM. Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat,

dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai

pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu

pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai

upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi seluruh perundang-undangan, aturan-

aturan, tatanan kehidupan sosial di bentuk, di atur atau di sepakati oleh masyarakat.

Di Indonesia sendiri demokrasi berkembang semenjak kemerdekaan, dalam Undang

Undang Dasar 1945 diberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Maka secara hierarki, seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui

mekanisme perwakilan yang dipilih dalam Pemilu. Masyarakat kita seharusnya memahami

betul apa makna demokrasi itu. Jangan sampai terjebak pada anggapan bahwa

keterbukaan dan demokrasi adalah sebuah kebebasan yang dalam era reformasi ini

cenderung kebablasan. Makna demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh, dan

untuk rakyat.

Kehidupan masyarakat demokratis, di mana kekuasaan negara berada di tangan

rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat

memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat

demokrasi di antaranya adalah :

1) Kesetaraan sebagai warga negara;

2) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum;

3) Pluralisme dan kompromi;

4) Menjamin hak-hak dasar;

5) Pembaruan kehidupan sosial.

1

Kesetaraan Sebagai Warga Negara :

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat.

Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus

diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut

perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap

warga negara.

Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Umum :

Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan

yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa.

Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula

kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Rakyat

biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam praktiknya, dan

kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran-

saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

Pluralisme dan Kompromi :

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan

demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan

pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga

menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan di dengarkan.

Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam

masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Dan ketika

kebhinekaan seperti itu terungkap, metode demokratis untuk mengatasi perbedaan-

perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan paksaan atau

pameran kekuasaan.

2

Menjamin Hak-Hak Dasar :

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode

mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial

tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang

hak-hak sipil dan politis : hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan

berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri.

Pembaruan Kehidupan Sosial :

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan

kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan

dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin

pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa

pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengiktui pemberhentian tokoh

kunci dalam rezim nodemokratis.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga

jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang

sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini

diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

2. Nilai-nilai Demokrasi.

Terbukanya gerbang era reformasi pada akhir 90-an, mengobarkan semangat

demokrasi yang semakin kuat di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang dulu sempat lama

terbendung di era orde baru kini menjadi agenda utama pemerintahan reformasi.

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya

dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha

3

nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi

sebagai pandangan hidup (way of life) dalam kehidupan bernegara.

Bangsa Indonesia sejak dulu sudah mempraktikkan ide tentang demokrasi walau

bukan tingkat kenegaraan, masih tingkat desa. Disebut demokrasi desa. Contoh

pelaksanaan demokrasi desa pemilihan kepala desa dan rembug desa. Inilah demokrasi

asli. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini oleh

karena Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar

negara Indonesia dan sebagai identitas nasional Indonesia. Sebagai ideologi nasional,

Pancasila sebagai cita-cita ma-syarakat dan sebagai pedoman membuat keputusan politik.

Sebagai pemersatu masyarakat yang menjadi prosedur penyelesaian konflik. Nilai-nilai

demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut :

1) Kedaulatan rakyat;

2) republik;

3) Negara berdasar atas hukum;

4) Pemerintahan yang konstitusional;

5) Sistem perwakilan;

6) Prinsip musyawarah;

7) Prinsip ketuhanan.

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada

umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Oleh

sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem

pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan

keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola prilaku yang menjadi

tuntunan suatu norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari

demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :

1) Kesadaran akan pluralisme;

2) Sikap yang jujur dan pikiran sehat;

3) Kerjasama warga dan itikad baik;

4) Sikap dewasa Pertimbangan moral .

4

Kesadaran akan pluralisme :

Mayarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di

masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara.

Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai

bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi

alamnya.

Pluralisme adalah bentuk tertinggi dari kesadaran manusia, artinya disini manusia

sudah dapat mempunyai perasaan saling hormat-menghotmati antar sesama manusia,

mempunyai rasa kemanusiaan yang sama, mempunyai kepekaan terhdap ekologi dan

jaringan kehidupan dalam masyarakat. Jadi secara singkat pluralisme demokrasi belum

pada saatnya untuk di jadikan sebagai sistem demokrasi di Indonesia. Dewasa ini nampak

adanya usaha untuk memaksakan bentuk pluralisme dalam tatanan demokrasi di

Indonesia. Karena dipaksakan, maka dampaknya terjadilah situasi demokrasi yang ambrul

adul, anarkisme. Keadaan demikian itu tercermin dalam masyarakat kita dimana antara

orang-orang yang jujur dan bersih dari korupsi, penipu, preman, penjahat, koruptor, para

pelanggar HAM dan pelaksana KKN dicampur adukkan jadi satu (dianggap sebagai suatu

homoginitas) dengan alasan gotong royong dalam menjalankan  pluralisme demokrasi.

Mencampuradukan antara baik dan buruk hanya sekedar unutuk memenuhi romantisme

perkataan pluralisme tanpa menyedari secara hakiki,  telah menyebabkan bangsa kita

terjerumus pada kesalahan yang parah dan membahayakan keutuhan negara  kita.

Selama pemimpin-pemimpim bangsa Indonesia berada dalam keadaan krisis

kesadarannya, maka sukar diharapkan akan terjadinya demokrasi sejati di Indonesia.

Sikap yang jujur dan pikiran sehat :

Mungkin sejak kanak-kanak sampai hari ini, sudah ratusan bahkan ribuan kali kita

mendengar nasihat untuk bersikap dan bertindak jujur. Bukankah kita menyadari bahwa

sikap jujur terkadang mengandung kekuatan internal yang menyebabkan kita tidak

tergoyahkan bahkan bisa nekad dan mempunyai sikap ‘nothing to loose’? Bukankah kita

5

baru bisa menepuk dada, menerima diri, mengatasi frustrasi, menghargai anugerah hidup

saat kita jujur pada diri sendiri, lingkungan, organisasi dan bangsa?. Perjuangan untuk

mempraktekkan kejujuran memang tidak bisa lepas dari upaya kita secara sadar untuk

mengalahkan kepentingan diri pribadi.

Kita lihat bahwa kejujuran bukan sekedar berkata benar dan mempertimbangkan

benar salah, namun mempraktekkan kematangan, sehingga terbaca dalam gerak gerik

maupun mental seseorang. Semakin tinggi peran dan tanggung jawab yang kita emban, di

kelompok, lingkungan dan lembaga, kita perlu sepenuhnya menyadari bahwa semakin

berat juga bobot tuntutan untuk menunjukkan kedewasaan, menyadari tanggung jawab

peran dan mengedepankan kepentingan publik yang kita ‘layani’. Kejujuran tampaknya

perlu menjadi sasaran hidup seorang individu, apalagi pemimpin, karena ini adalah modal

utama dalam pengambilan keputusan dan menjadi perisai yang ampuh dalam kancah

politik. Hanya dengan kekuatan inilah seorang pemimpin tidak bisa tergoyah ‘self esteem’-

nya dan akan dikenal luas dengan penuh respek. 

Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau

berdasarkan akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi

membutuhkan sikap tulus setiap orang beritikad baik.

Demokrasi Membutuhkan Kerja Sama Antar Warga Masyarakat dan Sikap serta tikad baik:

Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima

kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat

demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun,

disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggungjawab untuk kemungkinan

menerima bentuk-bentuk tertentu.

Demokrasi Membutuhkan Pertimbangan Moral :

Demokrasi adalah permainan yang sangat elegan dan bermartabat, karena para

pemainnya diharapkan memegang aturan main yang sudah disepakati, harus selalu

6

merujuk pada konstitusi, serta menggunakan argumentasi berdasarkan akal sehat,

bukannya pemaksaan-pemaksaan dengan memamerkan kekerasan atau teror. Bahwa

pekan-pekan terakhir ini kita menyaksikan, proses pemerosotan moral demokrasi di negeri

kita menukik tajam hampir-hampir ke titik paling rendah.

Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan

haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala

cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan

dalam berbuat dan mencapai tujuan.

3. Prinsip dan Parameter Demokrasi.

Prinsip artinya kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain

sebagainya. Suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam sistem

pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert A. Dahl terdapat

beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu :

1) Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan.

Pemerintah dalam hal ini Presiden, Kabinet dan Pemerintah daerah bertugas

melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun

demikian, dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa

batas. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga

legislatif yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia kontrol tersebut terlihat dari

keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan

perundangan dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk

pengangkatan pejabat negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2) Adanya pemilihan yang teliti dan jujur.

Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga

negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Suatu keputusan

tentang apa yang dipilih, didasarkan pengetahuan warga negara yang cukup, dan

informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.

7

3) Adanya hak memilih dan dipilih.

Demokrasi berjalan apabila setiap warga negara mendapatkan hak pilih dan dipilih.

Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan,

serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang

mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi oersyaratan untuk dipilih

dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

4) Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman.

Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat

dengan rasa aman. Apabila warga negara tidak dapat menyampaikan pendapat

atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan

tidak akan berjalan dengan baik.

5) Adanya kebebasan mengakses informasi.

Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara

harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus

disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban

pemerintah untuk memberikan informasi yang benar, disisi lain DPR dan rakyat

dapat juga mencari informasi, sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai

informasi yang akurat dan benar.

6) Adanya kebebasan berserikat yang terbuka.

Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang

merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok

dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja, terbukanya sistem politik

memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.

Bagaimana dengan kondisi di Indonesia, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip

demokrasi ?

8

Pertanyaan ini tidak dapat dijawab hanya dengan ya atau tidak. Sistem kontrol sudah

ada yaitu DPR dan perannya sudah meningkat, namun seringkali adanya intervensi dari

partai politik atau pemerintah membuat anggota DPR tidak dapat bekerja secara optimal.

Kebebasan berserikat dan berpolitik juga sudah dijamin undang-undang. UU No 21 Tahun

2001 dan UU No 13 Tahun 2003 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan

berkumpul. Prinsip hak dipilih dan memilih juga sudah dikembangkan. Pemilihan anggota

DPR saat ini sudah memilih nama, sehingga anggota DPR adalah pilihan langsung dari

rakyat, namun demikian adanya sistem anggota DPR yang tidak memenuhi kuota suara,

maka urutan nomor menjadi ketentuan untuk seseorang menjadi anggota DPR

mengakibatkan prinsip ini belum berjalan optimal. Prinsip pemilihan yang jujur danteliti juga

sudah berkembang dengan baik terlihat dari hasil Pilkada yang tidak terlalu bermasalah.

Dari 150 lebih Pilkada, ternyata hanya beberapa saja yang bermasalah seperti di Depok.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, prinsip demokrasi sebenarnya sudah

dikembangkan di Indonesia, namun prinsip tersebut belum optimal dilaksanakan

atau memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannnya.

Di Indonesia, prinsip-prinsip negara demokratis telah dilakukan, walaupun masih ada

beberapa kelemahan dalam pelaksanaannnya. Untuk mengukur seberapa jauh kadar

demokrasi sebuah negara, diperlukan suatu ukuran atau parameter. Parameter untuk

mengukur demokrasi dapat dilihat dari 4 hal yaitu :

a) Pembentukan pemerintahan melalui pemilu.

Terbentuknya suatu pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilu yang

dilaksanakan dengan jujur dan teliti. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu

diharapkan dapat menggambarkan keingingan rakyat sehingga memudahkan

dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai rakyat.

b) Sistem pertanggungjawaban pemerintahan.

Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggungjawabkan

kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Di Indonesia, Presiden

memberikan pertanggungjawaban kepada MPR.

9

c) Pengaturan sistem dan distribusi kekuasaan negara.

Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan

kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah diatur

dalam suatu tata aturan perundang-undangan yang membatasi dan sekaligus

memberikan petunjuk dalam pelaksanaannya. Bebarapa aturan tersebut adalah

pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

d) Pengawasan oleh rakyat.

Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya

pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan chek and balance

terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

4. Jenis-Jenis Demokrasi.

Demokrasi Berdasarkan Cara Menyampaikan Pendapat.

a) Demokrasi Langsung :

Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan

keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan. Demokrasi langsung, rakyat

seluruhnya diikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan

dan mengambil keputusan. Hal ini terjadi pada tipe-tipe negara – negara kota waktu

zaman Yunani Kuno, rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk membicarakan

berbagai masalah kenegaraan. Pada masa modern ini cara demikian tentu tidak

mungkin lagi karena selain negaranya semakin luas dan meliputi banyak warganya,

urusan – urusan kenegaraannya pun semakin kompleks. Jadi rakyat tidak lagi ikut

dalam urusan pemerintahan secara langsung melainkan melalui wakil – wakil yang

ditentukan dalam suatu pemilihan umum ( Pemilu ). Hal ini yang disebut demokrasi

tidak langsung.

10

b) Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan :

Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui

Pemilu. Rakyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik. Aspirasi rakyat

disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

c) Demokrasi Perwakilan dengan Sistem Pengawasan Langsung dari Rakyat .

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi

perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan

rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui

referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi seperti ini di jalankan di Swiss.

Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara

langsung. Di Swiss ditafsirkan bahwa badan eksekutif hanyalah sebagai badan

pelaksana dari apa yang telah digariskan oleh badan legislatif. Sistem demokrasi

yang dilaksanakan di Swiss tersebut yang kemudian dikenal dengan nama Sistem

Referendum. Badan eksekutifnya merupakan dewan yang disebut Bundesrat.

Dewan tersebut adalah bagian dari badan legislatif yang disebut

bundesversammlung yang terdiri atas Nationalrat dan Stadenrat. Nationalrat adalah

badan perwakilan Nasional, sedangkan Stadenrat adalah perwakilan dari negara –

negara bagian. Negara-negara bagian itu sendiri disebut Kanton.

Mekanisme pelaksanaan pemerintah adalah sebagai berikut :

- mula – mula yang terbentuk adalah Bundesversammlung yang terdiri atas

Nationalrat dan standerat. Nationalrat dipilih secara langsung oleh rakyat

melalui suatu pemilihan umum. Masa jabatan Nationalrat adalah 4 tahun.

Selain itu setiap Kanton mengirimkan dua orang wakil untuk duduk dalam

standerat. Cara pemilihan dan masa jabatan masing-masing anggota

standerat ditentukan oleh kanton masing-masing.

- Setelah Bundesversammlung terbentuk, maka badan itulah berfungsi

sebagai badan legislatif yang membuat UU, termasuk UUD.

11

- Setelah UUD terbentuk, lalu bundesversammlung memilih 7 orang

anggotanya untuk duduk dalam Bundesrat guna melaksanakan UU tersebut.

Sebelum UU itu dilaksanakan, dimintakan terlebih dahulu pendapat rakyat

melalui referendum.

Referendum diklasifikasikan menjadi tiga :

1. Referndum Wajib;

2. Referendum Tidak Wajib;

3. Referendum Konsultatif.

Referndum Wajib :

Referndum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan

mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis. UUD atau UU yang telah

dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum ini dlaksanakan untuk

meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar.

Referendum Tidak Wajib :

Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan UU

diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu

tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan UU itu dapat menjadi UU yang

bersifat tetap.

Referendum Konsultatif :

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak mengerti

permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang

berkaitan dengan permasalahan tgersebut.

12

Demokrasi Berdasarkan Titik Perhatian atau Prioritas.

a. Demokrasi Formal :

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang

sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kedudukan yang sama dalam bidang politik,

tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga

demokrasi ini disebut demokrasi liberal.

b. Demokrasi Material.

Demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-

ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam

ini dikembangkan di negara sosialis-komunis.

c. Demokrasi Campuran.

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas.. Demokrasi

ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan

derajat dan hak setiap orang.

Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi.

a. Demokrasi Liberal.

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan

pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah

terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).

13

Berdasarkan Wewenang dan Hubungan Antar Alat Kelengkapan Negara.

a. Demokrasi Sistem Parlemen.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki

peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam

mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu

dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain :

1) DPR lebih kuat daripada pemerintah.

2) Kepala pemerintahan/kepala eksekutif disaebut Perdana Menteri dan memimpin

kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggungjawab kepada DPR.

3) Program kebijakan kabinet dilakukan disesuaikan dengan tujuan politik anggota

parlemen.

4) Kedudukan kepala negara terpisah dari kepala pemerintahan, biasanya hanya

berfungsi sebagai simbol negara. Tugasnya sebagian besar bersifat seremonial,

seperti melantik kabinet dan Duta Besar sebagai Panglima Tertinggi Angkatan

Bersenjata (kehormatan).

5) Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (Parlemen) dapat

meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

Jika mayoritas anggita parlemen menyetujui, maka pemerintah bubar, sehingga

kendali pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sementara sampai terbentuk

pemerintahan baru hasil pemilu.

Salah satu karakteristik utama sistem parlementer yang tidak dimiliki oleh sistem

presidensial adalah kedudukan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di atas

badan perwakilan dan pemerintah (supremacy of parliame).

14

b. Demokrasi Sistem Presidensial.

Dibandingkan dengan sistem parlementer, sistem presidensial memang memiliki

kelebihan dibandingkan sistem parlementer, di antaranya: keterpisahan institusi presiden

dan parlemen, masa jabatan presiden (dan wapres) yang bersifat tetap, dan pemilihan

langsung presiden oleh rakyat.

Ciri-ciri pemerintahan Presidensial sebagai berikut :

1) Negara dikepalai Presiden

2) Kekuasaan eksekutif Presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipili dari

dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan.

3) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan Menteri.

4) Menteri tidak bwertanggungjawab kepada DPR melainkan kepada Presiden.

Presiden dan DPR mempunyai kewdudukan yang sama sebagai lembaga negara,

dan tidak dapat saling membubarkan.

5. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang banyak

pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi di

bidang politik. Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan

penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Ada empat macam demokrasi

yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu Demokrasi Liberal,

Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila, Dempkrasi Langsung pada era reformasi.

Keempat demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan. Mengapa

demikiandan bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi ini ?

a) Demokrasi Parlementer (Liberal).

Demokrasi Parlementer di pemerintahan kita telah dipraktikan pada masa berlakunya

UUD 1945 periode pertama (1945- 1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS

15

1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis resmi

berakhir pada tgl 5 Juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan

pemerintahan tidak stabil, sehingga program dari suatu pemerintahan tidak dapat

dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu penyebab ketidakstabilan

tersebut adalah sering bergantinya pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana

pemerintahan.

b) Demokrasi Terpimpin.

Kegagalan konstituente dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang

memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada tgl 5 Juli

1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang

sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari mencapai hal tersebut, di negara kita saat

itu digunakan Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap

keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang melahirkan

terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan

ekonomi.

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi

permasalahan yang dhadapi masyarakat, yakni dapat dilihat dari ungkapan Presiden

Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante tgl 22 April 1959 tentang pokok-

pokok demokrasi terpimpin antara lain :

1) Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator.

2) Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar

bangsa Indonesia.

3) Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan

kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan sosial.

4) Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

16

5) Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun

diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran di atas tampak bahwa Demokrasi Terpimpin tidak

bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia.

Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana

mestinya, sehingga seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan

budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada Presiden, juga

karena kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial

politik yang tidak menentu saat itu.

Prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin adalah :

1) Tiap orang diwajibkan untuk berbakti pada kepentingan umum, masyarakat, bangsa

dan negara ;

2) Tiap orang berhak mendapat penghidupan yang layak dalam masyarakat, bangsa

dan negara.

c). Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru.

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai

penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya

Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak

cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak

lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara

konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan

di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial

budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari

kepentingan sosial.

17

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia

(G30S/PKI) menandai pergantian orde dari Orde Lama ke Orde Baru. Orde Baru

dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. diantara

ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan

melarang PKI berikut ideologinya tubuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI

sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan.

Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru.  Pada

masa Orde Baru pula pemerintahan menekankan stabilitas nasional dalam program

politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang

disebut dengan konsensus nasional.

Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional,

namun demikian praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat

berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila.

Diantara penyimpangan dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan

Demokrasi Pancasila yaitu :

a) Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil.

b) Pengekangan kebebasan berpolitik bagi PNS.

c) Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah

anggota PNS Departemen kehakiman.

d) Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.

e) Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah.

f) Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

g) Menteri-,menteri dan Gubernur diangkat menjadi anggota MPR.

Demokrasi Langsung Pada Era Orde Reformasi.

Orde reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam

segala bidang kehidupan. Makna demokratisasi dapat dirumuskan sebagai proses

pengelolaan kekuasaan (kratos) oleh penguasa yang dipilih oleh rakyat (demos) untuk

18

dapat mensejahterakan rakyat secara adil melalui pembangunan segala bidang secara adil

dan berimbang. Penguasa, kekuasaan, dan rakyat hadir bersama di dalam negara karena

diikat bersama oleh substansi keadilan. Tanpa keadilan sebagai konten dalam demokrasi,

maka demokrasi hanyalah sebuah kata yang hampa makna. Dengan kata lain, tanpa

aktualisasi keadilan di dalam demokratisasi, maka yang terjadi bukanlah demokratisasi,

melainkan penguatan kekuasaan secara otoriter dengan mengatasnamakan rakyat.

Pengelolaan kekuasaan secara adil bagi kesejahteraan rakyat menuntut agar rakyat bukan

saja ditempatkan sebagai sasaran atau peruntukan pembangunan, melainkan juga sebagai

subjek pelaku di dalam berbagai bidang pembangunan.

Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah

bidang politik, ekonomi, dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini

dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang

berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang

cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Hutington (Chaedar, 1998), reformasi

mengandung arti “perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara, dan ekonomi

yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat.” Pada reformasi di

negara kita sekarang ini, uoaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda

reformasi.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila.

Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi,

terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi

sekarang ini, yaitu :

a) Pemilu lebih demokratisasi.

b) Partai politik lebih mandiri.

c) Pengaturan HAM.

d) Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

e) Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom

penuh.

19

Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat

berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan ketertiban akan lebih mudah

diwujudkan.Tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme

konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara RI berdasarkan konstitusi.

Kegagalan Demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep

dasar Demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya

yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya

dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat

dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup

politik pendukungnya. Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan

pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses

perubahan kearah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu

kehgidupan bangsa. Di samping itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus

akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah,

baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam

pembangunan.

6. Mengembangkan Sikap Demokrasi.

Panduan orang tua:

1. Perhatian serius anak: jangan putus perkataan

2. Berusaha menjadi pembicara yang baik

3. Memberi kesempatan memperbaiki sbl sangsi

4. Menghormati anak

5. Melibatkan anak dalam keputusan

Panduan di kelas: Dosen

1. Mahasiswa menjadi subyek bukan obyek

2. Dosen berlapang dada terhadap kritik

20

3. Dosen mengembangkan sikap adil

4. Dosen menghindari mencaci maki

Panduan di kelas: mahasiswa

1. Aktif mengungkapkan gagasan

2. Mempunyai motivasi maju

3. Peka terhadap lingkungan

4. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani

5. Memahami perasaan orang lain

6. Mengembangkan to know (untuk mengetahui) , to do (untuk melakukan sesuatu) ,

to be (menjadi diri sendiri), to live together (untuk hidup bersama).

7. Belajar berorganisasi

21