Upload
sinta-sirait
View
108
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
DEFINISI PROYEK
Proyek konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka pendek.
Banyaknya pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi sehingga berpotensi besar terjadinya konflik atau dengan kata lain bahwa proyek konstruksi mengandung konflik yang cukup tinggi
2
KARAKTERISTIK PROYEK
Proyek konstruksi mempunyai tiga karakteristik, yaitu:
1. Bersifat Unik- Tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (yang ada adalah proyek sejenis)- Proyek bersifat sementara- Group pekerja yang berbeda-beda
2. Dibutuhkan sumber daya (resources)- Sumberdaya: pekerja dan sesuatu (uang, mesin, metode, material, dll.)- Pengorganisasian semua sumberdaya dilakukan oleh seorang Manajer Proyek
3
KARAKTERISTIK PROYEK3. Organisasi
- Memiliki keragaman tujuan yang melibatkan sejumlah individu yang memiliki keahlian yang bervariasi, perbedaan ketertarikan, kepribadian yang bervariasi, dan ketidakpastian.
- Langkah awal yang harus dilakukan manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.
4
KARAKTERISTIK PROYEK
Melibatkan organisasi
Melibatkan Sumber Daya
Bersifat Unik
PROYEK KONSTRUKSI
5
TRIPLE CONSTRAINT
Proses penyelesaian konstruksi harus berpegang pada tiga kendala (triple constraint), yaitu:
- Sesuai dengan SPESIFIKASI
- Sesuai dengan TIME SCHEDULE
- Sesuai dengan COST
6
TRIPLE CONSTRAINT
Tepat MUTU
Tepat WAKTU
Tepat BIAYA
PROYEK KONSTRUKSI
7
PROYEK SEBAGAI SUATU SISTEM
SUMBERDAYAPROYEK
HASILKEGIATAN
KEGIATANPROYEK
PR
OS
ES
OU
TP
UT
INP
UT
Kesimpulan Ciri-ciri proyek:
- Dimulai dengan awal proyek dan diakhiri dengan akhir proyek
- Jangka waktu yang terbatas
- Rangkaian kegiatan proyek hanya terjadi satu kali sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik.
8
JENIS-JENIS PROYEK KONSTRUKSI
Konstruksi adalah hasil dari suatu rangkaian kegiatan berupa bangunan, misalnya: jalan raya, jembatan, rumah, saluran air, gelagar beton, dll.
Jenis Proyek Konstruksi:
1. Bangunan GEDUNG: rumah, kantor, pabrik, dll.
- Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal
- Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang relatif sempit dan kondisi pondasi umunya sudah diketahui
- Dibutuhkan manajemen terutama untuk progressing pekerjaan
9
JENIS-JENIS PROYEK KONSTRUKSI
2. Bangunan SIPIL: jalan, jembatan, bendungan, infrastuktur, dll.
- Proyek konstruksi dilaksanakn untuk mengendalikan alam agar berguna bagi kepentingan manusia
- Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang dan kondisi pondasi sangat berbeda satu sama lain dalam suatu proyek
- Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan
10
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROYEK KONSTRUKSI
MANAJEMENPROYEK
PemilikProyek
Masyarakat InstitusiKeuangan
Pemasok(Supplier)
Konsultan:Perencana, supervisi,
manajemen
Kontraktor UtamaKontraktor Khusus
LembagaPelayanan
BadanPemerintahan
Lembaga Internal
Tenaga Kerja
11
Masuknya unsur-unsur eksternal ke dalam lingkup internal akan mengakibatkan pergeseran suatu sistem yang telah dirancang.
Pihak manajemen harus cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi diluar organisasi sehingga dengan cepat dapat merombak strukturnya (organisasi bersifat dinamis) untuk mengantisipasi atau meningkatkan kinerja organisasi tsb.
Lingkungan yang mampu mengubah struktur organisasi antara lain:
- Meningkatnya iklim kompetisi dalam pasar
- Perubahan teknologi
- Kebutuhan pengendalian sumber daya dalam perusahaan yang menghasilkan aneka ragam produk,
dll.
JENIS ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI
12
Wallace mengidentifikasikan 4 faktor utama yang dapat menyebabkan timbulnya re-organisasi, yaitu:
- TECHNOLOGY REVOLUTION (kompleksitas dan keanekaragaman produk, adanya material baru dalam proses, pengaruh hasil-hasil penelitian)
- COMPETITION AND THE PROFIT SQUEEZE (pasar yang telah jenuh, inflasi dari upah dan harga material, efisiensi produksi)
- THE HIGH COST OF MARKETING
- THE UNPREDICTABLILITY OF CONSUMER DEMAND
JENIS ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI
13
Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi:
1. Hubungan FUNGSIONAL
Pola hubungan yang berkaitan dengan fungsi pihak-pihak tsb.
2. Hubungan KERJA (FORMAL)
Pola hubungan yang berkaitan dengan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yang dikukuhkan dengan suatu dokumen kontrak
ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI(HUBUNGAN FUNGSIONAL)
14
Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk organisasi dalam suatu proyek konstruksi:
1. Jenis proyek, misalnya: konstruksi industri, konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan pemukiman, dll.
2. Keadaan anggaran biaya
3. Keadaan dan kemampuan pemberi tugas yang berkaitan dengan teknis dan administratif
ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI(HUBUNGAN FUNGSIONAL)
15
Bentuk-bentuk organisasi tsb. dapat dikelompokkan menjadi lima bentuk organisasi, yaitu:
1. Tradisional (traditional/classical organization)
2. Swakelola (force account)
3. Proyek putar kunci (turnkey project)
4. Proyek yang memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek
5. Proyek yang menggunakan konsultan manajemen sebagai manajer konstruksi
ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI(HUBUNGAN FUNGSIONAL)
16
BENTUK ORGANISASI TRADISIONAL
Pemilik Proyek
Konsultan Kontraktor Utama
Sub KontraktorKerja dengan
kemampuan sendiri
Ciri-ciri:
1. Konsultan Perencana terpisah
2. Kontraktor Utama tunggal
3. Banyak melibatkan Sub-Kontraktor atau dikerjakan sendiri oleh Kontraktor Utama
4. Jenis-jenis kontrak yang diterapkan biasanya: harga tetap (fixed cost), harga satuan (unit price), maksimum bergaransi, kontrak biaya tambah-upah tetap.
17
BENTUK ORGANISASI SWAKELOLA
Pemilik Proyek
DivisiPerencana
DivisiPelaksana
KontraktorSub Kontraktor
Kerja dengan kemampuan sendiri
Ciri-ciri:
1. Pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek (bertindak sebagai konsultan perencana dan kontraktor
2. Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif atau dilaksanakan oleh kontraktor/sub kontraktor
3. Jenis-jenis kontrak yang diterapkan biasanya: harga tetap (fixed cost), harga satuan (unit price), dan kontrak yang dinegosiasikan.
18
BENTUK ORGANISASI PUTAR KUNCI
Ciri-ciri:
1. Konsultan-kontraktornya berfungsi sebagai perencana dan pelaksana adalah:
Satu perusahaan yang bertanggungjawab baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi
Ada keterlibatan kontraktor Spesialis
2. Jenis-jenis kontrak yang diterapkan biasanya: harga tetap, harga maksimum bergaransi, kontrak konstruksi desain dengan biaya tambah upah tetap
Pemilik Proyek
KonsultanKontraktor
Konsultan Kontraktor Utama
Kerja dengan kemampuan sendiri
Sub Kontraktor
19
BENTUK ORGANISASI YANG MEMISAHKAN KEGIATAN PERENCANAAN DENGAN KEGIATAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PROYEK
Ciri-ciri:
1. Pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan berbeda dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan (supervisi)
2. Jenis-jenis kontrak yang diterapkan biasanya: harga tetap, harga maksimum bergaransi, kontrak konstruksi desain dengan biaya tambah upah tetap
Pemilik Proyek
KonsultanPerencana
KonsultanSupervisi
Kontraktor
20
BENTUK ORGANISASI YANG MENGGUNAKAN KONSULTAN MANAJEMEN SEBAGAI MANAJER KONSTRUKSI
Ciri-ciri:
- Menggunakan konsultan manajemen sebagai manajer kontruksi yang umumnya bertindak sebagai wakil dari pemilik
Pemilik Proyek
ManajemenKonstruksi
KonsultanPerencana
Kontraktor
Kontraktor
KonsultanPerencana
21
Tipe organisasi dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:
1. Organisasi Garis (line organization)
2. Organisasi Garis dan Staf (line and staff organization)
3. Organisasi Fungsional (functional organization)
4. Organisasi Matrix (matrix organization)
5. Organisasi Panitia (committee organization)
TIPE-TIPE ORGANISASI
22
ORGANISASI GARIS
Ciri-ciri:
- Bentuk organisasi tertua dan paling sederhana
- Jumlah karyawan sedikit dan pemilik merupakan pimpinan tertinggi
- Pemberian wewenang dan tanggung jawab bergerak vertikal dari atas ke bawah
Pemilik Proyek
ManajerProyek
Layanan Pendukung
ManajerKonstruksi
ManajerPerencana
23
ORGANISASI GARIS DAN STAFF
Ciri-ciri:
- Dibedakan orang yang menjalankan tugas pokok untuk pencapaian tujuan
- Dibedakan orang yang menjalankan tugas berdasarkan keahlian yang dimiliki, berfungsi memberikan saran kepada unit operasioanl
Pemilik Proyek
ManajerProyek
Layanan Pendukung
ManajerKonstruksi
ManajerPerencana
DivisiPerencanaan
DivisiKonstruksi
24
ORGANISASI FUNGSIONAL
Ciri-ciri:
- Organisasi berdasarkan pembagian tugas serta kegiatan berdasarkan spesialisasi yang dimiliki pejabatnya.
- Seorang bawahan dapat menerima beberapa instruksi dari beberapa pejabat serta harus mempertanggungjawabkan pada masign-masing pejabat yang bersangkutan
Pemilik Proyek
ManajerProyek
DivisiPerencanaan
DivisiKonstruksi
25
ORGANISASI MATRIX
Pemilik Proyek
ManajerProyek
ManajerKonstruksi
ManajerPerencana
DivisiPerencanaan
DivisiKonstruksi
Ciri-ciri:
- Organisasi ini lebih terkoordinasi
26
ORGANISASI PANITIA
Ciri-ciri:
- Jangka waktu pelaksanaan tugas/kegiatan terbatas, volume kegiatan tertentu
- Kepemimpinan dan tanggung jawab dilaksanakan bersama
- Semua anggota dan pimpinan mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan hak yang sama
- Para anggota dikelompokkan menurut bidang tugas kegiatan tertentu dan dilaksanakan dalam bentuk satuan tugas
KetuaWakil Ketua
Seksi
Sekretaris Bendahara
SeksiSeksi
27
Secara Fungsional ada 3 pihak yang sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi, yaitu:
1.PEMILIK PROYEK (OWNER)
2.KONSULTAN
3.KONTRAKTOR
UNSUR-UNSUR PEMBANGUNAN
Pemilik Proyek
Konsultan Kontraktor
PENGGUNA JASA
PENYEDIA JASA
28
PEMILIK PROYEK
Pemilik proyek atau pemberi tugas atau pengguna jasa adalah orang/badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan atau menyuruh memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang membayar biaya pekerjaan tersebut.
Penguna jasa dapat berupa:
• perseorangan,
• badan/lembaga
• instansi pemerintah maupun swasta
29
PEMILIK PROYEKHak dan kewajiban pemilik proyek adalah:
• Menunjuk penyedia jasa (konsultan dan kontraktor)
• Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia jasa
• Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasaran kepada penyedia jasa
• Menyediakan lahan untuk tempat pelaksanaan pekerjaan
• Menyediakan dana dan membayar kepada pihak penyedia jasa atas pekerjaan yang dilakukannya
• Ikut mengawasi jalannya pelaksanaan pekerjaan dengan menunjuk suatu badan atau orang untuk bertindak atas nama pemilik
• Mengesahkan perubahan dalam pekerjaan apabila terjadi
• Menerima dan mengesahkan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa jika produknya telah selesai sesuai dengan apa yang dikehendaki
30
PEMILIK PROYEKWewenang pemilik proyek adalah:
• Memberitahukan hasil lelang secara tertulis kepada masing-masing kontraktor
• Dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada kontraktor jika telah terjadi hal-hal diluar kontrak yang telah ditetapkan.
31
KONSULTAN
Pihak/badan yang disebut sebagai konsultan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Konsultan Perencana
Konsultan perencana dapat dipisahkan menjadi beberapa jenis berdasarkan spesialisasinya, yaitu konsultan yang menangani bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal dan elektikal (ME), dll.
2. Konsultan Pengawas
32
KONSULTAN PERENCANA
Konsultan Perencana adalah orang/badan yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap baik bidang bidang arsitektur, sipil, maupun bidang lain yang melekat erat dan membentuk sebuah sistem bangunan.
Konsultan perencana dapat berupa:
- perseorangan/perseorangan berbadan hukum
- badan hukum yang bergerak dalam bidang perencanaan pekerjaan bangunan
33
KONSULTAN PERENCANAHak dan kewajiban konsultan perencana adalah:
• Membuat perencanaan secara lengkap yang terdiri dari gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat, hitungan struktur, rencana anggaran biaya (RAB).
• Memberikan usulan serta pertimbangan kepada pengguna jasa dan pihak kontraktor tentang pelaksanaan pekerjaan
• Memberikan jawaban dan penjelasan kepada kontraktor tentang hal-hal yang kurang jelas dalam gambar rencana, rencana kerja, dan syarat-syarat.
• Membuat gambar revisi apabila terjadi perubahan perencanaan
• Menghadiri rapat koordinasi pengelolaan proyek
34
KONSULTAN PENGAWAS
Konsultan Pengawas adalah orang/badan yang ditunjuk pengguna jasa untuk membantu dalam pengelolaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari awal hingga berakhirnya pekerjaan pembangunan.
35
KONSULTAN PENGAWASHak dan kewajiban konsultan pengawas adalah:
• Menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan
• Membimbing dan mengadakan pengawasan secara periodik dalam pelaksanaan pekerjaan
• Melakukan perhitungan prestasi pekerjaan
• Mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan konstruksi serta aliran informasi antar berbagai bidang agar pelaksanaan pekerjaan berjalan lancar
• Menghindari kesalahan yang mengkin terjadi sedini mungkin serta menghindari pembengkakan biaya
• Mengatasi dan memecahkan persoalan yang timbul di lapangan agar dicapai hasil akhir sesuai dengan yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas, serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan
• Menerima atau menolak material/peralatan yang didatangkan kontraktor
• Menghentikan sementara bial terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku
• Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan)
• Menyiapkan dan menghitung adannya kemungkinan tambah dan berkurangnya pekerjaan
36
KONTRAKTOR
Kontraktor adalah orang/badan yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan.
Kontraktor dapat berupa:
- perusahaan perseorangan yang berbadan hukum
- badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan
37
KONTRAKTORHak dan kewajiban kontraktor adalah:
• Melaksanakan pekerjan sesuai dengan gambar rencan, peraturan, dan syarat-syarat, risalah penjelasan pekerjaan, dan syarat-syarat tambahan yang telah ditetapkan oleh pengguna jasa.
• Membuat gambar-gambar pelaksanaan yang disahkan oleh konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa.
• Menyediakan alat keselamatan kerja seperti yang diwajibkan dalam peraturan untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat.
• Membuat laporan hasil pekerjaan berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan.
• Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
38
HUBUNGAN KERJA PELAKSANA PEMBANGUNAN
Pemilik Proyek
KONSULTAN KONTRAKTOR
PENGGUNA JASA
PENYEDIA JASA
KONTRAK
JASABIAYA
BANGUNAN
KONTRAK
BIAYA
PERSYARATAN TEKNIS
REALISASI
PERATURAN PELAKSANAAN
39
Hubungan 3 pihak yang terjadi antara pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor diatur sebagai berikut:
Konsultan dengan pemilik proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Konsultan memberikan layanan konsultansi dimana produk yang dihasilkan berupa gambar-gambar rencan, peraturan, dan syarat-syarat, sedangkan pemilik proyek mmberikan biaya jasa atas konsultansi yang diberikan oleh konsultan.
Kontraktor dengan pemilik proyek, ikatan berdasarkan kontrak. Kontraktor memberikan layanan jasa profesionalnya berupa bangunan sebagai realisasi dari keinginan pemilik proyek yang dituangkan dalam gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat oleh konsultan, sedangkan pemilik proyek memberikan biaya jasa profesional kontraktor.
Konsultan dengan kontraktor, ikatan berdasarkan peraturan pelaksanaan. Konsultan memberikan gambar rencana, peraturan, dan syarat-syarat, kontraktor harus merealisasikan menjadi sebuah bangunan.
HUBUNGAN KERJA PELAKSANA PEMBANGUNAN
40
41
PENGADAAN BARANG/JASA dalam PROYEK KONSTRUKSI
• Pelelangan ; pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka (untuk umum dengan pengumuman resmi secara luas melalui media cetak dan elektronikKeppres No.18 Tahun 2000 :Serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat asas sehingga terpilih penyedia terbaik
42
PENGADAAN BARANG/JASA dalam PROYEK KONSTRUKSI
• Pemilihan langsung ; pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat
• Penunjukan langsung ; pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada satu penyedia barang/jasa
• Swakelola ; pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga dan alat sendiri atau upah borongan tenaga
43
MACAM PELELANGAN
DESKRIPSI PELELANGAN UMUM
PELELANGAN TERBATAS
Jumlah peserta Jumlah peserta lelang relatif lebih banyak
Relatif lebih sedikit karena penyedia jasa yang boleh ikut adalah mereka yang diundang oleh pengguna jasa
Kemampuan peserta lelang
Tidak semua peserta lelang diketahui kemampuannya
Setiap peserta lelang diketahui dengan pasti kemampuannya
44
MACAM PELELANGAN
DESKRIPSI PELELANGAN UMUM
PELELANGAN TERBATAS
Penetapan pemenang lelang
Relatif lebih sulit karena jumlah pesertanya banyak
Relatif lebih mudah karena telah diketahui kemampuan seluruh peserta lelang
Kekurangannya Tidak diketahui dengan pasti kemampuan setiap peserta lelang
Ada kecenderungan terjadinya praktek kecurangan dalam pelelangan
45
MACAM PELELANGAN
DESKRIPSI PELELANGAN UMUM
PELELANGAN TERBATAS
Kelebihannya Pengguna jasa lebih leluasa dalam memilih penyedia jasa dikarenakan jumlah yang cukup untuk menetapkan pemenang yang kompetitif
Kemampuan peserta telah diketahui dengan pasti
46
TAHAP KEGIATAN PELELANGAN
TAHAP KEGIATAN DOKUMEN JAMINAN
Prakualifikasi DOKUMEN DESAINGambar rencana Anggaran biayaSyarat lelang
SpesifikasiBOQ(Bill of Quantity)
Waktu penyesuaian
Pengumuman lelang
DOKUMEN LELANGGambar rencana
SpesifikasiBOQ(Bill of Quantity)
Pendaftaran lelang
Pengambilan dokumen
Undangan lelang
Rapat penjelasan pekerjaan
Peninjauan lokasi
Penyusunan anggaran
Pemasukan penawaran
Jaminan LelangEvaluasi dan negosiasi
Keputusan pemenang
47
TAHAP KEGIATAN PELELANGAN
TAHAP KEGIATAN DOKUMEN JAMINAN
Pelaksanaan konstruksi
DOKUMEN KONTRAKGambar rencana Anggaran biaya
Syarat lelangSpesifikasi
BOQ (Bill of Quantity)Persyaratan kontrak
B.A. perjanjian pekerjaanBentuk surat penawaran
Bentuk kontrak AddendumChange order
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Pembayaran
PemeliharaanJaminan
Pemeliharaan
48
PRAKUALIFIKASI
Pelaksanaan Prakualifikasi calon peserta lelang dilakukan dengan cara :• Panitia meneliti dan menilai data kualifikasi
calon peserta lelang dengan menggunakan ketentuan sebagaimana mestinya
• Sertifikasi penyedia barang/jasa yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi digunakan sebagai salah satu acuan untuk
memudahkan panitia melakukan prakualifikasi
49
PRAKUALIFIKASI
• Panitia melakukan penelitian dan penilaian yang meliputi :
1. Kemampuan dari segi administrasi dan finansial
2. Kemampuan dari segi peralatan3. Kemampuan sumber daya manusia4. Pengalaman dan prestasi kerja
• Calon pesserta lelang yang dinyatakan lulus dalam tahap prakualifikasi dicatat untuk
diundang mengikuti pelelangan
50
PENGUMUMAN dan PENDAFTARAN PESERTA
• Bila pengumuman ditujukan kepada usaha kecil dan koperasi kecil, cukup menggunakan media cetak/surat kabar yang beredar di wilayah kabupaten/kota setempat dan atau siaran radio pemerintah daerah/swasta setempat serta memasang pengumuman di papan pengumuman resmi untuk umum yang letaknya strategis di ibukota kabupaten/kota yang bersangkutan serta disampaikan kepada lembaga dan asosiasi perusahaan/profesi terkait setempat sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilelangkan.
• Bila pengumuman pelelangan ditujukan kepada perusahaan/koperasi menengah, agar menggunakan media cetak/surat kabar dan siaran radio pemerintah daerah/swasta yang mempunyai jangkauan pembaca …..
51
PENGUMUMAN dan PENDAFTARAN PESERTA
• … dan pendengar di seluruh propinsi yang bersangkutan serta memasang pengumuman resmi untuk umum yang letaknya strategis di ibukota propinsi yang bersangkutan, serta disampaikan kepada lembaga dan asosiasi perusahaan/profesi terkait setempat sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilelangkan
• Bila pengumuman pelelangan ditujukan kepada perusahaan/koperasi besar agar menggunakan media cetak/surat kabar yang mempunyai jangkauan pembaca diseluruh Indonesia, memasang pengumuman pada papan pengumuman resmi di kantor pengguna barang/jasa yang bersangkutan dan disampaikan kepada lembaga/asosiasi perusahaan/profesi yang terkait, sesuai dengan jenis pekerjaan, serta bila memungkinkan menggunakan media elektronik/internet
52
PENGUMUMAN dan PENDAFTARAN PESERTA
• Bila calon peserta lelang diyakini terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas, dan/atau kecanggihan teknologinya, dan atau kelangkaan tenaga ahli, dan atau perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, maka pengumuman pelelangan mencantumkan nama calon peserta lelang yang akan diundang, tetapi juga memberi kesempatan kepada calon lainnya yang memenuhi syarat untuk ikut dalam pelelangan
• Isi pengumuman lelang memuat sekurang-kurangnya :1. Nama dan alamat pengguna barang/jasa yang akan
mengadakan pelelangan2. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan atau barang yang akan dibeli3. Syarat-syarat peserta lelang4. Tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mendaftarkan diri
sebagai peserta
53
PENDAFTARAN LELANG, PENGAMBILAN DOKUMEN LELANG
dan UNDANGAN LELANG
• Bila calon peserta lelang kurang dari tiga, pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan penyusunan daftar calon peserta lelang harus diulang dengan mengumumkan kembali untuk mengundang calon peserta lelang yang baru
• Bila peserta prakualifikasi diulang, ternyata tidak ada tambahan calon peserta lelang yang baru atau keseluruhan calon peserta lelang masih kurang dari tiga peserta, maka panitia harus segera membuat berita acara dan menyampaikannya kepada pengguna barang/jasa. Selanjutnya panitia mengusulkan kepada pengguna barang/jasa untuk mendapatkan persetujuan melakukan proses pengadaan dengan cara pemilihan langsung dengan negosiasi atau proses penunjukkan langsung bila hanya ada satu calon penyedia barang/jasa
54
PENJELASAN LELANG (AANWIJZING)
• Dalam acara penjelasan lelang, harus dijelaskan kepada calon peserta lelang mengenai :
1. Metode pengadaan / penyelenggaraan pelelangan2. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua
sampul atau tiga sampul)3. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen
penawaran4. Undangan acara pembukaan dokumen penawaran5. Metode evaluasi6. Hal-hal yang menggugurkan penawaran7. Sistem kontrak yang akan digunakan8. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan
preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri
9. Ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil dan koperasi kecil
10.Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran
55
PENYAMPAIAN dan PEMBUKAAN DOKUMEN LELANG
• Sistem penyampaian dan cara pembukaan dokumen penawaran harus mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam dokumen lelang
• Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap sistem dapat dilakukan dengan :Sistem Satu SampulPanitia membuka kotak dan sampul dokumen penawaran dihadapan para peserta lelang
56
PENYAMPAIAN dan PEMBUKAAN DOKUMEN LELANG
Sistem Dua SampulPanitia membuka kotak dan sampul I dihadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan data teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan identitas perusahaan dan diparaf oleh panitia dan wakil peserta lelang dari perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh panitia
Sistem Dua TahapPanitia membuka kotak dan sampul I dihadapan peserta lelang. Sampul I yang berisi data administrasi dan data teknis dibuka, dan dijadikan lampiran berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul I. Sampul II yang berisi data harga disampaikan kemudian oleh peserta lelang bila telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi
57
PENYAMPAIAN dan PEMBUKAAN DOKUMEN LELANG
• Penawaran dinyatakan gugur apabila pada saat pembukaan, salah satu dari persyaratan administrasi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu :Surat Penawaran
1. Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili asosiasi
2. Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang diminta dalam dokumen pelelangan
58
PENYAMPAIAN dan PEMBUKAAN DOKUMEN LELANG
Jaminan Penawaran
1. Tidak dikeluarkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafit
2. Besaran jaminan kurang dari nominal yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang
3. Masa berlakunya tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam dokumen pelelangan
59
PENYAMPAIAN dan PEMBUKAAN DOKUMEN LELANG
4. Jika peserta berkedudukan di luar negeri, surat jaminan penawaran tidak diterbitkan oleh bank devisi di Indonesia atau bank di luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia
Daftar Kuantitas dan Harga
Tidak terdapat daftar kuantitas dan harga (khusus untuk kontrak harga satuan)
6060
EVALUASI PENAWARANEVALUASI PENAWARAN Evaluasi penawaran yang dilakukan meliputi Evaluasi penawaran yang dilakukan meliputi
evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan evaluasi administrasi, teknis dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah kriteria, metode, dan tatacara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelangditetapkan dalam dokumen lelang
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila :administrasi apabila : Syarat-syarat yang diminta menurut dokumen Syarat-syarat yang diminta menurut dokumen
lelang dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen lelang dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenangberwenang
Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) diantara para pengaturan bersama (kolusi) diantara para peserta dan atau dengan panitia lelang yang peserta dan atau dengan panitia lelang yang dapat merugikan negara dan atau peserta lainnyadapat merugikan negara dan atau peserta lainnya
6161
EVALUASI PENAWARANEVALUASI PENAWARAN Surat jaminan penawaran harus memenuhi Surat jaminan penawaran harus memenuhi
ketentuan :ketentuan :• Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk
bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi asuransi yang mempunyai program asuransi keuangan (keuangan (surety bondsurety bond) dan direasuransikan ) dan direasuransikan kepada perusahaan di luar negeri yang bonafitkepada perusahaan di luar negeri yang bonafit
• Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelangdokumen lelang
• Nama peserta lelang sama dengan nama yang Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawarantercantum dalam surat jaminan penawaran
• Besar jaminan penawaran tidak kurang dari Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelanglelang
6262
EVALUASI PENAWARANEVALUASI PENAWARAN
• Nama pengguna barang/jasa yang menerima Nama pengguna barang/jasa yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama jaminan penawaran sama dengan nama pengguna barang/jasa yang mengadakan pengguna barang/jasa yang mengadakan pelelanganpelelangan
• Paket pekerjaan yang dijamin harus sama Paket pekerjaan yang dijamin harus sama dengan paket pekerjaan yang dilelangdengan paket pekerjaan yang dilelang
• Isi surat jaminan penawaran harus sesuai Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dolumen lelangdengan ketentuan dalam dolumen lelang
• Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan atau Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan atau meragukan dalam surat jaminan penawaran meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu klarifikasi dengan pihak yang terkait perlu klarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaranpenawaran
6363
EVALUASI PENAWARANEVALUASI PENAWARAN Untuk pengadaanUntuk pengadaan jasa pemborongan, penawaran jasa pemborongan, penawaran
dinyatakan memenuhi persyaratan teknis :dinyatakan memenuhi persyaratan teknis : Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi
persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan lelang dan diyakini menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaanpenyelesaian pekerjaan
Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelanglelang
Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan dokumen lelangyang disediakan sesuai dengan dokumen lelang
Personel inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai Personel inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukansesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan
Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelanglelang
Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen lelangdokumen lelang
6464
PENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANG
Panitia menetapkan calon pemenang lelang Panitia menetapkan calon pemenang lelang berdasarkan :berdasarkan : Penawaran secara administratif dan teknis dapat Penawaran secara administratif dan teknis dapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan Perhitungan harga yang ditawarkan dapat Perhitungan harga yang ditawarkan dapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan Telah memperhatikan penggunaan semaksimal Telah memperhatikan penggunaan semaksimal
mungkin hasil produksi dalam negerimungkin hasil produksi dalam negeri Penawaran tersebut adalah yang terendah di Penawaran tersebut adalah yang terendah di
antara penawaran yang memenuhi syaratantara penawaran yang memenuhi syarat
6565
PENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANG Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang Pemenang lelang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan berdasarkan usulan dari berwenang menetapkan berdasarkan usulan dari panitia dan mengeluarkan panitia dan mengeluarkan Surat Penetapan Penyedia Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)Barang/Jasa (SPPBJ)
Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia kepada para peserta selambat-oleh panitia kepada para peserta selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterimanya SPPBJ lambatnya dua hari kerja setelah diterimanya SPPBJ dari pejabat yang berwenangdari pejabat yang berwenang
Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja setelah pengumuman pemenang lelangsetelah pengumuman pemenang lelang
6666
PENETAPAN PEMENANGPENETAPAN PEMENANG
Pejabat yang berwenang menetapkan Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis pemenang lelang memberikan jawaban tertulis atas sanggahan selambat-lambatnya dalam lima atas sanggahan selambat-lambatnya dalam lima hari kerja, secara proporsional dan bila perlu hari kerja, secara proporsional dan bila perlu membatalkan surat keputusan pemenang lelang membatalkan surat keputusan pemenang lelang serta menindaklanjutinyaserta menindaklanjutinya
6767
PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN ULANGPELELANGAN ULANG
Pelelangan dinyatakan gagal apabila;Pelelangan dinyatakan gagal apabila;1.1. Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam Penyedia barang/jasa yang tercantum dalam
daftar calon peserta lelang kurang dari tigadaftar calon peserta lelang kurang dari tiga2.2. Penawaran yang masuk kurang dari tigaPenawaran yang masuk kurang dari tiga3.3. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang
ditentukan dalam dokumen lelangditentukan dalam dokumen lelang4.4. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya di Tidak ada penawaran yang harga penawarannya di
bawah atau sama dengan dana yang tersediabawah atau sama dengan dana yang tersedia5.5. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan
prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang prosedur yang tercantum dalam dokumen lelang ternyata benarternyata benar
6.6. Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya Sanggahan dari peserta lelang atas terjadinya KKN terhadap calon pemenang lelang urutan 1,2, KKN terhadap calon pemenang lelang urutan 1,2, dan 3dan 3 ternyata benarternyata benar
6868
PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN ULANGPELELANGAN ULANG
7.7. Calon pemenang lelang urutan 1,2, dan 3 Calon pemenang lelang urutan 1,2, dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjukditunjuk
8.8. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang atau dengan ketentuan dokumen lelang atau prosedur yang berlakuprosedur yang berlaku
6969
PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN ULANGPELELANGAN ULANG
Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pejabat Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur :ulang dengan prosedur : Pelelangan yang gagal karena hal-hal seperti: Pelelangan yang gagal karena hal-hal seperti:
point 1, 2, dan 5 akan dilakukan pelelangan point 1, 2, dan 5 akan dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengumumkan kembali ulang dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta lelang yang dan mengundang calon peserta lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelangmasuk dalam daftar calon peserta lelang
7070
PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN ULANGPELELANGAN ULANG
Pelelangan yang gagal karena hal-hal seperti: point Pelelangan yang gagal karena hal-hal seperti: point 3, 4, dan 8 dilakukan pelelangan ulang dengan cara 3, 4, dan 8 dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga). Bila dianggap perlu (administrasi, teknis dan harga). Bila dianggap perlu panitia melakukan pelelangan ulang dengan panitia melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang yang barumengundang calon peserta lelang yang baru
Pelelangan yang gagal disebabkan oleh hal yang Pelelangan yang gagal disebabkan oleh hal yang tercantum dalam point 6 dilakukan pelelangan ulang tercantum dalam point 6 dilakukan pelelangan ulang dengan membentuk panitia lelang baru . Panitia dengan membentuk panitia lelang baru . Panitia lelang dilarang mengikutsertakan peserta lelang lelang dilarang mengikutsertakan peserta lelang yang terbukti terlibat KKNyang terbukti terlibat KKN
7171
PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN GAGAL dan PELELANGAN ULANGPELELANGAN ULANG
Pelelangan yang gagal disebabkan oleh point 7, Pelelangan yang gagal disebabkan oleh point 7, maka panitia akan:maka panitia akan:• Mengundang peserta lelang yang memenuhi Mengundang peserta lelang yang memenuhi
syarat untuk menyampaikan penawaran harga syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari tiga peserta syarat sama dengan atau lebih dari tiga peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri)(tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri)
• Mengumumkan kembali/mengundang peserta Mengumumkan kembali/mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari tiga peserta yang memenuhi syarat kurang dari tiga peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri)(tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri)
7272
MENGENAL KONTRAK MENGENAL KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
Oleh : ELIATUN, ST., MTOleh : ELIATUN, ST., MT
7373
PERIODE PERKEMBANGAN PERIODE PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA INDUSTRI JASA KONSTRUKSIKONSTRUKSI
PERIODE 1945 – 1950PERIODE 1945 – 1950Pada periode ini praktis industri jasa Pada periode ini praktis industri jasa konstruksi belum bangkit karena belum konstruksi belum bangkit karena belum tumbuh pembangunan atau industri jasa tumbuh pembangunan atau industri jasa konstrusi. Perusahaan jasa konstruksi yang konstrusi. Perusahaan jasa konstruksi yang ada kebanyakan perusahaan Belandaada kebanyakan perusahaan BelandaPERIODE 1951 – 1959PERIODE 1951 – 1959Pada periode ini juga industri jasa konstruksi Pada periode ini juga industri jasa konstruksi tetap masih belum bangkit. Bentuk kontrak tetap masih belum bangkit. Bentuk kontrak mengacu pada AV41mengacu pada AV41
7474
PERIODE PERKEMBANGAN PERIODE PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA INDUSTRI JASA KONSTRUKSIKONSTRUKSI
PERIODE 1960 – 1966PERIODE 1960 – 1966
““Pembangunan” baru dimulai dengan Pembangunan” baru dimulai dengan “Proyek-proyek Mandataris” ; Monas, “Proyek-proyek Mandataris” ; Monas, Jembatan Semanggi, Gelora Senayan, dll. Jembatan Semanggi, Gelora Senayan, dll. Para penyedia jasanya umumnya adalah Para penyedia jasanya umumnya adalah perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan menjadi Perusahaan Negara, seperti :menjadi Perusahaan Negara, seperti :
7575
PERIODE PERKEMBANGAN PERIODE PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA INDUSTRI JASA KONSTRUKSIKONSTRUKSI
NV Hollandshe Beton Maatschappij; PT. NV Hollandshe Beton Maatschappij; PT. Hutama KaryaHutama Karya
NV Associatie; PT. Adhi KaryaNV Associatie; PT. Adhi Karya
NEDAM; PT. Nindya KaryaNEDAM; PT. Nindya Karya
Volker Aanneming Maatschappij; PT. Volker Aanneming Maatschappij; PT. Waskita KaryaWaskita Karya
Kontrak Kontrak Cost Plus Fee Cost Plus Fee
7676
PERIODE PERKEMBANGAN PERIODE PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA INDUSTRI JASA KONSTRUKSIKONSTRUKSI
PERIODE 1967 – 1996PERIODE 1967 – 1996‘‘Periode awal kebangkitan industri jasa Periode awal kebangkitan industri jasa konstruksi’, karena :konstruksi’, karena : Pembangunan mulai terencana (PJPT1)Pembangunan mulai terencana (PJPT1) Perusahaan eks Belanda diubah statusnya Perusahaan eks Belanda diubah statusnya
dari PN menjadi BUMNdari PN menjadi BUMN Pekerjaan/proyek tidak lagi ditunjuk Pekerjaan/proyek tidak lagi ditunjuk
langsung tapi melalui tenderlangsung tapi melalui tender Dilarangnya kontrak ‘Dilarangnya kontrak ‘Cost Plus FeeCost Plus Fee’’Kontrak konstruksi menggunakan Kontrak konstruksi menggunakan standar/versi Pemerintah/Departemenstandar/versi Pemerintah/Departemen
7777
PERIODE PERKEMBANGAN PERIODE PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA INDUSTRI JASA KONSTRUKSIKONSTRUKSI
PERIODE 1997 – 2002PERIODE 1997 – 2002
Industri konstruksi mengalami goncangan Industri konstruksi mengalami goncangan hebat karena ‘Krisis Ekonomi’ 1997. Di hebat karena ‘Krisis Ekonomi’ 1997. Di periode ini juga pemerintah membuat periode ini juga pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan Baku Peraturan Perundang-undangan Baku mengenai industri jasa konstrusi yaitu; UU mengenai industri jasa konstrusi yaitu; UU No.18/99, PP No.28, 29 dan 30/2000No.18/99, PP No.28, 29 dan 30/2000
7878
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
Suatu kontrak konstruksi atau dokumen kontrak Suatu kontrak konstruksi atau dokumen kontrak mengandung aspek-aspek seperti:mengandung aspek-aspek seperti:
Aspek TeknisAspek Teknis Aspek HukumAspek Hukum Aspek AdministrasiAspek Administrasi Aspek Keuangan/PerabnkanAspek Keuangan/Perabnkan Aspek PerpajakanAspek Perpajakan Aspek Sosial EkonomiAspek Sosial Ekonomi
Seluruh aspek ini harus dicermati karena semuanya Seluruh aspek ini harus dicermati karena semuanya saling mempengaruhi dan ikut menentukan baik buruknya saling mempengaruhi dan ikut menentukan baik buruknya suatu pelaksanaan kontrak, atau dengan kata lain sukses suatu pelaksanaan kontrak, atau dengan kata lain sukses tidaknya suatu pekerjaan/proyek sangat tergantung dari tidaknya suatu pekerjaan/proyek sangat tergantung dari penanganan aspek-aspek inipenanganan aspek-aspek ini
7979
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
ASPEK TEKNIS:ASPEK TEKNIS: Aspek ini merupakan aspek yang paling dominan dalam suatu Aspek ini merupakan aspek yang paling dominan dalam suatu
kontrak konstruksi. Aspek inilah yang menjadi pusat perhatian kontrak konstruksi. Aspek inilah yang menjadi pusat perhatian para pelaku industri jasa konstruksi, seolah-olah apabila aspek para pelaku industri jasa konstruksi, seolah-olah apabila aspek ini berhasil dilaksanakan proyek tsersebut dianggap ini berhasil dilaksanakan proyek tsersebut dianggap berhasil/sukses. Padahal aspek-aspek lain seharusnya juga berhasil/sukses. Padahal aspek-aspek lain seharusnya juga diperhatikan dan dikelola dengan baik agar seluruh isi kontrak diperhatikan dan dikelola dengan baik agar seluruh isi kontrak dapat dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya oleh para dapat dijalankan dan dipatuhi sebagaimana mestinya oleh para pihak yang menandatangani kontrak tersebut.pihak yang menandatangani kontrak tersebut.
Umumnya aspek teknis yang tercakup dalam dokumen kontrak Umumnya aspek teknis yang tercakup dalam dokumen kontrak adalah sbb.:adalah sbb.:- Syarat-syarat Umum Kontrak- Syarat-syarat Umum Kontrak- Lampiran-lampiran- Lampiran-lampiran- Syarat-syarat Khusus Kontrak- Syarat-syarat Khusus Kontrak- Spesifikasi- Spesifikasi- Gambar-gambar Kontrak- Gambar-gambar Kontrak
8080
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
Walaupun yang dibicarakan aspek teknis tetapi tidak jarang aspek teknis Walaupun yang dibicarakan aspek teknis tetapi tidak jarang aspek teknis berimplikasi pada aspek lainnya. Contohnya adalah munculnya aspek berimplikasi pada aspek lainnya. Contohnya adalah munculnya aspek hukum karena kurang hati-hati atau kurang cermat dalam menguraikan hukum karena kurang hati-hati atau kurang cermat dalam menguraikan salah satu aspek teknis tertentu.salah satu aspek teknis tertentu.
Beberapa aspek teknis berikut membuktikan hal tersebut:Beberapa aspek teknis berikut membuktikan hal tersebut:1. Lingkup Pekerjaan (1. Lingkup Pekerjaan (Scope of WorksScope of Works))
Uraian pekerjaan harus dibuat sejelas mungkin serta didukung Uraian pekerjaan harus dibuat sejelas mungkin serta didukung dengan gambar-gambar dan spesifikasi teknis. Namun bisa saja dengan gambar-gambar dan spesifikasi teknis. Namun bisa saja ada ada
yang terlupakan, misalnya batas pekerjaan tsb. dengan pekerjaan yang yang terlupakan, misalnya batas pekerjaan tsb. dengan pekerjaan yang berdampingan, yang dikerjakan oleh penyedia jasa lain.berdampingan, yang dikerjakan oleh penyedia jasa lain.
Contoh: Contoh: Penyedia Jasa A mengerjakan pekerjaan a, b, c, dPenyedia Jasa A mengerjakan pekerjaan a, b, c, dPenyedia Jasa B mengerjakan pekerjaan e, f, g, hPenyedia Jasa B mengerjakan pekerjaan e, f, g, hAda pekerjaan Ada pekerjaan jalan lingkunganjalan lingkungan yang harus dikerjakan lebih dulu agar yang harus dikerjakan lebih dulu agar Penyedia Jasa B dapat memulai pekerjaan e.Penyedia Jasa B dapat memulai pekerjaan e.Kewajiban siapa membuat Kewajiban siapa membuat Jalan LingkunganJalan Lingkungan..
8181
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
2. Waktu Pelaksanaan (2. Waktu Pelaksanaan (Construction PeriodConstruction Period))Seharusnya jumlah harinya disebutkan dengan jelas, misalnya 450 hari.Seharusnya jumlah harinya disebutkan dengan jelas, misalnya 450 hari.Hari yang dimaksud jelas sebagaimana tsb. dalam definisi. Hari yang dimaksud jelas sebagaimana tsb. dalam definisi. Tetapi ada yang mungkin terlupakan. Empat ratus lima puluh (450) hari Tetapi ada yang mungkin terlupakan. Empat ratus lima puluh (450) hari tsb. tsb. Dimulai sejak kapan?Dimulai sejak kapan?Sejak penandatanganan kontrak/tanggal kontrak atau tanggal terbitnya Sejak penandatanganan kontrak/tanggal kontrak atau tanggal terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) atau tanggal penyerahan lahan atau tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) atau tanggal penyerahan lahan atau tanggal Jaminan Pelaksanaan atau tanggal diterimanya Uang Muka.Jaminan Pelaksanaan atau tanggal diterimanya Uang Muka.
Apabila hal ini terjadi, sudah tentu akan muncul sengketa di kemudian Apabila hal ini terjadi, sudah tentu akan muncul sengketa di kemudian hari. Sengketa tsb. Antara lain adalah dalam menghitung keterlambtan hari. Sengketa tsb. Antara lain adalah dalam menghitung keterlambtan penyelesaian pekerjaan.penyelesaian pekerjaan.
Yang paling baik adalah ditetapkan bahwa tanggal mulai kerja yaitu Yang paling baik adalah ditetapkan bahwa tanggal mulai kerja yaitu tanggal paling akhir dari kejadian tersebut di atas (tanggal tanggal paling akhir dari kejadian tersebut di atas (tanggal
penandatangan kontrak/tanggal kontrak, tanggal terbit SPK, tanggal penandatangan kontrak/tanggal kontrak, tanggal terbit SPK, tanggal penyerahan lahan, tanggal Uang Muka diterima)penyerahan lahan, tanggal Uang Muka diterima)
8282
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
3. Metode Pelaksanaan (3. Metode Pelaksanaan (Construction MethodConstruction Method))Walaupun metode pelaksanaan sudah ditetapkan sebelumnya Walaupun metode pelaksanaan sudah ditetapkan sebelumnya dan sudah disetujui pengguna jasa, metode pelaksanaan dalam dan sudah disetujui pengguna jasa, metode pelaksanaan dalam implementasinya sangat dipengaruhi antara lain oleh waktu implementasinya sangat dipengaruhi antara lain oleh waktu mulainya pelaksanaan, penyerahan lahan, jalan masuk ke mulainya pelaksanaan, penyerahan lahan, jalan masuk ke
lapangan yang dapat mengakibatkan metode kerja tsb. tidak lapangan yang dapat mengakibatkan metode kerja tsb. tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Perubahan jalan masuk ke lapangan dapat mengakibatkan Perubahan jalan masuk ke lapangan dapat mengakibatkan mobilisasi bahan dan peralatan terganggu. mobilisasi bahan dan peralatan terganggu. Demikian pula halnya bila lahan terlambat diserahkan atau Demikian pula halnya bila lahan terlambat diserahkan atau diserahkan bertahap, misalnya menunggu diserahkan bertahap, misalnya menunggu pembebasan tanah.pembebasan tanah.
8383
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
4. Jadwal Pelaksanaan (4. Jadwal Pelaksanaan (Time ScheduleTime Schedule))Setiap kontrak selalu dilengkapi dengan Jadwal Pelaksanaan yang Setiap kontrak selalu dilengkapi dengan Jadwal Pelaksanaan yang
diperlukan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pekerjaan. diperlukan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pekerjaan. Jadwal pelaksanaan biasanya sudah disiapkan sebelum kontrak Jadwal pelaksanaan biasanya sudah disiapkan sebelum kontrak
ditandatangani dan disetujui penguna jasa bersama-sama dengan ditandatangani dan disetujui penguna jasa bersama-sama dengan persetujuan persetujuan mengenai metode kerja.mengenai metode kerja.
Perubahan jalan masuk ke lapangan dapat mengakibatkan mobilisasi bahan Perubahan jalan masuk ke lapangan dapat mengakibatkan mobilisasi bahan dan peralatan terganggu. dan peralatan terganggu. Demikian pula halnya bila lahan terlambat diserahkan atau diserahkan Demikian pula halnya bila lahan terlambat diserahkan atau diserahkan
bertahap, misalnya menunggu bertahap, misalnya menunggu pembebasan tanah.pembebasan tanah.
Pekerjaan yang menggunakan Jadwal Pelaksanaan sederhana (barchart) Pekerjaan yang menggunakan Jadwal Pelaksanaan sederhana (barchart) hanya dapat dipantau kapan pekerjaan dimulai dan kapan harus selesai. hanya dapat dipantau kapan pekerjaan dimulai dan kapan harus selesai. Apabila pekerjaan tsb. terlambat dimulai atau tidak selesai, dampaknya Apabila pekerjaan tsb. terlambat dimulai atau tidak selesai, dampaknya terhadap seluruh penyelesaian pekerjaan tidak segera dapat diketahui.terhadap seluruh penyelesaian pekerjaan tidak segera dapat diketahui.
Namun, dengan jadwal yang memiliki kurva S prestasi yang dicapai dalam Namun, dengan jadwal yang memiliki kurva S prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, apakah sesuai rencan, terlambat, atau lebih cepat dapat kurun waktu tertentu, apakah sesuai rencan, terlambat, atau lebih cepat dapat dipantau.dipantau.
8484
ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM KONTRAK KONSTRUKSIDALAM KONTRAK KONSTRUKSI
5. Cara/Metode Pengukuran (5. Cara/Metode Pengukuran (Method of MeasurementMethod of Measurement))Sebagai contoh:Sebagai contoh:Walupun penampang bentuk pondasi adalah persegi atau bentuk T terbalik, Walupun penampang bentuk pondasi adalah persegi atau bentuk T terbalik, biasanya pengguna jasa sepakat saja apabila volume galian tanah untuk biasanya pengguna jasa sepakat saja apabila volume galian tanah untuk
pondasi tsb. dihitung berdasarkan penampang berbantuk trapesium terbalik pondasi tsb. dihitung berdasarkan penampang berbantuk trapesium terbalik yang mengakibatkan volume galian tanah untuk pekerjaan pondasi akan lebih yang mengakibatkan volume galian tanah untuk pekerjaan pondasi akan lebih besar daipada volume tanah apabila mengikuti bentuk pondasi yang besar daipada volume tanah apabila mengikuti bentuk pondasi yang
sesunguhnya.sesunguhnya.
Hal ini sangat berbeda dengan metode pengukuran yang menggunakan Hal ini sangat berbeda dengan metode pengukuran yang menggunakan standar tertentu, misalnya British Standard (BS). Dalam standar ini ditetapkan standar tertentu, misalnya British Standard (BS). Dalam standar ini ditetapkan
bahwa galian pondasi tidak diukur sesuai volume galian yang dikerjakan bahwa galian pondasi tidak diukur sesuai volume galian yang dikerjakan tetapi tetapi diukur sesuai volume pondasi tsb.diukur sesuai volume pondasi tsb.
8585
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
Aspek Hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas atau Aspek Hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup luas atau serius, yaitu:serius, yaitu:
1. Penghentian Sementara Pekerjaan (1. Penghentian Sementara Pekerjaan (Suspension of WorkSuspension of Work))Pasal mengenai hal ini sering kali lupa dicantumkan dalam kontrak, padahal Pasal mengenai hal ini sering kali lupa dicantumkan dalam kontrak, padahal kemungkinan terjadinya hal ini cukup besar terutama untuk kontrak-kontrak kemungkinan terjadinya hal ini cukup besar terutama untuk kontrak-kontrak besar dan menggunakan teknologi canggih dan padat peralatan.besar dan menggunakan teknologi canggih dan padat peralatan.Apabila terjadi baik penyedia jasa dan pengguna jasa akan dihadapkan Apabila terjadi baik penyedia jasa dan pengguna jasa akan dihadapkan
kepada ketidakpastian secara hukum, antara lain:kepada ketidakpastian secara hukum, antara lain:- Bagaimana mengatur ganti rugi akibat pekerjaan terhenti sementara?- Bagaimana mengatur ganti rugi akibat pekerjaan terhenti sementara?- Berapa lama penghentian dapat diijinkan?- Berapa lama penghentian dapat diijinkan?
Oleh karena itu, penghentian sementara ini harus dicantumkan dalam kontrak Oleh karena itu, penghentian sementara ini harus dicantumkan dalam kontrak dan diatur tata cara pelaksanaannya, alsan-alasan serta akibatnya.dan diatur tata cara pelaksanaannya, alsan-alasan serta akibatnya.
Satu hal yang perlu diingat bahwa Satu hal yang perlu diingat bahwa penghentian sementara tidak sama dengan penghentian sementara tidak sama dengan pengakhiran perjanjian/pemutusan kontrakpengakhiran perjanjian/pemutusan kontrak walaupun keadaan di lapangan walaupun keadaan di lapangan yang terjadi sama, yaitu seluruh kegiatan pekerjaan terhenti.yang terjadi sama, yaitu seluruh kegiatan pekerjaan terhenti.
8686
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
2. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan Kontrak2. Pengakhiran Perjanjian/Pemutusan KontrakApa yang terjadi disini adalah pelaksanaan pekerjaan dihentikan Apa yang terjadi disini adalah pelaksanaan pekerjaan dihentikan
(bukan ditangguhkan sementara) oleh salah satu pihak secara (bukan ditangguhkan sementara) oleh salah satu pihak secara sepihak dengan membatalkan kontrak. sepihak dengan membatalkan kontrak.
Tentu saja hal ini dilakukan karena alasan-alasan yang ditentukan Tentu saja hal ini dilakukan karena alasan-alasan yang ditentukan dalam kontrak.dalam kontrak.
Oleh karena itu, hak-hak para pihak (penyedia jasa dan pengguna Oleh karena itu, hak-hak para pihak (penyedia jasa dan pengguna jasa) untuk memutuskan kontrak harus jelas disebutkan. jasa) untuk memutuskan kontrak harus jelas disebutkan.
Konsekuensi hukum yang timbul, termasuk hak dan kewajiban Konsekuensi hukum yang timbul, termasuk hak dan kewajiban para pihak beserta tata cara pemberitahuan mengenai pemutusan para pihak beserta tata cara pemberitahuan mengenai pemutusan kontrak, juga harus diatur dengan jelas.kontrak, juga harus diatur dengan jelas.
8787
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
3. Ganti Rugi Keterlambatan (3. Ganti Rugi Keterlambatan (Liquidity DamagesLiquidity Damages))Dulu dalam setiap kontrak ada pasal yang mengatur sanksi Dulu dalam setiap kontrak ada pasal yang mengatur sanksi
berupa denda yang harus dibayar penyedia jasa karena berupa denda yang harus dibayar penyedia jasa karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan. keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
Di dunia Barat pasal ini dikenal dengan istilah Di dunia Barat pasal ini dikenal dengan istilah Penalty ClausePenalty Clause dan kita sering menyebutnya sebagai dan kita sering menyebutnya sebagai Denda KeterlambatanDenda Keterlambatan
Terlepas dari kenyataan apakah keterlambatan tersebut Terlepas dari kenyataan apakah keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pengguna jasa, denda tetap menimbulkan kerugian kepada pengguna jasa, denda tetap dikenakan. dikenakan.
Belakangan ini para pelaku jasa konstruksi di dunia Barat mulai Belakangan ini para pelaku jasa konstruksi di dunia Barat mulai berpikir bahwa hal ini kurang adil, dan mengubah istilah denda berpikir bahwa hal ini kurang adil, dan mengubah istilah denda ini dengan ganti rugi atas keterlambatan. ini dengan ganti rugi atas keterlambatan.
Jadi karena keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian, maka Jadi karena keterlambatan tersebut menimbulkan kerugian, maka pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi.pihak yang dirugikan mendapatkan ganti rugi.
8888
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
Masalah ini menjadi kritis dan dapat menjadi benih Masalah ini menjadi kritis dan dapat menjadi benih perselisihan/sengketa. Terutama serhubungan dengan penghitungan perselisihan/sengketa. Terutama serhubungan dengan penghitungan jumlah hari keterlambatan yang disebabkan antara lain oleh perbedaan jumlah hari keterlambatan yang disebabkan antara lain oleh perbedaan penafsiran saat mulai kerja yang tidak tegas dan pasti. penafsiran saat mulai kerja yang tidak tegas dan pasti. Masalah ini menjadi sangat serius pada waktu ganti rugi mencapai Masalah ini menjadi sangat serius pada waktu ganti rugi mencapai maksimum. Misalnya, ditetapkan ganti rugi atas keterlambatan per hari maksimum. Misalnya, ditetapkan ganti rugi atas keterlambatan per hari 1 1 oo//oooo dan ganti rugi maksimum 5%. dan ganti rugi maksimum 5%.
Artinya keterlambatan maksimum adalah 50 hari.Artinya keterlambatan maksimum adalah 50 hari.Bagaimana bila setelah 50 hari pekerjaan belum juga selesai? Apakah Bagaimana bila setelah 50 hari pekerjaan belum juga selesai? Apakah Penyedia Jasa diizinkan terus bekerja? Jika ya, maka pekerjaan Penyedia Jasa diizinkan terus bekerja? Jika ya, maka pekerjaan diteruskan tanpa dikenakan ganti rugi. Hal ini seharusnya diatur diteruskan tanpa dikenakan ganti rugi. Hal ini seharusnya diatur dengan tegas dan jelas dalam suatu pasal agar tidak menimbulkan dengan tegas dan jelas dalam suatu pasal agar tidak menimbulkan masalah hukum yang serius.masalah hukum yang serius.
8989
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
4.4. Penyelesaian Perselisihan (Penyelesaian Perselisihan (Settlement of DisputeSettlement of Dispute) . ) . WalaupunWalaupun pembuatan kontrak umumnya didasari oleh itikad baik pembuatan kontrak umumnya didasari oleh itikad baik dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin dari para pihak, pasal mengenai hal ini harus diatur sebaik mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa mengenai kontrak dikemudian hari.mengenai kontrak dikemudian hari.
Sebagai contoh, walaupun perselisihan yang terjadi pertama-tama Sebagai contoh, walaupun perselisihan yang terjadi pertama-tama disepakati untuk diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk disepakati untuk diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mufakat, tetapi yang sering terjadi adalah tidak diterapkannya batas mufakat, tetapi yang sering terjadi adalah tidak diterapkannya batas waktu musyawarah sehingga musyawarah terus berlangsung tanpa waktu musyawarah sehingga musyawarah terus berlangsung tanpa batas waktu. Sekalipun dikatakan bahwa jika musyawarah tidak batas waktu. Sekalipun dikatakan bahwa jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat maka perselisihan dapat diselesaikan melalui menghasilkan mufakat maka perselisihan dapat diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase/Pengadilan, masalahnya adalah kapan Lembaga Arbitrase/Pengadilan, masalahnya adalah kapan perselisihan tersebut dapat diserahkan ke Arbitrase/Pengadilan perselisihan tersebut dapat diserahkan ke Arbitrase/Pengadilan karena musyawarah terus terjadi karena musyawarah terus terjadi tanpa batas waktutanpa batas waktu..
9090
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
5.5. Keadaan Memaksa (Force Majeure) Keadaan Memaksa (Force Majeure) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak/kemampuan Penyedia Jasa maupun terjadi di luar kehendak/kemampuan Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa.Pengguna Jasa.
Semua ketentuan mengenai hal ini harus jelas disebutkan termasuk Semua ketentuan mengenai hal ini harus jelas disebutkan termasuk tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan, dan tata cara pemberitahuan, penanggulangan atas kerusakan, dan tindak lanjut setelah kejadian tersebut. tindak lanjut setelah kejadian tersebut. Yang penting diketahui Yang penting diketahui adalah bahwa keadaan memaksa ini erat kaitannya dengan masalah adalah bahwa keadaan memaksa ini erat kaitannya dengan masalah asuransi.asuransi.
sebagai contoh, perusahaan asuransi tidak begitu saja dapat sebagai contoh, perusahaan asuransi tidak begitu saja dapat menerima banjir atau tanah longsor sebagai keadaan memaksa, menerima banjir atau tanah longsor sebagai keadaan memaksa, karena belum tentu kedua kejadian tersebut memang benar-benar karena belum tentu kedua kejadian tersebut memang benar-benar tindakan Tuhan tetapi karena ulah manusia (seperti jalan tol ke tindakan Tuhan tetapi karena ulah manusia (seperti jalan tol ke Bandara Soekarno-Hatta yang banjir akibat penataan ruang di Bandara Soekarno-Hatta yang banjir akibat penataan ruang di sekitarnya keliru atau tidak memenuhi syarat). Dalam sistem FIDIC sekitarnya keliru atau tidak memenuhi syarat). Dalam sistem FIDIC disebut dengan istilah disebut dengan istilah Special RiskSpecial Risk
9191
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
6.6. Hukum yang Berlaku (Hukum yang Berlaku (Governing LawGoverning Law) ) Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berlaku bagi kontrak Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut. tersebut. Hukum itu harus dicantumkan dalam kontrak untuk Hukum itu harus dicantumkan dalam kontrak untuk mengantisipasi apabila terjadi perselisihan/sengketamengantisipasi apabila terjadi perselisihan/sengketa
PP No.29/2000 psl.23 ayat 6 dengan tegas mengatakan bahwa PP No.29/2000 psl.23 ayat 6 dengan tegas mengatakan bahwa kontrak kerja harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. kontrak kerja harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berarti walaupun salah satu pihak dalam kontrak adalah Ini berarti walaupun salah satu pihak dalam kontrak adalah orang/perusahaan asing, kontrak konstruksi tetap harus tunduk orang/perusahaan asing, kontrak konstruksi tetap harus tunduk pada hukum Indonesiapada hukum Indonesia
dalam kontrak konstruksi dimana para pihaknya berasal dari 2 dalam kontrak konstruksi dimana para pihaknya berasal dari 2 negara mungkinsaja mereka sepakat menetapkan bahwa hukum negara mungkinsaja mereka sepakat menetapkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum negara ketiga. yang berlaku adalah hukum negara ketiga. Sebagai contoh, kontrak Sebagai contoh, kontrak antara perusahaan AS dan perusahaan Filipina memilih hukum yang antara perusahaan AS dan perusahaan Filipina memilih hukum yang berlaku adalah Hukum Singapura dengan alasan penyelesaian berlaku adalah Hukum Singapura dengan alasan penyelesaian sengketa akan diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase Singapurasengketa akan diselesaikan oleh Lembaga Arbitrase Singapura
9292
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
7.7. Bahasa Kontrak (Bahasa Kontrak (Contract LanguageContract Language) ) kontrak konstruksi di Indonesia pada umumnya dibuat dalam bahasa kontrak konstruksi di Indonesia pada umumnya dibuat dalam bahasa Indonesia terutama kontrak-kontrak dengan Pemerintah yang Indonesia terutama kontrak-kontrak dengan Pemerintah yang menggunakan dana dari Pemerintah murni (APBN). Namun proyek-menggunakan dana dari Pemerintah murni (APBN). Namun proyek-proyek Pemerintah yang menggunakan dana pinjaman luar negari proyek Pemerintah yang menggunakan dana pinjaman luar negari ((loanloan) kontrak-kontraknya biasanya dibuat dalam bahasa Inggris) kontrak-kontraknya biasanya dibuat dalam bahasa Inggris
Sering kali kontrak konstruksi dibuat dalam 2 bahasa; Inggris dan Sering kali kontrak konstruksi dibuat dalam 2 bahasa; Inggris dan Indonesia tanpa menyatakan versi bahasa mana yang berlaku, jika Indonesia tanpa menyatakan versi bahasa mana yang berlaku, jika terjadi permasalahan perbedaan penafsiran karena umumnya kita terjadi permasalahan perbedaan penafsiran karena umumnya kita kurang menguasai bahasa Inggris, penyelesaiannya akan sulit dicari kurang menguasai bahasa Inggris, penyelesaiannya akan sulit dicari karena secara hukum keduanya benar. karena secara hukum keduanya benar. Seharusnya dinyatakan Seharusnya dinyatakan bahwa walaupun kontrak dibuat dalam 2 bahasa, yang berlaku hanya bahwa walaupun kontrak dibuat dalam 2 bahasa, yang berlaku hanya 1 bahasa. Hal ini biasa disebut dengan istilah “1 bahasa. Hal ini biasa disebut dengan istilah “The Ruling The Ruling LanguageLanguage” atau “” atau “The language of the contract is English and The language of the contract is English and Indonesian. In the event there is a discrepancy or the ambiguity, the Indonesian. In the event there is a discrepancy or the ambiguity, the English version will prevailEnglish version will prevail””
9393
ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK ASPEK HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
Dalam PP No.29/2000 Psl.23 ayat 5 menegaskan bahwa bahasa kontrak Dalam PP No.29/2000 Psl.23 ayat 5 menegaskan bahwa bahasa kontrak hanya ada satu, yaitu bahasa Indonesia, walaupun dibuat dalam lebih hanya ada satu, yaitu bahasa Indonesia, walaupun dibuat dalam lebih dari satu bahasadari satu bahasa
8.8. Domisili Domisili Kesepakatan mengenai domisili (tempat kedudukan) para pihak dalam Kesepakatan mengenai domisili (tempat kedudukan) para pihak dalam suatu kontrak ditentukan hanya dengan maksud apabila terjadi suatu kontrak ditentukan hanya dengan maksud apabila terjadi perselisihan/sengketa, permasalahannya akan diselesaikan oleh perselisihan/sengketa, permasalahannya akan diselesaikan oleh pengadilan.pengadilan.Apabila disepakati dalam kontrak bahwa pilihan penyelesaian sengketa Apabila disepakati dalam kontrak bahwa pilihan penyelesaian sengketa adalah arbitrase maka penetapan domisili tidak diperlukan. adalah arbitrase maka penetapan domisili tidak diperlukan. Banyak Banyak kontrak yang walaupun telah memilih arbitrase sebagai pilihan kontrak yang walaupun telah memilih arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa masih tetap mencantumkan domisili. Ini adalah penyelesaian sengketa masih tetap mencantumkan domisili. Ini adalah suatu kekeliruan yang justru menimbulkan sengketa. Jika benar-benar suatu kekeliruan yang justru menimbulkan sengketa. Jika benar-benar terjadi sengketa, sulit menyelesaikannya karena pada saat salah satu terjadi sengketa, sulit menyelesaikannya karena pada saat salah satu pihak mengajukan perselisihan ke arbitrase, pihak lain menyatakan pihak mengajukan perselisihan ke arbitrase, pihak lain menyatakan keberatan dan minta perselisihan diselesaikan melalui pengadilankeberatan dan minta perselisihan diselesaikan melalui pengadilan
9494
ASPEK ASPEK KEUANGAN/PERBANKAN dalam KEUANGAN/PERBANKAN dalam
KONTRAK KONSTRUKSIKONTRAK KONSTRUKSI Aspek-aspek Keuangan/Perbankan yang penting dalam suatu Aspek-aspek Keuangan/Perbankan yang penting dalam suatu
kontrak konstruksi antara lain :kontrak konstruksi antara lain : Nilai Kontrak (Nilai Kontrak (Contract AmountContract Amount)/Harga Borongan)/Harga Borongan
Cara Pembayaran (Cara Pembayaran (Method of paymentMethod of payment))
Jaminan-jaminan (Jaminan-jaminan (Guarantee/BondsGuarantee/Bonds); Jaminan Penawaran ); Jaminan Penawaran ((Bid BondBid Bond), Jaminan Uang Muka (), Jaminan Uang Muka (Advance Payment BondAdvance Payment Bond), ), Jaminan Pelaksanaan (Jaminan Pelaksanaan (Performance BondPerformance Bond), Jaminan ), Jaminan Pembayaran (Pembayaran (Paymeny Bond)Paymeny Bond), Jaminan Pemeliharaan , Jaminan Pemeliharaan ((Maintenance Bond)Maintenance Bond)
9595
JAMINAN dalam PROYEK JAMINAN dalam PROYEK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
JAMINAN PENAWARAN (JAMINAN PENAWARAN (BID BONDBID BOND)) Jaminan Penawaran (Jaminan Penawaran (Bid BondBid Bond); suatu perjanjian ); suatu perjanjian
penanggulangan yang dikeluarkan oleh pihak penanggulangan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek pada saat pelelangan dilaksanakan, dengan proyek pada saat pelelangan dilaksanakan, dengan tujuan agar kontraktor yang mengikuti lelang terikat tujuan agar kontraktor yang mengikuti lelang terikat pada penawarannya dan jika menang maka pada penawarannya dan jika menang maka kontraktor tersebut terikatkontraktor tersebut terikat melaksanakan pekerjaan melaksanakan pekerjaan yang ditawarkannyayang ditawarkannya
Besarnya jaminan penawaran berdasarkan KEPPRES Besarnya jaminan penawaran berdasarkan KEPPRES No. 18 Tahun 2000 adalah 1 – 3% dari Harga No. 18 Tahun 2000 adalah 1 – 3% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Perkiraan Sendiri (HPS)
9696
JAMINAN dalam PROYEK JAMINAN dalam PROYEK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
JAMINAN UANG MUKA (JAMINAN UANG MUKA (ADVANCE PAYMENT ADVANCE PAYMENT BONDBOND)) Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan
oleh pihak penanggung yang bertujuan untuk oleh pihak penanggung yang bertujuan untuk menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan menggunakan uang muka yang diterima dari pemilik menggunakan uang muka yang diterima dari pemilik proyek untuk pembiayaan proyekproyek untuk pembiayaan proyek
Besarnya uang muka dari pemilik proyek menurut Besarnya uang muka dari pemilik proyek menurut KEPPRES No. 18 Tahun 2000 adalah 30% dari nilai KEPPRES No. 18 Tahun 2000 adalah 30% dari nilai kontrak bagi kontraktor gol. Ekonomi lemah dan 20% kontrak bagi kontraktor gol. Ekonomi lemah dan 20% bagi kontraktor bukan gol.ekonomi lemahbagi kontraktor bukan gol.ekonomi lemah
Nilai jaminan uang muka ini sekurang-kurangnya Nilai jaminan uang muka ini sekurang-kurangnya sama dengan besarnya uang mukasama dengan besarnya uang muka
9797
JAMINAN dalam PROYEK JAMINAN dalam PROYEK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
JAMINAN PELAKSANAAN (JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BONDPERFORMANCE BOND))
Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek agar kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai proyek agar kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, yaitu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, yaitu sesuai waktu, biaya, dan mutu.waktu, biaya, dan mutu.
Jaminan ini diwajibkan kepada kontraktor yang Jaminan ini diwajibkan kepada kontraktor yang memenangkan lelang dan tidak mengundurkan diri. memenangkan lelang dan tidak mengundurkan diri. Pada saat kontraktor menyerahkan jaminan Pada saat kontraktor menyerahkan jaminan pelaksanaan, maka jaminan penawaran dikembalikan pelaksanaan, maka jaminan penawaran dikembalikan kepada kontraktor yang bersangkutan. kepada kontraktor yang bersangkutan.
9898
JAMINAN dalam PROYEK JAMINAN dalam PROYEK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
JAMINAN PEMBAYARAN (JAMINAN PEMBAYARAN (PAYMENT BONDPAYMENT BOND))Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek terhadap penanggung yang bertujuan melindungi pemilik proyek terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian kontraktor kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian kontraktor membayar pihak ketiga misalnya buruh dan material. Bentuknya membayar pihak ketiga misalnya buruh dan material. Bentuknya dapat berupa :dapat berupa :
Bank GaransiBank Garansi
JAMINAN PEMELIHARAAN (JAMINAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE BONDMAINTENANCE BOND))Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak Suatu perjanjian penanggungan yang dikeluarkan oleh pihak penanggung yang bertujuan untuk menjamin pemilik proyek bahwa penanggung yang bertujuan untuk menjamin pemilik proyek bahwa kontraktor akan melaksanakan perbaikan-perbaikan bangunan jika kontraktor akan melaksanakan perbaikan-perbaikan bangunan jika terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan.terjadi kerusakan dalam masa pemeliharaan.Masa pemeliharaan adalah durasi dari penyerahan pertama sampai Masa pemeliharaan adalah durasi dari penyerahan pertama sampai dengan penyerahan kedua. Nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dengan penyerahan kedua. Nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak dan jangka waktu masa pemeliharaan tergantung dari nilai kontrak dan jangka waktu masa pemeliharaan tergantung dalam kontrak umumnya berkisar antara 3 s.d. 6 bulan terhitung dalam kontrak umumnya berkisar antara 3 s.d. 6 bulan terhitung sejak penyerahan pertama.sejak penyerahan pertama.
9999
BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
ASPEK PERHITUNGAN BIAYAASPEK PERHITUNGAN BIAYA FIXED LUMP SUM PRICEFIXED LUMP SUM PRICE
Kontrak jasa dengan jangka waktu Kontrak jasa dengan jangka waktu tertentu dan jumlah harga yang tertentu dan jumlah harga yang pasti dan tetap (PP No.29/2000)pasti dan tetap (PP No.29/2000)
UNIT PRICEUNIT PRICEKontrak jasa dalam jangka waktu Kontrak jasa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap (PP yang pasti dan tetap (PP No.29/2000)No.29/2000)
100100
BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
ASPEK PERHITUNGAN JASAASPEK PERHITUNGAN JASA COST WITHOUT FEE (BIAYA TANPA JASA)COST WITHOUT FEE (BIAYA TANPA JASA)
Kontrak jasa dengan hanya membayar Kontrak jasa dengan hanya membayar Penyedia Jasa dengan biaya pelaksanaan Penyedia Jasa dengan biaya pelaksanaan pekerjaan tanpa tambahan imbalan jasapekerjaan tanpa tambahan imbalan jasa
COST PLUS FEE (BIAYA DITAMBAH JASA)COST PLUS FEE (BIAYA DITAMBAH JASA)
Kontrak jasa dimana Penyedia Jasa Kontrak jasa dimana Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya (10%)dari biaya (10%)
101101
BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
ASPEK PERHITUNGAN JASAASPEK PERHITUNGAN JASA COST PLUS FIXED FEE (BIAYA COST PLUS FIXED FEE (BIAYA
DITAMBAH JASA PASTI)DITAMBAH JASA PASTI)
Kontrak jasa dimana Penyedia Jasa Kontrak jasa dimana Penyedia Jasa dibayar seluruh biaya untuk dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa/imbalan Penyedia jasa yang jasa/imbalan Penyedia jasa yang pasti dan tetap walaupun biaya pasti dan tetap walaupun biaya berubah.berubah.
102102
BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
ASPEK CARA PEMBAYARANASPEK CARA PEMBAYARAN MONTHLY PAYMENT (PEMBAYARAN MONTHLY PAYMENT (PEMBAYARAN
BULANAN)BULANAN)Dalam kontrak dengan sistem Dalam kontrak dengan sistem pembayaran ini, prestasi Penyedia Jasa pembayaran ini, prestasi Penyedia Jasa dihitung setiap akhir bulandihitung setiap akhir bulan
STAGE PAYMENT (PEMBAYARAN ATAS STAGE PAYMENT (PEMBAYARAN ATAS PRESTASI)PRESTASI)Dalam kontrak dengan sistem ini, Dalam kontrak dengan sistem ini, pembayaran kpd Penyedia jasa dilakukan pembayaran kpd Penyedia jasa dilakukan atas dasar prestasi/kemajuan pekerjaan atas dasar prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan kontrakketentuan kontrak
103103
BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
ASPEK PEMBAGIAN TUGASASPEK PEMBAGIAN TUGAS KONTRAK KONVENSIONALKONTRAK KONVENSIONAL
Kontrak ini merupakan bentuk kontrak Kontrak ini merupakan bentuk kontrak yang berlaku secara umum di Indonesia, yang berlaku secara umum di Indonesia, yang terdiri dari 3 kontrak terpisah ;yang terdiri dari 3 kontrak terpisah ;• Kontrak antar Pengguna Jasa dan Konsultan Kontrak antar Pengguna Jasa dan Konsultan
PerencanaPerencana• Kontrak antar Pengguna Jasa dan Konsultan Kontrak antar Pengguna Jasa dan Konsultan
PengawasPengawas• Kontrak antar pengguna Jasa dan Kontraktor Kontrak antar pengguna Jasa dan Kontraktor
PelaksanaPelaksana
104104
BENTUK-BENTUK KONTRAK BENTUK-BENTUK KONTRAK KONSTRUKSIKONSTRUKSI
ASPEK PEMBAGIAN TUGASASPEK PEMBAGIAN TUGAS KONTRAK SPESIALISKONTRAK SPESIALIS
Kontrak ini merupakan bentuk kontrak Kontrak ini merupakan bentuk kontrak yang didalamnya terdapat lebih dari 1 yang didalamnya terdapat lebih dari 1 kontrak kerja konstruksi derdasarkan kontrak kerja konstruksi derdasarkan bidang pekerjaan khusus/spesial.bidang pekerjaan khusus/spesial.
KONTRAK RANCANG BANGUN (DESIGN KONTRAK RANCANG BANGUN (DESIGN CONSTRUCT, TURNKEY)CONSTRUCT, TURNKEY)Dalam bentuk kontrak ini, Penyedia Jasa Dalam bentuk kontrak ini, Penyedia Jasa memiliki tugas merencanakan sekaligus memiliki tugas merencanakan sekaligus membangun dalam satu kontrak membangun dalam satu kontrak konstruksikonstruksi
105105
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ACUAN/LANDASAN HUKUMACUAN/LANDASAN HUKUM ISI PERJANJIAN KONTRAKISI PERJANJIAN KONTRAK
Uraian Para PihakUraian Para Pihak KonsiderasiKonsiderasi
Pertimbangan-pertimbangan yang Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pembuatan perjanjianmendasari pembuatan perjanjian
Lingkup PekerjaanLingkup Pekerjaan
106106
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ISI PERJANJIAN KONTRAK (samb)ISI PERJANJIAN KONTRAK (samb) Nilai KontrakNilai Kontrak Bentuk KontrakBentuk Kontrak Jangka Waktu PelaksanaanJangka Waktu Pelaksanaan Prioritas DokumenPrioritas Dokumen
107107
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAKISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK Definisi dan InterpretasiDefinisi dan Interpretasi Para PihakPara Pihak Rumusan PekerjaanRumusan Pekerjaan Nilai Pekerjaan/Harga BoronganNilai Pekerjaan/Harga Borongan Jangka Waktu Pelaksanaan dan Jangka Waktu Pelaksanaan dan
PerpanjangannyaPerpanjangannya Pertanggungan/AsuransiPertanggungan/Asuransi JaminanJaminan
108108
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (samb)(samb) Tenaga AhliTenaga Ahli Hak dan Kewajiban Para PihakHak dan Kewajiban Para Pihak Cara PembayaranCara Pembayaran Penyerahan Pekerjaan/Serah Terima PekerjaanPenyerahan Pekerjaan/Serah Terima Pekerjaan Masa Pertanggungan Atas CacatMasa Pertanggungan Atas Cacat Ganti Rugi KeterlambatanGanti Rugi Keterlambatan Pekerjaan Tambah/Kurang (Perubahan Pekerjaan)Pekerjaan Tambah/Kurang (Perubahan Pekerjaan)
109109
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (samb)(samb) Cidera JanjiCidera Janji Pelimpahan PekerjaanPelimpahan Pekerjaan Penyedia Jasa LainPenyedia Jasa Lain Pengawas, Pelaksana PekerjaanPengawas, Pelaksana Pekerjaan Gambar KerjaGambar Kerja Kemudahan Memasuki Lapangan, Tempat Kemudahan Memasuki Lapangan, Tempat
Penyimpanan, BengkelPenyimpanan, Bengkel Laporan/DokumentasiLaporan/Dokumentasi
110110
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (samb)(samb) Bahan, Peralatan dan Tenaga KerjaBahan, Peralatan dan Tenaga Kerja Pemeriksaan dan PengujianPemeriksaan dan Pengujian Perlindungan PekerjaPerlindungan Pekerja Keadaan MemaksaKeadaan Memaksa Kegagalan BangunanKegagalan Bangunan Penghentian Sementara PekerjaanPenghentian Sementara Pekerjaan Pemutusan Perjanjian/Pembatalan KontrakPemutusan Perjanjian/Pembatalan Kontrak
111111
CARA MENYUSUN KONTRAKCARA MENYUSUN KONTRAK
ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (samb)(samb) Hak atas Kekayaan IntelektualHak atas Kekayaan Intelektual InsentifInsentif Sub Penyedia Jasa/PemasokSub Penyedia Jasa/Pemasok Bahasa KontrakBahasa Kontrak Hukum yang BerlakuHukum yang Berlaku
112112
TUGAS ANDA????TUGAS ANDA????
MAKALAH MAKALAH
““HUKUM DALAM HUKUM DALAM KONTRAK KONSTRUKSI”KONTRAK KONSTRUKSI”
113113
KETENTUAN :KETENTUAN :
MIN. 5 HalamanMIN. 5 Halaman Isinya : Pembahasan mengenai hukum Isinya : Pembahasan mengenai hukum
dan peraturan yang berlaku pada kontrak dan peraturan yang berlaku pada kontrak umum konstruksi di Indonesiaumum konstruksi di Indonesia
Lampirkan hukum2 dan peraturan yang Lampirkan hukum2 dan peraturan yang berlakuberlaku
114114
Terima kasihTerima kasih
115115
KLAIM = TUNTUTAN ?KLAIM = TUNTUTAN ?Klaim Klaim ≠ Tuntutan≠ Tuntutan
Klaim tidak lebih dari PERMINTAANKlaim tidak lebih dari PERMINTAAN
Klaim = Tuntutan Klaim = Tuntutan
Klaim yang diajukan tidak dipenuhi Klaim yang diajukan tidak dipenuhi sebagaimana mestinyasebagaimana mestinya
116116
PENGERTIAN KLAIM PENGERTIAN KLAIM KONSTRUKSIKONSTRUKSI
“ “ Klaim yang timbul dari atau sehubungan Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaandengan pelaksanaan
117117
118118