KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESOR SUMBAWA

DATA SOP INISIATIF BAG OPS TAHUN 2016

NO JENIS TAHUN TENTANG JUMLAH KET

1 SOP YANG DIBUAT OLEH

KABAG OPS 2016 STANDAR OPERASIONAL BAG OPS

1

2 SOP YANG DIBUAT OLEH

KABAG OPS 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENAGGULANAGN KONFLIK SOSIAL

1

Sumbawa Besar, 10 Februari 2016 KEPALA BAGIAN OPERASI

SYAFRUDDIN KOMOSARIS POLISI 66100205

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESOR SUMBAWA

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)

BAGIAN OPERASI

Sumbawa Besar, Februari 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

BAGIAN OPERASI

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas-tugas Polri sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing satuan kerja agar tercipta sistem kinerja yang profesional, berdaya guna dan untuk meminimalisir adanya resiko sebuah tindakan yang telah diperhitungkan.

2. Bagian Operasi ( Bag Ops) merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres yang memiliki tugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi maupun dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas (Mako).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan produk Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan untuk menguraikan secara konfrehensif tentang kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang melekat pada Bagian Operasi atau disingkat dengan Bag Ops.

2. Tujuan

Bertujuan untuk dapat dijadikan pedoman ataupun acuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam pemeliharaan keamanan kamtibmas agar tercipta kondusifitas kamtibmas.

C. Dasar

1. Undang – Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja.

3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

D. Sistematika

I. PENDAHULUAN II. PELAKSANAAN III. ADMINISTRASI IV. PENUTUP

E.Pengertian…..

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT SUMBAWA

2

E. Pengertian – pengertian

1. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Polda.

2. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

3. Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bag Ops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

4. Profesional adalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Polri dilaksanakan sesuai dengan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki.

5. Prosedural adalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Polri sesuai dengan mekanisme, tata cara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Akuntabel adalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Polri dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Transparan adalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi Polri dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN

A. Bagian Operasi atau Bagops selaku unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres, bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi maupun dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas (Mako). Dalam tupoksinya Bagops menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian.

2. Perencanaan pelaksanaan pelatihan pra operasi, termasuk kerjasama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.

3. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah.

4. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi.

5. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas (Mako).

6. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

B. Bagian Operasi atau Bagops dipimpin oleh Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polres serta dalam pelaksanaan tugasnya Kabag Ops dibantu oleh :

1. Sub Bagian Pembinaan Operasi ( Subbag binops), yang bertugas : a. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan pra operasi serta

menyelenggarakan adminsitrasi operasi. b.Melaksanakan....

3

b. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

2. Sub Bagian Pengendalian Operasi ( Subbag Dalops), yang bertugas :

a. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian.

b. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan.

c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

3. Sub Bagian Hubungan Masyarakat ( Subbag Humas), yang bertugas :

a. Mengumpulkan dan mengolah data, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres.

b. Meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

III. ADMINISTRASI

Tata tertib administrasi berpedoman pada :

A. Penyelenggaraan administrasi disesuaikan dengan mekanisme prosedur yang berlaku.

B. Sistem pelaporan disesuaikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

C. Dukungan anggaran operasi kepolisian bersumber dari Duk Ops Polres dan anggaran kontinjensi.

D. Dukungan anggaran pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah bersumber dari Duk Ops Polres, ditunjang dengan dana Hibah Pemda.

E. Dukungan logistik menggunakan sarana, prasarana dan barang inventaris yang dimiliki Polres.

IV. PENUTUP

Demikian susunan Standar Operasional Prosedur Bagian Operasi ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian serta sebagai bahan pertimbangan Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Sumbawa Besar, 5 Februari 2016

KEPALA BAGIAN OPERASI

SYAFRUDDIN KOMISARIS POLISI NRP 66100205

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESOR SUMBAWA

STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)

PENAGGULANAGN KONFLIK SOSIAL

DIWILAYAH KABUPATEN SUMBAWA

Sumbawa Besar, Februari 2016