Sop Bag Renmin Dit Lantas Polda Metro Jaya

Bag Renmin Dit Lantas PMJ| 1

KATA PENGANTAR Reformasi birokrasi kepolisian merupakan sebuah keniscayaan yang

harus dilakukan oleh organisasi besar seperti Polri dan lembaga Pemerintahan

lain yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Perubahan tata kerja organisasi yang semakin

baik dalam sistem pemerintahan menandakan adanya perubahan atau

reformasi structural dan cultural yang akan menjadikan organisasi Polri tetap

mengikuti perubahan sistem tatakelola Negara dan Pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut, untuk membuat organisasi berjalan pada rel

yang telah ditetapkan dalam konstitusi Negara, harus melakukan penataan dan

perubahan dalam sistem pelayanan dan kinerja sebagaimana diharapkan oleh

masyarakat. Reformasi kepolisian sebagai agenda besar dalam perubahan tata

kelola sistem manajemen Polri telah menetapkan Grand Design reformasi

birokrasi nasional dalam bentuk Peraturan Menpan No.15/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, merupakan cetak biru reformasi hingga

tahun 2025. Reformasi birokrasi nasional dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan

kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun

aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban

tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi

birokrasi yang dilaksanakan oleh pegawai adalah apabila seluruh aparatur

negara mampu mengubah mindset dan cultural set, termasuk partisipasi

masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, Dit Lantas

Polda Metro Jaya, telah mengusulkan Reformasi Birokrasi Polri yang meliputi

diantaranya program unggulan melalui quick wins, yaitu transparansi pelayanan

SIM, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan dalam peayanan

masyarakat. Program tersebut merupakan produk utama Polri yang mempunyai

daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh

masyarakat, dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.


Untuk mewujudkan hal tersebut sistem pelayanan dilakukan dengan

menggunakan sistem pelayanan yang didasari oleh aturan dan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat. Wujud nyata pelayanan

tersebut berdasarkan rencana aksi reformasi birokrasi Polri dengan melakukan

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan tahapan

dan gambaran kinerja personel dalam bidangnya masing-masing sesuai

dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan.

Diharapkan standar operasional prosedur ini menjadi pedoman

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas fungsi Bag Renmin sebagai unsur

pelayanan dan pembantu pimpinan. Sesuai dengan tugas pokok yang diemban

Bag Renmin membawahi bidang Urusan Tata Usaha, Urusan Keuangan, Sub

Bagian perencanaan, Sub Bagian Administrsi Personel dan Sub Bagian Sarana

dan Prasaran sebagaimana diatur dalam Perkap No. 22 Tahun 2010.

Dengan demikian semoga Standar Operasional Prosedur (SOP) Bag

Renmin sebagai pedoman dalam melaksanakan operasional organisasi pada

pelayanan dan unsur pembantu pimpinan dapat melaksanakan kegiatan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SOP ini membantu dan memberikan

arah bagi personel dalam menjalankan kegiatan yang menjadi tugas dan

tanggung jawabnya secara professional dan proforsional.

Jakarta, Desember 2011

KABAG RENMIN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA

J U M A R N O AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 55070508


URUSAN TATA USAHA


BAB I

URUSAN TATA USAHA

I. UMUM

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, administrasi tata usaha adalah kegiatan

melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi untuk

digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Bahan keterangan

bagi pimpinan tersebut dituangkan dalam bentuk naskah dinas sesuai

dengan peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah dinas.

Dalam penerapan tugas sehari-hari, Ur TU Bag Renmin

menerapkan sistem satu pintu, hal ini dimaksudkan untuk pengawasan

dan pengendalian terhadap seluruh surat yang keluar dan masuk

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dalam kegiatan tugas UrTU

berfungsi membantu dalam memelihara kebersihan Mako serta fasilitas

lainnya.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah

dinas di lingkungan Polri;

3. Program kerja Dit Lantas Polda Metro Jaya tahun 2011;


4. Rencana kegiatan Ur TU Bag Renmin Dit Lantas Polda

Metro Jaya tahun 2011.

C. Maksud Dan Tujuan

Pelaksanaan tugas Ur TU Bag Renmin membantu terselenggaranya

administrasi dalam bentuk naskah dinas dan urusan dalam lingkungan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar dapat berjalan sesuai dengan

tujuan organisasi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup standar operasional prosedur Ur TU Bag Renmin ini

meliputi seluruh proses administrasi naskah dinas dan urusan dalam di

lingkungan pada tingkat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

E. Pengertian-Pengertian

1. Naskah dinas adalah semua tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat

yang berwenang dilingkungan Polri dalam rangka melaksanakan

tugas, fungsi dan peranan dibidang masing-masing yang disusun

menurut bentuk-bentuk yang telah ditetapkan;

2. Penyampaian naskah dinas adalah menyampaikan, mengirim,

menerukskan naskah dinas pada pihak yang bersangkutan antara

dua pejabat atau instansi atau lebih, dari seorang pejabat atau staf

yang satu kepada pejabat atau staf lainnya, dan atau antar

kesatuan didalam satu atau lain daerah dalam memperlancar

pelaksanaan tugas Polri;


3. Peraturan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala

Kepolisian yang berwenang dan membuat kebijakan yang bersifat

mengatur dan mengikat secara umum;

4. Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh

Kepala Kepolisian yang berwenang yang menimbulkan akibat

hukum bagi seseorang atau organisasi Polri;

5. Instruksi adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat arahan

pelaksanaan suatu kebijakan pokok yang tertuang dalam peraturan

dan keputusan;

6. Surat Edaran adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat

pemberitahuan tentang tata cara yang berlaku ataupun ketentuan

yang harus diperhatikan berdasarkan kebijaksanaan pelaksanaan;

7. Surat perintah adalah suatu bentuk naskah dinas yang memuat

pernyataan kehendak pimpinan untuk dipatuhi dan dilaksanakan

oleh seorang personil atau sekelompok personil dan perintah atau

tugas itu mempunyai akibat pertanggungjawaban administrasi;

8. Surat adalah bentuk naskah dinas yang dibuat secara tertulis oleh

seorang pejabat dalam melaksanakan tugas jabatannya guna

menyampaikan pemberitahuan, pernyataan, ataupun permintaan

kepada pejabat lain diluar instansi atau satuannya sendiri;

9. Nota dinas adalah bentuk naskah dinas yang dibuat guna

menyampaikan pemberitahuan, pernyataan ataupun permintaan

kepada pejabat lain didalam lingkungan Mabes Polri, Mapolda,

Mapolwiltabes, Mapoltabes, Mapolres/Polresta atau kesatuannya

sendiri;


10. Naskah dinas adalah bentuk naskah dinas yang dibuat oleh satuan

organisasi/pengemban fungsi pada Polri sehubungan dengan

kepentingan pelaksanaan tugas;

11. Tata persuratan dinas adalah suatu kegiatan didalam pembuatan,

penerimaan, penelitian, pencatatan, pengiriman dan penyimpanan

suatu tulisan dinas yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan

pengurusan tulisan dinas.


II. PELAKSANAAN

Urusan Tata Usaha Bag Renmin Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

terdiri dari dua bagian yaitu Ur TU dan Urdal, dengan pelaksanaan tugas

sebagai berikut :

A. Tugas Ur Tu Dan Urdal Bag Renmin

Kegiatan administrasi surat menyurat dilingkungan Direktorat Lalu Lintas

Polda Metro Jaya adalah sebagai berikut :

1. Membuat notulen arahan Dir/Wadir;

2. Membuat notulen rapat;

3. Menyiapkan pelaksanaan rapat;

4. Mengoreksi Minu konsep naskah dinas ke Kapolda / Wakapolda;

5. Mengoreksi Minu Konsep naskah dinas ke Dir / Wadir;

6. Membuat jadwal ajudan apel/fungsi;

7. Membuat jadwal perwira pendamping /pengambil apel Bag

Renmin;

8. Membuat rencana kebutuhan ATK;

9. Membuat rencana kebutuhan peralatan kebersihan;

10. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas;

11. Menerima, mengagendakan, menggandakan dan

mendistribusikan naskah dinas;

12. Memproduksi naskah dinas;

13. Menyiapkan apel pagi/fungsi;

14. Pengecekkan kebersihan dan fasilitas Mako.


B. Pelaksanaan Kerja / Instruksi Kerja

Tahap Persiapan;

a. Personil :

Ba Ur TU

Ba Urdal

PNS

b. Peralatan :

Lembar disposisi

Buku agenda dan verbal

Buku ekspedisi

Stempel Dir dan Staf

Tanda terima

Amplop

Sound

Mimbar apel

Absen

C. Uraian Kegiatan Urusan Tata Usaha

Sebagai pelaksana unsur pembantu pimpinan Urusan Tata Usaha Bag

renmin mempunyai tugas dan tanggung jawab yang lebih spesifik dapat

diuraikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan kerja Ur TU Bag Renmin:

a. Memberikan salam dan bantuan yang dapat diberikan

kepada masyarakat/tamu yang datang ke Ruang Ur TU.

b. Tanyakan kepada masyarakat/tamu untuk keperluan

mengantar surat atau bertemu pimpinan.

c. Apabila ingin bertemu pimpinan diarahan ke Spri Dir /Wadir.

d. Apabila mengantar surat, maka diberikan tanda terima.

e. Surat yang diterima diagendakan dan diberikan lembar

disposisi untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

f. Apabila surat sudah didisposisi pimpinan, disposisi tersebut

dicatat dibuku agenda dan didistribusikan sesuai arahan

pimpinan tersebut.

2. Proses mengoreksi konsep surat

a. Konsep surat yang diakan diajukan kepimpinan diterima oleh

Ba Ur TU.

b. Konsep surat dikoreksi sesuai dengan Peraturan Kapolri

Nomor 15 tahun 2007 tentang naskah dinas.

c. Apabila ada kesalahan, maka konsep surat tersebut akan

dikembalikan kepada konseptor surat tersebut.

d. Apabila tidak ada kesalahan, maka konsep surat tersebut

akan diparaf dan akan diteruskan secara berjenjang.


3. Memproduksi naskah dinas.

a. Apabila ada disposisi dari pimpinan untuk Ur TU agar

membuat produk naskah dinas, maka Ur TU akan membuat

produk surat yang dimaksud.

b. Produk surat akan dikoreksi oleh Kaur TU dan dilanjutkan

secara berjenjang.

c. Produk surat yang sudah jadi, akan diberikan nomor yang

ditulis di buku verbal.

d. Surat tersebut distempel dan dimasukan kedalam amplop

dan didistribusikan kepada yang bersangkutan.

e. Produk naskah dinas yang dibuat Ur TU antara lain :

Surat rekomendasi mahasiswa;

Surat jawaban kepada masyarakat/instansi mengenai

undian dan lain sebagainya;

Surat jawaban perihal pinjam pakai Aula TMC Dit

Lantas Polda Metro Jaya;

Surat perintah untuk membantu mahasiswa;

Surat perintah menghadiri undangan;

Surat perintah sebagai ajudan pada saat apel

pagi/fungsi;

Nota dinas kepada Bag/Sat/Subdit/Satwil untuk

menindaklanjuti surat masuk;

Nota dinas ATK kebutuhan Ur TU;


4. Penomoran surat

Ur TU menerapkan sistem satu pintu yang seluruh surat

keluar dan masuk melalui TU, penomoran surat yang

mengatasnamakan Dir Lantas Polda Metro Jaya, namun untuk

surat yang mengatasnamakan Kapolda Metro Jaya, penomoran

dilakukan di Setum Polda Metro Jaya.

5. Pembuatan amplop Dit Lantas Polda Metro Jaya

6. Menjaga kebersihan Markas Komando

a. Membuat jadwal piket untuk kebersihan Aula dan Mess TMC

kepada seluruh PNS Dit Lantas Polda Metro Jaya;

b. Mengecek keberadaan cleaning services.

7. Mempersiapkan Rapat dan Apel Pagi/fungsi

a. Membuat absen baik absen personil Renmin dan Opsnal,

khususnya seluruh perwira Dir Lantas Polda Metro Jaya;

b. Menyiapkan sound, mimbar apel, Microphone di

Ruangan/Lapangan;

c. Menyiapkan notulen;

d. Menyiapkan MC, ajudan dan lain sebagainya.

8. Mengatur parkir di depan Gedung Biru.

a. Membuat plang nama pejabat yang menempati tempat

tertentu;


b. Menyediakan cone untuk mencegah parkir yang melimpah

dan tidak teratur serta tidak pada tempatnya;

9. Memelihara fasilitas gedung Dit Lantas Polda Metro Jaya.

10. Membuat notulen

a. Anggota TU mengikuti Rapat dan Apel pagi/fungsi.

b. Selesai rapat/apel pagi/fungsi anggota tersebut membuat

notulen.

c. Selesai membuat notulen, anggota TU membuat surat

pengantar kepada Bag/Sat/Subdit/Satwil yang

ditandatangani pejabat/Kabag Renmin.

d. Notulen didistribusikan kepada seluruh

Bag/Sat/Subdit/Satwil.

D. Waktu Pelaksanaan

1. Ur TU Bag Renmin

Kegiatan Ur TU Bag Renmin Dit Lantas Polda Metro Jaya

dilaksanakan setiap hari dimulai pada pukul 06.30 s/d 22.00 WIB.

2. Urdal

Kegiatan Urdal dilaksanakan mulai pukul 05.00 WIB, dimulai

dengan menyediakan perlengkapan apel sampai dengan mengecek

kebersihan, fasilitas dan parkir.


III. Penutup

Pembuatan standar operasional prosedur (SOP) ini dibuat sebagai

penuntun dalam pelaksanaan tugas yang belum diatur oleh peraturan yang

lebih atas. SOP ini dijadikan pedoman dengan pertimbangan sebagai berikut :

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ur TU Bag Renmin

Direktorat Lalu Lintas ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan atau

pedoman praktis bagi personil.

B. hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditentukan

kemudian.

C. SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


URUSAN KEUANGAN


BAB II

URUSAN KEUANGAN

I. Pendahuluan

A. Umum :

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan administrasi

pertanggung-jawaban keuangan yang akuntabel dan transparan

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peranan

khususnya satker Dit Lantas Polda Metro Jaya

B. Pengertian

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan :

1. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran yang selanjudnya

disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran

yang dibuat oleh Kapolri serta disahkan oleh Direktur

Jenderal perbendaharaan atas nama Menteri keuangan

dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan

yang mengakhibatkan pengeluaran Negara dan pencairan

dana atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi

pemerintah.


2. Pengunaan Anggaran dilingkungan polri yang selanjutnya

di singkat PA adalah Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Kapolri).

3. Kuasa Penguna Anggaran dilingkungan polri yang

selanjutnya di singkat KPA adalah Kepala Satuan Kerja

(Kastker) selaku pejabat penguna anggaran / pengguna

barang satuan kerja yang dipimpinnya.

4. Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan polri yang

selanjutnya di singkat PPK adalah Pejabat yang diangkat

oleh PA/KPA sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

5. Surat perintah membayar yang selanjudnya disingkat SPM

adalah dokumen yang ditertibkan oleh PA/KPA untuk

mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen

laianya yang dipersamakan.

6. Perjabat Penerbit SPM adalah PA/KPA atau pejabat yang

ditunjuk oleh PA/KPA yang diberi kewenangan untuk

menguji tagihan kepada Negara, membebankan

pengeluaran sesuai mata anggaran yang bersangkutan

dan menandatangani SPM.

7. Bendahara Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat

Bendahara adalah unsur pelayanan dan pelaksanaan Staf

pada satuan kerja (Satker) yang melaksanakan tugas

menerima, menyimpan, membayarakan, menatausahakan

dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan


belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada

Satker dilingkungan Polri.

8. Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan yang

selanjutnya disebut Perwabku adalah dokumen laporan

keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan

dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

9. Bealanja Pegawai adalah dana yang

disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran

gaji,serta tunjangan ,dan lain-lain belanja pegawai.

10. Belanja Barang adalah dana yang disediakan/dialokasikan

dalam DIPA untuk pengadaan barang dan jasa,

pemeliharaan dan perjalanan.

11. Belanja Modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan

dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal, dalam

belanja ini termasuk untuk tanah , peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan , jaringan maupun dalam bentuk

pisik lainya.

12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang

selanjutnya sisingkat (KPPN) adalah intansi vertikal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen

Keuangan yang berada dibawah dan tanggung jawab

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.


13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat

SPP adalah yang dibuat/ditertitkan oleh pejabat yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan

disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lainya yang

ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjudnya diteruksan

kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

14. Panitian Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh

PA/KPA, untuk melaksanakan pemilihan penyediaan

barang/jasa.

15. Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan penyediaan

barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

16. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan

oleh bank umunm/lembaga keuangan lainya yang diberkan

oleh penyediaan barang/jasa kepada PPK untuk menjamin

terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyediaan barang

/jasa.

17. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan

pengadaan barang/Jasa yang dibiayai dengan

APBN.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh

penyedia barang /jasa.


C. Dasar

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan

negara.

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang

perbendaharaan negara.

3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

4. Keputusan bersama menteri keuangan dan kepala kepolisian

negara republik Indonesia Nomor : 14 / KMK .06 / 2005

tentang tata cara pelaksanaan anggaran belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain di

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. surat edaran bersama direktur jenderal perbendaharaan

departemen Keuangan dan deputi perencanaan umum dan

pengembangan kapolri No.pol. : se / 23 / 2005 tentang

petunjuk teknis modal dan belanja lain-lain di lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia .

6. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

nomor : 10 tahun 2008 tentang administrasi pertanggung

jawaban keuangan di lingkungan kepolisian negara republik

indonesia.


D Maksud Dan Tujuan

1. Maksud :

Sebagai pedoman dan melaksanakan tugas di bidang

urkeu bagrenmin Dit lantas Polda Metro Jaya;

2. Tujuan :

Terwujudnya tertib administrasi dan tercapainya

keseragaman dan kesamaan pemahaman dalam

penyelenggaraan perwabku dijajaran lalu lintas Polda

Metro Jaya;

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) Ur

Keu Bag Renmin Dit Lantas Polda Metro Jaya Meliputi kegiatan

Operasional Kasatker dalam bidang keuangan yang akuntabel

dan transparan, proporsional sesuai standar pelaksanaan tugas.


II. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Kapala Urusan Keuangan Bag Renmin

Adalah unsur staf yang bertugas membantu Kasatker dalam

menyelenggarakan pelayanan keuangan ditingkat satker yang

meliputi kegiatan menerima, menyimpan ,membayarkan atau

menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan

uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Yang di bantu beberapa paur.

B. Urusan Administrasi

Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan dan

melaksanakan korespondensi, dokumentasi, perpustakaan

,ketatausahaan perkantoran dan kearsipan serta tugas-tugas

pelayanan staf lainya yang di bebankan oleh Kaur Keu

C. Urusan Akun / Verifikasi

Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan memo

penyesuaian jurnal akuntansi, menganalisa, memverifikasi serta

menilai dan menguji kelengkapan dokumen keuangan satker.

D. Urusan Gaji

Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan administrasi

pelayanan gaji dan belanja pegawai lainya, pembukuan akuntansi,

pelaporan dan perwabku gaji / belanja lainya serta berkoordinasi

dengan urusan akuntasi / verifikasi dan urusan data computer.


E. Urusan Data

Adalah pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan Pengelolaan

data, perekaman data , dokumen sumber, data akutansi dan

melaksanakan back up data serta menyiapkan data membuat

laporan LPJ.

F. Bantuan Umum

Adalah pelaksanaan tugasnya membantu para ur keu antara lain

1) Menerima dan mengkompulir surat masuk yang ditujukan

kepada Kaur Keu

2) Mengagendakan Surat,

3) Mengkoreksi Perwabku sesuai penaggunaanya

4) Melayani dan mendata bagi personel lalu lintas yang

mengusulkan pangkat dan berkala


III. Pengorganisasian

STRUKTUR ORGANISASI URUSAN KEUANGAN BAG RENMIN

a. Kaur Keu Bag Renmin

1). Mengawasi kegiatan yang telah dilaksanakan

2). Kordinasi ke masing-masing Paur

b. Urmin

1) Menerima dan mengkompulir surat masuk yang ditujukan

kepada Kaur Keu Bagrenmin

2) Mengagendakan surat sebelum diajukan kepada Kaur Keu

Bagrenmin.

3) Menyotir surat yang keluar dari Kaur Keu Bagrenmin.


4) Mendistribusikan Surat sesuai isi disposisi Kaur Keu

Bagrenmin.

5) Melakukan kegiatan pengarsipan surat.

6) Membuat surat pengantar ke jajaran para Paur Keu.

7) Melayani administrasi anggota Ur keu yang akan

melaksanakan Cuti,Ijin, nikah,cerai, umroh, dan Haji.

8) Melayani pengajuan berkala, UKP anggopta Ur Keu

bagrenmin.

9) Membuat Laporan Nominatif anggota Ur Keu bagrenmin.

10) Membuat Sprin tugas turjawali.

11) Membuat Laporan Hasil Giat Turjawali Ur Keu bagrenmin.

12) Mengajukan, menerima dan membelanjakan uang ATK serta

mempergunakannya sesuai kebutuhan pada Ur Keu, Ur

Gaji,Ur Verifikasi/ Akun, Ur Data dan Ur Min.

13) Membuat Laporan penggunaan ATK.

c. Ur Akun/Verifikasi

1). Merencanakan penyusunan penarikan di dasarkan pada

rencana belanja bulanan sesuai rengiat satfung/satker

2). Menerima usulan perkiraan penarikan dari satfung /satker

sesuai Renbut

3). Merencanakan penetapan sasaran dan perhitungan

indicator keluaran / penyerapan


4). Merencanakan program/kegiatan/sub kegiatan dan sesuai

akun penetapan sasaran yang harus sesuai dengan RKA-

KL

5). Melakukan rumusan penarikan sumber dana harus sesuai

dengan ketentuan pembayaran

6). Membuat SPM uang persediaan (UP).

a). Surat permohonan dari kuasa anggaran atau

pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa

Uang persediaan tersebut tidak untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan

harus LS.

b). SPM (surat perintah membayar).

c). Perincian Pengunaan UP.

d). Photo Copy Rekening Koran atas nama Bendahara

Dit lantas Polda Metro Jaya.

e). Photo Copy Brita Acara Rekonsiliasi (proses indikasi

dari hasil pencocokan atau rekonsiliasi antara

laporan dan Sai yang diproses secara computer).

7). Membuat SPM Langsung (LS).

a). Surat peryataan dari kuasa anggaran atau pejabat

yang ditunjuk yang menyatakan bahwa Uang

persediaan tersebut tidak untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan

harus LS


b). Surat permohonan Tagihan dari pihak ke tiga antara

laian :

1). Pemeliharaan Ranmor R2/R4/ R umum.

2). Pemeliharaan Gedung .

3). Pengadaan Makan Tahanan.

4). Pengadaan ATK.

5). Pengadaan Material Regident

c). SPM LS (surat perintah membayar).

d). Ringkasan Resume Kontrak.

e). Surat peryataan SPM LS.

f). Faktur Pajak.

g). SSP ( Surat Setoran Pajak).

h). Photo Copy NPWP pihak Ke 3 ( Nomer pemilik wajib

pajak).

8). Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan.

a). Surat peryataan TUP dari kuasa anggaran atau

pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa

Uang tambahan persediaan.

b). Surat Rincian penggunaan TUP antara laian :

1). Lidik sidik keselamatan.

2). Perawatan tahanan .

3). Har kendaraan.

4). Pengadaan ATK Dll.

c). SPM LS (surat perintah membayar).

d). Karwas (kartu Pengawas).


e). Photo CopyRekening Koran atas nama Bendahara

Dit Lantas.

9). Membuat SPM NIHIL.

a). SPTB (surat peryataan pertanggung jawaban

belanja)

b). Surat Setor pajak (SPP) yang telah diligalisir oleh

kuasa Penguna Anggaran atau pejabat yang

ditunjuk.

c). Kwitansi /tanda bukti pembayaran.

TEKNIK PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA OLEH SATKER


d. Ur Gaji

1). Menerima dan mengkompulir data-data keluar masuk

2). Melakukan cek data bagi anggota yang berhak

mendapatkan berkala.

3). Melakukan cek data bagi anggota yang berhak atas

Tunjangan Anak, IStri, Jabatan.

4). Membuat Rekap gaji yang akan di usulkan pada bulan

berikutnya sesuai LM 01

5). Komponen Gaji

a). Gaji pokok

b). Tunjangan Keluarga

1). Tunjangan Istri/Suami – 10 % X Gaji Pokok

2). Tunjangan Anak – 2 % X Gaji Pokok (maksimal 2

anak)

C). Tunjangan Jabatan

1). Tunjangan Struktural

2). Tunjangan Fungsional

d). Tunjangan Umum

e). Tunjangan Beras (10 Kg perjiwa)

f). Tunjangan PPH Pasal 21

g). Honorarium/vakasi/lembur

6). Jenis SPP Gaji

a). Gaji Induk.

b). Gaji Susulan.


c). Kekurangan Gaji.

d). Uang Muka Gaji.

e). Gaji Terusan.

f). uang Duka Wafat.

g). Uang Duka Tewas.

7). Gaji Induk

a). Gaji Pokok (GP).

b). Tunjangan Itri / suami .

c). Tunjangan Anak.

d). Tunjangan Jabatan Struktural.

e). Tunjangan Jabatan Fungsional.

f). Tunjangan Fungsional.

g). Tunjangan Umum Pns.

h). Tunjangan Beras ( Rp. 31.450 – perjiwa).

i). Tunjangan PPh.

j). Pembulatan.

k). Jumlah gaji kotor.

l). Potongan : PFK 10%, Taperum, PPh.

m). Jumlah potongan.

n). Jumlah gaji bersih.

8). Gaji Susulan




c). Tunjangan Anak.






i). Tunjangan PPh.

j). Pembulatan.





9). Kekurangan Gaji



c). Tunjangan Anak.






i). Tunjangan PPh.

j). Pembulatan.






10). Uang Muka Gaji



c). Tunjangan Anak.

d). Tunjangan PPh

e). Pembulatan.

f). Jumlah gaji kotor.

g). Potongan : PFK 10%, Taperum, PPh.

h). Jumlah potongan.

i). Jumlah gaji bersih.

Keterangan:

- Lajang : 1 Bulan , Diangsur Maksimal 10 Kali

- menikah : 2 Bulan , Diangsur Maksimal 20 Kali

11). Gaji Terusan



c). Tunjangan Anak.







i). Tunjangan PPh.

j). Pembulatan.


l). Potongan : PFK 2 %, PPh.



PNS diberikan selama 4 Bulan

POLRI diberikan selama 6 Bulan

Gaji diberikan 12 bulan apabila bisa dilampirkan

Bintang Nararia

Gaji diberikan 12 bulan apabila Meninggal dalam

Tugas kepolisian.

12). Uang Duka Wafat


b). Tunjangan Itri / suami

c). Tunjangan Anak.





h). Tunjangan Beras

i). Pembulatan.


j). Jumlah gaji kotor.

- UDW (uang duka wafat) 3 kali jumlah gaji kotor

- UDT (uang duka tewas) 6 kali jumlah gaji kotor

13). Uang Lebur

a) Uang makan diberikan setelah bekerja lembur

sekurang-kurangnya dua jam berturut-turut

b) Batas waktu kerja lembur maksimal 3 jam sehari atau

14 jam dalam seminggu (diluarhari libur biasa dan hari

libur lainya)

c) Tarif lembur pada hari libur dihitung 200 % dari tariff

lembur hari kerja.

14). SSP/LS Gaji , Lembur Honorarium

Kelengkapan persyaratan :

a). Pembayaran Gaji Induk /Gaji Susulan /Kekurangan

Gaji/Gaji Terusan /Uang Duka /Wafat /Tewas,

dilengkapi dengan Daftar gaji Induk/Gaji Susulan/

Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat Tewas, SKCPNS,

SKPNS, SK Kenaiakan Pangkat, Sk Jabatan, Kenaikan

Gaji Berkala, Surat Peryataan melaksanakan Tugas,

Daftar keluarga (KP4) , Fotokopy Surat Dinas, Surat

keterangan masih Sekolah/ kuliah, surat Pindah, Surat

kematian, SSP PPh Pasal 21, Kelengkapan tersebut

diatas digunakan sesuai peruntukannya.


b). Pembayaran Lembur dilengkapi dengan pembayaran

perhitungan lembur yang ditandatangani oleh kuasa

PA/Pejabat yang ditunjuk dan bendahara pengeluaran

satker/SKS yang bersangkutan , surat perintah lembur,

daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSP PPH

pasal 21

c). Pembayaran Honor/Vaksi dilengkapi dengan surat

keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar

pembayaran perhitungan honor/vakasi yang

ditandatangani oleh kuasa PA/Pejabat yang ditunjuk

dan bendahara Pengeluaran yang bersangkutan , dan

SSP PPh Pasal 21

e. Ur Data

1. Pembukuan Bendahara

a). Urdata wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap

seluruh penerimaan dan pengeluaran dengan tertulis

tangan atau computer;

b). Dalam pelaksanaan tugasnya Urdata membuat laporan

pembukuan LPJ ( Laporan Pertanggung jawaban

Bendahara);

c). Laporan pertanggung jawaban Bendahara (LPJ)

merupakan dokumen sumber pembukuan bagi

bendahara pengeluaran;


d). Pembukuan dengan menggunakan computer Urdata

Bendahara wajib :

1). Mencetak Buku Kas Umum dan buku-

bukupembantu sekurang-kurangnya satu kali

dalam satu bulan.

2). Menatausahaklan hasil cetakan buku kas umum

dan buku-buku pembantu bulanan yang telah

ditandatangani Bendahara dan diketahui Kuasa

PA.

e) LPJ wajib disampaikan secara bulanan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya disertai salinan

rekening Koran dari Bank/Pos untuk bulan berikutnya

dalam rangkap 2 dan dapat disampaikan bersamaan

dengan rekonsiliasi laporan keuangan UAKPA;

f). LPJ disususn berdasarkan buku kas umum, buku-buku

pembantu pengawasan anggaran yang telahdiperiksa

dan direkonsiliasi oleh kuasa PA;

g). Urdata melakukan Rekonsiliasi ke KPPN setiap

bulannya dengan melampirkan :

1). Surat pengantar;

2). Register Pengiriman;

3). Daftar buku Besar dan ADK-GL UAKPA;

4). Rekening Koran;

5). Neraca SAKPA;


6). Neraca BMN;

7). Laporan Realisasi Anggaran belanja,

pengembalian Belanja, Pendapatan,

Pengembalian pendapatan;

8). SSBP/SSPB yang telah diligalisir oleh KPPN

Penerima;

9). Laporan Pertanggung Jawaban bendahara;

10). Register Pengiriman Ke UAKPA-W bulan Lalu;

11). Ralat SPM bila diperlukan.

f. Banum

1). Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat

(agenda, pengarsipan, pendistribusian);

2). Membuat surat-surat yang berkaitan dalam tugas Ur Keu

Bagrenmin;

3). Membanatu melaksanakan tugas kesiapan perkantoran;

4). Membuat laporan-laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan

dengan tugas para Ur Keu Bag renmin ;

5). Membantu Ur gaji untuk merekap data gaji anggota;

6). Melayani anggota Dit lantas yang mengajukan Status,

berkala, jabatan, pangkat;

7). Membantu Ur Verifikasi dalam pengecekan Perwabku,

Nominatif dan Sprin Pelaksanaan; Opsnal yang didukung

dengan dana DIPA;

8). Membantu ur gaji untuk merekap data gaji anggota.


III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rutin

1) Surat Menyurat :

a). Mencatat surat yang masuk atau keluar didalam buku

agenda

b). Menindak Lanjuti Disposisi Kaur Keu Bagrenmin

dengan membuat surat sesuai dengan jukminu

maupun koornasi dengan pihak terkait;

c). Mengarsipkan Surat-menyurat sesuai keperuntukannya

d). Melayani Anggota Dit lantas yang mengajukan Status,

Berkala, KU 1, Pajak tahunan, Rincian gaji. Dll

e). Merekap gaji bulanan anggota disesuaikan , berkala,

dengan rekap potongan dari primkoppol lantas.

2) Pelayanan Kepada Anggota

a). Anggota yang dating diterima dan dilayani dengan

pelayanan Prima

b). Anggota yang mengajukan permohonan

berkala/kenaiakan gaji segera direkap di LM-1

c). Anggota yang mengajukan Permohonan Perumahan

segera dibuatkan rincian gaji sesuai DPP Bulanan yang

diminta

d). Anggota yang mengajukan KU1 / keterangan Keluarga

agar di buat sesuai data yang berdasar pada buku gaji


KU 11 dan ditanda tangani oleh Kaur Keu dan Kabag

Renmin.

e). Anggota yang mengajukan permohonan penghasilan/

rincian gaji harus di ditandatangani oleh Kaur Keu

Bagrenmin.

B. Pengawasan Dan Pengendalian

1. Paur Min

a. Membukukan surat masuk/keluar ke dalam buku

Agenda

b. Mengkoreksi Surat sesuai Jukmin;

c. menindak lanjuti Disposisi surat dari Kaur Keu untuk

diagendakan dan disampaikan kepada para Paur Keu

Bag renmin;

d. Mengusulkan/mendistribusikan kebutuhan ATK di

masing-masing Paur Keu;

e. Membuat daftar Absensi kehadiran untuk anggota Ur

Keu Bagrenmin;

f. Mengarsipkan perwabku atau pilun-pilun yang

bersangkutan dengan Ur Keu Bagrenmin;

g. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat

(agenda, pengarsipan, pendistribusian).


2. Paur Data

a) Membukukan dan membuat laporan sakpa

b) Koordinasi dengan Benma (Bendahara penerimaan )

dan Operator Simak BMN sesuai dengan turunya

SPM/SP2D dan bukti setor dari SSB/Benma.

c) Mengirim laporan Sakpa dengan melakukan

Rekonsiliasi dengan KPPN (Kantor Pelayanan

perbendaharaan dan kas Negara ) Jakarta III

d) Membuat dan membukuan laporan Daya serap

(1). SPM (surat perintah membayar)

(2). Melampirkan SSBP (Benma penerimaan)

(3). Melampirkan Laporan Operator SImak

e). Membuat dan Membukukan LPJ ( Laporan

Pertanggung Jawaban Bendahara)

(1). Terima Laporan Kas Bon Manual BS 1 sampai

dengan BS

(2). Laporan Kas Bank Manual untuk mengolah data di

input dalam pos-pos tertentu yang ada didalam

LPJ (Kas Bendahara,Kas bank, BPBPP, Buku

pembantu UP, buku pembantu LS, buku pembantu

Pajak, buku Kas Rekonsiliasi dan Laporan

pertanggung jawaban Kas Bendahara.

(3). Mencocokan Nwitansi UP yang belum di SPM kan

dengan Laporan Neraca keuangan.


f). Proses pembukuan Laporan Rekonsiliasi anggaran

(Daya Serap)

(1). Terima SPM berikut SP2D untuk langsung

dibukukan bagi anggaran

yang berdasarkan (LS) kegiatan yang sudah

dilaksanakan tetapi belum didukung anggaran

(2). Terima SPM berikut SP2D dan SPM GU Nihil untuk

dibukukan bagi anggaran yang berasal dari (UP)

Uang Persediaan.

(3). Mencocokan data yang telah dibukukan dengan

laporan SAKPA

3. Paur Gaji

a) Mengumpulkan SK dari anggota yang mengajukan

permohonan

b) Cek kebenaran SK sesuai TMT masa dinas anggota

Polri/PNS.

c) Membuat catatan atau buku manual berupa

(1). Gaji Berkala

(2). Tunjangan IStri/Suami

(3). Tunjangan Jabatan

(4). Pensiun

(5). Aktif atau Warakawuri

(6). Penghentian gaji

(7). Skorsing anggota


(8). Mutasi anggota dari atau ke satker lain

(9). Kenaikan pangkat

(10). Mutasi Interen

d) Mencatat perubahan gaji di LM 01

e). Koordinasi SKPP anggota dari luar satker (Beda KPPN)

untuk mengentri gaji di Lantas

f) Mengumpulkan SK dari anggota yang mengajukan

permohonan

g) Cek kebenaran SK sesuai TMT masa dinas anggota

Polri/PNS.

h) Mencetak gaji dan rekap gaji

i) Koordinasi dengan bidang Telematika untuk entri gaji

data perubahan gaji

4. Paur Verifikasi

a) Mengkompulir data dari satker yang mengajukan

permohonan antara lain;

(1). Permohonan Tilang

(2). Permohonan Turjawali

(3). Permohonan Patroli

(4). Permohonan keselamatan lalu lintas

(5). Permohonan Pemeliharaan Ranmor R2,R4, umum

(6). Pemohonan Harwat

(7). Permohonan Lidik -sidik

(8). Permohonan ATK


(9). Permohonan PNBP (honor petugas samsat)

(10). Permohonan Honor lembur

b) Cek kebenaran permohonan perwabku dari satker.

c) Membuat rekapitulasi penyerapan anggaran yang

diusulan dari satker apakah sudah sesuai dengan

Rendisgar

d) Membuat rekapitulasi permohonan dari satker atau

Nota dinas ditujukan kepada DIR untuk dapatnya

ditindak lanjuti (DISPOSISI)

e). Apabila permohonan penyerapan anggaran dari satker

terdapat kesalahan maka permohonan segera di

kembalikan ke satker tersebut agar segera di perbaiki

f) permohonan segera dibuatkan SPM

g) SPM di ajukan kepada DIR lantas untuk disetujui

h) Mengajukan anggaran ke KPPN Jakarta III di Jakarta

Timur antara lain

i). Pengadaan Lelang Harwat Ranmor R2,R4,R Umum

(1). Spm

(2). Ringkasan Kontrak

(3). Surat Peryataan SPM- LS

(4). SSP

(5). Photo Copy NPWP

(6). Faktur Pajak


j) Non Lelang

(1). Spm

(2). Ringkasan Kontrak

(3). Surat Peryataan SPM- LS

(4). SSP

(5). Photo Copy NPWP

(6). Faktur Pajak

k). Terbit SP2D dari KPPN, Kita lakukan Penarikan

Anggaran Sesuai Dana yang kita ajukan,

l). Membuat Cek untuk menarik anggaran yang sudah

turun di rekening Bendahara Lantas

m). Cek ditandatangani oleh Bendahara lantas dan

dibubuhkan Stempel Bendahara

n). Mengambil dukungan anggaran di bank BRI sesuai

rekening yang disetujui

o). Mendistribusikan dukungan anggaran ke satker yang

mengajukannya (sesuai renbut)

p). Membuat perwabku sesuai anggaran yang sudah

disalurkan antara lain :

Pengadaan Lelang Harwat Ranmor R2,R4,R Umum

(1). Spm

(2). Surat Peryataan Pertanggungjawaban Belanja

(SPTJB)

(3). Surat Pesanan


(4). Kwitansi

(5). Faktur barang

(6). Faktur Pajak

(7). SSP

(8). Surat Penunjukan Rekanan

(9). Surat perintah Kerja

(10). BA Pengujian /Pemeriksaan Barang

(11). BA Terima barang

(12). BA selesai Pekerjaan

(13). Resume Kontrak


VI. Ketentuan Lain

1. Dalam pelaksanaan tugasnya dilarang :

a). Menyimpang dari tugas yang telah ditentukan

b). Menerima segala bentuk dan imbalan atau pungli

c). Merokok saat bertugas

d). Bersikap kasar dan Arogan

e). Melakukan tindakan tercela yang dapat merugikan

Masyarakat, atau Anggota dan Kesatuan.

2. Indikator keberhasilan

a). Tidak ada masalah dalam surat menyurat

b). Pelaksanaan tugas sesuai dengan maksud dan tujuanya

c). Complain dapat diminimalisir

d). Anggota Dit Lantas yang dilayani merasa diperlakukan

dengan baik

e). Tepat waktu dan sasaran

VII. PENUTUP

Demikian Satandar Prosedur (SOP) di lingkungan Ur Keu Bagrenmin Dit

Lantas Polda Metro Jaya dibuat untuk menjadi pedoman dalam

pelaksanaan tugas.


SUB BAGIAN PERENCANAAN


BAB III

SUB BAGIAN PERENCANAAN

I. Umum

A. Latar Belakang

Kemajuan kepolisian sebagai aparatur pemerintah pelaksana

kebijakan pemerintah tidak terlepas dari kemajuan dan perkembangan

sistem politik di Indonesia. Hal tersebut ditanda dengan dibukanya akses

informasi publik yang terus menerus menambah kemajuan dalam

pengawasan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kaitan dengan

pengelolaan keuangan negara, pemerintah dengan persetujuan DPR RI

telah menetapkan paket perundang-undangan di bidang keuangan

negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Ketiga UU tersebut menjadi dasar bagi reformasi di bidang keuangan

negara, dari administrasi keuangan (financial administration) menjadi

pengelolaan keuangan (financial management).

Secara jelas dalam UU 17 tahun 2003 disebutkan bahwa masalah

yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses

penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis


prestasi kerja. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja

tersebut, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja ke dalam

sistem penganggaran.

Apabila penyusunan rencana kinerja dan rencana anggaran tidak

disatukan, dapat terjadi duplikasi dalam penyusunan rencana kinerja dan

rencana anggaran. Sedangkan sistem anggaran berbasis kinerja tentu

saja memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntabilitas

kinerja.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance

dan clean government) telah mendorong pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan

efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari

praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Pandangan internal, akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban organisasi kepada keuangan Negara yang telahd

diberikan otoritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban

organinisasi mengenai segala sesuatu yang dijalankan yang diketahui

dan dipahami oleh sebagai pertanggungjawaban keuangan.


Oleh karena itu sebagai landasan dalam penyusunan anggaran

dan rencana kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda

Metro Jaya tidak terlepas dari sistem pertanggungjawaban keuangan

Negara yang telah disahkan dalam undang-undang yang dibuat oleh

lembaga DPR. Hal tersebut adalah buah dari kebebasan informasi

tentang pelayanan public yang merupakan tuntutan masyarakat paling

besar dalam era reformasi birokrasi tersebut.

Untuk itu kepolisian sebagai lembaga pelayanan public yang

tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002 akan terus melakukan

pembenahan dalam rangka peningkatan pelayanan public. Hal tersebut

sebagai bagian dari bentuk transparansi anggaran untuk pelayanan

public serta mengedepankan sistem kinerja berbasis anggaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara


5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu lintas dan

Angkutan Jalan.

7. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang organisasi dan

tata kerja kepolisian daerah.

8. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang organisasi dan

tata kerja kepolisian resor.

9. Rencana Strategi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun

2004-2025.

C. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud penyusunan naskah Standar Operasional Prosedur

(SOP) Sub Bagian Perencanaan ini dimaksudkan untuk dijadikan

pedoman pelaksanaan tugas dan tuntunan yang praktis dan

mudah dimengerti, dipahami dan diimplementasikan oleh setiap

personel lalu lintas, khususnya yang bertugas di bagian

perencanaan dilingkungan Dit Lantas Polda Metro Jaya.

2. Tujuan penyusunan naskah standar operasional prosedur Sub

Bagian Perencanaan ini, adalah agar diperoleh kesamaan

persepsi, pola pikir, dan pola tindak dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya secara cepat, tepat, akurat, trampil dan

professional dan proporsional sesuai ketentuan yang telah

ditetapkan.


D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standard Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan

ini meliputi seluruh aspek kegiatan perencanaan anggaran,

pengendalian program anggaran dan strategi manajemen dan reformasi

birokrasi kepolisian pada tingkat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

STRUKTUR ORGANISASI BAG RENMIN DIT LANTAS POLDA METRO JAYA


E. Pengertian – pengertian

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan

Daerah.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya

disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20

(dua puluh) tahun.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya

disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5

(lima) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen

perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-

KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/ Lembaga untuk

periode 1 (satu) tahun.


7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan.

8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

9. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

10. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh

Pemerintah atau Instansi Pusat atau Daerah untuk mencapai

tujuan.

11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh

instansi pemerintah.

12. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi

lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas

tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan

lainnya.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya

disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka

menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana

pembangunan Daerah.


II. PENGGOLONGAN

Pada Bab II akan dibahas tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh Sub Bagian Perenacaan Anggaran Bagian Perencanaan dan Administrasi

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sebagai pembantu pelaksana utama

pimpinan. Proses yang akan dilakukan dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut;

a. Tujuan perencanaan anggaran, pengendalian program anggaran dan

strategi dan manajemen serta reformasi birokrasi kepolisian.

b. Waktu, metode, Obyek dan Subyek perencanaan anggaran,

pengendalian program anggaran dan strategi dan manajemen serta

reformasi birokrasi kepolisian.

c. Tahap persiapan perencanaan anggaran, strategi dan manajemen

dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian program

anggaran.

d. Tahap pelaksanaan perencanaan anggaran, strategi dan manajemen

serta reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian program

Tahap pembuatan laporan kegiatan.

e. Tahap pembuatan laporan kegiatan.

III. PELAKSANAAN

A. Tujuan perencanaan anggaran, strategi manajemen dan reformasi

birokrasi kepolisian serta pengendalian program anggaran.

Sebagai pembantu utama pimpinan dalam perencanaan anggaran

pada Bag Renmin dalam pelaksanaan tugas utama dibagi menjadi


beberapa bagian yang mempunyai tugas secara spesifik sesuai tugas

pokok, fungsi dan perannya. Sesuai dengan tugas pokok mempunyai

substansi tugas dengan tujuan yang lebih spesifik. Tujuan secara

dikotomi sebagaimana tugas pokok fungsi dan peran dijabarkan sebagai

berikut;

1. Tujuan perencanaan anggaran adalah untuk menetapkan kegiatan

apa yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terkoordinasi dan

menyeluruh, dan yang dinyatakan dalam satuan yang, mengenai

kegiatan rutin, operasi dan penggunaan sumber daya, sarana dan

prasaran untuk suatu periode tertentu di masa yang akan datang

2. Tujuan strategi manajemen dan reformasi birokrasi kepolisian

adalah memberikan arah pencapaian tujuan organisasi Dit Lantas

Polda Metro Jaya khususnya, membantu kepentingan organisasi

mencapai tujuan, mengantisipasi setiap perubahan dan

melakukan efisiensi dan efektifitas tanggung jawab dalam usaha

mencapai tujuan organisasi Dit Lantas Polda Metro Jaya.

3. Tujuan pengendalian program anggaran melakukan pengendalian

anggaran dengan program kegiatan yang dianggarkan oleh

organisasi dengan menyusun laporan realisasi anggaran,

menganalisa dan evaluasi serta membimbing dan mengarahkan

secara teknis pelaksanaan program dan anggaran agar


perencanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan

organisasi.

B. Waktu, Metode, Obyek, Subyek pelaksanaan Perencanaan

Anggaran

1. Waktu

Pelaksanaan perencanaan anggaran, strategi manajemen

dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian program

anggaran dilakukan RKA-KL satu tahun anggaran dan Rencana

Strategi Lima Tahun Anggaran.

2. Metode

Perencanaan anggaran sebagaimana didefinisikan dalam

Bab I mempunyai tujuan dalam peruses pelaksanaan kegiatan

satu tahun anggaran dan rencana strategi lima tahun anggaran.

Metode dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian

dan Lembaga (RKA-KL) digunakan untuk mengajukan anggaran

dalam satu tahun dan proses penggunaan anggaran dalam

kegiatan selama satu tahun. Metode yang digunakan dalam

perencaan, penggunaan dan pengendalian anggaran dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut;


a. Pembuatan dan penyusunan perencanaan anggaran,

strategi manajemen dan reformasi birokrasi kepolisian

serta pengendalian program anggaran.

b. Rapat kerja dan teknis pelaksanaan perencanaan

anggaran, strategi manajemen dan reformasi birokrasi

kepolisian serta pengendalian program anggaran.

c. Simulasi perencanaan anggaran, strategi manajemen

dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian

program anggaran.

d. Evaluasi hasil kerja dan penggunaan anggaran dalam

bentuk kelompok kerja masing-masing Sub Satker.

e. Pengendalian anggaran sesuai dengan POK dan

kebutuhan anggaran sesuai situasi dan perkembangan

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

f. Pembuatan laporan, analisa dan evaluasi perencanaan

anggaran, strategi manajemen dan reformasi birokrasi

kepolisian serta pengendalian program anggaran.


3. Obyek Perencanaan anggaran

Obyek kegiatan perencanaan anggaran, strategi

manajemen dan reformasi birokrasi kepolisian serta pengendalian

program anggaran adalah anggaran, kegiatan dan organisasi.

4. Subyek perencanaan anggaran

Subyek pelaksanaan perencanaan anggaran adalah

perencanaan anggaran rupiah murni dan penerimaan Negara

bukan pajak (PNBP) dalam strategi manajemen serta

pengendalian program kegiatan anggaran negara.

C. Tahap Persiapan Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran kementerian/lembaga diproses satu tahun

dibelakang pelaksanaan anggaran. Perencanaan anggaran tahun

berjalan telah direncanakan satu tahun sebelumnya sebagaimana

periode dan atau penjangkaan proses perencanaan anggaran oleh

Pemerintah. Untuk mempersiapkan proses perencanaan anggaran

dilakukan tahapan-tahapan persiapan perencanaan anggaran sebagai

berikut;


1. Proses Penyusunan Rencana Anggaran dan Program

Kegiatan

Dalam proses penyusunan rencana dan program kegiatan pada

hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam organiasasi.

Perkataan sasaran atau tujuan mengandung pengertian bahwa

perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan

yang telah dibuat dalam rencana strategi pada kurun waktu lima

tahun.

Oleh karena itu untuk melaksanakan proses perencanaan pada

garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui

dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan Bag Renmin Dit

Lantas Polda Metro Jaya sebagai berikut :

1) Tahap Persiapan Rencana

a) Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan

masalah;

b) Merumuskan alternatif kebijaksanaan;

c) Menetapkan kebijaksanaan.

2) Tahap Penjabaran Kebijaksanaan ke Dalam Sasaran

dan Anggaran


a) Mengkoordinasi penjabaran kebijaksanaan kedalam

sasaran dan anggaran.

b) Memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran.

c) Menetapkan sasaran dan anggaran (bahan nota

keuangan) merupakan rancangan anggaran

berdasarkan skala prioritas.

d) Menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan

anggaran (alokasi APBN).

e) Menetapkan satuan sebagai dasar penyusunan RKA-

KL dan DIPA.

3) Tahap Penyusunan DIPA Penanggung Jawab Kegiatan

masing-masing Sub Satker pada Dit Lantas Polda

Metro Jaya

a) Berdasarkan RKA-KL kemudian disusun konsep rincian

alokasi anggaran dalam Petunjuk Operasional Kerja

(POK) untuk penetapan pagu bagi Sub Satuan Kerja

pada Dit Lantas, serta penyusunan konsep DIPA dalam

Kertas Kerja bagi Satker Dit Lantas Polda Metro Jaya.

b) Membuat Ketetapan Kinerja (TAP Kinerja) yang

ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dalam hal ini Dir Lantas Polda Metro Jaya.

c) Mengirimkan TAP Kinerja dan konsep POK kepada Biro

Rena Polda Metro Jaya untuk dibahas dan ditelaah.


d) Melakukan pembahasan dan penelaahan POK dan

DIPA antara Dit Lantas dengan Biro Rena Polda Metro

Jaya.

e) Biro Rena Polda Metro Jaya menetapkan TAP Kinerja

dan menerbitkan surat pengesahan DIPA untuk Dit

Lantas Polda Metro Jaya.

f) Biro Rena POlda Metro Jaya mengirimkan TAP Kinerja

dan POK kepada Dit Lantas Polda Metro Jaya dan

mengirimkan DIPA yang telah disahkan Kapolda Metro

Jaya.

g) Mendistribusikan kertas kerja dan DIPA satu tahun

anggaran untuk dilakukan Terms of Referency (TOR) /

Rincian Anggaran Belanja (RAB) sebagai gambaran

rencana penggunaan anggaran satu tahun.

2. Proses Penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengawasan

Anggaran

Sebagai rentang kendali kegiatan angaran Sub Bagian

Perencanaan Anggaran Bag Renmin mempunyai tahapan dalam

proses pengendalian dan pengawasan anggaran dalam tahapan

selama satu tahun. Proses atau tahapan pengendalian dan

pengawasan anggaran dilakukan dengan tahapan sebagai

berikut;


Tahap Proses Penganggaran dan Pengendalian Anggaran

3. Tahap pelaksanaan perencanaan anggaran.

Untuk membuat perencanaan anggaran satuan kerja pada Dit

Lantas Polda Metro Jaya dilakukan tahapan-tahapan yang harus

dilakukan oleh Satuan Kerja. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk

mendapatkan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan

kebutuhan berdasarkan kebutuhan dilapangan. Tahapan yang dilakukan

adalah sebagai berikut;


a. Tahap Persiapan Rencana Anggaran

1) Pada bulan Januari semua unit kerja sub satker dilingkungan

Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Dit Lantas Polda

Metro Jaya, melakukan identifikasi, analisa dan penyusunan

laporan, hasil monotoring dan evaluasi pelaksanaan rencana

dan program kerja dengan membandingkan kegiatan dan

mempertimbangkan realisasi kegiatan tahun sebelumnya

untuk rencana anggaran dan kegiatan satu tahun yang akan

datang.

2) Mendasarkan pada surat yang disampaikan oleh Kapolda

Metro Jaya atau dalam hal ini Biro Rena dalam menyusun

usulan program dan kegiatan tahunan yang akan

disampaikan ke Kapolda Metro Jaya sebagai dasar

penetapan kebijakan tahunan yang akan dituangkan ke

dalam Rencana Kerja dan Program Tahunan Polda Metro

Jaya.

3) Pada bulan Februari atau Maret berdasarkan surat tersebut,

semua unit kerja Dit Lantas Polda Metro Jaya sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya,

4) Menyusun usulan program dan kegiatan tahunan dan

menyampaikan ke Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan

tembusan kepada Kabag Renmin.

5) Pada bulan Maret dan April Subbag Perencanaan Dit Lantas

Polda Metro Jaya menghimpun semua usulan kegiatan


masing-masing unit kerja substansi dilingkungan Dit Lantas

Polda Metro Jaya.

6) Usulan kegiatan dari unit kerja Dit Lantas Polda Metro Jaya,

disetujui oleh Kabag, Kasat atau Kasubdit selaku

penanggung jawab kegiatan, dan harus sudah segera

diserahkan Bagian Perencanaan dan Administrasi Dit Lantas

Polda Metro Jaya.

b. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan

anggaran

1) Pada awal bulan April Dit Lantas Polda Metro Jaya sebagai

penanggung jawab kegiatan menetapkan penjabaran

sasaran dan anggaran disusun menjadi Usulan Kegiatan

sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (RKKL) Polda Metro Jaya.

2) Sub Bagian Perencanaan Dit Lantas Polda Metro Jaya

berdasarkan usulan kegiatan masing-masing unit kerja

menuangkan ke dalam matrik Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (RRKL) Dit Lantas Polda Metro Jaya

yang berisi rincian Program Lembaga, dan rincian Program,

Kegiatan, Sasaran dan Rencana Anggaran Bag, Sat dan

Subdit, yang berisi ringkasan anggaran belanja menurut

Kementerian/Lembaga dan jenis belanja.


3) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RRKL) Dit Lantas

Polda Metro Jaya disampaikan ke Biro Rena pertengahan

bulan Maret sebagai bahan masukan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP).

4) Pada akhir bulan Mei dan awal Juni dilakukan penyusunan

rencana kerja dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RAPBN) Dit Lantas Polda Metro Jaya yang

kemudian disampaikan kepada Kapolda Metro Jaya sebagai

bahan penyusunan Renja Kapolda Metro Jaya Kepada

Kapolri.

5) Selanjutnya pada bulan Mei dan Juni dilakukan konsultasi

perencanaan dengan Biro Rena, Berdasarkan Pagu Indikatif

hasil konsultasi tersebut diadakan kaji ulang terhadap

Usulan Kegiatan yang diajukan Dit Lantas Polda Metro Jaya.

6) Pada bulan Juni berdasarkan Pagu Indikatif ditetapkan pagu

sementara anggaran untuk Dit Lantas Polda Metro Jaya

yang disampaikan secara formal oleh kemudian berdasarkan

pagu sementara tersebut ditentukan prioritas ke Dit Lantas

Polda Metro Jaya yang kemudian ditetapkan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKAKL) Dit Lantas Polda Metro

Jaya.

7) Selambat-lambatnya pada akhir Bulan September setiap

tahun Dit Lantas Polda Metro Jaya secara pasti harus sudah


menyampaikan pagu definitive ke Biro Rena Polda Metro

Jaya.

c. Tahap Penyusunan RKA-KL dan DIPA

Tahapan penyusunan RKA-KL dan DIPA adalah tahapan

krusial yang dijadikan target dalam proses perencanaan

anggaran Satuan Kerja. Tahapan penyusunan RKA-KL dan

DIPA dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

1) Penyusunan RKA-KL

a) Melakukan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi

dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan masing-

masing unit kerja dan masimg-masing satuan kerja di Dit

Lantas Polda Metro Jaya.

b) Pada Bulan Juli berdasarkan pagu sementara yang

ditetapkan oleh Kapolda Metro Jaya tersebut disusunlah

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Agung RI

berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

(RKKL) Dit Lantas Polda Metro Jaya serta usulan

masing-masing Bag, Sat dan Subdit dan usulan Rencana

Kerja dan Anggaran dari masing-masing unit pelaksana

yang disampaikan ke Bag Renmin Dit Lantas Polda

Metro Jaya.


c) Menyampaikan RKA-KL yang telah disusun berdasarkan

pagu sementara kepada Biro Rena Polda Metro Jaya.

d) Melakukan pembahasan RKA-KL berdasarkan pagu

sementara antara Dit Lantas Polda Metro Jaya dengan

Biro Rena Polda Metro Jaya untuk ditelaah secara

bersama-sama.

e) Pada bulan September penetapan pagu definitive

Anggaran Dit Lantas Polda Metro Jaya.

f) Melakukan Penyusunan kembali RKA-KL untuk

disesuaikan dengan pagu definitive yang diterima dari

Biro Rena Polda Metro Jaya berdasarkan Rancangan

Anggaran yang telah ditetapkan oleh Kapolri.

g) Menyampaikan RKA-KL yang telah disesuaikan

berdasarkan pagu definitive kepada Biro Rena Polda

Metro Jaya.

h) Melakukan pembahasan RKA-KL antara Dit Lantas Polda

Metro Jaya dengan Biro Rena Polda Metro Jaya.

i) Melakukan perbaikan RKA-KL yang telah dibahas dan

ditelaah tersebut sebagai dasar penyusunan DIPA.

2) Penyusunan DIPA

a) Berdasarkan RKA-KL tersebut kemudian disusun

penetapan pagu bagi satuan kerja Bag, Sat dan Subdit,

serta penyusunan konsep DIPA bagi seluruh satuan

kerja.


b) Mengirimkan konsep DIPA kepada Biro Rena Polda

Metro Jaya untuk di bahas dan ditelaah.

c) Melakukan pembahasan dan penelaahan DIPA antara Dit

Lantas Polda Metro Jaya dengan Biro Rena Polda Metro

Jaya.

d) Biro Rena menerbitkan DIPA untuk Dit Lantas Polda

Metro Jaya.

3) Prosedur Pengajuan Revisi DIPA

Revisi DIPA bukan merupakan program tetap yang

diajukan oleh Satuan Kerja. Revisi DIPA dilakukan

berdasarkan dengan adanya penyusutan anggaran dan atau

penambahan anggaran. Proses revisi DIPA dilakukan

dengan kegiatan sebagai berikut;

a) Usul Perubahan / Pergeseran / Revisi DIPA diajukan oleh

Dit Lantas Polda Metro Jaya kepada Biro Rena Polda

Metro Jaya untuk mendapatkan Persetujuan.

b) Setelah mendapat persetujuan dari Biro Rena Polda

Metro Jaya, usul perubahan / pergeseran / revisi DIPA

oleh Dit Lantas Polda Metro Jaya disampaikan ke Kanwil

Ditjen Perbendaharaan untuk mendapat penilaian dan

persetujuan, tembusan kepada Biro Rena Polda Metro

Jaya.


a) Apabila perubahan / pergeseran / revisi DIPA sudah

mendapat persetujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan,

maka penyesuaian DIPA dibuat dan ditanda tangani oleh

Kuasa Pengguna Anggaran.

b) DIPA yang telah diperbaiki dan ditanda tangani oleh

Kakanwil Ditjel Perbendaharaan selanjutnya disampaikan

kepada Dit Lantas Polda Metro Jaya.

c) Sebelum Revisi DIPA mendapat persetujuan Ditjen

Perbendaharaan / Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Keuangan, Penanggung Jawab Kegiatan tidak

diperkenankan melaksanakan kegiatan.

d) Perubahan / Pergeseran / Revisi DIPA tidak boleh

melebihi platfond anggaran yang telah ditetapkan.

4. Tahap Pengendalian dan Pengawasan Anggaran

Pengendalian dan pengawasan anggaran adalah sebagai

rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),

keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana kerja dan

kegiatan selama satu tahun anggaran. Program sebagai suatu

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

pemerintah.


Program kegiatan adalah bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai

bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik

yang berupa personel, barang modal, termasuk peralatan dan

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan pengendalian dan pengawasan program anggaran /

kegiatan dan anggaran sebagai suatu laporan perkembangan

pelaksanaan program dan anggaran dapat dilakukan secara

bertahap melalui Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan

Tahunan.

Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menilai

pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome) yang dapat

dimanfaatkan pula pengendalian pelaksanaan program. Untuk

melakukan pengendalian dan pengawasan anggaran dibuatkan

laporan ke Biro Rena Polda Metro Jaya sesuai format laporan

yang telah di tetapkan.


IV. ADMINISTRASI

1. Dukungan administrasi, anggaran dan logistik menggunakan

sarana dan prasarana yang tersedia dan sesuai dengan DIPA

RKA-KL satuan kerja.

2. Sistem laporan menggunakan petunjuk administrasi laporan

penggunaan anggaran negara yang digunakan oleh Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

Laporan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung dilaksanakan

secara periodik dan insidentil sebagaimana dibutuhkan organisasi

kepolisian sebagai berikut:

a. Laporan Kegiatan Harian

- Kegiatan harian

- Pelaksanaan tugas

b. Laporan Kegiatan Bulanan

- Laporan pelaksanaan tugas

- Laporan Realisasi Anggaran

- Kertas Kerja RKA-KL / Rincian Belanja Satuan Kerja

- Laporan Analisa Beban Kerja

- Laporan Penyerapan Anggaran

- Laporan Reformasi dan Birokrasi Polri

- Revisi Anggaran*)


c. Laporan Kegiatan Tahunan

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

(LAKIP)

- Laporan Satuan

- Penetapan Kinerja (TAP Kinerja)

- Petunjuk Operasional Kerja (POK)

- Kertas Kerja RKA-KL / Rincian Belanja Satuan Kerja

- Rencana Kerja Satuan

- Pembuatan TOR / RAB

- Pembuatan RKA-KL

- Revisi Anggaran*)

d. Laporan Insidentil / Kontijensi

- Insidentil / kontijensi*)

- Revisi Anggaran*)

3. Anggaran yang digunakan dalam penyususnan Pokja SOP Sub

Bagian Perencanaan Dit Lantas Polda Metro Jaya sesuai dengan

DIPA dan RKA-KL


V. PENUTUP

Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat sebagai

penuntun dalam pelaksanaan tugas yang belum diatur oleh peraturan yang

lebih atas. SOP ini dijadikan pedoman dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ”SUB BAGIAN

PERENCANAAN BAGIAN PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI

DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA METRO JAYA” ini dibuat

untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman praktis bagi setiap

Personel Dit Lantas Polda Metro Jaya, khususnya pedoman

penyusunan perencanaan anggaran lalu lintas.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditentukan

kemudian.

3. SOP ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.


SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERSONEL


BAB V

SUB BAGIAN ADMINISTRASI PERSONEL

I. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor

22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada

Tingkat Kepolisian Daerah;

3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10

Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis

Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

4. Surat Keputusan Kapolda Metro Jaya No. Pol. : Skep/252/VI/2004

tanggal 10 Juni 2004 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-

Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya.

5. Surat Telegram Kapolda Metro Jaya No. Pol. : ST / 177 / VIII /

2004 tanggal 30 Agustus 2004 tentang prosedur permohonan ijin

cuti anggota Polri dan PNS Polri Polda Metro Jaya.

6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 232 / IV / 2005 tanggal

10 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat

Reguler di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


7. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 963 / XII / 2005 tanggal

28 Desember 2005 tentang Pedoman Administrasi Pengelolaan

data Perorangan Anggota Polri.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003,

tanggal 1 Januari 2003 tentang pemberhentian anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/993/XII/2004 tanggal 29

Desember 2004 tentang pedoman administrasi pengakhiran dinas

anggota Polri.

II. Min Pers

A. Pembinaan Karir Personel

1. Mutasi Pamen dan Pama :

a. Masing-masing Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas

Polres Metro DKI Jakarta mengusulkan kepada

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang

pengusulan mutasi kepada Pamen dan Pama Dit

Lantas Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian

kinerja dll.

b. Melakukan Wanjak yang melibatkan Dir Lantas

Polda Metro Jaya, Wadir Lantas Polda Metro Jaya

pada Kabag/Kasubdit/Kasat dan Kasat Lantas Polres

Metro DKI Jakarta untuk membahas anggotanya


yang akan Mutasi di kesatuan yang baru

berdasarkan usulan yang telah direncanakan.

c. Membuat usulan mutasi untuk Pamen dan Pama

kepada Kapolda Metro Jaya dengan format

(Nama,Pangkat,NRP,Jabatan Lama, Jabatan Baru,

TMT Jabatan dan Keterangan) dengan tembusan

Karo SDM Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda

Metro Jaya.

2. Mutasi Bintara dan PNS

a. Masing-masing Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas

Polres Metro DKI Jakarta mengusulkan kepada

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya tentang

pengusulan mutasi untuk Bintara dan PNS Dit

Lantas Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian

kinerja dll.

b. Melakukan Wanjak yang melibatkan Dir Lantas

Polda Metro Jaya, Wadir Lantas Polda Metro Jaya

pada Kabag/Kasubdit/Kasat dan Kasat Lantas Polres

Metro DKI Jakarta untuk membahas anggotanya

yang akan Mutasi di kesatuan yang baru

berdasarkan usulan yang telah direncanakan.

c. Membuat Surat Perintah pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab yang baru yang ditanda tangani oleh

Dir Lantas Polda Metro Jaya dengan format (Nama,


Pangkat, NRP, Jabatan Lama, Jabatan Baru dan

Keterangan) dengan tembusan Karo SDM, Kabid

Propam dan Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres

Metro DKI Jakarta.

3. Usul Kenaikan Pangkat

Pamen/Pama Dan Bintara

a. Menginformasikan kepada masing-masing

Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro

DKI Jakarta tentang persyaratan dan batas

waktu pengumpulan berkas UKP :

- Persyaratan UKP Periode 1 Januari:

Batas waktu pengiriman berkas ke Bag

Renmin bulan Mei serta akhir Juli telah

dikirim ke Biro SDM Polda Metro Jaya.

- Persyaratan UKP Periode 1 Juli :

Batas waktu pengiriman berkas ke Bag

Renmin bulan Desember serta akhir

Januari telah dikirim ke Biro SDM

Polda Metro Jaya

Kenaikan pangkat dari AKBP ke Kombes

Pol :

1) Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat


a) Masa Dinas Perwira (MDP): 19

Tahun

b) Masa Dinas dalam Pangkat

(MDDP):2 Tahun

c) Telah menduduki Jabatan

Struktural / : II.B.3 Fungsional

2) Perwira Lulusan PTIK/Selapa/S.3


Tahun


(MDDP):2 Tahun


Struktural /: II.B.3 Fungsional

3) Perwira Lulusan S.2 / Spesialis


Tahun


(MDDP): 2 Tahun


Struktural /: II.B.3 Fungsional

4) Perwira Non Dikbang


Tahun


(MDDP) : 2 Tahun



Struktural / : II.B.3 Fungsional

Kenaikan pangkat dari Kompol ke AKBP

1) Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat

a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 15

Tahun


(MDDP) : 2 Tahun


Struktural / : III.B Fungsional



Tahun


(MDDP) : 2 Tahun


Struktural / : III B Fungsional

3) Perwira Lulusan S.2 / Spesialis


Tahun


(MDDP) : 2

Tahun



Struktural/ : III

B Fungsional



Tahun


(MDDP) : 2 Tahun


Struktural / : II B Fungsional

Kenaikan Pangkat dari AKP ke Kompol



Tahun


(MDDP) : 2 Tahun


Struktural /: IV.A.2 Fungsional

2) Dik S.2

a) Masa Dinas Perwira (MDP) :12

Tahun


(MDDP) : 2 Tahun



Struktural :IV.A.2 Fungsional


a) Masa Dinas Perwira (MDP) :13

Tahun


(MDDP) : 2 Tahun


Struktural /:IV.A.2 Fungsional.

Kenaikan Pangkat dari Iptu ke AKP

1) Perwira Lulusan Akpol, PPSS, Stukpa.


Tahun


(MDDP) : 2

Tahun


Struktural /:IV.B.:1 Fungsional.

Kenaikan Pangkat dari Ipda ke Iptu

1) Kenaikan Pangkat dari Iptu ke AKP


Tahun



(MDDP) : 2

Tahun


Struktural :IV.B.II Fungsional

Kenaikan pangkat dari Aipda ke Aiptu

Masa Dinas Dalam Pangkat : 2 Tahun

Kenaikan pangkat dari Bripka ke Aipda


Kenaikan pangkat dari Brigadir ke Bripka


Kenaikan pangkat dari Briptu ke Brigadir


Kenaikan pangkat dari Bripda ke Briptu


- Usul Kenaikan Pangkat Perwira harus

dilampirkan:

(1) Riwayat Hidup singkat;

(2) Salinan/foto copy Skep

pangangkatan pertama menjadi

anggota Polri;


(3) Salinan/Foto Copy Skep

pengangkatan pertama menjadi

Perwira;


Pangkat Terakhir;


Penetapan Gaji Terakhir;


Jabatan Terakhir;


Sprinlak Jabatan Terakhir

sesuai DSP;

(8) Sistem Manajemen Kinerja

(SMK);

(9) Salinan/Foto Copy Ijasah

Diktuk dan Dikbang/S.2/S.3

yang dimiliki;

(10) Surat Keterangan Hasil

Penelitian Khusus (SKHP) bagi

yang berpangkat AKP ke

Bawah.

Usul Kenaikan Pangkat Bintara harus

dilampirkan :

(1) Riwayat Hidup singkat;



Pertama menjadi Anggota Polri;


Pangkat Terakhir;

(4) Surat Keterangan Hasil

Penelitian Khusus (SKHP)

cukup dituliskan nomornya

Lisus pada daftar nominatif

kolom litpers;

(5) Foto Copy Sprin bagi yang

pernah melaksanakan tugas di

daerah konflik wilayah hukum

Polda NAD;

(6) Sistem Managemen Kinerja

(SMK).

Mengecek anggota Pamen/Pama/Bintara dan

PNS apabila anggota tersebut mempunyai

masalah atau masih dalam permasalahan

yang belum diselesaikan.

b. Melakukan koordinasi dengan Pamin Watpers

dan Bid Propam Polda Metro Jaya kepada

anggota yang akan melaksanakan UKP

Periode 1 Januari dan 1 Juli apabila anggota

tersebut mempunyai masalah atau masih


dalam permasalahan yang belum

diselesaikan.

c. Mengirimkan Surat Usulan Kenaikan Pangkat

kepada Karo SDM Polda Metro Jaya dan

Permohonan Surat Keterangan Hasil

Penelitian (SKHP) kepada Kabid Propam

Polda Metro Jaya dengan tembusan Kapolda

Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya, Kabid

Binkum Polda Metro Jaya.

d. Menginformasikan kepada

Pamen/Pama/Bintara dan PNS yang akan

melaksanakan UKP Periode 1 Januari dan 1

Juli untuk mengisi Litpers yang

diselenggarakan oleh Bid Propam Polda

Metro Jaya guna mendapatkan Surat

Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

e. Menunggu STR yang dikeluarkan oleh

Subbag Pangkat Biro SDM Polda Metro Jaya

kepada nama-nama anggota yang resmi

dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari

pangkat lama terhitung Periode 1 Januari dan

1 Juli.

f. Menunggu informasi pelaksanaan Korps

Raport Kenaikan Pangkat dimasing-masing

Satker oleh Biro SDM Polda Metro Jaya.


2. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)

a. Menginformasikan kepada masing-masing

Bag/Subdit/Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI

Jakarta tentang persyaratan dan batas waktu

pengiriman berkas UKP PNS Polri Periode April

paling lambat tanggal 30 Nopember dan untuk

Periode Oktober paling lambat tanggal 30 April :

- Persyaratan UKP PNS Polri Periode April dan

Oktober :

(1) Riwayat Hidup singkat

(2) Salinan/foto copy Skep pangangkatan

pertama menjadi anggota Capeg.

(3) Salinan/Foto Copy Skep pengangkatan

pertama menjadi PNS Polri.

(4) Salinan/Foto Copy Skep Pangkat

Terakhir

(5) Salinan/Foto Copy Skep Penetapan

Gaji Terakhir

(6) Salinan/Foto Copy Skep Jabatan

Terakhir

(7) Dapen PNS Polri.

(8) Salinan/Foto Copy Ijasah Diktuk dan

Dikbang / S.2/S.3 yang dimiliki


(9) Surat Keterangan Hasil Penelitian

Khusus.

- Mengecek anggota PNS Polri

apabila anggota tersebut mempunyai

masalah atau masih dalam

permasalahan yang belum

diselesaikan .

b. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke

Biro SDM Polda Metro Jaya yang ditanda tangani

oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk

mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS Polri Periode

April dan Oktober dengan tembusan Kapolda Metro

Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam

Polda Metro Jaya.

c. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian

(SKHP) ke Bid Propam Polda Metro Jaya yang

ditanda tangani oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya

untuk mengusulkan Kenaikan Pangkat PNS Polri

Periode April dan Oktober dengan tembusan

Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan

Karo SDM Polda Metro Jaya.

d. Menginformasikan kepada PNS Polri yang akan

melaksanakan UKP Periode April dan Oktober untuk

mengisi Litpers yang diselenggarakan oleh Bid


Propam Polda Metro Jaya guna mendapatkan Surat

Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

e. Mengecek kelengkapan anggota Dit Lantas Polda

Metro Jaya yang akan mengusulkan Kenaikan

Pangkat PNS Polri Periode April dan Oktober

sesuai dengan persyaratan/ ketentauan yang

berlaku.

f. Menunggu informasi pelaksanaan Korps Raport

Kenaikan Pangkat dimasing-masing Satker oleh Biro

SDM Polda Metro Jaya.


B. Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Personel

1. Mengkompulir Data Nomintatif Dari Masing-Masing

Satker

Menginformasikan kepada masing-masing Bag/Subdit/Sat

dan Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta tentang :

- Pengiriman data nominatif personel Polri dan PNS

setiap bulan.

- Batas waktu pengiriman setiap tanggal 5 setiap

bulan.

- Mengecek Nama, Pangkat, dan NRP anggota

personel Polri dan PNS Dit Lantas Polda Metro

Jaya.

2. Membuat Laporan Bulanan Dan Triwulan

a. Mengecek data personel dari masing-masing


Jakarta.

b. Melakukan perekapan seluruh jumlah personel Dit

Lantas Polda Metro Jaya, menghitung anggota yang

masuk dan keluar Dit Lantas Polda Metro Jaya.

c. Membuat Laporan dan mengirimkan hasil perekapan

kepada Biro SDM dan Korlantas Polri setiap tanggal

10 dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda

Polda Metro Jaya, Kabid Propam Polda Metro Jaya.


C. Data Perorangan Anggota Polri

Data Perorangan Anggota Polri disimpan di ruangan khusus untuk

menyimpan CB dan selalu didatakan anggota yang mutasi, dan

pengelompokan warna map disesuaikan dengan masing-masing pangkat

/ golongan sesuai Bag/Sat/Subdit dengan ketentuan sebagai berikut :

a. map warna kuning : Pati;

b. map warna biru : Kombes;

c. map warna hijau : AKBP;

d. map warna coklat tua : Kompol;

e. map warna merah : Pama;

f. map warna hitam : Bintara;

g. map warna orange : PNS.

D. Pendidikan

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)

a. Menerima Informasi dari Mabes Polri melalui Biro

SDM Polda Metro Jaya tentang petunjuk

pelaksanaan Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu

Kepolisian (STIK).

b. Menginformasikan kepada masing-masing


Jakarta tentang Persyaratan pendidikan Dikbang

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) :


- Sprin/Rekomendasi dari Ka/Pimpinan yang

berwenang.

- FC. Skep Pengangkatan Pertama mrnjadi

Pa/Skep Presiden.

- FC. Skep Pangkat Terakhir.

- FC. Skep Jabatan Terakhir.

- FC. Izasah Dikpa Polri.

- FC. DRH Singkat.

- Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Satkes

Polri Setempat.

- Pas Foto dengan pakaian PDH tanpa tutup

kepala latar belakang warna merah ukuran

2X3 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4X6

sebanyak 2 lembar .

- Persyaratan administrasi tersebut dibuat

dalam 2 (dua) rangkap dan dimasukkan

dalam map Dimaond.

c. Mengirimkan Surat Usulan dan Rekomendasi ke


oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya untuk mengikuti

pendidikan Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu

Kepolisian (STIK) kepada Karo SDM Polda Metro

Jaya dengan tembusan Kapolda Metro Jaya,


Irwasda Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda

Metro Jaya.

d. Mengirimkan Surat Keterangan Hasil Penelitian



untuk mengikuti pendidikan Dikbang Sekolah Tinggi

Ilmu Kepolisian (STIK) dengan tembusan Kapolda

Metro Jaya, Irwasda Polda Metro Jaya dan Karo



Metro Jaya yang akan mengikuti pendidikan

Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)


berlaku.

f. Membuat Rangking Kinerja Satker peserta seleksi

Dikbang Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)

kepada Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda

Metro Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro


Polda Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja

masing-masing anggota melalui Ka Satkernya

masing-masing.


2. Sekolah Staf Dan Pimpinan (Sespimmen)



pelaksanaan Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan

(Sespimmen).



Jakarta tentang Persyaratan Dikbang Sekolah Staf

dan Pimpinan (Sespimmen) :


berwenang.


Pa/Skep Presiden.




- FC. DRH Singkat.



Polri Setempat.




sebanyak 2 lembar .




dalam map Dimaond.




pendidikan Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan

(Sespimmen) kepada Karo SDM Polda Metro Jaya

dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda

Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro

Jaya.




untuk mengikuti pendidikan Dikbang Sekolah Staf

dan Pimpinan (Sespimmen) dengan tembusan





Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimmen)


berlaku.


Dikbang Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimmen)







masing-masing.

3. Sekolah Inspektur Polisi (SIP)



pelaksanaan Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi

(SIP).



Jakarta tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah

Inspektur Polisi (SIP) :


berwenang.


Pa/Skep Presiden.



- FC. Izasah Dik Polri.

- FC. DRH Singkat.




Polri Setempat.


kepala latar belakang warna Kuning ukuran


sebanyak 2 lembar .



dalam map Dimaond.




pendidikan Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi

(SIP) kepada Karo SDM Polda Metro Jaya dengan

tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro

Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya.




untuk mengikuti pendidikan Pendidikan Sekolah

Inspektur Polisi (SIP) dengan tembusan Kapolda






Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) sesuai

dengan persyaratan/ ketentauan yang berlaku.


Pendidikan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) kepada

Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda Metro

Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro Jaya,


Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja masing-

masing anggota melalui Ka Satkernya masing-

masing.

4. Sekolah Staf Dan Pimpinan (Sespimma)



pelaksanaan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan

(Sespimma).



Jakarta tentang Persyaratan Pendidikan Sekolah

Staf dan Pimpinan (Sespimma) :


berwenang.



Pa/Skep Presiden.




- FC. DRH Singkat.



Polri Setempat.




sebanyak 2 lembar .



dalam map Dimaond.




pendidikan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan

(Sespimma) kepada Karo SDM Polda Metro Jaya

dengan tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda

Polda Metro Jaya dan Kabid Propam Polda Metro

Jaya.





untuk mengikuti pendidikan Pendidikan Sekolah Staf

dan Pimpinan (Sespimma) dengan tembusan





Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimma)


berlaku.


Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespimma)






masing-masing.


5. Sekolah Alih Golongan (Ba Ke Pa)



pelaksanaan Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA).



Jakarta tentang Persyaratan Pendidikan Alih

Golongan (BA ke PA):


berwenang.


Pa/Skep Presiden.



- FC. Izasah Dik Polri.

- FC. DRH Singkat.



Polri Setempat.


kepala latar belakang warna Kuning ukuran


sebanyak 2 lembar .




dalam map Dimaond.




pendidikan Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA)

kepada Karo SDM Polda Metro Jaya dengan

tembusan Kapolda Metro Jaya, Irwasda Polda Metro

Jaya dan Kabid Propam Polda Metro Jaya.




untuk mengikuti pendidikan Pendidikan Alih

Golongan (BA ke PA) dengan tembusan Kapolda





Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA) sesuai

dengan persyaratan/ketentauan yang berlaku.


Pendidikan Alih Golongan (BA ke PA) kepada

Kapolda Metro Jaya u.p. Karo SDM Polda Metro

Jaya dengan tembusan Karo Kapolda Metro Jaya,



Metro Jaya berdasarkan penilaian kinerja masing-

masing anggota melalui Ka Satkernya masing-

masing.

E. Penugasan Khusus

1. Menginformasikan kepada masing-masing Bag / Subdit /

Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta tentang :

Persyaratan pengajuan BKO

Adanya usulan permohonan permintaan anggota

untuk : pengawalan / penugasan dari Instansi ,

kementerian, yang memintanya

Disetujui oleh Kasatker masing-masing

2. Memanggil anggota yang akan yang akan melaksanakan

penugasan ke Luar / BKO keluar Institusi Polri

menghadap ke Kabag Renmin Dit Lantas Polda Metro

Jaya untuk mendapatkan arahan.

3. Melakukan koordinasi dengan Kasubbag Mujab ( Mutasi

dan Jabatan) Biro SDM Polda Metro Jaya tentang

permohonan permintaan anggota Dit Lantas Polda Metro

Jaya yang akan melaksanakan penugasan ke Luar / BKO

keluar Institusi Polri.

4. Mengirim Surat Permohonan Persetujuan Penugasan dan

Penerbitan Surat Perintah ke Kapolda Metro Jaya U.p

Karo SDM Polda Metro Jaya, penugasan dari Instansi ,


kementerian, yang memintanya. dilampirkan permohonan

permintaan anggota untuk pengawalan.

5. Menunggu dari Biro SDM PMJ mengajukan Surat

Permohonan Persetujuan Penugasan dan Penerbitan

Surat Perintah ke AS SDM Kapolri U.p Karo Binkar Mabes

Polri agar diterbikan Sprin Penugasan.

6. Menunggu turun SPRIN ( Surat Perintah ) penugasan

anggota penugasan ke Luar / BKO keluar Institusi Polri

dari Mabes Polri.

7. Menyerahkan Sprin Penugasan kepada anggota yang

akan melaksanakan tugas ke Luar / BKO keluar Institusi

Polri agar segera membawa sprin ke Instansi atau

Kementerian yang memeintanya agar segera

melaksanakan penugasan pengawalan.


III. Watpers

A. KTA, KPI, Kartu Kesehatan Dan Kartu Bhayangkari

1. KTA (Kartu Tanda Anggota Perwira )

a. Menginformasikan kepada masing - masing Bag/Subdit

/Sat dan sat lantas Metro DKI Jakarta tentang Batas

Waktu KTA (Kartu tanda Anggota) sampai ada

perubahan.

b. Mengirim surat usulan dan persyaratan pembuatan

KTA (Kartu Tanda Anggota ) Perwira kepada Karo

SDM Polda metro Jaya.

2. KTA (Kartu Tanda Anggota Bintara Dan Pns Dit Lantas )

a. Mengirim surat permohonan Blangko KTA (Kartu

Tanda Anggota )Bintara dan PNS Dit Lantas Polda

Metro Jaya dengan jumlah yang dibutuhkan kepada

Karo SDM Polda metro Jaya.

b. Menyeleksi Kartu Tanda Anggota Bintara dan PNS

Polri yang Mengajukan Ke Direktur Lalulintas Polda

metro Jaya.

c. Membuat Kartu Tanda Anggota Bintara dan PNS Dit

Lantas untuk ditandatangani oleh Direktur Lalulintas

Polda Metro Jaya.


d. Memberi nomor KTA sesuai dengan ketentuan yang

ada.

3. Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Dan Kartu Bhayangkari

a. anggota yang akan mengajukan Kartu Pengurusan

Isteri dan Kartu Bhayangkari melengkapi semua

persyaratan yang telah ditentukan.

b. Membuat Kartu Penunjukkan Isteri untuk

Ditandatangani oleh Direktur Lalulintas Polda Metro

Jaya.

c. Membuat Kartu Bhayangkari untuk Ditandatangani

oleh Ketua Bhayangkari Dit Lantas Polda Metro Jaya.

4. Kartu Kesehatan

a. anggota yang akan mengajukan Kartu Kesehatan

melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan.

b. Membuat Kartu Kesehatan untuk Ditandatangani oleh

Direktur Lalulintas Polda Metro Jaya dan Kabid

Dokkes Polda Metro Jaya.


B. Gaji Berkala

1. Menginformasikan kepada Urmin masing-masing

Bag/Sat/Subdit dengan mengunakan Nota Dinas kapan

saatnya kenaikan gaji berkala dengan cara melihat data

TMT Terakhir.

2. Para anggota mengumpulkan persyaratan antara lain Skep

Pertama,Skep Terakhir dan Berkala Terakhir.

3. Adapun Maksud dari pengumpulan Skep Pertama adalah

untuk mengitung masa kerja, Skep Terakhir untuk pangkat

terakhir dan Berkala terakhir untuk melihat kapan anggota

tersebut waktunya kenaikan gaji berkala.

4. Setelah semua persyaratan tersedia diserahkan kepada

Biro SDM untuk diproses lebih lanjut.

C. Satya Lencana

1. Satya Lencana Kesetiaan (8 TH, 16 TH, 24 TH, 32 TH

Dan Satya Lencana Bintang Bhayangkara Nararya



pembuatan Satya Lencana Kesetiaan.




Jakarta tentang Persyaratan Satya Lencana

Kesetiaan :

1) Satya Lencana 8 Tahun :

o Surat Rekomendasi dari Ka yang

berwenang.

o FC. Skep Pengangkatan Pertama

o FC. Skep Pangkat Terakhir.

o FC. DRH Singkat.

o Surat Keterangan Hasil Penelitian

(SKHP).



berwenang.



o FC. Skep Satya Lencana 8 Tahun.

o FC. DRH Singkat.


(SKHP).



berwenang.





o FC. DRH Singkat.


(SKHP).



berwenang.




o FC. DRH Singkat.


(SKHP).

5) Satya Lencana Bintang Bhayangkara Nararya

:


berwenang.




o FC. DRH Singkat.


(SKHP).



oleh Ka Satker untuk proses pembuatan Satya


Lencana dengan format (No, Nama, Pangkat/ NRP,

TMT Sk Pertama, TMT SK Terakhir, Jabatan/

Kesatuan, SL yang diusulkan, Keterangan) kepada

Karo SDM Polda Metro Jaya dengan tembusan


Kabid Propam Polda Metro Jaya.



ditanda tangani oleh Ka Satker untuk proses

pembuatan Satya Lencana dengan format (No,

Nama, Pangkat/ NRP, TMT Sk Pertama, TMT SK

Terakhir, Jabatan/ Kesatuan, SL yang diusulkan,

Keterangan) dengan tembusan Kapolda Metro Jaya,

Irwasda Polda Metro Jaya dan Karo SDM Polda

Metro Jaya.


Metro Jaya yang akan mengusulkan Satya Lencana

Kesetiaan (8 TH, 16 TH, 24 TH, 32 TH Dan

Satya Lencana Bintang Bhayangkara

Nararya) sesuai dengan persyaratan/ketentauan

yang berlaku.


D. Restitusi

1. Pemohon/anggota yang akan mengajukan restitusi

menyerahkan kwitansi asli dan foto copi, foto copi KTA,

foto copi Kartu kesehatan, dan Resume Medis.

2. setelah semua persyarat lengkap, kemudian membuat

konsep surat permohonan penggantian restitusi.

3. konsep surat diajukan kepada Wadir/Kabag Renmin untuk

ditandatangani.

4. setelah surat ditandatangani oleh Wadir/Kabag Renmin

diserahkan ke Ur Tu untuk diberi nomor surat.

5. Surat yang telah diberi nomor siap dikirim ke Bid Dokkes

Polda Metro Jaya dilampiri dengan persyaratan yang telah

ditentukan.

E. Ijin Cuti

1. Cuti Tahunan

- menerima usulan dari Kabag/Kasat/kasubdit

selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan

- membuat surat cuti untuk di tanda tangani Direktur

Lalu Lintas atau yang mewakili

- surat cuti diberikan H-1 sebelum anggota berangkat

- apabila mengalami hambatan saat kembali harap

melapor ke satuan kewilayahan serendah-

rendahnya Kapolres untuk dibuatkan surat

perpanjangan cuti / surat keterangan terlambat.


2. Izin Untuk Keperluan Mendesak


- membuat surat ijin untuk di tanda tangani Direktur


` - apabila mengalami hambatan saat kembali harap

melapor ke satuan kewilayahan serendah-

rendahnya Kapolres untuk dibuatkan surat

perpanjangan cuti / surat keterangan terlambat.

3. Cuti Melahirkan


selambat-lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan

dengan dilampirkan surat keterangan dari dokter

- membuat surat cuti untuk di tanda tangani Direktur


4. Izin Dispensasi

- menerima usulan dari Kabag/Kasat/kasubdit dengan

dilampirkan surat keterangan dari instansi yang

meminta izin dispensasi.

- membuat nota dinas permohonan ke Kapolda Metro

Jaya.

5. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Keagamaan


a. Menerima usulan Dari Kasatker Selambat –

lambatnya 4 (empat) minggu sebelum tanggal

berangkat sudah di terima Direktur Lalu LIntas Polda

Metro Jaya surat usulan dari kasatker dengan

lampiran persyaratan sebagai berikut :

- Surat permohonan dari yang bersangkutan

mengetahui Kasatker.

- Daftar Riwayat Hidup Singkat mengetahui

Kasatker.

- Fotocopy skep pangkat pertama dan fotocopy

skep pangkat terakhir.

- Bukti pembayaran penyelenggaraan ibadah

dan surat keterangan dari penyelanggara

ibadah keagamaan.

b. Membuat surat permohonan kepada Kapolda Metro

Jaya.

c. Membukukan surat permohonan pada buku

exspedisi kemudian mengirimkan kepada Kapolda

Metro Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal

pemberangkatan sudah diterima Kapolda Metro

Jaya.

6. Izin Keluar Negeri Dengan Biaya Sendiri/Sponsor










Kasatker.



- Bukti pembayaran/surat undangan/sponsor

dari pihak penyelenggara.


Jaya.





Jaya.

7. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Berobat, Mengantarkan,

Mendampingi, Menjemput Orang Sakit

a. Menerima usulan dari Kasatker dengan lampiran

persyaratan sebagai berikut:





Kasatker.



- Fotocopy KPI dan kartu kesehatan.

- Surat Dokter/ Surat Rujukan Rumah Sakit

yang dituju.


Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal


Jaya.



Metro Jaya.

8. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Mengambil, Mengantar

Jenazah

a. Menerima usulan Dari Kasatker dengan lampiran

persyaratan sebagai berikut:




Kasatker.




- Fotocopy surat kematian.


Jaya 3 (tiga) minggu sebelum tanggal


Jaya.



Metro Jaya.

9. Izin Keluar Negeri Dalam Rangka Kepentingan Pribadi









Kasatker.




Jaya.






Jaya.

F. Pengajuan Nikah Dan Cerai

1. Pengajuan Nikah

a. Menginformasikan kepada masing-masing Bag /

Subdit / Sat dan Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta

tentang :

- Persyaratan pengajuan nikah;

- Masa ikatan dinas pengajuan nikah : 2 tahun

masa Ikatan Dinas Untuk menikah;

- Batas waktu permohonan ijin menikah dan berkas

sudah diterima paling lambat 40 (empat puluh

hari) sebelum pelaksanaan pernikahan.

b. Memanggil pasangan yang akan menikah untuk

mengikuti sidang nikah / pemberian nasehat

pernikahan oleh Kabag Renmin Dit Lantas Polda

Metro Jaya di Ruang Cakra Lantai III Gedung Biru Dit

Lantas PMJ pada hari Sabtu jam 8.00 WIB

c. Melakukan koordinasi dengan Kabag Watpers U.p.

Kasubbag Rohjas Biro SDM Polda Metro Jaya tentang

pelaksanaan tanggal Sidang Nikah ( Bintal Nikah )


bagi anggota Dit Lantas yang akan mengikuti kegiatan

dimaksud.

d. Mengirim Surat Permohonan pemberian nasehat

pernikahan ke Biro SDM U.p. Kabag Watpers dan Ke

Biro SDM U.p Kabag Psikologi bagi anggota yang

akan menikah.

e. Menunggu pemanggilan dari Biro SDM PMJ dan

menginformasikan kepada anggota yang akan

menikah untuk mengikuti sidang Nikah di Biro SDM

Polda Metro Jaya dengan mengajak calon Suami dan

Calon Istri beserta perwakilan Orang tua / Wali dari

masing-masing calon pasangan.

f. Menunggu turun SIK ( Surat Ijin Kawin ) dan hasil

Psikologi nikah dari Biro SDM Polda Metro Jaya untuk

di daftarkan ke KUA masing-masing.

g. Mengajukan Cuti Nikah

2. Pengajuan Cerai

a. Memanggil pasangan yang akan mengajukan cerai

untuk mendapatkan nasehat oleh Kabag Renmin Dit

Lantas Polda Metro Jaya dan membuat pernyataan di

Ruang Kasubbag Min/Kabag Renmin.

c. Melakukan koordinasi dengan Kabag Watpers U.p.

Kasubbag Rohjas Biro SDM Polda Metro Jaya tentang


pengajuan permohonan surat cerai.

d. Mengirim Surat Permohonan cerai ke Biro SDM U.p.

Kabag Watpers.

e. Menunggu pemanggilan dari Biro SDM PMJ dan

menginformasikan kepada anggota yang akan cerai

untuk mengikuti sidang cerai di Biro SDM Polda Metro

Jaya dengan mengajak Suami dan Istri beserta

perwakilan Orang tua / Wali dari masing-masing calon

pasangan.

f. Menunggu turun surat cerai dari Biro SDM Polda

Metro Jaya untuk di daftarkan ke KUA masing-masing.

G. Binrohtal

Kegiatan Binrohtal diadakan setiap 1 (satu) bulan sekali sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan dari Biro SDM Polda Metro

Jaya dengan penceramah dari Biro SDM Polda Metro Jaya.

H. Kesehatan Berkala

Kesehatan Berkala dilaksanakan sesuai dengan jadwal dari

Biddokkes Polda Metro Jaya, setelah mendapatkan surat

pemberitahuan pelaksanaan pengecekan Kesehatan Berkala, Dit

Lantas Polda Metro Jaya membuat surat perintah kepada seluruh


anggota di masing – masing Bag/Sat/Subdit untuk mengikuti tes

kesehatan berkala.

I. Kesemaptaan Berkala

Kesamaptaan Berkala dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Biro SDM Polda

Metro Jaya setelah mendapatkan surat pemberitahuan

pelaksanaan kesamaptaan berkala, Dit Lantas Polda Metro Jaya

membuat nota dinas kepada seluruh anggota di masing – masing

Bag/Sat/Subdit untuk mengikuti tes kkesamaptaan berkala.

J. Pelatihan Fungsi

1). Perencanaan

a. Membuat naskah perencanaan pelatihan lalu lintas

b. Membuat perencanaan tentang aggaran yang

dibutuhkan

c. Merencanakan materi yang akan diajarkan,

pengajar, dan jam mengajar.

d. Merencanakan berapa jumlah personel yang akan

diikutsertakan dalam pelatihan.

e. Menentukan tempat, waktu pelatihan, kelengkapan

perorangan yang harus disiapkan.

f. Membuat rencana jadwal pelatihan.


g. Merencanakan pelaksanaan pemeriksaan

kesehatan bagi calon peserta latihan dan membuat

surat permohonan pemeriksaan ke Kabid Dokkes.

i. Membuat rencana soal ujian tertulis yang telah

dikoordiansikan dengan pengajar.

2). Pengorganisasian

a. Melakukan koordinasi dengan Juru bayar, Subbag

Ren tentang besar anggaran yang disediakan sesuai

DIPA.

b. Melakukan koordinasi dengan para

pengajar/instruktur tentang bahan hanjar, waktu dan

tempat mengajar.

c. Melakukan koordinasi/membuat surat permintaan

personil ke masing – masing Bag/Subdit/Sat

maupun Sat Lantas Polres Metro Jajaran DKI

Jakarta.

d. Menkoordinasikan ke masing – masing staf

Bag/Subdit/Sat/Satlantas Polres Metro Jajaran DKI

tentang penggantian peserta yang dikirim namun

telah melaksanakan pelatihan.

e. Melakukan koordinasi dengan Biddokes Polda Metro

Jaya tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.


3). Pelaksanaan

a. Membuat surat perintah, jadwal pelatihan dan daftar

hadir bagi instruktur maupun peserta pelatihan.

b. Mengirimkan surat perintah yang telah

ditandatangani ke Bag/Subdit/Sat maupun Sat

Lantas Polres Metro Jajaran DKI Jakarta.

c. Melaksanakan apel konsolidasi guna pemeriksaan

jumlah anggota serta kelengkapan yang harus

disiapkan.

d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan calon

peserta kesehatan di Bid Dokkes Polda Metro Jaya

dan kesaptaan jasmani di tempat yang telah

ditentukan.

e. Membuat permintaan penggantian peserta pelatihan

kepada Bag/Subdit/Sat maupun Sat Lantas Polres

Metro Jajaran DKI Jakarta bagi anggota yang

dinyatakan sakit oleh Biddokkes.

f. Melaksanakan tes kesamaptaan jasmani di tempat

yang telah ditentukan.

g. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang

telah ditentukan.

h. Melaksanakan ujian baik tertulis maupun praktek.


4). Pengawasan Dan Evaluasi

a. Mengambil absen pengajar/instruktur maupun

peserta pelatihan setiap hari kemudian melaporkan

kepada Kasubbag Renmin Dit Lantas Polda Metro

Jaya.

b. Memberikan penghargaan bagi peserta yang

mengikuti dengan sungguh – sungguh dan

dinyatakan lulus ujian baik toeri maupun praktek.

c. Membuat naskah laporan hasil pelaksanaan latihan

kepada Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya.

d. Melaksanakan Upacara Penutupan pelatihan.

K. Pensiun Polri / PNS

- Menginformasikan kepada masing – masing Bag/ Sat /

Subdit / Sat Lantas Polres Metro DKI Jakarta tentang :

a. hak pensiun

b. persyaratan pensiun

- Melakukan koordinasi dengan bagain pangkat apabila

anggota yang bersangkutan diajukan kenaikan pangkat

penghargaan.

- Melakukan koordinasi dengan Kaur Keu untuk mengecek

kondisi gaji yang bersangkutan (kenaikan gaji,

tunjangan istri dan anak)


- Melakukan koordinasi dengan kasubbag Sarpras untuk

mengecek ada tidaknya barang inventaris yang

dipinjamkan kepada anggota yang akan mengajukan

pensiun

- Mengirimkan Surat permohonan pensiun kepada kapolda

Metro Jaya

- Jika SK Pensiun sudah keluar selanjutnya berkoordinasi

dengan Kaur Keu untuk penerbitan SKPP dari KPPN

- Mengirimkan SK Pensiun ke Kancab Asabri

- Gaji pensiun turun sesuai dengan alamat penerima melalui

Bank yang sudah di tunjuk oleh pengelola pensiun (PT

Asabri)

L. Catur Cakti

- menginformasikan kepada ahli waris tentang :

a. hak catur cakti

b. persyaratan catur cakti

- mengirimkan Surat permohonan santunan catur cakti

kepada kapolda Metro Jaya

- mengirimkan informasi kepada ahli waris apabila santunan

Catur Cakti sudah keluar.


SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA


BAB V

SUB BAGIAN SARANA DAN PRASARANA

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

a. Dalam rangka untuk kesamaan Visi persepsi dan pola

tindak yang sama terhadap implementasi penyelenggaraan

Pelayanan Prima Subbag Sarpras, maka dipandang perlu

membuat Pedoman tentang Standar Operasional Prosedur

(SOP) Subbag Sarpras;

b. Dengan penyusunan SOP ini di buat sebagai acuan

Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro Jaya dalam

menjalankan fungsi sebagai sarana dan prasarana Dit

Lantas Polda Metro Jaya dan pengkajian data aset

kekayaan Dit Lantas Polda Metro Jaya/barang Milik Negara

(BMN),melaksanakan kegiatan penerimaan dan

pendistribusian terhadap proses kendaraan bermotor,

BBM, Kaporlap dan Pengadaan Barang dan Jasa serta

melaksanakan perawatan Senpi.

2. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia.


b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara.

c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

3. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Pedoman Standar Operasional

Prosedur (SOP) Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro

Jaya adalah :

1) Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur

Pelayanan Subbag sarpras dalam pelaksanaan

kegiatan Sarana dan Prasarana, sehingga lebih

terkoordinasi efektif efisien dan dapat dipertanggung

jawabkan;

2) Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari SOP

Subbag Sarpras agar mudah dipahami dalam

pelaksanaan tugas Subbag Sarpras.


b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Pedoman Standar Operasional

Prosedur (SOP) Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro

Jaya adalah :

1) Untuk menjamin pemahaman prinsip-prinsip dasar

terhadap SOP pada Subbag Sarpras, sehingga tidak

ragu-ragu dalam melakukan tindakan;

2) SOP ini di buat sebagai acuan Subbag Sarpras Dit

Lantas Polda Metro Jaya dalam menjalankan fungsi

sebagai sarana dan prasarana Dit Lantas Polda Metro

Jaya dan pengkajian data aset kekayaan Dit Lantas

Polda Metro Jaya/barang Milik Negara

(BMN),melaksanakan kegiatan penerimaan dan

pendistribusian terhadap proses kendaraan bermotor,

BBM, Kaporlap dan Pengadaan Barang dan Jasa serta

melaksanakan perawatan Senpi

4. Ruang lingkup

Adapun Ruang Lingkup Penyusunan Pedoman Standar

Operasional Prosedur (SOP) Subbag Sarpras meliputi :

a. Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi dan Peran Subbag

Sarpras pada sarana dan Prasarana di Jajaran Dit Lantas

Polda Metro Jaya;

b. Standar Kinerja Subbag Sarpras secara berhasil dan

berdaya guna di jajaran Dit Lantas Polda Metro Jaya.


II. Tugas Pokok

Tugas Pokok Subbag Sarpras sebagai sarana dan prasarana Dit

Lantas Polda Metro Jaya dan pengkajian data aset kekayaan Dit Lantas

Polda Metro Jaya/barang Milik Negara (BMN), melaksanakan kegiatan

penerimaan dan pendistribusian terhadap proses kendaraan bermotor,

BBM, Kaporlap dan Pengadaan Barang dan Jasa serta melaksanakan

perawatan Senpi

III. Pelaksanaan

Subbag Sarpras Dit Lantas Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan

tugas pokoknya dilakukan dengan bantuan dari masing-masing bagian

yang berada dibawahnya sebagai berikut :

o Kasubbag Sarpras;

o Pamin Bekum;

o Pamin Faskon;

o Pamin Pal;

o Bamin/Banum.

5. Urutan tindakan

Urutan kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas Subbag

Sarpras mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan

tugas pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas sebagai berikut:


a. Kasubbag Sarpras

1) Membina dan menyelenggarakan manajemen

Sarpras di lingkungan Dit Lantas;

2) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan

pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan Dit

Lantas;

3) Melaksanakan pembangunan fasilitas dan

konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai

program dan lingkup batas kewenangannya;

4) Menyelenggarakan perencanaan,

pengadministrasian, dan penatausahaan SIMAK

BMN dan keuangan;

5) Menyelenggarakan penyimpanan, pemeliharaan,

perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta

perbekalan umum;

6) Melaksanakan penginventarisasian seluruh materiil

dan aset polri dalam lingkungan Dit Lantas dan

penghapusannya sesuai dengan ketentuan peratuan

perundang-undangan;

7) Melaksanakan dan pengolahan data serta penyajian

informasi dan dokumentasi kegiatan Subbag

Sarpras;

8) Memberikan masukan kepada pimpinan berkaitan

dengan pelaksanaan tugas Subbag Sarpras.


b. Pamin Bekum

1) Melakukan pengadaan dan / atau pendistribusian

bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Dit

Lantas;

2) Melakukan pengadaan dan / atau pendistribusian

perlengkapan mesin kantor di lingkungan Dit Lantas;

3) Melaksanakan kegiatan pengadministrasian,

pelaporan tugas di bidang perbekalan umum;


tugas perbekalan umum.

c. Pamin Faskon

1) Menyelenggarakan fasilitas jasa dan konstruksi

serta memproses administrasi pertanahan di

lingkungan Dit Lantas;

2) Menyelenggarakan fasilitas listrik, air, dan

telekomunikasi di lingkungan Dit Lantas;

3) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas jasa dan

konstruksi, serta memproses administrasi

pertanahan;

4) Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas listrik,

air, dan telekomunikasi di lingkungan Dit Lantas;

5) Membuat konsep kegiatan pengadministrasian,

pelaporan tugas di bidang fasilitas jasa dan

konstruksi;



tugas fasilitas jasa dan konstruksi.

d. Pamin Pal

1) Melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan

dan angkutan di lingkungan Dit Lantas;

2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan senjata

dan amunisi;

3) Melakukan tugas menginventarisir,

mengadministrasikan dan menyalurkan alat khusus

dan angkutan milik Dit Lantas;

4) Melakukan tugas menginventarisir,

mengadministrasikan dan menyalurkan senjata dan

amunisi milik Dit Lantas;

5) Membuat konsep pelaporan pelaksanaan tugas di

bidang perlengkapan;


dengan tugas perlengkapan.

e. Banim/Banum

1) Melaksanakan kegiatan adminitrasi surat menyurat (

agenda, pengarsipan, pendistribusian);


2) Membuat surat-surat yang berkaitan dengan tugas

Subbag Sarpras;

3) Mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka

penyusunan naskah dinas;

4) membantu melaksanakan tugas kesiapan

perkantoran;

5) Membuat laporan pelaksanaan tugas yang berkaitan

dengan tugas Subbag Sarpras.

IV. Administrasi Dan Anggaran

1. Sistem administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan SOP

Subbag Sarpras menggunakan sistem administrasi yang berlaku

dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Biaya dalam proses penyelenggaraan pelaksanaan kegiataan

Subbag Sarpras menggunakan anggaran dinas yang telah

ditetapkan sesuai program kerja dan kegiatan serta anggaran

dalam DIPA Dit Lantas Polda Metro Jaya.


V Penutup

1 Demikian penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur

(SOP) Subbag Sarpras tentang sarana dan prasarana terhadap

Anggota/PNS Polri, agar dapat dilaksanakan di lingkungan Dit

Lantas Polda Metro Jaya secara terarah, tertib dan mencapai

sasaran yang telah ditentukan;

2 Sebagai Pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi para unsur

pengemban pelaksana sarana dan prasarana terhadap

Anggota/PNS Polri;

3 Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbag Sarpras

ini diberlakukan sebagai pedoman kerja di lingkungan Dit Lantas

Polda Metro Jaya, pedoman lain dinyatakan tetap berlaku

sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini dan apabila

ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman iniakan diatur

kemudian;

4. Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbag Sarpras

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, Desember 2011

DIREKTUR LALU LINTAS POLDA METRO JAYA

Drs. DWI SIGIT NURMANTYAS, SH, M.Hum KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 61060753

Documents

Sop Bag Renmin Dit Lantas Polda Metro Jaya