-
Beberapa hal penting tentangDasasrA Hukum, Anggaran,
Kelembagaan, dan Penatausahaan
RASIDAH Fakultas Ekonomi UNLAMBANJAR,ASIN
-
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1999-Skrng)UU No. 22 & 25 th
1999 (direvisi dg UU No. 32 & 33 th 2004)PP, antara lain PP
No.105/2000 (direvisi dg PP 58/2005)KEPMENDAGRI No 29/2002
(direvisi dg PERMENDAGRI 13/2006)ANGGARANAKUNTANSISISTEM ANGG.
KINERJA AKT BERPASANGAN (STD AKT) PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
-
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAHINPUTPROSESOUTPUT/INPUTPROSESOUTPUT/INPUTPROSESOUTPUTRPJPDRPJMDRKPDKUA
& PPASRKASKPDAPBDSistem
AkuntansiPERENCANAANPELAKSANAANPELAPORAN, AUDIT & EVALUASI
KINERJA Laporan Pelaksanaan APBDAudit & Evaluasi KinerjaFeed
BackUnit OrganisasiFungsiProgram KegiatanJenis BelanjaTarget
KinerjaStandar Analisa BelanjaPP 58/2005Permendagri
13/2006Permendagri 26/2006 Perda PPPKD LRA Neraca LAK CaLKNERACA
AWALPP 24/2005PP 8/2006PP 3/2007
-
SKEMATIS PENYUSUNAN APBDRPJMD 5 ThRKPD 1ThRPJP 20
ThRAPBDRancangan KUA berdasar RKPDSinkronisasi kebijakan pusat
daerah Prinsip dan kebijakanTeknis penyusunanHal-hal kususTarget
kinerja terukur Program-programAsumsi-asumsi perkembangan
Disampaikan ke-Kep.DaerahKoord.SekdaDisampaikanPaling lambat
Juni
DPRDUntuk dibahas bersama menjadi KUADisampaikan Kepala
DaerahPPASPrioritas Plafon Anggaran SementaraMenentukan skala
prioritas (wajib pilihan) Menentukan urutan programMenyusun
Angg.plafon sementra Nota Kesepakatan KD dan DPRDKepala
daerahMenyerahkan RAPBDPaling lambat minggu IBulan Oktober
-
PembahasanTim AnggaranKonsistensidengan KUARENSTRASKPDRPJMDRENJA
SKPDPemutaKhiranData & ProyeksiEkonomi & FiskalRancangan
Awal Kerangka Ekonomi DaerahSE Prioritas Program
&IndikasiPaguPembahasanRancanganKebijakanUmum APBDNota
Kesepakatan,KUA, Prioritas Dan PlafonRKPDRancanganKebijakanUmum
APBDPedoman PenyusunanRKASKPD, KUA,Prioritas
danPlafonRKA-SKPDEvaluasi Mendagri/GubernurRAPBDDanLampiranRa
PerkadaRincianAPBDPerdaAPBDPerkadaRincianAPBDKonsepDokumenAnggaranDokumenPelaksanaanAnggaranPengesahanLampiranAPBD(HimpunanRKA-SKPD)PembahasanTim
AnggaranKonsistensidengan PerkadaRincian
APBDPembahasanRAPBDDraftPerdaAPBDDiagram Proses Penyusunan
Rancangan APBD
Januari AprilMei - AgustusSeptember - DesemberDepdagri/
PropinsiDPRDKDHSekda
PPKDSKPD
-
KUASA BUDKEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHPPKD Selaku BUD(KEPALA
SKPKD)KUASA PABENDAHARAPPK-SKPDPPTKPENGGUNA ANGGARAN (KEPALA
SKPD)SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN
KEUDA)BAWASDABAPPEDA
-
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD SKALA BESARKEPALA SKPDPj.
Pengguna AnggaranKasubbag TUKPj. PenatausahaanKeuangan SKPDKabag
TUKa UPTKuasa Pengguna Angg.KabidKuasa Pengguna Angg.KasubbidPj.
Pelaksana TKKasubbidPj. Pelaksana TKKPA = PEMBUAT KOMITMEN
-
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD SKALA KECILKEPALA SKPDPj.
Pengguna AnggaranKasubbag TUKPj. PenatausahaanKeuangan SKPDKabag
TUKa UPTKuasa Pengguna Angg.Kabid SKPDPj. Pelaksana TK
-
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN/KOTASEKDA KAB/KOTPj. Pengguna AnggaranKasubbag TUPj.
PenatausahaanKeuangan SKPDKABAGKuasa Pengguna Angg.KasubbagPj.
Pelaksana TKKPA = PEMBUAT KOMITMEN
-
Peran Sekda selaku koordinator pengelolaan Keuda;Peran PPKD
selaku BUD;Peran Pengguna Anggaran dan KPA;Peran Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan;Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;PELAKU
PENATAUSAHAAN4
-
Pembagian wewenang dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
daerah.
Penataan sistem dan prosedur serta dokumen pendukung pelaksanaan
dan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pergeseran sistem pembayaran dari pola UUDP ke UYHD.
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada standar
akuntansi pemerintahan (SAP).
Sistem akuntansi ditetapkan oleh KDH dengan Peraturan KDH
berdasarkan Perda tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuda yang
berpedoman kepada PP.Pokok-Pokok Penyempurnaan Pelaksanaan &
Penatausahaan
-
Penatausahaan Keuda Penatusahaan pada SKPDProsedur Penatusahaan
Bendahara PenerimaanProsedur Penatausahaan Bendahara
pengeluaranMekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang
(UP/GU/TU)Mekanisme pembebanan langsungPenatusahaan pada
SKPKDProsedur penatausahaan penerimaan kasProsedur penatausahaan
pengeluaran kasMekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang
(UP/GU/TUMekanisme pembebanan langsung
-
*
**
