Dasar-dasar Perpajakan.pdf

KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI KONSEP & TEORI

PERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANPERPAJAKANRAHMAT KURNIAWAN, SE, M.A, AK, CA

Pendahuluan

Mengapa negara harus memungut pajak? Mengapa negara harus memungut pajak?

Dapatkah suatu negara sama sekali tidak

melakukan pemungutan pajak?

Apakah ada alternatif lain untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah selain denganpenyelenggaraan pemerintah selain dengan

melakukan pemungutan pajak?

Bagaimana pandangan anda terhadap opini untuk

memboikot pembayaran pajak?

Fungsi Pemerintah Suatu Negara

1. Melaksanakan penertiban (law and order) / 1. Melaksanakan penertiban (law and order) /

stabilitator

2. Memberikan kesejahteraan dan kemakmuran

kepada rakyat (fungsi ekonomi)

3. Pertahanan3. Pertahanan

4. Menegakkan keadilan

Fungsi Fiskal Pemerintah

1. Fungsi alokasi1. Fungsi alokasi

2. Fungsi distribusi

3. Fungsi stabilisasi

4. Fungsi regulasi

Sumber-sumber Penerimaan Negara

1. Kekayaan alam

Laba perusahaan negara2. Laba perusahaan negara

3. Royalti

4. Retribusi

5. Kontribusi

6. Bea

Cukai7. Cukai

8. Denda

9. pajak

DefenisiDefenisiDefenisiDefenisi PajakPajakPajakPajak

Pajak, merupakan sebuah bidang keilmuanPajak, merupakan sebuah bidang keilmuanyg multi disiplin, yg dapat dilihat dari sudutpandang Keuangan Negara, Ekonomi danHukum, sehingga para ahli di berbagaibidang tsb akan memberikan pemahamantersendiri tentang pajak yg akantersendiri tentang pajak yg akanmemperkaya ilmu pajak itu sendiri

Istilah pajak di berbagai negara

Inggris: tax Inggris: tax

Perancis: taxe, droit

Jerman: Steuer, Abgade, Gebuhr

Spanyol: tributo, gravamen, tasa

Belanda: belasting

AS: tax, tariff

Defenisi Pajak

Defenisi Pajak

PJA AndrianiPJA Andrianipajak ialah iuran kepada negara (yg dapat

dipaksakan) yg terutang oleh yg wajib membayarnya

menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi

kembali, yg langsung dapat ditunjuk, dan daya

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara

utk menyelenggarakan pemerintahan

Defenisi Pajak

Rochmat Soemitro (guru besar hukum pajak)Rochmat Soemitro (guru besar hukum pajak)Rochmat Soemitro (guru besar hukum pajak)Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

(peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor

pemerintah) berdasarkan UU (dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)

yg langsung dapat ditunjuk dan digunakan utk

Rochmat Soemitro (guru besar hukum pajak)Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

(peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor

pemerintah) berdasarkan UU (dapat dipaksakan)

dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi)

yg langsung dapat ditunjuk dan digunakan utkyg langsung dapat ditunjuk dan digunakan utk

membiayai pengeluaran umum

yg langsung dapat ditunjuk dan digunakan utk

membiayai pengeluaran umum

Defenisi Pajak

Ray M Sommerfeld:Ray M Sommerfeld:

any nonpenal yet compulsory transfer of

resources from the private to the public sector,

levied on the basis of predetermined criteria and

without receipt of a specific benefit of equal

value, in order to accomplish of a nations value, in order to accomplish of a nations

economic and social objectives

Defenisi Pajak

Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan:

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besar kemakmuran rakyat

Unsur-unsur Pokok Pajak

1. Iuran/pungutan Iuran: Arah datangnya pajak berasal dari WP

Pungutan: Arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak

berasal dari pemerintah

2. Dipungut berdasarkan UUPerumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak harusPerumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak harus

melalui persetujuan rakyat melalui DPR

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945:

Segala pajak utk keperluan negara berdasarkan UU

Unsur-unsur Pokok Pajak

3. Dapat DipaksakanTerlihat dari adanya ketentuan mengenai sanksi (administratif dan

pidana), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), kewenangan

penyitaan, serta ketentuan pencegahan dan penyanderaan.

4. Tegen PrestasiWP yg membayar pajak tidak menerima/memperoleh jasa imbal

balik/kontraprestasi secara langsung dari pemerintahbalik/kontraprestasi secara langsung dari pemerintah

5. Utk Membiayai Pengeluaran Umum Pemerintah

melalui Mekanisme APBN/APBD*)

*) pajak yg penggunaannya untuk keperluan khusus disebut earmarked tax

Perbedaan Pajak dengan Retribusi

Pajak: bersifat Tagen Prestasi, dimana wajib pajak yang

membayar pajak tidak menerima/memperoleh jasa imbalmembayar pajak tidak menerima/memperoleh jasa imbal

balik/kontraprestasi secara langsung dari pemerintah

Pada retribusi, hubungan dengan prestasi kembalinya

bersifat langsung, dimana pembayaran tersebut memang

ditujukan semata-mata oleh si pembayar untukditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk

mendapatkan suatu prestasi yang tertentu dari pemerintah.

misalnya: uang sekolah, karcis RSU, Perizinan, dll

Tujuan Pengenaan Sanksi

Perpajakan

1. Menghalangi wajib pajak untuk melakukan 1. Menghalangi wajib pajak untuk melakukan

tindakan yang tidak diinginkan

sanksi harus diterapkan hanya bagi perilaku yang layak

untuk dapat dicegah

2. Menegakkan keadilan

jika wajib pajak yang patuh dengan yang tidak patuh

mendapat perlakuan sama, maka WP yang patuh bisa

saja berubah pendirian dan mencoba melakukan hal

yang sama

Jenis Sanksi Perpajakan

1. Sanksi administrasi1. Sanksi administrasi

Sanksi denda

Sanksi bunga

Sanksi kenaikan pajak

2. Sanksi pidana2. Sanksi pidana

Sanksi denda

Sanksi kurungan/penjara

Sanksi Pdana dan Kompromi Fiskal

Tujuan utama pengenaan sanksi pidana perpajakan

bukan untuk memenjarakan orang, tetapi agar orang

mau melaksanakan kewajiban perpajakan

Jika ditekankan untuk memenjarakan, maka justru

negara yang akan mengeluarkan dana untuk

membiayai pelaksanaan hukuman di penjaramembiayai pelaksanaan hukuman di penjara

Kompromi fiskal di Indonesia diatur dalam Pasal 8

ayat (3), Pasal 13 A dan Pasal 38 Undang-undang

KUP

Fungsi Pajak

FUNGSI BUDGETAIR (FUNGSI FISKAL)

Pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara

optimal ke kas negara berdasarkan UU yg berlaku

merupakan fungsi utama, karena secara historis, fungsi inilah yg

pertama kali muncul dalam pemungutan pajak

FUNGSI REGULEREND

Pajak dipergunakan pemerintah sbg alat untuk mencapai tujuanPajak dipergunakan pemerintah sbg alat untuk mencapai tujuan

tertentu

merupakan fungsi tambahan, yg dijadikan sbg fungsi pelengkap dari

fungsi utama pajak

Fungsi Pajak (Fritz Neumark)

Fiscal or budgetary function Fiscal or budgetary function

Economic function

pajak dijadikan sbg instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan

pemerintah seperti mengurangi pengangguran, kestabilan

moneter, dan pertumbuhan ekonomi

Social function Social function

pajak dijadikan sbg alat pemerataan (memperkecil perbedaan

pendapatan dan kekayaan yg tidak merata) di antara

penduduk suatu negara

Fungsi Pajak (Earl R Rolph)

Revenue Revenue

Resource reallocation

Pajak dapat merubah perilaku konsumen, dapat mendorong

kegiatan atau sebaliknya dapat menghambat kegiatan tertentu

Income redistribution

Pajak dapat mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan

dalam masyarakat

Realisasi APBN 2005-2008

Penerimaan Pajak (2005-2009)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005-2011

(Triliun Rupiah)

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 %

Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negeri 331.79 67.00 395.97 62.07 470.05 66.41 622.36 63.40 601.25 70.84

b. Pajak Perdagangan Internasional 15.24 3.08 13.23 2.07 20.94 2.96 36.34 3.70 18.67 2.20

Jumlah Penerimaan Perpajakan 347.03 70.08 409.20 64.14 490.99 69.37 658.70 67.10 619.92 73.04

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 146.89 29.66 226.95 35.57 215.12 30.39 320.60 32.66 227.17 26.76

Uraian

(Triliun Rupiah)


Jumlah Pendapatan Negara 493.92 99.74 636.15 99.71 706.11 99.76 979.30 99.77 847.09 99.80

II. Hibah 1.30 0.26 1.83 0.29 1.70 0.24 2.30 0.23 1.67 0.20

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah 495.22 100.00 637.98 100.00 707.81 100.00 981.60 100.00 848.76 100.00

*) Data RAPBN

**)Nota Keuangan

2005-2012, sumber: LKPP

Penerimaan Pajak (2009-2014)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2005-2011

(Triliun Rupiah)

2010 % 2011 % 2012 % 2013 *)

% 2014 *)

%

Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negeri 694.39 69.77 819.75 67.71 930.54 69.53 1,090.93 73.30 - -

b. Pajak Perdagangan Internasional 28.91 2.90 54.12 4.47 49.65 3.71 48.42 3.25 - -

Jumlah Penerimaan Perpajakan 723.30 72.67 873.87 72.19 980.19 73.24 1,139.30 76.55 1,310.00 78.81 - - -


Uraian


Jumlah Pendapatan Negara 992.24 99.70 1,205.34 99.57 1,332.57 99.57 1,483.79 99.70 1,660.90 99.92 - - -

II. Hibah 3.02 0.30 5.25 0.43 5.75 0.43 4.48 0.30 1.40 0.08 - -

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah 995.26 100.00 1,210.59 100.00 1,338.32 100.00 1,488.27 100.00 1,662.30 100.00

*) Data RAPBN

**)Nota Keuangan

2005-2012, sumber: LKPP

Ratio-ratio Perpajakan

Tax Ratio Tax RatioPerbandingan antara jumlah pajak yg terhimpun dalam suatu tahun

dengan PDB/GDP

Coverage RatioPerbandingan antara jumlah pajak yg terhimpun dalam suatu tahun

pajak dengan potensi pajakpajak dengan potensi pajak

Collection Cost Efficiency RatioPerbandingan antara biaya-biaya pemungutan pajak (biaya DJP)

dengan jumlah pajak yg terhimpun

Klasifikasi Pajak

Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Istilah-istilah yg harus dipahami dalam penggolongan pajak

langsung dan pajak tidak langsung:Tax burden : beban pajak yg dipikul seseorang

Tax shifting : proses pelimpahan beban pajak dari seseorang kpd orang lain

Tax incidence : saat timbulnya beban pajak

Destinaris : orang/pihak yg dituju oleh UU perpajakan utk memikul bebanDestinaris : orang/pihak yg dituju oleh UU perpajakan utk memikul beban

tsb

Forward shifting: yg menanggung beban pajak adalah konsumen

Backward shifting: yg menanggung beban pajak adalah

produsen

Klasifikasi Pajak

Perbedaan Pajak Langsung dgn Pajak Tidak Langsung

Pajak Langsung Pajak Tidak Langsung

Dibebankan berdasarkan kemampuanmembayar (ability to pay) WP, denganmemperhatikan kondisi WP

Dibebankan tanpa memperhatkankondisi WP

Beban pajak tidak dapat dialihkanBeban pajak dapat dialihkanseluruhya/sebagian kepada pihak lain (forward/backward shifting)(forward/backward shifting)

Pada umumnya yg menghitung,menyetorkan dan melaporkan pajak ygterutang adalah WP itu sendiri

Yg memungut, menyetorkan danmelaporkan pajak yg terutang adalahpihak lain (ex: PKP dalam PPN)

Secara administratif, ada periodisasipemungutan pajak

Pajak bisa terutang setiap saat

Klasifikasi Pajak

Pajak Subjektif dan Pajak Objektif Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektifpajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tama dilihat

adalah subjeknya, kemudian baru objeknya (ex: PPh)

Pajak Objektifpajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tama pajak yg pada waktu pengenaannya yg pertama-tama

diperhatikan adalah objeknya, kemudian baru subjeknya (ex:

PPN, PBB)

Klasifikasi Pajak

Pajak Pusat dan Pajak Daerah Pajak Pusat dan Pajak DaerahDidasarkan atas apakah pemerintah pusat atau pemerintah

daerah (propinsi atau kab/kota) yg memiliki kewenangan

memungut jenis pajak tertentu

Faktor yg harus diperhatikan adalah menghindari adanya pajak

berganda, maksudnya jika pajak telah dipungut oleh pusat makaberganda, maksudnya jika pajak telah dipungut oleh pusat maka

tidak lagi dipungut oleh daerah

Penghindaran beban pajak yg berlebihan juga dapat dilakukan

dengan mekanisme revenue sharing

Klasifikasi Pajak (OECD)

Taxes on goods and services Taxes on goods and services

Taxes on income, profits and capital gains

Social security contribution

Taxes on employers based on payroll or manpower

Taxes on net wealth and immovable property Taxes on net wealth and immovable property

Beberapa jenis pungutan yg termasuk pajak

Excise

Pajak yg dikenakan terhadap barang-barang tertentu, yg tujuan

pemungutannya lebih menitikberatkan pada fungsi regulerend

Customs duties/tariff

Pajak atas lalu lintas barang dalam perdagangan internasional, yg

seringkali dijadikan instrumen yg penting untuk melindungi produk

dalam negeridalam negeri

Earmarked taxes

Pajak yg dipungut utk membiayai pengeluaran-pengeluaran tertentu

yg sudah spesifik (anti pollution tax, motor vehicles tax)

Sistem Perpajakan

1. Kebijakan Pajak (Tax Policy)1. Kebijakan Pajak (Tax Policy)

2. Hukum Pajak / Undang-undang Pajak

(Tax Law)

3. Administrasi Pajak (Tax Administration)

Tax Policies

Kebijakan yg berhubungan dgn penentuan apa ygKebijakan yg berhubungan dgn penentuan apa yg

akan dijadikan sbg tax base, siapa-siapa yg

dikenakan pajak, siapa-siapa yg dikecualikan, apa-

apa yg akan dijadikan sbg objek pajak, apa-apa saja

yg dikecualikan, bgm menentukan besarnya pajak

terutang dan bgm menentukan prosedur pelaksanaanterutang dan bgm menentukan prosedur pelaksanaan

kewajiban pajak terutang

Tax Laws

Merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yg

meliputi wewenang pemerintah utk mengambil kekayaan

seseorang dan menyerahkannya kembali kepada kas

negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum

publik, yg mengatur hubungan-hubungan hukum

antara negara dan orang-orang atau badan-badanantara negara dan orang-orang atau badan-badan

(hukum) yg berkewajiban membayar pajak (wajib

pajak)

Kedudukan Hukum Pajak

Hukum publik terdiri atas:

Hukum tata negara

Hukum pidana

Hukum administratif

(hukum pajak merupakan bagian dari hukum(hukum pajak merupakan bagian dari hukum

administratif, sehingga hukum pajak juga merupakan

bagian dari hukum publik)


Hukum pajak juga memiliki hubungan erat dengan

hukum perdata, dengan alasan:

Banyak menggunakan istilah hukum perdata

Peristiwa-peristiwa dalam hukum perdata sering merupakan

sasaran dan objek dari perpajakan (ex: pendapatan,

kekayaan, penyerahan, pemindahan hak dsb)kekayaan, penyerahan, pemindahan hak dsb)

Hukum perdata merupakan hukum umum yg berlaku pula

pada hukum pajak, kecuali hukum publik menentukan lain


Namun ada pula yg mengatakan bahwa hukum pajak

berdiri sendiri diluar hukum administratif (otonomi

hukum pajak), dengan alasan:

Hukum pajak memiliki tugas yg bersifat lain dari hukum

administratif pada umumnya

Hukum pajak dapat digunakan dan berfungsi sebagai sarana Hukum pajak dapat digunakan dan berfungsi sebagai sarana

untuk pengembangan perekonomian negara

Hukum pajak memiliki karakteristik yg bersifat spesifik dalam

mekanisme kerjanya


Dalam memahami hukum pajak, terdapat istilah lex

specialis derogate lex generalis (aturan yang bersifat

khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya

umum), contoh:

Aturan mengenai sanksi pidana dalam KUP

mengesampingkan hal yang sama dalam KUHPmengesampingkan hal yang sama dalam KUHP

Tax Treaty mengesampingkan UU Domestik

Pembagian Hukum Pajak

Hukum Pajak MaterialHukum Pajak Materialmerupakan hukum pajak yg memuat ketentuan mengenai siapa yg

dikenakan pajak, dan siapa-siapa yg dikecualikan dari pengenaan

pajak, apa saja yg dikenakan pajak dan berapa yg harus dibayar

(SIAPA, APA, BERAPA)

Hukum Pajak FormalHukum Pajak Formalmerupakan hukum pajak yg memuat ketentuan bagaimana

mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan

(BAGAIMANA)

Hukum Pajak Material

Muatan yg diatur dalam hukum pajak material, antara

lain:

Objek pajak, keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan,

dan peristiwa hukum yg dapat dikenakan pajak

Subjek pajak, yaitu siapa saja yg dapat dikenakan

pajak atau yg diwajibkan melaksanakan kewajibanpajak atau yg diwajibkan melaksanakan kewajiban

perpajakan

Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak

Hukum Pajak Formal

Memuat bentuk dan cara-cara dalam melaksanakan

hukuk pajak material, antara lain:

Tata cara pendaftaran WP

Kewajiban pembukuan, tata cara penyetoran pajak,

tata cara pelaporan, dll

Tata cara penetapan utang pajak, hapusnya utang Tata cara penetapan utang pajak, hapusnya utang

pajak, cara penagihan utang pajak

Prosedur pengajuan keberatan pajak, dll

Sanksi dan hak serta kewajiban WP dan fiskus

Undang-undang Perpajakan

Merupakan seperangkat peraturan perpajakanMerupakan seperangkat peraturan perpajakan

yg terdiri dari UU beserta peraturan

pelaksanaannya.

Konsistensi dan kejelasan antara UU dengan peraturan

dibawahnya haruslah dijaga dengan baik agar tidak ambigu dan

membingungkan WP, yg pada akhirnya menyebabkanmembingungkan WP, yg pada akhirnya menyebabkan

rendahnya kepatuhan WP

Undang-undang Pajak di Indonesia

UU PPh

UU PPN dan PPnBM UU PPN dan PPnBM

UU PBB

UU BPHTB

UU PDRD

UU Bea Materai

UU KUP

HUKUM PAJAK

MATERIAL

UU KUP

UU PPSP

Pengadilan Pajak

HUKUM PAJAK

FORMAL

Tax Administration

Meliputi fungsi, sistem dan organisasi/kelembagaan

Administrasi pajak memegang peranan yg sangat penting

tidak hanya sbg perangkat law enforcement, tetapi juga sbg

service point yg memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat sekaligus pusat informasi perpajakan

Tarif Pajak

Tarif Tetaptarif yang jumlahnya pajaknya dalam rupiah (dolar) bersifat tetaptarif yang jumlahnya pajaknya dalam rupiah (dolar) bersifat tetap

walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda

Proporsional Taxpresentase tarif yg dikenakan bersifat tetap walaupun jumlah objek

pajaknya berubah-ubah

Progressive Tax Progressive Taxpersentase tarif yang digunakan makin lama makin tinggi apabila

objek pajaknya makin lama makin tinggi pula

Degressive Taxpersentase tarif yg digunakan makin lama makin rendah apabila objek

pajaknya makin lama makin tinggi

Yurisdiksi Pemajakan

Status Principle

negara berhak mengenakan pajak kepada orang

pribadi/badan yg berdomisili di negara tsb (domicile

principle) atau karena status kewarganegaraan (citizen

principle)

Source Principle Source Principle

negara berhak mengenakan pajak kepada orang

pribadi/badan yang memperoleh penghasilan dari negara

tsb

Teknik Pemungutan Pajak

Self assessment system Self assessment system

Official assessment system

Withholding System

Self Assessment System

WP sendiri yg menghitung, menetapkan, WP sendiri yg menghitung, menetapkan,

menyetorkan dan melaporkan pajak yg

terutang

dalam sistem ini fiskus hanya berperan untuk mengawasi (ex:

meneliti kelengkapan dan kebenaran penghitungan SPT, meneliti kelengkapan dan kebenaran penghitungan SPT,

pemeriksaan)

Official Assessment System

fiskus berperan aktif dalam menghitung danfiskus berperan aktif dalam menghitung dan

menetapkan besarnya pajak yg terutang

berdasarkan Surat Ketetapan yg diterbitkan fiskus, WP

membayar pajak yg terutang tsb

Withholding System

Pihak ketiga (yg dekat dgn WP) yg wajibPihak ketiga (yg dekat dgn WP) yg wajib

menghitung, menetapkan, menyetorkan dan

melaporkan pajak yg sudah dipotong/dipungut

(ex: pemberi kerja)

Pertama kali dikenalkan di AS thn 1943, dalam rangkaPertama kali dikenalkan di AS thn 1943, dalam rangka

mengakselerasi pengumpulan/pemungutan pajak selama PD II

Timbulnya Utang Pajak

Menurut Paham Formalutang pajak timbul karena perbuatan fiskus, yaitu menerbitkan SKP

Menurut Paham Materialutang pajak timbul karena terpenuhinya tatbestand, artinya jika

ketentuan dalam UU terpenuhi, tanpa harus menunggu fiskus

menerbitkan SKP, WP harus membayar pajak yg terutang

Penentuan timbulnya utang pajak sangat terkait erat dgn teknik

pemungutan yg digunakan:

Jika self assessment & withholding, cocok digunakan paham

material

Jika official assessment, cocok digunakan paham formal

Stelsel Pemungutan Pajak

Sistem NyataSistem Nyata

Sistem Fiktif (Anggapan)

Sistem Campuran

Sistem Nyata

pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan ygpengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yg

sungguh-sungguh diperoleh WP dalam setiap

tahun pajak (dapat diketahui pada akhir tahun

pajak)

Merupakan suatu pemungutan kemudian, yakni baru dikenakan

setelah lampau tahun ybs

Sistem Fiktif (Anggapan)

pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa

penghasilan WP dianggap sama besarnya dengan

penghasilan sesungguhnya diperoleh dalam tahun

yg lalu, dengan sama sekali tidak terpengaruh oleh

besarnya penghasilan yg sesungguhnya diperoleh

dalam tahun yg sedang berjalandalam tahun yg sedang berjalan

Penghasilan yg sesunguhnya diperoleh dalam tahun berjalan

akan dijadikan sbg dasar pengenaan pajak tahun yg akan datang

Sistem Campuran

pengenaan pajak didasarkan pada kombinasipengenaan pajak didasarkan pada kombinasi

stelsel nyata dan stelsel fiktif (anggapan)

Dalam tahun berjalan, WP diwajibkan membayar pajak yg

pengenaan pajaknya berdasarkan atas suatu anggapan bahwa

penghasilan WP dianggap sama besarnya dengan penghasilan

sesungguhnya diperoleh dalam tahun yg lalu.sesungguhnya diperoleh dalam tahun yg lalu.

Setelah tahun pajak berakhir, WP harus menghitung kembali

besarnya pajak yg terutang berdasarkan atas penghasilan yg

sebenarnya diperoleh pada tahun tsb

ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Adam Smith : four maxims Adam Smith : four maxims

a. Equity

b. Certainty

c. Convenience

d. Economyd. Economy


Stiglitz:Stiglitz:

a) Economically efficient

b) Administratively simple

c) Flexible

d) Politically accountabled) Politically accountable

e) fair


Mansury:Mansury:

a) Revenue productivity

b) Equity/equality

c) Ease of administration

Ketiga asas harus seimbang, agar tercapai sistem perpajakan ygKetiga asas harus seimbang, agar tercapai sistem perpajakan yg

baik

Revenue productivity adalah kepentingan pemerintah, equity

adalah kepentingan masyarakat, dan ease of administration

adlah kepentingan pemerintah dan masyarakat


Sasaran reformasi perpajakan 1984:Sasaran reformasi perpajakan 1984:a) Penerimaan pajak menjadi bagian penerimaan negara yg

mandiri dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional

b) Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam

pembebanan pajak

c) Menjamin adanya kepastianc) Menjamin adanya kepastian

d) Sederhana

e) Menutup peluang penghindaran pajak, penyelundupan pajak

dan penyalahgunaan wewenang petugas pajak

f) Memberikan dampak positif dalam bidang ekonomi

Asas Revenue Productivity

Pajak mempunyai fungsi utama sbg penghimpunPajak mempunyai fungsi utama sbg penghimpun

dana dari masyarakat utk membiayai kegiatan

pemerintah (fungsi budgetair), karena itu asas ini

harus dipegang teguh, terutama oleh pemerintah

Upaya ekstensifikasi, intensifikasi dan law enforcement tidakUpaya ekstensifikasi, intensifikasi dan law enforcement tidak

akan berarti jika hasil yg diperoleh tidak memadai

Asas Equity/Equality

Pajak harus adil dan merata, denganPajak harus adil dan merata, dengan

memperhatikan ability to pay principle

Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya

merasa yakin bahwa pajak-pajak yg dipungut pemerintah telah

dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai

dengan bagiannyadengan bagiannya

Asas Keadilan dalam PPh

Horizontal Equity Horizontal EquityWP yg mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yg sama

diperlakukan sama (equal treatment for the equals)

Vertical EquityWP yg mempunyai tambahan kemampuan ekonomis berbedaWP yg mempunyai tambahan kemampuan ekonomis berbeda

diperlakukan berbeda (unequal treatment for the unequals)

Asas Ease of Administration

a) Asas certaintya) Asas certaintyharus ada kepastian (menyangkut subjek pajak, objek pajak,

DPP, tarif pajak, prosedur pemenuhan kewajibannya-prosedur

pembayaran dan pelaporan- serta pelaksanaan hak-hak

perpajakan) baik bagi fiskus maupun WP dan seluruh

masyarakatmasyarakat

Jelas

Tegas

Tidak bermakna ganda

continuity


b) Asas convenienceb) Asas conveniencepajak dipungut pada saat yg tepat (pay as you earn),

penentuan jatuh tempo & prosedur pembayaran yang tepat

ex:

menerapkan stelsel pemugutan pajak campuran

PPh atas penghasilan karyawan dikenakan saat menerima gaji PPh atas penghasilan karyawan dikenakan saat menerima gaji

Menerapkan sistem Witholding Tax


c) Asas Efficiencyc) Asas Efficiency Dari sisi fiskus, pemungutan pajak diakatakan efisien jka biaya

pemungutan pajak yg dilakukan oleh kantor pajak (administrative

cost & enforcement cost) lebih kecil daripada jumlah pajak yg

berhasil dikumpulkan

Dari sisi WP, pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yg

harus dkeluarkan oleh WP untuk memenuhi kewajibanharus dkeluarkan oleh WP untuk memenuhi kewajiban

perpajakannya dapat seminimal mungkin (cost of compliance

rendah)

Compliance cost: direct money cost (tangible), time cost dan psychic cost

(intangible)


d) Asas Simplicityd) Asas Simplicity

Mudah dilaksanakan

Tidak berbeli-belit

Contoh: presumptive tax, yg akan sangat berguna dan efektif bagi WP

perseorangan dgn omzet yg relatif kecil dan juga bagi usaha yg memilikiperseorangan dgn omzet yg relatif kecil dan juga bagi usaha yg memiliki

karakteristik khusus

Asas Neutrality

Pajak harus bebas terhadap distorsi, baik distorsiPajak harus bebas terhadap distorsi, baik distorsi

terhadap konsumsi maupun distorsi terhadap

produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya

Pajak tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk

melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihanmelakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan

produsen untuk menghasilkan barang dan jasa

Nothing is certain but only tax and death

Nature dari WP

Setiap WP pada umumnya akanmengupayakan agar beban pajak ygditanggungnya sedikit

Salah satu upaya untuk meminimalkan bebanpajak adalah dengan menerapkanmanajemen pajakmanajemen pajak

Perlawanan Terhadap Pajak

Perlawanan pasif

Perlawanan aktif

Perlawanan Pasif

Hambatan-hambatan yang mempersukar

pemungutan pajak yang berkaitan dengan struktur

ekonomi suatu negara, sistem kontrol, life style,

perkembangan intelektual dan moral penduduk,

dan teknik pemungutan pajak itu sendiri

Perlawanan pasif biasanya lebih kuat terhadap Perlawanan pasif biasanya lebih kuat terhadap

pajak langsung dibandingkan dengan pajak tidak

langsung

Perlawanan Aktif

Merupakan usaha dan perbuatan yang secara

langsung ditujukan kepada fiskus untuk

menghindari pajak

Perlawanan aktif terdiri atas:

Menghindarkan diri dari pajak

Pengelakan/penyelundupan pajak Pengelakan/penyelundupan pajak

Melalaikan pajak

Tax Avoidance & Tax Evasion

Tax avoidance: cara-cara legal yg dapat Tax avoidance: cara-cara legal yg dapatditempuh oleh WP dalam rangkamengefisienkan beban pajak

Tax evasion: penyelundupan pajak (illegal)

Ketentuan pidana dalam KUP: Pasal 38-43

Penyelundupan Pajak (Tax Evasion)

Pengertian penyelundupan pajak tidak hanya terbatas padaPengertian penyelundupan pajak tidak hanya terbatas padakecurangan dan penggelapan dgn segala bentuknya, tetapimeliputi juga kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ygdisebabkan oleh:

Ketidaktahuan (ignorance)

Kesalahan (error) Kesalahan (error)

Kesalahpahaman (understanding)

Kealpaan (negliance)

TerimaTerimaTerimaTerimaKasihKasihKasihKasih

Documents

Dasar-dasar Perpajakan.pdf