Upload
vuongdat
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DOKUMEN MASTER
DAFTAR ISI SOP PANITERA PENGGANTI
01. SOP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN
02. SOP PELAKSANAAN PERSIDANGAN
03. SOP MINUTASI BERKAS PERKARA
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
OR : [email protected]
No. Dokumen SOP/001/PP/2016
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
Halaman 1/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN
TUJUAN :
Prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara ini bertujuan sebagai pedoman dalam mengelola berkas
gugatan perkara yang diterima oleh Panitera Pengganti agar dilaksanakan secara sistematis, efektif dan
sesuai dengan standart system manajemen mutu ISO 9001:2008.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pengelolaan administrasi berkas perkara mencakup proses penerimaan berkas
gugatan sampai ke panggilan pemeriksaan persiapan dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
1. S1-Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer 3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SIPP PTUN 2. SOP Kepaniteraan Perkara 3. SOP Hakim
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet
3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Peraturan perundangan yang terkait 5. Buku Referensi
DOKUMEN MASTER
PERINGATAN :
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Panitera Pengganti / Perkara.
DEFINISI :
1. Gugatan : Permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan;
2. Pemeriksaan Persiapan : Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan serta untuk
dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
OR : [email protected]
No. Dokumen SOP/001/PP/2016
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
Halaman 3/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERSIAPAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
HKM Panitera
Sidang JSP
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menetapkan hari
Pemeriksaan Persiapan, dan menginputnya pada SIPP
- Laptop/Komp
uter - Jaringan
internet - Formulir
Penetapan Pemeriksaan
Persiapan - Berkas perkara
- ATK
Telah
tertandatanganinya tanggal Penetapan Pemeriksaan persiapan
2 Membuat dan menandatangani Surat Panggilan
kepada para pihak
untuk hadir dalam persidangan Pemeriksaan
Persiapan dan menginputnya pada SIPP
- Laptop/Komputer
- Jaringan
internet
- Penetapan Pemeriksaan
Persiapan - Berkas perkara - ATK
1 hari
Telah tertandatangani Surat Panggilan
sidang pemeriksaan
persiapan kepada para pihak
3
Menyerahkan surat
panggilan sidang
pemeriksaan persiapan kepada Juru Sita Pengganti
- Surat Panggilan
- Layanan Pos
Terkirimnya surat
panggilan sidang
kepada para pihak
4 Menerima bukti
pengiriman (resi) surat panggilan pemeriksaan
persiapan dari Juru
Sita Pengganti
- Resi Surat
Panggilan Pemeriksaan Persiapan
Terarsipkannya
bukti (Resi pos ) surat panggilan pemeriksaan
persiapan para
pihak .
5 Menyusun berkas perkara yang telah lengkap dengan surat panggilan dan Resi
- Berkas perkara - Bukti
Pengiriman surat panggilan
Tersusunnya berkas perkara yang telah lengkap.
6 Menjelang pelaksanaan Sidang, Melakukan pengecekan ruangan sidang Pemeriksaan
Persiapan dan kehadiran para Pihak
serta melaporkan Kepada Ketua
Majelis/Hakim
- Berkas perkara - Ruang
Pemeriksaan Persiapan
- Kehadiran Para Pihak
30
menit
Sidang Pemeriksaan Persiapan siap di dilaksanakan
7 Menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Ketua Majelis / Majelis Hakim
- Berkas Perkara
- Ruang
Pemeriksaan
Persiapan
Tersedianya berkas pemeriksaan persiapan yang siap untuk disidangkan.
8 Mendampingi
Majelis Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pemeriksaan
persiapan dan
menginput penundaan Sidang pada SIPP
- Berkas perkara
- ATK - Laptop/
Komputer
- Jaringan Internet
1 Hari
Tercatatnya proses
Pemeriksaan Persiapan pada Berita acara Persidangan dan
Penundaan sidang
pada SIPP
DOKUMEN MASTER
9 Pembuatan draf Berita Acara
pemeriksaan persiapan
- Berkas Perkara
- Laptop/Komputer
- ATK
1 hari
Tersedianya draf berita acara
pemeriksaan persiapan.
10 Mengoreksi /
penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
- Berkas perkara
- ATK
Terselesaikannya
pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan
11 Menetapkan Tanggal Persidangan
Pertama dan
menginput pada SIPP
- Formulir Penetapan Hari Persidangan
- Berkas perkara
- ATK - Laptop /
Komputer
30 menit
Telah tertandatanganinya tanggal
Penetapan
Persidangan Pertama
12 Membuat surat panggilan kepada pihak yang tidak
hadir dalam
penetapan Hari sidang Pertama
- Surat Panggilan - Salinan
Gugatan
- ATK
1 hari
Tersedianya Surat Panggilan para pihak
13 Menyerahkan surat panggilan dan salinan Gugatan
Kepada Juru Sita
Pengganti
- Surat panggilan - Layanan Pos - Transportasi
apabila dikirim
langsung oleh Juru Sita
Pengganti
Terkirimnya surat panggilan yang dilampiri salinan
Gugatan kepada
para pihak yang tidak hadir
14 Menerima bukti pengiriman (resi) surat panggilan persidangan dari Juru
Sita Pengganti
- Bukti Pengiriman (Resi)
Terarsipkannya bukti surat panggilan Para Pihak dan Resi
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
OR : [email protected]
No. Dokumen SOP/002/PP/2016
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
Halaman 1/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAKSANAAN PERSIDANGAN
TUJUAN :
Prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan ini bertujuan sebagai petunjuk proses
persidangan agar dilaksanakan secara sistematis, efektif dan sesuai dengan standart system manajemen
mutu ISO 9001:2008.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pelaksanaan pemeriksaan persiapan / persidangan mencakup proses persiapan
ruang sidang, pengecekan para pihak dan pencatatan berita acara dalam persidangan di Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung.
DASAR HUKUM :
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
1. S1-Hukum 2. Mengerti dan mahir komputer
3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan
DOKUMEN MASTER
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SIPP PTUN
2. SOP Kepaniteraan Perkara 3. SOP Hakim
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Peraturan perundangan yang terkait
5. Buku Referensi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Panitera Sidang.
DEFINISI :
1. Persidangan : Catatan yang berisi mengenai segala kejadian di sidang yang berhubungan
dengan pemeriksaan suatu perkara.
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
OR : [email protected]
No. Dokumen SOP/002/PP/2016
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
Halaman 3/4
Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PELAKSANAAN PERSIDANGAN
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Majelis/
Hakim
Panitera
Sidang JSP
Persyaratan/
Perlengkapan Waktu Output
1. Menjelang pelaksanaan Sidang, Panitera Sidang
Melakukan pengecekan ruangan
sidang dan kehadiran para Pihak serta
melaporkan Kepada Ketua Majelis/Hakim
- Berkas perkara - Ruang Sidang
- Kehadiran Para
Pihak
30
menit
Sidang siap di dilaksanakan
2. Menyerahkan berkas
perkara kepada Ketua Majelis / Hakim
- Berkas
Perkara - Ruang Sidang
Tersedianya berkas
Sidang yang siap untuk disidangkan.
3. Mendampingi
Majelis / Hakim dan mencatat hal-hal yang terjadi
dalam Persidangan
dari acara pembacaan Gugatan sampai acara pembacaan Putusan dan menginput setiap
penundaan Sidang pada SIPP
- Berkas perkara
- ATK - Laptop/Komputer - Jaringan Internet
1 Hari
Tercatatnya proses
Persidangan
4.
Membuat draf Berita Acara Sidang
- Berkas Perkara - Laptop/Komput
er - ATK
1 hari
Tersedianya draf berita acara Sidang.
5. Mengoreksi / Menandatangani Berita Acara
Persidangan bersama Panitera
Sidang
- Berkas perkara - ATK
Tertandatanganinya Berita Acara Persidangan
6 Membuat draft Putusan bagian
Duduk Perkara
- Berkas Perkara
- ATK Laptop/ Komputer
5 Hari
Tersedianya draft Putusan bagian Pokok
Perkara
7. Membuat dan
Menandatangani Surat Pemberitahuan Amar Putusan kepada pihak
yang tidak hadir
- Berkas Putusan
- Laptop/Komputer - ATK
1 hari
Tersedianya
Pemberitahuan Amar Putusan
8 Menyerahkan Surat
Pemberitahuan Amar Putusan Kepada Juru Sita Pengganti
- - Dikirim melalui
pos Tercatat
Terkirim nya surat
Pemberitahuan Amar Putusan
9 Menerima Bukti
Pengiriman (atau Resi
pos) Surat Pemberitahuan Amar Putusan
- Surat
Pemberitahuan
putusan
Tersedia nya bukti
(resi) Surat
pemberitahuan Amar Putusan
10 Mengarsipkan Bukti Pengiriman (atau Resi
pos) Surat
- Bukti pengiriman Terarsipkannya bukti (resi) Surat
pemberitahuan Amar
DOKUMEN MASTER
Pemberitahuan Amar Putusan
Putusan
11 Menyelesaikan Putusan - Berkas Perkara - Laptop/Komputer - ATK 1 hari
Tersedianya Putusan yang siap ditandatangani
12 Mengoreksi serta Menandatangani Putusan bersama –
sama dengan Panitera Sidang
- Berkas Perkara - Berita Acara
- Draf Putusan 2 Hari
Tertandatanganinya Putusan
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
OR : [email protected]
No. Dokumen SOP/003/PP/2016
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
Halaman 1/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MINUTASI BERKAS PERKARA
TUJUAN :
Prosedur Minutasi Berkas Perkara ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pemberkasan atau minutasi perkara yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sehingga berkas perkara dapat dikelola dengan tertib dan aman sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur Minutasi Berkas Perkara mencakup penyusunan berkas perkara yang telah diputus oleh
Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung hingga penyerahan pada Kepaniteraan Perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Mahkamah Agung RI
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
1. S1-Hukum 2. Mengerti dan mahir komputer 3. Mengikuti Pelatihan Kepaniteraan
DOKUMEN MASTER
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SIPP PTUN 2. SOP Kepaniteraan Perkara
3. SOP Hakim
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Peraturan perundangan yang terkait 5. Buku Referensi
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Panitera Pengganti / Perkara.
DEFINISI :
1. Putusan : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.
2. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara.
DOKUMEN MASTER
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG Jl. Diponegoro No. 34, Bandung
Tlp/Fax : ( 022 ) 7272159, Fax. (022) 7272159
Website: http://www.ptun-bandung.go.id | Email: [email protected]
OR : [email protected]
No. Dokumen SOP/003/PP/2016
Revisi Ke 00
Tgl Berlaku 20 April 2016
Halaman 3/3
Disahkan Oleh Ketua PTUN Bandung
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
MINUTASI BERKAS PERKARA
No Aktivitas
Pelaksana Mutu Baku
Panitera Meja 1 Panitera
Sidang
Panmud
Perkara
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1 Menyusun berkas Bundel
A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya
- Berkas Bundel A
- Daftar isi Bundel A
- ATK - Laptop/
Komputer
1 – 7 Hari
Tersusunnya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang
sesuai dengan daftar isi dan Putusan/Penetapan serta softcopynya
2 Menyerahkan berkas Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya
berikut daftar isi ke Petugas Meja 1 Kepaniteraan Muda Perkara
- Berkas perkara
- ATK - Kompute/
Laptop - Konsep
pemberitahuan
Diterimanya Berkas Bundel A (Arsip PTUN) yang sesuai dengan daftar isi dan Putusan/Penetapan serta softcopynya
3 Meneliti Kelengkapan Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya
sesuai daftar isi dan memarafnya
- Berkas perkara
- ATK - Kompute/
Laptop
- Bundel A
perkara
Terselesaikannya Koreksi/ meneliti Kelengkapan Bundel A dan Putusan/Penetapan serta softcopynya
4 Menandatangani (mengetahui) daftar isi Bundel A
- Berkas Bundel A
- Putusan/ Penetapan
dan Softcopy
- Daftar isi Bundel A
Tertandatanganinya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan serta softcopynya
5 Memasukan dalam berkas
Bukti minutasi yang telah ditandatangani Panitera serta menginput status telah minutasi pada SIPP
- Berkas Bundel A
- Putusan/ Penetapan dan Softcopy
- Daftar isi Bundel A yang
telah di tandatangani Panitera
3 Jam
Terselesaikannya Minutasi Bundel A dan Putusan / Penetapan serta softcopynya dan bukti telah diminutasi terbaca pada SIPP