DAFTAR ISI - kesbangpol.kemendagri.go.idkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/Lakip_Ditjen_Kesbangpol... · seksi pada masing-masing Direktorat, dengan bagan sebagai berikut: Direktorat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------------- i

DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------- ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ------------------------------------------------------------------------------ iii

BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------ 1

A. LATAR BELAKANG ---------------------------------------------------------------- 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ---------------------------------------------------------- 2

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGAISASI -------------------- 3

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ---------------------------------------------- 5

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS --------------------------------------------------------- 8

PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 ---------------------------- 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ----------------------------------------------------------- 12

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 ---------------------------------------- 12

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 ----------------------------------- 56

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2014 ---------------------------------- 65

BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------ 68

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Dalam Negeri LAKIP 2014

1

BAB I

PENDAHULUAN

AAA... LLLAAATTTAAARRR BBBEEELLLAAAKKKAAANNNGGG

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu komponen

Kementerian Dalam Negeri yang memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa

dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam

rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu

perencanaan yang strategis pada setiap program kegiatan agar apa yang diinginkan dapat

tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan

terarah serta usaha yang maksimal dari setiap aparat, untuk berkomitmen memper-

tanggungjawabkan seluruh program kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah

akuntabilitas, hal ini merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara

pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya

dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Hal tersebut ditegaskan dalam Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan

program kerja secara bertahap melalui pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sebagai

pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan

dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada

dokumen perencanaan serta berdasarkan pada visi dan misi Ditjen Kesbangpol sebagaimana

tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Kesbangpol Tahun 2010-2014 dalam rangka

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Ditjen Kesbangpol.

Laporan Kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2014 pada dasarnya merupakan salah satu

bentuk pertanggungjawaban Ditjen Kesbangpol atas kinerja yang dilaksanakan dalam

pencapaian visi dan misi organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan

Laporan Kinerja akan memberikan kondisi obyektif pada tahun 2014, perencanaan strategis,

target dan pencapaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian



2

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-866

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun

2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

yang didalamnya terdapat target capaian kinerja utama Ditjen Kesbangpol dan Perjanjian

Kinerja Ditjen Kesbangpol Tahun 2014 sebagai kesepakatan target capaian kinerja antara

Dirjen Kesbangpol sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi

mandat.

BBB... MMMAAAKKKSSSUUUDDD DDDAAANNN TTTUUUJJJUUUAAANNN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2014 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Kewenangan dan Pengguna

Anggaran Kementerian Dalam Negeri atas kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik Tahun 2014;

2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat capaian pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Ditjen Kesatuan Bangsa

dan Politik khusunya dan Kementerian Dalam Negeri umumnya;

3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian

kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik Tahun 2014.

Adapun tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2014 adalah:

1. Mewujudkan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2014;

2. Memberikan umpan balik bagi pengambilan kebijakan strategik dan peningkatan kinerja

perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan

Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara

umum;

3. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan kerja secara

efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan

bidang kesatuan bangsa dan politik.



3

4. Menyediakan referensi berupa hasil evaluasi yang akuntabel dan berkualitas kepada

pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan bagi perbaikan dan peningkatan

akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan masukan terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik periode berikutnya.

CCC... KKKEEEDDDUUUDDDUUUKKKAAANNN,,, TTTUUUGGGAAASSS PPPOOOKKKOOOKKK DDDAAANNN FFFUUUNNNGGGSSSIII OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik berkedudukan sebagai unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang

kesatuan bangsa dan poitik, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta

standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas

pokoknya, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi (a) perumusan

kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; (b) pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan

bangsa dan politik; (c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan

bangsa dan politik; (d) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa

dan politik; dan (e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

Selanjutnya berdasarkan struktur organisasi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai 6

(enam) Unit Eselon II yaitu 1 (satu) Sekretariat yang mempunyai 4 (empat) bagian dan

masing-masing bagian mempunyai 3 (tiga) Sub Bagian serta 5 (lima) Direktorat yang masing-

masing terdiri dari 5 (lima) sub direktorat dan masing-masing mempunyai 2 (dua) seksi,

kecuali pada Direktorat Ketahanan Ekonomi terdiri dari 4 (empat) sub Direktorat dan 2 (dua)

seksi pada masing-masing Direktorat, dengan bagan sebagai berikut:



4



5

DDD... AAASSSPPPEEEKKK SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII

Beberapa tantangan kedepan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,

antara lain: (1) Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; (2) Peran partai politik dan organisasi

kemasyarakatan dalam melaksanakan agregasi politik, komunikasi politik, artikulasi politik, dan

pendidikan politik bagi masyarakat; (3) Perbaikan proses politik melalui revisi berbagai

peraturan perundang-undangan bidang politik; (4) Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait

upaya menjaga nilai-nilai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa, termasuk komitmen

melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta

menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat; (5)

Penguatan peran lembaga demokrasi; serta (6) Upaya penanganan konflik sosial dann

pemerintahan.

Selanjutnya, aktualisasi partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat

belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik

secara internal serta perkembangan lingkungan eksternalnya. Masih terdapat kekecewaan

masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih

belum berjalan baik. Padahal, partai politik merupakan salah satu unsur aktor politik dalam

infrastruktur politik yang sangat penting dalam mengembangkan mekanisme demokrasi yang

sedang berlangsung dalam sistem politik yang sedang dimantapkan. Dalam konteks tersebut,

diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang

ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi

partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya

melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada sisi pendidikan politik masyarakat, serta penguatan persatuan dan kesatuan

nasional, telah dilaksanakan penjajakan dalam rangka fasilitasi pendidikan politik yang

bekerjasama dengan Center for Elektion and Political Party (CEPP) Universitas Indonesia yang

dilaksanakan di 34 Provinsi dengan melibatkan Perguruan Tinggi se-Indonesa dalam rangka

peningkatan partisipasi politik bagi pemilih muda. Selain hal tersebut juga telah dilaksanakan

pengembangan wawasan dan nilai-nilai kebangsaan, serta kesadaran masyarakat dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan partisipasi politik di daerah, melalui

kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan upaya menjawab adanya

kebutuhan payung hukum bagi penyusunan program-program pembangunan di daerah terkait

penanganan dan pegelolaan konflik dalam rangka memelihara Stabilitas Politik dan Kesatuan

Bangsa, antara lain: (1) Diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial (PKS); (2) RPP tindaklanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial (PKS); (3) Penyusunan Rencana Aksi penanganan gangguan



6

keamanan dalam negeri tindaklanjut Inpres No. 1 Tahun 2014; serta (4) diterbitkannya

Permendagri nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, dan

Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri,

mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis

dibidang kesatuan bangsa dan politik. Sebagai salah satu komponen yang memiliki kewenangan

urusan pemerintah tersebut, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai

hubungan kerja dengan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dalam penanganan masalah politik dalam negeri, masalah-masalah konflik sosial dan

pemerintahan di daerah, dan dalam tataran perjanjian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan kegiatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang bina ideologi dan wawasan

kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik

dalam negeri, maupun di bidang ketahanan ekonomi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang

berkaitan dengan penanganan masalah-masalah sosial dalam kehidupan di masyarakat melalui

pembentukan forum-forum dialog yang ada dimasyarakat seperti Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman

Peyelenggaraan Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

tindaklanjut dari Permendagri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat,

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor

36 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah serta

memfasilitasi pembentukan komunitas intelejen di daerah dengan melibatkan instansi terkait di

Daerah. Pembentukan forum-forum tersebut berlangsung efektif dan dipercaya dapat memberi

kontribusi dalam penanganan konflik. Meskipun bukan sebagai faktor tunggal, forum-forum

yang ada telah memberikan kontribusi meningkatkanya komunikasi dan dialog yang kontruktif

antar anggota masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk

konflik sosial. Forum-forum dimaksud, dipercaya cukup efektif baik secara langsung maupun

tidak langsung menekan angka konflik pada Tahun 2013 sehingga berkurang ditahun

sebelumnya. Pada tahun 2010 telah terjadi 93 peristiwa konflik yang kemudian menurun

menjadi 77 peristiwa konflik pada tahun 2011, pada tahun 2012 terdapat 128 peristiwa konflik

dimana mengalami penurunan menjadi 92 peristiwa konflik pada Tahun 2013. Forum dialog



7

tersebut juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan sehingga mampu menekan angka

konflik yang terjadi pada tahun 2014 yaitu turun dari tahun 2013 menjadi 71 peristiwa konflik.

Hubungan kerja yang melibatkan pemerintahan daerah khususnya Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan

Politik setiap saat selalu melakukan koordinasi melalui Pusat Komunikasi Informasi

(PUSKOMIN) yang berada di pusat dan masing-masing daerah untuk memantau perkembangan

situasi dan kondisi daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Disamping itu Direktorat

Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik juga melibatkan elemen-elemen di masyarakat seperti

organisasi kemasyarakatan di daerah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan pusat melalui

kegiatan kerjasama program di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta

Tanah Air serta memberikan izin pendirian kepada organisasi kemasyarakatan yang baru.

Disisi lain, dinamika globalisasi dan perdagangan bebas mengharuskan pemerintah dan

rakyat Indonesia bekerja lebih keras untuk memenuhi salah satu aspek kehidupan nasional yang

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menyangkut produksi, distribusi,

konsumsi, barang dan jasa yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ekonomi nasional, dilakukan dengan perencanaan pembangunan ekonomi untuk

mendukung ketahanan ekonomi baik daerah maupun nasional. Adapun upaya yang dilakukan

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Ketahanan Ekonomi yaitu melalui upaya mendorong

pemerintah daerah untuk membentuk perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR);

mendorong percepatan budidaya Hutan Rakyat (HR); revitalisasi anjungan daerah di TMII

sebagimana amanat dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2014; program diskusi dan sosialisasi

tentang kredit-kredit program; pemantauan harga barang kebutuhan pokok masyarakat melalui

sistem manajemen informasi bidang ketahanan ekonomi yang sedang dibagun; serta kampanye

publik cinta produk dalam negeri.

Untuk itu peran Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik di Daerah sangatlah strategis khususnya dalam penanganan masalah-

masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat, menjaga persatuan

dan kesatuan serta keutuhan NKRI.



8

BBBAAABBB IIIIII

PPPEEERRREEENNNCCCAAANNNAAAAAANNN SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS

AAA... PPPEEERRREEENNNCCCAAANNNAAAAAANNN SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS TTTAAAHHHUUUNNN 222000111000---222000111444

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai

katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat

pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan

partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (Good Governance). Apabila

kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan

pemerintahan yang mengarah pada good governance akan terwujud dan dapat berjalan dengan

baik.

Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 merupakan dokumen

perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi

pembangunan pada tahun 2010-2014 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan

tugas dan fungsi Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan sebagian tugas

pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap

penyelenggara kegiatan dilingkungan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik untuk secara

konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban

dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 dimaksudkan

sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam

keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa

dan Politik. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5

tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas

sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan

tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan

secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri

khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.



9

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-866 Tahun

2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010

tentang Penetapan Indikator Utama Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-

2014 merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di

lingkungan Ditjen Kesbangpol Tahun Anggaran 2014 yang juga merupakan kelanjutan dari

indikator kinerja utama Ditjen Kesbangpol pada periode Renstra Tahun 2005-2009.



10

Sebagaimana yang dijelaskan diatas, yang juga tertuang dalam Renstra Kementerian

Dalam Negeri 2010-2014 dan Renstra Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik 2010-2014 serta

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014

ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2010-

2014 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014

diimplementasikan sebagaimana tabel 5 diatas, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014 sebagai Kontrak Kinerja antara Direktur

Jenderal Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21

Januari 2014 sebagaimana disajikan pada Tabel 6. Dimana Perjanjian Kinerja Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik tersebut merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun

2014 sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2014.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN KESBANGPOL

Jumlah paket revisi Undang-Undang Bidang Politik khususnya revisi terbatas terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2007

tentang Penyelenggara Pemilu

Kondisi

2009

Target

2014

Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi

Indeks Organisasi Kemasyarakatan

Indeks Kebebasan Sipil

Paket UU

Bidang

Politik

Hasil

revisi UU

Bidang

Politik

62,72 70

0 3

86,97 80

Indeks Hak-Hak Politik 54,60 70

Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan 50% 80%

Persentase forum dialog publik yang efektif 50% 80%

Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait

4 pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika,

dan NKRI).

50% 80%



11

Tabel

Perjanjian Kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik

NO. SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

demokrasi

(Pemilu/Pilpres).

1. Jumlah paket revisi

undang-undang bidang

politik khususnya revisi

terbatas terhadap

Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu

2 (dua) Dokumen

2. Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi

70

3. Indeks Kebebasan Sipil 80

4. Indeks Hak-Hak Politik 80

2. Meningkatnya

Komitmen Pemangku

kepentingan dalam

menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa.

Persentase

kebijakan/peraturan

perundangan yang

dilaksanakan oleh

pemerintah daerah dan para

pemangku kepentingan

80%

3. Meningkatnya

komunikasi dan dialog

yang konstruktif antar

anggota masyarakat

dalam penyelesaian

persoalan

kemasyarakatan.

Persentase forum dialog

publik yang efektif

80%

4. Meningkatnya kesadaran

Warga Negara dalam

partisipasi politik

Persentase peningkatan

masyarakat dalam kegiatan

terkait 4 pilar negara

(Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika, dan

NKRI).

80%



12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur merupakan media untuk

mengetahui kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri sesuai

Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014. Mengacu

pada Kepmendagri Nomor 061-866 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri

Nomor 061-041 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Indikator Utama (IKU) di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri disajikan dalam perbandingan antara target tiap indikator kinerja

dengan realisasinya. Capaian kinerja Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan proses demokrasi (Pemilu/Pilpres)

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran 1


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Jumlah revisi paket Undang-

Undang Bidang Politik

khususnya Revisi terbatas

Undang-Undang No. 22 Tahun

2007 tentang Penyelenggara

Pemilu

2 (dua)

Dokumen

1 (satu) Undang-

Undang No. 17

Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD

dan DPRD,

Sedangkan revisi

terbatas UU No. 42

tentang pemilu

Presiden dan wakil

Presiden di hentikan

pembahasannya

sesuai keputusan

Baleg DPR RI

90%

2. Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi

70 72,24 103,35%

3. Indeks Kebebasan Sipil 80 79,00 98,75%

4. Indeks Hak-Hak Politik 80 46,25 57,81%

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN

2012



13

Dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta melanjutkan

pengembangan sistem politik yang berkedaulatan rakyat dan kesetaraan dalam penyampaian

aspirasi dengan memperhatikan asas dan prinsip demokrasi pancasila seperti pelaksanaan

pemilihan umum, adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai sarana saluran

aspirasi rakyat serta memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ke depan,

tuntutan demokrasi yang berdasarkan pancasila diprediksi akan semakin menguat akan

membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur politik sebagai implikasi dari dinamika

lingkungan politik bangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sinergis dari seluruh pihak, baik

masyarakat, pemerintah maupun partai politik, untuk secara bersama membangun struktur

politik dan menyempurnakan model demokrasi di masa mendatang. Akan tetapi, sasaran ke

depan bukan hanya sebatas pada prosedural demokrasi tetapi menyentuh substansi Demokrasi

Pancasila di Indonesia.

Kelembagaan pilar elemen bangsa (supra struktur1, infra struktur

2 dan sub struktur

3)

yang kokoh dan didukung oleh stabilitas nasional adalah kunci bagi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Pancasila merupakan

landasan kehidupan sosial politik, untuk itu pembangunan politik dalam negeri diarahkan pada

terwujudnya demorasi yang berkedaulatan rakyat melalui proses konsolidasi secara bertahap.

Kondisi ideal tersebut secara umum menggambarkan indikasi yang harus dicapai

melalui upaya yang mengarah pada sasaran terwujudnya peningkatan kualitas

penyelenggaraan proses demokrasi. Selanjutnya salah satu tanda dari kualitas

penyelenggaraan proses demokrasi dapat dilihat dari partisipasi politik yang meningkat pada

pemilu 2014, sebagaimana data grafik dibawah terhadap tingkat partisipasi pemilih dalam

pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden.

1 Supra struktur, menurut teori montesquieu adalah suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. 2 Infrastruktur, menurut teori Montesquieu adalah lembaga-lembaga politik yang ada di dalam masyarakat yang dibentuk dan bergerak di tingkat masyarakat itu sendiri (yang meliputi partai politik, kelompok kepentingan, media komunikasi politik, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. 3 Substruktur adalah masyarakat.

Indikator 1: Jumlah revisi paket Undang-Undang Bidang Politik khususnya revisi

terbatas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu



14

Secara umum, perkembangan demokrasi selama lima tahun terakhir sebagaimana

tercermin dari data diatas terdapat perbaikan proses penyelenggaraan Pemilu dan

meningkatnya partisipasi politik rakyat utamanya terjadi peningkatan partisipasi politik

terhadap pemilu legislatif pada 2014 dengan partisipasi sebesar 74,55% pada 2014 dari

70,99% pada pemilu 2009. Namun demikian, terkait dengan penyelenggaraan pemilu presiden

dan wakil presiden secara nasional tingkat partisipasi politik mengalami tren menurun dari

pemilu 2009. Pada tahun 2014 tingkat partisipasi hanya 70,91% secara kuantitatif terkait

dengan partisipasi masyarakat mengalami penurunan namun secara kualitas justru mengalami

peningkatan. Hal tersebut dapat terlihat dari partisipasi masyarakat yang turut mengawal

terhadap proses berjalannya pemilu. Terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu, sejak awal

sejak awal telah disepakati perbaikan peraturan perundangan bidang politik yaitu Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan

DPRD sedangkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden mengacu pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

(DPR RI) Nomor 41A/DPR-RI/2009-2010 tentang Persetujuan Perjanjian Program Legislasi

Nasional tahun 2010-2014 dihentikan pembahasannya. Dari sisi capaian kinerja dapat

dikatakan tercapai 90% yaitu mengalami progress/kemajuan pembahasan dari tahun

sebelumnya yaitu 50%.

Adapun arah penyusunan revisi paket politik adalah untuk mengefektifkan sistem

presidensial dalam kerangka negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Pembangunan politik

Sumber: KPU, 2014



15

dalam negeri merupakan bagian integral dalam rangka pembangunan demokrasi pancasila

yang berkarakter kebangsaan. Pemerintah bersama DPR RI telah merampungkan beberapa

perbaikan regulasi bidang politik untuk memantapkan kehidupan demokrasi pancasila di masa

mendatang. Perbaikan dimaksud adalah untuk menampung berbagai aspirasi yang telah

menyoroti adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang lalu. Upaya

perbaikan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai kepentingan politik

melainkan lebih menekankan pada upaya untuk membangun etika dan budaya politik yang

demokratis berdasarkan Pancasila, yang muara akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan

rakyat, untuk membangun kedewasaan berdemokrasi serta menciptakan konsolidasi demokrasi

pancasila melalui perbaikan regulasi politik dan pelaksanaan Pemilu yang demokratis,

berkualitas, luber dan jurdil.

Implikasi dari kehadiran revisi terbatas dan ditetapkannya UU bidang politik

dimaksud diatas yakni, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-

hak politiknya pada tahun 2014 serta peninngkatan kapasitas partai politik melalui dukungan

bantuan keuangan partai politik. Hal lain dapat dilihat melalui partisipasi pemilih dalam

pemilu legislatif sebesar 74,55% dan pada pilpres sebesar 70,91% (data kpu.go.id). Demikian

halnya peningkatan proporsi keterwakilan perempuan di DPR mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yaitu sebesar 18,0%, namun mengalami penurunan pada pemilu legislatif

2014 yaitu hanya sebesar 16,6% . Pada tahun 2014 ini, berdasarkan pada hasil Pemilu

Legislatif tanggal 9 April 2014 terjadi peningkatan pemilih yang pemula pada tahun 2009-

2014 terdapat jumlah pemilih sebanyak 85.000.062 suara dan pada tahun 2014-2019 sebanyak

124.972.491 suara, terjadi kenaikan sejumlah 39.972.429 suara sehingga akan berpengaruh

terhadap perhitungan anggaran terkait bantuan keuangan Partai Politik. Terdapat wacana

untuk mengevaluasi penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik di masyarakat sipil

untuk meningkatkan kapsitas parpol, namun demikian berdasarkan data yang diperoleh terkait

dengan proses kaderisasi terhadap partai politik dalam hal pendidikan politik mengalami tren

penurunan secara nasional yaitu dari skor 68,40 pada 2012 menjadi 50,00 pada 2013. Hal

tersebut juga yang berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik.

Juga partai politik belum mampu transparan dan akuntabel dari segi penggunanan maupun

tujuan hakiki bantuan keuangan partai politik. Hal tersebut masih dalam proses pembahasan

RPP Bantuan Keuangan Partai Politik perubahan dari PP No. 83 Tahun 2012.

Untuk itu di samping adanya perbaikan regulasi bidang politik, Pemerintah

bekerjasama dengan sejumlah pihak telah melakukan berbagai upaya yang berkelanjutan di

bidang penataan sumberdaya manusia dalam kelembagaan politik agar implementasi produk

perundang-undangan dapat diserap dengan baik yakni proses pendidikan politik bagi masyarakat

di daerah. Pendidikan politik bagi masyarakat hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah

kegiatan politik dari aspek kekuasaan saja tetapi hendaklah dimaknai sebagai upaya

mensinerjikan pemahaman setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Hal ini perlu



16

ditekankan agar kita semua sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dapat meningkatkan

pemahaman tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas

kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dalam mendukung upaya dimaksud, telah dilakukan

berbagai kegiatan dalam rangka memberi dukungan pelaksanaan pemilu 2014 sebagaimana

amanat pasal 126 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 246

ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD antara lain:

1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2014

bertempat di JCC yang diikuti oleh 5000 peserta yang dihadiri pemangku kepentingan

penyelenggaraan pemilu yang dibuka oleh Presiden RI sebagai upaya menyamakan

persepsi guna sinergitas di antara pemangku kepentingan pemilu, sehingga dapat

memperkuat dan memantapan fungsi koordinasi bagi suksesnya Pemilu Legislatif Tahun

2014;

2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Penyelenggaraann Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2014

bertempat di Sentul Internasional Convention Center (SICC) yang diikuti oleh 5000

peserta yang dihadiri pemangku kepentingan penyelenra pemilu yang dibuka oleh

Presiden RI sebagai upaya menyamakan persepsi guna sinergitas di antara pemangku

kepentingan pemilu, sehingga mampu memperkuat dan memantapkan fungsi koordinasi

bagi suksesnya Pilpres Tahun 2014;

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui iklan di Media cetak, TV nasional dan TV

Lokal, dan peningkatan partisipasi di kalangan pemilih muda melalui kegiatan kerjasama

antara Kemendagri dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini CEPP UI;

4. Monitoring oleh TIM Teknis dari Kemendagri dan Kemenkopolhukam dalam rangka

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu tahun 2014 ke 34 Provinsi;

5. Terbitkan SE Mendagri No. 273/400/SJ tanggal 20 Januari 2014 perihal Kampanye

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;

6. Terbitnya SE Mendagri No. 270/1559/SJ tanggal 26 Maret 2014 perihal Bantuan

Pemerintah Daerah untuk Sosialisasi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun

2014. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk sosialisasi terkait pemungutan suara tanggal

9 April 2014;

7. Terbitnya SE Mendagri No. 270/1727/SJ tanggal 4 April 2014 perihal Pelaksanaan

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Monitoring dimaksud dalam rangka

penyaluran logistik pemilu dan netralitas Kepala Daerah;

8. Terbitnya SE Mendagri No. 270/3346A/SJ tanggal 3 Juli 2014 perihal Pelaksanaan

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Terkait dengan hal tersebut, terdapat

himbauan agar Kepala Daerah bersikap netral dan tidak meninggalkan daerahnya pada

tanggal 6-12 Juli 2014;



17

9. Terbitnya SE Mendagri No. 270/3347A/SJ tanggal 3 Juli 2014 perihal Bantuan

Pemerintahan Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Tahun 2014. Dalam Surat Edaran tersebut, Kepala Daerah menghimbau kepada

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta melakukan monitoring terkait

distribusi logistik;

10. Terbitnya SE Mendagri No. 270/3478/SJ tanggal 9 Juli 2014 perihal Pelaksanaan

Perjanjian Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dalam Surat

Edaran tersebut, menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh pada hal-hal yang dapat

mengganggu stabilitas nasional, serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

11. Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan calon legislative perempuan dan forum pendidikan

politik dalam rangka peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan yang

diselenggarakan guna memberi pembekalan bagi calon legislatif perempuan. Kegiatan

dimaksud dilaksanakan dengan bekrjasama Kemen PPA dan dilaksanakan 10 angkatan.

Indeks kinerja lembaga demokrasi adalah salah satu aspek dalam mengukur Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI). IDI bertujuan mengkuantifikasi perkembangan demokrasi pada

tingkat provinsi melalui tiga aspek yakni, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan

aspek kinerja lembaga demokrasi. Pada tahun 2013, secara nasional Indeks Demokrasi

Indonesia (IDI) mengalami kenaikan menjadi 63,72, angka ini naik 1,09 poin dibandingkan

IDI nasional 2012 yaitu sebesar 62,63. Namun demikian, walaupun mengalami kenaikan

tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori “sedang”. Terkait dengan hal

tersebut, Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi pada tahun 2013 sebesar 72,24, angka ini naik

2,98 poin dibandingkan tahun 2012 yaitu 69,28. Jika dilihat dari capaian kinerja, angka 72,24

melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 70. Sehingga capaian dapat

dikatakan sebesar 103,2%. Walaupun terjadi peningkatan indeks, namun pola sebaran masih

sama dengan tahun pengukuran sebelumnya yaitu lembaga demokrasi berada pada kategori

“sedang”.

Indikator 2: Indeks Kineja Lembaga Demokrasi



18

Visualisasi Perkembangan

Nilai Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi pada 2012-2013

Jika dilihat dari sisi variabel pada Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi, dari 5 (lima)

variabel terdapat 2 (dua) variabel yang mengalami peningkatan skor yaitu (1) peran DPRD

(naik 1,09 poin dari 35,53 pada tahun 2012 menjadi 36,62 pada 2013) dan (2) peran peradilan

yang independen (naik 1,52 poin dari 82,42 pada 2012 menjadi 83,94 pada 2013). Terdapat 1

(satu) variabel mengalami penurunan skor yaitu peran partai politik mengalami penurunan

yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,01 poin dari 69,52 pada 2012 menjadi 53,51 pada

2013. Sedangkan 2 (dua) variabel lainnya yaitu terkait pemilu yang bebas dan adil serta peran

birokrasi pemerintah daerah cenderung tidak mengalami perubahan atau relatif sama.

Perkembangan Skor Variabel

Indeks Kinerja Lembaga Demokrasi2012-2013

No. Nama Variabel 2012 2013

1 Pemilu yang Bebas dan Adil 87,67 87,67

2 Peran DPRD 35,53 36,62

3 Peran Partai Politik 69,52 53,51

4 Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 88,58 88,58

5 Peran Peradilan yang Independen 82,42 83,94

Dari sisi indikator, terdapat 11 (sebelas) indikator yang terkait dengan Indeks

Kinerja Lembaga Demokrasi, 5 (lima) diantaranya pada tahun 2013 mengalami kenaikan skor

atau dapat dikatakan berkinerja cukup baik yaitu yang terkait dengan variabel Peran DPRD :

(1) Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan naik 0,72 poin dari 47,87 pada 2012 menjadi

Nilai Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi, Tahun 2009, 62.72









INDEKS KINERJA LEMBAGA DEMOKRASI



19

48,59 pada 2013. (2) Perda yang merupakan insiatif DPRD naik 3,88 poin dari 16,72 pada

2012 menjadi 20,60 pada 2013. (3) Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif juga mengalami

kenaikan 0,11 poin dari 7,25 pada 2012 menjadi 7,36 pada 2013. Kenaikan skor juga dialami

indikator pada variabel Peran Peradilan yang Independen : (1) Keputusan Hakim yang

Kontroversial naik 5,76 poin dari 92,73 pada 2012 menjadi 86,97 pada 2013. Terkait dengan

varibel Peran partai Politik dari 2 (dua) indikator terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami

peningkatan skor yaitu prosentase perempuan pengurus partai politik dengan peningkatan skor

sebesar 5,53 poin dari 79,60 pada 2012 menjadi 85,13 pada 2013. Sedangkan indikator lainnya

memiliki kecenderungan tidak mengalami perubahan atau relatif sama.

Perkembangan Skor

Indikator Kinerja Lembaga Demokrasi 2012-2013

(yang mengalami kenaikan poin)

No Indikator 2012 2013

1 Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 47,87 48,59

2 Perda yang merupakan inisiatif DPRD 16,72 20,60

3 Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif 7,25 7,36

4 Prosentase Perempuan Pengurus Partai Politik 79,60 85,13

5 Keputusan Hakim yang Kontroversial 86,97 92,73

Sementara indikator yang mengalami penurunan skor yaitu pada variabel peran

partai politik pada indikator kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai peserta pemilu

turun 18,4 poin dari 68,40 pada 2012 menjadi 50,00 pada 2013. Indikator yang juga

mengalami penurunan yaitu pada variabel Peran Peradilan yang Independen yaitu pada

indikator Penghentian Penyidikan yang kontroversial oleh Jaksa atau polisi turun sebesar 2,73

poin dari 77,88 pada 2012 menjadi 75,15 pada 2013. Sedangkan 4 (empat) indikator lainnya

terdapat kecenderungan tidak mengalami perubahan atau relatif sama.

Data Perkembangan Skor


(yang mengalami penurunan poin/kecenderungan sama)


1 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh partai

peserta pemilu 68,40 50,00

2 Penghentian Penyidikan yang Kontroversial

oleh Jaksa atau Polisi 77,88 75,15

3 Keberpihakan KPUD dalam 91,46 91,46



20

Penyelenggaraan Pemilu

4 Kecurangan dalam Pemilihan Suara 83,89 83,89

5 Penggunaan Fasilitasi Pemerintah

untuk Kepentingan Parpol 92,04 92,04

6 Keterlibatan PNS dalam Kegiatan

Parpol Peserta Pemilu 85,12 85,12

Sementara untul level provinsi, data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) aspek

Kinerja Lembaga Demokrasi terdapat 13 provinsi yang mengalami kenaikan indeks dengan 3

(tiga) provinsi yang mengalami kenaikan terbesar diantaranya yakni : (1) Jawa Timur yang

naik 29,88 poin dari 52,22 pada 2012 menjadi 82,10 pada 2013; (2) Aceh juga mengalami

kenaikan sebesar 19,76 poin dari 57,21 pada 2012 menjadi 76,97 pada 2013; (3) Banten

mengalami kenaikan terbesar terakhir sebesar 14,58 poin dari 70,42 pada 2012 menjadi 85

pada 2013. Disisi lain, pada 2013 terdapat 20 provinsi yang mengalami perubahan indeks

menjadi lebih rendah, diantaranya terjadi pada 3 (tiga) provinsi terendah yaitu : (1)

Kalimantan Tengah mengalami penurunan skor yang cukup signifikan yaitu 22,61 poin dari

85,82 pada 2012 menjadi 68,44 pada 2013; (2) Kalimantan Barat pada 2013 juga mengalami

penurunan skor cukup signifikan yaitu 17,62 poin dari 76,23 pada 2012 menjadi 58,61 pada

2013; (3) penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada provinsi Jawa Tengah sebesar

16,57 poin dari 77,46 pada 2012 menjadi 60,89 pada 2013.

Adapun kontribusi kegiatan sebagai upaya meningkatkan indeks kinerja lembaga

demokrasi yaitu melalui :

1) Fasilitasi pembentukan kelompok kerja pengembangan IDI atau Pokja IDI pada 33

provinsi sesuai Surat Edaran Mendagri tahun 2011. Kelompok tersebut terdiri atas

pemangku kepentingan yang memiliki tugas sebagai mitra tim IDI (Indeks Demokrasi

Indonesia) dalam pengembangan dan pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia. Pokja

IDI telah terbentuk pada 33 provinsi, sedangkan PPWK telah terbentuk pada 21 Provinsi

dan 24 Kab/Kota. Bentuk kegiatan adalah fasilitasi pengembangan kelompok kerja

demokrasi dan pendampingan pusat pendidikan wawasan kebangsan di 5 regional di 33

Provinsi, yakni :

a. Sulawesi Utara meliputi: Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara;

b. Bali meliputi: Bali, NTB, NTT, Jateng, Papua dan Papua Barat;

c. Lampung meliputi: Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Barat,

Bengkulu, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau;



21

d. Kalimantan Barat meliputi: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Timur;

e. Banten meliputi: Banten, Aceh, Jabar, DKI, DIY dan Sumatera Utara.

2) Mendorong DPRD untuk lebih meningkatkan perannya dalam hal pengalokasian terkait

pendidikan dan kesehatan melalui pelaksanaan orientasi anggota DPRD Provinsi dan

DPRD Kab/Kota.

Sebagaimana Indeks kinerja lembaga demokrasi, Indeks Kebebasan Sipil juga

merupakan salah satu aspek dalam mengukur Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dimana pada

2013 terjadi peningkatan skor sebesar 1,06 poin dari 77,94 pada 2012 menjadi 79,00 pada

2013. Walaupun terdapat peningkatan skor namun jika dilihat dari capaian kinerja, angka

79,00 merupakan realisasi 2013 dimana target 2014 sebesar 80 sehingga dapat dikatakan tidak

tercapai sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu hanya tercapai sebesar 98,75%. Hal

tersebut sebagai akibat turunnya variabel aspek kebebasan sipil yaitu yang terkait kebebasan

berkeyakinan sebesar 2,66 poin dari 83,79 pada 2012 menjadi 81,13 pada 2013. Peningkatan

indeks dimaksud, terkait dengan pola sebaran masih sama dengan tahun pengukuran

sebelumnya yaitu berada pada kategori “sedang”.

Visualisasi Perkembangan Nilai Indeks Kebebasan Sipil

Terkait dengan peningkatan skor Indeks Kebebasan Sipil sebesar 1,06 poin, apabila

dilihat dari sisi variabel dari 4 (empat) terdapat 3 (tiga) variabel yang mengalami peningkatan

Nilai Indeks Kebebasan Sipil,

Tahun 2009, 86.97


Tahun 2010, 82.53


Tahun 2011, 80.79


Tahun 2012, 77.94

Nilai Indeks Kebebasan Sipil, Tahun 2013, 79

Nilai Indeks Kebebasan Sipil

Indikator 3: Indeks Kebebasan Sipil



22

skor yaitu (1) Kebebasan Berpendapat mengalami peningkatan skor yang cukup signifikan

sebesar 7,29 poin dari 61,86 pada 2012 menjadi 69,15 pada 2013; (2) Kebebasan Berkumpul

dan Berserikat juga mengalami kenaikan yang memberikan kontribusi terkait upaya

peningkatan aspek kebebasan sipil sebesar 5,78 poin dari 80,28 pada tahun 2012 menjadi

86,06 pada 2013; dan (3) Kebebasan dari Diskriminasi naik 1,52 poin dari 84,70 pada 2012

menjadi 86,22 pada 2013. Terdapat 1 (satu) variabel mengalami penurunan skor yaitu terkait

kebebasan berkenyakinan yang mengalami penurunan sebesar 2,66 poin dari 83,79 pada 2012

menjadi 81,13 pada 2013.


Indeks Kebebasan Sipil pada 2012-2013


1 Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 80,28 86,06

2 Kebebasan Berpendapat 61,86 69,15

3 Kebebasan Berkenyakinan 83,79 81,13

4 Kebebasan dari Diskriminasi 84,70 86,22

Dari sisi indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator yang terkait dengan Indeks

Kebebasan Sipil, 6 (enam) diantaranya pada tahun 2013 mengalami kenaikan skor atau dapat

dikatakan berkinerja cukup baik yaitu memiliki skor diatas 80. Indikator dimaksud yaitu yang

terkait dengan variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat : (1) Ancaman/penggunaan

kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kekerasan berkumpul dan berserikat naik

5,76 poin dari 80,00 pada 2012 menjadi 85,76 pada 2013. (2) Ancaman/penggunaan kekerasan

oleh masyarakat yang menghambat kekerasan berkumpul dan berserikat naik 5,91 poin dari

88,18 pada 2012 menjadi 82,27 pada 2013. Kenaikan skor juga terjadi pada variabel

Kebebasan Berpendapat yaitu : (1) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah

yang menghambat kekebasan berpendapat naik 8,09 poin dari 65,45 pada 2012 menjadi 73,54

pada 2013. (2) Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat

kebebasan berpendapat naik 3,33 poin dari 43,94 pada 2012 menjadi 47,27 pada 2013.

Variabel yang juga mengalami peningkatan skor yaitu Kebebasan dari Diskriminasi yang

terkait dengan indikator : (1) Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminasi dalam hal gender

dsb naik sebesar 1,97 poin dari 85,00 pada 2012 menjadi 86,97 pada 2013. (2)

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender juga mengalami

kenaikan sebesar 3,54 poin dari 88,48 pada 2012 menjadi 92,02 pada 2013.



23

Perkembangan Skor

Indikator Kebebasan Sipil pada 2012-2013

(yang mengalami kenaikan skor)


1 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat

pemerintah yang menghambat kekerasan

berkumpul dan berserikat

80,00 85,76

2 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh

masyarakat yang menghambat kekerasan

berkumpul dan berserikat

82,27 88,18

3 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat

pemerintah yang menghambat kekebasan

berpendapat

65,45 73,54


masyarakat yang menghambat kebebasan

berpendapat

43,94 47,27

5 Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminasi

dalam hal gender dsb 85,00 86,97


masyarakat karena alasan gender 88,48 92,02

Terkait dengan varibel Kebebasan dari Diskriminasi dari 4 (empat) indikator

terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan skor yaitu Aturan tertulis yang

diskriminatif dalam hal gender, etnis dan kelompok sebesar 0,5 poin dari 81,31 pada 2012

menjadi 80,81 pada 2013. Variabel lain yang juga mengalami penurunan skor yaitu terkait

Kebebasan Berkenyakinan dengan indikator yang mengalami penurunan yaitu (1) Aturan

tertulis yang membatasi kebebasan menjalan ibadah agama turun sebesar 2,89 poin dari

85,24 pada 2012 menjadi 82,35 pada 2013. (2) Tindakan/pernyataan pejabat membatasi

kekebasan menjalankan ibadah agama turun 3,49 poin dari 81,67 pada 2012 menjadi

78,18 pada 2013. (3) indikator yang juga mengalami penurunan skor yaitu terkait dengan

ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama turun 1,21 poin

dari 79,39 pada 2012 menjadi 78,18 pada 2013.



24

Data Perkembangan Skor


(yang mengalami penurunan poin/kecenderungan sama)


1 Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal

gender, etnis dan kelompok 81,31 80,81

2 Tindakan/pernyataan pejabat membatasi

kekebasan menjalankan ibadah agama 81,67 78,18

3 Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu

kelompok terkait ajaran agama 79,39 78,18

4 Aturan tertulis yang membatasi kebebasan

menjalan ibadah agama 85,24 82,35


Kebebasan Sipil terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan skor dengan 3 (tiga) provinsi

yang mengalami kenaikan terbesar diantaranya yakni : (1) Jawa Barat yang naik 13,91 poin

dari 65,93 pada 2012 menjadi 79,85 pada 2013; (2) Kalimantan Tengah juga mengalami

kenaikan sebesar 13,45 poin dari 68,44 pada 2012 menjadi 81,89 pada 2013; (3) Aceh

mengalami kenaikan terbesar terakhir sebesar 11,72 poin dari 60,16 pada 2012 menjadi 71,78


menjadi lebih rendah, diantaranya terjadi pada 3 (tiga) provinsi terendah yaitu : (1) Lampung

mengalami penurunan skor yang cukup signifikan yaitu 23,29 poin dari 94,14 pada 2012

menjadi 70,75 pada 2013; (2) Sulawesi Tenggara pada 2013 juga mengalami penurunan skor

cukup signifikan yaitu 7,07 poin dari 91,39 pada 2012 menjadi 84,32 pada 2013; (3)

penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada provinsi Bengkulu sebesar 6,19 poin dari

77,76 pada 2012 menjadi 71,57 pada 2013.










Provinsi, yakni :



25









2) Menerbitkan regulasi secara tertulis terkait dengan jaminan kebebasan berkumpul dan

berserikat yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang

kemudian akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Pemerintah.

3) Menerbitkan regulasi secara tertulis terkait dengan jaminan kebebasan dalam menjalankan

ibadah agama dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan

Pendirian Rumah Ibadah.

4) Fasilitasi Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Kerukanan Umat Beragama (FKUB) di

daerah.

Berbeda dengan kedua indeks sebelumnya yang mengalami kecenderungan

peningkatan skor, Indeks Hak-Hak Politik mengalami penurunan setiap tahunnya terakhir

sebesar 0,08 poin dari 46,33 pada 2012 menjadi 46,25 pada 2013. Adapun kontribusi terhadap

penurunan skor tersebut adalah terkait dengan variabel Peran Partai Politik sebesar 16,01 poin

dari 69,52 pada 2012 menjadi 53,51 pada 2013. Penurunan tersebut, menjadikan Indeks Hak-

Hak Politik pada kategori “buruk”.

Indikator 3: Indeks Hak-Hak Politik



26

Visualisasi Perkembangan Nilai Hak-Hak Politik

Pada 2012-2013

Terkait dengan penurunan skor pada variabel indeks Hak-Hak Politik dari 7 (tujuh)

indikator terdapat 1 (satu) indikator yang berkontribusi terhadap penurunan skor hak-hak

politik yaitu masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi

yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak, memblokir, membakar, dan

melakukan penyegelan terhadap kantor-kantor pemerintah. Penurunan skor sebesar 0,41 poin

dari 19,21 pada 2012 menjadi 18,71 pada 2013. Sedangkan 2 (dua) indikator mengalami

kenaikan skor yaitu terkait (1) prosentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD

Provinsi sebesar 1,54 poin dari 54,30 pada 2012 menjadi 54,84 pada 2013. (2) Indikator lain

yang juga mengalami peningkatan skor yaitu pengaduan masyarakat mengenai

penyelenggaraan pemerintahan sebesar 2.61 poin dari 72,51 pada 2012 menjadi 69.91 pada

2013. Adapun 4 (empat) indikator lainnya terdapat kecenderungan tidak mengalami perubahan

atau relatif sama.

Nilai Indeks Hak-Hak Politik, Tahun

2009, 54.6


2010, 47.87


2011, 47.54


2012, 46.33


2013, 46.25

Nilai Indeks Hak-Hak Politik



27


Indeks Hak-Hak Politik pada 2012-2013


1 Hak-Hak Memilih atau dipilih 84,52 84,52

2 Kurangnya Fasilitasi sehingga Penyandang Cacat

tidak dapat menggunakan hak pilihnya

50,00 50,00

3 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 30,00 30,00

4 Voters turnout 73,82 73,82

5 Prosentase Perempuan Terpilih terhadap total

anggota DPRD Provinsi

54,30 54,84

6 Demontrasi/mogok yang bersifat kekerasan 19,21 18,71

7 Pengaduan masyarakat mengenai

penyelenggaraan pemerintahan

69,91 72,51


Kebebasan Sipil terdapat 14 provinsi yang mengalami kenaikan skor dengan 3 (tiga) provinsi

yang mengalami kenaikan terbesar diantaranya yakni : (1) Jawa Barat yang naik 13,91 poin

dari 65,93 pada 2012 menjadi 79,85 pada 2013; (2) Kalimantan Tengah juga mengalami

kenaikan sebesar 13,45 poin dari 68,44 pada 2012 menjadi 81,89 pada 2013; (3) Aceh

mengalami kenaikan terbesar terakhir sebesar 11,72 poin dari 60,16 pada 2012 menjadi 71,78


menjadi lebih rendah, diantaranya terjadi pada 3 (tiga) provinsi terendah yaitu : (1) Lampung

mengalami penurunan skor yang cukup signifikan yaitu 23,29 poin dari 94,14 pada 2012

menjadi 70,75 pada 2013; (2) Sulawesi Tenggara pada 2013 juga mengalami penurunan skor

cukup signifikan yaitu 7,07 poin dari 91,39 pada 2012 menjadi 84,32 pada 2013; (3)

penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada provinsi Bengkulu sebesar 6,19 poin dari

77,76 pada 2012 menjadi 71,57 pada 2013.











28


Provinsi, yakni :









2) Menerbitkan regulasi atau pedoman terkait dengan penggunaan hak memilih dan dipilih

dalam pemilu. Adapun regulasi yang dikeluarkan yaitu terkait dengan paket Undang-

Undang Bidang Politik : (1) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik; (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum; (3) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; dan

(5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3) Mengeluarkan pedoman berupa modul tentang Pendidikan bagi Calon Pemilih Pemula.

4) Penanganan dan pemantauan konflik yang terjadi agar tidak bersifat kekerasan

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial (PKS).

5) Mengefektifkan pemanfaatan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) terkait dengan

pengaduan masyarakat baik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun terkait

peristiwa konflik yang terjadi di daerah.



29

SASARAN 2

Meningkatnya komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa


Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Sasaran 2



No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase kebijakan/peraturan

perundangan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan pemangku

kepentingan

80% 77,27% 96,59%

Indikator 3: Persentase kebijakan/peraturan perundangan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan

Terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan

bangsa dan politik sebagaimana amanat Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Dimana dalam merumuskan kebijakan

tersebut, harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya baik secara substansi

maupun penormaannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2004. Dalam merumuskan kebijakan diperlukan partisipasi masyarakat, instansi terkait

serta para pemangku kepentingan lainnya dalam hal keterlibatan dalam proses politik yang

seluas-luasnya baik dalam pengambilan keputusan maupun monitoring kebijakan. Hal tersebut

tentunya diarahkan demi terwujudnya situasi dan kondisi nasional yang kondusif dalam

rangka tercapainya pembangunan nasional.

Penyusunan sebuah kebijakan termasuk peraturan perundang-undangan semestinya

selain mempertimbangkan faktor-faktor normatif yang ideal juga harus memperhatikan faktor

penerimaan dan kemampuan pelaksanaannya oleh para pemangku kepentingan terkait. Hal

inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan komitmen pemangku

kepentingan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak mengalami penolakan dan dapat

dilaksanakan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahwa upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia melalui penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat



30

pokok pencapaian tujuan nasional, oleh karena itu perwujudan pencapaiannya harus

dilaksanakan melalui pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk

untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang

bersih dan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan dalam menyelenggarakan Pemerintahan

Daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi,

efektivitas dan keadilan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada

daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, dimana tanggungjawab akhir dari

penyelenggaraan pemerintah daerah akan tetap berada pada Pemerintah Pusat. Untuk itu

Pemerintah Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan

Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan

bagian integral dari kebijakan nasional. Oleh karenanya, daerah dalam melaksanakan

kebijakan nasional harus menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen yang sangat

penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan,

akuntabilitas dan kepentingan umum.

Sejalan dengan tersebut diatas, sampai dengan laporan ini disusun terdapat

peraturan perundangan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

selama kurun waktu 2010-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Implementasi Kebijakan/Regulasi

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2010-2013

No Jenis Tentang Capaian Kategori

1 UU Nomor 2 Tahun

2011

Partai Politik > 25 Provinsi Baik

2 UU Nomor 15 Tahun

2011

Penyelenggara Pemilihan

Umum

> 25 Provinsi Baik

3

UU Nomor 7 Tahun

2012

Penanganan Konflik

Sosial

> 25 Provinsi Baik



31

4 UU Nomor 8 Tahun

2012

Pemilihan Umum

Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah

> 25 Provinsi Baik

5 UU Nomor 17 Tahun

2013

Organisasi

Kemasyarakatan

15-25 Provinsi Cukup

Baik

6 UU Nomor 17 Tahun

2014

MPR, DPR, DPD dan

DPRD

> 25 Provinsi Baik

7 PP Nomor 18 Tahun

2013

Tata Cara Pengunduran

Diri Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah,

dan Pegawai Negeri

Yang Akan Menjadi

Bakal Calon Anggota

DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, serta

Pelaksanaan Cuti Pejabat

Negara Dalam

Kampanye Pemilu

Anggota

> 25 Provinsi Baik

8 Permendagri No. 16

Tahun 2011

Perubahan Atas

Permendagri Nomor 11

Tahun 2006 Tentang

Komunitas Intelejen

Daerah

> 25 Provinsi Baik



32


Tahun 2011

Perubahan Atas

Permendagri Nomor 44

Tahun 2009 tentang

Pedoman Kerjasama

Kementerian Dalam

Negeri Dan Pemerintah

Daerah Dengan

Organisasi

Kemasyarakatan Dan

Lembaga Nirlaba

Lainnya Dalam Bidang

Kesatuan Bangsa Dan

Politik Dalam Negeri


Baik


Tahun 2010

Pedoman Fasilitasi

Penyelenggaraan

Pendidikan Politik

> 25 Provinsi Baik


Tahun 2010

Pedoman Pemantauan

Orang Asing Dan

Organisasi Masyarakat

Asing Di Daerah


Baik


Tahun 2010

Pedoman Pemantauan

Tenaga Kerja Asing Di

Daerah


Baik


Tahun 2011

Pedoman Pemerintah

Daerah Dalam Rangka

Revitalisasi Dan

Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila


Baik

14

Permendagri No. 38

Tahun 2011

Pedoman Peningkatan

Kesadaran Bela Negara

Di Daerah


Baik


Tahun 2011

Pedoman Orientasi Dan

Pendalaman Tugas

Anggota DPRD Propinsi

Dan DPRD Kab/Kota

> 25 Provinsi Baik



33


Tahun 2011

Pedoman Pemantauan,

Pelaporan Dan Evaluasi

Perkembangan Politik Di

Daerah

> 25 Provinsi Baik


Tahun 2011

Pedoman Penerbitan

Rekomendasi Penelitian


Baik


Tahun 2012

Pedoman Pemberian

Tanda Penghargaan

Pembauran Kebangsaan

10-15 Provinsi Kurang


Tahun 2012

Pedoman Pendaftaran

Organisasi

Kemasyarakatan Di

Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri Dan

Pemerintah Daerah



Tahun 2012

Pedoman Pendidikan

Wawasan Kebangsaan


Baik


Tahun 2013

Perubahan Kedua Atas

Permendagri No 44

Tahun 2009 tentang

Pedoman Kerjasama

Departemen Dalam

Negeri dan Pemerintah

Daerah dengan

Organisasi

Kemasyarakatan dan

Lembaga Nirlaba

Lainnya dalam Bidang

Kesatuan Bangsa dan

Politik


22 Permendagri Nomor

21 Tahun 2013

Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan

Narkotika

< 10 Provinsi Buruk



34


26 Tahun 2013

Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun

2009 tentang Pedoman

Tata Cara Perhitungan,

Penganggaran Dalam

APBD, Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan

Keuangan

> 25 Provinsi Baik

24 Permendagri Nomor 7

Tahun 2014

Perubahan Atas

Permendagri No. 64

Tahun 2011 tentang

Pedoman Penerbitan

Rekomendasi Penelitian



28 Tahun 2014

Revitalisasi Fungsi dan

Peran Anjungan Daerah

Di TMII



77 Tahun 2014

Perubahan Atas

Permendagri Nonor 26

Tahun 2013 tentang

Perubahan atas

Permendagri No. 26

Tahun 2013 tentang

Pedoman Tata Cara

Perhitungan

Penganggaran dalam

APBD, Pengajuan,

Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan

Keuangan Partai Politik


Baik

Sumber data: Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian, Desember 2014

Berdasarkan data tersebut diatas, telah dilakukan analisis dan pembobotan

berdasarkan pada masing-masing kebijakan/regulasi yang dihasilkan Direktorat Jenderal



35

Kesatuan Bangsan dan Politik selama kurun waktu 2010-2014 dengan kategori sebagai

berikut:

Tabel 3.4

Kategori Kebijakan/Regulasi yang dilaksanakan

Pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

No. Nilai Kebijakan/Regulasi yang dilaksanakan Daerah

Kategori Nilai

1. > 25 Provinsi Baik

2. 15-25 Provinsi Cukup Baik

3. 10-15 Provinsi Kurang

4. < 10 Provinsi Buruk

Dari total 26 peraturan yang dihasilkan selama kurun waktu 2010-2014 terdapat 10

peraturan yang telah diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan

pemangku kepentingan lainnya melalui berbagai regulasi yang ada di daerah baik dalam

bentuk penyusunan Peraturan Daerah maupun penyusunan RPJMD, Renstrada dan Rencana

Kerja Daerah yaitu sebanyak lebih dari 25 Provinsi dengan penilaian kategori “baik”. Adapun

provinsi yang belum optimal melaksanakan implementasi terkait 10 (sepuluh)

kebijakan/regulasi bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu Sumatera Utara, Bangka Belitung,

Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Kalimantan Utara. Sedangkan 10 (sepuluh)

peraturan bidang kesatuan bangsa dan politik lainnya dilaksanakan oleh 15-25 Provinsi

dengan penilaian kategori “cukup baik”. Provinsi yang menindaklanjuti terkait dengan

peraturan tersebut yaitu Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan Lampung, Aceh, Bali, Gorontalo,

NTT, Maluku Utara, Kepri, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara dan kemudian terkait dengan 5 peraturan yang terbit tahun 2013 dan 2014

berada pada kategori penilaian “kurang” sebagai akibat dari peraturan tersebut ditindaklanjuti

oleh 10 provinsi dalam bentuk penyusunan rencana kerja daerah yaitu melalui kegiatan

sosialisasi di daerah. Terkait dengan 1 peraturan yaitu Permendagri No. 21 Tahun 2013

tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika hanya ditindaklanjuti oleh kurang

dari 10 Provinsi yaitu BNNP Jawa Barat, BNNP DKI Jakarta sebagai akibat peraturan

dimaksud baru terbit pada tahun 2013 dan baru efektif dilakukan sosialisasi pada TA 2014.

Adapun metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data dan Informasi

terkait implementasi kebijakan/regulasi bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu melalui

review media dan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstrada dan Rencana Kerja

Daerah); penyebaran kuesioner pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik terakhir dilaksanakan pada tanggal 27-30 Januari 2013 dan 5-7



36

Desember 2013 di Jakarta; wawancara mendalam kepada pejabat terkait di daerah; dan

monitoring dan evaluasi secara terus menerus melalui berbagai kegiatan di daerah.

Dari sisi capaian kinerja dari jumlah 26 regulasi/kebijakan bidang kesbangpol yang

telah dihasilkan selama kurun waktu 2010-2014 dapat dikatakan tercapai 96,15% atau

terealisasi 76,92% dari target 80% yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis

(Renstra). Hal tersebut sebagai akibat terdapat 6 peraturan perundangan yang dikeluarkan

tahun 2013 dan 2014 belum maksimal terimplementasi di daerah, sehingga hanya kurang dari

10 provinsi yang menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan sosialisasi di daerah.

Adapun permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja

implementasi kebijakan/regulasi bidang kesbangpol sehingga keberhasilan yang dicapai belum

maksimal yaitu:

1. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi serta konsolidasi dalam implementasi

kebijakan/peraturan perundangan-undangan. Hal ini juga disebabkan adanya kekosongan

dalam penyelenggaraan urusan-urusan lintas sektor yang tidak ditangani secara utuh oleh

salah satu instansi termasuk SKPD Kesbangpol di daerah;

2. Masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Implementasi/tindaklanjut terkait peraturan perundang-undangan bidang kesbangpol di

daerah mengalami kesulitan dikarenakan adanya “political will” Kepala Daerah yang

berbeda-beda dalam presepsinya serta belum adanya komitmen pemangku kepentingan;

4. Terbatasnya kemampuan APBD dan SDM yang memadai dalam rangka sosialisasi dan

monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut terutama untuk

Kabupaten/Kota;

5. Belum adanya penegasan untuk penyesuaian struktur organisasi/nomenklatur Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota dimana didalam amanat PP 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa

Kesbangpoldagri merupakan salah satu urusan wajib namun dalam PP No. 41 Tahun 2007

masih disebutkan nomenklatur Kesbangpol dan Linmas sementara amanat PP No. 6

Tahun 2010 bahwa linmas penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Satpol PP, terkait hal

tersebut PP No. 41 Tahun 2007 perlu direvisi kembali.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut

diatas adalah:

1. Perlu pengaturan yang lebih tegas terkait penyelenggaraan urusan kesbangpol dalam

konteks urusan pemerintahan umum sehingga dapat dilaksanakan secara lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan urusan tersebut maka diperlukan penataan kembali

pada organisasi penyelenggara urusan di pusat maupun di daerah. Gubernur, Bupati dan

Walikota selain selaku kepala daerah juga perlu ditempatkan sebagai wakil pemerintah di

wilayah (Kepala Wilayah) sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta



37

konsolidasi pemerintahan di daerah. Untuk mendukung tugas Kepala Wilayah dimaksud,

perlu dibantu oleh unit kerja aparatur pusat yang menangani urusan tersebut;

2. Inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

3. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap pejabat politik di daerah terutama kepada

Kepala Daerah;

4. Perlunya simplifikasi dalam rangka penyusunan kebijakan/peraturan perundang-

undangan sehingga tidak terjadi duplikasi/tumpang tindih antara satu kebijakan/peraturan

dengan kebijakan/peraturan lain;

5. Perlunya peningkatan kegiatan seperti pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pendidikan dan

Pelatihan, Rapat Koordinasi dan Seminar yang melibatkan Kesbangpol

Provinsi/Kabupaten/Kota;

6. Penyesuaian kembali terkait struktur organisasi maupun nomenklatur Kesbangpol

yang ada di Provinsi/kabupaten/Kota sehingga ada kejelasan baik secara hierarki

maupun tupoksinya dengan harapan hal tersebut akan mampu memperjelas dalam

penyusunan kebijakan maupun perbaikan mekanisme, prosedur penyelenggaraan

kebijakan publik;

7. Pemantauan dan monitoring secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan

kebijakan/peraturan perundangan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

lainnya.

SASARAN 3

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat

dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan


Tabel 3.5




No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase forum dialog publik yang

efektif

80%

80% 100%

Indikator 4: Persentase forum dialog publik yang efektif

Selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional yaitu yang terkait (1)

Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab yang



38

berfalsafah pancasila; (2) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandas hukum; (3)

Mewujudkan indonesia aman, damai dan bersatu. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan peran dalam rangka

mewujudkan misi pembangunan dimaksud. Yang kemudian diterjemahkan kedalam program

pembinaan kesatuan bangsa dan politik. Dalam mewujudkan program tersebut, dilakukan

pendekatan melalui penguatan forum-forum dialog yang melibatkan peran serta masyarakat

dalam penyelesaian berbagai permasalahan di masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut,

kontruksi hubungan kemitraan yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat seperti

yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdiri dari kemitraan di

bidang kewaspadaan dini melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) berdasarkan

amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di

Daerah, dibidang kerukunan antar umat beragama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB) berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Sedangkan

kemitraan dibidang kerukunan antar etnis melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah.

Mencermati situasi nasional yang terus berkembang selama ini, sebuah keprihatinan

masih terjadinya konflik dan peristiwa kekerasan di sejumlah daerah. Berbagai peristiwa

konflik yang terjadi dilatarbelakangi dengan beberapa motif. Adapun penyebab paling krusial

terjadinya konflik di Indonesia antara lain terkait: distorasi kebijakan publik, patologi

birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya alam, masalah adat kebudayaan

dan identitas, distorsi penegakan hukum dan keadilan, disfungsi aparat keamanan. Dengan

kondisi tersebut peran strategis forum dialog publik seperti Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) menjadi sangat penting dalam rangka mengantisipasi timbulnya berbagai

konflik dan kerawanan sosial ditengah masyarakat yang dapat mengancam stabilitas nasional.

Menyikapi permasalahan dan potensi yang dimiliki diatas diperoleh sebuah keyakinan bahwa

metodologi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan keamanan dalam negeri terkait

konflik sosial adalah melalui dialog-dialog publik yang efektif. Untuk itu dalam program

pembinaan kesatuan bangsa dan politik dilakukan pendekatan melalui penguatan forum-forum

dialog yang terdapat di masyarakat khususnya forum yang dibentuk melalui Permendagri

sebagai upaya penciptaan rasa aman, terlindungi dan stabilitas kerukunan dalam masyarakat.

Terhadap indikator tersebut diatas, sasaran strategis Renstra Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik menargetkan 80% pelaksanaan forum dialog publik yang efektif terhadap

ketiga forum yang ada di daerah yaitu FKDM, FKUB dan FPK termasuk Kominda. Forum

dialog yang berlangsung efektif ini dipercaya pula dapat memberi kontribusi dalam



39

penanganan konflik. Memperhatikan perkembangan forum-forum yang ada tersebut diperoleh

hasil yang cukup menggembirakan, setidaknya bila dilihat dari pembentukan forum-forum di

daerah. Selanjutnya meskipun bukan sebagai faktor tunggal, forum-forum yang ada telah

memberikan kontribusi meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota

masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan, termasuk konflik sosial.

Dipercaya bahwa forum-forum yang ada cukup efektif baik secara langsung maupun tidak

menekan angka konflik pada Tahun 2014 sehingga berkurang di banding tahun sebelumnya.

Gambar 3.17

Data Peristiwa Konflik Selama Kurun Waktu 2010-2013

Sumber Data: Pusat Komunikasi dan Informasi Ditjen Kesbangpol, Kemendagri Tahun 2014

Selama kurun waktu 2010-2014 telah terekam sebanyak 454 peristiwa konflik

dengan ricina sebagai berikut :

Tahun 2010 telah terjadi 93 peristiwa konflik;



Tahun 2013 telah terjadi 85 peristiwa konflik; dan

Tahun 2014 telah terjadi 71 peristiwa konflik.

Sehubungan dengan hal tersebut, implikasi utama terjadinya konflik yaitu konflik

mampu menghambat proses pembangunan termasuk pemberdayaan manusia di daerah

tertinggal; konflik yang tidak teratasi dengan baik juga akan menurunkan tingkat kepercayaan

publik terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan; konflik yang ditandai dengan tidak

adanya saluran komunikasi politik serta kebijakan publik yang terdistorsi oleh kepentingan

parsial.

Peristiwa konflik, Tahun 2010, 93





Peristiwa konflik



40

Adapun pencapaian terhadap upaya menekan angka konflik dengan melakukan

penguatan forum-forum dialog didaerah dapat digambarkan sebagaimana data di bawah ini:

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 ditegaskan bahwa penyelenggaraan

kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh

masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Karena itu FKDM merupakan

salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan

kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif

demi terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3.6

Data rekapitulasi pembentukan

FKDM Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

Provinsi FKDM Provinsi FKDM Kab/Kota

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

NAD √ 23 -

SUMUT √ 23 10

SUMBAR √ 18 1

RIAU √ 12 -

JAMBI √ 11 -

SUMSEL √ 15 1

BENGKULU √ 9 1

LAMPUNG √ 15 -

BABEL √ 6 1

KEPRI √ 7 -

DKI JAKARTA √ 6 -

JABAR √ 14 13

JATENG √ 35 -

DIY √ 5 -

JATIM √ 34 -

BANTEN √ 8 -

BALI √ 5 4

NTB √ 10 -

NTT √ 21 1

KALBAR √ 10 4

KALTENG √ 14 -



41

KALSEL √ 13 3

KALTIM √ 14 1

SULUT √ 15 -

SULTENG √ 12 1

SULSEL √ 24 4

SULTRA √ 12 1

GORONTALO √ 6 -

SULBAR √ 3 3

MALUKU √ 11 -

MALUT √ 6 4

PAPUA √ 9 20

PAPUA BARAT √ 5 8

KALTARA - X - 5

TOTAL 33 1 425 89

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2014

Berdasarkan data diatas, sampai dengan akhir tahun 2014 FKDM yang terbentuk

yaitu 33 Provinsi dari 34 Provinsi (97,05%) dan 425 Kab/Kota dari total 514 Kab/Kota

(82,68%) dengan total keseluruhan sebesar 90% dari jumlah Provinsi/Kab/Kota yang

ada. Dari total 90% yang terbentuk di Provinsi/Kab/Kota mencapai 87,94% efektif

dalam melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat terhadap potensi kerawanan

konflik yang terjadi di daerah. Data tersebut tidak mengalami kenaikan dari tahun 2013

yaitu efektif di 33 Provinsi (97,05%) dan 335 Kab/Kota atau sebesar 78,82%. Sehingga

capaian secara keseluruhan efektif sebesar 87,94%.

Data tersebut diperoleh dengan berbagai sumber yaitu melalui laporan

pelaksanaan kegiatan baik secara langsung

dalam bentuk hardcopy maupun melalui

media elektronik seperti surat elektronik

(email), pendataan pada saat

dilaksanakannya Rapat Koordionasi

Nasional terkait Forum Kewaspadaan

Dini Masyarakat (FKDM) yang

dilaksanakan setiap tahunnya, dan juga

berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

yang dilaksanakan ke beberapa daerah serta

melalui data kuesioner/wawancara kepada seluruh

Kepala Badan Provinsi/Kabupaten/Kota.



42

Adapun kendala dari pembentukan maupun penguatan FKDM di daerah antara

lain:

a. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran

terhadap forum dialog yang ada didaerah, dimana DAU APBD setiap tahunnya

diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan;

b. Terkait minimnya dukungan dana, disebabkan masih adanya anggapan bahwa

forum dialog tersebut tidak terlalu penting sehingga dalam penganggaran belum

diprioritaskan;

c. Di beberapa daerah, penganggaran program kerja Badan Kesbang ditentukan

langsung oleh Kepala Daerahnya masing-masing bukan atas usulan/direncanakan

oleh Satuan Kerja Kesbangpol terkait;

d. Belum adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas;

e. Adanya konflik pemilukada sehingga mempengaruhi proses penganggaran forum

dialog yang ada di daerah;

f. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait FKDM kepada

Pemerintah Daerah.

Upaya tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi terkait pembentukan dan

penguatan FKDM di daerah antara lain:

a. Perlu adanya Surat Edaran Mendagri yang bersifat instruktif terkait penganggaran

alokasi dana untuk pembentukan dan penguatan fasilitasi forum tersebut atau

penganggaran terpusat melalui dana dekonsentrasi;

b. Penguatan komitmen, pemahaman dan sosialisasi terkait urgensi forum kepada

anggota DPRD dan pemangku kepentingan lainnya sehingga ada dukungan alokasi

dana dalam pembentukan dan penguatan forum;

c. Perlu pendekatan yang dilakukan oleh SKPD Kesbangpol kepada tokoh masyarakat

setempat dalam pembentukan forum sehingga diharapkan dapat dibentuk sampai

pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;

d. Perlunya upaya peningkatan efektivitas FKDM melalui mekanisme pemberian

reward dan punishment serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan.

2. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam rangka memelihara ketertiban, kerukunan dan keharmonisan kehidupan

antar umat beragama sebagaimana yang telah dijelaskan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal

29 Ayat (2) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya

itu”. Perlu dipahami bersama bahwa UUD RI Tahun 1945 selain menghormati hak-hak

asasi manusia, pada saat yang sama juga mengatur tentang kewajiban asasi manusia. Hal

tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 J Ayat (2): “Dalam menjalankan hak dan



43

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum

dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah telah membuat pengaturan tentang

kehidupan keagamaan dalam rangka menjaga ketertiban, keharmonisan dan keserasian

aktivitas kehidupan keagamaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara

lain melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB),

dan Pendirian Rumah Ibadat.

FKUB telah menjadi mitra

strategis pemerintah daerah dalam

meningkatkan kualitas kerukunan umat

beragama dan mewujudkan suasana

yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberadaan

Dewan Penasihat FKUB, perlu terus didorong untuk melaksanakan pemberdayaan

terhadap FKUB melalui peningkatan intensitas interaksi unsur-unsur Dewan Penasihat

FKUB dengan FKUB. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara

Wakil Gubernur sebagai Ketua Dewan Penasihat FKUB Provinsi, FKUB dengan

pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi berbagai kondisi yang berpotensi

memicu konflik sosial bernuansa agama.

Tabel 3.7

Daftar rekapitulasi pembentukan

FKUB Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

Provinsi

FKUB Provinsi FKUB Kab/Kota

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

ACEH √ 19 4

SUMUT √ 30 3

SUMBAR √ 14 5

RIAU √ 12 -



44

JAMBI √ 11 -

SUMSEL √ 15 1

BENGKULU √ 7 3

LAMPUNG √ 11 4

BABEL √ 4 3

KEPRI √ 6 1

DKI JAKARTA √ 6 -

JABAR √ 27 -

JATENG √ 35 -

DIY √ 4 1

JATIM √ 38 -

BANTEN √ 8 -

BALI √ 9 -

NTB √ 10 -

NTT √ 21 1

KALBAR √ 14 -

KALTENG √ 14 -

KALSEL √ 13 -

KALTIM √ 10 -

SULUT √ 14 1

SULTENG √ 14 -

SULSEL √ 23 1

SULTRA √ 10 3

GORONTALO √ 5 1

SULBAR √ 3 3

MALUKU √ 11 11

MALUT √ 5 5

PAPUA √ 10 19

PAPUA BARAT √ 6 7

KALTARA √ 5 -

TOTAL 34 1 445 63

Sumber data: Direktorat Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, Desember 2014

Berdasarkan pada data diatas, sampai dengan tahun 2014 telah terbentuk FKUB

yaitu 34 Provinsi dari 34 Provinsi (100%), 445 Kab/Kota dari total 514 Kab/Kota

(86,58%). Dari jumlah FKUB yang terbentuk terdapat 34 Provinsi dikatakan efektif

yaitu 97,06% dan 445 Kab/Kota efektif sebanyak 424 (82,49%) yang efektif dalam



45

membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya

memelihara kerukunan antar umat beragama serta aktif dalam memberikan rekomendasi

kepada Pemerintah Daerah terkait upaya penyelesaian kerukunan di daerah. Sehingga

secara keseluruhan terkait dengan efektitas FKUB di daerah tercapai sebesar 89,77%.

Dari data pembentukan FKUB di 34 provinsi terdapat 33 Provinsi atau 97,06%

yang sudah menindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Gubernur dan rutin menyampaikan

laporan kegiatannya baik secara langsung maupun melalui Pusat Komunikasi dan

Informasi (Puskomin). Adapun provinsi yang aktif melakukan komunikasi, koordinasi

dan membangun jaringan kerja baik dengan forum komunikasi lainnya maupun berbagai

pemangku kepentingan di daerah yang ada (seperti lembaga keagamaan, lembaga

pendidikan, pemuka budaya, LSM kerukunan dan kalangan penguasaha) serta

memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan pemeliharaan

kerukunan maupun konflik yang bersifat keagamaan di daerah yaitu Aceh, Sumut,

Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Babel, Kepri, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim,

Banten, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, dan Pabar.

Efektifitas peran FKUB di daerah dapat dilihat dari bagaimana FKUB berperan aktif

sebagai koordinator gerakaan pemeliharaan kerukunan di daerah; FKUB juga sebagai

mitra Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan baik

yang bersifat preventif maupun represif; dan FKUB juga aktif menangani pengaduan

masyarakat terkait kasus konflik yang bersifat keagamanaan.

Salah satu contoh terkait pelaksanaan FKUB yang ada di Aceh, dimana

Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan

pemeliharaan kerukunan antar umat beragama melalui perjanjian beberapa dokumen

Pemerintah Aceh seperti Qanun Aceh, Peraturan tentang Dokumen Perencanaan yaitu

RPJMD, Renstrada dan Rencana Kerja Daerah dengan telah menetapkan 7 (tujuh)

prioritas dan sasaran Pemerintah Aceh salah satunya adalah pembangunan agama, sosial

dan budaya serta secara spesifik menindaklanjuti PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat melalui perjanjian Peraturan Gubernur

Aceh No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Selain data diatas, terdapat capaian di beberapa provinsi yang sudah melakukan

pembentukan sampai dengan tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yaitu DKI Jakarta

Selatan, Banten (Serang), Sumatera Selatan (Muara Banyuasin), Jawa Tengah (Salatiga,

Tegal, Pemalang), DIY (Sleman), Kepulauan Riau (Lingga), Sulawesi Selatan (Luwu

Utara, Bitung), Lampung (Lampung Utara), Kalimatan Timur (Bontang), Sulawesi



46

Tengah (Poso), Maluku (Buru), NAD (Bener Meriah), Nusa Tenggara Timur

(Manggarai) dengan tingkatan prosentase yang berbeda daerah satu dengan lainnya.

Bagi beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan pembentukan

dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

a. Kurangnya pemahaman terhadap substansi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 baik

dikalangan aparatur pemerintah dan pemerintah daerah, anggota FKUB maupun

masyarakat;

b. Kurangnya komitmen dari Kepala Daerah untuk mendorong peran FKUB dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya;

c. Belum optimalnya fungsi Dewan Penasehat FKUB dalam mendorong peran dan

tugas FKUB;

d. Belum tumbuhnya kesadaran dari sebagian anggota FKUB untuk melepaskan

kepentingan politik menjelang pemilukada;

e. Masih berkembangnya anggapan bahwa keberadaan FKUB hanya sebagai lembaga

untuk penyelesaian konflik terkait kerukunan umat beragama;

f. Eksistensi FKUB dan program-programnya belum dikenal dibeberapa instansi

daerah maupun masyarakat luas serta belum menyentuh pada persoalan secara

substansi.

Tindak lanjut terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Pemahaman dan sosialisasi kembali terkait Permendagri Nomor 41 Tahun 2010

kepada daerah sehingga ada kesamaan nomenklatur dalam mensinergiskan kegiatan

pusat dan daerah;

b. Perlu dukungan dana baik melalui APBD maupun APBN (dana dekonsentrasi) agar

ke depan FKUB menjadi lebih mandiri, profesional dan bertanggungjawab;

c. Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan berkala terkait pelaksanaan tugas

dan fungsi instansi pembina teknis FKUB di daerah.

d. Peningkatan kapasitas anggota FKUB melalui berbagai pelatihan dan bimbingan

teknis yang bekerjasama dengan instansi lainnya.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku

bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai

merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri

sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan

masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu

dikembangkan secara sistematik dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.



47

Dilatarbelakangi oleh kondisi

tersebut dan dalam rangka meningkatkan rasa

cinta tanah air di daerah serta sebagai upaya

mengembangkan nilai-nilai persatuan dan

kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi

masyarakat dalam membangun sikap untuk

menghormati dan menghargai kemajemukan

masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak

pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan

kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan

nasional.

Sebagai dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah

Permendagri Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran

Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal

13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan

kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Tabel 3.8

Data Rekapitulasi Pembentukan

FPK Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

Provinsi

FPK Provinsi FPK Kab/Kota

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

NAD √ 18 5

SUMUT √ 19 14

SUMBAR √ 3 16

RIAU √ 12 0

JAMBI √ 8 3

SUMSEL √ 15 2

BENGKULU √ 7 3

LAMPUNG √ 8 7

BABEL √ 4 3

KEPRI √ 7 -

DKI JAKARTA - √ - 6

JABAR √ 10 17

JATENG √ 31 4

DIY √ 2 3



48

JATIM √ 27 11

BANTEN √ 7 1

BALI √ 7 2

NTB √ 6 4

NTT √ 19 3

KALBAR - √ 3 11

KALTENG √ 4 10

KALSEL √ 4 9

KALTIM √ 7 3

SULUT √ 3 12

SULTENG √ 9 4

SULSEL √ 23 1

SULTRA √ 11 3

GORONTALO √ 2 4

SULBAR - √ - 6

MALUKU - √ - 11

MALUT - √ 1 9

PAPUA - √ - 29

PAPUA

BARAT

√ - 1 12

KALTARA - √ 5 -

TOTAL 27 7 283 228

Sumberdata: Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Desember 2014

Berdasarkan data diatas, sampai dengan Tahun 2014 FPK telah terbentuk yaitu

27 Provinsi dari 34 Provinsi (79,41%) dan 283 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota (54,66%).

Dari jumlah Provinsi/Kab/Kota yang terbentuk terdapat 73,52% Provinsi dan 25,87%

Kab/Kota yang efektif dalam mengantisipasi terjadinya konflik terkait pembauran di

daerah. Sehingga total capaian sebesar 49,70%.

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas bahwa terkait Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) pembentukannya belum seluruh prov/kab/kota sehingga ke depan

perlu kerja keras bersama semua pihak terkait sehingga seluruh Provinsi/Kab/Kota dapat

tercapai. Namun demikian di beberapa Kabupaten/Kota sudah melakukan pembentukan

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sampai pada tingkat Kecamatan seperti Sigi

(Sulawesi Tengah), Gayo Lues, Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera

Selatan), Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara

(Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan



49

Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan

daerah lainnya.

Namun demikian dalam pembentukannya di beberapa Provinsi/Kabupaten/ Kota

masih menemui kendala/permasalahan antara lain:

a. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah yaitu Kepala Daerah dan

DPRD terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi

dana pada APBD sangat minim, seperti pada Kabupaten Bitung Provinsi Sulawesi

Selatan, untuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) masuk pada pos Kominda dan

FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan;

b. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada di Kesbangpol

sehingga forum dialog seperti FPK kurang mendapat dukungan dalam

penyelenggaraannya.

c. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan

tugas fungsinya.

Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani kendala/permasalahan diatas

antara lain:

a. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait

tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga pada masa yang

akan datang, forum tersebut akan terfasilitasi secara kegiatan maupun anggaran

sesuai dengan tugas fungsinya;

b. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada anggora

FPK dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dan juga dalam rangka

penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);

c. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah

yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;

d. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi.

4. KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)

Dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Bunyi pembukaan

tersebut, menyiratkan bahwa Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi

setiap warga negaranya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya

senantiasa wajib berpedoman pada 4 pilar utama kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.



50

Mencermati situasi dan kondisi nasional yang terus berkembang saat ini, salah satu

upaya pemerintah untuk dapat menjawab berbagai permasalahan yang berpotensi

mengganggu kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat telah di terbitkan

Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri

No. 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Tabel 3.9

Data Rekapitulasi Pembentukan

Kominda Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

Provinsi

Kominda Provinsi Kominda

Kab/Kota

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

Sudah

terbentuk

Belum

terbentuk

NAD √ 23 -

SUMUT √ 33 -

SUMBAR √ 19 -

RIAU √ 12 -

JAMBI √ 11 -

SUMSEL √ 15 -

BENGKULU √ 10 -

LAMPUNG √ 14 -

BABEL √ 7 -

KEPRI √ 7 -

DKI JAKARTA √ 6 -

JABAR √ 26 -

JATENG √ 35 -

DIY √ 5 -

JATIM √ 38 -

BANTEN √ 8 -

BALI √ 9 -

NTB √ 10 -

NTT √ 21 -

KALBAR √ 14 -

KALTENG √ 14 -

KALSEL √ 13 -

KALTIM √ 14 -

SULUT √ 15 -



51

Sumberdata: Direktorat Kewaspadaan Nasional, Desember 2014

Berdasarkan data diatas, sampai dengan Tahun 2014 Kominda telah terbentuk di

seluruh 33 Provinsi (97,05%) dan 509 Kab/Kota atau 99,02%. Dari total Kominda yang

telah terbentuk efektif sebanyak 33 provinsi (97,05%) sedangkan Kab/Kota efektif

sebesar 88,13% atau 453 Kab/Kota. Secara keseluruhan Kominda dapat dikatakan aktif

dalam menjalankan tugas dan peranannya di daerah dalam rangka mengantisipasi konflik

di daerah. Hal tersebut, terlihat pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional yang

dilaksanakan setiap tahunnya dihadiri oleh seluruh Ketua Kominda Prov/Kab/Kota,

Kabinda, Kaban Kesbangpol Prov/Kab/Kota, Asintel Kodam/Korem, Asintel Kejati, Dir

Intelkam Polda serta laporan rutin yang disampaikan baik melalui surat elektronik (email)

maupun laporan yang disampaikan setiap harinya melalui Pusat Komunikasi dan

Informasi yang ada di Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan situasi dan

kondisi Ipoleksosbud dan keamanan daerah di seluruh Indonesia.

Dari sisi capaian target Renstra terkait dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya

komunikasi dan dialog yang kontruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian

persoalan kemasyarakatan” dapat dikatakan tercapai 80% dari target 80% (capaian

sebesar 100%).

SULTENG √ 11 -

SULSEL √ 23 -

SULTRA √ 12 -

GORONTALO √ 6 -

SULBAR √ 5 -

MALUKU √ 14 -

MALUT √ 11 -

PAPUA √ 29 -

PAPUA BARAT √ 11 -

KALTARA - √ - 4

TOTAL 33 1 509 4



52

SASARAN 4

Meningkatnya kesadaran warga negara dalam partisipasi politik


Tabel 3.10


Meningkatnya kesadaran warga negara Target dalam partisipasi politik

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar Negara

(Pancasila, UUD 1945, Bhinneka

Tunggal Ika dan NKRI)

80%

94,19% 117,73%

Indikator 4: Persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait 4 pilar Negara

(Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI)

Dinamika lingkungan strategis yang berkembang telah membawa implikasi

berbagai penafsiran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kondisi ini dikhawatirkan bangsa Indonesia akan

menghadapi krisis ideologi.

Seiring dengan itu

menguatnya pengaruh

budaya asing (westernisasi)

yang terjadi didalam

perilaku dan gaya hidup

masyarakat Indonesia yang

tidak lagi mencerminkan

nilai-nilai luhur Pancasila,

serta munculnya faham-

faham radikal, menguatnya “cauvimisme”4 kesukuan sehingga membuat terjadinya

disharmonis sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya kegiatan

revitalisasi Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa merupakan suatu program yang

mendesak untuk diselenggarakan guna peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui

pelaksanaan pendidikan politik. Upaya-upaya dimaksud diselenggarakan dalam bentuk

kegiatan sarasehan, seminar dan forum-forum diskusi yang diselenggarakan melalui kerjasama

dengan berbagai unsur instansi pemerintah, elemen masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan. Hal tersebut dalam rangka menyelaraskan persepsi dan interpretasi yang

4 “cauvimisme” adalah suat paham cinta terhadap tanah air secara berlebihan terhadap bangsanya sendiri dengan merendahkan bangsa lain



53

berbeda dalam memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah

negara, utamanya mengenai penguatan karakter bangsa.

Di era informasi dan dalam masyarakat madani, masyarakatlah yang harus berperan,

ini adalah realitas politik dan juga bagian dari proses demokratisasi sebagaimana amanat

konstitusi kita mengenai kebebasan berserikat pada pasal 28 UUD 1945 dan adanya kebebasan

mengemukakan pendapat lisan dan tulisan. Oleh karenanya pendidikan politik menjadi bentuk

nyata dan berkelanjutan yang harus kita laksanakan bersama untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa melalui pembangunan politik dalam negeri yakni terciptanya pembangunan politik yang

berkarakter dengan menjunjung tinggi etika dan budaya politik demokratis berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan politik dalam negeri dimaksudkan untuk mendukung

penguatan demokrasi Pancasila khususnya dan menciptakan stabilitas politik secara nasional.

Pencapaian cita-cita nasional harus didukung oleh kemampuan manusia–manusia

Indonesia yang mampu menunjukkan profesionalisme, juga kualitas kisi-kisi kebangsaan

yang terwujud dalam pola sikap dan perilaku cinta tanah air dan yakin akan perjuangan

menuju cita-cita nasional. Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi semata dalam

mewujudkan cita-cita nasional tidaklah cukup, masih diperlukan landasan nilai-nilai

kebangsaan guna tetap terjaganya upaya perekatan dan integritas nasional untuk kelangsungan

dan kejayaan bangsa dan negara. Sikap perilaku cinta tanah air merupakan landasan dasar

yang dapat menjadi pengarah (driving force) sekaligus penjamin bahwa upaya pembangunan

nasional tetap berada dalam rel yang benar (on the right track), yakni rel kebangsaan

Indonesia.

Pembentukan pola sikap dan perilaku bela negara merupakan bagian dari sistem

building, sebagai sub sistem pengawal struktur kemasyarakatan dan kenegaraan yang

mewarnai tidak saja akselerasi, tetapi juga arah perjuangan mencapai cita-cita nasional. Oleh

sebab itu “kualitas jiwa merah putih” merupakan hal yang mendasar yang harus diwujudkan,

sebagaimana disuratkan dalam syair lagu Kebangsaan : “Bangunlah jiwanya, bangunlah

badannya”. Berhasilnya pembangunan jiwa dari manusia-manusia Indonesia dengan

penanaman nilai-nilai bela negara menjadi fondasi yang kokoh bagi upaya pembangunan

nasional mewujudkan keindonesiaan yang dicita-citakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mempertahankan kelangsungan dan

tetap tegaknya NKRI, salah satu strategi dan kebijakan yang ditempuh diperlukan program

yang melibatkan peran strategis masyarakat melalui program Peningkatan Wawasan

Kebangsaan dan Cinta Tanah Air, Kesadaran Bela Negara dalam rangka penguatan persatuan

dan kesatuan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan sehingga partisipasi masyarakat

terkait sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara dapat dilaksanakan secara optimal. Hal

tersebut sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter

dan jati diri bangsa dengan tujuan mendorong terjadinya pemahaman dan motivasi untuk

meningkatkan pemahaman bela negara melalui forum-forum diskusi maupun dialog.



54

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan pelaksanaan

pendidikan politik, pada tahun 2014 Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik telah bekerjasama dengan 746 organisasi kemasyarakatan dari total

kerjasama 792, dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dan

masyarakat bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik se-Indonesia.

Adapun uraian capaian indikator kinerja outcome tersebut diatas adalah sebagai

berikut dalam beberapa kegiatan yaitu:

a. Meningkatnya kapasitas, pemahaman dan peran masyarakat utamanya pemuda, perempuan

dan aparat pemerintah dalam bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan melalui 25

forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan;

b. Meningkatan partisipasi politik pemilih pemula yang diselenggarakan guna mencari

metode pendidikan politik yang tepat untuk peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu

2014. Kegiatan dimaksud bekerjasama dengan Center for Election and Political Party

(CEPP) Universitas Indonesia yang dilaksanakan di 34 Provinsi;

c. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945,

Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dan

cinta tanah air dengan terlaksananya 119 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan

organisasi kemasyarakatan di daerah;

d. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam partisipasi politik terkait nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI melalui

kegiatan penanganan konflik di daerah berupa pelaksanaan 126 kerja sama Kementerian

dan organisasi kemasyarakatan;

e. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui pelaksanaan sosialisasi dan seminar

terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan

NKRI dengan pelaksanaan 289 kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan

organissai kemasyarakatan tersebar di 33 Provinsi/Kabupaten/Kota;

f. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dan masyarakat

di wilayah miskin, terisolasi, perbatasan dan marjinal melalui pelaksanaan pendidikan

politik berupa kegiatan sosialisasi terkait dengan nilai-nilai yang terkandung Pancasila,

UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI melalui pelaksanaan 118 kerja sama

program/kegiatan Kementerian dengan organisasi kemasyarakatan;

g. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait pembinaan dan pengembangan ketahanan

ekonomi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu 2014 melalui pelaksanaan 94

kerjasama program/kegiatan Kementerian dengan organisasi kemasyarakatan.



55

Dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan ini, sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Ditjen Kesatuan

Bangsa dan Politik sebagai mitra dari organisasi kemasyarakatan mempunyai

program/kegiatan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat yakni program kerja sama di

bidang politik dalam negeri yang ditujukan kepada masyarakat melalui organisasi

kemasyarakatan

akan terus

melakukan

sosialisasi

pelaksanaan

kerja sama

program/kegiatan Kementerian pada seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya

peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan politik dan wawasan kebangsaan.

Kegiatan ini dipandang sangat efektif untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah

khususnya di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan Kebangsaan serta Cinta Tanah Air

khususnya untuk daerah-daerah perbatasan dengan negara lain.

Selain itu indikator lainnya adalah terlaksananya sosialisasi terkait dengan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI kedalam

kehidupan berbangsa. Kualitas sumberdaya manusia terutama dengan organisasi-

organisasinya yang berwawasan kebangsaan sangat menentukan bangsa kedepan, oleh karena

itu diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis dalam menyiapkan sasaran tersebut. Alasan

kegiatan dilakukan Sosialisasi terkait dengan nilai-nilai dimaksud kedalam kehidupan

berbangsa tersebut disebabkan masalah persatuan dan kesatuan bangsa bersifat kompleks dan

dinamis, sejalan dengan kompleksitas dan dinamika masyarakat kita yang bersifat majemuk.

Dari sisi target Renstra, terkait dengan sasaran “Meningkatnya kesadaran warga

Negara dalam partisipasi politik” dapat dikatakan tercapai 94,19% dari target 80%.



56

ANALISIS REALISASI KINERJA SASARAN 1

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1


Indikator Kinerja Target Realisasi

2014 2013 2012 2011 2010

Jumlah revisi paket

Undang-Undang Bidang

Politik khususnya Revisi

terbatas Undang-Undang

No. 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilu

2 (dua) 1 UU 17

Tahun 2014

dan DIM

RUU

Pilpres

2 (dua)

Draft RUU

1 (satu)

Dokumen

2 (dua)

Dokumen

Draft

RUU

Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi

70 72,24 - 69,82 74,72 63,11

Indeks Kebebasan Sipil 80 79,00 - 77,94 80,79 82,53

Indeks Hak-Hak Politik 70 46,25 - 46,33 47,57 47,87

ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1

Tabel 3.12

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1


Indikator Kinerja Target Capaian

2014 2013 2012 2011 2010

Jumlah revisi paket Undang-

Undang Bidang Politik

khususnya Revisi terbatas

Undang-Undang No. 22 Tahun

2007 tentang Penyelenggara

Pemilu

2 (dua) 90% 50% 46,6% 40% 20%

Indeks Kinerja Lembaga

Demokrasi

70 103,2% - 102,68% 113,21% 120,67%

Indeks Kebebasan Sipil 80 98,75% - 98,66% 103,58% 109,02%

Indeks Hak-Hak Politik 70 66,07% - 68,13% 72,08% 90,32%

Capaian terkait indikator “Jumlah revisi paket Undang-Undang Bidang Politik

khususnya Revisi Terbatas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu” yaitu

penyelesaian 5 (lima) paket revisi Undang-Undang Bidang Politik dimulai sejak tahun 2010,

namun demikian dalam perkembangannya terdapat prioritas pembahasan di Badan Legislatif

B. ANALISIS REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014



57

DPR RI sehingga target yang telah ditetapkan belum tercapai. Adapun capaian progress dari

masing-masing revisi perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Pada tahun 2010, dari pembahasan 5 (lima) paket revisi Undang-Undang Bidang Politik

masih dalam bentuk draft RUU dikarenakan DPR RI belum menyerahkan draft tersebut

kepada pemerintah, namun demikian pemerintah telah menyiapkan Daftar Inventarisasi

Masalah (DIM) inisiatif dengan pembahasan internal pemerintah terkait dengan revisi RUU

dimaksud. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2010 capaian tersebut dapat dikatakan masih

rendah yaitu 20% dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

b. Pada Tahun 2011, terdapat 2 (dua) Undang-Undang yang telah diselesaikan dari 5 (lima)

paket revisi terbatas yang ditargetkan. 2 (dua) Undang-Undang tersebut yaitu penyelesaian

penyempurnaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 dan

telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI No. 8 tahun 2011. Sedangkan terkait dengan

penyusunan revisi terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Pemilu telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu yang telah diundangkan pada tanggal 15 September 2011. Sehubungan dengan hal

tersebut, dari sisi capaian target Renstra terkait dengan penyelesaian paket Undang-Undang

Bidang Politik dapat dikatakan tercapai 40% dari target 5 (lima) Undang-Undang.

c. Pada Tahun 2012, terkait dengan sisa 3 (tiga) Undang-Undang Bidang Politik yang belum

diselesaikan dan ditargetkan pada tahun 2012 telah selesai 100%, namun demikian sampai

dengan akhir tahun 2012 baru tersusun 1 (satu) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun untuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008

tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden masih dalam proses penyelesaian

dikarenakan sampai dengan laporan ini disampaikan DPR RI belum menyampaikan draft

RUU kepada pemerintah. Sebagai antisipasi, pemerintah melakukan pembahasan internal

dengan mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu dari wacana

pembahasan yang berkembang di Badan Legislasi DPR-RI terhadap revisi Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan kondisi

tersebut capaian target penyusunan Undang-Undang Bidang Politik adalah 46.6%. Hal ini

disebabkan penyusunan revisi UU tersebut merupakan inisiatif DPR RI serta adanya

pembahasan Undang-Undang Bidang Politik lainnya yang lebih diprioritaskan dalam

penyusunannya. Kondisi dimaksud mengacu pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR RI) Nomor 41A/DPR-RI/2009-2010 tentang Persetujuan Perjanjian

Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014.



58

d. Pada Tahun 2013, terdapat 2 (dua) Undang-Undang Bidang Politik yang masih dalam tahap

pembahasan. Namun demikian terkait draft RUU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan

DPRD belum disampaikan kepada pemerintah sehingga sampai dengan akhir 2013

pemerintah hanya menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan mengacu pada

wacana yang berkembang di Badan Legislatif DPR RI. Untuk Rancangan Revisi UU No. 42

Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan laporan dari Badan

Legislatif DPR RI dihentikan pembahasannya dan ditarik dari Program Legislasi Nasional

sehingga dari sisi capaian target dapat dikatakan tercapai 50% terkait dengan progress

pembahasan DIM internal pemerintah.

e. Pada Tahun 2014, terdapat 2 (dua) Undang-Undang Bidang Politik yang masih ditargetkan

kembali mengingat pada tahun 2013 target dimaksud belum tercapai dikarenakan adanya

prioritas pembahasan di DPR RI. Adapun capaian pada tahun 2014 yaitu terbitnya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sedangkan 1(satu)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai

dengan laporan ini disusun dihentikan pembahasannya berdasarkan laporan dari Badan

Legislasi DPR RI.

Selanjutnya terkait dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia yang terdiri dari 3

(tiga) aspek yaitu (1) Aspek Kinerja Lembaga Demokrasi; (2) Aspek Kebebasan Sipil; (3)

Aspek Hak-Hak Politik, secara terinci capaian dimaksud setiap tahunnya dijabarkan sebagai

berikut :

a. Tahun 2010, dari target 52,3 indeks kinerja lembaga demokrasi, tercapai sebesar 63,11

sehingga capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 120,66%.

b. Tahun 2011 dari target 66 indeks kinerja lembaga demokrasi, tercapai sebesar 74,72

sehingga capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 113,21% .

c. Tahun 2012 dari target 68 indeks kinerja lembaga demokrasi, tercapai sebesar 69,82


d. Tahun 2013 tidak ada target.

e. Tahun 2014 dari target 70 indeks kinerja lembaga demokrasi, tercapai sebesar 72,24




59

Analisis Realisasi Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.13





2014 2013 2012 2011 2010

Persentase

kebijakan/peratur

an perundangan

yang

dilaksanakan oleh

Pemerintah

Daerah dan

pemangku

kepentingan

80% 77,27% 72,73% 72% 75% -

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.14





2014 2013 2012 2011 2010

Persentase

kebijakan/peratura

n perundangan

yang dilaksanakan

oleh Pemerintah

Daerah dan

pemangku

kepentingan

80% 96,59% 90,91% 92% 83,3% -

Berdasarkan pada indikator tersebut diatas, pada tahun 2011 terkait dengan 3 (tiga)

peraturan bidang kesatuan bangsa dan politik yang dihasilkan pada tahun 2010 telah

implementasikan dengan baik kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya

baik berupa tindaklanjut dalam Rencana Kerja daerah maupun dalam Peraturan Daerah.

Adapun 3 (tiga) peraturan dimaksud yaitu Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik telah terimplementasi lebih dari 25 Provinsi

dengan kategori “baik”, sedangkan terkait Permendagri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah dan Permendagri No.

50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing telah dilaksanakan antara

15-25 Provinsi dengan kategori “cukup baik”. Sedangkan peraturan yang diterbitkan Tahun

2011 secara keseluruhan terdapat 9 peraturan, 5 (lima) diantaranya dilaksanakan oleh lebih



60

dari 25 Provinsi dengan kategori “baik”. Sedangkan 4 (empat) peraturan lainnya dilaksanakan

oleh 15-25 daerah dengan kategori “cukup baik”.

Pada tahun 2012, terkait dengan 5 (lima) peraturan bidang kesbangpol yang

dihasilkan terdapat 2 (dua) peraturan yang telah dilaksanakan oleh 25 daerah dengan kategori

“baik”, 1 (satu) peraturan yang dilaksanakan lebih dari 15-25 daerah dengan kategori “cukup

baik” dan 2 (dua) peraturan lainnya hanya dilaksanakan 10-15 daerah dengan kategori

“kurang”. Sedangkan pada tahun 2013, terdapat 5 (lima) peraturan yang dihasilkan dengan

pengelompokkan 2 peraturan telah dilaksanakan oleh lebih dari 25 provinsi dengan kategori

“baik”, 1 (satu) peraturan dilaksanakan oleh 15-25 Provinsi dengan kategori “cukup baik”, 1

(satu) peraturan dilaksanakan hanya 10-15 Provinsi dengan kategori kurang dan 1 (satu)

peraturan lainnya hanya dilaksanakan oleh kurang dari 10 provinsi sehingga berada pada

kategori “buruk”. Pada capaian 2014, terdapat 4 (empat) peraturan yang telah diterbitkan 1

(satu) peraturan dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, 1 (satu) Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,

Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh 15-25 Provinsi dengan kategori “cukup

baik”, sedangkan 2 (dua) Permendagri yang diterbitkan pada tahun 2014 hanya dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya 10-15 provinsi dengan kategori

“kurang” yaitu Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Permendagri

Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Permendagri

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman

Mini Indonesia (TMII).


Tabel 3.15





2014 2013 2012 2011 2010

Persentase forum dialog

publik yang efektif

80% 80% 76,51% 72,5% 65% -



61


Tabel 3.16




Indikator

Kinerja Target

Capaian

2014 2013 2012 2011 2010

Persentase forum

dialog publik

yang efektif

80% 100% 95,64% 93,5% 92,8% -

Capaian kinerja sasaran terkait indikator “Prosentase forum dialog publik yang

efektif” telah tercapai sebesar 80% atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut

sebagai akibat pada 2014 terdapat peningkatan pembentukan forum dialog dibeberapa provinsi

dan Kab/Kota dan berjalan efektif dalam penyelesaian berbagai persoalan kemasyarakatan.

Adapun capaian setiap tahunnnya sebagi berikut :

a) Tahun 2010 tidak ada target.

b) Tahun 2011, dari target 70% capaian terhadap indikator ini hanya sebesar 65%. Hal

tersebut sebagai akibat forum dialog dimaksud (FPK, FKDM, FKUB dan Kominda) belum

secara keseluruhan tersosialisasikan ke daerah sehingga belum ada tindaklanjut daerah

baik dalam pembentukan forum dialog maupun pemberdayaannya sehingga berjalan

efektif dalam pemecahan permasalahan kemasyarakatan di daerah. Adapun pembentukan

masing-masing forum dialog tersebut sebagai berikut :

FPK : sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, pada tahun 2011 telah dilakukan

pembentukan di 23 Provinsi, dan 46 Kab/Kota.

FKDM : sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewaspadaan Dini Masyarakat, pada tahun 2011 telah dilakukan pembentukan di 24

Provinsi, dan 145 Kab/Kota.

FKUB : sebagaimana amanat dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9

Tahun 2006, pada tahun 2011 telah dilakukan pembentukan di 25 Kab/Kota dan 243

Kab/Kota.

c) Tahun 2012, dari target 75% capaian terhadap indikator ini hanya sebesar 70,2%. Hal

tersebut sebagai akibat minimnya dukungan anggaran baik dalam rangka peningkatan

kapasitas anggota forum dialog dimaksud (FPK, FKDM, FKUB dan Kominda) maupun

dukungan sarana dan prasarana untuk mobilitas dalam penyelesaian konflik di daerah



62

sehingga forum dialog dimaksud belum secara efektif berjalan. Adapun pembentukan

masing-masing forum dialog tersebut sebagai berikut :


Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam

Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan

Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

seluruh Indonesia, sehingga pada tahun 2012 telah dilakukan pembentukan di 25







Kab/Kota.

d) Tahun 2013, dari target 80% capaian terhadap indikator ini hanya sebesar 76,51%. Hal

tersebut sebagai akibat masih belum optimalnya forum-forum yang sudah terbentuk dalam

penyelesaian konflik di daerah dikarenakan di beberapa daerah baru melakukan

pembentukan sehingga tahap pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas belum

dilakukan. Adapun pembentukan masing-masing forum dialog tersebut sebagai berikut :












Kab/Kota.

e) Tahun 2014 dari target 80% capaian terhadap indikator sebesar 80%. Pada tahun 2014

terdapat peningkatan yang cukup signifikan terhadap efektifitas forum dialog di daerah.

Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2013 terdapat alokasi dana dekonsentrasi yang



63

mendukung pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan/peningkatan kapasitas anggota

forum dialog dalam melakukan penyelesaian konflik di daerah juga berkoodinasi aktif

dengan forum dialog lainnya.











Tahun 2006, pada tahun 2014 telah dilakukan pembentukan di 34 Provinsi dan 445

Kab/Kota.


Tabel 3.17




2014 2013 2012 2011 2010


masyarakat dalam

kegiatan terkait 4 pilar

Negara (Pancasila,

UUD 1945, Bhinneka


80% 94,14% 97,17 % 99,5% 70% 52%



64

Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4

Tabel 3.18




2014 2013 2012 2011 2010


masyarakat dalam

kegiatan terkait 4 pilar

Negara (Pancasila,

UUD 1945, Bhinneka


80% 117,73% 126,56 % 137.2% 100% 80%

Terkait dengan indikator persentase peningkatan masyarakat dalam kegiatan terkait

4 konsensus kehidupan berbangsa (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungga Ika, dan NKRI),

pada tahun 2014 mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai

akibat menurunnya tingkat partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan terkait nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI dalam

kehidupan berbangsa yang telah dikerjasamakan dengan mitra pemerintah di daerah, yaitu

melalui pelaksanaan kerjasama dengan OMS dalam rangka peningkatan pendidikan politik

yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun capaian setiap tahunnya sebagai berikut :

1. Tahun 2010, terkait dengan pelaksanaan kerjasama organisasi kemasyarakatan tercapai

sebesar 52% melalui pelaksanaan sosialisasi, seminar, lokakarya nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Adapun

kemitraan/kerjasama dimaksud terlaksana hanya sebesar 400 kerjasama yang tersebar di

seluruh Indonesia. Adapun kendala terkait dengan belum tercapainya target sesuai dengan

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai akibat adanya ketidaksiapan

organissai kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan dan belum dipahami sepenuhnya

mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Tahun 2011, pelaksanaan kerjasama program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam

hal ini terkait dengan nilai-nilai yang terkandung pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal

Ika dan NKRI tercapai sebesar 70%;

3. Tahun 2012, terkait dengan pelaksanaan kerjasama program bidang kesatuan bangsa dan

politik dengan organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan capaiannya melebihi target

yang telah ditetapkan yaitu 99,5% dari target 72,5%;

4. Tahun 2013, tercapai sebesar 97,17% dari target yang telah ditetapkan yaitu 75%;



65

5. Tahun 2014, tercapai sebesar 94,19% dari target yang telah ditetapkan yaitu 80%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ditjen Kesbangpol akan berupaya secara simultan

melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kerjasama program dengan organisasi

kemasyarakatan sebab sebagai mitra pemerintah sangatlah efektif untuk melaksanakan

kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang Pendidikan Politik dan Wawasan

Kebangsaan serta Cinta Tanah Air khususnya untuk daerah-daerah perbatasan dengan Negara

lain. Adapun bentuk pelaksanaan kerjasama pada tahun 2015 mendatang akan disesuaikan

kembali menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

Kemasyarakatan. Adapun bentuk dari kemitraan yang dimaksud sesuai dengan undang-

undang yaitu pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kinerja

dan menjaga keberlangsungan ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas

kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selain peningkatan partisipasi masyarakat dalam berpolitik melalui pelaksanaan

kerjasama secara simultan setiap tahunnya juga melalui pelaksanaan 25 forum dialog dalam

rangka pengembangan nilai-nilai kebangsaan kepada pemuda, perempuan dan aparatur

pemerintah.

Adapun total alokasi anggaran pada Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan

Politik sepanjang tahun 2010-2014 adalah sebesar Rp. 815.907.871.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 757.765.376.262,- atau 92,87%. Adapun pagu dan realisasi anggaran pertahun yaitu :

No. Tahun Alokasi Realisasi %

1. 2010 119.864.542.000 11.7107.011.984 97,7

2. 2011 159.808.581.000 148.895.393.507 93,17

3. 2012 169.607.200.000 162.486.895.989 95,80

4. 2013 190.417.548.000 178.523.300.675 93,75

5. 2014 176.210.000.000 151.542.567.268 86,00

Pagu alokasi anggaran Ditjen Kesbangpol Tahun 2014 sebesar Rp.

176.210.000.000,-, terdapat Rp. 40.661.855.000,- dialokasikan dalam rangka peningkatan

kapasitas dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui program kerjasama Ormas.

Kemudian dalam rangka pelaksanaan pendidikan politik kepada partai politik yang mendapatkan

kursi di DPR RI setiap tahunnya diberikan bantuan keuangan sebesar Rp. 9.929.000.000,-.

Sedangkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan

politik secara langsung dikelola sebesar Rp. 125.619.145.000,-.

C. AKUNTABILITAS TAHUN 2014



66

Berdasarkan data perkembangan laporan realisasi keuangan Ditjen Kesbangpol,

sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 151.542.567.268,- atau 86,00%. Dengan rincian

realisasi per masing-masing kegiatan pada Direktorat sebagi berikut :

No. Unit Kerja Alokasi Realisasi %

1. Direktorat Bina Ideologi

dan Wawasan Kebangsaan

24.071.374.000 22.307.582.500 92,67

2. Direktorat Kewaspadaan

Nasional

32.875.271.000 25.806.012.480 78,50

3. Direktorat Ketahanan Seni,

Budaya, Agama dan

Kemasyarakatan

24.302.165.000 23.132.263.495 95,19

4. Direktorat Politik Dalam

Negeri

45.697.055.000 37.426.007.816 81,90

5. Direktorat Ketahanan

Ekonomi

11.043.900.000 9.258.726.526 83,84

6. Sekretariat Ditjen 38.220.235.000 33.527.375.601 87,72

T O T A L 176.210.000.000,- 151.457.968.418 85,95

Alokasi

Realisasi



67

Adapun realisasi anggaran Ditjen Kesbangpol Tahun 2014

Berdasarkan Jenis Belanja

No. Jenis Belanja Alokasi Realisasi %

1. Belanja Pegawai 14.811.290.000 14.383.402.136 97,11

2. Belanja Barang 160.698.710.000 136.377.741.282 84,87

3. Belanja Modal 700.000.000 696.825.000 99,55

T O T A L 176.210.000.000 151.457.968.418 85,95



68

BAB IV

PENUTUP

AAA... KKKEEESSSIIIMMMPPPUUULLLAAANNN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2014

merupakan kelanjutan laporan kinerja tahun sebelumnya yang dibuat untuk menggambarkan

capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Ditjen Kesbangpol. Laporan

Kinerja ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapain sasaran dalam Rencana Strategis

(Renstra) untuk mengetahui sejauhmana manfaat program/kegiatan di bidang Pembinaan

Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan

acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja pada masing-masing unit kerja

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang obyektif.

Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan program/kegiatan mencapai nilai 85,95%. Selain

itu, menyangkut capaian sasaran ditemukan :

1. Capaian sasaran dinilai cukup berhasil, selain karena kinerja Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politik, juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Direktorat Jenderal

Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Pada beberapa capaian sasaran yang dinilai berhasil dapat dilihat dari capaian target yang

direncanakan, apabila dilihat dari perbandingannya dengan populasi sudah menunjukkan

prosentase yang baik. Hal ini mengindikasikan perjanjian target dapat tercapai dengan baik.

3. Sebagian besar program menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator

kinerja outcome maupun indikator kinerja output. Hal ini menunjukkan bahwa program dan

kegiatan yang telah ditentukan harus dilaksanakan.

BBB... SSSAAARRRAAANNN

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen Kesbangpol pada tahun 2014,

dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Ditjen Kesbangpol dapat dikatakan sudah tercapai, namun demikian

perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2014;

2. Mengupayakan sinergi kegiatan antar unit kerja agar dilaksanakan secara bersama untuk

optimalisasi kegiatan (hasilnya komprehensif) yang dirasakan manfaatnya secara langsung

oleh pemangku kepentingan kesbangpol dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga

tidak tumpang tindih serta efisiensi waktu dalam pelaksanaannya;



69

3. Dalam pengelolaan anggaran agar lebih ditingkatkan baik dari sisi realisasi keuangan

maupun realisasi kinerja outcome maupun outputnya, sehingga dapat memaksimalkan

capaian kinerja organisasi;

4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada

setiap lingkup unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang

menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;

5. Perlunya pengawalan khusus dari masing-masing pimpinan unit kerja sehingga target yang

telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai;

6. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan

cegah potensi timbulnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya

meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen

Kesbangpol.

Documents

DAFTAR ISI - kesbangpol.kemendagri.go.idkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/Lakip_Ditjen_Kesbangpol... · seksi pada masing-masing Direktorat, dengan bagan sebagai berikut: Direktorat