Daftar Isi - bpkp.go.id · Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman ó. 5) Capaian kinerja Sasaran Program 2 òMeningkatnya Kualitas

ii

Daftar Isi Hal.

Kata Pengantar ................................................................................................................................ i

Daftar Isi ............................................................................................................................................. ii

Daftar Tabel ....................................................................................................................................... iii

Daftar Gambar.................................................................................................................................... iv

Daftar Grafik ...................................................................................................................................... v

Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………………………… vi

Bab I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .......................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ....................................................................... 3

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .......................................... 5

D. Struktur Organisasi ...................................................................................... 6

E. Sistematika Penyajian ................................................................................. 8

Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................. 9

A. Rencana Strategis 2015-2019 ................................................................. 9

1. Pernyataan Visi .......................................................................................

2. Pernyataan Misi ......................................................................................

3. Tujuan dan Sasaran.................................................................................

4. Indikator Kinerja Utama........................................................................

10

11

11

12

B. Perjanjian Kinerja 2018 .............................................................................. 14

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 16

A. Capaian Kinerja Organisasi.......................................................................... 16

B. Kinerja Lainnya............................................................................................... 34

C. Realisasi Anggaran ........................................................................................ 41

Bab IV PENUTUP ...................................................................................................................... 42

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2018 dengan Realisasi IKU

Tahun 2017 dan Target Tahun 2018

Lampiran 3 : Capaian Kinerja Output

Lampiran 4 : Perbandingan Realisasi Output Tahun 2018 dengan Realisasi

Output Tahun 2017 dan Target Tahun 2018

iii

Daftar Tabel

No. Nama Tabel Hal.

1 Tabel 1.1: Posisi Pegawai Per 31 Desember 2018 Berdasarkan

Jabatan dan Golongan …………………………………….……....

7

2 Tabel 1.2: Posisi Pegawai Per 31 Desember 2018 Berdasarkan

Jabatan dan Jenjang Pendidikan…………………….………....

7

3 Tabel 2.1: Sasaran Strategis dan Kegiatan Tahun 2015-2019 ……. 12

4 Tabel 2.2: IKU Sasaran Strategis ………………………………………………. 14

5 Tabel 2.3: IKU Sasaran Program ................................................ ................... 14

6 Tabel 3.1: Skor Indeks AP3N ................................................ .......................... 27

iv

Daftar Gambar

No. Nama Gambar Hal.

1 Gambar 1.1: Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

6

2 Gambar 1.2: Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman Tahun 2018…………………….…..……....

8

3 Gambar 3.1: Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018 ……………… 16

4 Gambar 3.2: Skor Indeks AP3N ........................................................................ 19

5 Gambar 3.3: Capaian Maturitas SPIP K/L Tahun 2018.......................... 21

v

Daftar Grafik

No. Nama Grafik Hal. 1 Grafik 1.1: Posisi Pegawai per 31 Desember 2018 Berdasarkan

Jabatan………………………………………………………………………......

7

2 Grafik 3.1: Pencapaian Sasaran Strategis Indeks AP3N……...…...…...…... 20

3 Grafik 3.2: Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP

Level 3........................................................................................................

22

4 Grafik 3.3: Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3

24

5 Grafik 3.4: Persentase Program Perekonomian dan Kemaritiman

dengan Indeks AP3N dengan Level 2 …………………………………

27



Level 3.………………………………………………………………………..

29



Level 2 ……....................................................................................................

30



32



33

vi

Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Untuk melaksanakan

peran tersebut, BPKP telah menetapkan sasaran strategis dan sasaran program dalam

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang mencakup peningkatan kualitas

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, peningkatan maturitas

SPIP serta peningkatan kapabilitas pengawasan intern pada Kementerian/Lembaga.

Renstra tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas)

dan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2018.

Secara umum pencapaian sasaran strategis maupun sasaran program seperti yang

ditargetkan dalam Renstra dan Perkin belum sesuai dengan harapan. Komitmen, kerja

keras dan perhatian baik dari BPKP khususnya Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman dan juga dari segenap stakeholder terutama dari mitra kerja BPKP di

Kementerian/Lembaga perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai

semakin berat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sesuai target dalam Perkin 2018 capaian

sasaran strategis dan sasaran program, dinyatakan dengan angka capaian sebagai

berikut:

1) Sebesar 100,00% untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

2) Sebesar 92,18% untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Maturitas

SPIP”.

3) Sebesar 97,22% untuk capaian kinerja Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda”.

4) Sebesar 100,00% untuk capaian kinerja Sasaran Program 1 “Perbaikan Pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman”.

5) Capaian kinerja Sasaran Program 2 “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” adalah sebesar 92,17% untuk Maturitas SPIP

Level 3 dan sebesar 100,00% untuk Maturitas SPIP Level 2.

6) Capaian kinerja Sasaran Program 3 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah K/L/Pemda” adalah sebesar 97,22% untuk Kapabilitas APIP Level 3 dan

sebesar 80,66% untuk kapabilitas APIP Level 2.

vii

Capaian sasaran strategis dan sasaran program Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman didukung dari tercapainya rekomendasi hasil pengawasan yang

mencakup: Hasil Pengawasan PSN, Hasil Monitoring dan Evaluasi Asian Games XVIII dan

Asian Para Games Tahun 2018 sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2018, Hasil Monitoring dan

Evaluasi yang Mendukung 10 Prioritas Nasional , Hasil Pengawasan Kegiatan yang

Dibiayai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri. Kinerja tahun 2018 didukung dengan

realisasi anggaran sebesar Rp15.837.737.314,00 atau sebesar 98,43% dari anggaran

yang tersedia sebesar Rp16.089.908.000,00 dan menggunakan sumber daya manusia

sebanyak 41.731 OH (94,98%) dari 39,638 OH yang direncanakan.

1

A. TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG ORGANISASI

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) menetapkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur, dan

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan. Sesuai dengan PP tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) merupakan lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas

melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Berdasarkan PP tersebut, BPKP mempunyai tugas dan fungsi:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu

(Pasal 49 ayat 2), meliputi:

a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); dan

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Pasal 59 ayat

2).

3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan kepada

Menteri Keuangan kepada Presiden (Pasal 57 ayat 4).

4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional dari hasil

pengawasan BPKP dan APIP lainnya (Pasal 54 ayat 3).

Tugas dan fungsi BPKP mengalami beberapa kali penyesuaian sejak terbentuk pada tahun

1983. Tugas dan fungsi terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun

2014 tentang BPKP. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP berada di bawah dan bertanggung

2

jawab kepada Presiden serta memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Pasal 11 Keppres

dimaksud menetapkan bahwa Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP)

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, salah satu unit eselon I di lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mempunyai tugas membantu Kepala di

bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan

program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang

perekonomian dan kemaritiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap

akuntabilitas keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada

instansi pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;

2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi

pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;

3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional dan/atau kegiatan

lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau

subsidi bidang perekonomian dan kemaritiman;

4. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara

pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan program lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah

pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;

6. Pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri;

7. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat bidang perekonomian

dan kemaritiman;

3

8. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi pemerintah pusat

bidang perekonomian dan kemaritiman;

9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang

perekonomian dan bidang kemaritiman sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan instansi pemerintah pusat;

11. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan kinerja pada instansi pemerintah

pusat bidang perekonomian dan kemaritiman;

12. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pemerintah pusat

dan wajib bayar bidang perekonomian dan kemaritiman; dan

13. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan pada instansi pemerintah pusat bidang

perekonomian dan kemaritiman.

Sebagai bagian integral dari BPKP, Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

sepenuhnya menjalankan peran BPKP melalui implementasi core business-nya yaitu

pengawasan atas instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam memenuhi amanah rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

makmur, pemerintah telah menetapkan target pembangunan nasional untuk jangka waktu 20

tahun melalui UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN). Target tersebut kemudian dirinci ke dalam target pembangunan jangka

menengah dan jangka pendek. Target pembangunan jangka menengah, 5 (lima) tahunan,

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Target

pembangunan jangka pendek, yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, dituangkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target rencana

jangka menengah pemerintah tahun 2015-2019, BPKP telah menyusun Rencana Strategis

(Renstra) Tahun 2015-2019. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran

program, program dan kegiatan yang akan dilakukan selama tahun 2015-2019 beserta target

output dan outcome yang akan dicapai.

4

Renstra BPKP Tahun 2015-2019 mengalami perubahan yang signifikan diselaraskan dengan

perubahan visi BPKP yaitu sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”.

BPKP diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan

sesuai dengan standar profesi, dan kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi

menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional. Kualitas hasil dan proses tersebut diindikasikan oleh standar berkelas dunia, yaitu

level IACM BPKP yang paling tidak berada pada level 3 dari 5 level IACM.

Mandat BPKP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah sebagai lembaga yang

bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern

terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi

pemerintah. Peran sebagai pembina SPIP terkait erat dengan peran pengawasan intern,

karena dengan penguatan SPIP maka pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan

menjadi semakin terjaga dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Peraturan Presiden Nomor

192 Tahun 2014 menyatakan BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi

pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern.

BPKP harus dapat menunjukkan unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Internal

Pemerintah sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Strategi pengawasan BPKP tahun

2015–2019 adalah:

1. Strategi Eksekutif

Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat

maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan

pembangunan nasional.

2. Strategi Operasional

a. Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan

nasional bersifat lintas –RPJMN

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

c. Peningkatan Kapasitas Pengawasan Intern yang mendukung Sinergi Pengawasan

Program Pemerintah

5

d. Penguatan penerapan SPI/Governance Program Pemerintah (Wajib, Prioritas &

Pendukung) dan SPI KLPK (Kementerian, Lembaga, Pemda dan Korporasi)

3. Penguatan Kapasitas Internal

a. Peningkatan Kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan Terhadap Standar dan SOP

Berbasis Risiko

b. Peningkatan Kapasitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis

BPKP’s Enterprise Architecture dan Pengawasan’s Bussiness Architecture

c. Peningkatan Sarana Prasarana

Terkait dengan perubahan peran/mandat baru, Deputi Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, sebagai bagian integral dari BPKP,

diharapkan mampu mengembangkan peran, menjaga proses transformasi, melakukan

komunikasi, dan menyemangati proses transformasi tersebut.

C. KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI

Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut:

1. Pre-emptif

Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang

diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan

pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi

yang bersifat laten.

2. Preventif

Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan

permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early

warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN,

berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen pemerintah. Sasarannya

adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi.

3. Represif

Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan

kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi

melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan

terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum.

6

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman telah

menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen

pemerintahan yang berfokus pada empat hal, yaitu:

1. Pengawalan pembangunan nasional (sektor wajib dan prioritas).

2. Peningkatan ruang fiskal.

3. Pengamanan aset Negara/Daerah.

4. Perbaikan governance system.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman terdiri atas lima Direktorat dan masing-masing Direktorat

terdiri dari dua Sub Direktorat dan kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah

pembinaan Direktur sebagaimana tampak pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

didukung dengan tenaga SDM yang cukup andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2018

berjumlah 222 orang, yang dikelompokkan dalam Jabatan, Golongan dan Jenjang Pendidikan

sebagai berikut:

Deputi Bidang PIPBidang

Perekonomian dan Kemaritiman

Ditwas Fiskal dan Investasi

Subditwas Fiskal

Subditwas Investasi

DitwasProduksi dan Sumber Daya

Alam

Subditwas Produksi dan Sumber Daya

Alam I

Subditwas Produksi dan Sumber Daya

Alam II

Ditwas Industri dan Distribusi

Subditwas Industri dan Distribusi I

Subditwas Industri dan Distribusi II

DitwasPinjaman dan Bantuan Luar

Negeri

Subditwas Pinjaman dan Bantuan Luar

Negeri I

Subditwas Pinjaman dan Bantuan Luar

Negeri II

Ditwas LembagaPemerintah Bidang

Perekonomian Lainnya

Subditwas LembagaPemerintah Bidang

Perekonomian Lainnya I

Subditwas LembagaPemerintah Bidang

Perekonomian Lainnya II

7

Tabel 1.1. Posisi Pegawai per 31 Desember 2018

Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No Jabatan Golongan

Jumlah IV III II

1 Jabatan Struktural 16 - - 16

2 Jabatan Fungsional Auditor 44 119 2 165

3 Jabatan Fungsional Tertentu - 9 1 10

4 Jabatan Fungsional Umum - 26 5 31

Total 60 154 8 222

Grafik 1.1. Posisi Pegawai per 31 Desember 2018

Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.2

Posisi Pegawai per 31 Desember 2018 Berdasarkan Jabatan dan Jenjang Pendidikan

No Jabatan Jenjang Pendidikan

Jumlah S3 S2 S1 D3 SLTA

1 Jabatan Struktural 1 6 9 - - 16

2 Jabatan Fungsional Auditor

1 28 106 30 - 165

3 Jabatan Fungsional Tertentu

- 1 5 3 1 10

4 Jabatan Fungsional Umum

- - 7 6 18 31

Total 2 35 127 39 19 222

Penjelasan:

Dalam tahun 2018, jumlah pegawai bertambah 19 orang dibandingkan jumlah pegawai tahun

2017 sebanyak 203 orang

7%

74%

5%

14%

Jabatan Struktural Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan Fungsional Tertentu Jabatan Fungsional Umum

8

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tahun 2018

melaporkan pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 diukur dan

dinilai berdasarkan Penetapan/Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2018 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Perkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Deputi

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tahun

2015-2019.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2018 memungkinkan

dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi

perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman Tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Tahun 2018

PENDAHULUAN Bab I

Bab IV PENUTUP

Rencana

Strategis

2015-2019

Perjanjian Kinerja

2018 Bab II

PERENCANAAN KINERJA

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

9

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah (PIP) Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman merupakan penjabaran dari Renstra BPKP periode

2015-2019. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, sasaran program dan kegiatan Deputi

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dalam

rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan renstra ini mendukung

Renstra BPKP periode 2015-2019 yang diselaraskan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan mandat baru BPKP sesuai Peraturan

Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan.

Dalam rangka implementasi Renstra tersebut, BPKP memiliki satu program teknis yaitu

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program ini selanjutnya

dipecah untuk pembagian intern tugas pengawasan sesuai dengan kedeputian teknis

yang terdapat di BPKP. Untuk Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman, program ini dibagi menjadi 3 (tiga) subprogram

Pengawasan yaitu:

1. Perbaikan Pengelolaan Program Strategis/Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

2. Pembinaan SPIP K/L; dan

3. Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L.

10

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja

diharapkan dapat menyajikan informasi tentang evaluasi dan analisis kinerja untuk

setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang

seharusnya terwujud. Untuk itu, BPKP melakukan penajaman tujuan dan sasaran

strategis sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis.

Sejalan dengan Renstra BPKP Tahun 2015-2019 tersebut, Deputi Kepala BPKP Bidang

PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyusun Rencana Strategis Deputi Bidang

PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman tahun 2015-2019, dengan komponen-

komponen sebagai berikut:

1. PERNYATAAN VISI

Sejalan dengan visi Presiden yang bertransformasi menjadi visi pembangunan nasional

dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis, BPKP menegaskan kembali

jati dirinya sebagai auditor internal pemerintah yang dapat memberikan nilai tambah

dan dapat memperbaiki proses governance dalam menunjang pembangunan nasional.

Untuk itu, BPKP dituntut untuk melaksanakan pengawasan intern secara profesional,

sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy yang berkualitas kepada

pemerintah.

Selain itu, sebagai auditor internal pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden,

BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi penting bagi Presiden atas hasil

pengawasan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang

dihadapi pemerintah. Komitmen BPKP untuk dapat memberikan nilai tambah kepada

stakeholders-nya dalam rangka mencapai akuntabilitas keuangan negara yang

berkualitas, dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut:

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional

11

2. PERNYATAAN MISI

Misi sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan berisi pernyataan tentang apa yang

akan dilakukan untuk mencapai visi. Sesuai mandat PP Nomor 60 Tahun 2008 dan

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, maka Deputi PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman mengambil peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan

pembangunan nasional, yaitu sesuai dengan tiga misi BPKP sebagai berikut:

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta

berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran

atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan

secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari

tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan

dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran program merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi

BPKP yang berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator

kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP

untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut di atas, telah ditetapkan tiga tujuan dan

sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 -2019, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata

Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang

Efektif;

3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

12

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis, Deputi Bidang PIP Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman selama periode Renstra tahun 2015-2019 menetapkan

kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian yang secara ringkas pada Tabel 2.1 sebagai

berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Kegiatan Tahun 2015-2019

Sasaran Kegiatan Indikator Output Target 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 Total

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan

a) Ditwas Fiskal &Investasi 10 10 10 10 10 50

b) Ditwas Fiskal & Investasi (OPN)

150 150 150 150 150 750

c) Ditwas Produksi & Sumber Daya Alam

28 31 31 31 31 152

d) Ditwas Industri & Distribusi

19 21 21 21 21 103

e) Ditwas Pinjaman & Bantuan Luar Negeri

57 57 57 57 57 285

f) Ditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya

16 17 17 17 17 84

Sub Jumlah 280 286 286 286 286 1.424

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Tersedianya Informasi Penyelenggaraan SPIP

Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan SPIP

SASARAN PROGRAM

Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan NasionalMeningkatnya Maturitas SPIP

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

TUJUAN

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten

13

Sasaran Kegiatan Indikator Output Target 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019 Total

a) Ditwas Fiskal & Investasi 4 4 4 4 4 20

b) Ditwas Produksi & Sumber Daya Alam

10 10 10 10 10 50

c) Ditwas Industri & Distribusi

6 6 6 6 6 30

d) Ditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya

12 12 12 12 12 60

Sub Jumlah 32 32 32 32 32 160

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Tingkat Kematangan Kapabilitas Pengawasan Intern Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Tersedianya Informasi Kapabilitas Pengawasan Intern K/L

Jumlah Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L

a) Ditwas Fiskal &Investasi 6 6 6 6 6 30

b) Ditwas Produksi & Sumber Daya Alam

1 1 1 1 1 5

c) Ditwas Industri & Distribusi

7 7 7 7 7 35

d) Ditwas Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya

5 5 5 5 5 25

Sub Jumlah 19 19 19 19 19 95

Jumlah 331 337 337 337* 337 1.679

Penjelasan *:

Sehubungan dengan adanya kebijakan Renwas BPKP mengakibatkan adanya revisi

terhadap target kinerja sasaran kegiatan (output) tahun 2018 pada Deputi PIP Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman. Dari target output semula sebanyak 337 telah direvisi

menjadi 495.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran utama Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, pembinaan

penyelenggaraan SPIP dan pembinaan pengawasan intern pemerintah di lingkungan

instansi pemerintah bidang perekonomian dan kemaritiman.

IKU Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman merupakan ukuran

keberhasilan dari tujuan, sasaran strategis dan sasaran program Deputi Bidang PIP

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman. Penetapan indikator ini dilakukan dengan

mempertimbangkan tujuan, sasaran strategis, sasaran program dan kegiatan-kegiatan

yang mendukung tujuan strategis. IKU ini merupakan indikator outcome dan digunakan

untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan sasaran program, sedangkan

keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output).

14

IKU Sasaran Strategis dan Sasaran Program Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman Tahun 2015-2019 pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2. IKU Sasaran Strategis

No Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional

1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program

Prioritas dalam Nawa Cita

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Maturitas SPIP

2. Maturitas SPIP K/L (Level 3)

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

K/L/Pemda

3. Kapabilitas APIP K/L (Level 3)

Tabel 2.3.

IKU Sasaran Program

No Indikator Kinerja Utama

Sasaran Program 1: Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program

Prioritas

Sasaran Program 2: Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang


2 Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

3 Maturitas SPIP K/L (Level 2) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran Program 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang


4 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Level 3

5 Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Level 2

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan

melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis. Untuk menguatkan pencapaian

sasaran strategis ini pada tahun 2018 disusun Perjanjian Kinerja Deputi Kepala BPKP

Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Nomor: S-70/D1/04/2018 tanggal 19 Januari 2018.

15

Sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian

kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran

strategis, sasaran program, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target

kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk

mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja

utama yang bersifat outcome. Dokumen perjanjian kinerja tersebut memuat 3 (tiga)

indikator kinerja sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja program sebagai

berikut:

NO. TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

2018

1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

2 (Skala 5)

2 Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Meningkatnya Maturitas SPIP

Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP Level 3

64,29%

3 Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3

57,14%

NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2018

1 Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Persentase Program Perekonomian dan Kemaritiman yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2

30,77%

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 3) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

64,29%

Persentase Maturitas SPIP K/L (Level 2) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

25,00%

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Persentase Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Level 3

57,14%

Persentase Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Level 2

32,14%

16

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, keputusan-

keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan dana,

berikut disajikan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman tahun 2018.

1. Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman tahun

2018 ini merupakan tahun keempat dalam periode Renstra 2015-2019. Dalam

Renstra telah ditetapkan tiga tujuan yang dijabarkan dalam tiga sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis

tahun 2018 secara ringkas disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

17

Pada Gambar 3.1. di atas terlihat bahwa indikator kinerja untuk sasaran strategis

hanya 1 yang telah mencapai target, yaitu:

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional” dengan indikator “Indeks

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas

dalam Nawa Cita” dengan target nilai indeks skala 2 dan tercapai dengan nilai

indeks skala 2.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Maturitas SPIP” dengan indikator

“Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman dengan Maturitas SPIP Level 3” dengan target ditetapkan

sebesar 64,29%. Pada tahun 2018, dari 27 K/L mitra kerja Deputi Bidang PIP

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, yang maturitas SPIP-nya mencapai

level 3 sebanyak enam belas (16) K/L atau realisasinya sebesar 59,26%

sehingga tingkat capaiannya adalah 92,18%.

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L/Pemda” dengan indikator “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3” dengan

target ditetapkan sebesar 57,14%. Pada tahun 2018, dari keseluruhan 27 K/L

mitra kerja, jumlah APIP K/L yang mencapai kapabilitas APIP Level 3

sebanyak lima belas (15) K/L atau realisasinya sebesar 55,56% sehingga

tingkat capaiannya adalah 97,22%.

Analisis lebih lanjut capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut di atas

diuraikan di bawah ini.

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” diukur menggunakan satu

indikator kinerja, yaitu “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita”. Indeks tersebut

mencerminkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pembangunan program

prioritas, dengan nilai skala 1 sampai dengan 5. Semakin tinggi nilai indeks

menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

18

program prioritas yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2018

adalah skala 2.

Indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita” diukur dengan

menggunakan Indikator Kinerja “Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pembangunan program prioritas dalam Nawa Cita”.

Pada tahun 2018, terdapat 13 dari 30 program prioritas dalam RKP tahun 2018

yang menjadi wilayah pengawasan Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman diantaranya sebagai berikut:

1. Penyediaan Perumahan Layak

2. Air Bersih dan Sanitasi

3. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

4. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (dari 10)

5. Pengembangan 3 Kawasan Industri (dari 14)

6. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

7. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

8. Enegri Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

9. Pemenuhan Kebutuhan Energi

10. Peningkatan Produksi Pangan

11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

12. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

13. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.

Terhadap 13 (tiga belas) program prioritas tersebut dilakukan survei indeks

AP3N pada 4 (empat) program prioritas, yaitu:

1) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

2) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

3) Peningkatan Produksi Pangan

4) Penguatan Konektivitas Nasional

19

Dari hasil survei, diperoleh skor indeks AP3N sebagai berikut:

Gambar 3.2 Skor Indeks AP3N

Dari hasil pengukuran tersebut, disimpulkan bahwa realisasi “Indeks

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas

dalam Nawa Cita” sebesar 2 dari skala 5, atau telah mencapai nilai indeks yang

ditargetkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 2 (capaian 100%).

Dari sisi dana, indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan dana

sebesar Rp10.178.595.854,00 atau mencapai 98,17% dari anggaran sebesar

Rp10.368,674.000,00 dan SDM sebanyak 31.994 OH, atau mencapai 94,35%

dari potensi sebanyak 33.910 OH.

Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran strategis ini telah efisien.

Hal ini terlihat dari capaian indikator sasaran strategis sebesar 100,00% lebih

tinggi dari capaian penggunaan dana sebesar 98,11%.

Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam

grafik 3.1 sebagai berikut:

20

Grafik 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Indeks AP3N

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yaitu indeks level 3, maka

realisasi indikator itu harus ditingkatkan di tahun berikutnya agar di tahun

2019 level indeks sesuai target yang ditetapkan yaitu level 3.

b. Meningkatnya Maturitas SPIP

Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas SPIP” diukur

dengan satu indikator kinerja, yaitu “Persentase Instansi Pemerintah (K/L)

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP Level 3”.

Indikator ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga yang diharapkan berada pada Level 3. Semakin tinggi

nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang

semakin baik.

Target maturitas SPIP K/L (Level 3) pada tahun 2018 adalah 64,29%. Indikator

ini diukur dengan menghitung jumlah Kementerian/Lembaga yang telah

memperoleh capaian tingkat kematangan/maturitas level 3 dibandingkan

jumlah Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PIP

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebanyak 27 K/L.

21

Gambar 3.3 Capaian Maturitas SPIP K/L Tahun 2018

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 16 Kementerian/Lembaga mitra kerja

Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, yang tingkat

kematangan penyelenggaraan SPIP-nya mencapai level 3, yaitu:

1) Kementerian Keuangan

2) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3) Bappenas

4) BKPM

5) PPATK

6) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8) Kementerian Kelautan dan Perikanan

9) Kementerian Pertanian

10) Kementerian Perdagangan

11) Kementerian Perindustrian

12) Kementerian Perhubungan

13) Kementerian Pariwisata

22

14) Badan Pusat Statistik

15) Kementerian Ketenagakerjaan

16) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKI)

sehingga realisasi tingkat kematangan SPIP K/L adalah 59,26% atau mencapai

92,17% dari target yang ditetapkan sebesar 64,29%. Capaian ini menunjukkan

bahwa indikator sasaran strategis ini belum mencapai target.

Dari 27 kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PIP

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, 16 K/L telah mencapai level 3 untuk

penilaian maturitas SPIP, delapan K/L mencapai level 2, tiga K/L mencapai

level 1.



Rp1.123.137.000,00 dan SDM sebanyak 3.544 OH, atau mencapai 100,00%

dari potensi sebanyak 3.544 OH.

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra

BPKP periode 2017-2019 digambarkan dalam grafik 3.2 sebagai berikut:

Grafik 3.2 Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP Level 3

Jika dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 64,29%, maka realisasi

tahun 2018 sebesar 59,26% belum mencapai target. Untuk mencapai target

28.57 29.63

64.29

59,26

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Target 2017 Realisasi 2017 Target 2018 Realisasi 2018 Target 2019

23

sebesar 85% pada tahun 2019 dibutuhkan upaya yang lebih keras dan strategi

yang tepat agar target yang diinginkan pada tahun tersebut dapat tercapai.

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah K/L/Pemda” diukur menggunakan satu indikator kinerja, yaitu

“Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3”. Indikator tersebut merupakan

ukuran capaian dalam peningkatan kapasitas APIP Kementerian/Lembaga

yang didasarkan pada Model IACM, dimana untuk sasaran strategis ini tingkat

kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga yang diharapkan berada pada Level 3.

Menurut model IACM, kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan level 1

sampai dengan 5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas

dan kapabilitas APIP yang semakin baik.

Pada tahun 2018, target Kapabilitas APIP K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman yang mencapai level 3 adalah 57,14%, dari jumlah tersebut

terealisasi sebesar 55,56%, atau mencapai 97,22% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut diukur dari lima belas Kementerian/Lembaga dengan

tingkat kapabilitas APIP level 3 yaitu:

1) Kementerian Keuangan

2) Bappenas

3) LKPP

4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6) Kementerian Kelautan dan Perikanan

7) Kementerian Pertanian

8) Kementerian Perdagangan

9) Kementerian Perhubungan

10) Kementerian Perindustrian

11) BMKG

12) Kementerian Ketenagakerjaan

13) BNP2TKI

14) Kementerian Pariwisata

15) Badan Pusat Statistik

24

dibandingkan dengan total 27 Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra

kerja Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman.



Rp3.598.097.000,00 dan SDM sebanyak 4.277 OH, atau mencapai 100% dari

potensi sebanyak 4.277 OH.

Perbandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra

BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam grafik 3.3 sebagai berikut:

Grafik 3.3 Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 level 3 sebesar 85%, maka

realisasi indikator sebesar 55,56% belum mencapai target. Untuk mencapai

target sebesar 85% pada tahun 2019 dibutuhkan upaya yang lebih keras dan

strategi yang tepat agar target yang diinginkan pada tahun tersebut dapat

tercapai.

2. Sasaran Program

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran program

tahun 2018 secara ringkas disajikan dalam infografis di bawah ini:

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

2017 2018 2019

Target Realisasi

25

Gambar 3.4 Capaian Sasaran Program Tahun 2018

Capaian indikator kinerja sasaran program dari lima indikator, terdapat dua

indikator yang memperoleh capaian 100% dan tiga indikator yang tidak mencapai

target, yaitu “Persentase K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan

Maturitas SPIP Level 3 “ dengan capaian 92,18% dan “Persentase APIP Instansi

Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas

Level 3” dengan capaian 97,22%, dan “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 2 dengan

capaian 80,66%.

Analisis lebih lanjut capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut di atas

diuraikan di bawah ini.

a. Perbaikan pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Perbaikan Pengelolaan” merupakan perwujudan peran BPKP dalam rangka

mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan program

pembangunan.

26

Pencapaian sasaran program “Perbaikan pengelolaan Program Prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman” dilengkapi satu indikator kinerja, yaitu “Persentase Program

Perekonomian dan Kemaritiman yang memperoleh Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2”

dengan target pada tahun 2018 sebesar 30,77%.

Indikator ini mencerminkan banyaknya program prioritas bidang

perekonomian dan kemaritiman yang yang memperoleh indeks AP3N dengan

nilai skala 2.

Pengukuran AP3N merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mendorong

pencapaian tujuan pembangunan. Pengelolaan program pembangunan

nasional dimulai dari penyusunan kebijakan-kebijakan pembangunan, diikuti

dengan perencanaan dan pelaksanaan apa yang sudah direncanakan serta

pengawasan agar seluruh proses pembangunan berjalan akuntabel.

Hasil pengukuran Indeks AP3N akan menjadi masukan yang sangat penting

untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan serta merumuskan langkah-

langkah yang perlu untuk memperbaikinya. Aspek pengukuran Indeks AP3N

mencakup pengukuran atas dimensi akuntabilitas yang terdiri atas

transparancy, controlability, liability, responsibility, dan responsiveness pada

seluruh variabel pengelolaan mulai dari kebijakan, perencanaan-

penganggaran, pelaksanaan-penatausahaan, pertanggungjawaban- pelaporan,

dan pengawasan.

Pada tahun 2018, terdapat 13 Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman diantaranya:

1) Penyediaan Perumahan Layak

2) Air Bersih dan Sanitasi

3) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)

4) Pengembangan 5 KEK (dari 10)

5) Pengembangan 3 KI (dari 14)

6) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

7) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

8) EBT dan Konservasi Energi

9) Pemenuhan Kebutuhan Energi

27

10) Peningkatan Produksi Pangan

11) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)

12) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

13) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Pada tahun 2018, indikator “Persentase Program Perekonomian dan

Kemaritiman yang memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Program Prioritas dengan level 2” tercapai sebesar 30,77%

atau 100% dari target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skor Indeks AP3N

No Program Prioritas Skor Skala 1 Perbaikan Iklim Investasi dan

Penciptaan Lapangan Kerja 48,63 2

2 Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

53,59 2

3 Peningkatan Produksi Pangan 50,68 2 4 Penguatan Konektivitas Nasional 50,58 2

Perbandingan realisasi indikator dengan target akhir Renstra BPKP periode

2017-2019 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.4 Persentase Program Perekonomian dan Kemaritiman dengan

Indeks AP3N dengan level 2

2 2 2 2

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5


28

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar skala 3, maka

peningkatan Indeks AP3N dari skala 2 ke skala 3 harus ditingkatkan agar target

tahun 2019 dapat tercapai.

b. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” diukur menggunakan dua indikator

kinerja, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebagai berikut:

1) Persentase K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas

SPIP Level 3, dengan target 64,29%.


SPIP Level 2, dengan target 25%.

Indikator tersebut mencerminkan kualitas penerapan SPIP pada

Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PIP Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman. Semakin tinggi nilai persentase

menunjukkan kualitas pengendalian intern yang semakin baik.

Sampai dengan tahun 2018, realisasi pencapaian maturitas SPIP K/L yang

menjadi mitra kerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman adalah sebagai berikut:


SPIP Level 3 sebanyak 16 K/L, yaitu:

a) Kementerian Keuangan

b) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

c) Bappenas

d) BKPM

e) PPATK

f) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

g) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

h) Kementerian Kelautan dan Perikanan

i) Kementerian Pertanian

j) Kementerian Perdagangan

k) Kementerian Perindustrian

l) Kementerian Perhubungan

29

m) Kementerian Pariwisata

n) Badan Pusat Statistik

o) Kementerian Ketenagakerjaan

p) BNP2TKI

Realisasi ini sebesar 59,26% dari target sebesar 64,29% atau mencapai

92,18%.


SPIP Level 2 sebanyak delapan K/L, yaitu:

a) Kementerian Koordinator bidang Perekonomian

b) Kementerian PUPR

c) Kementerian ATR/BPN

d) Kementerian Koperasi dan UKM

e) BMKG

f) KPPU

g) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Batam (BP Batam)

h) Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura

Realisasi ini sebesar 29,63% dari target sebesar 25% atau mencapai 100%.

Perbandingan realisasi masing-masing indikator dengan target akhir Renstra

BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.5 Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP Level 3

28.57 29.63

64.29

55.56

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


30

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi

tahun 2018 sebesar 59,26% capaian harus dipacu sehingga target akhir tahun

2019 dapat tercapai.

Grafik 3.6 Persentase K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP Level 2

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka peningkatan maturitas

SPIP dari level 2 ke level 3 dan peningkatan dari level 1 ke level 2 harus lebih

ditingkatkan agar target tahun 2019 dapat tercapai.

Secara umum, capaian sasaran program ini belum mencapai target. Strategi

yang telah dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan intensitas komunikasi dengan K/L pada seluruh tingkatan

untuk merealisasikan komitmen K/L.

2) Optimalisasi peran APIP K/L mendorong implementasi SPIP.

3) Pembinaan implementasi SPIP difokuskan pada sub unsur dengan capaian

skor terendah dengan bobot tertinggi.

4) Pelaksanaan bimbingan teknis diarahkan pada pemenuhan infrastruktur

SPIP yang belum ada atau belum efektif dan rencana tindak pengendalian.

5) Pembentukan tim satuan tugas untuk mendorong implementasi SPIP.

Namun, kendala yang dihadapi untuk mencapai Maturitas SPIP Level 3 dan

Level 2 adalah sebagai berikut:

1) Realisasi atas komitmen K/L untuk menerapkan SPIP belum sesuai

harapan.

2) Realisasi peran APIP dalam implementasi SPIP belum optimal.

25.00

33.33

15

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

Target 2018 Realisasi 2018 Target 2019

31

3) Koordinasi internal unit kerja K/L yang masih perlu ditingkatkan.

4) Realisasi komitmen K/L untuk melakukan identifikasi risiko, menyusun

RTP, maupun updating RTP yang perlu terus didorong.

5) K/L lambat membentuk tim satgas SPIP atau tim satgas SPIP belum optimal

bekerja

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” diukur menggunakan dua

indikator kinerja, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 sebagai

berikut:

1) Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3, dengan target 57,14%.

2) Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 2, dengan target 32,14%.

Sampai dengan tahun 2018, dari hasil kegiatan bimtek peningkatan kapabilitas

APIP dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP, realisasi

pencapaian kapabilitas APIP K/L yang menjadi mitra kerja Deputi Bidang PIP

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1) Kapabilitas APIP K/L Level 3 sebanyak lima belas K/L yaitu:

a) Kementerian Keuangan

b) Bappenas

c) LKPP

d) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

e) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

f) Kementerian Kelautan dan Perikanan

g) Kementerian Pertanian

h) Kementerian Perdagangan

i) Kementerian Perhubungan

j) Kementerian Perindustrian

k) BMKG

l) Kementerian Ketenagakerjaan

m) BNP2TKI

32

n) Kementerian Pariwisata

o) Badan Pusat Statistik


97,22%.

2) Kapabilitas APIP K/L Level 2 sebanyak tujuh K/L yaitu:

a) Kementerian Koordinator bidang Perekonomian

b) BKPM

c) PPATK

d) Kementerian PUPR

e) Kementerian ATR/BPN

f) Kementerian Koperasi dan UKM

g) BP Batam


80,66%.

Perbandingan realisasi masing-masing indikator dengan target akhir Renstra

BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 3.7 Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 85%, maka realisasi

tahun 2018 sebesar 55,56% capaian harus dipacu sehingga target akhir tahun

2019 dapat tercapai.

39.29

29.63

57.14

40.74

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


33

Grafik 3.8 Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 2

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka peningkatan kapabilitas

APIP dari level 2 ke level 3 dan peningkatan dari level 1 ke level 2 harus lebih

ditingkatkan agar target tahun 2019 dapat tercapai.

Secara umum, capaian sasaran program ini belum mencapai target. Strategi

yang telah dilaksanakan oleh Deputi PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman untuk mencapai target Kapabilitas APIP K/L Level 3 adalah

sebagai berikut:

1) Memberikan pemahaman kepada pimpinan instansi terkait peningkatan

kapabilitas APIP

2) Memberikan pemahaman kepada pimpinan instansi dalam dalam

mengoptimalkan penggunaan/pengalokasian sumber daya APIP agar

ekonomis, efisien, dan efektif

3) Menyarankan kepada APIP untuk berkoordinasi dengan Pusbin JFA BPKP

dalam rangka memberikan sertifikasi auditor kepada para pegawainya.

Dalam upaya peningkatan level kapabilitas APIP beberapa hambatan dan

kendala yang dihadapi diantaranya:

1) Kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan instansi terkait dengan

peningkatan kapabilitas APIP, antara lain penyediaan anggaran untuk

meningkatkan kapabilitas APIP, penyediaan sarana yang memadai,

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2) Kurangnya pemahaman dan komitmen pimpinan APIP terhadap

peningkatan kapabilitas APIP, terutama dalam mengoptimalkan

32.14

37.04

32.14

40.74

10

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Target 2017 Realisasi2017

Target 2018 Realisasi2018

Target 2019

34

penggunaan/ pengalokasian sumber daya APIP agar ekonomis, efisien, dan

efektif.

3) Jumlah SDM pada APIP san gat terbatas baik dari segi kuantitas maupun

kualitas. Bahkan, terdapat APIP yang seluruh pegawainya tidak memiliki

sertifikasi auditor.

4) Masih sangat terbatasnya sarana prasarana APIP termasuk dukungan

penyediaan teknologi informasi.

B. Kinerja Lainnya

1. Kinerja Lainnya

Dari sisi output kegiatan, kinerja sasaran program “Perbaikan pengelolaan

Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman” didukung oleh empat indikator output yaitu:

a. Hasil Pengawasan PSN

b. Hasil monitoring dan evaluasi Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun

2018

c. Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

d. Hasil Audit kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

Terkait dengan pengawasan tersebut, Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman telah melakukan serangkaian kegiatan yang berfokus pada 4 hal

yaitu: 1).Pengawasan pembangunan nasional, 2) Peningkatan ruang fiskal,

3).Pengamanan aset negara/daerah, dan 4) Perbaikan governance system.

Untuk kegiatan yang berfokus pada 1) Pengawasan pembangunan nasional,

2).Pengamanan aset negara/daerah, dan 3) Mendorong perbaikan governance

system, Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman telah

melakukan kegiatan, antara lain, sebagai berikut:

a. Kinerja 2018

1) Pengawasan PSN pada Deputi Perekonomian dan Kemaritiman yang

dilaksanakan setiap triwulan adalah sebagai berikut:

a) Reviu atas 9 PSN sesuai Perpres no.3/2016 jo Perpres No.56/2018

b) Reviu atas 1 PSN pada Program Industri Pesawat

c) Reviu atas 4 PSN pada Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi

d) Kompilasi PSN Nasional

e) Kompilasi PSN per-cluster

35

2) Monitoring dan evaluasi Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun

2018 yang dilaksanakan pada Kementerian Keuangan, LKPP, Kementerian

Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata.

3) Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

- Pendampingan Reviu Pengelolaan Anggaran K/L setiap triwulan

- Monitoring KSP pada Kemenkeu, Kementan, KKP, KESDM, KLHK,

Kementerian Perhubungan, Kemnterian PUPR

- Reviu dan Pemantauan Tindak Lanjut E-Katalog pada LKPP

- Reviu LKPP Tahun 2017

- Pemantauan Upaya Perbaikan Peringkat EoDB Tahun 2018 pada

Kemenko Perekonomian dan K/L terkait

- Evaluasi Lintas Sektoral atas Program Prioritas Perbaikan Iklim

Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Tahun 2018

- Evaluasi Proses Pengembagan Fasilitas Pengajuan Permohonan

perizinan Secara Tunggal (Single Submission) Melaui PP INSW

- Evaluasi atas Implementasi Konfirmai Status Wajib Pajak (KSWP) pada

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

- Pendampingan Pengawasanpelaksanaan pekerjaan Profesional

Congress Organizer (PCO) Tahunan IMF-WB Tahun 2018

- Penyusunan Pedoman Audit, Reviu, Probity, dan Bimtek atas PBJ

- Evaluasi Efektifitas Kebijakan DMO Batubara

- Evaluasi Program Pembangunan Jargas untuk RT pada Dirjen Migas

Bumi, KESDM

- Evaluasi Program Pembangunan SPBG pada Dirjen Migas Bumi KESDM

- Pengawasan Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi Pangan

Pada Kementan

- Pengawasan Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian

pada Kementan

- Evaluasi atas Tata Kelola Program Pupuk Bersubsidi pada Kementan

- Evaluasi Tata Kelola Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di KLHK

- Pengawasan atas Percepatan Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan DAS Citarum

36

- Evaluasi atas Percepatan Industri Perikanan dan Kesejahteraan

Nelayan

- Reviu Pekerjaan Lanjutan Pembangunan PLTM llaga dan PLTM Oksibil

di Provinsi Papua pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan

dan Konservasi Energi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

Tahun 2018

- Reviu Atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya

(BPYBDS), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun 2018

- Evaluasi Tata Kelola PNBP fungsional pada KLHK

- Pengawasan Internal Tatakelola Beras Nasional

- Reviu atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Ciawi

(Cipayung) dan Bendungan Sukamahi

- Audit Kinerja PISEW Tahun 2017 pada Dit. Pengembangan Kawasan

Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementr PUPR

- Evaluasi Lintas Sektoral Bidang Kepariwisataan 2018 Fokus pada

Pengembangan 3 Destinasi Pariwisata Prioritas

- Evaluasi Lintas Sektoral atas Kegiatan Prioritas Pengembangan

Keahlian Tenaga Kerja

- Evaluasi Lintas Sektoral atas Kegiatan Prioritas Sistem Informasi Pasar

Kerja

- Evaluasi Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) pada

BNP2TKI

- Evaluasi Peningkatan Keterampilan Calon Pekerja Migran Indonesia

(CPMI) pada BNP2TKI

4) Audit kegiatan yang dibiayai Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri World

Bank, IFAD, IDB, dan JICA

b. Kinerja 2017

1) Audit Kinerja di Bidang Pajak dan Kepabeanan & Cukai

2) Audit Kinerja Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (PISEW) Tahun 2016

3) Audit Komprehensif BP Batam pada ATB & Kantor Air dan Kantor

Pelabuhan.

37

4) Audit BMN Pembangunan Rusunawa Tahun 2013/2014 atas 34 Twin Block

pada 20 Lokasi pada Kementerian PUPR

5) Audit Lintas Sektor Perkotaan Bappenas

6) Audit Tujuan Tertentu pada PUSKUD Jawa Barat

7) Audit atas 24 Laporan Keuangan pada Proyek yang dibiayai oleh Pinjaman

dan Bantuan Luar Negeri

8) Evaluasi kemudahan usaha untuk meningkatkan investasi (Dwelling Time)

tahun 2017.

9) Evaluasi Lintas Sektor Industri Perikanan, Kemaritiman dan Kelautan

10) Evaluasi Lintas Sektor Pengembangan Kompetensi Kepariwisataan.

11) Evaluasi Pelatihan Ketenagakerjaan pada Kementerian Ketenagakerjaan RI.

12) Evaluasi Pemberdayaan TKI Purna pada BNP2TKI.

13) Evaluasi Tata Kelola Pelayanan Perizinan Bidang Pertanahan dan

Lingkungan Terkait Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2016

14) Evaluasi atas Tata Kelola Perizinan Pembangunan Pembangkit Listrik

15) Monitoring dan Evaluasi atas Bantuan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap

Ikan (API) Tahun 2016

16) Monitoring atas Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018

pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),

Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian

Pertanian.

17) Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 247 proyek dan

dua program (Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan

Program Industri Pesawat)

18) Reviu atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

19) Verifikasi atas Program Hibah Air Limbah Setempat dan Program Hibah Air

Minum Pedesaan Tahun Anggaran 2016

Selanjutnya terkait dengan fokus pengawasan peningkatan ruang fiskal, Deputi

Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman berupaya memberikan

kontribusi atas peningkatan ruang fiskal dengan melakukan audit optimalisasi

penerimaan negara dan kegiatan pengawasan lain yang berkontribusi pada

peningkatan ruang fiskal melalui:

38

a. Optimalisasi Penerimaan Negara

Pada tahun 2018, berdasarkan hasil audit Deputi Bidang PIP Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman, dihasilkan peningkatan ruang fiskal sebagai

berikut:

Jenis Penerimaan Rp USD

Pajak 284.091.691.489,00 148.579,87

Bea Cukai 10.418.916.000,00 -

PNBP

1 Pertambangan 133.488.075.447,28 14.368.464,31

2 Kominfo 1.293.657.895,49 -

Jumlah 429.292.340.831,77 14.517.044,18

Secara keseluruhan jumlah temuan optimalisasi penerimaan negara sejak

tahun 1998 sampai dengan 2018 berjumlah Rp27.156.700.063.348,80,

USD1.629.864.937,88, dan SGD627.791,75 dan telah disetor sebesar

Rp23.071.347.597.268,30, USD670.846.192,78 dan SGD627.791,75. Selain

audit OPN, pada tahun 2017 telah dilakukan Evaluasi Pencapaian Tax Ratio

Tahun 2016 pada DJP.

b. Penghematan Pengeluaran Negara

Beberapa kegiatan dalam rangka penghematan pengeluaran negara adalah

sebagai berikut:

1) Audit Tujuan tertentu

Audit Tujuan Tertentu atas Pencapaian Pekerjaan dan Kewajaran Biaya

Pembangunan LRT di Provinsi Sumatera Selatan dan Jabodetabek pada

tahun 2017 dan 2018 dengan potensi penghematan sebesar

Rp2.651.818.274.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian LRT Jabodetabek LRT Sumatera Selatan Total Tagihan 8.210.898.204.767 7.355.103.551.179 15.566.001.755.946 Nilai yang Dapat Dibayarkan

6.728.960.978.531 6.185.222.503.208 12.914.183.481.739

Koreksi 1.481.937.226.236 1.169.881.047.971 2.651.818.274.207

39

2) Verifikasi/reviu

Kegiatan pengawasan berupa verifikasi maupun reviu yang memberikan

potensi penghematan adalah sebagai berikut:

a) Verifikasi tagihan tunggakan pihak ketiga sebesar

Rp4.539.634.044.224,56 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Tahun 2015 s.d. 2017 Tahun 2018 Total Nilai Tagihan

3.449.911.683.918,02 1.709.412.063.864,00 5.159.323.747.782,02

Koreksi dan Denda

580.575.434.791,46 39.114.268.766,00 619.689.703.557,46

Nilai Verifikasi

2.869.336.249.126,56 1.670.297.795.098,00 4.539.634.044.224,56

b) Pengawasan atas ganti kerugian pengadaan tanah PSN berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang

dilaksanakan tahun 2016-2018 (s.d. 6 Desember 2018) yang

dilaksanakan pada 39 ruas Jalan Tol, 18 Bendungan, 1 Pelabuhan, dan

5 Jalur Kereta Api dengan simpulan sebagai berikut:

Uraian Nilai Ganti Kerugian

(UGR)*juta

Nilai UGR yang dapat dibayar

Nilai UGR sudah dibayar LMAN

Jalan Tol 43.730.696,76 36.458.804,85 27.934.668,99

Bendungan 1.937.068,59 1.732.892,48 1.653.420,02

Pelabuhan 947.921,27 284.642,67 86.176,59

Kereta Api 913.531,19 659.347,74 414.025,21

Total 47.529.217,81 39.135.687,74 30.088.290,81

c) Reviu GLK dan Fleksi Beras BULOG yang masih terdapat potensi

penghematan negara sebesar Rp16.281.680.493,92 dengan rincian

sebagai berikut:

Kementerian Tagihan Koreksi Tagihan yang Dapat

Dibayarkan Kementan 72.300.292.488,93 (374.490.485,87) 72.674.782.974,80

Kemendag 322.278.497.965,02 16.656.170.979,79 305.622.326.985,23

Total 394.578.790.453,95 16.281.680.493,92 378.297.109.960,03

40

d) Reviu Barang Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Kementerian ESDM yang akan diusulkan menjadi Penyertaan Modal

Negara (PMN) pada PT PLN sejumlah Rp55.107.399.578.771,00

dengan rincian laporan reviu s.d. tahun 2017 sebesar Rp

40.423.620.879.392,00 dan tahun 2018 sebesar

Rp8.333.148.517.467,00 sedangkan sejumlah Rp6.350.630.181.912,00

belum direviu.

c. Audit BLN

Audit atas proyek yang dibiayai bantuan luar negeri pada tahun 2018

dilaksanakan oleh pusat dan dibantu oleh perwakilan melalui KF1 atas 28

proyek dengan nilai anggaran Rp7.472.056.791.333,03 dengan nilai temuan

sebesar Rp9.656.110.611,95

d. Hasil Pengawasan Lainnya

Audit Komprehensif atas Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dihasilkan tagihan

penerimaan Negara berupa royalty/bagi hasil dan denda yang belum diterima

sebesar Rp2.344.053.440,97, SGD57.529,72, dan USD732.876,55.

Dalam rangka pencapaian kinerja di atas, Deputi PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman didukung oleh BPKP Perwakilan di seluruh provinsi dengan rincian

sebagai berikut:

Fokus KF1

Target Realisasi 1 Pengawasan pembangunan nasional 1.525 1.523 2 Peningkatan ruang fiskal 34 32 3 Pengamanan aset negara/daerah 1 1 4 Perbaikan governance system 763 763

Total 2.323 2.319

2. Penghargaan

Selain itu, terdapat beberapa penghargaan-penghargaan yang diterima unit kerja

mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 untuk tingkat nasional. Rincian

penghargaan tersebut terurai dalam tabel di bawah ini.

41

No Tahun Jenis Penghargaan

Instansi/ organisasi pemberi

Substansi Penghargaan

1 2017 Sertifikat TUV NORD Indonesia

Sistem Manajemen ISO 9001:2008 untuk ruang lingkup Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri

2 2018 Sertifikat Penghargaan

Kementerian Keuangan RI

Sinergi dan kerjasama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional

3 2018 Sertifikat Ketua Panitia Nasional

Penyelenggara Rangkaian

Pertemuan IMF-WBG tahun 2018

Dukungan dan Partisipasi sehingga acara dapat berjalan dengan lancar

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp15.837.737.314,00 atau sebesar 98,43%

dari anggaran yang tersedia sebesar Rp16.089.908.000,00. Realisasi penggunaan

anggaran pada masing-masing IKU disajikan dalam Tabel berikut ini:

No. Indikator Kinerja Utama Target 2018 (Rp) Realisasi 2018 (Rp) Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (4)/(3)

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

1. Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa

Cita

10.368.674.000,00 10.178.565.854,00 98,17

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Maturitas SPIP

1 Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas

SPIP Level 3

1.123.137.000,00 1.098.300.950,00 97,79

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

1 Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman dengan

Kapabilitas Level 3

3.598.097.000,00 3.561.080.110,00 98,97

Subjumlah IKU 15.089.908.000,00 14.837.976.914,00 98,33

Dukungan Manajemen 1.000.000.000,00 999.760.400,00 99,98

JUMLAH 16.089.908.000,00 15.837.737.314,00 98,43

42

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang PIP Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman, disamping merupakan pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang PIP

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran

strategis tahun 2018, sekaligus juga merupakan sarana penilaian implementasi Sistem

AKIP. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem

AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi

kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Capaian dari tiga sasaran strategis dan tiga sasaran program Deputi Bidang PIP Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1, “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan Nasional” dengan indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita”

realisasi indikator adalah 2 atau 100,00% dari target sebanyak 2 dari skala 1 sampai

dengan 5.

2. Sasaran Strategis 2, “Meningkatnya Maturitas SPIP” dengan indikator kinerja

“Persentase Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

dengan Maturitas SPIP Level 3” realisasi indikator adalah sebesar 59,26% atau

mencapai 92,17% dari target yang ditetapkan sebesar 64,29%.

3. Sasaran Strategis 3, “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

K/L/Pemda” dengan indikator kinerja “Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L)

Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3” realisasi

indikator adalah sebesar 55,56% atau mencapai 97,22% dari target yang ditetapkan

sebesar 57,14%.

4. Sasaran Program 1.1, “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman” dengan

indikator kinerja “Persentase Program Perekonomian dan Kemaritiman yang

memperoleh Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Program Prioritas dengan level 2” realisasi indikator adalah sebesar 30,77% atau

mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 30,77%.

43

5. Sasaran Program 2, “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP K/L Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP

Level 3, realisasi indikator adalah sebesar 59,26% atau mencapai 92,17% dari

target yang ditetapkan sebesar 64,29%.

- Persentase K/L Bidang Perekonomian dan Kemaritiman dengan Maturitas SPIP

Level 2, realisasi indikator adalah sebesar 29,63% atau mencapai 100,00% dari

target yang ditetapkan sebesar 25,00%.

6. Sasaran Program 3, “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L Bidang

Perekonomian dan Kemaritiman” dengan tiga indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 3, realisasi indikator kinerja sasaran

program adalah sebesar 55,56% atau mencapai 97,22% dari target yang

ditetapkan sebesar 57,14%.

- Persentase APIP Instansi Pemerintah (K/L) Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman dengan Kapabilitas Level 2, realisasi indikator kinerja adalah

sebesar 25,93% atau mencapai 80,66% dari target yang ditetapkan sebesar

32,14%.

Beberapa langkah penting untuk pengawalan proram prioritas K/L/P yang akan

dijadikan masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja

Tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional pada program prioritas nasional.

2. Melakukan kegiatan pengawasan yang berfokus kepada upaya dalam rangka

mendukung peningkatan ruang fiskal (fiscal space).

3. Melakukan maturity level assessment dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan

SPIP.

4. Melakukan pendampingan peningkatan kapabilitas APIP

Kementerian/Lembaga/Pemda dalam rangka pencapaian level 3 pada tahun 2019.

Sebagai penutup, kami berharap LAKIP Tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban

berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan

keputusan.

Lampiran 1/1-1

ANGGARAN REALISASI % POTENSI REALISASI %

1 1) Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program


Skala 1-5 2 2 100.00 Perbaikan pengelolaan program

Prioritas Nasional dan Pengelolaan

Keuangan Negara Bidang


1.1 Persentase Program Perekonomian

dan Kemaritiman yang memperoleh

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan

Program Prioritas dengan level 2

% 30.77 30.77 100.00 10,368,674,000 10,178,595,854 98.17 33,910 31,994 94.35

2 2) % 64.29 59.26 92.17 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP

K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

2.1 Persentase K/L Bidang


dengan Maturitas SPIP Level 3

% 64.29 59.26 92.17 1,123,137,000 1,098,300,950 97.79 3,544 3,544 100.00

2.2 Persentase K/L Bidang


dengan Maturitas SPIP Level 2

% 25.00 29.63 100.00

Persentase APIP Instansi

Pemerintah (K/L) Bidang

Perekonomian dan

Kemaritiman dengan

Kapabilitas Level 3

% 57.14 55.56 97.22 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan

Intern K/L Bidang Perekonomian dan

Kemaritiman

3.1 Persentase APIP Instansi



dengan Kapabilitas Level 3

% 57.14 55.56 97.22

3.2 Persentase APIP Instansi



dengan Kapabilitas Level 2

% 32.14 25.93 80.66

1. Rp 15,089,908,000.00 14,837,976,914.00 98.33 41,731 39,815

2. Rp 1,000,000,000.00 999,760,400.00 99.98

Rp 16,089,908,000.00 15,837,737,314.00 98.43

3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG PIP BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI%

CAPAIANSASARAN PROGRAM

SDM (OH)INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET REALISASI

KEUANGAN

Meningkatnya Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan


Meningkatnya Maturitas

SPIP

Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah K/L/Pemda

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Pada Deputi

Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

3)

%

CAPAIAN

Jumlah

Persentase Instansi


Perekonomian dan

Kemaritiman dengan

Maturitas SPIP Level 3

4,277 4,277 100.00

Dukungan Manajemen

3,598,097,000 3,561,080,110 98.97

95.41

Lampiran 2/1-1

(3) (4) (5) (6) (7)= (5)-(4) (8)=(5)/(6)*100

1 1) Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Program


Skala 1-5 2 2 2 0 100.00

2 2) Persentase Instansi Pemerintah

(K/L) Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman dengan

Maturitas SPIP Level 3

% 28.57 59.26 64.29 30.69 92.17

3 4) Persentase APIP Instansi


Perekonomian dan

Kemaritiman dengan

Kapabilitas Level 3

% 39.29 55.56 57.14 16.27 97.23

(1) (2)

Meningkatnya Kualitas


Keuangan dan Pembangunan

Nasional

Meningkatnya Maturitas SPIP

Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah

K/L/Pemda

% CAPAIAN

KINERJA 2018

TERHADAP TARGET

2018

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DENGAN REALISASI IKU TAHUN 2017 DAN TARGET TAHUN 2018


SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

KINERJA

TAHUN

2017

KINERJA

TAHUN

2018

TARGET 2018KENAIKAN/

(PENURUNAN)

Lampiran 3/1-1

Rencana Realisasi % Target Realisasi %

Tersedianya hasil

pengawasan PSN secara

efektif dan sesuai kaidah tata

kelola

Jumlah Laporan Hasil

Pengawasan PSN

Laporan 89 89 100.00 4,541,676,000.00 4,393,606,550.00 96.74 4,689 4,689 100.00

Tersedianya informasi hasil

monitoring dan evaluasi

Asian Games XVIII dan

Asian Para Games Tahun

2018 sesuai Inpres Nomor 2

Tahun 2018


monitoring dan evaluasi

Asian Games XVIII dan

Asian Para Games Tahun

2018

Laporan 34 34 100.00 419,522,000.00 413,850,750.00 98.65 2,920 2,920 100.00


monitorig dan evaluasi yang

mendukung 10 Prioritas

Nasional

Jumlah Laporan

Pengawasan Bidang

Laporan 258 256 99.22 4,037,476,000.00 4,002,050,450.00 99.12 21,561 21,561 100.00


pengawasan kegiatan yang

dibiayai pinjaman dan

bantuan luar negeri


Audit kegiatan yang

dibiayai Pinjaman dan

Bantuan Luar Negeri

Laporan 40 40 100.00 1,370,000,000.00 1,369,088,104.00 99.93 4,740 2,824 59.58

2 Meningkatnya

Maturitas SPIP

Tersedianya informasi

penilaian kualitas

penyelenggaraan SPIP


penilaian kualitas


Laporan 37 37 100.00 1,123,137,000.00 1,098,300,950.00 97.79 3,544 3,544 100.00

3 Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah

K/L/Pemda


peningkatan kapabilitas

Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)


Peningkatan Kapabilitas

APIP

Laporan 37 37 100.00 3,598,097,000.00 3,561,080,110.00 98.97 4,277 4,277 100.00

495 493 99.60 15,089,908,000 14,837,976,914 98.33 41,731 39,815 95.41Jumlah Deputi 1

Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan

Pembangunan

Nasional

1

%Dana SDM (OH)

CAPAIAN KINERJA OUTPUT


TAHUN 2018

No Sasaran Strategis Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

Kegiatan (IKK)Satuan Target Realisasi

Lampiran 4/1-1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)= (7)-(6) (10)= (7)/(8)*100

1 Meningkatnya Kualitas


Keuangan dan


Tersedianya Informasi

Hasil Pengawasan

Jumlah Laporan

Pengawasan Bidang

Laporan 185 419 421 234 99.52

2 Meningkatnya Maturitas

SPIP


penilaian kualitas



penilaian kualitas


Laporan 27 37 37 10 100.00

3 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern

Pemerintah K/L/Pemda


peningkatan kapabilitas

Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP)


Peningkatan Kapabilitas

APIP

Laporan 28 37 37 9 100.00

240 493 495 253 99.60Jumlah

% Realisasi 2018

dibanding Target 2018Realisasi 2017 Realisasi 2018 Target 2018

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2018 DENGAN REALISASI OUTPUT TAHUN 2017 DAN TARGET TAHUN 2018


No Sasaran Strategis Sasaran KegiatanIndikator Kinerja

Kegiatan (IKK)Satuan

Kenaikan/

Penurunan

Documents

Daftar Isi - bpkp.go.id · Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Perekonomian dan Kemaritiman ó. 5) Capaian kinerja Sasaran Program 2 òMeningkatnya Kualitas